bagikan

Peserta Jamkesa/foto Ilustrasi. Ist



Jambiotoritas.com, TEBO – Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terkait alokasi anggaran Jamkesda yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan terindikasi tidak tepat sasaran. Untuk efektifitas penggunaan anggaran melalui dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dilakukan verifikasi dan validasi. Pemerintah kabupaten Tebo akan meninjau kembali jumlah kepesertaan Jamkesda yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan tersebut.

” Jumlah peserta BPJS pada anggaran Jamkesda ini memang kita minta menguranginya karena dengan kenaikan iuran BPJS, alokasi anggaran APBD tidak mencukupi kebutuhan TA 2020, tentunya juga pasti berubah,” kata ketua TAPD, Teguh Arhadi, Selasa (11/2/2020) lalu.

Menurutnya, kepesertaan BPJS program Jamkesda ini sambil berjalan akan ditinjau ulang. Makanya melalui dinas sosial di minta kepada seluruh camat memberikan data yang dibutuhkan.

” Alokasi kenaikkan dana Jamkesda untuk tambahan anggaran peserta nanti akan dihitung berapa anggarannya. Nantinya anggaran yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Nanti penambahannya dilakukan pada APBD perubahan,” kata Teguh.

Untuk efektifitas penggunaan APBD, kata dia, skema pembayaran ke BPJS kesehatan ini secara teknis akan dikoordinasi dengan Bakeuda. Sementara ini dengan data yang ada itu yang dianggarkan dibayar ke BPJS. Nanti perubahan yang dilakukan bisa dibicarakan. Kalau untuk kemungkinan pengelolaan dana Jamkesda dikelola sendiri, dilihat dulu sesuai aturan yang ada. Kalau bisa dan kemungkinan itu bisa saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara