Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi, Polisi Siagakan 350 Personil

Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para pejabat utama dan Kapolresta Jambi, memantau langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020)/foto : Isitimewa.


JAMBI – Kepala kepolisian daerah Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH melihat langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020). Kapolda memastikan perayaan tahun baru Imlek kali ini aman, Kepolisian terus melakukan pengamanan di beberapa vihara dan klenteng yang ada di Kota Jambi selama perayaan berlangsung.

Menurut Muchlis bahwa perayaan ibadah Imlek di Jambi secara umum berjalan aman, tertib dan sangat kondusif. Umat Tionghoa bisa melaksanakan ibadah perayaan Imleknya.

“ untuk menciptakan situasi aman pada perayaan Imlek ini, personil yang disiagakan dalam rangka perayaan ibadah Imlek. Polda Jambi dan Polresta jajaran menyiagakan sebanyak 350 personil ditambah tim Gegana Brimob Polda Jambi yang turut membantu melakukan sterilisasi tempat ibadah,” katanya

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH juga menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama. Usai melaksanakan ibadah perayaan tahun baru Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi. Kapolda bersama keluarga keluarga keturunan Tonghoa melakukan foto bersama. (red JOS)

Pemerintah Jambi Gandeng PT. Rimba Palma Bangun Jalan Rigid Beton

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat (24/1) menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. (FOTO: Humas Prov)


JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan umum. Dalam pembangunan jalan tersebut Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga melakukan kerja sama dengan dunia usaha dengan tujuan agar semakin banyak jalan umum yang bisa dibangun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat. menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. Pemprov Jambi menggandeng PT Rimba Palma Sejahtera Lestari utuk membangun jalan provinsi.

PT Rimba Palma Sejahtera Lestari adalah perusahaan pembangkit listrik (biomass), yang lokasi kerjanya di Selincah. Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2013 di Provinsi Jambi. PT Rimba Palma Sejahtera Lestari akan membangun (meningkatkan kapasitas) jalan tersebut dengan konstruksi rigid beton dengan panjang jalan 770 meter dan lebar 8 meter.

Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengapresiasi niat baik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Sudirman menekankan bahwa yang paling penting dari kerja sama ini adalah harus ada komitmen terhadap apa yang disepakati, artinya jalan tersebut harus betul-betul dibangun dan ketika ada kerusakan-kerusakan, diperbaiki. Sudirman berharap dengan pembangunan jalan tersebut nantinya, ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap agar kerja sama ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena jalan yang dilalui sebagai obyek kerja sama nanti dibangun dan dikerjakan oleh PT Rimba, kemudian kerusakan-kerusakan pun akan ada perbaikan dan masyarakat pun memperoleh akses jalan di sana. Karena jalan itu adalah jalan provinsi, oleh karena itu Pemprov bekerja sama dengan PT Rimba. Mudah-mudahan ada peningkatan ekonomi, ada geliat ekonomi dan tentunya mempermudah akses bagi transportasi untuk masyarakat sekitar menuju ke Jambi,” kata Sudirman.

Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan mengucapkan terimakasih atas support dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan (meningkatkan) kapasitas jalan dan berharap pembangunan jalan nantinya membawa manfaat bagi masyarakat.

“Saya telah menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan tonase jalan. Berharap kerja sama yang dilakukan ini akan membawa manfaat yang besar bagi Jambi dan masyarakat. Kami juga berharap bisa segera menyelesaikan konstruksinya jalan tersebut,” kata Bryan.

PT Rimba Palma juga akan membangun drainase jalan dan membangun segala sesuatunya sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan standar yang dianjurkan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kami meyakinkan bahwa jalan tersebut bisa digunakan masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan bisa digunakan oleh perusahaan dengan baik. Kami kan start konstruksi sebelum Maret,” jelas Bryan.(red JOS)

Proyek Swakelola Diknas Diduga Langgar Permenkeu

Proyek Swakelola Diknas Provinsi Jambi Lampau Tahun Anggaran

Proyek RKB SMK 3 Bungo di pelepat ilir kabupaten Bungo yang belum selesai pekerjaannya/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pembangunan swakelola ruang kelas baru SMKN 3 Pelepat Ilir anggaran APBD Provinsi Jambi TA 2019 lebih dari Rp. 402 Juta lebih tampak belum selesai pengerjaannya. Menurut Rahmat Hidayat, kepala sekolah disana, mengatakan, pekerjaan pembangunan RKB disekolahnya dilakukan addendum.

” Tidak ada masalah, memang pencairan dananya dari provinsi yang lambat. Ada Addendum pekerjaannya sampai 31 Januari 2020 ini,” kata Rahmat, usai rapat dengan wali murid, Jum’at (24/1/2020) siang.

Rahmat menyatakan tidak mengetahui persis proses pembangunan dan pencairan anggarannya. Pembangunannya masih tanggungjawab kepala sekolah yang lama.

” Saya baru dua minggu disini, itu masih tanggungjawab pak Agus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wacanakan Pengadaan Server Backup Data di APBD Perubahan


Jambiotoritas.com, TEBO – Data Rencana Umum Pelelangan (RUP) dari 37 OPD sudah diterima unit layanan pengadaan (ULP). Pihak ULP ingin proses lelang kegiatan proyek organisasi perangkat daerah berjalan normal tanpa hambatan.

” Data – data RUP sudah diterima semua. Sekarang sudah ditayangkan di LPSE,” kata kepala bagian Pembangunan dan lelang pemerintah, Sobirin, ST, Kamis (23/1/2020).

Menurut Sobirin
mengatakan untuk melancarkan proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 ini. Khusus ULP bakal mempersiapkan penambahan server backup.

” Tujuannya untuk antispasi saja, karena memang kondisi arus listrik PLN di Tebo tidak stabil yang dikhawatirkan dengan kondisi itu peralatan bisa rusak fatal. Saat ini kita hanya punya satu server. Jadi butuh tambahan satu server untuk backup data. Agar peristiwa seperti tahun lalu tidak terulang,” ujarnya.

Harga alat ini nilainya hanya berkisar 150 juta rupiah, kata dia, kita akan upayakan pada anggaran perubahan nanti. Kalau sekarang belum ada alokasi anggarannya.(red.JOS)

Penulis : David

Gubernur Alokasikan 5.8 M, Untuk Perkemahan Wirakarya 2020

Jamuan makan pagi gubernur Jambi bersama Sekjed Karnas, Bachtiar dirumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (23/1/2020)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Perkemahan Wirakarya Nasional direncanakan dilangsungkan di dua lokasi Bumi perkemahan Sungai Gelam Abdul Rahman Sayoeti, kabupaten Muaro Jambi dan Bumi Perkemahan kabupaten Batanghari. Dijadwalkan pelaksanaan pada 24 Oktober hingga 4 November 2020 mendatang. Salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi ditunjukkan dengan pengalokasikan dana Rp.5,8 miliar untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum menyatakan sebagai tuan rumah, provinsi Jambi siap menyukseskan program lima tahunan Kwarnas. Nantinya, Bumi Perkemahan di Sungai Gelam dan sub camp kegiatan PW Nasional ini juga direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Batanghari.

”Saya sampaikan bahwa Jambi merupakan provinsi yang sedang berkembang dan memerlukan dukungan dari pusat terutama dalam dukungan pembiayaan. Dan direncanakan kegiatan ini selain di Bumi Perkemahan di Sungai Gelam dan sub camp kegiatan PW Nasional ini juga direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Batanghari. Untuk penunjukan dan kepastian Kwarnas sangat diperlukan, sehingga Kabupaten Batanghari dapat mempersiapkan tempat dan lainnya. Karena tim Kwarnas telah tiga kali melakukan survei lokasi main camp dan sub camp PW-Nas ini,” ungkap Fachrori, kepada Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka, Mayjend (Purn) Dr.H.Bachtiar,S.IP,M.AP, Kamis (23/1/2020) pagi, di rumah dinas Gubernur Jambi.

Perkemahan Wirakarya (PW) Nasional adalah pertemuan Pramuka Penegak atau Pandega berbentuk perkemahan besar, dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. PW diselenggarakan oleh semua jajaran kwartir secara regular.

Sementara itu, Sekjend. Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjend (Purn) Dr.H.Bachtiar, S.IP,M.AP menyatakan Kegiatan ini skopnya nasional dengan tujuan bagaimana melatih pemuda dan pemudi kita terkait pengabdian kepada masyarakat. kita melihat langsung persiapan Pemerintah Provinsi Jambi. Dan meninjau langsung lokasi bumi perkemahan serta prasarna dan sarananya.

“ Kehadiran kami di sini untuk meninjau persiapan perkemahan Wirakarya Nasional Tahun 2020, rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober sampai minggu pertama November. Kita akan lihat lokasinya bersama Gubernur sebagai Kamabida Gerakan Pramuka Jambi, ” ucap Bachtiar.

Kakwarda Jambi H. Sudirman,SH,MH menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kwarda terus melakukan persiapan untuk menyukseskan kegiatan PW Nasional ini. Gubernurdan mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini nantinya.

” Gubernur Jambi memberikan kontribusi yang luar biasa. Beliau mengalokasikan dana Rp 5,8 miliar untuk kegiatan PW nasional yang dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana bumi perkemahan. Alhamdulilah, dari sejak Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah, kita sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari,” jelas Sudirman yang kini menjabat Pj. Sekda ini.

Dikatakan dia, Kwarda berikan apresiasi kepada Kwarnas dan juga Pemerintah Provinsi Jambi terutama Bapak Gubernur yang telah memberikan dukungan kepada Kwarda Jambi. (red JOS)

Lima Kilogram Sabu Jaringan Bandar Kepulauan Riau di Musnahkan

BNNP Jambi melakukan pemusnahan lima kilogram sabu-sabu yang diamankan dari lima orang tersangka, tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat/foto : Istimewa


Jambiotoritas.com, JAMBI – Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti Narkotika jenis Sabu – sabu seberat kilogram yang diamankan dari lima orang tersangka dimana tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat (Sumbar) yang dibayar bandar narkoba untuk membawa narkotika jenis sabu dari Kepulauan Riau (Kepri) dengan tujuan Jambi dengan modus berwisata dengan menggunakan mobil pribadi.

“Setelah berkas perkaranya selesai kini giliran barang buktinya yang kita musnahkan dan hanya beberapa gram yang ditinggalkan sebagai contoh di persidangan nanti,” kata Kepala BNNP Jambi, Heru Pranoto, Rabu (22/1/2020).

Lima kilogram sabu-sabu yang dimusnahkan BNN dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin pemusnah tersebut. Sebelumnya diamankan anggota BNN dari tiga warga Sumatra Barat (Sumbar), yakni RA (27), RS (42) dan Y (41). Ketiganya ditangkap lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu.

Ketiga orang itu adalah kurir yang dibekuk tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita lima paket besar atau seberat lima kg sabu dalam bungkus Guanyawang. Ketiganya berasal dari Sumatera Barat yang diamankan pada beberapa waktu lalu di Simpang KM 35, Kabupaten Muarojambi.

Terungkapnya kasus ini berawal dari petugas yang mendapatkan informasi akan adanya pengiriman paket narkoba dari Kepri melalui perairan Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat menuju Kota Jambi. Rombongan pelaku terus dibuntuti petugas. Ketika memasuki kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, petugas langsung meringkusnya.

Pelaku yang berjumlah lima orang di dalam mobil Avanza putih tersebut tidak dapat mengelak lagi. Saat digeledah, petugas mendapatkan lima paket besar yang diduga narkoba jenis sabu di dalam mobil pelaku. Untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut ketiga pelaku menggunakan modus baru. Pelaku berpura-pura mengajak warga untuk jadi penumpang di mobil yang dibawanya agar terlihat seperti sebuah keluarga.

Dalam aksinya para pelaku, mendapatkan upah Rp25 juta dalam sekali perjalanan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku masih ditahan di BNNP Jambi untuk proses pemeriksaan.(red JOS/antara)

Wabup Minta Sekda Tegur ASN di Sekretariat Daerah

Wabup Syahlan Arfan saat melihat ruang para asisten yang tidak berada dikantornya usai dari ruangan Sekda, pasca jam istirahat siang, Rabu (22/1/2020)/foto: JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Sekretariat daerah pemerintah kabupaten Tebo dinilai wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan terjadi sedikit penurunan pada tingkat kedisiplinannya. Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak diruang kerja sejumlah pejabat eselon II dan III disekretariat daerah, Rabu (22/1/2020), usai jam istirahat siang.

Menurut Syahlan, pemerintah kabupaten akan melakukan perbaikan kinerja dan kedisiplinan mereka. Nanti saya minta melalui sekretaris daerah yang akan melakukan kewenangan itu.

” Melalui sekretaris daerah yang akan menegur agar mereka segera meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya dilingkungan Setda ini,” katanya.

Pantauan sejumlah wartawan, wakil bupati Tebo tampak menelusuri setiap ruang kerja kepala bagian, asisten kepala daerah, staf ahli termasuk ruang kerja Sekretaris daerah yang tampak lengang tak terlihat satu orang staf disana. Bahkan sisi ruang lainnya, tak satupun para pejabat para asisten 1, 2 dan 3 yang terlihat. Alasan staf diruang asisten tersebut pimpinan tidak berada ditempat.

Wakil bupati itu juga tidak menjumpai kehadiran hampir semua kepala bagian di setda. Hanya tampak kabag. Hukum, kabag Organisasi, kabag Ekonomi yang berada dikantor mereka. Kemudian Kabag Kesramas yang belakangan dijumpai datang telat usai jam istirahat siang.

Selain melihat staf ASN yang tidak sedang berada di lingkungan kerja, dibagian perlengkapan wakil bupati menemukan para staf tengah tiduran pada salah satu sudut ruangan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Cek Jumlah PTT di PUPR, Komisi III Ambil Sampel Absen

Komisi III DPRD Provinsi Jambi saat mengunjungi kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, Senin (20/1/2020). (foto : Humas DPRD)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan cros cek terkait kebenaran jumlah PTT kantor Dinas PUPR yang berjumlah ratusan orang.

Kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi didampingi beberapa anggota yakni Iva Wirata, Wartono, Paisal Riza, Sapuan Ansori dan Harmain.

“Di sini kami bukan sidak. Kami hadir ke sini utamanya berdiskusi bersama dalam percepatan program pembangunan yang sudah kami sahkan di DPRD untuk tahun 2020,” kata Ahmad Fauzi, Selasa (21/1/2020).

Menurut Fauzi bahwa masalah pegawai adalah ranahnya Komisi I, namun pihaknya ingin memastikan bahwa saat laporan pembahasan anggaran pertama yang disampaikan Dinas PUPR bahwa tenaga kontrak di dinas tersebut mencapai 300 orang.

“Jadi muncul pertanyaan apakah benar 300. Komisi III tidak mengabsen satu persatu hanya melihat sampel absen saja. Apakah sesuai kriteria dan yang diusulkan saat pembuatan peta sebagai mitra kerja itu benar. Dan kami hanya mengambil sampel saja, jadi jangan berkembang Komisi III sidak pegawai,” katanya.

Komisi III minta Dinas PUPR, ada langkah percepatan program kerja di tahun anggaran 2020. Seperti tender proyek dan lain sebagainya. (red. JOS)

Sumber : Antara

Dewan Pers: Tindak tegas pelaku pengeroyokan wartawan ANTARA di Aceh

Ketua Dewan Pers, M. Nuh/foto : Ist


Jambiotoritas.com, DENPASAR – Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meminta polisi untuk bertindak tegas terhadap pelaku pengeroyokan wartawan LKBN ANTARA di Meulaboh, Aceh Barat, yakni Teuku Dedi Iskandar, hingga dirawat di rumah sakit setempat, terlepas dari siapapun pelakunya.

“Saya minta polisi mengusut dan menindak pelakunya secara hukum, tanpa peduli si A atau si B, karena Indonesia sudah memilih sistem demokrasi dan kritik sosial itu menjadi bagian dari demokrasi juga,” katanya, seperti dilansir ANTARA via telepon dari Denpasar, Bali, Selasa (21/1/2020).

Pernyataan Nuh itu, terlontar ketika terkait seorang wartawan Perum LKBN ANTARA di Aceh Barat, Teuku Dedi Iskandar yang mengalami peristiwa pengeroyokan oleh sekelompok orang, saat berada di salah satu warung kopi di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Senin (20/1/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Pengeroyokan yang membuat korban dirawat di rumah sakit tersebut diduga terkait dengan pemberitaan. Teuku Dedi Iskandar adalah wartawan Perum LKBN ANTARA, dan juga Ketua PWI Aceh Barat.

Menurut Nuh, hukum yang harus ditegakkan aparat kepolisian adalah UU Nomor 40/1999 tentang Pers, karena UU Pers itu bukan hanya amanat dari UU, namun juga amanat kemanusiaan, karena itu penegak hukum dan kemanusiaan harus menegakkan UU Pers itu.

“Dalam UU Pers, wartawan dalam tugas jurnalistik itu punya kekebalan khusus dan mendapat perlindungan. Kekhususan wartawan itu terkait perannya yang memang spesifik dalam menjamin jalannya demokrasi dengan adanya keseimbangan atau check and balance,” katanya.

Untuk itu, Dewan Pers dan asosiasi serta lembaga yang berkaitan dengan media sangat menyesalkan peristiwa kekerasan terhadap wartawan itu. Dewan Pers mengutuk dan meminta polisi untuk menegakkan hukum dengan memakai UU Pers.

Dalam sistem demokrasi, kata mantan Rektor ITS Surabaya itu, informasi dan kritik sosial yang disampaikan secara santun itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu, karena tanpa kritik sosial, maka sistem yang ada bukan demokrasi lagi, melainkan otoriter.

“Jadi, kritik sosial itu penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin keseimbangan informasi, karena wartawan yang menyampaikan informasi untuk publik harus mendapat perlindungan secara hukum dan hal itu ada dalam UU Pers,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (20/1/2020), Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir mengutuk keras pengeroyokan sekelompok orang terhadap wartawannya di Meulaboh, Aceh Barat. “Itu tindakan barbar, kriminal dan premanisme,” katanya.

Munir mendesak aparat kepolisian setempat, khususnya Polda Aceh, untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut, tidak hanya para pelaku di lapangan, namun juga dalangnya. Ia optimistis aparat kepolisian setempat dapat menuntaskan kasus tersebut.(red JOS)

Sumber : Antara

Pimpinan DPRD Tebo Ajak Media Kerjasama Publikasi Yang Berimbang

Situasi diskusi pimpinan DPRD Tebo bersama wartawan liputan kabupaten Tebo di ruang rapat gedung DPRD, Selasa (21/1/2020)/foto. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo berkomitmen menjalin sinergi dengan PERS dalam kerangka pembangunan kabupaten Tebo. Hal tersebut diungkapkan unsur pimpinan dewan periode 2019-2024, Selasa (21/1/2020) ketika melakukan silaturahmi dalam agenda Coffe Morning bersama wartawan liputan di kabupaten Tebo.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Tebo dimulai pukul 09.30 Wib, tampak hadir Ketua DPRD Tebo Mazlan, S.Kom Wakil Ketua I Aivandri AB dan Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, SE. M.Si. Dalam forum itu, dilakukan diskusi ringan bersama unsur pimpinan itu. Pimpinan DPRD, baik ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo mengajak rekan media selalu melakukan publikasi yang berimbang dalam pemberitaan.

” Kami dari DPRD juga akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan awak media, terutama mengenai anggaran selama ini. Kedepan DPRD akan berupaya memaksimalkan dan memperjuangkannya,” kata Ketua DPRD Mazlan.

Mazlan mengajak semua media untuk memberikan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat. Disisi lain, kita juga memahami apa yang menjadi kebutuhan kawan – kawan media dikabupaten Tebo ini.

” Insha Allah kedepan kita akan memaksimalkan semua yang menjadi kebutuhan teman – teman media,” katanya.


Senada dengan ketua DPRD Tebo itu, wakil ketua I, Aivandri AB mengatakan media adalah sahabat bagi DPRD Tebo. Yang jelas, kata Aivan, kami mengajak kawan – kawan berkerja sama dalam publikasi pembangunan dikabupaten Tebo ini.

Sementara wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, SE, M.Si menyatakan tanpa rekan media DPRD Tebo tidak akan seperti saat ini. DPRD bisa langsung memantau semua kegiatan pembangunan kabupaten Tebo melalui publikasi media.

” Kami sangat mensupport, apa yang kawan – kawan publikasikan. Terutama terhadap pembangunan Kabupaten Tebo. Kita akan tetap bina hubungan silaturrahim ini,” kata Syamsurizal.

Apresiasi terhadap Kepemimpinan DPRD Kabupaten Tebo saat ini disampaikan wartawan liputan dikabupaten Tebo juga. Bahwa beberapa tahun terakhir pimpinan atau ketua DPRD Tebo jarang untuk bisa bertemu langsung. Apalagi melakukan kegiatan coffe morning seperti ini. Seterusnya, untuk silaturahmi seperti ini dapat berjalan antara wartawan dan pimpinan DPRD. Agar terjalin kerjasama yang baik antara media dengan DPRD Tebo. (red JOS)

Proyek Revitalisasi Pasar Desa Masih Berproses

Kondisi proyek pembangunan pasar kembang di desa suka damai kec. Rimbo Ulu kabupaten Tebo, pada 19 Januari 2020/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek revitalisasi pasar kembang anggaran Kemendes, PDT dan Transmigrasi senilai Rp. 170 juta di desa Suka Damai kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo hingga hari ini masih berproses. Camat Rimbo Ulu, Tuslam menyatakan ada dispensasi dari kementrian desa, PDT dan Transmigrasi mengenai pelaksanaan penyelesaian kegiatan hingga melewati batas waktu tahun anggaran per 31 Desember 2019.

Dikatakan Tuslam bahwa revitalisasi pasar itu merupakan pengalihan anggaran dari kabupaten kerinci, dengan alasan disana karena nggak ada lokasi. Ceritanya pada akhir November 2019 kami diminta masukkan proposalnya.

” Pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin selesai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2019. Sesuai petunjuk dari sana, yang penting dana sudah dibelanjakan sebelum 31 desember 2019, termasuk pembayaran pajak sebelum 31 Desember sudah dibayar,” kata Tuslam meyakinkan ketika dihubungi via ponselnya, Senin (20/1/2020).

Menurut dia dana dari kementrian masuk ke rekening desa pada 26 Desember 2018. Kemudian langsung dibelanjakan keesokan harinya (27/1/2020). Pajak juga dibayarkan pada 31 Desember 2019. Bahan material semua ada ditoko dan material kayu ada bangsal semua.

” Kalau ada yang ngomong saya kerja sendiri tidak melibatkan perangkat desa Suka Damai. Itu yang ngomong itu orang gila tetangga saya sendiri. Dia kan kata pintar ngomong, katanya kan, sudah lima minggu, itukan gila. tapi kan belum sampai waktunya inikan baru (20/1/2019),” ucap Tuslam.

Intinya bangunan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Semua itukan membutuh proses, bukan kayak loro jongrang. Penyelesaiannya tetap sesuai hari kerja (HOK). Sebagai ketua tim pelaksana dan Plt. Kepala desa suka damai bertanggungjawab sampai akhir pekerjaan.

” Laporan progres kemajuan fisik pekerjaan mulai 10, 25, 50, 75 dan 100 persen itu saya laporkan langsung ke pihak kementrian,” tegasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

ASN Mantan Kabid BM PU Tebo Diberhentikan

Gambar ilustrasi/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo memastikan pemberhentian mantan kepala bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi, ST. MT. Setelah pemerintah kabupaten Tebo menerima salinan putusan kasasi yang bersangkutan melalui pihak Kejari Tebo.

” Sudah, sudah diberhentikan. Ketika salinan putusan kasasi diterima, langsung kita proses,” ungkap kepala BKPSDM, Haryadi, Sabtu (18/1/2020) pekan lalu.

Menurut Haryadi, SK pemberhentiannya sudah diteken bupati Tebo sebelum pelantikan pejabat eselon II dan III pada 7 Januari 2020 lalu.

” Kalau tidak salah sekitar tanggal 6, sebelum pelantikan pejabat eselon kemarin. Gajinya juga sudah dihentikan,” katanya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

ADRC Serahkan Hasil Data Survei Kandidat Pilgub 2020 Kepada Tim Peneliti

Pengurus yayasan ADRC bersama tim peneliti dan dewan kehormatan DR. Syofian/foto : JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim dari Yayasan ADRC secara resmi menyerahkan Rekap Data Hasil Survei Kandidat Bakal Calon Gubernur Jambi untuk Pilgub 2020 melalui sistim IT, di Kampus UNJA Pasar Jambi, malam ini, Sabtu (18/1/2020). Hadir pada kesempatan ini Dewan Pembina Dr. Syofian, pengurus Yayasan ADRC dan Tim Peneliti ADRC.

Menurut ketua Tim ADRC, Amirul Mukminin, P. hd mengatakan dengan penyerahan rekap data ini, tim peneliti akan membuatkan analisis untuk di publikasikan kepada umum dalam waktu dekat ini.

“Kami bersama tim Peneliti akan analisa dan publikasi hasilnya paling lambat akhir bulan Januari ini”, ungkap Amirul Mukminin.

Sementara itu, Ketua Yayasan ADRC, David Hadiosman menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan publikasi hasil survei.

“Kita segera siapkan publikasi hasil survei dari lembaga kita”, kata David.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Tebo Belum Miliki Payung Hukum Meterologi Legal


Ilustrasi petugas melakukan tera ulang timbangan


Edi Sopian : Tidak ada target penerimaan PAD

Jambiotoritas.com, TEBO – Pelaksanaan kebijakan Tera ulang timbangan dikabupaten Tebo tahun 2020 belum dapat memberikan kontribusi penerimaan bagi daerah. Kondisi ini dikarenakan belum ada payung hukum yang mengatur retribusi dari sektor ini.

Menurut kepala bidang bidang perdagangan dinas perindustrian perdagangan tenaga kerja kabupaten Tebo, Edi Sopian menyatakan pemerintah baru menjajaki kerjasama (MoU) dengan pemerintah kota Jambi dan kabupaten Merangin karena keterbatasan alat yang dibutuhkan. Tapi kebijakan ini memang tidak ada kontribusi bagi masuknya PAD kabupaten Tebo.

” Karena memang sementara ini alat khusus meterologi yang dimiliki belum memadai masih tergantung dengan dua daerah yang menjalin MoUnya. Tentu saja biaya retribusi dari tera yang kita lakukan retribusi alatnya masuk ke Merangin/Bangko,” kata Edi Sopian, Jum’at (17/1/2020).

Dikatakannya bahwa kondisi ini sebagai konsekuensi belum disahkannya payung hukum (Ranperda) kabupaten Tebo tentang Meterologi legal. Namun, keuntungan bagi pemkab Tebo bisa mendapat informasi dan data untuk dilakukan pemantauan pelaku usaha.

Tetapi saat ini kita sudah punya satu orang petugas tera, dia juga menjabat kepala seksi perlindungan konsumen dan kemeteorlogian di dinas Perindagnaker Tebo. Sementara saat ini kita tinggal menunggu sertipikat lisensi pegawai berhak (kompetensi) yang dikeluarkan dari direktorat meterologi di Bandung.

Dia mengatakan pemkab baru memiliki kesedian alat Tera timbangan pasar saja. Dan termasuk untuk Tera POM bensin. Tetapi untuk Tera Tengki mobil itu termasuk alat khusus yang belum ada.

” Jadi Belum ada target penerimaan untuk penerimaan PAD dari kebijakan Tera ulang timbangan yang dilakukan tahun ini. Karena masih baru, jadi memang belum ada Perdanya dan terbatasnya peralatan kita,” katanya. ( red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemkab Tebo Mulai Tahun Ini Jalankan Kebijakan Tera Ulang Timbangan

Ilustrasi petugas melakukan tera ulang timbangan/foto : Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo mulai tahun 2020 ini mulai menerapkan kebijakan kemeterologian terhadap pengawasan alat ukur timbangan dimasyarakat. Diawali dengan MoU dengan meterologi Bangko dan kota Jambi dalam pendampingan petugas Tera Ulang dinas Perindagnaker kabupaten Tebo dan pemanfaatan alat khusus yang belum dimiliki pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut kepala bidang perdagangan dinas Perindagnaker kabupaten Tebo, didampingi juga kasi. Perlindungan konsumen dan kemeterologian, Edi Sopian menyatakan MoU dilaksanakan untuk pendampingan petugas Tera kabupaten Tebo dilapangan.

” Sudah ada permintaan Tera ulang untuk timbangan di loading sawit, perusahaan sawit dan untuk SPBU melalui surat pertamina yang disampaikan ke kita,” kata Edi Sopian Jum’at (17/1/2020).

Namun demikian, kata Edi Sopian, pemerintah kabupaten Tebo sudah punya Ranperda Meterologi legal yang menunggu pembahasan dewan. Dalam draf Perda itu diatur tentang berbagai jenis timbangan, seperti Timbangan Mas, timbangan pedagang pasar, dacing karet, timbangan sawit, termasuk timbangan gas elpiji 3 Kg, SPBU. Dalam hal itu juga diatur mengenai sangsi bagi pelaku pelanggaran.

” Masyarakat yang tidak puas dengan timbangan dan merasa dirugikan nanti dipersilahkan lapor ke kami. Intinya pemerintah melindungi masyarakat dari timbangan yang tak bagus,” katanya.

Dikatakan dia juga bahwa untuk penindakkan yang dilakukan bisa pelaku usaha bisa disegel dan proses hukum yang dikategorikan pelanggaran hukum. Bagi perusahaan harus diwajibkan ada ijin penggunaan timbangan (Tera) yang diatur massa waktunya mulai jangka waktu satu sampai lima tahun. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek RS Tipe D di Kuamang, Rekanan Menjalani Denda

Gedung rumah sakit Pratama tipe D yang dibangun pemkab. Bungo melalui DIPA dinas kesehatan kabupaten Bungo tahun anggaran 2019 yang tidak selesai sesuai kontrak selama 120 kalender/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – lkhwal keterlambatan rekanan dinas kesehatan kabupaten Bungo pada pekerjaan pembangunan rumah sakit Pratama tipe D di dusun Purwasari (eks TPA) kecamatan Pelepat Ilir menjadi sorotan. Seyogyanya pelaksana CV. Dulvan Dwi Jaya sesuai kontraknya wajib menyelesaikan pekerjaan pada 26 Desember 2019 (120 hari kalender).

Menurut kepala dinas kesehatan kabupaten Bungo, Syafarudin Matondang mengatakan sumber dana pembangunannya dari APBD murni bukan bersumber dari dana alokasi khusus. Terhadap rekanan sudah dibuat aturan dendanya. Hanya saja dia tidak menyebutkan alasan pemberian addendum terhadap rekanan.

Berita terkait : Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Dia menyatakan lebih bagusnya dikonfirmasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Syamsuri dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Mardiansyah. Soal bagaimana proses addendumnya itu.

” Ada baiknya konfirmasi dengan mereka. karena kemarin, saya habis cuti. Baiknya konfirmasinya dengan mereka saja, pak,” kata Safarudin Matondang ketika di hubungi via selulernya, Kamis (16/1/2020) siang.

Sementara itu PPTK dinas kesehatan Bungo, Mardiansyah belum dapat memberikan konfirmasi soal proyek yang dimaksud. Dia beralasan sedang berada di Palembang dalam urusan keluarga.

” Saya sedang dirumah sakit di Palembang. Anak saya sedang sakit,” ucapnya, singkat ketika dihubungi.

Terpisah pekerja yang mengaku berasal dari provinsi Riau yang dijumpai dilokasi pembangunan gedung rumah sakit, Kamis (16/1/2020) pagi, mengatakan baru satu minggu bekerja memasang rangka kusen almunium untuk jendela dan pintu kaca. Tetapi soal kapan waktu selesai pekerjaan yang dilakukan tergantung yang diatas.

” Saya tidak tahu kontraktornya, saya cuma tahunya induk semang saya pak Budi. Soal kontrak kerja saya tidak tahu, kami hanya kerja membuat kusen ini,” ucap salah satu pekerja disana. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal CV. Arafah, Dinilai Tak Layak Diberi Addendum

Kondisi fisik terakhir dan tumpukan material split di gang Queen kelurahan wiroto agung kecamatan rimbo bujang kabupaten Tebo yang diberikan addendum oleh PUPR provinsi Jambi / foto : JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Masalah pekerjaan proyek rabat beton di jalan gang queen kelurahan Wiroto Agung berpolemik. Berdasar sidak anggota DPRD Provinsi Jambi, Wartono pekan pertama di Januari 2020, ditemukan pengerjaan proyek oleh CV. Arafah yang didanai APBD provinsi Jambi tahun anggaran 2019 itu, dinilainya tidak sesuai spesifikasi.

Menurut Wartono, CV Arafah selaku pihak rekanan diberikan Adendum atau perpanjangan kontrak kerja selama 50 hari untuk menyelesaikan proyek dengan sanksi denda oleh pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Namun kata dia, sebetulnya CV. Arafah tidak diperbolehkan untuk diberi Adendum terkait tidak selesainya proyek Rabat Beton tersebut pada pada 31 Desember 2019. Karena, pekerjaannya baru mencapai 25 persen padahal pekerjaan itu sudah melewati di bulan Januari 2020.

“Sebetulnya CV Arafah tidak bisa diberikan Adendum untuk menyelesaikan proyek rabat beton itu. Karena realisasi fisik pekerjaannya baru mencapai 25 persen saja. Sementara kontrak kerjanya habis di tahun 2019,” ungkap Wartono pada Kamis (16/01/2020).

Bisa jadi, kata dia, alasan Adendum karena Pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat karena dilingkungan tersebut sudah ada pekerjaan Rabat Beton dan tidak mungkin pula akan diberhentikan pekerjaannya.

” Saya sangat menyayangkan CV. Arafah ini. Karena kualitas pekerjaan pondasi dasar rabat beton ini sangat buruk. Material yang digunakan pakai pasir Dldompeng atau pasir rawa untuk adukan cor betonnya. Diremas saja hancur. Yang namanya Pondasi itu harus kokoh, la ini Pondasinya saja buruk seperti ini,” katanya.(red JOS)

Nama Terdakwa Jumawarzi Tidak Terdaftar di Forlap Dikti

Sidang lanjutan perkara gelar akademik anggota DPRD Tebo fraksi Gerindra, Jumawarzi, senin (13/1/2020) dipengadilan negeri Tebo/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Perkara kasus gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH dipengadilan Negeri Tebo dengan agenda pembacaan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun, DR. Baharudin, berlangsung, Senin (13/1/2020). Dalam keterangan yang dibacakan JPU dinyatakan bahwa nama terdakwa Jumawarzi tidak terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni dari Universitas Ibnu Chaldun. Apalagi mengeluarkan ijazah atas nama Jumawarzi

Sementara itu, dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Armansyah Siregar S.H, M.H itu. Saksi ahli hukum pidana, Dr. Ruslan Abdul Gani S.H, M.H dari Universitas Jambi menyatakan pelanggaran pidana terjadi apa bila seseorang telah memakai atau menambah gelar atau titel pada lembaran-lembaran dan dokumen resmi negara, seperti KTP, KK dan SIM. Ketika titel itu didapat tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, karena dasar hukum jelas terkait penggunaan gelar akademik.

” Seseorang tidak bisa sembarangan menggunakan atau meletakan gelar akademik baik itu di depan maupun di belakang namanya. Gelar akedemik dalam penggunaannya ada mekanisme yang harus dilalui. Universitas yang terdaftar dan terakreditasi, para mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setidaknya 8 hingga 14 semester,” katanya.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua Armansyah Siregar, apa pendapat saksi ahli terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Ruslan terdakwa Jumawarzi, melanggar pasal 28 ayat 7 dan pidananya pada pasal 93 undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Milyar.

” Di pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar, tidak memakai atau,” jelasnya.

Dalam persidangan itu juga, Ruslan memberikan website resmi forum laporan pendidikan tinggi (Forlap Dikti) kepada hakim agar mengecek terdaftar atau tidak nama terdakwa Jumawarzi. Hakim kemudian melakukan pengecekan nama terdakwa Jumawarzi pada website forlap dikti. Hasilnya ternyata nama Jumawarzi tidak terdaftar pada forlap dikti.(red JOS)

Penulis : David

Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Wakil bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto ketika meninjau kondisi fisik pembangunan RS pratama tipe D di dusun Purwasari pada 23 Oktober 2019. ironisnya hingga Januari 2020 pekerjaan fisiknya belum selesai/foto : NMC berita


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pekerjaan konstruksi proyek dinas kesehatan kabupaten Bungo pada paket pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D Kuamang Kuning, di dusun Purwasari kecamatan Pelepat ilir belum rampung dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan CV. DUPAN DWI JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.779.552.899,65 hingga 9 Januari 2020 masih terlihat belum selesai.

Pantauan Jambiotoritas.com dilapangan para pekerja masih terlihat sibuk melaksanakan beberapa item pekerjaan yang terlihat masih ‘berantakan’ dilokasi eks TPA dusun Purwasari. Dilihat dari laman LPSE kabupaten Bungo, pekerjaan yang didanai APBD kabupaten melaui DIPA dinas kesehatan itu waktu kontrak berjalan sekitar tanggal 23 hingga 28 Agustus 2019. Namun hingga lewat tahun anggaran 2020 pekerjaan proyek itu masih berlangsung.

“ Terkesan proyek dinas kesehatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari pihak terkait. Sudah lewat tahun anggaran pekerjaan belum selesai,” ujar warga yang melintas disana. Sementara itu pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten Bungo belum terkonfirmasi. (bersambung) (red JOS)

Penulis : David Asmara

Perkara LPJU, 30 Saksi dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jambi

Terdakwa mantan kadis PMD Tebo di lapas kelas II B Muara Tebo beberapa waktu lalu/fy. Ist


Jambiotoritas.com JAMBI – Pengadilan Tipikor Jambi, dijadwal, Kamis (9/1/2020) meggelar persidangan terdakwa perkara kasus Markup Pengadaan LPJU dana desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara Rp. 1,86 Milyar. Kuasa hukum terdakwa Tomson Purba membenarkan kliennya mantan kepala dinas PMD kabupatrn Tebo, Suyadi menjalani persidangan hari ini.

” Iya hari ini (9/1) jadwal sidang perkara LPJU. Agendanya mendengarkan keterangan saksi – saksi para kepala desa,” kata Tomson via Telepon Selulernya, Malam tadi.

Menurut dia, puluhan saksi akan dihadirkan JPU. Jumlahnya lebih kurang 30 orang dari para kepala desa.

” Saksi – saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Suyadi dan Cahyono. Kemungkinan rombongan diberangkatkan dengan bus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kejari Bungo di Harapkan Tuntaskan Dugaan Mark Up Pengadaan PJU dana GDM

Salah satu lampu LJPU dari anggaran GDM dikabupaten Bungo/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pemerintah kabupaten Bungo semenjak dipimpin Bupati H. Mashuri mengalokasikan dana APBD untuk program GDM sebesar 250 juta setiap dusun dikabupaten Bungo. Dana GDM disalurkan melalui RAPBdus yang dimanfaatkan oleh pemerintah dusun untuk melaksanakan program sesuai dengan program kerja yang diakomodir melalui APBdusnya. Sebelumnya pada TA 2018 hampir seluruh dusun membelanjakan dana GDM untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Belakangan pengadaan LPJU ini mendapat sorotan lantaran ada dugaan Mark up harga dan secara fisik tak sesuai spesifikasi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo menanggapi persoalan yang berkembang saat ini tengah melakukan penyelidikan pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) seluruh Dusun (Desa-red) dikabupaten Bungo, provinsi Jambi tersebut. Diketahui anggaran pembelian LPJU setiap dusun berkisar antara Rp. 7 juta hingga Rp. 11 juta dengan alokasi dana Gerakan Dusun membangun (GDM) bersumber dari APBD kabupaten Bungo TA 2018/2019.

Melaui Kepala seksi pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri, Galuh Bastoro Aji.SH.MH menyatakan sudah memanggil sejumlah rekanan, distributor, instansi terkait dan Rio (kepala desa,red). Setiap Rio memilih sendiri rekanan dan distributor pembelian LPJU untuk dusun masing-masing. Pihaknya bekerjasama dengan Inspektorat kabupaten Bungo untuk melakukan audit kerugian Negara yang terindikasi dari selisih harganya.

” Kita sudah minta keterangan dari pihak terkait, rekanan dan toko penyedia. Mereka sudah memberikan keterangan. Bila ada kerugian akibat selisih harga, ini ranahnya Inspektorat untuk mengauditnya,” ucap Galuh, sebagaimana dikutip dari Bungonews.co.id, Selasa (7/1/2020)

Dikatakan Galuh lagi, bahwa pengadaan LPJU di kabupaten Bungo ini, para Rio (kades) bebas memilih sendiri rekanan distributor sebagai mitra pengadaan LPJU untuk dusunnya.

Menariknya lampu –lampu LPJU yang terpasang saaat ini di sejumlah desa yang menghabiskan anggaran Rp. 7 juta sampai Rp.11 juta per unit. Justru terindikasi menggunakan lampu taman yang pencahayaannya redup. sementara spek tiang lampu digunakan besi tipis yang di modifikasi oleh bengkel las lokal dalam kabupaten Bungo.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa kebanyakan LPJU yang digunakan seperti lampu yang di jual di situs online buka lapak dengan harga Rp.700 ribu hingga Rp. 3 jutaan. Selain itu tiang yang di gunakan pun besinya tipis.

“ Karena itu sekarang tidak sedikit LPJU yang tidak hidup lagi dan hidupnya nyala bahkansudah ada tiangnya yang sudah condong dan roboh,” tutur sumber ini.

Terpisah salah satu Distributor LPJU solar Panel Jakarta ketika dikonfirmasi menanggapi gambar yang di kirimkan kepadanya mengatakan bahwa melihat bentuk gambar memastikan LPJU yang dibeli dengan anggaran GDM merupakan lampu taman.

” Ini gambar lampu taman pak, cahayanya memang redup, kalau soal harganya pun paling banter Rp.3 jutaan,” kata distributor itu, sembari mengirim speck LPJU yang umum digunakan.

Penelusuran didusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau pandan dan Dusun Senamat dan Dusun tanah periuk mengindikasikan LPJU yang dipasang di dusun mereka adalah lampu taman yang dimaksud.

Di dusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau Pandan , di temukan LPJU yang di duga menggunakan lampu taman ” Kalau malam hidup nya redup pak ,” tutur Pina, warga setempat. Sementara sejumlah sumber mengatakan hal yang sama. “ Didusun kami juga menggunakan lpju sama dengan lpju di dusun Talang Sungai Bungo,” ungkap warga dusun Senamat Pelepat dan warga dusun Tanah periuk. (red JOS)

Editor : David
Sumber : Bungo News.co.id

Senin Pekan Depan, JPU Bacakan Keterangan Warek. Ibnu Chaldun di Persidangan

Anggota DPRD Tebo farksi Gerindra menjadi pesakitan di PN Tebo dalam perkara penggunaan gelar akademik palsu pada Senin (6/1/2020)/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Persidangan lanjutan perkara kasus penggunaan gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH, Senin (6/1/2020) berlangsung singkat. Ketua majelis hakim Armasyah Siregar menskor sidang dan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU Kejari Tebo, pada Senin (13/1/2020) pekan depan.

Menurut JPU mengatakan seyoganya pihak penuntut umum menghadirkan wakil rektor universitas Ibnu Chaldun dan dua orang saksi dari kementrian pendidikan tinggi. Hanya saja para saksi tidak dapat mengikuti jalannya persidangan karena kesibukan dan masih dalam masa cuti tahunan,

Dalam sidang yang berlangsung singkat itu, JPU hanya menyampaikan surat pernyataan saksi ahli wakil rektor universitas Ibnu Chaldun yang sah, DR. Baharuddin. Menurut JPU, tadi sudah disampaikan untuk dibacakan saja keterangan dan tidak ada keberatan dari majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa.

“ Saksi ahli tidak bisa hadir karena beliau-beliau dalam masa cuti tahunan. Ketidak hadirannya dibuktikan dengan surat beliau tidak bisa hadir. Tapi mereka akan mengupayakan minggu depan untuk bisa hadir dan membacakan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun,” kata JPU, Senin (6/1/2020) di pengadilan Negeri Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Harga Baru Empat Jenis BBM Yang Berlaku di Jambi

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Berdasarkan Kepmen ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. PT. Pertamina sudah mengumumkan penurunan harga eceran empat jenis BBM yang berlaku di seluruh Indonesia,pada (Sabtu 4 Januari 2020) pukul 00.00 WIB.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, penyesuaian harga berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu (5/1/2020) pukul 00.00 waktu setempat, dikutip dari Pertamina.com.

Berita terkait : Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

Penurunan atau penyesuaian harga berlaku untuk BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Perlu diketahui, harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda. Hal tersebut karena harga BBM dipengaruhi oleh perbedaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di tiap daerah.

Berikut daftar harga resmi BBM jenis Pertalite, Pertamax, Dexlite, Solar, Minyak Tanah terbaru 2020 untuk provinsi Jambi, Pertalite: Rp 7.850, Pertamax: Rp 9.400, Pertamax Turbo: Rp 10.100, Dexlite: Rp 9.700, Pertamina Dex: Rp 10.450, Solar Non-Subsidi: Rp 9.500, Minyak Tanah Non-Subsidi: Rp 11.220 (red JOS)

editor : David
Diolah dari berbagai sumber

Pelajar Hilang di Danau Kaco, Belum di Temukan

Tim gabungan Basarnas bersama Polisi, TNI, BPDB, Tagana dan pihak terkait lainnya sampai hari keempat masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pelajar Sungai Penuh, Kerinci yang hilang sejak 1 Januari lalu disekitar kawasan Danau Kaco pasca korban teman-temannya berwisata ke lokasi danau yang sangat indah tersebut.(foto : ANTARA//Humas Basarnas Jambi


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim gabungan Basarnas bersama Polisi, TNI, BPDB, Tagana dan pihak terkait lainnya sampai hari keempat masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pelajar Sungai Penuh, Kerinci yang hilang sejak 1 Januari 2020, lalu disekitar kawasan Danau Kaco. Melalui humas Basarnas Jambi, Muhammad Mujahid melalui rilisnya, tim gabungan sampai saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap korban pelajar yang dinyatakan hilang disekitar Danau Kaco yang terletak di Lempur, Kabupaten Kerinci pasca kunjungan wisata ke danau tersebut.

“ Pencarian dilakukan sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, dan pada hari ini tim Sar gabungan telah melaksanakan pencarian sampai ke daerah Danau Duo dan untuk pencarian dan tanda tanda masih nihil. Tim SAR gabungan membuat posko dan akan ‘stand by’ di lokasi malam ini dan akan melakukan pencarian besok pagi. Sejumlah unsur terlibat ada tim pos SAR Kerinci, diantaranya Polsek Gunung Raya, Kodim 0417 Kerinci, BPBD , Damkar, Tagana semuanya dari Kerinci dan ditambah dari Komunitas Pencinta Alam serta dibantu masyarakat setempat,” ,” kata Mujahid yang juga turun mencari ke lokasi bersama tim gabungan itu.

Dinformasikan bahwa korban hilang bernama Ikhsan Almughoni berusia 17 tahun, masih duduk di kelas 12 SMA Negeri Sungai Penuh, Kerinci. Korban bersama beberapa rekan-rekannya pergi menikmati pesona Danau Kaco, dan tiba Rabu (1/1/2010) sekitar pukul 13.00 WIB, setelah menempuh perjalanan dari Benteng Desa Manjuto Lempur dengan berjalan kaki sementara sepeda motor yang digunakannya dari Kota Sungai Penuh dititipkan atau di Parkir di Benteng Desa Manjuto Lempur. Kemudian pada pukul 16.10 WIB korban dan temannya pulang dengan jalan yang sama dan diperkirakan sampai di Benteng Manjuto Lempur sebelum magrib.

Dalam perjalanan pulang sesampainya di kawasan Mupening yang harus menyeberangi Sungai Ulu Ayik, korban lebih dulu berjalan dan meninggalkan teman temannya yang masih di belakang dengan jarak kira-kira jarak 100 meter. Namun pada pukul 18.10 WIB, tiga orang teman korban sampai di Benteng Desa Manjuto Lempur. Namun tidak menemui korban baik di Benteng Manjuto maupun selama perjalanan pulang sehingga melaporkan kehilangan Ikhsan. Korban Ikhsan adalah warga Desa Karya Bhakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh sampai kini masih dalam pencarian tim gabungan SAR Basarnas Jambi.

Sumber : Antara/humas Basarnas Jambi

Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, mulai Minggu, 5 Januari 2020, pukul 00.00 wib.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

“Penyesuaian harga BBM umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Fajriyah, Sabtu (5/12/2019) di Jakarta.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina.

Harga baru BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter.

Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter.

Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.700 menjadi Rp10.200 per liter.

Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp10.200 menjadi Rp9.500 per liter. Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina. (red JOS)

Sumber : Antara

Proyek Rabat Beton Bermasalah, Dewan Usul Blacklist CV. Arafah

Anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono sidak proyek di kelurahan Wiroto Agung kec. Rimbo bujang, Sabtu (4/1/2020)/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi, Wartono Trian Kusumo menyesalkan rekanan proyek pembangunan rabat beton di kelurahan Wiroto Agung kecamatan Rimbo Bujang kabupaten Tebo, melaksanakan pekerjaan tak sesuai spesifikasi. Diketahui pelaksana pekerjaan APBD provinsi Jambi, CV. Arafah juga melaksanakan pekerjaan rabat beton di Jambi seberang juga sarat masalah.

Pada Inspeksi mendadak (Sidak) proyek Rabat Beton di Gang Queen Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo provinsi Jambi, pada Sabtu (04/01/2020). Dia mengungkan bahwa
CV. Arafah ini selalu bermasalah dalam setiap pekerjaan proyeknya.

” Hasil cross cek kita ke lapangan pagi ini, kualitasnya sangat tidak bagus karena pekerjaannya amburadul. Kita lihat dari pangkal sampai ujung, dipijak saja, cor betonnya remuk dan hancur. Disana sini sudah hancur dan kita temukan bahwa material rabat beton ini memakai pasir rawa atau dompeng bekas penambangan emas yang sudah lari dari RAB,” kata Wartono dilokasi pekerjaan proyek itu.

Menurut Wartono, kalau cor beton yang sudah ada ini untuk pondasi, seharusnya dibuat dengan kualitas yang bagus sesuai dengan RAB. Bahkan cor beton ini tidak memakai batu split untuk dasarnya.

Wartono menyayangkan pihak dinas PUPR provinsi Jambi tidak melaksanakan pengawasan dilapangan. Komisi III nantinya akan meminta penjelasan dari dinas. Kalaupun ada perpanjangan waktu, sistemnya seperti apa. Namun demikian melihat kondisi pekerjaan ini, terhadap CV. Arafah akan kita usulkan untuk di Blacklist.

” Material pasir rawa ini dipastikan lari dari RAB. Belum tahu apakah ini APBD murni atau ABT, kalau APBD murni kontraknya kisaran bulan Mei. Kalau ABT kisaran bulan September. Terkait proyek Rabat Beton di Kelurahan Wirotho Agung ini, tanggal kontrak 1 November dan harus rampung pada Desember 2019. Akan tetapi, ini masih dikerjakan. Apakah Adendum atau seperti apa karena Adendum itu waktunya 50 hari dan didenda pihak rekanannya,” jelas Wartono.

Dikatakan Wartono bahwa hasil wawancara dengan salah satu pekerja proyek, volume pekerjaannya sepanjang 470 meter dan terlihat di papan nama proyek tertulis nilai pagu Rp 884. 990.000 dengan masa pekerjaan 60 hari kerja dengan tanggal kontrak 1 November 2019. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Hari Amal Bakti Kemenag ke-74, Fachrori Ingatkan Jaga Persatuan Bangsa

Gubernur Fachrori ketika diwawancara awak media usai upara HAB Kemenag ke 74 di Kantor kanwil Kemenag Jambi, Jum’at (3/1/2020)/foto : ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Upacara Peringatan Amal Bakti ke-74 Kementrian Agama, Jumat (3/12/2019) bertempat di lapangan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyatakan HAB ini merupakan wujud meningatkan, menguatkan dan menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Gubernur bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Dia mengatakan Menteri Agama pertama Haji Mohammad Rasjidi adalah sosok yang benar benar pemeluk agama yang ada di Indonesia.

“Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, Fachrul Razi bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,”ujar Gubernur.

Negara Indonesia ini para pendirinya telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita dan NKRI tidak akan tergantikan. Negara Indonesia ini memiliki keanekaragaman baik suku, agama dan ras dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita harus merangkul seluruh perbedaan tersebut untuk membangun bangsa dan negara, jangan lagi ada yang membeda- bedakan, karena semua sama, memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan membangun negara ini, jangan lagi ada saling menjelekkan, karena itu kita harus memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Menteri Agama RI, Fachrul Razi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Jambi menyatakan bahwa Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penghargaan terhadap jasa-jasa para perintis dan pendiri Kementerian Agama. Kita semua bisa berdiri di tempat ini, tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.

Facrul Razi menegaskan bahwa agama dan negara saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk kebahagiaan hidup manusia. Sejarah dunia sampai abad kedua puluh hanya mengenal dua teori menyangkut hubungan agama dan negara, yaitu “teori integrasi”, penyatuan agama dengan negara, dan “teori sekularisasi”, pemisahan agama dengan negara. “Para founding fathers negara kita dengan bimbingan Allah Yang Maha Kuasa mengenalkan teori alternatif, yaitu “teori akomodasi” menyangkut hubungan agama dan negara yang belum dikenal saat itu di negara mana pun. Saya perlu menegaskan disini bahwa penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam “satu kotak” untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.

Penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari 4 spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalisme (red JOS)

PUPR Tebo Putus Kontrak dan Blacklist Dua Rekanan

ilustrasi/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Dua rekanan sebagai kontraktor pelaksana proyek paket 18 (CV. Mubarok) dan paket 23 (CV. Pelangi) dinas PUPR kabupaten Tebo dengan nilai pagu 2,3 milyar dan 2,4 Milyar yang sebelumnya dilakukan adendum dengan dikenakan denda 50 hari, diputus kontrak dan diblacklist, pejabat pelaksana kegiatan (PPK) dinas PUPR bidang Bina Marga.

Menurut kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Tebo, Sobirin mengatakan tindakan tegas atas keputusan memutus kontrak dua rekanan perlu dilakukan. PPK menilai tidak selesainya pekerjaan perkerasan yang terjadi dianggap kelalaian rekanan sendiri.

Sebenarnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Terkendalanya, intinya hanya kesalahan pada pihak penyedia. Kontraknya kan dimulai awal September, waktunya cukup panjang.

” Sebetulnya mereka ingin mengajukan perpanjangan kontrak.Tapi pertimbangan kondisi saat ini tidak mungkin dilanjutkan,” katanya.

Dikatakan dia, pekerjaan kita hentikan dan selanjutanya saya ambil keputusan, memblacklist kedua perusahaan. Karena saya sudah melihat material sudah ada dilapangan hanya saja belum dilakukan penghamparan.

” Melihat kondisi lapangan, sementara akses dan cuaca tidak terkendala sebenarnya. Ketika itu cuaca panas bahkan kabut asap. Karena akses itu juga dilalui kendaraan pengangkut batu bara,” katanya.

Secara keseluruhan progres semua kegiata fisik dibidang bina marga sudah terealisasi 90 persen, hampir semua selesai. Kecuali dua rekanan tersebut. Hingga hari ini, akhir tahun 2019, semua rekanan bina marga sudah menyelesaikan semua administrasi kontrak. Dan menyangkut penyelesaian pekerjaan fisik juga sudah selesai. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wabup Sebut KASN Sudah Setujui Pejabat JPT Tebo

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pelantikan pejabat jabatan tinggi pratama (JPT) hasil seleksi panita pelaksana seleksi JPT tahun 2019 yang diumumkan kabupaten Tebo, pada Kamis (26 /12/2019) pekan lalu, telah direkomendasikan ke KASN di Jakarta. Empat calon kepala OPD yang direkomendasikan bupati Tebo, H. Sukandar sudah disetujui KASN. Hanya saja hasil persetujuan terhadap rekomendasi bupati Tebo itu yang belum diterima pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan mengatakan pelantikan pejabat JPT akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum tanggal 7 Januari 2020. Pemerintah kabupaten tinggal menunggu rekomendasi KASN itu turun.

Berita terkait : Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

” Pelantikannya dalam waktu dekat, kita tunggu rekomendasi KASN itu. Saat ini staf kita masih di Jakarta. Insha Allah, sebelum tanggal 7 Januari 2020 dilantik, bisa jadi taggal 5, bebarengan dengan pelantikan tahap 2 pejabat eselon III dan IV,” kata Syahlan, Selasa (31/12/2019) petang, disela – sela kunjungan ke dinas PUPR Tebo.

Terkait prosesi pilgub 2020/2025 sebelum cuti bacalon dari kepala daerah yang maju di Pilgub. Hasil assesmant (lelang jabatan) pelantikan mesti dijadwal sebelum deklarasi calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi sesuai jadwal tanggal 8 Januari 2020.

” saya sudahvkomunikasi dengan kepala KASN, untuk rekomendasi bupati Tebo sudah di setujui. Sekarang staff kita sedang disana menjemput itu,” katanya.

Dia menjelaskan kaitan pencalonan beliau (bupati Tebo) dengan berjalannya proses Pilgub. Jambi nanti, seorang kepala daerah harus cuti. Memang pelantikan mesti dilakukan sebelum tangga 7 Januari 2020. Hanya masalah kaitannya dengan surat keputusan yang ditandatangani kepala daerah.

” Bila dilantik lewat dari itu, pak bupati berarti tidak jadi ikut mencalon. Kalau dilantik sebelum itu, belum tentu juga beliau mencalonkan diri. Inikan kaitan dengan SK yang harus bupati yang menandatanganinya,” jelas Syahlan

Wakil bupati, kata Syahlan, kita bisa mewakili bupati pada proses pelantikan. Akan tetapi yang menandatangani SKnya tetap bupati, itu saja. (red JOS)

Penulis : David

Akhir Tahun Kapolda Jambi Musnahkan BB Narkoba

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS bersama Forkompinda Jambi mengekspos barang bukti narkoba/foto. Ist


Jambiotoritas.co, JAMBI – Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di halaman Mapolda Jambi,Selasa (31/12/2019) melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari sejumlah pengungkapan kasus dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 berupa Barang Bukti 40.024 butir pil ekstasi dan 10.459 butir happyfive.

Selain itu juga turut dimusnahkan barang bukti lain yaitu 8,29 kilogram sabu-sabu dan serta 10,74 kg ganja hasil sitaan Polresta Jambi. Menurut Kapolda Jambi ini, barang bukti itu tidak seluruhnya di musnahkan dan ada sebagian kecil yang disisakan untuk alat bukti di persidangan

” Barang bukti yang dimusnahkan ini, tidak sebutkan nilai uangnya karena akan membuat orang tergiur untuk berbisnis narkoba dan yang jelas pemusnahan barang bukti ini, kita telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda sebanyak dari pengaruh narkoba,” kata Irjen Pol Muchlis AS MH.

Muchlis mengungkapkan mengajak semua pihak untuk menyatukan visi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Jambi. Kita tidak mau Jambi selalu masuk sepuluh besar jumlah pengguna narkoba. (red JOS)

Penulis redaksi

Pendapatan PBB dan BPHTB Lampau Target Penerimaan

Ilustrasi PAD/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepada badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Teb, Nazar Efendi, SE. M.Si menyampaikan penerimaan PAD dari sektor penerimaan PBB P2 dan BPHTB tahun 2019 melampaui target realisasi penerimaan daerah. Dikonfirmasi, pada 31 Desember 2019 petang, terinput total penerimaan PAD dari sektor PBB P2 mencapai Rp. 2.171.358.038 dan penerimaan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sudah mencapai Rp. 7.727.915 880 sudah over target (153 persen) dikarenakan ada perusahaan perkebunan yang mengurus perpanjangan ijin perkebunannya tahun (2019) ini.

Dikatakan Nazar bahwa angka – angka penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga malam (31/12/2019) menjelang tutup tahun buku realisasi belanja dan penerimaan APBD 2019. Secara keseluruhan kata dia, penerimaan PAD melebih target hingga mencapai 106,65 persen dan ini lebih tinggi dari tahun lalu (2018).

“ PAD secara keseluruhan sudah melibihi target (over target) sampai hari kemarin sudah mencapai diangka Rp. 82,2 milyar. Untuk PBB P2 sebenarnya masyarakat sudah membayar semua, cuma ada perbedaaan data yang tidak terulas. Pencapaiannya sudah 80 persen per 31 Desember 2019. Angka penerimaan ini sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masih ada input data –data selanjutnya hingga malam sebelum kita tutup buku diakhir tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dari sisi belanja pengeluaran terinput sudah pada kisaran 93 persen. Kita prediksi angka belanja pemerintah kabupaten Tebo dikisaran 97 persen. “ Pasti APBD tahun ini tidak terserap 100 persen, anggran belanja kita pasti terjadi adanya sisa kontrak. Tapi belanja daeah (APBD) lebih tinggi ditahun ini jika dibandungkan tahun sebelumnya juga,” kata Nazar.

Belanja ini termasuk pembayaran hutang – hutang terhadap rekanan. Sementara penerimaan lain dari kewajiban pengembalian rekanan berdasarkan LHP temuan BPK sudah 1,7 milyar yang sudah diterima Kas daerah pemerintah kabupaten Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tiba di Jambi, Kajati Jambi di Sambut Forkompinda

Kajati Jambi, Judhy Sutoto (kiri), Plh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto di bandara STS Jambi Minggu (29/12/2019/foto : Humas


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pemerintah provinsi Jambi menyambut kedatangan kepala kejaksaan tinggi (Kejati) Jambi di bandara Sultan thaha Syaifudin Jambi, Minggu (29/12/2019). Pelaksana harian (Plh) sekretaris daerah setda Provinsi Jambi, Sudirman mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Provinsi Jambi kepada Kepala Kejati Jambi yang baru, Judhy Sutoto, SH. MH.

“Hari ini, Bapak Judhy Sutoto baru tiba di Jambi dan baru mulai melaksanakan tugasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Judhy Sutoto menggantikan Kepala Kejati Jambi yang lama yaitu Ibu Andi Nurwinah,” ujar Sudirman.

Dikatakan Sudirman, pemerintah provinsi Jambi bersama Kejati Jambi dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi akan mempersiapkan penyambutan kedatangan Jaksa Agung pada tanggal 05 Januari 2020 dalam rangka menghadiri Hari Ulang Tahun ke 63 Provinsi Jambi pada tanggal 06 Januari 2020.

“Jadi nanti kita sama sama akan mempersiapkan kedatangan Bapak Jaksa Agung yang akan hadir pada ulang tahun Provinsi Jambi. Selanjutnya, akan ada rangkaian kegiatan lainnya yaitu pisah sambut dengan Kepala Kejati Jambi yang lama yaitu Ibu Andi Nurwinah, waktunya mungkin nanti akan segera ditentukan setelah ulang tahun Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Sudirman mengharapkan, agar dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kejati Jambi yang baru bisa lebih meningkatkan lagi sinergi dengan unsur Forkopimda Provinsi Jambi yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Kita berharap kepada Bapak Judhy Sutoto bisa lebih bersinergi dengan semua unsur Forkopimda Provinsi Jambi dalam rangka membangun Provinsi Jambi secara bersama sama menjadi lebih baik lagi kedepannya,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut selain Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman,SH,MH. Juga hadir bersama Kapolda Jambi, Irjen Pol.Drs.Muchlis AS,MH, Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Arh.Elphis Rudy,M.Sc.,SS dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto,S.Hi.,M.Si. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Warga Duga Mayat di Sungai Batang Tebo, Dusun Tanjung Menanti Petugas Koperasi

Tim identifikasi polres Bungo melakukan olah TKP di dusun Tanjung Menanti/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO Sesosok mayat ditemukan ditepian muara sungai Batang Tebo oleh warga dusun Tanjung Menanti kecamatan Bathin II Babeko kabupaten Bungo, Jambi, Minggu (29/12/2019) pagi. Mayat yang ditemukan warga disana itu, berjenis kelamin laki – laki mengenakan jaket dan celanola jeans berwarna biru dengan kondisi tubuh membengkak dan lidahnya tampak terjulur.

Informasi yang dihimpin di TKP korban pertama kali di temukan Madi (33) dan Salam (30). Keduanya melihat mayat dalam kondisi terapung di pinggir sungai disaat sedang menyebrangi sungai Barang Tebo.

Rio Dusun Tanjung Menanti , Agus mengatakan ada penemuan mayat yang disampaikan oleh warganya. Pemerintah dusun langsung melaporkan informasi ini ke pihak berwajib.

”Warga melaporkan ada mayat terapung di sungai dan saya langsung laporkan ke pihak kepolisian,” kata Agus ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, mengetahui laporan informasi adanya penemuan mayat terapung di sungai Batang Tebo di dusun Tanjung Menanti. Anggota kepolisian resor Bungo dan BPBD kabupaten Bungo melakukan evakuasi, mayat tersebut langsung dibawa ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

Terpisah seorang warga Tanjung Menanti, Muklis (57) di TKP dikutip dari media Bungo News, mengatakan mengenali wajah jasad mayat yang ditemukan warga itu. Dia menduga mayat berprofesi penagih koperasi yang sering datang ke dusun itu.

” Rasanya saya mengenal Korban ini, beliau sering ke Tanjung Menanti nagih koperasi,” ucap Muklis, sembari memperhatikan, mengenali wajah korban namun ia tidak berani memastikannya.

Terkait penemuan mayat tersebut kepolisian resor Bungo menyatakan pihaknya sudah berada di TKP ditemukannya mayat. Menurut Paur. Humas Polres Bungo. M.Nur membenarkan temuan mayat terapung di sungai di dusun Tanjung Menanti tersebut. Anggota sekarang sedang di TKP. (red JOS)

Penulis : David Asmara/Bungo News

Mulai 2020 Persidangan Secara Online di Terapkan

Gedung Mahkamah Agung RI/ft. Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerapkan e-litigation atau litigasi elektronik atau persidangan secara online di seluruh pengadilan Indonesia pada awal 2020. MA telah meluncurkan aplikasi e-litigation pada Agustus 2019 lalu bersamaan dengan hari jadi ke-74 MA yang baru diuji coba di beberapa pengadilan percontohan.

“Saya telah menginstruksikan agar e-litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020. Jadi terhitung 2 Januari semua bisa menggunakan e-litigation dalam perkara,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Jakarta, Jumat (27/12/2019) seperti dilansir Suara Karya. id.

Hatta menjelaskan, e-litigation melengkapi sistem e-court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. Pendaftaran perkara dilakukan secara online melalui e-filling. Pembayaran biaya perkara juga dilakukan secara online melalui e-payment dengan transfer bank. Sedangkan pemanggilan pihak yang berperkara dilakukan online melalui e-summons serta persidangan secara online atau e-litigation. “Ini lebih mempercepat, di samping itu mengurangi interaksi yang terjadi antara petugas peradilan dan para pencari keadilan,” kata Hatta.

Pemberlakuan e-litigation untuk persidangan di tingkat pertama, juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Adapun e-litigation berlaku untuk tingkat lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara (TUN).

Selain itu, pengembangan sistem informasi pengadilan, MA telah meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tingkat banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan. Setelah sebelumnya menerapkan SIPP di pengadilan tingkat pertama yang mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan be?ar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. “E-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020,” tegas Muhammad Hatta Ali.

Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama diluncurkan lagi SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Menurut Hatta Ali, untuk mewujudkan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019. “Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi,” tuturnya.

Tidak itu saja reformasi birokrasi di MA juga diperkencang. Terbukti, MA menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019. MA juga kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2018. Ini merupakan Opini WTP ketujuh yang diterima oleh MA secara berturut-turut. “Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp 8.803.416.087.374 atau 97,32 persen dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77,” ungkapnya.

Mengenai implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. “27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas,” jelasnya. (red JOS)

Perintah Gubernur OPD Selesaikan Rekomendasi BPK RI

Ketua BPK RI perwakilan Jambi, Henry Ridwan (kiri) Gubernur Jambi, Fachrori Umar (tengah) dan ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto (kanan) menerima LHP semester II di rumah dinas gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019)/ft. HMS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi Jambi segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jambi Semester II Tahun 2019, di ruang peranginan rumah dinas Gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi, tentu apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan,” ujar Fachrori.

Fachrori meminta Inspektur Provinsi Jambi untuk segera melakukan identifikasi terhadap beberapa rekomendasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD Provinsi Jambi. Momentum tersebut dijadikan sebagai prioritas Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada seluruh OPD Provinsi Jambi.

” Pemeriksaan BPK merupakan upaya menyajikan agar pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi menjadi lebih baik sesuai dengan standar pemerintah serta membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan,” kata Fachrori.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Henry Ridwan menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan LHP semester II Tahun 2019 kepada Gubernur Jambi untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima LHP.

“ Kita telah melakukan 2 jenis pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi untuk semester II Tahun 2019. Yaitu pemeriksaan kepatuhan terkait belanja infrastruktur dan pemeriksaan kinerja terkait kualitas pengelolaan belanja daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia,” kata Henry.

Pada semester I Tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan ini tentu sudah sesuai dengan kewenangan BPK RI untuk mendorong pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RPJMD.

” BPK RI memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait pemeriksaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti, antara lain, Pemerintah Provinsi Jambi belum melaksanakan analisis ekonomi dan evaluasi ekonomi memadai atas beberapa program kegiatan yang lebih spesifik dalam melaksanakan penganggaran,” jelasnya.

BPK merekomendasikan terkait proses pengurusan perizinan yang relatif lama harus dibenahi oleh instansi terkait. Supaya masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepuasan dalam pelayanan pengurusan perizinan.

Selanjutnya, Henry menekankan bahwa volume pekerjaan proyek harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, sehingga tidak mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang dilaksanakan.(red JOS)

Sumber : Humas

Bripka Eko di Tembak Kakinya Dalam Penyergapan

Oknum polisi anggota Polres Baranghari Bripka. Eko Rondo ditangkap tim Ditreskrimsus Polda Jambi karena membekingi pengeboran minyak tanpa izin/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim khusus kepolisian daerah Jambi, Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Narkoba Polda Jambi berhasil melumpuhkan dan menangkap oknum polisi Brigadir kepala Polisi, Eko Sudarsono yang bertugas di Polres Baranghari, Jum’at (27/12/2019) di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Bripka. Eko ini sebelumnya menjadi buron pihak Polda Jambi lantaran melarikan pelaku ilegal drilling, bahkan pelaku menjadi pembeking ilegal driling tersebut.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Polda Jambi sudah memperingatkan agar pelaku menyerahkan diri. Tapi karena dia yang memilih menjadi buronan Polda, tindakan tegas dan terukur terhadap Bripka Eko Sudarsono terpaksa dilakukan.

“ Pelaku berusaha melawan petugas saat hendak diamankan. Terpaksa dilumpuhkan tim khusus (timsus) dengan timah panas. Paha sebelah kanannya ditembak,” kata Kombes Pol M Edi Faryadi.

Dikatakannya, dalam penangkapan oknum anggota Polres Batanghari dilokasi persembunyiannya itu. Tim berhasil mengamankan barang bukti dua kendaraan roda empat, mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 1979 DES dan Mitsubishi Pajero BH 1961 MI yang digunakan tersangka. Selain kendaraan itu, berhasil diamankan juga barang bukti lain, 1 buah rompi anti peluru polisi, 2 bilah senjata tajam jenis parang, 1 buah buku tabungan Bank BRI atas nama Eko Sudarsono, 1 buah nota pembayaran minyak, 2 butir peluru revolver.

” Kita akan kembangkan penyelidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan berapa sumur yang dimilikinya. Eko ini, orang yang menyuruh pekerja untuk mengambil minyak bumi secara illegal. Mengawal, serta menjual minyak tersebut,” katanya.

Sementara ini, perbuatan tersangka Eko dikenakan pasal tindak pidana Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (red JOS)

Editor : David

Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Dampak perubahan struktur OPD akan juga dilantik 200 lebih pejabat eselon III. BKPSDM sudah menyiapkan

Jambiotoritas.com, TEBO – Tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kabupaten Tebo yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kamis (26/12/2019) panitia selekasi jabatan JPT kabupaten Tebo melalui surat pengumuman Nomor. 011/Pansel.JPT Pratama/Tebo/2019 tentang peserta terbaik satu, dua dan tiga selekasi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten Tebo provinsi Jambi tahun 2019. Panitia kemudian mengumumkan nama-nama peserta yang disusun berdasarkan nilai tertinggi untuk empat jabatan OPD, sebagai berikut :

I. Dinas PUPR kabupaten Tebo
1. Drs. Erwanto, ME Jabatan sekretaris dinas PUPR dengan nilai 72,33 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Sardi, ST. M.Eg Kabid. Cipta karya dinas PUPR dengan nilai 71,55 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Ahmad Roni, ST. MT Jabatan Kabid. SDA dinas PUPR dengan nilai 70,84 direkomendasikan terbaik ke tiga

II. Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo
1. Riswan Pasaribu, SP Jabatan sekretaris dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai 69.86 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Muhammad Ziadi, SP Jabatan sekretaris Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Mawardi Nur, H. SP Jabatan Kabid. Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik ke tiga

III. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo
1. Himawan Susanto, SE. MEc. Dev. Jabatan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo dengan nilai 69.07 direkomendasikan terbaik pertama
2. Nopfrizan,S.Stp. MM Jabatan Ka. Sub Bid. Kesiap Siagaan BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 68.82 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Antoni Faksi, S. IP Jabatan Kabid. Kedaruratan dan logistic BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 67.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

IV. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo
1. Arief Haryoko, SH Jabatan Kabag. Pemerintahan Setda kabupaten Tebo dengan nilai 69.61 direkomendasikan terbaik pertama
2. Afriansyah, S.IP. M.Si Jabatan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo dengan nilai 68.86 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Taftazani, S.IP. ME Jabatan Kabag. Infrastruktur Daerah Setda kabupaten Tebo dengan nilai 68.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

Sementara itu, secara terpisah kepala badan BKPSDM kabupaten Tebo. Haryadi, S.Sos. M.Si melalui kepala bidang Mutasi, Eddy. S menyatakan hasil yang dikeluarkan panitia seleksi hari ini (26/12/2019) yang sudah ditetapkan tiga peringkat masing – masing jabatan tersebut akan dinaikkan kepada Bupati untuk  ditetapkan dan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“ Rekomendasi dari KASN nanti yang akan menduduki jabatan OPD yang di isi. Kemungkinan Minggu depan sudah disampaikan ke sana. Mudah-mudahan awal Januari mungkin sudah final dan dilantik. Tunggu saja  kapan dilantik pejabat JPTnya, bahkan untuk pelantikan pejabat eselon III nanti akan mencapai kurang lebih 200 an orang, jadwal pelantikan JPT dan eselon, kapan ditunggu saja” kata Eddy, di kantor BKPSDM, Kamis (26/12/2019) siang.

Menurut dia, Tiga jabatan JPT yang masih kosong, seperti dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala pelaksana BPBD menjelang dilaksanakan Asssesment test berikutnya akan diisi dengan pejabat pelaksana tugas (PLT) yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Tergantung pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“ Untuk Assesment JPT yang memang kosong peminatnya itu kemungkinan akan dilakukan lelang kembali tahun depan (2020). Hanya saja masalah waktunya kapan, belum bisa kita pastikan. Kepala OPD yang tidak ikut JPT kali ini, karena beberapa dari mereka sangat menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Untuk mengikuti JPT sudah pasti disesuaikan dengan pangkat dan jabatan serta masa kerja mereka seperti yang sudah disyaratkan,” katanya.

Juga dikatakannya, rekrutmen untuk penunjukkan PLT di OPD tersebut sedikit banyak akan berpengaruh dalam artian bagaimana cara memanag OPDnya itu nanti. Kemungkinan ASN yang berhasil mendapatkan peringkat didudukkan sebagai sekretaris dinas kemungkinan itu bisa saja. Tergantung dari petunjuk dari PPK nantinya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rio Sarwan Upayakan Pacu Pembangunan di Bangunharjo

Prioritas program pembangunan sarana air bersih dusun Bangunharjo kec. Pelepat ilir kabu. Bungo dengan dana desa TA 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com,BUNGO – Pemerintah dusun Bangunharjo, kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo tengah terus memacu pembangunannya. Sejauh ini anggaran yang tertuang dalam APBdus senilai hampir 1,7 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur yang menyasar langsung kebutuhan masyakarat dalam bentuk program prioritas anggaran pemerintah dusun Bangunharjo.

Melalui anggaran dana desa (APBN) dan Alokasi dana desa (ADD), Gerakan desa membangunan (APBD) kabupaten Bungo yang menjadi sumber APBdus pembangunan fisik tahun aggaran 2019 sudah dirampungkan pekerjaannya. Menurut Rio Dusun Banugnharjo, Sarwan menyampakan sumber pendanaan pembangunan didusun Bangunharjo diperoleh dari DD, ADD, ditambah GDM hingga bantuan dari pemerintah provinsi Jambi. Pemerintah dusun sudah menyelesaikan pembangunan Turap penahan tanah dijalan Jujuhan, dan pembangunan drainase sepanjang 500 meter yang tersebar dibeberapa kampung.

pembangunan kantor Rio Dusun Bangunharjo dari anggaran GDM APBD kab. Bungo/ft. Ist


Masih dikatakannya, Pemerintah dusun menyadari keterbatasan sumber air bersih yang ada. Apalagi bila merasakan kondisi musim kemarau panjang yang dialami selama ini. Sebahagian dana desa dialokasikan membangun tower air dan membangun pipanisasi sarana air bersih untuk masyarakatnya sepanjang 2.424 meter senilai Rp. 350 juta. Untuk system pengelolaan sehingga ada rencana income yang diterima dari masyarakat sudah terbentuk tim pengelolanya. Dengan satu ketetapan biaya Rp.2000.M3 ditambah Rp 5000/berbulan yang sudah disepakati sehingga dana yang dikumpulkan dari nilai pemakaian dimanfaatkan untuk biaya – biaya perawatan dan pengembangan jaringan nantinya.

“ Sekarang sudah tersalur ke rumah penduduk sebanyak sambungan rumah (SR) 150 KK yang tersebar di jalan Kubang Ujo, jalan Hitam Ulu, dan jalan Singkut. Masih akan ditambah lagi sambungan (SR) targetnya 50 (SR) untuk tahun 2019. Kita lakukan ini secara bertahap. Karena bantuan tower air kapasitasnya belum memadai untuk menjangkau secara keseluruhan. Salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah dusun nanti akan memanfaatkan sumur pompa di jalan Rimbo Bujang. Untuk mendukung itu, usulan pembangunan tower tambahan tahun 2020 sudah disetujui dinas PUPR Bungo, Insha Allah tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Sarwan.

Selain itu, pembangunan kantor desa sebilai Rp. 160 juta dari sumber dana GDM yang direncakanan dilakukan dua tahap, tahapan pertama sudah selesai di bulan Desember 2019 ini. Nanti pekerjaan lanjutannya tinggal pembangunan plafond dan pemasangan keramik lantai bangunannya.

“ Kelanjutannya akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 nanti. Dari 250 juta dana GDM, tidak semua dibangun untuk fisik, sebagian lagi ada alokasi dana pengadaan bibit tanaman buah 400 batang untuk diserahkan langsung ke masyarakat untuk ditanam dan sekitar 45 jutaan lagi digunakan membiayai honor guru ditiga sekolah Madin di Bangunharjo,” jelasnya.

Pembangunan drainase sepanjang 500 meter dari anggaran dana desa /ft. Ist


Disamping pembangunan fisik yang ada, pemerintah dusun Bangunharjo juga mengaloksikan dana untuk sektor usaha kecil produktif dengan memberikan bantuan kolam terpal, bibit ikan lele dan pakan untuk usaha ternak produktif masyarakat. Tujuannya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Usaha ini sifat bergulir, ada kewajiban petani ini mengembalikan dana memalui hasil produksinya yang sudah ditetapkan. Dana yang kembalikan tersebut nanti dimanfaatkan untuk membantu petani yang lain. (red JOS/ADV)

Penulis : David Asmara

Jambore Pramuka SMPN 2 Tebo Sukses Lantik Siaga ke Penggalang

Foto kegiatan Jambore pramuka SMPN 2 tahun 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Kegiatan Pramuka di SMPN 2 Kabupaten Tebo menjadi kegiatan wajib disekolah itu. Kegiatan perkemahan menjadi rutunitas tahunan bagi siswa/siswinya. Pembukaan kegiatan kemah pramuka tahun ini diadakan lebih meriah dengan kegiatan, seperti Drum Band, Tari Sekapur Sirih hingga dimeriahkan pula dengan penampilan pencak silat PPS ALHIKMAH KEMBANG ISLAM.

Pembina pramuka SMPN 2 Teluk Kuali, H. Khaidir mengatakan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Dengan harapan dapat menciptakan generasi penerus bangsa berjiwa pramuka.

” Kegiatan pramuka disini ditekankan pelatihan siswa setiap Minggu. Hasilnya, sudah banyak anak- anak berprestasi di bidang ekstrakulikuler dibidang seni rupa, tari, drama dan lainnya. Tapi sayang kegiatan positif ini kurang ditanggapi pemerintah,” kata Khaidir.

Hal ini dapat dilihat dari acara – acara yg berlangsung selama ini setiap tahun mengadakan acara perkemahan dan mengundang pihak pemerintahan tapi selalu saja nihil tanggapan dari pihak- pihak tersebut.

H. Khaidir berharap agar seluruh elemen pemerintahan memberikan perhatiannya, demi untuk kemajuan bersama karena generasi muda yang berkarya adalah aset terbesar bagi bangsa. Menurut dia, pemerintah berkewajiban mendukung semangat para siswa dan siswi untuk terus maju berkarya dan berkarya lagi.

” Karena itu tolong berikanlah tanggapan positif pada kegiatan kami disekolah ini. Selama kegiatan tersebut bermanfaat untuk membangun jiwa dan kepribadian NKRI. Pelatihan pramuka dan kegiatan perkemahan akan terus berlanjut di sini. Sehingga akan menciptakan generasi generasi pemuda yang berakhlak mulia,” katanya. (red JOS)

Lima Jenazah Penambang Emas Liar Korban Longsor di Evakuasi

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim SAR menghentikan pencarian korban longsor di lokasi penambangan emas liar di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Senin (23/12/2019). Penghentian pencarian setelah TIm SAR menyisir lokasi longsoran dan menemukan lima jenazah korban.

“ Tidak ada lagi korban lain yang ditemukan setelah semua lokasi longsor digali. Sebelumnya disebutkan ada lima orang korban tertimbun longsor. Kami temukan dalam pencarian hari ini hanya empat korban,” kata Kepala SAR provinsi Jambi, Ibnu Harris Al-Hussain, Senin (23/12/2019).

Hanya ditemukan lima penambang yang tertimbun dilokasi longsor. Satu korban tewas ditemukan pada hari Minggu(22/12/2019) dan empat korban baru dievakuasi pada Senin (23/12/2019), pencarian korban sudah dihentikan.

” Seorang korban yang disebutkan ikut tertimbun diperkirakan selamat dan melarikan diri bersama puluhan rekannya. Sesaat ketika longsor terjadi di lokasi penambangan,” sebut Harris. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Bakti Sosial Srikandi PP Tebo, Bersihkan Makam Pahlawan Nasional STS di Tebo

Ketua DPC Srikandi PP Tebo bersama pengurus dan Bujang Tebo 2019 menyerahkan bantuan alat pembersih kepada penjaga makam STS di Muaro Tebo/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Memperingati hari ibu ke 91 tahun 2019, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Tebo, Minggu (22/12/2019) gelar bakti sosial membersihkan makam Pahlawan Nasional Jambi, Sultan Taha Saefudin (STS) di kelurahan Muara Tebo, Kota Muara Tebo.

Menurut ketua DPC Srikandi PP Tebo, Ramayani menyebutkan bahwa kegiatan bakti sosial di kabupaten Tebo yang digelar oleh organisasi yang dipimpinnya ini dilaksanakan secara serentak se Indonesia.

“Sesuai dengan instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi PP Indonesia, hari ini seluruh pengurus Srikandi PP menggelar kegiatan bakti sosial secara serentak, dan untuk Tebo kita memilih makam pahlawan nasional STS yang ada di Tebo, karena melihat kondisinya yang kurang terawat,” terang Ramayani kepada wartawan. Diapun membeberkan alasannya, kenapa DPC Srikandi PP Tebo memilih makam STS dalam rangkaian bakti sosial tahun ini.

“Jujur kami seluruh pengurus Srikandi PP Tebo sendiri sangat kaget mendengar penjelasan dari penjaga makam tentang kondisi makam pahlawan nasional Jambi yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Jambi kondisinya kurang terawat seperti sekarang ini,” jelas Ramayani lagi.

Usai menggelar kerja bakti membersihkan makam, DPC Srikandi PP Tebo menyerahkan bantuan berupa alat-alat kebersihan berupa sapu dan alat pel kepada penjaga makam.

“Bantuan kami memang tidak seberapa, tapi inilah bentuk kepedulian kami terhadap pahlawan Jambi yang sudah ikut berjuang merebut kemerdekaan bangsa ini, dan semoga makam STS ini kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah baik itu Pemkab Tebo maupun Pemprov Jambi, karena sebagai bangsa yang besar sudah selayaknya kita menghargai pahlawan yang sudah berjuang merebut kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini,” tegasnya.

Sementara itu, Hamdan penjaga makam STS berterima kasih kepada DPC Srikandi PP Tebo. Bahkan berharap kedepan dukungan semua lapisan masyarakat dan pemerintah kabupaten Tebo dapat memberi solusi yang dihadapi.

“Semoga semakin banyak ormas dan masyarakat yang peduli dengan keberadaan makam ini nantinya, bukan kami tidak mau merawatnya seperti menebas rumput, tapi biayanya saya tidak punya, dan semoga segera ada solusinya dari pihak pemerintah,” ucap Hamdan.(red JOS)

Penulis : David

Penambang Emas Ilegal di Batang Masumai Tertimbun Longsor

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, MERANGIN – Warga desa Pulau baru kecamatan Batang Masumai kabupaten Merangin, Jambi tertimbun tanah longsor didaerah pertambangan emas ilegal disana. Penambangan emas ilegal di kabupaten Merangin yang kerap menimbulkan korban jiwa, kini terulang kembali.

Di desa Pulau Baru kecamatan Batang Masumai tersebut, sebuah tambang emas ilegal mengalami longsor, hingga menimbulkan korban enam orang penambang tertimbun, Sabtu (21/12/2019) petang, sekitar pukul 16.30 wib. Informasinya seorang warga desa itu, Yusuf dan lima warga luar kabupaten Merangin, Jegek, Dosol, Dedok, Eko dan Danang menjadi korban tertimbun tanah longsor.

” Anggota sedang proses evakuasi. Dalam proses evakuasi tim terkendala cuaca yang tifak mendukung. Sehingga untuk menempuh kelokasi dengan roda empat dan dua susah dan akan dilanjutkan esok hari,” kata Kapolres Merangin AKBP M Lutfi, Sabtu ( 21/12/2019).

Lutfi belum dapat memastikan jumlah korban tertimbun yang terjadi. Perlu bantuan alat berat untuk pencarian korban terlebih sulitnya medan ke lokasi.

” Para korban berada di dalam tanah, harus pakai alat berat. Tidak bisa secara manual. Kita juga sudah komunikasi dengan pihak BPBD Jambi untuk bisa saling membantu para korban,” katanya. (red JOS)

Editor: David Asmara

Perintah Kapolda Jambi Tangkap Oknum Polisi Larikan Pelaku Tambang Ilegal

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya menangkap oknum polisi yang  melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.(foto : Antara)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Oknum anggota kepolisian Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono kini menjadi buruan anggota Polda jambi. Oknum tersebut terindikasi terlibat dan melarikan penambang minyak illegal saat tim gabungan melakukan penutupan areal tambang di wilayah kabupaten Muaro jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya untuk memburu dan menangkap oknum polisi yang terlibat dan melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.

“Saya sudah perintahkan anggota Polda untuk mencari keberadaan anggota Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono Alias Eko Rondo yang diduga menjadi pembeking ilegal driling dan melarikan seorang pelaku yang ditangkap tim satgas kemarin yang dibawa kabur atau dilarikan oleh oknum polisi itu,” kata Muchlis AS, Jumat (20/12/2019).

Anggota sudah diperintahkan untuk menangkapnya dan diproses sesuai aturan nantinya. Polda Jambi akan memperpanjang tugas Tim Satgas Gabungan Pemberantasan Ilegal Driling agar tim bisa kembali dilanjutkan untuk melakukan penutupan sumur dan pemberantasan yang saat ini sudah mencapai 2.831 yang sudah ditutup lobang sumur minyak ilegalnya. (red JOS)

Sumber : AntaraJambi
Editor : David

ASN Mantan Kabid BM di Usulkan Diberhentikan

Satgasus kejagung ketika melakukan penggeledahan kantor dinas PU kabupaten Tebo, pada (24/3/2015) silam./ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan kepala bidang Bina Marga dinas pekerjaan umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi terpidana delapan tahun penjara sedang diusulkan proses pemberhentiannya. Pemerintah kabupaten Tebo melalui bagian hukum setda kabupaten Tebo sudah mendapatkan kepastian menerima petikan putusan kasasi MA melalui kejaksaan negeri Tebo.

“ Salinan putusannya sudah ada, tinggal saya ambil dari Kejari Tebo. Nanti akan dilaporkan kepada pak bupati dulu, sebelum dilanjutkan dengan proses administrasi untuk pemberhentiannya,” kata kepala bagian hukum Sekretariat daerah kabupaten Tebo, Evi Hanifah, SH, Jum’at (20/12/2019).

Menurut Hanifah, tahapan pemberhentian ASN yang tersangkut kasus korupsi. Harus terlebih dahulu ada proses usulannya dan kemudian akan dikaji melalui tim kajian dan pertimbangan, kepangkatan dan pemberhentian yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

“ laporan langsung dengan pak bupati memang belum, karena pak bupati sedang tidak berada di tempat. Tetapi informasi ini sudah disampaikan melalui pesan WA, ke pak bupati. Saya belum mendapatkan tanggapan langsung dari bapak. Yang jelas kami dapatkan dulu salinan putusannya,” katanya.

Berita terkaitnya ; 

Sebagai referensi dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang karena tersangkut tindak pidana korupsi pada dasarnya merujuk pada pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan PP 11/2017 yang menjadi aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sekedar informasi bahwa Joko Paryadi sebelumnya  divonis pidana penjara 8 tahun dtingkat banding (PT) dalam kasus korupsi proyek pengaspalan jalan 21, jalan Tabun- Muara Niro dana APBD Tebo TA 2013/2014 yang merugikan keuangan Negara 33 milyar. Upaya hukum kasasinya ditolak di MA pada periode tahun 2016 silam dan salinan putusan baru diterima Kejari Tebo pada 28 November 2019. Pasca menerima putusan tersebut pihak Kejari Tebo telah melakukan eksekusi secara administrasi terhadap terdakwa yang sudah hampir 4 tahun menjalani penahanan atas dirinya di LP kelas II A Kota Jambi.

Sebagai KPA, Joko Paryadi divonis bersalah atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada proyek multiyears pengaspalan paket 10,  jalan 21 pal 12  dan  paket 11  Muara Niro – Tabun di Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Tebo, Jambi senilai Rp 63 miliar pada tahun anggaran 2013-2014.

Penyidik Satgasus Kejagung pada Februari 2015 telah meningkatkan penyelidikan perkara korupsi tersebut ke penyidikan dengan menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka itu adalah Joko Paryadi selaku Kepala bidang bina marga Dinas PU Kabupaten Tebo, yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran, Saryono selaku Direktur PT Rimbo Peraduan dan Hasoloan Sitanggang selaku Dirut PT. Bunga Tanjung Raya. Dimana rekanan pelaksana proyek PT Rimbo Peraduan mengerjakan proyek yang tidak sesuai aspek dari kontrak sebagaimana standar kualitas berdasarkan surat edaran menteri PU 2010. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wakil Ketua Dewan Pers Sebut Jadi Korban Hoaks, Soal Larangan Media Nonverifikasi Kerjasama Pemda

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019 di Hotel Best Western, Banjarmasin, Kamis(19/12/2019)


Jambiotoritas.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun meluruskan ihwal larangan media nonverifikasi bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pemberitaan.

Dalam pemberitaan yang marak beredar sebelumnya, Dewan Pers disebut bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melarang Pemda bekerja sama dengan media yang belum terdaftar di lembaga independen itu.

Dikatakan Hendry, Dewan Pers tidak pernah mengatakan itu. Pada perjalanannya, hal ini adalah sebuah kesalahan pada pemberitaan.

Bekas jurnalis harian Kompas itu pun kaget. Ia merasa tak pernah memuat pernyataan itu. Baik judul maupun isi berita pun tidak sama.

“Saya sebagai narasumber juga menjadi korban hoaks [soal pelarangan media],” sebutnya.

Menurut Hendry, Dewan Pers memperbolehkan media massa bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pemerintah daerah.

“Bagaimana Dewan Pers mengatur perusahaan? Kami hanya mengurusi konten. Bukan mengurusi perusahaan pers,” terangnya.

Dewan Pers tidak mengatur bentuk badan hukum media harus perseroran terbatas (PT) atau seperti apa.

Hanya saja, kata Hendry apabila terjadi risiko, gugatan hukum atau sengketa pers, perusahaan media massa itu mesti bisa bertanggungjawab sendiri.

“Bahkan kami dituding, Dewan Pers itu berselingkuh dengan BPK sehingga setiap pemda itu khawatir jika bekerja sama dengan media tanpa terverifikasi,” ujar Hendry.

Memang beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan itu. Contoh saja seperti Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung. Pemda sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kerja sama dengan media maka perlu verifikasi Dewan Pers.

“Verifikasi kepada media itu adalah sebagai legalitas media massa termasuk dalam pengawasan Dewan Pers, dan Dewan Pers bertugas mengawasi setiap media menjalankan kode etik jurnalistik. Untuk kerja sama sepenuhnya hak Pemda dan media,” ujarnya.

Untuk diketahui, Hendry CH Bangun datang ke Banjarmasin, Kalsel, untuk melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019.(red JOS)

Sumber : apahabar.com

Kasus Markus Di MA, KPK Akan Umumkan Tersangka Baru

Gedung Mahkamah Agung RI/ft. Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Komisi pemberantasan korupsi KPK akan mengumumkan pengembangan kasus berkaitan dengan pengurusan perkara atau makelar kasus (markus) di Mahkamah Agung (MA). Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK akan menyampaikan nama tersangka baru. Juru bicara KPK, Febri Diansyah memberi sedikit petunjuk bahwa akan ada tersangka lainnya dari hasil penyidikan dalam perkara itu.

“KPK akan sampaikan hasil pengembangan perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (16/12/2019) seperti dikutip dari laman media online Suara karya. id

Namun Febri belum menyebutkan siapa tersangka yang akan diumumkan status hukumnya itu. Dia hanya memberikan sedikit petunjuk. “Terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung sebagai pengembangan OTT tahun 2016 lalu,” ungkap Febri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata MA Andri Tristianto dijatuhi hukuman lantaran terlibat jual beli perkara. Selain perkara suap dan gratifikasi, dia ternyata juga mengatur belasan perkara lainnya.

Dalam persidangan kasus itu terungkap bahwa sejumlah pengaturan perkara diketahui dari percakapan melalui aplikasi pesan WhatsApp dan Blackberry Messenger. Salah satunya adalah percakapan antara Andri dengan seseorang bernama Taufik. Belakangan diketahui, Taufik adalah besan mantan Sekretaris MA Nurhadi. Artinya, Taufik meminta Andri untuk memantau perkara di tingkat MA.

Perkara yang diminta Taufik di antaranya adalah perkara Nomor 490/K/TUN/15 tentang kepengurusan Partai Golkar, perkara PTP X Kediri, dan perkara kasasi Bank CIMB atas nama Andi Zainuddin Azikin. Ada juga percakapan antara Andri dengan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang Puji Sulaksono. Puji meminta Andri mengurus sebuah perkara di tingkat kasasi agar dikembalikan seperti putusan di PN Semarang. Dalam percakapan itu, Andri menjanjikan naik jabatan bagi Puji.

Andri juga diketahui pernah mengurus sebuah perkara dari seseorang bernama Agus Sulistiono yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Andri mengaku terima uang Rp200 juta dari saudara Agus Sulistiono, tapi uangnya dikembalikan lagi. Andri juga pernah mengurus sebuah perkara atas permintaan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Mataram bernama Andriani.

Selain berbagai perkara tersebut, Febri menyebut pula ada pengembangan kasus terkait pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama (Kemenag). Sama dengan sebelumnya, Febri belum memberikan bocoran siapa yang dijerat sebagai tersangka baru. “Pada saat pemberian keterangan pers nanti akan dibuka semua itu,” ujarnya. (red JOS)

Sumber : Suara karya.id

Kejari Tebo Lansir Eksekusi Mantan Kabid BM Dinas PU

Aksi demontrasi didepan rumah dinas Bupati Tebo menuntut penuntasan kasus korupsi proyek multiyears pengaspalan jalan dinas PU Tebo yang menjadikan terpidana kabid BM, Joko Paryadi menjalani hukuman 8 tahun penjara/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Setelah status hukum Kasasinya terkatung selama lebih kurang tiga tahun, mantan kepala bidang bina marga dinas Pekerjaan Umum (kala itu, red) Joko Paryadi akhirnya dieksekusi secara admintrasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Jambi. Kebenaran informasi tersebut dinyatakan kepala kejaksaan Negeri Tebo, M. Yusuf Tangai melalui kepala seksi Intelijen, Agus Sukandar ketika dihubungi Jambiotoritas.com, Rabu (18/12/2019) siang.

“ Putusan kasasi sudah turun dari MA, sudah diterima kejari Tebo, pada 28 November 2019. Dan yang bersangkutan sudah kita eksekusi sekitar satu minggu lalu di Jambi. Terpidana Joko Paryadi tetap menjalani hukuman selama 8 tahun penjara,” kata Agus Sukandar via sambungan telepon selulernya.

Berita terkait : 

Sementara itu pemerintah kabupaten Tebo sejauh ini belum mendapat informasi tentang eksekusi terpidana mantan kepala bidang bina marga dinas PU Tebo, Joko Paryadi. Menurut kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Tebo, Evi Hanifah menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan negeri Tebo untuk memastikan kebenarannya.

“ Kejari Tebo belum menyampaikan tembusannya ke kita (Pemkab Tebo). Jadi informasi ini belum sampai ke kita. Secara administrasi kita belum dapat melakukan eksekusi terhadap status ASNnya Joko Paryadi,” ucap Hanifah, dikonfirmasi di sekretariat daerah, Rabu (18/12/2019) petang.

Dikatakannya, biasanya putusan hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Pemda juga belum mendapatkannya baik dari Pengadilan Tipikor Jambi maupun Kejaksaan Negeri Tebo. Selama ini kita masih menunggu petikan putusan itu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek Sarpras PDAM Bernilai Milyaran Dikabupaten Bungo di Sorot

Mesin intake PDAM Pancuran Telago Muara Bungo/ft/ Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Proyek pengadaan Booster dan pemasangan jaringan pipa dan Aksesoris dana APBD Provinsi Jambi senilai Rp. 5,5 Miliar baru di mulai pekerjaannya. Begitu juga pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories intake IPA Sungai Pinang yang di danai APBD Kabupaten Bungo senilai Rp. 701 juta hingga saat ini belum terlaksana

Dipertanyakan terkait pengadaan booster dan jaringan pipa senilai Rp. 5,5 Miliar itu, pihak PDAM Bungo melalui kepala bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Muara Bungo, Raden menyatakan pekerjaan pengadaan tersebut baru berjalan.

“ Sepengetahuan kami pekerjaan jaringan pipa yang dari provinsi Jambi baru di mulai pekerjaannya,” ungkap Raden, Minggu ( 8/12/2019) pekan lalu,seperti dilansir Bungo News

Selain itu dikatakannya, bahwa pekerjaan pengadaan Pompa dan aksesoris PDAM Pancuran Telago Muara Bungo yang di kerjakan oleh CV. Intan Bangun Persada senilai Rp. 701 Juta belum di laksanakan.

” Tahun anggaran 2019 ada pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories termasuk di unit PDAM sungai pinang namun hingga saat ini belum di laksanakan,” ucap Raden

Sementara itu secara terpisah, pelaksana proyek pengadaan booster dan jaringan pipa dari provinsi Jambi mengakui keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di Bungo. Alasaannya karena pihaknya masih menyelesaikan pekerjaan proyek PDAM di kota Jambi dan di Batanghari.

” ya pak, bos kami menyelesaikan pekerjaan di Kota dan di Kabupaten Batanghari karena itu lah pekerjaan di Bungo terlambat di kerjakan, ” kata pelaksana proyek sembari menyarankan supaya menghubungi pimpinannya.

Menurutnya untuk pekerjaan jaringan pipa dikabupaten Bungo terdapat beberapa titik pekerjaan termasuk kelurahan Manggis dan lubuk Tenam sepanjang 1.200 meter. Dan masih masih ada lagi pekerjaan di tempat lain. (red JOS)

Ujian CAT CPNS se Provinsi Jambi Dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Kota Jambi

Pelamar CPNS di kabupaten Tebo di kantor BPKSDM beberapa waktu lalu/ft/ dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Hasil rapat koordinasi UPT BKN Jambi dengan BKN regional Palembang, Sumatera Selatan. Menetapkan pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) peserta CPNS akan dilangsungkan di Kota Jambi tepatnya di Hotel Abadi Suite.

Kepala unit pelaksana teknis (UPT) BKN provinsi Jambi, April Koni menyatakan pelaksanaan CAT CPNS yang berasal dari sebelas kabupaten/ kota di Provinsi Jambi akan dilaksanakan di Hotel Abadi Suite. Dia mengatakan tempat pelaksanaan CAT ini terpilih karena tempatnya yang strategis untuk melangsungkan CAT.

Selain Hotel Abadi Suite, tadinya terdapat beberapa opsi hotel lainnya untuk dijadikan sebagai lokasi ujian CAT CPNS yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020 mendatang. Yakni di Hotel Ratu di kawasan Broni dan Hotel Golden Harvest di Simpang Rimbo. Namun hotel Abadi Suite di pilih karena lokasinya yang cukup strategis dan pihak hotel turut menyediakan genset guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik.

“ Berdasarkan kesepakatan antara 11 kabupaten/kota bersama pihak UPT BKN Jambi Kanreg VII Palembang, pelaksanaan ujian CAT baik untuk seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang akan dipusatkan di Kota Jambi,” kata April Koni, Selasa (17/12/2019).

Ujian CAT seleksi CPNS yang akan datang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya beberapa kabupaten ada yang melaksanakan ujian CAT seleksi CPNS di daerahnya sendiri. Seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Kabupaten Bungo. Peserta atau masyarakat yang mendaftar dalam seleksi penerimaan CPNS di Provinsi Jambi kali ini mencapai 57 ribu pelamar. (red JOS)

Sumber : Antarajambi
Editor : David Asmara

Suyadi Cs Pindah Tahan ke Lapas Jambi

Suyadi dan Cahyono (rekanan) pengadaan LPJU DD tahun anggaran 2017 dipindah ke Lapas Jambi dari Lapas kelas II B Muara Tebo, Senin (16/12/2019)/ft. Ist


TEBO – Tersangka Mark up proyek LPJU 2017 lalu yakni mantan Kadis PMD Tebo Suyadi dan Direktur PT Mutiara Graha Teknik, Cahyono Senin (16/12/2019) pukul 10.00 wib dilakukan pemindahan dari Lapas Kelas II B Tebo ke Lapas Jambi. Proses pemindahan tahanan dan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jambi  terhadap keduanya berjalan lancar.

Mereka sebelumnya tersangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi Mark-Up pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dana APBDes desa-desa TA 2017 di Kabupaten Tebo yang merugikan keuangan negara 1,68 Milyar. Dalam perkara ini seluruh kepala desa sebagai pengguna anggaran dijadikan saksi dan ratusan bendaharawan desa beserta camat 12 kecamatan di kabupaten Tebo.

Kasi Pidsus Kejari Tebo, Medi Santoni kepada wartawan membenarkan jika Tersangka Suyadi, SH Bin Minto Wiyono (PNS – Kepala Dinas PMD Kab. Tebo) dan Cahyono pada Senin (16/12) sudah dilakukan proses pemindahan penahanan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Pemindahan ini kata Medi berdasarkan Nomor Reg. Perkara : PDS- 04/L.5.17/Ft.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas tersangka Suyadi dan tersangka Cahyono Heri Prasetyo (Direktur PT. Mutiara Graha Tekhnik) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-05/L.5.17/Pt.1/12/2019 tanggal 4 Desember 2019.

“Bersama Kasi Intel Kejari Tebo Agus Sukandar tadi (Senin’red) sudah kita lakukan pemindahan tahanan Suyadi dan Cahyono,” kata Medi.(red JOS)

penulis : David Asmara