bagikan
gambar ilustrasi/JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Seiring dengan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah kabupaten Tebo melakukan perampingan anggaran hingga 120 milyar. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sedang melakukan perhitungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Penyampaian hasil refocussing anggaran dari daerah selambat-lambatnya, pada Rabu, (22/4) malam dilaporkan ke pusat.

” Sekarang sedang berproses kita sedang mengumpulkan dari OPD. Besok malam batas disampaikan ke pemerintah pusat melalui kemendagri,” kata Nazar, Selasa, petang.

Imbas dari refocussing anggaran ini, berdampak langsung terhadap rencana kegiatan paket proyek pembangunan pada dinas PUPR kabupaten Tebo. Seperti yang terjadi pada bidang bina marga melakukan langkah pengurangan volume kegiatan proyek peningkatan jalan hingga 45 persen dari program tahun anggaran 2020 yang sebelumnya telah direncanakan.

” Perkiraan sekitar 50 persen paket proyek bagian bina marga akan dikurangi. Sementara ini kita menunggu jadwal pengesahan diparipurna DPRD. Tetapi semua proyek tetap berjalan sesuai dengan perencanaan hanya saja panjang target kegiatannya yang dikurangi. Sementara lokasi kegiatan tidak sama sekali dikurangi,” kata Plh. Kepala bidang bina marga, dinas PUPR kabupaten Tebo, Irfin Pane di kantornya, Selasa (21/4/2020).

Menurut Irfin, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berjalan hanya mengandalkan APBD murni. Setelah 11 milyar anggaran DAK dinas PUPR dibatalkan pemerintah pusat melalui kementrian keuangan.

” Akibatnya semua kontrak yang sudah berjalan dipastikan dikurangi hingga 50 persen. Nanti semua rekanan melalui surat bupati akan kita panggil untuk dilakukan adendum kontrak sesuai dengan dana yang tersedia,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, sudah berjalan sekitar 9 paket, dari paket 15 sampai paket 25. Secara keseluruhan pagu anggaran paket tersebut berjumlah 51 milyar. Terhitung pengurangan anggarannya sekitar 45 persen, jadi hanya dana tersedia sekitar 23 milyar. Selain itu, termasuk 9 paket pengawasan dengan pagu anggaran 3,7 milyar, setelah dirasionalisasi menjadi 3 milyar (dikurangi 650 juta rupiah).

” Paket kegiatan pengawasan juga dirasionalisasi dari target hari kerjanya yang dikurangi menjadi sekitar 4 bulan dari target perencanaan 5 bulan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David