Paripurna Pendapat Akhir Fraksi LKPj TA 2019, DPRD Tebo Kritisi Kebijakan Pembangunan

Ketua DPRD Tebo, Mazlan menyerahkan dokumen sidang paripurna pendangan akhir fraksi -fraksi DPRD tebo kepada Plh. Sekda Amsiridin mewakili Bupati tebo didampingi unsur pimpinan wakil ketua I, Aivandri dan Wakil ketua II, Saymsurizal/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Masih melalui video Konfrens, sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tebo terlihat berbeda seperti biasa. Pada penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi DPRD terhadap nota pengantar LKPj Bupati Tebo tahun anggaran 2019, Senin (20/4/2020) diaula rapat utama DPRD Tebo. Sidang paripurna itu dipimpin wakil ketua I, Aivandri AB sedangkan penyampaian pandangan akhir ketujuh fraksi di DPRD Tebo dibacakan wakil ketua II, Syamsurizal.

Disampaikan Syamsurizal bahwa atas nama 7 fraksi DPRD kabupaten Tebo dalam sidang paripaurna LKPj Bupati Teboi merupakan amanat undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tahun 2019 pasal 71 ayat (2) bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaiknan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran terakhir.


Berikut ini disampaikan pandangan akhir ketujuh fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tebo tahun anggaran 2019. Ketujuh fraksi itu dapat menerima dengan beberapa catatan dan rekomendasi agar dijadikan pacuan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten Tebo kedepan.

Unsur pimpinan DPRD kabupaten tebo ketika menyanyikan lagu indonesia raya sebelum memulai sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi -fraksi tentang LKPJ Bupati Tebo TA 2019/foto JOS

Secara terpisah melalui video Konfrens Bupati tebo, H. Sukandar menyampaikan tanggapannya atas catatan dan rekomendasi farksi DPRD Tebo terhadap LKPj Ta 2019/foto JOS

Fraksi partau Golkar menyoroti penyerapan anggaran yang tidak dibarengi dengan capaian PAD yang tidak tercapai target. Golkar merekomendasikan kepada seluruh OPD untuk melakukan komunikasi, koordinasi secara inisiatif antar OPD maupun mitra kerja DPRD agar program kerja kegiatan terencana, terarah dan terukur, tepat serta berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan bermanfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
1. Dinas perkebunan, petrnakan dan perikanan realisasi anggaran mencapai 96 % tapi target PAD hanya 47 %
2. Dinas penanaman modal, pelayan terpadu satu pintu, koperasi, UKM dengan serapan anggaran 98% tapi target PAD hanya 48 %.

Fraksi PDIP mencatat terhadap dinas Perindagkop Naker, PDIP minta dilakukan evaluasi dibidang pasar karena banyak permasalahan dibidang pasar, salah satu pointnya adanya pembangunan 7 kios illegal di pasar Sarinah tidak melalui prosedur atau tidak ada MoU dengan Pemda. Berikut adanya pungli 1 Juta perpintu/kios di pasar Pujasera di Rimbo Bujang. Kemudian kinerja ULP dan Pokja ULP kabupaten Tebo memandang perlu adanya perbaikan dalam hal pelayanan sesuai dengan mekanisme dan transfaransi. Terhadap perusahaan mitra kerja dalam hal pekerjaan proyek fisik harus mempunyai standar kualifikasi sehingga hasil pekerjaan proyek tersebut lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terhadap perusahaan yang tidak professional atau bermasalah dalam penyelesaian pekerjaan proyek pemerintah kabupaten Tebo perlu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau blacklist. Selain itu, terhadap RSUD STS perlu adanya usaha dalam peningkatan tata kelola dan pelayanan public sehingga menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat dan masyarakat tetangga kabupaten Tebo. Terakhir PDIP meminta pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran pada dinas Damkar.

Fraksi Gerindra dan PKS, merekomendasikan pergantian/mutasi kepala bidang pendaftaran penduduk dinas Dukcapil kabupaten Tebo yang kurang pro aktif melayani masyarakat dalam proses adminstrasi kependudukan dikabupaten Tebo. Kemudian meminta bupati memaksimalkan pemerataan pembangunan dikabupaten Tebo, salah satunya pembangunan pasar tradisional sungai bengkal dikecamatan tebo ilir yang merupakan gerbang masuk kabupaten Tebo. Dan kemudian dapat memperbaiki lampu penerangan jalan umum mengingat akan masuk bulan ramadhan sehingga meminimalisir angka kriminal dikabupaten Tebo. Dan meminta dinas Bunakan dan TPHKP memperbaiki kinerjanya.

Fraksi Nasdem meminta transfaransi atas kebijakan yang akan dibuat terhadap semua aspek, baik aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Meningkatkan realisasi anggaran dari sumber pendapatan/PAD maupun dana perimbangan yang realiasasinya 99,74 % harus ditingkatkan kembali baik melalui sektor pariwisata atau lainnya.

Terhadap tanggap darurat COVID-19 mendorong pemerintah agar menjalankan kebijakan yang tepat, bukan hanya penyemprotan disinfektan akan tetapi juga membuat regulasi yang pro masyarakat lemah. Dengan membagikan sembako atau bantuan lainnya akibat memburuknya ekonomi masyarakat. Disamping itu juga agar pemerintah kabupaten Tebo menjalankan program pembangunan jalan desa pagar puding ke blok F, jalan kopra sepanjang 6,5 KM yang menjadi akses perekonomian masyarakat.

Fraksi PKB, menginginkan pembangunan pasar ditepi jalan lintas pada posisi antara simpang tugu hingga perkantoran Bupati. Serta pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata disemua wilayah. PKB juga merekomendasikan untuk memberikan teguran keras kepada OPD dinas PMD, perpustakaan dan kearsipan daerah, Damkar dan penyelamatan, BPBD dan Kesbangpol terkait kinerja yang kurang maksimal dan buruk. Dan minta bupati menindaklanjuti penggunaan asset pemda roda 2 dan roda 4 dan sesuai dengan penggunaannya agar tidak menabrak aturan yang berlaku, juga merekemendasikan kepala bidang pendaftaran penduduk dinas Dukacapil agar di ganti atau dimutasi.

Fraksi PAN menyoroti rendahnya pada pelayanan admintrasi KTP, KK dan dokumen kependuidukan lainnya pada dinas Dukcapil Tebo. Terhadap RSUD PAN menilai pelayanan RS yang belum maksimal terutama pada pelayanan masyarakat dan dinas kesehatan atau puskesmas didaerah terpencil. Dan alokasi angaaran Damkar, armada dan prersonil di kecamatan yang perlu ditingkatkan.
Fraksi Demokrat menyikapi temuan komisi III terhadap proyek dinas PUPR yang sampai tahun ini belum ditindak lanjuti. Bahkan BPK RI turun cek kelapangan meski sudah ada kesepakatan antara PUPR untuk turun bersama dengan komisi III, PUPR dan BPK RI pada kenyataannya komisi III ditinggalkan.

Selanjutnya semua kegiatan dikabupaten Tebo dari skala kecil sampai yang besar didominasi oleh kelompok tertentu. Selama ini pemerataan pembangunan belum berkeadilan. Berdasar tinjauan dan analisis fraski demokrat sejak tahun 2012 terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan patut diduga pelaksanaannya berorientasi dan bermotifkan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama 8 tahun Sukandar memimpin Tebo telah terjadi Oligarki dalam tender proyek dikabupaten Tebo yang cenderung dikuasi segelintir orang saja.Demokrat menilai modus operandi untuk memonopoli proyek adalah dengan memakai /pinjam perusahaan orang lain tapi pada prakteknya yang mengerjakan orangnya hanya itu–itu saja. Selama ini kue pembangunan tidak dapat dinikmati perusahaan kecil hingga besar. Terbukti hasil investigasi tiga perusahaan mengerjakan 41 paket, mulai dari 58 juta s/d milyaran rupiah.

Dengan demikian Demokrat meminta kepada Bupati dengan 2 tahun sisa jabatannya agar memperbaiki kondisi pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat Tebo dan tetap focus untuk memenuhi janji poitiknya, seperti membangun jalan dua jalur di Tebo ilir dan Tebo Ulu yang sampai sekrang belum terealisasi, dan malah yang dibangun dirimbo ulu yang merupakan jalan buntu. Dengan alasan kecamatan Tebo ilir adalah gerbang masuk kabupaten Tebo sebagai jalan penghubung antar kabupaten Batanghari dan kabupoaten Tebo.

Kemudian daripada itu, pembangunan harus berkelanjutan seperti pembukan jalan lingkar di transos ke jembatan penampuaian desa bungkal yang sudah menghabiskan dana puluhan milyar APBD dan gedung terminal di KM 6 sampai saat ini terbengkalai. Selanjutnya diminta bupati membangun pasar modern di Muara Tebo yang berada di jalan lintas lokasi antara KM 1 sampai KM 12, pasar moder di Sungai bengkal dan pasar moder di pulau temiang kecamatan Tebo ulu.
Kemudian melakukan langkah kongkrit dan strategis terhadap dana tanggap darurat sebesar 26 milyar untuk percepatan penanganan pandemic covid di kabupate Tebo

Diakui Berhasil
Sementara itu ditempat terpisah, dalam tanggapannya, Bupati Tebo Sukandar menyatakan bahwa LKPJ tahun 2019 disusun berdasar pelaksanan program dan kegiatan yang berdasar DPA RPJMD 2017 sampai 2022. Laporan ini adalah tahun ketiga dari separuh pelaksananaan RPJMD. Pelaksanaan anggaran 2019 merupakan realisasi dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan kabupaten Tebo.

“Penetapan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah selama satu tahun anggaran 2019 sudah banyak pengakuan dan penghargaan keberhasilan pembangunan dan dirasakan masyarakat yang dicapai kabupaten Tebo. Walaupun kita akui juga bahwa banyak kekurangan – kekurangan dan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan kedepan yang kita hadapi semakin banyak tantangan, sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi,” kata Sukandar.

Dikatakannya, maka dari itu perlu diperkuat komitmen pembangunan bersama stakeholder yang ada. Peningkatan pelaksanaan terhadap daya kerja dan persiapan pembangunan, pada perencanaan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 supaya semakin refresentatif dan adaftif terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder pembangunan terutama segenap pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah kabupaten Tebo, pemerintahan desa, masyarakat secara keseluruhan termasuk swasta, yang turut bahu membahu ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan tahun 2019 lalu,” ucapnya.

Terhadap catatan dan rekomendasi dari DPRD dalam waktu dekat, kata Sukandar, akan segera ditindaklanjuti. Kriktk dan saran yang produktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

“Menginigat situasi dan kondisi saat ini yang harus segera kita disikapi. Maaf apabila dalam penyelengaraan pemerintahan pada tahun 2019 terdapat kekurangan dan kekeliruan baik yang mencakup subtansi pemerintahan maupun redaksional,” katanya. (red JOS/ADV)


Para anggota DPRD Kabupaten Tebo yang mengahdiri sidang paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi tentang LKPj Bupati Tebo TA 2019/foto JOS

Via Video Telekonfrens DPRD Setujui Produk Hukum Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, S.Kom serahkan serahkan dokumen pandangan fraksi kepada wakil ketua I, Aivandri AB dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD, Senin (13/4/2020) siang/foto dok JOS

Paripurna sekaligus penyampaian Nota Pengantar LKPj APBD Tahun Anggaran 2019

JambiOtoritaS.com, TEBO – Suasana rapat paripurna yang digelar DPRD kabupaten Tebo masa sidang pertama berlangsung dengan video konferens, Senin (13/4/2020) di aula rapat utama gedung DPRD kabupaten Tebo. Hanya tampak anggota DPRD yang memenuhi ruang rapat tersebut. Sementara pihak eksekutif berada di kantor bupati Tebo.

” Rapat via video Telekonfrens ini dilakukan karena adanya himbauan pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan sosial distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 di kabupaten Tebo,” ujar ketua DPRD kabupaten Tebo, Mazlan, S.Kom mengawali pembukaan sidang.

Dalam suasana sidang online via video telekonfrens itu, ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, S.Kom menyatakan bahwa agenda sidang ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Tebo tentang 7 produk hukum daerah (Randperda) Kabupaten Tebo tahun 2019. Sekaligus penyampaian Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2019 

Ketua DPRD tebo, Mazlan, S.Kom didampingi Wakil ketua I,Aivandri AB dan Wakil ketua II, Syamsurizal disaksikan Plt. Seda Tebo. Amsiridin, SP menandatangani dokumen berita acara sidang paripurna, senin (13/4/2020)

Diwakili wakil ketua I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri, AB yang menyampaikan pandangan fraksi – fraksi di DPRD yakni frakai partai Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PKS, Nasdem, PKB, dan fraksi PAN. ” Seluruh fraksi yang ada telah menyetujui Ranperda menjadi Peraturan daerah (Perda) yang telah diusulkan dengan catatan masing -masing fraksi,” jelas Aivandri.

Wakil Ketua I DPRD Tebo, Aivandri AB dan Wakil ketua II, Syamsurizal disaksikan Plt. Seda Tebo. Amsiridin, SP menandatangani dokumen berita acara sidang paripurna, senin (13/4/2020)

Berikut gambaran Ranperda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tebo yang telah disetujui DPRD yang sebelumnya sudah dibahas Bappemperda DPRD menjadi produk hukum daerah (peraturan daerah/Perda).

1. Perda  tentang pembentukan produk hukum daerah,
2. Perda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak,
3. Perda rencana induk pembangunan pariwisata (Riparkab) Kabupaten Tebo tahun 2019 hingga tahun 2025, 4. Perda Meterologi dan Retribusi Tera ulang
5. Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat,
6. Perda tentang perubahan atas perda Nomor 6 tahun 2012 tentang restribusi dan jasa usaha, dan 7. Perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tebo No. 15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar.
Dilain pihak, pemerintah kabupaten Tebo menyatakan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada DPRD kabupaten Tebo yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui 7 Ranperda yang diusulkan.
Menurut bupati kabupaten Tebo H. Sukandat menyatakan diperlukan komitemen dan konsistensi khususnya Organisai perangkat yang menjadi leading sektor dalam menjalakan Peraturan daerah untuk pembangunan. 
Sekedar diinformasikan bahwa rapat Paripurna DPRD kali ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah kabupaten Tebo hanya saja posisi pejabat eselon II berada diruangan terpisah ada diruang kerja bupati, kepala bagian Setda di Aula Melati Kantor Bupati Tebo, dan seluruh camat di Tebo di kantor masing-masing. (red JOS/Adv)

Masa Sidang Pertama, DPRD Paripurna Nota Pengantar Ranperda Kabupaten Tebo

Ketua DPRD Tebo, Mazlan yang didampingi wakil ketua Aivandri dan Wakil ketua II, Syamsurizal menerima nota Ranperda yang diserahkan oleh Wakil bupati Tebo Syahlan/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – DPRD kabupaten Tebo memulai sidang pertama, masa sidang tahun 2020, Selasa (4/2/2020) dengan agenda sidang paripurna penyampaian nota pengantar tujuh Ranperda kabupaten Tebo tahun 2019. Sidang yang berlangsung di aula utama DPRD Tebo itu, dipimpin ketua DPRD kabpaten Tebo, Mazlan,S.Kom didampingi ketua I, Aivandri dan wakil ketua II, Syamsurizal, SE. M.Si dan dihadiri anggota fraksi di dewan.

Usai membuka sidang, ketua DPRD memprsilahkan pihak pemerintah kabupaten Tebo untuk menyampaikan sambutan dan penyerahan nota pengantar Ranperda untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasannya.

Wakil bupati Tebo Syahlan Arfan, SH mewakili pemerintah kabupaten Tebo menyampaikan sambutan dari pemerintah kabupaten Tebo terhadap nota Ranperda yang akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Tebo dalam masa sidang pertama tahun 2020 tersebut.

Anggota frkasi DPRD Tebo yang mengahdiri sidang paripurna pertama tahun 2020/foto JOS


Menurut Syahlan mengatakan bahwa penyusunan Ranperda kabupaten Tebo merupakan upaya pemerintah kabupaten Tebo dalam rangka melaksankan pembaharuan dan pembangunan produk hukum. Dikatakannya, Pembangunan produk hukum daerah adalah pembuatan Perda yang baru, yang sebelumnya memang belum ada. Sedangkan pembaharuan produk hukum daerah dimaksudkan penyesuaian atau perubahan perda dilakukan sesuai dengan amanat dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Atau penyesuaian dengan mengikat ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi sosial dan dan budaya sesuai dengan kondisi masyarakat kabupaten Tebo.

Berikut Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang kami sampaikan untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah kabupaten Tebo, antara lain adalah;
Pertama, Ranperda tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2010 tentan Retribusi pelayanan pasar.
Kedua, Ranperda perubahan atas Perda No. 06 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
Ketiga, Ranpeda perubahan atas Perda No 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pusat kesehatan masyarakat,
Keempat, Ranpeda tentang Pembentukan produk hukum,
Kelima, Ranperda tentang Retribusi Tera dan Tera ulang,
Keenam, Ranperda tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak,
Dan ketujuh, Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten Tebo tahun 2018 – 2025
Dalam kesempatan tersebut, wakil Bupati Tebo itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada ketua, wakil ketua dan segenap anggota dewan yang telah bersedia untuk membahas dan menyetujui ketujuh Ranperda yang disampaikan tersebut.

Para undangan dari unsur sekretariat daerak Pemkab Tebo


“ Kami mengucapak terimakasih kepada DPRD yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang tentunya tidak bisa dinilai dengan ukuran apapun. Melainkan semata pengorbanan ditujukan untuk pencapaian proses pembangunan kabupaten Tebo. Demi mewujudkan masyarakat kabupaten Tebo yang adil dan sejahtera,” ucap Syahlan.

Syahlan juga mengatakan harapan kerjasama dengan lembaga legislative dan Pemerintah kabupaten Tebo yang telah terjalin dengan baik terus akan kita jaga dan kita tingkatkan sehingga proses pembangunan yang telah terencana dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

“ Terimakasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerjasamanya, semoga yang dilakukan diridhoi Allah, SWT dan semoga yang kita cita – citakan bersama untuk mensejahterakan masyarakat bisa segera terwujud,” pungkasnya. (das)

Pejabat eselon II, III dan segenap tamu undangan yang mengikuti sidang paripurna/foto JOS





Rio Sarwan Upayakan Pacu Pembangunan di Bangunharjo

Prioritas program pembangunan sarana air bersih dusun Bangunharjo kec. Pelepat ilir kabu. Bungo dengan dana desa TA 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com,BUNGO – Pemerintah dusun Bangunharjo, kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo tengah terus memacu pembangunannya. Sejauh ini anggaran yang tertuang dalam APBdus senilai hampir 1,7 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur yang menyasar langsung kebutuhan masyakarat dalam bentuk program prioritas anggaran pemerintah dusun Bangunharjo.

Melalui anggaran dana desa (APBN) dan Alokasi dana desa (ADD), Gerakan desa membangunan (APBD) kabupaten Bungo yang menjadi sumber APBdus pembangunan fisik tahun aggaran 2019 sudah dirampungkan pekerjaannya. Menurut Rio Dusun Banugnharjo, Sarwan menyampakan sumber pendanaan pembangunan didusun Bangunharjo diperoleh dari DD, ADD, ditambah GDM hingga bantuan dari pemerintah provinsi Jambi. Pemerintah dusun sudah menyelesaikan pembangunan Turap penahan tanah dijalan Jujuhan, dan pembangunan drainase sepanjang 500 meter yang tersebar dibeberapa kampung.

pembangunan kantor Rio Dusun Bangunharjo dari anggaran GDM APBD kab. Bungo/ft. Ist


Masih dikatakannya, Pemerintah dusun menyadari keterbatasan sumber air bersih yang ada. Apalagi bila merasakan kondisi musim kemarau panjang yang dialami selama ini. Sebahagian dana desa dialokasikan membangun tower air dan membangun pipanisasi sarana air bersih untuk masyarakatnya sepanjang 2.424 meter senilai Rp. 350 juta. Untuk system pengelolaan sehingga ada rencana income yang diterima dari masyarakat sudah terbentuk tim pengelolanya. Dengan satu ketetapan biaya Rp.2000.M3 ditambah Rp 5000/berbulan yang sudah disepakati sehingga dana yang dikumpulkan dari nilai pemakaian dimanfaatkan untuk biaya – biaya perawatan dan pengembangan jaringan nantinya.

“ Sekarang sudah tersalur ke rumah penduduk sebanyak sambungan rumah (SR) 150 KK yang tersebar di jalan Kubang Ujo, jalan Hitam Ulu, dan jalan Singkut. Masih akan ditambah lagi sambungan (SR) targetnya 50 (SR) untuk tahun 2019. Kita lakukan ini secara bertahap. Karena bantuan tower air kapasitasnya belum memadai untuk menjangkau secara keseluruhan. Salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah dusun nanti akan memanfaatkan sumur pompa di jalan Rimbo Bujang. Untuk mendukung itu, usulan pembangunan tower tambahan tahun 2020 sudah disetujui dinas PUPR Bungo, Insha Allah tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Sarwan.

Selain itu, pembangunan kantor desa sebilai Rp. 160 juta dari sumber dana GDM yang direncakanan dilakukan dua tahap, tahapan pertama sudah selesai di bulan Desember 2019 ini. Nanti pekerjaan lanjutannya tinggal pembangunan plafond dan pemasangan keramik lantai bangunannya.

“ Kelanjutannya akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 nanti. Dari 250 juta dana GDM, tidak semua dibangun untuk fisik, sebagian lagi ada alokasi dana pengadaan bibit tanaman buah 400 batang untuk diserahkan langsung ke masyarakat untuk ditanam dan sekitar 45 jutaan lagi digunakan membiayai honor guru ditiga sekolah Madin di Bangunharjo,” jelasnya.

Pembangunan drainase sepanjang 500 meter dari anggaran dana desa /ft. Ist


Disamping pembangunan fisik yang ada, pemerintah dusun Bangunharjo juga mengaloksikan dana untuk sektor usaha kecil produktif dengan memberikan bantuan kolam terpal, bibit ikan lele dan pakan untuk usaha ternak produktif masyarakat. Tujuannya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Usaha ini sifat bergulir, ada kewajiban petani ini mengembalikan dana memalui hasil produksinya yang sudah ditetapkan. Dana yang kembalikan tersebut nanti dimanfaatkan untuk membantu petani yang lain. (red JOS/ADV)

Penulis : David Asmara

Peringati Hari Olahraga Nasional, Hari ini, Pemkab Tebo Gelar Lomba Lari 10 K

Atlit peraih medali Porprov 2018  terima bonus uang tunai

Bupati Tebo, H. Sukandar bersama atlit peraih medalj pada Porprov Jambi, yang diaelenggarakan di kota Jambi pada 18 -25 November 2018 tahun lalu/ft. Iat
Kepala dinas Pora dan pariwisata kabupaten Tebo, Mardiansyah/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Peringatan hari olah raga nasional, 9 Oktober 2019 terlihat meriah. Pemerintah kabupaten Tebo melalui dinas pemuda olahraga dan pariwisata selenggarakan lomba lari Marathon 10 K dan perlombaan baki antar OPD, pada Senin (9/9/2019) pagi. Bonus atlit peraih medali pada prorprov XXII tahun 2018 diserahkan langsung bupati Tebo, H. Sukandar dalam upacara peringatan Haornas di Muara Tebo. 

Kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten Tebo, Mardiansyah menyebutkan Haornas di kabupaten Tebo kali ini diselenggarakan lomba lari maraton 10 K, dimulai dari rumah dinas bupatu dan finish dikomplek perkantoran pal 12. Peserta lomba diikuti juga dari masyarakat umum.

” Kita siapkan hadiah uang tunai untuk juara lari 10 K ini. Disamping itu ada juga pertandingan Baki antar OPD,  Senin (9/9/2019) hari ini dikomplek perkantoran kantor bupati Tebo,” kata Mardiansyah.

Pada momentum hari olahraga nasional ini pemerintah kabupaten Tebo akan memberikan bonus 834 juta rupiah kepada sejumlah atlit peraih medali emas, perak dan perunggu pada ajang pekan olahraga tingkat provinsi Jambi ke-XXII yang berlangsung pada 18 sampai 25 November 2018 kemarin.

Penyerahan bonus ini, kata Mardiansyah, diharapakan semua atlit harus hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Semua akan diberikan dalam bentuk tunai pada yang bersangkutan.

” Kita sudah rapatkan dengan seluruh Cabor, Insya Allah secara simbolis pak bupati yang akan menyerahkan bonus atlit ini. Bahkan ada satu atlit renang mendapat bonus 70 juta. Semua nanti akan diserahkan secara tunai kepada atlit yang bersangkutan,” jelasnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Rakor Pemkab Tebo Bersama Korsupgah KPK

Bupati Tebo, H. Sukandar (tengah), wakil Bupati, Syahlan Arfan (kiri) dan ketua Tim Satgas Korsupgah KPK wilayah II, Aida Ratna Julaih/ft.Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari TIm Koordinasi supervisi dan pencegahan difasilitasi Inspektorat kabupaten Tebo, Rabu (15/5/2019) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi, di aula Melati kantor Bupati Tebo.

Sementara itu Bupati Tebo, H. Sukandar menyatakan kegiatan tim KPK di Tebo hari ini merupakan tindaklanjut pertemuan pada bulan Februari 2019 lalu, di provinsi Jambi. Karena progres capaian tindak lanjut pencegahan korupsi, ada pada OPD. Pertemuan ini untuk memfinalkan sejauh mana perbaikan dari kelengkapan dokumen, data dan lain – lain. Ini adalah tugas dari masing – masing OPD, apakah sudah ada tindaklanjutnya.

” Skor kita akhir November 2018 lalu, kabupaten Tebo pada tindakan pencegahan korupsi berada diposisi rangking 10. Tadi sudah disampaikan oleh para OPD dan ternyata sudah ada tindaklanjut perbaikannya, bila data dan kelengkapan diinput dari masing – masing OPD. Mudah – mudahan ada perbaikan peringkat untuk kabupaten Tebo,” kata Sukandar.

Dikatakan Sukandar bahwa target pemerintah kabupaten Tebo minimal meningkat di posisi ke lima dalam proviinsi Jambi. Meskipun ada kendala dalam masalah sistem aplikasi dan masalah Sumber Daya Manusia pada Inspektorat yang belum memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan KPK.

” Tadi sudah kita sampaikan dalam closing statement penutupan rapat hari ini. Minimal ada perbaikan target kita peringkat tiga, atau minimal diposisi ke lima ditingkat propinsi Jambi,” katanya.

Terpisah Plt. Inspektur kabupaten Tebo H.Setoyoko mengatakan arahan dari tim korsupgah merupakan hal yang harus ditaati semua Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Tebo.

“ Korsupgah KPK menyarankan agar semua kegiatan roda pemerintahan yang dilaksanakan penyelenggara negara dilingkup Pemkab Tebo berjalan sesuai dengan prosedur. Itu pesan yang ditangkap dalam rapat koordinasi bersama tadi,” ucap Setyoko.

Diketahui bahwa kegiatan Korsupgah KPK di kabupaten Tebo, dilaksanakan satuan tugas, Korsupgah KPK wilayah II, diketuai Aida Ratna Julaih bersama anggota tim Ardiansyah dan Suhendri. Tampak kegiatan tersebut di ikuti Bupati Tebo H.Sukandar,S.Kom, Wakil bupati, Syahlan Arfan, SH, Sekda Tebo, Drs.  Teguh Arhadi, MM, para staf ahli, para asisten, kepala OPD dan instansi lainnya dilingkup Pemkab Tebo.(red/da/adv)

BPBD Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan

Kaban. BPBD dan wabup. Syahlan Arfan bersama pemateri dari unsur forkompinda Tebo, camat, kadea dan peserta sosialisasi/ft.Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.comSosialisasi pengendalian kebakaran hutan mengusung tema,” Mari kita saling menjaga dan mencegah kebakaran hutan dan lahan dikabupaten Tebo” dilaksanakan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Rabu (24/4/2019). Dalam laporannya, kepala BPBD Kabupaten Tebo, Drs. Hari Sugiarto menyatakan dalam laporannya bahwa kegiatan yang dilaksanakan satu hari dengan dasar hukum undang – undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peraturan pemerintah No.21 tahun 2008, peraturan Gubernur Jambi No. 31 tahun 2016 dan surat keputusan bupati Tebo, No. 198 tahun 2019 tentang penunjukkan tim koordinasi dan pencegahan karhutla.


Kepala BPBD Tebo, Hari Sugiarto menyampaikan laporan kegiatan

” Kegiatan sosialisasi ini mengajak peran serta masyarakat mengendalikan secara dini kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Tebo. Diharapkan nanti kabupaten Tebo, kejadian kebakaran hutan dan lahan bisa dikurangi,” kata Hari Sugiarto.

BPBD kabupaten Tebo sudah memetakan dan mengidentifikasi wilayah rawan kebakaran lahan. Diantaranya kecamatan VII Koto ilir, kecamatan Tebo Ulu dan kecamatan Sumay. Ada juga kelompok pendukung pencegahan Karhutlah yakni masyarakat peduli api yang telah terbentuk. Perannya menyampaikan informasi dan langsung mengambil tindakan dengan selalu berkoordinasi dibantu petugas terlatih.

” Kita jalankan strategi pencegahan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat melalui pemerintahan desa sehingga timbul kesadaran masyarakat tidak membakar lahan,” katanya. 


Para peserta sosialisasi pengendalian karhutalah

Sementara itu, Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH menyatakan melihat kondisi geografisnya, kabupaten tebo adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi kebakaran hutan dan lahan, terdiri lahan hutan dan perkebunan. Menurutnya Kegiatan ini sangat tepat dilaksanakan dalam rangka pencegahan karhutlah saat ini. 

” Lebih baik mencegah daripada memadamkan. Masih ada waktu mempersiapkan datangnya musim kemarau. Pemerintah kabupaten Tebo berharap, dilakukan koordinasi untuk menyusun langkah kedepan agar tidak terjadi karhutlah yang tidak terkendali di kabupaten Tebo. Bersama saling mendukung agar karhutlah tetap terkendali,” kata Syahlan.

Syahlan mengingatkan bahwa sejak tahun 2016/2017/2018 kabupaten Tebo dapat mengatasi situasi karhutlah yang terjadi. Kedepan harus lebih baik lagi. Selain itu, titik hotspot diharapkan bisa diminimalisir. BPBD bisa bekerjasama baik TNI/polri dan perusahaan serta semua pihak, agar bisa menjaga hutan dan lahan di tebo tidak terjadi kebakaran.

” Para kades, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan hari ini, nanti hasilnya bisa disampaikan ke masyarakat. Himbau dan awasi masyarakat membuka perkebunan dengan membakar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengan begitu bisa mencarikan solusi, jangan masyarakat ditangkapi. Kita tidak menutup mata bahwa pembukaan lahan kebun dengan tidak membakar biayanya tinggi. Keluhan mereka ini, sering didengar. Kita memang belum berikan solusi yang signifikan. Namun kita bertekad karhutlah tidak terjadi,” jelas Syahlan. (red.01JOS).

Bupati Lantik Ka. UPT SD dinas Dikbud kabupaten Tebo

Bupati Tebo, H. Sukandar lantik 257 ASN lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan dan dinas TPHKP/ft. Jambi otoritas. com

TEBO, jambiotoritas.com – Seiring dengan perubahan nomenklatur OPD dinas pendidikan dan kebudayaan  serta dinas tanaman pangan holtikultura dan ketahanan pangan (TPHKP). Bupati kabupaten Tebo, H.Sukandar, S.Kom, M.Si, Selasa (9/4/2019) melantik kepala sekolah TK dan SD terhitung sebanyak 256, ASN dilingkup dinas pendidikan dan kebudayaan dan PPL dinas TPHKP. Dalam moment itu, setidaknya 233 dan orang kepala TK dan Sekolah Dasar, bersama 12 orang fungsional kependidikan dan 11 orang dalam jabatan Penyuluh pertanian (PPL).

Bupati mengucapakan sumpah jabatan para ASN

Dalam amanatnya,  Sukandar mengatakan guru harus selalu mengupgrade kemampuan dirinya. Supaya para guru tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Sukandar juga meminta kepada yang baru saja dilantik untuk segera melakukan rekonsiliasi di lingkungan internal sekolahnya, selalu Update perkembangan sekolah, jangan ada konflik antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan murid dan konflik guru dengan murid. Serta dapat membangun budaya gotong royong di sekolah.

Bupati tanda tangani berita acara pelantikan

” Terutama sekali kepada guru-guru di kabupaten Tebo yang baru saja di lantik. Agar selalu dapat melakukan upgrade kemampuan diri. Karena ke depan kita tidak tahu guru-guru nantinya, seperti apa yang bakal dihadapi ?. Agar para guru tidak ketinggalan informasi maupun perkembangan teknologi,” kata Sukandar.

Sukandar juga sangat mengapresiasi atas pengabdian para guru selama ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Tebo. ” Terimakasih kepada semua guru atas pengabdiannya dan dedikasinya selama ini di kabupaten Tebo,” pungkasnya.

Bupati Sukandar, Wakil Bupati, Syahlan Arfan, sekda Tebo, Teguh Arhadi (paling kanan) dan Kepala BKPSDM, Haryadi
Para kepala OPD kabupaten Tebo

Turut mendampingi bupati Tebo tampak Wakil bupati, Syahlan,SH, Sekretaris daerah, Drs.Teguh Arhadi, MM dan kepala BKPSDM Tebo Haryadi, S.Sos, MM dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi,  SH. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh para staf ahli bupati, asisten setda Tebo, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tebo,  Camat serta tamu undangan. (red. 01 JOS)

Bappelitbangda Tebo Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2020


Musrenbang kabupaten Tebo, di gedung DPRD Kabupaten Tebo, Selasa (19/3/2019)/ft. jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Badan perencanaan pembangunan,  penelitian dan pengembangan daerah kabupaten Tebo melaksanakan
musyawarah perencanaan penelitian pembangunan tahun 2019, dalam rangka penyusunan RKPD kabupaten Tebo tahun anggaran 2020. Kegiatan yang berlangsung satu hari itu,  mengusung tema, ” Peningkatan sumber daya manusia dan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat”.

Bupati kabupaten Tebo,  H.  Sukandar,  S. Kom. M. Si dalam sambutan pembukaan forum musrenbang tersebut. Meminta semua pihak memberikan saran, pendapat dan masukan sehingga dapat diterjemahkan dalam program pemerintah kabupaten Tebo tahun anggaran 2020.

” Musrenbang RKPD ini tujuannya merencanakan kerja pemerintah daerah kabupaten Tebo tahun 2020. Penyusunan lengkap dokumen terkait. harus lengkap dengan pokok pikirannya supaya lebih sempurna. Hasil Musrenbang ini akan dibawa dalam Musrenbang tingkat propinsi di kabupaten Bungo,” kata Sukandar, dihadapan peserta Musrenbang,  Selasa (19/3/2019) di gedung aula DPRD Kabupaten Tebo.


Kepala Bappelitbangda kab. Tebo, Hendry Nora, ST menyampaikan laporan dan capaian kinerja RKPD

Menurut Sukandar melalui kegiatan ini, isu – isu strategis saat ini dan kedepan yang akan terjadi seperti apa. Sehingga sama-sama sama dapat direncanakan dengan baik sesuai dengan kemampuan APBD.  Outputnya menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara yang nanti menjadi program kerja masing – masing OPD, dan kemudian ditingkatkan menjadi RAPBD dan APBD 2020.

” Saya minta semua OPD mencatat secara detil, dan dapat menuangkan dalam program kerja tahun 2020 nanti. Apalagi perubahan terjadu begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan tidak akan berdampak pada perubahan dikabupaten Tebo ini, ” katanya.


Wakil ketua DPRD bersama anggota DPRD Tebo serta tamu undangan yang menghadiri Musrenbang RKPD 2020

Dia berharap,  kepada anggota DPRD Tebo Musrenbang bukan yang terakhir. Untuk yang mencalonkan anggota DPRD propinsi Jambi yang terpilih dari kabupaten Tebo nanti adalah putra terbaik. Setelah hingga dapat banyak membawa program anggaran untuk kabupaten Tebo.Terutama untuk jalan padang lamo yang melintasi lima kecamatan,  yakni kecamatan Tebo tengah, Sumay, Tebo ulu, VII Koto dan VII koto ilir dalam kondisi banyak yang rusak. 

Sebelumnya kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo, Hendry Nora,  ST menyampaikan laporan dan rencana kegiatan RKPD yang menyangkut isu – isu strategis dalam penyusunan RKPD tahun anggaran 2020. Menurutnya capaian target kinerja pembangunan kabupaten Tebo tahun 2018 disempurnakan untuk penyusunan RKPD tahun 2020. 


Para kepala OPD dan undangan lainnya

Dia menguraikan sejumlah isu – isu strategis yang signifikan dan memiliki daya lebih terhadap pecapaian perkembangan pembangunan kabupaten Tebo. Menyangkut kependudukan, pendidikan, kesehatan,  ekonomi, indeks pembangunan kabupaten Tebo. (red01JOS/adv)