ULP lelang Tiga Paket Proyek Tiga OPD

Ilustrasi ULP proses permintaan lelang paket tiga OPD/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Tebo melaksanakan pelelangan tiga proyek di tiga OPD, masing Dinas PUPR tender pembukaan jalan tanjung aur dikecamatan Tebo ulu senilai Rp. 800 juta, dinas kesehatan, pembangunan Puskesmas VII koto, senilai Rp. 320 juta dan dinas Perindagnaker bidang pedagangan untuk pengadaan pembangunan Pasar senilai Rp 2,2 milyar.

” Dua paket anggaran APBD murni TA 2020, kecuali proyek pasar bidang perdagangan dinas Perindagnaker. Sekarang tahapannya sudah pada pemasukan penawaran,” kata kepala ULP, Sobirin, ST, Kamis (10/9/2020).

Menurut Sobirin, hanya tiga OPD itu saja yang mengajukan proses lelang. Paket PUPR sudah ada pemenang lelangnya. Selanjutnya, apakah setelah pembahasan anggaran perubahan ada permintaan lelang lagi, ULP belum ada informasi

” Kalau paket pasar sumber dananya dari luar APBD murni. Apakah nantinya, ada permintaan lelang selanjutnya atau tidak, kita belum tahu juga,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kontrak Tol Trans Sumatera Di Amandemen, Pakai Dana Talangan

Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Bakauheni – Tol Terbanggi Besar (Dok. Hutama Karya) / Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) meneken Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Amandemen PPJT dilakukan sebagai tindaklanjut atas surat dari :
1. Menteri PUPR Nomor KU.02.07-Mn/794 Tanggal 25 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol dengan memanfaatkan sisa Alokasi TA 2016 – TA 2020;
2. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui surat Nomor IPW.5/D.M.EKON.KPPIP.04/2020 Tanggal 24 April 2020 telah menyampaikan Usulan Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2020 Terhadap Revisi Sisa Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2016 – 2019 Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol yang ditujukan kepada Direktur Utama LMAN; dan
3. Atas surat permohonan Menteri PUPR sebagaimana angka 1, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan persetujuan kepada Menteri PUPR melalui Nomor S450/MK.06/2020 Tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun Anggaran 2020.

Amandemen PPJT meliputi 7 (tujuh) ruas tol yakni ruas Medan Binjai (17 KM), ruas Bakauheni – Terbanggi (140 KM), ruas Pekanbaru – Dumai (131 KM), ruas Kisaran – Tebing Tinggi (Indrapura – Kisaran) (47 KM), ruas Sigli – Banda Aceh (73 KM), ruas Pekanbaru – Padang (254 KM), dan ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (96 KM).

Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan bahwa penandatanganan amandemen PPJT ini dilakukan agar dapat memperlancar penyelesaian pembangunan proyek JTTS.

“Terima kasih atas kerja sama yang baik antara Hutama Karya dan BPJT. Harapan kami, Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 dapat memperlancar tugas para BUJT sekalian sehingga proyek bisa berjalan sesuai rencana,” tutur Danang dalam pernyataan resminya, Jumat (24/7/2020) seperti dilansir CNBC.

Alokasi Dana Talangan Tahun 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani ini akan digunakan untuk ke-7 ruas tol dimana hingga saat ini progres pengadaan tanah masing-masing ruas yakni Medan – Binjai mencapai 99%, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar mencapai 100%, ruas Pekanbaru – Dumai mencapai 94%, dan ruas Sigli – Banda Aceh mencapai 71%. Adapun ke-3 ruas lainnya ruas Pekanbaru – Padang meliputi ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang, ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, ruas Kisaran – Tebing Tinggi (Indrapura – Kisaran) keseluruhannya masih dalam tahap pengadaan tanah.

“Untuk seluruh tim Hutama Karya dan juga segenap kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini, tentunya ini menjadi semangat kita bersama dalam mempercepat dan menyesuaikan progres pengadaan tanah untuk realisasi proses konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera,” kata Danang.

Dengan telah dilaksanakannya Amandemen PPJT dalam rangka percepatan progres pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional khususnya Jalan Tol Trans Sumatera, Hutama Karya berharap ini mampu memperlancar progres pengadaan tanah di lapangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
Executive Vice President Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan turut menyampaikan ungkapan terima kasih atas terealisasinya agenda penandatanganan ini.

“Saya atas nama Hutama Karya mengucapkan terima kasih, semoga akan membuat proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera lebih lancar sesuai rencana.” ujar Fauzan.

Hutama Karya terus melakukan upaya terbaiknya dalam membangun ke-tujuh ruas yang saat ini telah mendapatkan penambahan Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 tersebut. Adapun hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang ±588 kilometer dan 5 (lima) ruas telah beroperasi.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Tol Trans Sumatera nantinya akan membentang sepanjang 2.800 kilometer, dari ujung Lampung hingga Aceh, masih ada sekitar 1.291 km ruas jalan tol yang tengah dipersiapkan.

“Yang sudah operasi 390 km, yang under construction 1.194 km, dan sedang persiapan 1.291 km. Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024,” kata Basuki.

Basuki tak memungkiri bahwa proyek tersebut masih terkendala dari sisi pendanaan. Pemerintah mencatat, diperlukan dana sekitar Rp 500 triliun lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Termasuk yang sudah operasi tadi. Perbankan komitmen Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, PMN ke Hutama Karya ditugaskan Rp 19,6 triliun. Jadi ada Rp 113 triliun yang sudah komitmen,” katanya.

“Termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 Km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” tegas Basuki. (red JOS)

Sumber : CNBC

Pengeluaran Perkapita Penduduk Jambi di Bawah Garis Kemiskinan

Kepala BPS Jambi, Wahyudin diwawancara awak media/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Jambi bertambah sebanyak 4.430 orang atau menjadi 277.800 orang pada Maret 2020 dari 273.370 orang pada September 2019.

Kepala BPS Jambi, Wahyudin mengatakan, BPS juga mencatat untuk persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 9,75 persen atau naik menjadi 10,41 persen pada Maret 2020, sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 6,44 persen turun menjadi 6,23 persen pada Maret 2020.

Selama periode September 2019 hingga Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 8,5 ribu orang dari 115.160 orang pada September 2019 menjadi 123.640 orang pada Maret 2020, sedangkan di daerah pedesaan turun sebanyak 4.000 orang yaitu dari 158.200 orang menjadi 154.160 orang.

“Sementara itu peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan atau perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan baik untuk di perkotaan maupun perdesaan,” kata Wahyudin, Rabu (15/7/2020) seperti dikutip dari laman ANTARA JAMBI.

Sedangkan untuk sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan pada Maret 2020 tercatat 74,67 persen, sementara di perdesaan jauh lebih tinggi yang mencapai 77,04 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, cabe merah, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan kue basah.

Sedangkan untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, air, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Pada periode September 2019 hingga Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. (red JOS)

Sumber : ANTARA

29 Desa di Tebo Belum Salurkan BLT DD Bulan Juni

Pihak dinas PMD kabupaten Tebo melakukan video konfrens bersama pemerintah desa dan kecamatan sekabupaten Tebo membahas persoalan BLT DD, beberapa waktu lalu/foto dok JOS

Nafri Junaidi : Saya minta desa segera tuntaskan


JambiOtoritas.com, TEBO – Dinas PMD sejauh ini telah mensosialisasikan peraturan menteri keuangan (PMK No. 50 Tahun 2020) terkait pengurangan jumlah bantuan BLT Dana Desa dari awalnya Rp.600 ribu menjadi Rp.300 ribu per keluarga penerima manfaat ( KPM ). Dengan aturan tersebut, dikatakan kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Tebo, Jambi, Nafri Junaidi, SH bahwa perubahan data KPM bisa saja berubah dan tidak ada batasan jumlah penerimanya. Asalkan masih sesuai kriteria dan kemampuan keuangan desa.

Kalaupun masih ada yang layak menerima, atau pada penyerahan tahap pertama mungkin tertinggal dan terjadi penambahan KPM. Prosedur penetapannya tetap sama. Panitia desa melakukan pendataan ulang, dimusyawarahkan lagi dan kemudian ditetapkan kembali dengan SK Kades, diverifikasi dengan surat penetapan camat (SPC).

” Boleh saja terjadi penambahan jumlah penerima KPM. Penetapannya tergantung pihak desa sendiri. Di desa masing-masing dilakukan pendataan, data KPM boleh jadi dievaluasi lagj. Boleh jadi terjadi penambahan atau pengurangan. Kita berharap tidak ada lagi timbul kecurigaan kepada pemerintah desa dan apalagi keributan yang ujung-ujungnya muncul keinginan untuk memecat perangkat desa dan kepala desa,” kata Nafri, Rabu (8/7/2020).

Berdasar data dari dinas PMD per 30 Juni 2020, tercatat penyaluran BLT DD tahap I baru terdata 78 desa yang menyalurkan BLT DD ini. Tentunya, kata dia, data ini terus bergerak. Jadi masih ada sekitar 29 desa yang belum menyalurkan BLT DD, untuk penyaluran dibulan Juni.

” Masalahnya, salah satunya adalah berkutat pada masalah data penerima. Rata-rata yang bermasalah ini terjadi di daerah kecamatan VII Koto. Kalau tidak dituntaskan penyaluran BLT DD bulan ketiga ini. Maka, PMD tidak akan memberikan rekomendasi penyaluran DD tahap II didesa – desa yang belus tuntas ini. Oleh karena itu, saya minta desa- desa ini harus segera menyelesaikan dulu penyaluran BLT tahap pertamanya,” kata dia.

Kita sudah sering mengingatkan para kepala desa. Hanya saja, kata Nafri, persoalan yang muncul dibawah terkadang keputusan yang dibuat didesa tidak selalu sesuai harapan. Sehingga masalahnya yang terjadi malah melebar menjadi bukan lagi BLT DD yang di fokuskan. Tetapi berkembang sampai bertujuan memberhentikan kepala desa atau perangkatnya. Tetapi kita berharap semua persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga kemudian hari nanti tidak berkembang menjadi persoalan hukum. (red JOS).

Penulis : David Asmara

Dana Replanting Kebun Sawit Hibah BPDPKS Meningkat 30 Juta per Hektar

Peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dengan dana hibah BPDPKS/foto Ilustrasi

JambiOtoritas.com, TEBO – Dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membiayai replanting (peremajaan) kebun kelapa sawit petani, mengalami kenaikan dari sebelumnya, berkisar 25 juta rupiah/ ha menjadi 30 juta rupiah/ha. Ketetapan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang.

” Dana hibah replanting kebun kelapa sawit untuk petani akan meningkat menjadi 30 juta per hektar. Ini berlaku pada 1 Juli nanti,” kata kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari, Rabu (24/6/2020).

Dengan kenaikan ini, kata dia, dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi ke petani. Dengan tambahan dana replanting tentunya sangat membantu para petani.

” Cuma selama ini masih belum banyak minat para petani di Tebo yang mengikuti program replanting ini, tahun ini saja hanya 81 hektar yang direplanting, berdasarkan usulan kelompok tani di unit 15 pada akhir tahun lalu,” katanya.

Dikatakannya, kalau dibandingkan dengan pembiayaan swasta, rencana anggaran biaya (RAB) dibandingkan dana replanting bisa mencapai 70 juta/hektar. Program replanting ini, selain dana hibah dari BPDPKS, bisa juga petani disandingkan dengan pihak Bank yang siap membantu pembiayaan dengan Kredit Usaha Rakyat (tanpa agunan), apabila membutuhkan tambahan dana. (red JOS)

Penulis : David

Sukandar : Tidak ada alasan untuk menghabiskan anggaran Refocussing

Bupati Tebo, Sukandar, sekaligus ketua TGT penanganan COVID-19 kabupaten Tebo yang menyatakan pemikiran kontradiktif dengan wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal, soal menghabiskan anggaran COVID Tebo, usai pelepasan pulangnya pasien positif covid klaster Gowa, Rabu (17/6/2020) di RSUD STS Muara Tebo/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Menyoal pernyataan wakil ketua II DPRD kabupaten Tebo, Syamsurizal pada RDP dengan TGT COVID-19 beberapa waktu lalu, yang sempat melontarkan pernytataannya, agar dana refocussing bisa dihabiskan untuk penanganan dampak pandemic COVID-19 yang dirasakan masyarakat di kabupaten Tebo. Pemerintah jelas kontradiktif  dengan pemikiran tersebut. Bupati Tebo, Sukandar lebih berfikir rasional dengan alasan melihat potensi penerimaan daerah ditahun yang akan datang.

Dimintai tanggapannya soal itu, Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar menyatakan pemerintah kabupaten Tebo dalam penggunaan anggaran refocussing berfikir rasional kalau harus menghabiskan anggaran refocussing 116 milyar yang telah disiapkan. Dia justru menampik dengan mengatakan tidak ingin pemerintah disalahkan dikemudian hari.

Baca berita terkaitnya : Dewan Tebo Minta Aggaran Covid Tepat Sasaran

“ Kita harus berfikir rasional, artinya tidak gampang. Kita juga berfikir tentang PAD tahun depan, kira-kira sama tidak dengan apa yang kita terima nanti tahun depan. Kalau ini kita habiskan sementara pasien COVID tidak ada, nanti kami juga yang disalahkan,”kata Sukandar, Rabu (17/6/2020) usai melepas kepulangan pasien COVID1-19 di RSUD STS Tebo.

Sukandar mengatakan penggunaan anggaran refocussing ada di empat OPD, pertama rumah sakit, Dinkes, BPBD dan kemudian Dinas Sosial. Pada RSUD digunakan untuk  persiapan isolasi dan persiapan perawatan pasien sendiri, dinas kesehatan untuk antisipasi dan pengadaan alat di Puskesmas, BPBD digunakan unutk mengkoordinir turun kelapangan, penyemprotan disinfektan termasuk antar jemput pasien dan di dinas Sosial digunakan untuk program jaring pengaman social (JPS) untuk membantu dampak COVID di masyarakat.

“ Saya sudah dapat sindiranlah, tiga pasien COVID di kabupaten sudah menghabiskan anggaran 8 milyar. Untuk apa silahkan cek di OPD masing-masing. Kalau 28 milyar itu kita mau habiskan untuk apa, yang mau kita kerjakan apa. Kami berfikir berdasarkan data, fakta kemudian fenomena yang terjadi dikabupaten Tebo. Baru dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada dasar untuk menghabiskan dana recofussing itu,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gubernur Jambi Salurkan Langsung Bantuan JPS

Penyaluran JPS COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan kriteria penerima mempertimbangkan risiko terjadinya tumpang tindih, double counting dan tidak tepat sasaran  baik yang bersumber dari APBN, APBD kabupaten, CSR/swasta dan pihak lainnya/Foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak COVID-19 di tiga kabupaten yakni Batanghari, Sarolangun dan Merangin. Penyaluran langsung diserahkan Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi.

Di Kabupaten Batanghari misalnya, JPS disalurkan untuk 1.125 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)/KK senilai Rp675.000.000 berbentuk sembako dan uang tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dipusatkan di Kantor Camat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Kemudian di Kabupaten Sarolangun, penyaluran dipusatkan di Kantor Camat Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Adapun bantuan disalurkan untuk 3.131 KPM senilai Rp1.878.600.000 yang diterima perwakilan masyarakat.

Pemprov Jambi juga menyalurkan JPS di Kabupaten Merangin. Kemudian akan dilanjutkan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo dan Kota Sungai hingga 4 Juni. Selanjutnya Kabupaten Tanjungjabung Barat akan disalurkan pada 8 atau 9 Juni mendatang. Sebelumnya Pemprov Jambi menyalurkan di tiga daerah yakni di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Muarojambi dan Kota Jambi.

Penyaluran JPS COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan kriteria penerima mempertimbangkan risiko terjadinya tumpang tindih, double counting dan tidak tepat sasaran  baik yang bersumber dari APBN, APBD kabupaten, CSR/swasta dan pihak lainnya.

Kemudian memperhitungkan rasio penduduk miskin, memperhitungkan sektor-sektor lapangan usaha di tiap kabupaten/kota dan jumlah tenaga kerja yang mungkin terdampak secara langsung dan tidak langsung serta memperhitungkan dan melakukan prognosis atas dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota se-Provinsi Jambi selama Tahun 2020.

“Bentuk kontribusi serta upaya Pemerintah Provinsi dalam membantu mengurangi beban pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan penyaluran JP dilaksanakan sesuai prinsip 3T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” kata Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Selasa (2/2/2020).

Menurut Gubernur, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan refocusing anggaran dalam alokasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Pembebasan Biaya Listrik Subsidi dan lain sebagainya.  Kemudian pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai kebijakan dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini dengan mengalokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan JPS bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat COVID-19 sebanyak 30.000 rumah tangga sebesar Rp600.000 per rumah tangga yang tersebar di 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Dalam penyaluran JPS COVID-19, Gubernurr Jambi didampingi Danrem 042/Gapu Kol Kav M. Zulkifli, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Rudy M Harahap, Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar serta para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. (red JOS)***

Masyarakat Muara Tabir Nihil Bantuan JPS COVID-19

Bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) Covid-19 pemerintah provinsi Jambi yang mulai digulirkan untuk KPM diseluruh provinsi Jambi/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank kabupaten Tebo sebelumnya telah menyampaikan usulan 1711 data masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) dikabupaten Tebo yang bakal menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah provinsi Jambi. Jumlah peneriman bantuan JPS ini bervariasi dimasing-masing kecamatan terbanyak adalah kecamatan Tebo Ilir (559), Rimbo Bujang (79), Rimbo ilir (96), Rimbo Ulu (9),Tebo Tengah (335), Tebo Ulu (290), Tengah Ilir (27), Serai Serumpun (154),VII Koto Ilir (11),VII Koto (5), Sumay (146) dan satu kecamatan yakni Muara Tabir, tidak ada sama sekali masyarakat disana menerima bantuan tersebut atau nihil.

“ Penerima bantuan JPS provinsi Jambi dikabupaten Tebo tersebar di 11 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada dikabupaten Tebo. Hanya satu kecamatan yakni kecamatan Muara Tabir tidak satupun masyarakat disana yang mendapatkan bantuan JPS ini,” kata kepala dinas Sosial kabupaten Tebo Riswan Pasaribu, Selasa (2/2/2020).

Menurut Riswan mengatakan bahwa data-data keluarga penerima manfaat yang disampaikan ke pemerintah provinsi Jambi tersebut datanya bersumber dari pihak desa. Sementara dinas sosial hanya menyampaikan usulan berdasarkan data yang diterima. Untuk kecamatan Muara Tabir memang tidak ada yang mengusulkan. Hanya saja dari data yang sudah diusulkan ini belum dapat dipastikan semuanya menerima.

” Meskipun data penerima ini sudah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati, tetapi ini belum pasti semuanya menerima. Karena data yang masuk terverifikasi oleh system aplikasi disana, seperti ada ditemukan data NIK kependudukannya yang ganda,” katanya.

Menurut jadwal rencananya, Kamis (4 juni 2020) nanti. Secara simbolis, bantuan JPS COVID-19 ini akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar dikecamatan Rimbo bujang. Informasi yang diterima penyalurannya dana akan dilakukan melalui kantor Pos dan untuk Sembako melalui pihak bulog.

” Bantuan JPS dari pemerintah provinsi Jambi ini berupa paket sembako senilai 350 ribu, dan uang 250. Diberikan untuk tiga bulan kedepam mulai Mei Sampai Juli,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tebo Finalisasi Refocussing APBD 116 M, Hari Ini Tranfer DAU 35 Persen

Gambar ilustrasi (Ist)

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo telah memfinalisasi refocussing anggaran APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 116 milyar. Angka sebesar itu diperoleh dari pengurangan dan penundaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta modal daerah. Demikian dikatakan kepala badan keuangan daerah kabupaten Tebo, Nazar Efendi, Rabu (13/5/2020).

Menurut Nazar, refocussing anggaran ini tidak menyentuh anggaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara lingkup pemerintah kabupaten Tebo.

” Adanya informasi pemotongan TPP sampe 50 persen, tidak betul. Menyangkut tidak diberlakukannya absensi sistem sidik jari selama Work From Home (WFH). Memang itu berpengaruh ke besaran TPP yang di terima individu pegawai,” katanya.

Menyangkut absensi tersebut yang terpengaruh ke TPP itu. Dengan adanya surat edaran (SE) bupati Tebo yang dikeluarkan BKPSDM yang intinya bahwa selama penerapan WFH, maka pemotongan TPP tidak berlaku.

” Karena yang fokus refocussing dilakukan ke barang dan jasa serta modal. Utk refocusing sebesar 116 M dan pemotongan berdasarkan PMK 124 M,” ucapnya.

Nazar mengakui bahwa sebelumnya ada sanksi penundaan transfer DAU ke daerah sebesar 35 persen. Tetapi bukan karena pemerintah kabupaten Tebo terlambat melaporkan hasil akhir refocussing kepada Kemendagri.

” Penundaan transfer iya, masalahnya bukan terlambat melaporkan. Tetapi memang, pemotongan anggaran kita kemarin masih kurang, belum mencapai 50 persen. Sekarang sudah terpenuhi, insya Allah hari ini disalurkan yang 35 persennya,” kata Nazar.

Dengan telah dibukanya kran penyaluran DAU dari pusat ke daerah hari ini. Terkait THR setelah PPnya turun, sekarang tengah dipersiapkan peraturan bupati Tebo tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN golongan III dan kebawah.

” Sebetulnya anggaran THR ini include dari transfer DAU dibulan ini. Dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi ini, pejabat eselon II tidak mendapatkan THR tahun ini,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pejabat Eselon II dan III Tidak Dapat THR

Menteri keuangan Sri Mulyani / foto Ist

Siapkan Rp29,38 Triliun untuk THR PNS

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur negara sipil (ASN) dan pensiunan akan cair pekan ini. Mengingat, Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencairkan THR ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,382 triliun. Adapun rinciannya adalah Rp6,77 triliun untuk ASN pusat, Polri dan TNI lalu Rp13,98 triliun untuk ASN di daerah dan terakhir Rp8,707 triliun untuk pensiunan.

“Jadi total THR yang dicairkan Rp29,382 triliun,” ujarnya dalam telekonferensi, seperti dikutip dari Okezone.com, Senin (11/5/2020).

Dia menekankan, bahwa adapun yang menerima THR adalah untuk ASN yang berada di golongan III ke bawah. Sementara untuk ASN dengan golongan Eselon II ke atas dan pejabat pemerintahan tidak akan mendapatkan THR.

“THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksana dan seluruh TNI Polri, hakim dan hakim Agung yang setara jabatan eselon 2. Lalu pejabat eselon satu dan dua, eselon satu dan dua pejabat daerah enggak mendapatkan THR,” jelasnya.(red JOS).***

Sri Mulyani Nyatakan 476 Daerah Sesuaikan Belanja APBD Untuk COVID-19

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan 476 daerah sudah menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani COVID-19 berdasarkan laporan yang diterima pemerintah pusat per 7 Mei 2020.

“Semenjak kami sampaikan itu (surat keputusan bersama) dengan Mendagri, kemudian terjadi perubahan yang cukup cepat dari APBD,” katanya ketika rapat kerja secara virtual dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Jumat (8/5/2020) seperti dikutip dari laman situs berita nasional Antara.

Sri Mulyani merincikan dari 476 daerah terdiri dari 32 pemerintah provinsi, 357 pemerintah kabupaten dan 87 pemerintah kota yang sudah melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada Pusat. Dari laporan penyesuaian APBD itu, terjadi penurunan 15,1persen untuk total pendapatan daerah dari Rp1.133,6 triliun menjadi Rp962,1 triliun.

Sedangkan, untuk belanja daerah juga turun 14,6 persen dari total Rp1.164,8 triliun menjadi Rp994,4 triliun. Pemanfaatan hasil penyesuaian APBD itu mencapai Rp50,59 triliun yang digunakan untuk tiga bidang dalam mengatasi COVID-19 yakni kesehatan sebesar Rp22,1 triliun, jaringan pengaman sosial Rp19 triliun dan penanganan dampak ekonomi Rp9,32 triliun.

Sedangkan 63 kabupaten dan kota serta dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua belum menyampaikan laporan penyesuaian. “Kalau belum kami akan melakukan semacam sanksi yaitu penundaan DAU (dana alokasi umum),” katanya.

Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri sebelumnya mengeluarkan surat keputusan bersama untuk percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Adapun pokok pengaturan dalam keputusan bersama itu yakni penyesuaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan selisih hasil penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi. (red JOS)***

PT. ADP Dipinjam Untuk Proyek Paket 16 Atas Nama Oknum Dewan

Anggota DPRD Provinsi Jambi sebut paket 16 proyek Iday, pinjam PT. ADP

proyek paket 16 dinas PUPR Tebo/foto dok JOS



JambiOtoritas.com, BUNGO – Persoalan temuan BPK PT. Anggun Darma Pratama (ADP) pada proyek paket 16 rekanan dinas PUPR kabupaten Tebo TA 2018 ditanggapi pihak PT. ADP, Maimaznah. Perempuan yang kini menjadi anggota DPRD provinsi Jambi ini menyatakan pekerjaan proyek itu punya Syamsurizal (iday). Perusahaannya dipinjam untuk pelaksanaan proyek tersebut.

” Paket 16 itu proyek Iday, dia pinjam perusahaan, semua yang ngurus waktu itu Hendi. Informasi sudah diansur 100 juta. Dia yang ansur itu, tapi bukti ansurannya tidak pernah disampaikan, jadi saya gak pernah lihat,” kata Maimaznah, Selasa (5/5/2020).

Dikatakannya, dalam proses pinjam perusahaan ini, sebenarnya tidak ada perikatan perjanjian atau kontrak kerja. Cuma saling percaya saja.

” Dia bilang untuk mengembalikan temuan itu setiap tahun akan diangsur. Ada dapat paket pekerjaan, hasil proyek nantinya untuk ngansur,” kata Maimaznah, meyakinkan.

Sementara itu dilain pihak, wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal yang disebut, Maimaznah sebagai pemilik proyek dan pinjam perusahaan PT. Anggun Darma Pratama. Enggan mengomentari pernyataan perempuan yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi itu.

” No Comment, sejak 2009 dilantik jadi anggota DPRD tidak pernah urus proyek,” tulis, Syamsurizal via Whatsapp, Senin (5/5/2020) malam. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rapat Satgas Pangan Usul Permintaan Daging Beku ke Bulog

rapat tim terpadu satgas pangan dan stakholder, Kamis (30/4/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Tim terpadu satuan tugas Pangan Provinsi Jambi menjamin ketersediaan stok pangan selama Ramadhan. Untuk itu, Kamis,(30/4/2020) digelar rapat bersama pemerintah bersama stakeholder.

Kepala satuan tugas Gakkum pangan Jambi, Kombes. Pol. Edi Faryadi menyatakan stok kebutuhan pangan selama bulan puasa tahun ini dijamin cukup. Dia berharap tidak ada spekulasi bahan -bahan pokok yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

Dalam rapat itu diperoleh beberapa kesimpulan antara lain, antisipasi lonjakan harga pada saat Puasa dan Hari Raya Idul Fitri, dikarenakan saat ini daya beli masyarakat menurun sehingga produsen membatasi produksi.

Pemerintah dan instansi terkait tetap berupaya menjamin ketersediaan, distribusi dan stok bahan pokok khusus nya daging segar (jenis sapi dan kerbau), daging ayam, dan daging beku (jenis sapi dan kerbau) d Provinsi Jambi. Ada saran masukan dari produsen ayam agar diharapkan pemerintah membeli daging ayam dari produsen untuk membantu produsen dalam menjaga produksi atau ketersediaan dan stabilitas harga.

” Hasil rapat direncanakan untuk mengusulkan pemasukan daging beku oleh Bulog Jambi ke Bulog pusat (pemerintah) sebanyak 18 ton,” kata Edi Faryadi. (red JOS)

PT. Anggun Darma Pratama Kerjakan Proyek Tak Sesuai Spesifikasi

Baru kembalikan temuan BPK 50 juta saja

ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Sampai saat ini rekanan dinas PUPR kabupaten Tebo yang melaksanakan proyek paket 16 tahun anggaran 2018 belum menyelesaikan kewajiban pengembalian sebesar hampir 500 juta rupiah. Hal itu tertuang dalam LHP BPK perwakilan Jambi pada proyek pengaspalan jalan (paket 16) jalan Cilacap giriwinangun, pengaspalan jalan Sumber agung – Jambu (DID) TA 2018 yang dilaksanakan PT. Anggun Darma Pratama sesuai surat perjanjian nomor 620/97/SP/PNK-P.16/BM-DPUPR/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp. 4.873.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender (12 Juli s.d. 8 Desember 2018) dengan masa pemeliharaan 180 hari.

Faktanya menurut BPK proyek dengan rekanan PT. ADP ini dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan nilai temuan audit BPK sebesar Rp. 498.462.002,09. Jumlah angka temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 11 April 2019 bersama PPTK, Konsultan pengawas dan penyedia barang/jasa serta berita acara perhitungan volume bersama tanggal 22 April 2019 yang menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)

Padahal sesuai kontrak, seharusnya laston lapis antara (AC-BC) dihamparkan dan dipadatkan dengan ketebalan setelah dipadatkan 6 Cm. pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 4 dan 5 April 2019 sepanjang 354 M dari 987 M panjang jalan Cilacap dan sepanjang 220 M dari 930 M panjang jalan Sumber Agung pekerjaan laston lapis antara (AC – BC) sesuai kontrak, tidak memenuhi spesifikasi toleransi Tebal. Dalam spesifikasi Bina Marga toleransi tebal laston lapis antara (AC- BC) disyaratkan sebesar 4.00 mm.

Menurut mantan kepala bidang Bina Marga dinas PUPR Tebo, Sobirin mengatakan penagihan temuan BPK PT. ADP sudah dikerjasamakan dengan pihak kejari Tebo. Hanya saja, sampai saat ini Sobirin tidak mendapatkan informasi sejauh mana penyelesaian tanggungjawab rekanan atas temuan BPK itu.

“ Seingat saya sewaktu masih kabid Bina marga, PT. ADP sudah mengembalikan 50 juta. Sampai saya dimutasi ke bagian pembangunan (kepala ULP) sepertinya belum selesai,” kata Sobirin, Senin (21/4/2020).

Dikatakannya juga selain PT. ADP yang belum menyelesaikan pengembalian temuan BPK itu. Termasuk PT. Harits Putra Sejati, PT. Rachel, PT Bintang Megaraksa belum satupun dari rekanan yang menyelesaikan lunas kewajibannya.

“ Konfirmasi saja dengan pihak PUPR, saya kira data lengkap progres pengembaliannya ada semua disana,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David

Refocussing Anggaran, Pemkab Tebo Pangkas APBD Hingga 120 Milyar

gambar ilustrasi/JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Seiring dengan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah kabupaten Tebo melakukan perampingan anggaran hingga 120 milyar. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sedang melakukan perhitungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Penyampaian hasil refocussing anggaran dari daerah selambat-lambatnya, pada Rabu, (22/4) malam dilaporkan ke pusat.

” Sekarang sedang berproses kita sedang mengumpulkan dari OPD. Besok malam batas disampaikan ke pemerintah pusat melalui kemendagri,” kata Nazar, Selasa, petang.

Imbas dari refocussing anggaran ini, berdampak langsung terhadap rencana kegiatan paket proyek pembangunan pada dinas PUPR kabupaten Tebo. Seperti yang terjadi pada bidang bina marga melakukan langkah pengurangan volume kegiatan proyek peningkatan jalan hingga 45 persen dari program tahun anggaran 2020 yang sebelumnya telah direncanakan.

” Perkiraan sekitar 50 persen paket proyek bagian bina marga akan dikurangi. Sementara ini kita menunggu jadwal pengesahan diparipurna DPRD. Tetapi semua proyek tetap berjalan sesuai dengan perencanaan hanya saja panjang target kegiatannya yang dikurangi. Sementara lokasi kegiatan tidak sama sekali dikurangi,” kata Plh. Kepala bidang bina marga, dinas PUPR kabupaten Tebo, Irfin Pane di kantornya, Selasa (21/4/2020).

Menurut Irfin, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berjalan hanya mengandalkan APBD murni. Setelah 11 milyar anggaran DAK dinas PUPR dibatalkan pemerintah pusat melalui kementrian keuangan.

” Akibatnya semua kontrak yang sudah berjalan dipastikan dikurangi hingga 50 persen. Nanti semua rekanan melalui surat bupati akan kita panggil untuk dilakukan adendum kontrak sesuai dengan dana yang tersedia,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, sudah berjalan sekitar 9 paket, dari paket 15 sampai paket 25. Secara keseluruhan pagu anggaran paket tersebut berjumlah 51 milyar. Terhitung pengurangan anggarannya sekitar 45 persen, jadi hanya dana tersedia sekitar 23 milyar. Selain itu, termasuk 9 paket pengawasan dengan pagu anggaran 3,7 milyar, setelah dirasionalisasi menjadi 3 milyar (dikurangi 650 juta rupiah).

” Paket kegiatan pengawasan juga dirasionalisasi dari target hari kerjanya yang dikurangi menjadi sekitar 4 bulan dari target perencanaan 5 bulan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David

Kadis TPHKP : Produksi Padi Tebo Cukup Hingga Agustus Depan

kepala dinas TPHKP tebo, H.M. Ziadi bersama Kades Kuamang di Lahan pertanian yang siap panen di desa Kuamang kecamatan VII koto kabupaten Tebo, Jambi /foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pasokan persediaan kebutuhan beras kabupaten Tebo dihitung mencukupi selama enam bulan kedepan, terhitung periode bulan Maret hingga bulan Agustus 2020. Disamping tetap membutuhkan pasokan dari luar daerah kabupaten Tebo. Dengan luas lahan persawahan 4.934 hektar hasil produksi padi lokal sudah cukup memenuhi kebutuhan beras dikabupaten Tebo setiap tahunnya.

Menurut kepala dinas TPHKP kabupaten Tebo, H.M. Ziadi, SP menyatakan sepanjang bulan Januari hingga Maret angka produksi beras dari petani Tebo mencapai sudah mencapai 16.943,56 ton. Ditambah nanti hasil produksi padi sawah yang memasuki masa panen dibulan April ini diproyeksi dapat menambah kebutuhan pokok beras kabupaten Tebo selama lebih dari enam bulan.

“ Dengan potensi lahan sawah/lading hasil produksinya sudah mampu memenuhi kebutuhan beras lokal. Sementara ini kebutuhan beras untuk enam bulan sudah tercover dengan hasil produksi petani kabupaten Tebo pada masa tanam September/Oktober 2019 lalu. Diperkirakan produksi beras yang dihasilkan pada masa panen Januari hingga April 2020 ini, mencapai 18.127,56 ton gabah kering giling (GKG) ini yang sudah dikonversi menjadi beras,” kata kepala dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan (TPHKP) kabupaten Tebo, H.M. Ziadi, Senin (30/3/2020).

Menurut Ziadi, secara keseluruhan kebutuhan konsumsi beras kabupaten Tebo sendiri mencapai 35.000 ton per tahun. Sementara untuk pasokan beras dari luar kabupaten Tebo tetap dibutuhkan. Kabupaten Tebo masih membutuhkan pasokan dari luar daerah sekitar 5000 ton per tahun, rata – rata kebutuhannya 416 ton setiap bulan.

“ Meskipun angka produksi beras petani kita mencukupi untuk kebutuhan daerah kita. Namun pasokan beras dari luar tetap dibutuhkan. Hanya saja persoalannya disini, bahwa kita tidak bisa memperhitungkan apakah para petani ini mau menjual hasil panennya. Posisi beras ada pada petani, kalau petani tidak menjual, bagaimana. Jadi beras dari luar tetap dibutuhkan,” katanya.

Dikatakannya, untuk periode waktu bulan September hingga Desember 2020 kekurangan kebutuhan beras kabupaten Tebo terhitung sebesar 16.872,44 ton. Angka ini akan ditutupi dengan hasil panen periode tanam pada bulan Juni 2020 nanti. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek Fisik DAK di Batalkan, Bakeuda di Isukan Tunda GU

Ilustrasi Dana Alokasi khusus (DAK)/foto. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pandemi virus corona disease (COVID-19) berdampak pada program kegiatan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui kementrian keuangan mengeluarkan surat edaran, Nomor : S.247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa DAK fisik tahun anggaran 2020.

Dengan kejadian ini, beredar pula kabar dilingkup pemerintah kabupaten Tebo, jika Bakeuda menunda pembayaran GU (Ganti Uang) di Lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tanggal 4 April 2020, baru akan diproses. Menanggapi situasi ditengah tanggap penyebaran COVID-19 dikabupaten Tebo berakibat serapan anggaran relatif rendah. Namun penundaan pencairan (GU) dibantah pihak Badan Keuangan Daerah kabupaten Tebo.

Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi menyatakan tidak ada penundaan GU terhadap OPD, informasi itu salah. Kata dia, hingga akhir Maret 2020, anggaran yang terserap mencapai 8,3 persen dari total APBD TA 2020 sebesar 1,4 Triliun rupiah.

” Serapan anggaran 8,3 persen, atau baru sekitar 100 milyar,” katanya, Senin (30/3/2020).

Namun demikian, Nazar membenarkan bahwa kegiatan proyek yang dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dibatalkan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pembatalan dilakukan terhadap pekerjaan yang belum dilakukan kontrak sebelum tanggal 27 Maret 2020.

” Pembatalan kegiatan proyek DAK fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan, iya. Pembatalan dilakukan terhadap kegiatan yang belum kontrak pertanggal 27 Maret 2020,” ucap Nazar. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tata Cara Mengajukan Keringanan Kredit yang Terdampak COVID-19

kebijakan physical distancing pemerintah/foto Ist.

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pandemi corona COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat berdampak pada berbagai sektor, baik pariwisata, perdagangan hingga ekonomi.

Pada sektor ekonomi, salah satu yang terdampak yaitu kredit bank dan leasing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis tata dan cara pengajuan keringanan kredit bank dan leasing yang terdampak oleh pandemi corona COVID-19, agar tetap bisa menerapkan physical distancing.

Berikut adalah tata caranya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

1. OJK mengimbau pada debitur agar tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Tunggu dan ikuti pengumuman yang disampaikan bank/leasing melalui website resmi dan atau call center resmi.

2. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan adalah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

a. Debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).

b. Keringanan kredit dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

c. Mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing.

d. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.

3. Bagi debitur yang tidak termasuk angka 2 tersebut di atas, bank/leasing memiliki kebijakan keringanan kredit/leasing sehingga Debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tidak perlu hadir/tatap muka.

4. Debitur agar selalu mengikuti informasi resmi dari bank/leasing, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoaks, termasuk melaporkan kepada bank/leasing jika ada pihak debt collector yang melakukan teror atau tidak sesuai ketentuan.

Dapat juga dilaporkan ke OJK telepon 157, WA 081 157 157 157 atau email kosumen@ojk.go.id dengan menyebutkan nama, perusahaan bank/leasing, dan masalah yang dihadapi.

5. Keringanan kredit/leasing ini dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh para pihak baik debitur dan bank/leasing.(red JOS)***

Sumber : tirto.id

Wabah COVID – 19 Berdampak Anjloknya Harga Sawit

Akibat wabah corona yang melanda harga TBS kelapa sawit Jambi turun drastis/foto. JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Setelah mengalami kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, beberapa bulan terakhir. Kini harga TBS ditingkat petani di provinsi Jambi perlahan mengalami penurunan kembali. Ditingkat petani harga TBS berkisar Rp.1200 – 1300/kg, harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pada awal Januari yang mengalami kenaikan hingga pada level Rp 1800 – 1960/kg. Pemprov Jambi mengupayakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kemitraan Petani Sawit dengan Pengusaha bisa diberlakukan agar pengusaha bisa menjamin stabilitas harga TBS petani.

Berdasar data dinas perkebunan provinsi Jambi, penurunan harga TBS sawit di periode 6–12 Maret 2019 mencapai Rp 96,13/kilogram (Kg) atau 5,48 persen. Sedangkan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) turun hingga Rp 451,8/Kg atau 5,74 persen. Penurunan harga TBS tersebut mencapai angka tertinggi selama satu tahun terakhir. Biasanya penurunan harga TBS sawit hanya berkisar 2–3 persen.

Pemerintah daerah provinsi Jambi menyatakan penurunan harga TBS yang terjadi di provinsi Jambi sangat dipenagruhi wabah virus Corona (Covid -19). Menurut kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal mengatakan harga TBS yang turun drastis akibat dipengaruhi wabah virus corona (Covid-19). Sebab ekspor CPO Indonesia, termasuk Jambi ke Tiongkok dan negara lainnya terhenti.

“ Untuk mencegah agar harga TBS sawit di Jambi tidak sampai anjlok ke angka Rp600/Kg seperti beberapa tahun lalu, pihaknya terus memperbaiki hubungan dagang dengan negara-negara importir CPO seperti India dan Malaysia. Pemprov Jambi mengupayakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kemitraan Petani Sawit dengan Pengusaha bisa diberlakukan,” jelas Agus, Jum’at (6/3/2020) di Jambi.

Dijelaskan, harga TBS sawit di Provinsi Jambi periode Jumat (6/3) – Kamis (12/3) untuk usia tanaman sawit 3–25 tahun turun antara Rp 76,36/Kg hingga Rp 96,13/Kg. Harga TBS sawit usia tanaman 3 tahun periode 6–12 Maret 2020 sebesar Rp 1.306,65/Kg atau turun Rp 76,36/Kg (5,52 persen) dibandingkan harga dua pekan sebelumnya sebesar Rp 1.383,01/Kg.

Kemudian harga TBS sawit usia tanaman 4 tahun turun dari Rp 1.464,05/Kg menjadi Rp 1.383,80/Kg atau turun Rp 80,25/Kg (5,48 persen). Harga TBS usia tanam 10–20 tahun turun dari Rp 1.754,84/Kg menjadi Rp 1.658,71/Kg atau turun Rp 96,13/kg (5,48 persen). Kemudian harga TBS sawit usia tanaman 20–24 tahun turun dari Rp 1.700,14/Kg menjadi Rp 1.607,10/Kg atau turun Rp 93,03/Kg (5,47 persen). (red JOS)

Penulis : Herman

Pemda di Nilai Lambat Input Data Kebutuhan Pupuk Subsidi

Kebijakan E RDKK penyaluran pupuk Subsidi Untuk Pertani/foto Istimewa


Kementan Minta Daerah Seriusi E-RDKK Sesuai Luas Baku Lahan
Jambiotoritas.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menegaskan, jumlah pupuk bersubsidi masih mencukupi. Jatah subsidi pupuk petani tak akan dikurangi karena Pemerintah menyediakan pupuk sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

“Kami mengimbau di level kecamatan agar percepat pendataan dan diusulkan alokasinya agar bisa diinput ke dalam e-RDKK. Yang terpenting alokasi pupuk bersubsidi, hanya bagi kelompok tani,” tegas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, Kamis (5/3/2020) seperti dikutip dari Suara Karya.co id.

Keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK, menyebabkan banyak kuota pupuk di beberapa daerah yang tidak sesuai. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki waktu untuk update data setiap bulan. Pihak Kementan menurut Sarwo Edhy telah melakukan juga kroscek pada distributor pupuk.

“Sangat disayangkan seharusnya isu kelangkaan pupuk itu tidak terjadi. karena faktanya masih cukup dan baru sedikit yang diserap. Berdasarkan data serapan pupuk bersubsidi dan hasil konfirmasi kepada para distributor yang dilakukan di setiap daerah, hingga saat ini belum ada desa yang menyatakan kekurangan pupuk bersubsidi,” terangnya.

Sarwo Edhy menjelaskan, kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga berada di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk di tingkat desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga ditingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi. Hanya pergeseran alokasi untuk Provinsi, wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan.

Atas dasar pentingnya pupuk bagi petani, ia mengaku pihaknya juga telah memberi solusi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi e-RDKK yang belum masuk, dengan merekap kebutuhan pupuk yang belum tertampung sebagai bahan penambahan kuota di masing-masing wilayah.

“Setiap bulan, tanggal 20-25 kami buka sistem RDKK, untuk menampung yang belum masuk. Yang penting betul untuk kebutuhan petani dengan luas lahan maximum 2 hektar, berdasarkan NIK dan surat tanah sertifikat/AJB/Girik/Petok atau PBB untuk mengetahui luas lahan kepemilikan,” tegas Sarwo.

Selain itu untuk mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Sarwo mengatakan Kementerian Pertanian menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Kepentingan petani di atas segalanya, tidak boleh ada yang bermain di situ, Kementan sudah menjalin kerja sama dengan pihak berwajib untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, laporkan bila menemukan kejanggalan,” tutup Dirjen PSP. (red JOS)

BUMD THC dan Sahamnya di TMA di Garap Dewan Pekan Depan

Pimpinan dewan Tebo 2019-2024/dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Anggota DPRD Kabupaten Tebo dijadwalkan akan memanggil manajemen BUMD Tebo Holding Company, badan pengawas, Bakeuda dan PT. TMA. Pemanggilan oleh dewan itu, terkait persoalan yang dilaporkan Ormas DPP Repelita Kabupaten Tebo, dua pekan lalu.

Menurut wakil ketua DPRD Tebo, Syamsu Rizal menyatakan melalui komisi II DPRD kabupaten Tebo akan mendalami persoalan yang dihadapai peruhaan plat merah milik pemerintah kabupaten Tebo (BUMD THC) terkait kemitraannya dengan PT. Tebo Multi Agro itu.

” Bisa saja nanti akan dilakukan hearing lintas komisi (komisi II dan komisi III, terkait BUMDnya). Hari ini surat undangan sudah kita buat dan besok sudah kirimkan,” kata Syamsu Rizal, Selasa (3/3/2020) petang.

Sebelumnya, wakil ketua DPRD Tebo, Aivandri AB melalui telepon seluler, Selasa, (3/3/2020) siang, mengatakan jadwal pemanggilan pihak BUMD THC dan PT. TMA akan dilakukan pada Senin, 10 Maret 2020. Senin (2/3) kemarin, komisi II membahas permasalahan PT. PAH.

” Senin, minggu depan baru kita panggil TMA dan THC. Kita inginkan yang hadir nanti adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Bukan utusan kaleng- kaleng yang datang,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Awasi Tranfaransi DD dengan SIKADD

Fachrori : Dana Desa Harus Dikelola Secara Transparan dan Akuntabel

Implementasi sistem aplikasi kawal dana desa di provinsi Jambi, Gubernur Jambi usai pembukaan SIKADD di abadi convention center, Selasa (3/3/2020)/foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, pengawalan, dan partisipasi aktif dalam menciptakan transparansi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dan kepala desa di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa penggunaan dana desa dalam menjalankan sebuah program hendaklah secara transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian dikatakan Fachrori pada saat Pembukaan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD), di Gedung Ratu Convention Center (RCC) Kota Jambi, Selasa (3/3/2020).

“Saya menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi Sistem Informasi Kawal Dana Desa dan mengharapkan bisa menjadi wadah untuk saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Kepolisian, Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa, pendamping professional, serta sektor terkait lainnya. Terutama dalam mengawas pelaksanaan prioritas pembangunan di daerah masing-masing,” kata Fachrori.

Menurut Fachrori, Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa, dimana terdapat 10 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi dana desa di Provinsi Jambi dan satu kota di Provinsi Jambi yang tidak mendapatkan alokasi dana desa yaitu Kota Jambi karena sudah tidak adalagi pemerintahan pada tingkat desa di Kota Jambi.

”Guna mendukung pembangunan desa, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan finansial berupa Dana Desa di Provinsi Jambi dengan alokasi dana Rp1,22 triliun pada tahun 2020 dengan rata-rata tiap desa menerima Rp800 juta per Desa. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar Rp60 juta per desa, untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur.

Dengan semakin diakuinya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta semakin besarnya proporsi pemberian sumber daya keuangan kepada desa. Maka Pemerintahan Desa diharapkan siap menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa dengan baik, termasuk tata kelola keuangan desa. Diakuinya, ada beberapa kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya pengetahuan, kemampuan masyarakat desa, dan kapasitas aparat pemerintahan desa, dan beberapa pekerjaan seperti perumusan arah dan tujuan pembangunan.

”Perumusan dan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, penatalaksanaan pencairan dana, proses pengadaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, masih perlu ditingkatkan pemerintah desa, perlu dukungan dengan panduan serta pendamping untuk mengelola dana desa dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,” ungkap Fachrori.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan dan meningkatkan peran pengawasan dan pengelolaan dana desa kedepannya. Masing-masing daerah, dimana proses pengawasan sudah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi berdasarkan basis data berupa Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD). ” Saya berharap dengan adanya sistem SIKADD, kiranya penggunaan dana desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga tidak adalagi kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa kedepannya,” kata Fachrori.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen. Pol. Firman Shantya Budi menyampaikan, sebelumnya dirinya mohon maaf atas nama kegiatan ini, SIKADD, tapi tujuannya bagus. ”Jangan berpikir nanti polisi selalu mengawasi kerja pemerintah, ini komitmen kita untuk pembangunan Provinsi Jambi kedepannya dan juga saya tidak akan senang jika harus menangkap kepala desa karena penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa,” ujar Kapolda.

“Harus kita sepakati, tujuan kita hanya mengawal bagaimana dana desa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat desa. Kita di sini hanya mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, dengan keterbukaan sistem informasi dapat terpantau dengan jelas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur dan Kapolda Jambi menandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur tahun 2020 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Polda Jambi. Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Pimpinan instansi vertikal di Provinsi Jambi, Pj.Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Staf Ahli Gubernur Jambi Asgraf, Asisten II Sekda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, para OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, jajaran pejabat utama Polda Jambi, para Bhabinkamtibmas se Provinsi Jambi, para perwakilan Kepala Desa se Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya (red JOS)

Penulis : Herman

Direktur BUMD THC : BPKP Pernah Sarankan Jual Saham BUMD

Direktur BUMD THC Tebo, Bambang Wijokongko/foto dok JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Menghadapi sikap DPRD Kabupaten yang berencana memanggil pihak PT. TMA dan BUMD Tebo Holding Company (THC) dalam waktu dekat ini. Direktur utama BUMD THC Bambang Wijokongko menyambut baik langkah DPRD kabupaten Tebo itu. Hal itu dianggapnya sebagai langkah politik DPRD untuk penguatan BUMD THC.  Menanggapi rencana tersebut THC sendiri sudah melakukan koordinasi dengan PT. TMA tentang rencana pemanggilan oleh DPRD Tebo itu.

Menurut Bambang menyatakan bahwa dalam usahanya meningkatkan penerimaan dari PT. Tebo Multi Agro (TMA). Dirinya pernah secara resmi menyurati BPKP agar melakukan audit PT. TMA. Tetapi hasilnya memang tidak pernah menggembirakan. Banyak sekali audit yang sudah pernah dilakukan. Dari awal pihak THC sudah mempertanyakan, soal kenapa perusahaan tidak pernah untung, atau dengan pengajuan opsi membangun usaha yang lebih produktif.

” Insha Allah, nanti jawaban saya akan sama dengan jawaban mereka (TMA). Masalahnya, ada pada Cost operasional yang besar dan harga jual yang cukup rendah. Karena operasional pengangkutan ke distrik-distriknya yang jauh dari lokasi lahan. Itu salah satu point laporan keuangan PT. TMA kenapa selalu merugi. Selama ini kita tidak diam, kita juga pernah turun kelapangan bahkan meminta secara resmi ke BPKB melakukan audit hasilnya tetap sama, merugi. Dengan kondisi demikian disarankan BPKP kepada saya, agar menjual saham 30 persen itu,” kata Bambang.

Begitu sulitnya bernegosiasi untuk pengalihan usaha lain yang lebih produktif dengan TMA. Karena memang TMA terikat perjanjian dengan PT. WKS (Sinar mas grup) yang tidak dapat dialihkan ke yang lain. Alasan mereka tidak ada core bisnis (aktivitas utama) selain dari penanaman kayu, utamanya tetap pada penanaman kayu industri.

Awalnya sesuai perjanjian dahulu, memang benar ada 30 persen saham BUMD THC pada PT. TMA dapat dinilai senilai uang Rp. 300 juta. Tetapi bila sekarang ini dikalkukasi dengan asset TMA yang terhitung hampir 100 milyar, hitungannya THC punya 30 milyar. Persoalannya lagi hutangnya TMA jumlahnya ratusan milyar.

” Kalau perusahaan rugi, kita punya saham 30 persen. Logikanya THC juga ikut menanggung kerugian itu. Makannya, kalau THC dipanggil itu bagus, saya kira apa yang dilakukan teman dewan tujuannya untuk penguatan THC,” jelas Bambang, Rabu (19/2/2020) siang dikantornya di Muara Tebo.

Termasuk atas kepemilikan lahan bagi THC, secara de jure kita punya lahan sekitar 3000 ha dari total hampir 9000 ha dikuasai TMA itu. Akan tetapi secara defacto lahan itu mereka (TMA) yang punya. Dikatakan Bambang juga bahwa THC selama ini hanya memperoleh dana sosial budaya, pengamanan lahan produksi yang dikuasai TMA saja. Kalaupun ada setoran sebagai PAD ke Pemda, itu dari hasil kerjasama dengan TMA. Pernah sebelumnya disampaikan satu opsi dengan pengajuan kenaikan Fee penjualan hasil produksi untuk pemasukan THC, hal itu juga tidak pernah ditanggapi.

” Apalagi kalau mengharapkan dari deviden kepemilikan saham, THC sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan itu. Kalaupun mengikuti saran BPKP, THC juga bakalan tidak dapat apa-apa karena juga akan dibebankan hutang-hutang perusahaan TMA,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ada Lagi Berdiri Loading Tak Berijin, Camat “Diam Bae”

LOADING RAM TAK BERIJIN ; Pembangunan loading ram TBS dekat gapura perbatasan bangunharjo dan dusun Kuning Gading terindikasi illegal./foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – Meskipun tak memiliki legalitas formal, namun perkembangan pembangunan loading (penampung TBS) di kecamatan Pelepat Ilir tak surut. Justru terus berkembang, ironisnya, pemerintah daerah kabupaten Bungo terkesan melakukan ‘pembiaran’ dengan konsekuensi kerusakan sarana infrastruktur akses jalan yang dilalui mobilisasi truk – truk angkutan TBS.

Pemerintah kecamatan pelepat Ilir kabupaten Bungo menyatakan pembangunan loading ram (pengumpul TBS) yang baru dibangun diwilayah adminstrasi dusun Kuning Gading yang berbatas dengan dusun Bangunharjo ternyata tidak memiliki ijin apapun. Namun demikian pemerintah kecamatan tidak melakukan langkah ataupun tindakkan apapun terhadap perkembangan pembangunan loading tersebut.

“ Tidak ada ijin, yang saya tahu baik faktual maupun lisan. Apalagi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan lain-lain,” kata camat Pelepat Ilir, Margono, SP via Whatsapp, Minggu (16/2/2020).

Pantauan dilapangan sepanjang jalan poros dari Bangunharjo hingga persimpangan jalan sungai mengkuang dusun Kuning Gading ada tiga loading aktif yang hanya berjarak beberap ratuas meter saja. Tidak hanya itu saja, sepanjang jalan sungai mengkuang dari arah kantor camat Pelepat ilir (Kuamang Jaya) hingga menuju dusun Purwasari (SP A) dapat dijumpai loading-loading yang telah beroprasi sejak beberapa tahun terakhir.

Sayangnya, Margono, sebagai camat Pelepat ilir tidak memberikan tanggapan terkait langkah dan upaya yang akan dilakukan pemerintah kecamatan dalam menindak masalah ini. Margono sendiri ternyata tidak merespon pertanyaan yang dilayangkan kepadanya itu.

Sementara itu kepada dusun (Rio) Bangunharjo, Sarwan menyatakan bahwa lahan pembangunan loading yang tak berijin itu bukan wilayah dusun Bangunharjo melainkan dusun Kuning Gading (unit 17). “ Sertipikatnya dusun Kuning gading,” jelas Sarwan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal Pemanggilan TMA dan THC Oleh Dewan, Pemkab Ingin Terbuka

Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan menyikapi rencana DPRD memanggil pihak perusahaan PT. TMA dan BUMD THC/foto JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo menyambut baik pemanggilan pihak PT. TMA dan BUMD THC oleh DPRD kabupaten Tebo. Pemerintah melalui BUMD THC selaku pemegang saham di PT. Tebo Multi Agro (TMA) juga heran kenapa selama ini belum bisa berkontribusi pada daerah.

Menurut wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan menyatakan keyakinannya bahwa niat DPRD tersebut untuk bersama – sama membangun daerah. Pemerintah daerah sepakat dengan hal itu.

” Pemanggilan TMA dan THC oleh DPRD itu bagus, sesuai dengan fungsinya. Mudah – mudahan nanti, ada hal- hal yang memang baik untuk masyarakat dan daerah, maupun BUMD THC kedepan yang ditemui DPRD. Kita sikapi sesuai temuan itu, sama- sama kita bicarakan, kita akan terbuka,” kata wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH, di Muara Tebo, Jum’at (14/2/2020).

Menurut wakil bupati itu, pemerintah kabupaten Tebo pasti menyikapi saran – saran yang baik dari DPRD. Sepanjang baik untuk masyarakat dan yang bisa direalisasikan akan dilaksanakan. Sebab diakuinya, sampai saat ini belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD.

” Pemerintah kabupaten tidak menutup kemungkinan selaku pemegang saham, saya instruksikan melalui badan pengawas untuk memantau THC,” katanya.

Terkait laporan TMA yang merugi, sementara sikap THC yang menerima keadaan begitu saja. Syahlan menegaskan bahwa melalui instansi terkait akan mendorong THC agar turun kelapangan, menyikapi laporan PT. TMA itu benar atau tidak. Badan pengawas juga supaya lebih pro aktif untuk mencari kekurangan itu. Apakah TMA yang tidak transparan ataukah THC yang lalai.

” Melalui instanai terkait untuk didorong supaya THC turun kelapangan. Badan pengawas supaya lebih proaktif untuk mencari kekurangan itu. Apakah PT. TMA yang kurang transparan ataukah, THC yang lalai,” tegas Syahlan.

Benar atau tidaknya, kata dia, kita bisa bersama-sama turun kelapangan. Nanti kita ingin membuktikannya bersama- sama DPRD dan instansi terkait. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Skema Alokasi BPJS Jamkesda Dari APBD Tidak Efektif


Gambar Ilustrasi Jamkesda/ fot Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Menyimak penggunaan anggaran APBD dengan kerjasana yang dilakukan bersama pihak BPJS ‘menguras’ keuangan daerah. Setoran APBD ke BPJS setiap tahun terindikasi tidak diklaim habis. Pihak Bakeuda kabupaten Tebo menyatakan dengan perhitungan penggunaan dana yang disetor ke BPJS hanya diklaim untuk pelayanan berkisar 10 persen.

” Paling dana APBD yang disetor ke BPJS cuman diklaim 10 persen,” kata kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Nazar Efendi, Selasa (11/2/2020) di kantor Setda Pemerintah kabupaten Tebo.

Sementara sesuai MoU Pemkab dan BPJS Tebo, pembayaran akan dilakukan pada bulan Februari 2020. Dengan kenaikan iuran peserta kelas III yang di bebankan ke APBD dengan 9743 peserta. Maka Pemda hanya mampu membayar selama enam bulan.

” Kita bayar sampai bulan Juni, sekitar 2,4 milyar. Anggaran APBD tidak mencukupi untuk pembayaran hingga periode Desember. Surat tagihannya dari BPJS baru masuk ke Bakeuda,” kata Nazar.

Sementara itu, pusat pelayanan yang bekerjasama dengan BPJS, RSUD STS Sultah Thaha Saifudin Kabupaten Tebo menyatakan tidak memiliki data klaim pelayanan peserta Jamkesda yang dibiayai APBD kabupaten Tebo. Pihak RSUD hanya mengklaim tagihan ke BPJS tanpa memilah peserta, PNS, TNI/Polri, Mandiri atau Jamkesda.

” Kita tidak membedakan pelayanan peserta BPJS, PNS, TNI/Polri, Mandiri, atau plat merah (Jamkesda). Sama sekali tidak dibedakan. Setelah kita layanai kemudian kita klaim di BPJS, kita tidak bisa memilah seperti itu,” kata kepala bagian umum, dr. Pinasa Haloho, Rabu (12/2/2020) di Muara Tebo.

Menurut dia, sistem yang dijalankan BPJS layaknya asuransi. Jika pada asuransi, kalau semakin banyak berobat, asuransi rugi. Semakin kecil pasien berobat asuransi untung.

” Bedanya rumah sakit melakukan klaim pelayanan sistem gelondongan. Dalam prakteknya dirumah sakit berlaku sistem paket inasibizis, sesuai penggunaan atau diagnosa penyakitnya mau berapa haripun biaya sudah ditetapkan,” ucap Haloho.

BPJS dengan program JKN itu, sumbernya dana yang dihimpun cukup banyak, seperti dari TNI/Polri, Mandiri, Jamkesda. Mungkin BPJS sedang ‘memecut’ sumber – sumber dana tersebut.

Dikatakan Holoho, bahwa skema pengelolaan APBD bisa dilakukan efektif dengan koordinasi lintas sektoral. Sebagai penyedia layanan rumah sakit tidak ada masalah.

” untuk efektifnya penggunaan anggaran bisa saja dilakukan. Kalau bisa jujur pengelolaannya di dinas sosial, jadi klaim bisa melalui dinas sosial. Tetapi ada koordinasi lintas sektoral, seperti dinas Kesehatan, dinas sosial, bakeuda dan dinas Capil. Sehingga dengan begitu tidak perlu masuk sebagai peserta BPJS, seperti di Bungo, yang tidak tercover BPJS, diklaim oleh Jamkesda ada dana tersendiri yang dikelola oleh Pemda,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kerjasamanya Disorot, Dewan Agendakan Pemanggilan TMA dan THC

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan. S.Kom/foto dok JOS


Jambiotoritas.com,TEBO – Polemik kepemilikan saham badan usaha milik daerah (BUMD) Tebo Holding Company (THC) pada PT. Tebo Multi Agro (Sinar Mas Grup) mendapat perhatian DPRD Tebo. Diketahui sejak terbentuk kerjasama perusahaan itu dengan THC, tidak ada deviden (keuntungan) yang diterima atas saham tersebut hingga minimnya kontribusi THC untuk PAD pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut ketua DPRD kabupaten Tebo, Mazlan,S.Kom mengatakan DPRD berencana akan mempertanyakan masalah itu langsung dengan pihak BUMD THC dan PT. TMA. Melalui komisi II segera dijadwalkan pemanggilan perusahaan itu.

“ Pada dasarnya BUMD THC itu merupakan perusahaan daerah, jadi daerah berharap adanya penambahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya kerjasamanya dengan PT. TMA itu, sampai hari ini kita belum tahu pendapatan apa yang diberikan ke daerah. Mungkin dalam waktu dekat melalui komisi II, nanti akan memanggil pihak THC dengan TMA untuk berkoordinasi, seperti apa dan langkah-langkah apa yang diambil. Supaya kedepannya ini ada keuntungan yang diberikan kepada daerah,” kata Mazlan, Selasa (4/2/2020) usai rapat paripurna DPRD penyampaian nota pengantar tujuhh Ranperda kabupaten Tebo.

Pernyataan pihak THC dengan mengatakan belum adanya profit yang dihasilkan sebagai alasan PT. TMA sehingga terkesan THC menerima konsidi tersebut. Bahkan tidak ada langkah untuk berusaha memperoleh penerimaan dengan dari perusahaan itu. Banyak pertanyaan yang muncul menyikapi kondisi kerjasama mereka. Bahkan dikatakan oleh ketua DPRD Tebo, Justru itu, kalau kita mau mengetahu apakah perusahaan TMA dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Kitakan harus tahu, dia bergerak dibidang apa, penghasilannya seperti apa, kemudian pengelolaan kebunnya seperti apa.

“ Setelah kita tahu baru kita bisa mengakumulasikan, apakah usaha ini profit atau tidak. Bisa saja dikatakan usahanya profit, tapi dibilangnya tidak profit. Rugi, rugi rugi atau ada hal-hal lain. Tapi harus kita kaji dari hal yang mereka punya dilapangan, bentuk usaha apa yang mereka bangun selama ini. Asumsinya nanti jelas, misalkan dibangun kebun karet, dalam sekian tahun dia sudah punya asusmsi balik modal atau sekian tahun lagi dia punya keuntungan. Kita belum tahu berapa tahun mereka sudah dirikan untuk hubungan kerjasama dengan THC ini,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Repelita Curiga Laporan PT. TMA Sengaja Terkondisikan Merugi

Direktur Ormas Repelita Kab Tebo, Jambi, Iqbal/foto Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Saham – saham BUMD Tebo Holding Company pada perusahaan Tebo Multi Agro (TMA) tidak merubah kondisi penerimaan perusahaan pelat merah milik Pemerintah kabupaten Tebo. Sayangnya, kondisi demikian terjadi karena laporan keuangan PT. TMA belum menerima margin profit atau selalu merugi dari usaha yang dijalankan. Untuk itu Ormas REPELITA berencana akan menyurati DPRD Tebo meminta agar dilakukan evaluasi kerjasama BUMD dengan PT. TMA.

Menurut Direktur Ormas REPELITA, Iqbal mengatakan jikalau memang kerjasama yang dilaksanakan selama ini selalu merugi sudah seharusnya BUMD dan PT.TMA mengalihkan usaha produkti, atau pengalihan tanaman alternatif lainnya, seperti karet yang notabene adalah komoditi tanaman Kehutanan.

” Yang kita heran selama ini mereka (TMA) melaporkan merugi dan diamini saja oleh pihak THC. Tetapi tidak mencari solusi agar memperoleh keuntungan perusahaan. Jadi sangatlah pantas untuk dievaluasi kemitraan tersebut oleh pihak- pihak yang berkompeten, karena seakan-akan selama ini sengaja dikondisikan untuk merugi, sehingga kewajiban-kewajiban terhadap bagi hasil dengan daerah dan sebagainya gugur dengan sendirinya,” kata direktur ormas relawan pejuang lintas kecamatan kabupaten Tebo, Iqbal, usai berjumpa dengan Direktur BUMD THC, Senin (3/2/2020).

Dalam pertemuan itu, kata Iqbal, terungkap bahwa ada kontribusi kepada Pemkab beberapa tahun lalu ternyata disetor THC dari keuntungan jasa yang dijalankan bersama PT. TMA. Penerimaan itu, bukan dari Deviden 30 persen saham – saham BUMD itu.

” Laporan PT. TMA yang disampaikan kepada THC bahwa anak perusahaan (Sinar Mas Grup) itu selalu merugi. Sampai saat ini THC tidak pernah menikmati kompensasi dari saham tersebut,” katanya.( red JOS)

Penulis : David Asmara

BPJS Kesehatan Tebo Berharap Ada Penambahan Jumlah Peserta JAMKESDA Tahun ini

Kepala kantor BPJS cabang kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kabupaten Tebo berharap ke pemerintah kabupaten Tebo untuk menambah jumlah peserta Jamkesda untuk Tahun 2020 ini. Saat ini sampai dengan Juni 2020 jumlah peserta integrasi Jamkesda Kabupaten sebanyak 9.743 jiwa dengan jumlah iuran Rp. 2.455.236.000 sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani Bupati Tebo.
“ Info yang kami dapatkan dari koordinasi dengan dinas sosial, saat ini sedang dilakukan verivali data Jamkesda tersebut sebagai data untuk berikutnya, BPJS Kesehatan menyambut baik hal tersebut, posis kami hanya menerima data peserta saja, kalau sudah kami terima kita akan proses,” kata kepala kantor BPJS kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis, Senin (3/2/2020) dikantornya.
Erinaldi mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak mempersoalkan pembaharuan data kepesertaan JAMKESDA yang tengah berjalan saat ini. Sebenarnya 9743 data peserta yang ada sekarang merupakan data lama, sumbernya dari data dinas kesehatan yang dikelola sejak tahun 2015 dan memang belum pernah di update sebelumnya. Bila mengacu dengan data tersebut, dengan kenaikan iuran kelas III yang tadinya Rp.25 000/bulan menjadi Rp. 42.000/bulan/peserta, maka akumulasi kenaikan iuran per 1 Januari 2020. Pemerintah kabupaten Tebo harus mengalokasikan kurang lebih 5 milyar dari APBD TA 2020 ini. Sementara penetapan anggaran TA 2020 sudah dilakukan sebelum kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran kepesertaan BPJS yang berlaku sejak awal tahun ini.
“ Verifikasi validasi datanya baru dilakukan pemerintah kabupaten Tebo tahun ini. Sesuai MoU sebelum itu, data yang kita tagih sama dengan tahun lalu. BPJS masih mengacu pada angka 9743, dan sudah terintegrasikan dengan anggaran yang hanya cukup dibayarkan enam bulan. Untuk tahun 2020 anggaran yang disiapkan sekitar 5 milyar untuk satu tahun. Kita masih menunggu hasil verifikasi dari Pemda, berapa jumlah peserta yang layak dimasukkan yang dibebankan dari APBD tahun ini,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini belum ada rapat – rapat pembahasan yang dilakukan BPJS dengan Pemerintah kabupaten untuk membahas setelah MoU sampai dengan Juni 2020. Harapannya untuk Juli sampai dengan Desember 2020 nanti hal itu tergantung ketersedian anggaran yang disahkan melalui mekanisme di DPRD dan data yang bakal diterima BPJS.
“ BPJS menerima saja sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kita tidak mau juga, bila data yang diintegrasikan dengan APBD banyak tetapi anggaran belum tersedia. Kita hasrus pastikan dahulu anggaran yang tersedia, baru kita pastikan orangnya,” jelasnya.
Menurutnya, tidak juga bisa dipaksakan dengan banyak data tetapi anggaran belum tersedia . Bagaimana nanti pelayanannya di rumah sakit. Mau ditambah kita (BPJS) dengan anggaran pemkab Tebo yang ada BPJS setuju saja, intinya yang terbaiklah. (red JOS)
Penulis : David Asmara

Gasifikasi, Dorong Proyek Pemanfaatan Batubara


Tambang batubara Bukit Asam/foto Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Program gasifikasi batubara atau coal to Dimethyl Ether (DME) akan terus didorong oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan nilai tambah batubara. Bahkan, program DME ini telah dimasukan sebagai prioritas utama investasi minerba dalam lima tahun ke depan guna menggenjot multiplier effect bagi perekonomian nasional.

“Program DME ini bisa meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG),” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, sesuai siaran pers Nomor 055.Pers/04/SJI/2020 Tanggal 1 Februari 2020.

Terhitung hingga tiga tahun ke depan, jelas Arifin, Pemerintah tengah menyiapkan kajian finansial, teknis dan non-teknis, pedoman pemanfaatan serta regulasi pengusahaan gasifikasi batubara.

“Kami memfokuskan pada pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama,” tegasnya.

Saat ini, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

Di samping itu, pemerintah tengah membuka peluang untuk memberikan insentif pengurangan royalti batubara. “Kami juga sedang menyiapkan insentif untuk program DME ini, baik kebijakan harga batubara-nya maupun penyesuaian royalti batubara,” kata Arifin.

Adapun, salah satu proyek gasifikasi batubara saat ini tengah dikerjasamakan oleh Pertamina dan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim & Air Products. Proyek ini dinilai sudah cukup ekonomis lantaran PTBA akan memasok batu bara dengan kalori rendah dengan harga terjangkau.

“Pada tahun 2023 proyek Coal to DME kerjasama Bukit Asam dan Pertamina diharapkan dapat memproduksi 1,4 Juta Ton DME yang dapat mensubtitusi LPG. Nantinya, konsumsi batu bara yang dibutuhkan PTBA sebanyak 8 juta ton per tahun dengan GAR 4.000 kcal/kg untuk hasilkan 1,4 juta DME, 300 ribu Methanol dan 4,25 juta ton MEG,” jelasnya.

Arifin juga menyatakan bahwa salah satu dukungan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan memberikan harga khusus bahan baku gasifikasi dikisaran USD 20 – 21 per ton. Bahkan sudah (ditetapkan) kalau bisa di bawah lagi. Kita dorong proyek yang memang memanfaatkan batubara untuk hilirisasi,” ungkap Arifin.

Arifin melanjutkan, penetapan harga batubara khusus untuk hilirisasi sebagai bahan baku LPG tidak memerlukan payung hukum. “Kayaknya tidak perlu pakai Permen (Peraturan Menteri), B to B (business to business) saja, tapi kita yang minta supaya bisa masuk keekonomian,” ujar Arifin lagi.

Tahap pengerjaan fisik sendiri baru bisa dimulai pada 2023 hingga 2024. Dalam prosesnya, batubara dihilirisasi menjadi syngas yang bisa diubah langsung menjadi Methanol Ethylene Glycol (MEG) dengan kapasitas produksi 250 ribu ton per annum. Selain itu, syngas juga bisa diolah kembali dan menghasilkan Methanol sebanyak 300 ribu ton per annum, selanjutnya Methanol masih bisa diolah kembali untuk menjadi DME dengan total produksi pada tahun 2024 mencapai 1,4 juta ton per annum. (red JOS)

Sumber : Humas

PT. Pertamina, Hari Ini Turunkan Harga Pertamax Cs

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) baru saja merilis daftar harga terbaru Bahan Bakar Minyak (BBM) umum. Harga tersebut setelah melakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Adapun yang mengalami penyesuaian adalah untuk jenis Pertamax Cs yang mengalami penurunan. Untuk harga pun akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

Untuk harga terendah, Pertamax Turbo dari Rp 9.900/liter turun menjadi Rp 9.850 dan
Pertamax dari Rp 9.200/liter menjadi Rp 9.000. Sedangkan untuk BBM jenis lainnya harga tetap seperti Pertamina dex Rp 10.200/liter, Dexlite Rp 9.500/liter, dan Pertalite Rp 7.650/liter.

Namun, untuk Solar NPSO mengalami kenaikan Rp 100/liter yakni dari harga Rp 9.300 menjadi Rp 9.400/liter. (Red JOS)

Sumber : CNBC Indonesia

THC Ingin Pemkab. Tebo Dukung Aspek Legal Beras ASN


Direktur BUMD THC Tebo, Bambang Wijokongko/foto dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tebo Holding Company menyadari selama ini hanya menjalankan program yang sudah direncanakan sejak lama. Selain usaha rutin yang berjalan, THC ingin ada progres peningkatan profit marginnya sendiri, tidak seperti yang dialami selama ini. Ada konsep besar yang diharapkan dapat berjalan pada tahun 2020 ini, dari tambahan jenis usaha ini diharapkan mendongkrak profit usaha THC.

Menurut Direktur THC, Bambnag Wijokongko, mengatakan margin yang diperoleh dari usaha penjualan tiket pesawat, travel umroh dan packing gula belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD lewat profit yang dihasilkan seperti yang diharapkan.

Karena itu, THC tengah melakukan pengembangan bisnis baru, produknya dinamakan beras ASN, produk usaha baru ini diharapkan dapat berjalan tahun 2020 ini. Konsepnya THC bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani dikabupaten Tebo, yang saat ini sedang berproses. Untuk itu dibutuhkan aspek legal (payung hukum) dari kepala daerah dalam bentuk peraturan bupati supaya beras ASN ini berjalan optimal.

“ Itulah konsep besar THC yang sudah terencana sejak lama dan baru akan dijalankan. Kenapa kita minta dukungan paying hukum untuk usaha baru ini. Dalam hal ini juga sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar karena kita melihat peluang yang ada pada hak ASN. Konsep usaha ini, sebenarnya kita meniru kabupaten lain yang sudah lebih dahulu berjalan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan bahwa dari jenis usaha yang dijalankan THC, memang margin yang kita dapatkan tipis sekali. Tetapi sejak periode Agustus-Spetember 2019 lalu, THC mengubah pola system usaha yang dijalankan dan alhamdulilah keuntungan yang didapatkan cukup signifikan terutama pada sektor usaha penjualan tiket pesawat dari kerjasama dengan pemerintah kabupaten Tebo.

Dari sisi harga dengan pola yang baru, kata Bambang, THC tengah menjajaki kerjasama dengan sekretariat dewan. Dia menilai jika komitmen kerjasama yang dilakukan itu, punya potensi yang cukup baik. Jadi kerjasama yang dijalankan tidak hanya dengan OPD saja. Apa salahnya jika seketariat dewan bisa bekerjasama dengan THC secara berkesinambungan.

“ Kita sudah kerjasama dengan provider tiket, maka kami minta ada momitmen kerjasama sekretariat dewan dengan THC. Semua yang kita jalankan resmi, soal harga sama, apalagi kita sanggup berikan talangan terlebih dahulu. Kalau kaitannya dengan pemeriksaan karena menyangkut penggunaan keuangan negara, tidak perlu khawatir dengan hal itu. Lagian kita tidak membuat kwitansi sendiri, jadi tidak akan menimbulkan persoalan, semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (red JOS/David Asmara)

Harga Baru Empat Jenis BBM Yang Berlaku di Jambi

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Berdasarkan Kepmen ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. PT. Pertamina sudah mengumumkan penurunan harga eceran empat jenis BBM yang berlaku di seluruh Indonesia,pada (Sabtu 4 Januari 2020) pukul 00.00 WIB.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, penyesuaian harga berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu (5/1/2020) pukul 00.00 waktu setempat, dikutip dari Pertamina.com.

Berita terkait : Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

Penurunan atau penyesuaian harga berlaku untuk BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Perlu diketahui, harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda. Hal tersebut karena harga BBM dipengaruhi oleh perbedaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di tiap daerah.

Berikut daftar harga resmi BBM jenis Pertalite, Pertamax, Dexlite, Solar, Minyak Tanah terbaru 2020 untuk provinsi Jambi, Pertalite: Rp 7.850, Pertamax: Rp 9.400, Pertamax Turbo: Rp 10.100, Dexlite: Rp 9.700, Pertamina Dex: Rp 10.450, Solar Non-Subsidi: Rp 9.500, Minyak Tanah Non-Subsidi: Rp 11.220 (red JOS)

editor : David
Diolah dari berbagai sumber

Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, mulai Minggu, 5 Januari 2020, pukul 00.00 wib.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

“Penyesuaian harga BBM umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Fajriyah, Sabtu (5/12/2019) di Jakarta.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina.

Harga baru BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter.

Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter.

Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.700 menjadi Rp10.200 per liter.

Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp10.200 menjadi Rp9.500 per liter. Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina. (red JOS)

Sumber : Antara

Pendapatan PBB dan BPHTB Lampau Target Penerimaan

Ilustrasi PAD/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepada badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Teb, Nazar Efendi, SE. M.Si menyampaikan penerimaan PAD dari sektor penerimaan PBB P2 dan BPHTB tahun 2019 melampaui target realisasi penerimaan daerah. Dikonfirmasi, pada 31 Desember 2019 petang, terinput total penerimaan PAD dari sektor PBB P2 mencapai Rp. 2.171.358.038 dan penerimaan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sudah mencapai Rp. 7.727.915 880 sudah over target (153 persen) dikarenakan ada perusahaan perkebunan yang mengurus perpanjangan ijin perkebunannya tahun (2019) ini.

Dikatakan Nazar bahwa angka – angka penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga malam (31/12/2019) menjelang tutup tahun buku realisasi belanja dan penerimaan APBD 2019. Secara keseluruhan kata dia, penerimaan PAD melebih target hingga mencapai 106,65 persen dan ini lebih tinggi dari tahun lalu (2018).

“ PAD secara keseluruhan sudah melibihi target (over target) sampai hari kemarin sudah mencapai diangka Rp. 82,2 milyar. Untuk PBB P2 sebenarnya masyarakat sudah membayar semua, cuma ada perbedaaan data yang tidak terulas. Pencapaiannya sudah 80 persen per 31 Desember 2019. Angka penerimaan ini sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masih ada input data –data selanjutnya hingga malam sebelum kita tutup buku diakhir tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dari sisi belanja pengeluaran terinput sudah pada kisaran 93 persen. Kita prediksi angka belanja pemerintah kabupaten Tebo dikisaran 97 persen. “ Pasti APBD tahun ini tidak terserap 100 persen, anggran belanja kita pasti terjadi adanya sisa kontrak. Tapi belanja daeah (APBD) lebih tinggi ditahun ini jika dibandungkan tahun sebelumnya juga,” kata Nazar.

Belanja ini termasuk pembayaran hutang – hutang terhadap rekanan. Sementara penerimaan lain dari kewajiban pengembalian rekanan berdasarkan LHP temuan BPK sudah 1,7 milyar yang sudah diterima Kas daerah pemerintah kabupaten Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Desember, Tarif Bus Koja Trans Jambi Berlaku Normal

Capsule bus Koja Trans. tarif mode transportasi berbasis digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai desember 2019 berlaku normal. Untuk setiap rute dikenakan tarif sebesar Rp5 ribu. (ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tarif bus kapsul Koja Trans, mode transportasi digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai Desember 2019 ini berlaku secara normal besarnya tarif Rp5.000 untuk jarak jauh dekat.

“Masa uji coba sudah lewat, sejak 2 Desember lalu sudah mulai diberlakukan tarif normal, yakni Rp5 ribu untuk jarak jauh maupun dekat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho di Jambi, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari laman Antara Jambi.

Genap satu bulan Bus kapsul Trans beroperasi di Kota Jambi. Sejak masa uji coba dari 28 Oktober lalu antusias masyarakat terhadap angkutan umum digital itu cukup tinggi. Sebulan pertama masa uji coba, tarif Capsule Bus Koja Trans hanya Rp1 untuk semua jurusan. Pada Desember ini tarif mulai disesuaikan.

Saat baru ada 25 bus umum Koja Trans yang beroperasi di jalan-jalan protokol Kota Jambi, satu unit bus untuk disabilitas dan dua unit ambulan. Untuk bus khusus disabilitas baru akan dioperasikan, sementara untuk mobil ambulan penggunaannya digratiskan untuk masyarakat Kota Jambi.

Menjelang akhir tahun 2019 ini akan ada penambahan armada sebanyak 20 unit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah Kota Jambi yang akan menambah armada Koja Trans secara berangsur.

“Akhir tahun ini kita targetkan 45 bus beroperasi untuk umum, akan ada tambahan 20 bus,” kata Saleh Ridho.

Untuk jalur operasional bus tersebut masih fokus terhadap koridor yang ada, yakni Alam Barjo-Terminal Rawasari dan Alam Barajo-Simpang Kawat. Namun pada jalur operasional tersebut perlu dilakukan pengoptimalan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan uji coba terhadap jalur operasional yang lainnya. Mengingat antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan mode transportasi digital tersebut.

“Koridor lain nanti bisa saja untuk di uji coba, kita lihat di lapangan dulu nanti, karena koridor yang ada ini masih kita evaluasi,” kata Saleh Ridho.

Sejauh ini antusias masyarakat Kota Jambi terhadap Capsule Bus Koja Trans sangat baik. Yang menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait jumlah bus yang masih terbatas.

Selain itu aplikasi kapsul bus tersebut juga menjadi perhatian, pihak pengembang masih menyiapkan kartu pembayaran dari versi perusahaan. Tujuannya agar metode pembayaran yang dapat dimanfaatkan beragam. (red JOS)

6 Milyar Dana Replanting Kelapa Sawit Siap di Salurkan ke Petani

Kepala dinas perkebunan, Perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari/ft dok JOS


Program Replanting Sawit, Tanam Perdana pada Peringatan Hari Perkebunan di Sei. Jernih Muara Tabir

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo bersiap menjadi tuan rumah dalam rangka peringatan Hari Perkebunan Nasional yang jatuh pada 10 Desember tahun 2019 ini. Agenda yang akan dilakukan menurut rencana adalah penanaman perdana program replanting kebun sawit di desa Sungai Jernih kecamatan Muara Tabir, pada 18 Desember 2019 mendatang. Persiapan sudah dilakukan, rencananya akan dihadiri Gubernur Jambi, dan undangan dari Dirjen perkebunan, (Kementrian). Karena ini merupakan program pusat, diharapkan pada acara tersebut nantinya target 3000 hektar tahun 2020 yang dibebani untuk kabupaten Tebo dapat lebih sukses. Dan kedepan minat mereka para petani nanti akan lebih banyak yang mengusulkan mengikuti program Replanting kelapa sawit rakyat ini.

Program replanting (peremajaan) perkebunan kelapa sawit rakyat di dua desa, Desa Sungai Jernih dan Bangun Sranten kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo seluas 265 hektar baru saja berealisasi. Akhir November 2019, proses chipping baru dilakukan.

Menurut kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari menyampaikan sekitar 6 milyar dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah ditransfer ke Bank Jambi, siap disalurkan ke rekening Gapoktan Bersama desa Sungai Jernih. Ini bantuan perdana yang diterima untuk membiayai program replanting di Tebo.

” Gapoktan Bersama desa sungai Jernih, perdana dapat bantuan untuk program replanting kebun kelapa sawit. Dananya sudah parkir di Bank Jambi, senilai 6 milyar,” kata H. Casdari, Kamis (28/11/2019) pekan lalu.

Menurut dia, awalnya target replanting dikabupaten Tebo seluas 700 hektar. Tetapi banyak keraguan yang muncul dimasyarakat sehingga para petani yang sudah terdata mengundurkan diri.

” Petani awalnya, ada yang setengah percaya. Betul atau tidak, apakah betul petani dapat bantuan dana replanting, seperti itu. Dan untuk lebih meyakinkan keraguan petani, sekarang ini kita buktikan bahwa dana sudah parkir di bank Jambi,” katanya.

Tahun 2020 kabupaten Tebo mendapatkan kuota 3000 hektar. Untuk program ini, minimal gapoktan menyiapkan luas lahan 50 hektar. Dikatakanya, bahwa target yang dibebani untuk kabupaten Tebo harus sukses.

” Kita berharap minat masyarakat atau petani lebih banyak yang mengusulkan. Sekarang saja, sudah banyak dari mereka yang mengusulkan kembali,” harapnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Realisasi Belanja APBD Hingga November 2019 Capai 796,5 Milyar

gambar foto ilistrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Hingga November 2019 realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Tebo mencapai 68,48 persen atau dalam angka 796,5 milyar rupiah. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi, SE. M.Si bahwa angka itu merupakan realisasi belanja secara keseluruhan termasuk hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga hingga tahun 2017 sudah dilunasi.

Pembayaran hutang pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018, dikatakan Nazar, masih menunggu hasil audit tindaklanjut yang baru akan keluar hasilnya tahun 2020 mendatang. Kenapa hutang pemerintah ini akan muncul setiap tahun anggaran, lantaran sejumlah pekerjaan tidak selesai dikerjakan pada tiap tahun anggaran tersebut.

“ Hutang pembayaran pekerjaan karena penyelesaian pekerjaan dibulan Januari 2019, kan belum bisa dibayarkan diawal tahun 2019. Sementarakan hasil audit  baru diketahui tahun 2020. Makanya muncul utang, maunya kami semua pekerjaan selesai,” ucap Nazar, Selasa (19/11/2019) dikantornya.

Disamping hutang pemerintah, soal piutang perusahaan (rekanan OPD) mereka juga berkewajiban harus melunasinya. Jika mereka masih ada pekerjaan proyeknya, ketika proses pencairan, kita minta langsung dilunasi, tentunya kita ada pegang jaminan dari mereka untuk melunasinya.

“ Kekurangan yang belum di setor dari tindaklanjut pemeriksaan regular BPK, kewenangannya ada pada OPD masing-masing. Kita (Bakeuda) hanya menerima jumlah angkanya secara keseluruhan,” katanya.

Dikatakannya juga bahwa tindak lanjut LHP regular BPK tahun anggaran 2018 sudah ada tindaklanjut, secara global 1,5 milyar sudah disetor ke kas daerah. Termasuk temuan kelebihan bayar SPPD perjalanan dinas. rinciannya ada di OPDnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

LSM Asing Gunakan Isu Deforestasi dan pelanggaran HAM Pembukaan Lahan

ilustrasi/ft. Ist

Industri Kepala Sawit Indonesia Masih Hadapi Banyak Tantangan

Jambiotoritas.com – Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit sekitar 46 juta ton per tahun. Meskipun demikian, industri kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini masih terus menghadapi sejumlah tantangan. Kepala sawit Indonesia menghadapi larangan dari Uni Eropa (UE) dan kampanye negatif dari serangkaian lembaga swadaya masyarakat (LSM). Indonesia pun dituding sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi untuk kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit. Faktanya, total luas perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 6,6 persen dari total lahan dunia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono mengatakan bahwa pelaku industri sawit di Indonesia tidak perlu khawatir dengan banyaknya tantangan tersebut. Sebab menurutnya itu terjadi hanya karena ada kepentingan persaingan dagang saja di baliknya.

” Kita percaya Eropa enggak akan menolak semua, sebab industrinya pasti berhenti. Mereka sangat butuh CPO karena paling efisien. Larangan di Uni Eropa itu belum secara total, kita masih ada ekspor kesana, tapi memang tidak maksimal. Selain itu kita juga berupaya untuk mencari pasar ekspor yang lain, misalnya Argentina,” kata Kasdi kepada Antara beberapa waktu lalu.

Pemerintah hingga kini masih berupaya memfasilitasi pengembangan industri sawit, terutama pasar ekspor. Meski ada larangan dari UE, dia meyakini bahwa industri di eropa masih akan sangat bergantung kepada sawit Indonesia, lantaran lebih efisien ketimbang minyak nabati yang lainnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pradnyawati juga menyebut bahwa langkah Eropa tersebut sebagai strategi yang terstruktur, sistematis dan masif dalam menolak produk CPO dari Indonesia.

” Mereka tidak mau minyak nabati mereka yang dihasilkan di Eropa itu tersaingi minyak nabati dari Asia. Minyak sawit itu sangat efektif dari segala parameter, kita lebih kompetitif dibandingkan minyak bunga matahari, kedelai. Itu lah kenapa kita diserang,” ujar Pradnyawati beberapa waktu lalu.

Kampanye Hitam

Selain hambatan perdagangan di UE, industri sawit Indonesia pun dihantam oleh rangkaian kampanye hitam yang digaungkan oleh sejumlah LSM asing. Dengan menggunakan isu deforestasi hingga pelanggaran HAM dalam proses pembukaan lahan, mereka menggiring opini publik seolah pengembangan industri sawit di Indonesia telah berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Ekonom dari INDEF Bhima Yudistira mengungkapkan, di pasar Amerika Serikat, deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dua isu utama yang menjadi topeng dari alasan utama yakni persaingan biofuel. ” Isu tersebut terus digoreng LSM dengan berbagai cara. LSM-LSM di UE menyerang sawit Indonesia dengan isu buruh anak dan lingkungan,” ungkapnya.

Yang lebih ironisnya lagi, lanjut Bhima, sejumlah LSM asing yang getol merongrong industri sawit Indonesia belum terdaftar di Kementerian Luar Negeri alias ilegal beroperasi di Tanah Air. LSM-LSM tersebut diantaranya adalah Greenpeace Indonesia, Environmental Investigation Agency (EIA), Mighty Earth, dan Forest People Programe. “Jangan sampai kebebasan ini malah jadi blunder bagi perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Salah satu perusahaan yang tengah diserang kampanye hitam tersebut yakni Korindo Group. Memiliki lahan konsesi di tiga daerah yakni Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Boven Digoel, Korindo terus dirongrong oleh LSM asal AS yakni Mighty Earth.

Dengan melempar dua tudingan utama yakni pelanggaran HAM untuk pembukaan lahan dan deforestasi, Mighty Earth terus merongrong operasi bisnis Korindo di dua daerah paling tertinggal di Indonesia ini.

Sekretaris Desa Gane Dalam, kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jamal Kun, mengatakan dampak kehadiran dari Korindo sangat dirasakan masyarakat, baik itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kemampuan warga. ” Kehadiran Korindo membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga angka pengangguran menurun,” tuturnya.

Transparan

Terkait kampanye hitam Mighty Earth, Jamal menegaskan bahwa dalam proses pelepasan lahan masyarakat, Korindo telah melalui berbagai proses sesuai aturan yang berlaku dan transparan. Dan, dirinya memastikan, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. ” Kami menyesalkan isu yang beredar tersebut,” tegas Jamal.

Sementara itu, salah satu pemilik hak ulayat di distrik Subur, kabupaten Boven Digoel, provinsi Papua, menyatakan kehadiran Korindo di wilayahnya diibaratkan ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.

“Yang paling terasa adalah dibukanya begitu banyak lapangan kerja dan pembangunan begitu banyak sarana umum,” ungkapnya.

Dalam hal proses pembukaan lahan, tambah Justinus, pihaknya telah mendapat sosialisasi dan kompensasi yang memadai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, dirinya dengan tegas membantah isu yang beredar bahwa Korindo melanggar HAM dalam proses pembukaan lahan.

“Tidak ada itu (pelanggaran HAM). Bahkan, dampak positif dari kehadiran mereka saat ini sangat kami rasakan,” tutupnya.

Sumber : Suara Pembaruan

Tak Lunas PBB, BPN Tebo Tolak Layani Penerbitan Sertipikat

Kepala kantor pertanahan Tebo teken Perjanjian Kerjasama dengan Pemkab Tebo diwakili kepala Bakeuda, Nazar Efendi yang disaksikan Bupati Tebo, H. Sukandar pada Senin (30/9/2019)?ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo membuat kesepakatan kerjasama bersama dengan pihak kantor pertanahan kabupaten Tebo dalam hal mendukung pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Setidaknya melalui kerjasama keduanya itu, pemerintah berusaha menggenjot sektor penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB.

Menurut kepala kantor pertanahan kabupaten Tebo, Gustizar menyatakan bahwa secara teknis bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi syarat mutlak untuk pengurusan penerbitan sertipikat tanah masyarakat dan perusahaan. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD dan mempercepat proses pensertipikatan tanah dikabupaten Tebo.

“ Sifatnya salingg koordinasi pemerintah daerah dan kantor pertanahan. Jadi penekanannya setiap pengurusan sertpikat tanah salah satu syaratnya adalah PBB wajib dilunasi dan yang belum memiliki PBB dapat segera diterbitkan PBBnya,” kata Gustizar, Selasa (1/10/2019) di kantornya.

Meskipun secara teknis ada penekanan dari pelunasan PBB terhadap masyarakat. Tetapi dengan demikian tidak juga menghilangkan syarat formal badan pertanahan nasional sendiri.

“ Penekanannya kalau tidak lunas pembayaran PBBnya, maka BPN tidak akan melayani penerbitan sertipikatnya. Harus dengan syarat bayar terlebih dahulu. Keputusan ini mulai berlaku sejak perjanjian kersama ditandatangani dengan pemkab Tebo, kemarin (30/9/2019),” katanya.

PKS yang ditandangani perwakilan pemerintah kabupaten Tebo melalui Badan keuangan daerah,  berisikan tentang Persertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasikan Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah. PKS ini menindaklanjuti MoU antara Gubernur Jambi dan Bupati Tebo dengan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan yang disaksikan langsung oleh Perwakilan KPK RI di Aula Kantor Gubernur Jambi pada 20 Juni 2019 lalu.

Bupati Sukandar menyambut baik ditindaklanjutinya MoU yang dilakukan di Jambi beberapa bulan yang lalu tersebut. Harapannya PKS ini menjadi jenjang untuk percepatan persertipikatan tanah dan peningkatan PAD. Lebih lanjut, ia berharap aksi nyata dari PKS ini, mengenai kendala yang dihadapi dilapangan untuk segera dikoordinasikan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Di Temukan Inovasi Cara Ubah Sampah Plastik Menjadi BBM

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara didampingi Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Wiwik Pudjiastuti meninjau alat pyrolisis sampah plastik hasil riset dari BBKK di Jakarta, 26 September 2019.

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), salah satu unit lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian di Jakarta, telah melakukan riset pengolahan sampah plastik jenis polietilena (kantong plastik) sejak tahun 2009.  Langkah strategis yang dilakukannya adalah dengan mengubah limbah plastik menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis.

“Pada proses pirolisis, limbah plastik akan diubah menjadi fasa cair dan fasa gas serta residu berupa padatan. Gas yang tidak terkondensasi juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar,” kata Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara melalkui keterangan, Jumat (27/9/2019).

Ngakan berharap, hasil litbang tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah sampah plastik. Berdasarkan laporan Bank Dunia tentang What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2018, menyebutkan Indonesia menghasilkan sampah cukup besar di dunia dengan volume mencapai 3,22 juta metrik ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025.

“ Untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, banyak yang berpikir, bahwa cara termudah adalah melalui proses pembakaran. Padahal cara tersebut adalah tidak benar. Sampah plastik yang dibakar, mengandung gas rumah kaca bahkan zat dioksin dan furan, yang oleh World Health Organization (WHO) sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia (karsinogenik),” paparnya.

Oleh karena itu, menurut Ngakan, beberapa keuntungan dari metode pirolisis untuk pembakaran limbah plastik, antara lain beroperasi tanpa membutuhkan udara atau campuran hidrogen dan tidak memerlukan tekanan tinggi, kemudian hidrokarbon yang terbentuk dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan, polutan-polutan dan pengotor menjadi terkonsentrasi sebagai residu padatan. Selain itu, pirolisis dilakukan pada sistem tertutup maka tidak ada polutan yang keluar.

Kepala BBKK Wiwik Pudjiastuti menjelaskan, reaktor pirolisis untuk mengubah bahan baku limbah plastik menjadi crude oil terdiri dari tabung reaktor tegak dilengkapi dengan inlet katalis untuk memasukkan katalis ke reaktor, inlet bahan baku untuk memasukkan bahan baku ke reaktor, dan pencampur mekanis untuk menghasilkan campuran yang homogen sehingga memperluas permukaan sampel dan mudah menguap.

Selanjutnya, dilengkapi pula pemanas elektrik yang dapat diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan sifat fasa gas yang terbentuk selama proses, kondensor untuk mengubah fasa gas menjadi fasa cair serta dilengkapi dengan tipe single tube untuk memastikan semua fasa gas terkondensasi sempurna.

Berikutnya, terdapat saluran gas yang tidak terkondensasi dapat ditampung untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas, saluran residu pada bagian bawah tabung reaktor untuk mengeluarkan sisa padatan, serta adanya penampung crude oil di ujung bawah kondensor.

“ Produk yang dihasilkan oleh alat pirolisis hasil rekayasa BBKK ini memiliki karakteristik setara solar dan setara pelarut yang merupakan hasil uji dari Lemigas,” ungkapnya.

Berdasarkan uji laboratorium, didapatkan spesifikasi pelarut mendekati jenis pelarut produksi PT. Pertamina. Jenis pelarut tersebut, yaitu Pertasol (10%), Minasol (10%), dan Low Aromatic White Spirites (30%) serta solar (40%) dengan cetane number sebesar ± 60 sesuai spesifikasi Euro4.

Selain keempat pelarut itu, hasil samping yang potensial juga bisa dimanfaatkan adalah gas yang jika diproses lebih lanjut dapat  dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas. Gas yang dihasilkan melalui proses  pirolisis, yaitu gas hidrogen 9,1%, metana 4,7%, etana 4,6% dan propana 12,2% dengan nilai kalor 1209,25 BTU/ft3.

Jika dibandingkan dengan nilai kalor gas alam yang sudah diolah (924 BTU/ft3 sampai 1027 BTU/ft3) dan nilai kalor gas pipa (950 BTU/ft3 sampai 1250 BTU/ft3) dengan pengotor H2S maksimum 16 ppm, gas hasil proses pirolisis memiliki kandungan nilai kalor lebih tinggi sehingga mutunya lebih bagus sebagai bahan bakar serta tidak mengandung zat yang bersifat korosif.

“ Gas yang sudah dipurifikasi dapat dimasukkan ke dalam tabung. Pengemasan dalam tabung akan memudahkan dalam penyimpanan dan aplikasi di lapangan. Gas hasil pirolisis juga telah terbukti dapat diaplikasikan pada kompor gas, burner proses pirolisis serta genset,” tutur Wiwik.

Sumber : Suara Karya

Kekeringan Ancaman Produksi Beras Tebo

TPHKP Data Kekeringan Lahan Persawahan

Sawah yang mengalami kekeringan/ ft. Ilustrasi, net

Jambiotoritas.com, TEBO – Kemarau panjang tahun ini (2019) tidak hanya menimbulkan bencana kabut asap. Tetapi berdampak juga pada hasil produksi disektor pertanian sawah (padi) karena mengalami ancaman kekeringan.

” Kami masih mendata seberapa luas lahan persawahan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi,” kata Plt. Kepala dinas tanaman pangan, holtikultura dan ketahanan pangan, H. M. Ziadi, Senin (23/9/2019) via selulernya.

Menurut dia, staf dinas TPHKP sedang berada dilapangan. Pendataan masih dilakukan dan belum direkap semua.

” Besok saja konfirmasi langsung dengan kepala bidangnya. Dia masih berada dilapangan,” katanya. (red JOS).

Penulis : David Asmara

Bintek Pembuatan LMB, Penuhi Kebutuhan Ternak

Peserta bintek LMB di peternakan kelompok Tani Sujses Bersama desa kebon IX Sungai Gelam/ft. Suheri, Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, Muaro Jambi – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan bimbingan teknis sehari di peternakan sapi, di RT 15 Dusun Teng II, Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro Jambi, Rabu (21/8/2019). Sedikitnya kegiatan sehari itu diikuti 15 orang peserta, terdiri Kelompok Tani dan Peternak dibeberapa desa di wilayah kecamatan Sungai Gelam.

Kepala dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan provinsi  Jambi melalui kepala bidang Peternakan, Herva Suardi mengatakan kegiatan ini akan memberikan bimbingan teknis tentang mengelola sumber daya alam untuk pembuatan dan pengawetan pakan ternak sapi dan kambing dari tanaman hijauan berupa lamtoro dan tanaman lainnya. Menurutnya kegiatan ini dilaksanakan agar para peternak  bisa memanfaatkan potensi tanaman hijauan yang ada disekitar lokasi peternakannya. 

” Dengan pemanfaatan teknologi pertanian dalam proses mengelola pakan pokok dan pakan tambahan bagi ternak sendiri. Kedepannya diharapkan petani atau peternak dapat mengoptimalisasi kebutuhan pakan ternak dalam kondisi cuaca apapun hingga dapat mencapai hasil maksimal,” katanya.

Dikatakannya bahwa kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk membantu petani dan peternak agar mendapat hasil optimal, seperti yang sudah dilaksanakan dikabupaten Merangin dan Sarolangun.

Dalam pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, diwakilkan Kabid. Peternakan, Ir. Teguh Sardianto menyatakan Bintek yang dilakukan membantu Peternak dalam memperoleh makanan tambahan, serta menambah kebutuhan pakan ternak dari pemakaian hijauan. Karena tanaman hijauan di lokasi peternakan jumlahnya terbatas.

” Untuk memenuhi kebutuhan ternak akan protein, mineral dan bahan bahan penambah energy lainnya, seperti konsentrat maka di buatlah  Lamtoro Mineral Blok (LMB),” ujar Teguh.

Pemerintah kabupaten Muaro Jambi, kedepannya berencana mengadakan bintek lanjutan. Supaya nanti dapat menciptakan petani dan peternak yang tangguh dan mandiri, khususnya kabupaten Muaro Jambi 

Sementara itu, pemilik peternakan,  M. Yusuf atau  Yus Hernawan mengatakan dirinya mengundang pihak  dinas Provinsi Jambi dan dinas kabupaten Muaro Jambi. Supaya kemampuan dan peternak diwilayah sungai gelam dapat ditingkatkan dalam pengelolaan dan pengolahan pakan ini.

” Kita ingin meningkatkan kapasitas kemampuan peternak agar mereka mengetahui dan mengerti dalam pengolahan dan pengelolaan pakan ternak dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar lokasi kandang peternakan. Alhamdulillah sekarang di lokasi kita ini, peternakan rakyat pada kelompok tani Sukses Bersama, dipercaya menjadi tuan rumah bintek Pembuatan Lamtoro Mineral Blok (LMP),” ucap Yus.

Sementara itu, peserta Bintek tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Banyak pertanyaan diajukan peserta, terkait pembuatan dan pemanfaatan pakan tambahan ternak sapi dan kambing, seperti yang diajukan peserta Bintek Solihin, Effendy dan Suheri. Bimbingan Teknis itu dihadiri pemateri Dr.Yatno M.Phd dari Universitas Jambi, sekaligus tutor pembuatan pakan dari bahan yang menggunakan daun Lamtoro dan campuran konsentrat.

Untuk pembuatan Lamtoro Mineral Blok, menurut Dr. Yatno M. Phd dibutuhkan bahan – bahan berupa tepung daun lamtoro, daun gamal, tepung daun ubi kayu, tepung daun Sengon, Molases, onggok limbah pengolahan ubi kayu, garam dapur, mineral MIX, urea, semen dan air yang kemudian diolah dengan menggunakan takaran tertentu. (red.JOS)

Penulis : Suheri

Program Disbunkannak Bergantung APBN dan APBD Jambi

Wakil ketua DPRD Tebo, Wartono ketika menyampaikan pandangan fraksi – fraksi DPRD Tebo, 6/8/2019) lalu/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo dalam rapat paripurna pengesahan anggaran TA 2020, Selasa (6/8/2019) pekan lalu, menuai kritik dari fraksi DPRD Tebo. Dalam forum itu, fraksi PDI Perjuangan memintabupati Tebo meningkatkan anggaran pada program prioritas usaha masyarakat, seperti pengembangan ternak sapi atau kambing dan penyediaan bibit unggul (Karet dan kelapa sawit subsidi) serta meningkatkan kebutuhan bibit ikan.

Kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan, H. Casdari mengungkapkan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Tetap berusaha menjalankan program dengan skala prioritas. Menurutnya, kebijakan program dinas tahun anggaran 2020 yang telah disetujui masih tetap sama dengan tahun anggaran 2019 ini.

” Kalau ingin meningkatkan penyediaan kebutuhan bibit tanaman dan ikan. Program ini harus diiringi dengan penambahan anggaran. Tidak ada dukungan anggaran dari TAPD, anggaran dinas tidak ada peningkatan. Itu karena memang keterbatasan anggaran daerah,” kata H. Casdari, Senin (12/8/2019).

Seperti yang dia katakan bahwa untuk kebijakan anggaran TA 2020 masih sama dengan tahun anggaran tahun 2019 ini. Pada sektor peternakan untuk prioritas usaha masyarakat diusahakan dengan mencari dana hibah baik dari pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat.

” Untuk anggaran 2020 yang akan datang kita sangsikan kemungkinan masih dikurangi. Program peternakan yang dijalankan tahun ini dibiayai dari anggaran APBN dan APBD provinsi Jambi,” kata dia.

Tahun 2019 kabupaten Tebo mendapatkan bantuan ternak kambing untuk empat kelompok tani. Ternak kelinci dua kelompok dan ada juga bantuan ternak ayam ras untuk pondok pesantren. Sementara untuk penyediaan bibit ikan dari APBD kabupaten Tebo, 60 ribu ekor saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gubernur Bersama Satgas Pangan Tinjau Harga Sembako di Angso Duo

Gubernur jambi, Fachrori Umar didamapingi ketua Satgas Pangan Provinsi Jambi, H. M. Dianto ketika meninjau harga kebutuhan pokok jelang hari raya Idul Adha, Jum’at (9/8/2019) di pasar Angso Duo Jambi/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum bersama ketua dan Satgas Pangan Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, meninjau harga kebutuhan bahan pokok menjelang Idul Adha 1440 H, di Pasar Angso Duo, Jum’at (09/08/2019) pagi. Rombongan gubernur Jabi itu, meninjau stok dan menanyakan harga sayur mayur, cabai, ikan, dan daging sapi kepada para pedagang.

Pada kesempatan itu juga Gubernur, Sekda, dan rombongan meninjau harga bahan pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Fachrori mengatakan peninjauan pasar dilakukan untuk memastikan ketersedian dan stabilitas harga sembilan bahan pokok (Sembako) menjelang lebaran Idul Adha.

Menurut pengamatannya secara umum, harga sembako yang ada di Pasar Angso Duo masih normal dan stabil, namun demikian ada beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga secara signifikan, seperti cabai merah dan sayur-sayuran, yang dipengaruhi faktor cuaca (musim kemarau) saat ini.

” Untuk manghadapi lonjakan harga, pemerintah provinsi Jambi sudah menyiapkan toko Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di setiap pasar sudah ada toko TPID. Tujuannya agar harga jangan terlalu tinggi naiknya serta Toko Tani Indonesia Center Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk menstabilkan harga pangan di pasaran. Seperti harga cabai merah yang beberapa bulan belakangan ini merangkak naik sehingga membuat Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pangan murah cabai merah dengan harga petani dan terjangkau oleh masyarakat,” ungkap Fachrori.

Dia menyatakan bahwa tidak terdapat harga yang naik secara signifikan utamanya daging, ayam dan ikan, demikian pula dengan harga sembilan bahan pokok (sembako) harganya masih relatif normal dan kalaupun ada kenaikan harga, kenaikannya sedikit, karena telah tersedia pasokan dari petani dan distributor jauh hari sebelumnya.

“ Kami lakukan pemantauan harga pasar menjelang Idul Adha karena ingin tahu stok barang dan harganya apakah naik atau masih stabil. Alhamdulillah, dari hasil pantauan kami semua barang stoknya aman dan harganya juga masih stabil dan terjangkau,” kata Fachrori.

Berikut ini, harga-harga di TTIC, sebagai berikut: cabai merah Rp. 60.000, cabai rawit Rp. 64.000, beras 4.500/5Kg, daging sapi Rp120.000/Kg, ayam potong Rp30.000/Kg, bawang merah Rp22.000/Kg, bawang putih Rp28.000/Kg, selain itu stabil.

Usai peninjauan, gubernur dan rombongan menuju Rumah Dinas Gubernur Jambi di Kawasan Tanggo Rajo, untuk melihat langsung persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. (red JOS)

Editor : David Asmara

Aktivitas PT. LAJ di Tebo, di Danai Modal Asing

Kantor PT. LAJ di kabupaten Tebo, Jambi/ft. Ist

TEBO, Jambiotoritas.com – Menggali persoalan operasional perusahaan pemegang konsesi lahan seluas 65. 495 hektar (PT. Lestari Asri Jaya) di tiga kecamatan dalam kabupaten Tebo, Jambi makin menarik. Sejatinya PT. LAJ yang berkonflik dengan klaim pemilik lahan dalam areal ijinnya itu. Merupakan anak perusahaan PT. Royal Lestari Utama (RLU). Perusahaan ini didesain  patungan antara Barito Pasifik dengan Michelin, yang dikenal di Perancis sebagai korporasi produsen ban yang bermarkas di Clermont-Ferrand, Auvergne, Prancis.

GM PT. TAL di Tebo, Widiyarsono tidak menampik kerjasama korporasi yang dijalankan dengan Michellin itu. Tetapi dia menyatakan tak memiliki kewenangan menginformasikan kucuran pendanaan perusahaan yang bersumber dari pinjaman lembaga internasional TLFF ( Tropical Landscape Finance Facility).

“ Benar, PT.LAJ adalah nak perusahaan dari PT. RLU yang merupakan perusahaan patungan antara barito pasifik dengan Michelin,” ucap Widiyarsono, Senin (17/6/2019) melalui sambungan telpon, seperti dikutip dari laman biinews.com.

Menurut dia, ketika disinggung soal, adanya pinjaman dana Internasional melalui TLFF( Tropical Landscape Finance Facility) yang membiayai kedua perusahaan itu. Bukan menjadi bagian tupoksinya.

“ kalau untuk permasalahan pinjaman dana luar itu. Bukan tupoksi saya mas. Jika nanti saya bahas takutnya salah,” kata Widi.

Sementara itu, salah satu pendamping masyarakat, AA menguraikan bahwa PT LAJ mengantongi SK Menteri Kehutanan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) dengan nomor SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 seluas 61.495 hektar di Kabupaten Tebo. Tetapi tidak dijelaskan persisnya letak wilayah areal konsesi itu, tepatnya berada di Kecamatan mana.

Proses pembiayaan penanaman tanaman karet, PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) anak perusahaan dari PT. Royal Lestari Utama(RLU) dibiayai oleh pinjamanan Internasional melalui TLFF( Tropical Landscape Finance Facility) dengan syarat ketentuannya harus secara keberlanjutan dengan komitmen memperhatikan lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. (red JOS).

Bungo Green City Rampungkan Sirkuit Speed Off Road

Tampak kondisi terkini proyek sirkuit speed off road yang berlokasi dibelakang perumahan BGC/ft. Ist.

BUNGO, Jambiotoritas.com – Proyek real estate, perumahan Bungo Green City yang dibangun diatas lahan seluas 961 Hektar terus berjalan. Selain bakal menjadi kota hunian mandiri terpadu di kabupaten Bungo. BGC juga didukung fasilitas dan sarana sirkuit otomotif ektrim yang dibangun pengembang Bungo Green City tahun 2019 yang berlokasi di paal V, kecamatan Rimbo tengah, menuju arah Bangko, tepatnya di belakang perumahan Bungo Green city. 

Menurut owners perumahan Bungo Green city, Jimmy Syamsudin mengatakan bahwa panjang sirkuit yang dibangun sepanjang 8,7 KM dengan berstandar kelas nasional. Diharapkan pembalap nasional akan lebih sering bermain di Muara Bungo. Dan kabupaten Bungo dapat lebih dikenal luas di Indonesia.

” Saya sengaja membuat sirkuit speed off road di kabupaten Bungo. Diharapkan nanti para pembalap nasional bisa bermain di daerah kita,” ucap Jimmy, Minggu (19/5/2019). 

Dikatakan dia, arena sirkuit yang hampir rampung ini dinamakan, ” Circuit Wasita Swarnadwipa Nusantara “. Bahkan kalau Kabupaten Bungo sebagai tuan rumah Porprov tingkat provinsi Jambi, untuk ajang balap motor sircuit ini bisa digunakan.

” Dengan adanya sirkuit ini nanti, Kabupaten Bungo akan sering terdengar dan dikenal oleh masyarakat yang ada di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, dan yang lain sebagainya. Saya berharap kita saling mensupport dengan dibangunnya sirkuit ini. Mari kita jadikan Kabupaten Bungo ini terkenal di tingkat nasional,” kata Jimmy. (red 01 JOS)

Investor Hongkong Akan Investasi 7 T di Jambi

Gubernur Jambi, H. Favhrori Umar terima calon investor dari Hongkong di Jakarta/ft. Ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menerima kunjungan dari ELL Environmental Holdings Limited, di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Cikini, Jakarta, Rabu (8/5/2019) sore. Usai menghadiri Pembukaan Gelar Batik Nusantara (GBN) ke-11 Tahun 2019 di JCC.

ELL Environmental Holdings Limited merupakan perusahaan asal Hongkong yang bergerak dalam bisnis konstruksi pelabuhan, peti kemas, dan pembangkit tenaga listrik. Mewakili pimpinan ELL Environmental Holdings Limited, Tommy Fahrizal menyampaikan niat ELL Environmental Holdings Limited untuk berinvestasi di kawasan Ujung Jabung. 

“ Kami tertarik untuk investasi pelabuhan di Provinsi Jambi, dengan nilai investrasi Rp. 7 triliun,” ujar Tommy.

Menanggapi keinginan ELL Environmental Holdings Limited, Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar menyambut baik niat ELL Environmental Holdings Limited. Dia berharap akan ada tindak lanjut dari pertemuan ini. Fachrori berpesan, jika nanti niat ELL Environmental Holdings Limited terwujud, maka kelestarian lingkungan harus benar-benar diperhatikan.

Kepala bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jambi, Katamso menyampaikan, pertemuan awal ini akan ditindaklanjuti dengan seluruh OPD terkait. Katamso menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendukung pembangunan Ujung Jabung.

Menurut dia, 67% ekspor Provinsi Jambi melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi, karena pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi sekarang ini (Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak, dan Tungkal) masih pelabuhan pengumpan, belum ada pelabuhan utama (red JOS)

Harga Bawang Putih di Tebo Masih Rp. 80 ribu

Bawang putih masih langka di pasar muara Tebo dan rimbo bujang/ft. Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Hari kedua puasa ramadhan harga bawang putih di pasar – pasar kabupaten Tebo masih bertenggger dikisaran Rp.80 ribu per kilogramnya. Menurut info yang diterima di kota Jambi, di informasikan bawang putih pada tingkat distributor sudah masuk gudang. Saat ini di Jambi harga sudah relatif normal berkisar Rp 50 rb/ kg. 

” info di Jambi barang sudah ada pada ditingkat distributor. Sekarang harga dikisaran Rp.50 ribu. Tapi pantauan harga di pasar dalam kabupaten Tebo, masih Rp.80 ribu/ kg, ” kata kabid perdagangan, Disperindagnaker Tebo, Edi Sopian, Selasa (7/5/2019).

Dalam situasi saat ini, tergantung distribusi barang oleh distributor ke gudang penampung didaerah. Mekanie harga tergantung pelaku pasar di daerah. Pemerintah daerah tidak bisa menekan harga jual ditengah masyarakat. 

” Sejauh ini terkonfirmasi stok barang beredar dipasar Tebo didapatkan dari pedagang di kabupaten Bungo. Di Jambi sudah masuk, tinggal distributor mengirimkan atau distribusinya ke setiap daerah,” kata Edi.

Menurutnya, kalau dalam sepekan ini kelangkaan bawang putih ini masih terjadi. Disperindag akan melakukan pengecekan ke gudang penampung para pelaku pasar.

” Akan kita cek ke gudang pelaku pasar, dimana bawang putih itu. Apakah ada pelaku yang sengaja melakukan penimbunan,” katanya.(red01 JOS)

Langka di Tebo, Bawang Putih Melonjak Seratus Persen

Pasokan bawang putih dikabupaten Tebo langka jelang piasa ramdhan/ft. Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Jelang ramadhan kebutuhan bahan pokok seperti bawang putih mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di kabupaten Tebo. Sidak harga kebutuhan pokok yang dipimpin wakil bupati Tebo, Jum’at (3/5/2019) menemukan kelangkaan bawang putih dan melambungnya harga saat ini.

Kebutuhan pokok dikota Muara Tebo relatif stabil, hanya bawang putih yang mengalami lonjakan hingga seratus persen. Kenaikan ini, menurut, kepala bidang perdagangan dinas Perindustrian, pedagangan dan Tenaga kerja, Edi Sopian disebabkan karena terlambatnya ditribusi pasokan ke daerah. Namun masalah ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Jambi.

” Harga bawang putih semula 40 ribu/kg melonjak seratus persen, sekarang berada dikisaran harga 80 ribu/kg. Hal ini dikarenakan terlambatnya distribusi pasokan ke daerah, oleh karenanya, kita berharap para distributor ini segera melakukan pengiriman ke daerah,” katanya.

Sementara kebutuhan pokok lain, seperti bawang merah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp. 2 ribu, saja. Harga daging, ikan dan ayam potong relatif stabil.

” Hanya ayam kampung terpantau di pasar lembak bungur Muara Tebo, seharga 60 ribu per kilo. Sidak kita lanjutkan dipasar sarinah di kecamatan Rimbo bujang,” katanya.(red.JOS)