Harga Baru Empat Jenis BBM Yang Berlaku di Jambi

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Berdasarkan Kepmen ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. PT. Pertamina sudah mengumumkan penurunan harga eceran empat jenis BBM yang berlaku di seluruh Indonesia,pada (Sabtu 4 Januari 2020) pukul 00.00 WIB.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, penyesuaian harga berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu (5/1/2020) pukul 00.00 waktu setempat, dikutip dari Pertamina.com.

Berita terkait : Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

Penurunan atau penyesuaian harga berlaku untuk BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Perlu diketahui, harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda. Hal tersebut karena harga BBM dipengaruhi oleh perbedaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di tiap daerah.

Berikut daftar harga resmi BBM jenis Pertalite, Pertamax, Dexlite, Solar, Minyak Tanah terbaru 2020 untuk provinsi Jambi, Pertalite: Rp 7.850, Pertamax: Rp 9.400, Pertamax Turbo: Rp 10.100, Dexlite: Rp 9.700, Pertamina Dex: Rp 10.450, Solar Non-Subsidi: Rp 9.500, Minyak Tanah Non-Subsidi: Rp 11.220 (red JOS)

editor : David
Diolah dari berbagai sumber

Pertamina Menurunkan Harga Empat Jenis BBM

foto ilustrasi : Harga BBM turun mulai 5 Januari 2020/JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, mulai Minggu, 5 Januari 2020, pukul 00.00 wib.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

“Penyesuaian harga BBM umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Fajriyah, Sabtu (5/12/2019) di Jakarta.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina.

Harga baru BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter.

Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter.

Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.700 menjadi Rp10.200 per liter.

Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp10.200 menjadi Rp9.500 per liter. Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina. (red JOS)

Sumber : Antara

Pendapatan PBB dan BPHTB Lampau Target Penerimaan

Ilustrasi PAD/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepada badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Teb, Nazar Efendi, SE. M.Si menyampaikan penerimaan PAD dari sektor penerimaan PBB P2 dan BPHTB tahun 2019 melampaui target realisasi penerimaan daerah. Dikonfirmasi, pada 31 Desember 2019 petang, terinput total penerimaan PAD dari sektor PBB P2 mencapai Rp. 2.171.358.038 dan penerimaan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sudah mencapai Rp. 7.727.915 880 sudah over target (153 persen) dikarenakan ada perusahaan perkebunan yang mengurus perpanjangan ijin perkebunannya tahun (2019) ini.

Dikatakan Nazar bahwa angka – angka penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga malam (31/12/2019) menjelang tutup tahun buku realisasi belanja dan penerimaan APBD 2019. Secara keseluruhan kata dia, penerimaan PAD melebih target hingga mencapai 106,65 persen dan ini lebih tinggi dari tahun lalu (2018).

“ PAD secara keseluruhan sudah melibihi target (over target) sampai hari kemarin sudah mencapai diangka Rp. 82,2 milyar. Untuk PBB P2 sebenarnya masyarakat sudah membayar semua, cuma ada perbedaaan data yang tidak terulas. Pencapaiannya sudah 80 persen per 31 Desember 2019. Angka penerimaan ini sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masih ada input data –data selanjutnya hingga malam sebelum kita tutup buku diakhir tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dari sisi belanja pengeluaran terinput sudah pada kisaran 93 persen. Kita prediksi angka belanja pemerintah kabupaten Tebo dikisaran 97 persen. “ Pasti APBD tahun ini tidak terserap 100 persen, anggran belanja kita pasti terjadi adanya sisa kontrak. Tapi belanja daeah (APBD) lebih tinggi ditahun ini jika dibandungkan tahun sebelumnya juga,” kata Nazar.

Belanja ini termasuk pembayaran hutang – hutang terhadap rekanan. Sementara penerimaan lain dari kewajiban pengembalian rekanan berdasarkan LHP temuan BPK sudah 1,7 milyar yang sudah diterima Kas daerah pemerintah kabupaten Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Desember, Tarif Bus Koja Trans Jambi Berlaku Normal

Capsule bus Koja Trans. tarif mode transportasi berbasis digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai desember 2019 berlaku normal. Untuk setiap rute dikenakan tarif sebesar Rp5 ribu. (ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tarif bus kapsul Koja Trans, mode transportasi digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai Desember 2019 ini berlaku secara normal besarnya tarif Rp5.000 untuk jarak jauh dekat.

“Masa uji coba sudah lewat, sejak 2 Desember lalu sudah mulai diberlakukan tarif normal, yakni Rp5 ribu untuk jarak jauh maupun dekat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho di Jambi, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari laman Antara Jambi.

Genap satu bulan Bus kapsul Trans beroperasi di Kota Jambi. Sejak masa uji coba dari 28 Oktober lalu antusias masyarakat terhadap angkutan umum digital itu cukup tinggi. Sebulan pertama masa uji coba, tarif Capsule Bus Koja Trans hanya Rp1 untuk semua jurusan. Pada Desember ini tarif mulai disesuaikan.

Saat baru ada 25 bus umum Koja Trans yang beroperasi di jalan-jalan protokol Kota Jambi, satu unit bus untuk disabilitas dan dua unit ambulan. Untuk bus khusus disabilitas baru akan dioperasikan, sementara untuk mobil ambulan penggunaannya digratiskan untuk masyarakat Kota Jambi.

Menjelang akhir tahun 2019 ini akan ada penambahan armada sebanyak 20 unit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah Kota Jambi yang akan menambah armada Koja Trans secara berangsur.

“Akhir tahun ini kita targetkan 45 bus beroperasi untuk umum, akan ada tambahan 20 bus,” kata Saleh Ridho.

Untuk jalur operasional bus tersebut masih fokus terhadap koridor yang ada, yakni Alam Barjo-Terminal Rawasari dan Alam Barajo-Simpang Kawat. Namun pada jalur operasional tersebut perlu dilakukan pengoptimalan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan uji coba terhadap jalur operasional yang lainnya. Mengingat antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan mode transportasi digital tersebut.

“Koridor lain nanti bisa saja untuk di uji coba, kita lihat di lapangan dulu nanti, karena koridor yang ada ini masih kita evaluasi,” kata Saleh Ridho.

Sejauh ini antusias masyarakat Kota Jambi terhadap Capsule Bus Koja Trans sangat baik. Yang menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait jumlah bus yang masih terbatas.

Selain itu aplikasi kapsul bus tersebut juga menjadi perhatian, pihak pengembang masih menyiapkan kartu pembayaran dari versi perusahaan. Tujuannya agar metode pembayaran yang dapat dimanfaatkan beragam. (red JOS)

6 Milyar Dana Replanting Kelapa Sawit Siap di Salurkan ke Petani

Kepala dinas perkebunan, Perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari/ft dok JOS


Program Replanting Sawit, Tanam Perdana pada Peringatan Hari Perkebunan di Sei. Jernih Muara Tabir

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo bersiap menjadi tuan rumah dalam rangka peringatan Hari Perkebunan Nasional yang jatuh pada 10 Desember tahun 2019 ini. Agenda yang akan dilakukan menurut rencana adalah penanaman perdana program replanting kebun sawit di desa Sungai Jernih kecamatan Muara Tabir, pada 18 Desember 2019 mendatang. Persiapan sudah dilakukan, rencananya akan dihadiri Gubernur Jambi, dan undangan dari Dirjen perkebunan, (Kementrian). Karena ini merupakan program pusat, diharapkan pada acara tersebut nantinya target 3000 hektar tahun 2020 yang dibebani untuk kabupaten Tebo dapat lebih sukses. Dan kedepan minat mereka para petani nanti akan lebih banyak yang mengusulkan mengikuti program Replanting kelapa sawit rakyat ini.

Program replanting (peremajaan) perkebunan kelapa sawit rakyat di dua desa, Desa Sungai Jernih dan Bangun Sranten kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo seluas 265 hektar baru saja berealisasi. Akhir November 2019, proses chipping baru dilakukan.

Menurut kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari menyampaikan sekitar 6 milyar dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah ditransfer ke Bank Jambi, siap disalurkan ke rekening Gapoktan Bersama desa Sungai Jernih. Ini bantuan perdana yang diterima untuk membiayai program replanting di Tebo.

” Gapoktan Bersama desa sungai Jernih, perdana dapat bantuan untuk program replanting kebun kelapa sawit. Dananya sudah parkir di Bank Jambi, senilai 6 milyar,” kata H. Casdari, Kamis (28/11/2019) pekan lalu.

Menurut dia, awalnya target replanting dikabupaten Tebo seluas 700 hektar. Tetapi banyak keraguan yang muncul dimasyarakat sehingga para petani yang sudah terdata mengundurkan diri.

” Petani awalnya, ada yang setengah percaya. Betul atau tidak, apakah betul petani dapat bantuan dana replanting, seperti itu. Dan untuk lebih meyakinkan keraguan petani, sekarang ini kita buktikan bahwa dana sudah parkir di bank Jambi,” katanya.

Tahun 2020 kabupaten Tebo mendapatkan kuota 3000 hektar. Untuk program ini, minimal gapoktan menyiapkan luas lahan 50 hektar. Dikatakanya, bahwa target yang dibebani untuk kabupaten Tebo harus sukses.

” Kita berharap minat masyarakat atau petani lebih banyak yang mengusulkan. Sekarang saja, sudah banyak dari mereka yang mengusulkan kembali,” harapnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Realisasi Belanja APBD Hingga November 2019 Capai 796,5 Milyar

gambar foto ilistrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Hingga November 2019 realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Tebo mencapai 68,48 persen atau dalam angka 796,5 milyar rupiah. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi, SE. M.Si bahwa angka itu merupakan realisasi belanja secara keseluruhan termasuk hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga hingga tahun 2017 sudah dilunasi.

Pembayaran hutang pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018, dikatakan Nazar, masih menunggu hasil audit tindaklanjut yang baru akan keluar hasilnya tahun 2020 mendatang. Kenapa hutang pemerintah ini akan muncul setiap tahun anggaran, lantaran sejumlah pekerjaan tidak selesai dikerjakan pada tiap tahun anggaran tersebut.

“ Hutang pembayaran pekerjaan karena penyelesaian pekerjaan dibulan Januari 2019, kan belum bisa dibayarkan diawal tahun 2019. Sementarakan hasil audit  baru diketahui tahun 2020. Makanya muncul utang, maunya kami semua pekerjaan selesai,” ucap Nazar, Selasa (19/11/2019) dikantornya.

Disamping hutang pemerintah, soal piutang perusahaan (rekanan OPD) mereka juga berkewajiban harus melunasinya. Jika mereka masih ada pekerjaan proyeknya, ketika proses pencairan, kita minta langsung dilunasi, tentunya kita ada pegang jaminan dari mereka untuk melunasinya.

“ Kekurangan yang belum di setor dari tindaklanjut pemeriksaan regular BPK, kewenangannya ada pada OPD masing-masing. Kita (Bakeuda) hanya menerima jumlah angkanya secara keseluruhan,” katanya.

Dikatakannya juga bahwa tindak lanjut LHP regular BPK tahun anggaran 2018 sudah ada tindaklanjut, secara global 1,5 milyar sudah disetor ke kas daerah. Termasuk temuan kelebihan bayar SPPD perjalanan dinas. rinciannya ada di OPDnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

LSM Asing Gunakan Isu Deforestasi dan pelanggaran HAM Pembukaan Lahan

ilustrasi/ft. Ist

Industri Kepala Sawit Indonesia Masih Hadapi Banyak Tantangan

Jambiotoritas.com – Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit sekitar 46 juta ton per tahun. Meskipun demikian, industri kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini masih terus menghadapi sejumlah tantangan. Kepala sawit Indonesia menghadapi larangan dari Uni Eropa (UE) dan kampanye negatif dari serangkaian lembaga swadaya masyarakat (LSM). Indonesia pun dituding sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi untuk kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit. Faktanya, total luas perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 6,6 persen dari total lahan dunia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono mengatakan bahwa pelaku industri sawit di Indonesia tidak perlu khawatir dengan banyaknya tantangan tersebut. Sebab menurutnya itu terjadi hanya karena ada kepentingan persaingan dagang saja di baliknya.

” Kita percaya Eropa enggak akan menolak semua, sebab industrinya pasti berhenti. Mereka sangat butuh CPO karena paling efisien. Larangan di Uni Eropa itu belum secara total, kita masih ada ekspor kesana, tapi memang tidak maksimal. Selain itu kita juga berupaya untuk mencari pasar ekspor yang lain, misalnya Argentina,” kata Kasdi kepada Antara beberapa waktu lalu.

Pemerintah hingga kini masih berupaya memfasilitasi pengembangan industri sawit, terutama pasar ekspor. Meski ada larangan dari UE, dia meyakini bahwa industri di eropa masih akan sangat bergantung kepada sawit Indonesia, lantaran lebih efisien ketimbang minyak nabati yang lainnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pradnyawati juga menyebut bahwa langkah Eropa tersebut sebagai strategi yang terstruktur, sistematis dan masif dalam menolak produk CPO dari Indonesia.

” Mereka tidak mau minyak nabati mereka yang dihasilkan di Eropa itu tersaingi minyak nabati dari Asia. Minyak sawit itu sangat efektif dari segala parameter, kita lebih kompetitif dibandingkan minyak bunga matahari, kedelai. Itu lah kenapa kita diserang,” ujar Pradnyawati beberapa waktu lalu.

Kampanye Hitam

Selain hambatan perdagangan di UE, industri sawit Indonesia pun dihantam oleh rangkaian kampanye hitam yang digaungkan oleh sejumlah LSM asing. Dengan menggunakan isu deforestasi hingga pelanggaran HAM dalam proses pembukaan lahan, mereka menggiring opini publik seolah pengembangan industri sawit di Indonesia telah berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Ekonom dari INDEF Bhima Yudistira mengungkapkan, di pasar Amerika Serikat, deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dua isu utama yang menjadi topeng dari alasan utama yakni persaingan biofuel. ” Isu tersebut terus digoreng LSM dengan berbagai cara. LSM-LSM di UE menyerang sawit Indonesia dengan isu buruh anak dan lingkungan,” ungkapnya.

Yang lebih ironisnya lagi, lanjut Bhima, sejumlah LSM asing yang getol merongrong industri sawit Indonesia belum terdaftar di Kementerian Luar Negeri alias ilegal beroperasi di Tanah Air. LSM-LSM tersebut diantaranya adalah Greenpeace Indonesia, Environmental Investigation Agency (EIA), Mighty Earth, dan Forest People Programe. “Jangan sampai kebebasan ini malah jadi blunder bagi perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Salah satu perusahaan yang tengah diserang kampanye hitam tersebut yakni Korindo Group. Memiliki lahan konsesi di tiga daerah yakni Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Boven Digoel, Korindo terus dirongrong oleh LSM asal AS yakni Mighty Earth.

Dengan melempar dua tudingan utama yakni pelanggaran HAM untuk pembukaan lahan dan deforestasi, Mighty Earth terus merongrong operasi bisnis Korindo di dua daerah paling tertinggal di Indonesia ini.

Sekretaris Desa Gane Dalam, kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jamal Kun, mengatakan dampak kehadiran dari Korindo sangat dirasakan masyarakat, baik itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kemampuan warga. ” Kehadiran Korindo membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga angka pengangguran menurun,” tuturnya.

Transparan

Terkait kampanye hitam Mighty Earth, Jamal menegaskan bahwa dalam proses pelepasan lahan masyarakat, Korindo telah melalui berbagai proses sesuai aturan yang berlaku dan transparan. Dan, dirinya memastikan, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. ” Kami menyesalkan isu yang beredar tersebut,” tegas Jamal.

Sementara itu, salah satu pemilik hak ulayat di distrik Subur, kabupaten Boven Digoel, provinsi Papua, menyatakan kehadiran Korindo di wilayahnya diibaratkan ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.

“Yang paling terasa adalah dibukanya begitu banyak lapangan kerja dan pembangunan begitu banyak sarana umum,” ungkapnya.

Dalam hal proses pembukaan lahan, tambah Justinus, pihaknya telah mendapat sosialisasi dan kompensasi yang memadai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, dirinya dengan tegas membantah isu yang beredar bahwa Korindo melanggar HAM dalam proses pembukaan lahan.

“Tidak ada itu (pelanggaran HAM). Bahkan, dampak positif dari kehadiran mereka saat ini sangat kami rasakan,” tutupnya.

Sumber : Suara Pembaruan

Tak Lunas PBB, BPN Tebo Tolak Layani Penerbitan Sertipikat

Kepala kantor pertanahan Tebo teken Perjanjian Kerjasama dengan Pemkab Tebo diwakili kepala Bakeuda, Nazar Efendi yang disaksikan Bupati Tebo, H. Sukandar pada Senin (30/9/2019)?ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo membuat kesepakatan kerjasama bersama dengan pihak kantor pertanahan kabupaten Tebo dalam hal mendukung pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Setidaknya melalui kerjasama keduanya itu, pemerintah berusaha menggenjot sektor penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB.

Menurut kepala kantor pertanahan kabupaten Tebo, Gustizar menyatakan bahwa secara teknis bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi syarat mutlak untuk pengurusan penerbitan sertipikat tanah masyarakat dan perusahaan. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD dan mempercepat proses pensertipikatan tanah dikabupaten Tebo.

“ Sifatnya salingg koordinasi pemerintah daerah dan kantor pertanahan. Jadi penekanannya setiap pengurusan sertpikat tanah salah satu syaratnya adalah PBB wajib dilunasi dan yang belum memiliki PBB dapat segera diterbitkan PBBnya,” kata Gustizar, Selasa (1/10/2019) di kantornya.

Meskipun secara teknis ada penekanan dari pelunasan PBB terhadap masyarakat. Tetapi dengan demikian tidak juga menghilangkan syarat formal badan pertanahan nasional sendiri.

“ Penekanannya kalau tidak lunas pembayaran PBBnya, maka BPN tidak akan melayani penerbitan sertipikatnya. Harus dengan syarat bayar terlebih dahulu. Keputusan ini mulai berlaku sejak perjanjian kersama ditandatangani dengan pemkab Tebo, kemarin (30/9/2019),” katanya.

PKS yang ditandangani perwakilan pemerintah kabupaten Tebo melalui Badan keuangan daerah,  berisikan tentang Persertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasikan Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah. PKS ini menindaklanjuti MoU antara Gubernur Jambi dan Bupati Tebo dengan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan yang disaksikan langsung oleh Perwakilan KPK RI di Aula Kantor Gubernur Jambi pada 20 Juni 2019 lalu.

Bupati Sukandar menyambut baik ditindaklanjutinya MoU yang dilakukan di Jambi beberapa bulan yang lalu tersebut. Harapannya PKS ini menjadi jenjang untuk percepatan persertipikatan tanah dan peningkatan PAD. Lebih lanjut, ia berharap aksi nyata dari PKS ini, mengenai kendala yang dihadapi dilapangan untuk segera dikoordinasikan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Di Temukan Inovasi Cara Ubah Sampah Plastik Menjadi BBM

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara didampingi Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Wiwik Pudjiastuti meninjau alat pyrolisis sampah plastik hasil riset dari BBKK di Jakarta, 26 September 2019.

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), salah satu unit lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian di Jakarta, telah melakukan riset pengolahan sampah plastik jenis polietilena (kantong plastik) sejak tahun 2009.  Langkah strategis yang dilakukannya adalah dengan mengubah limbah plastik menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis.

“Pada proses pirolisis, limbah plastik akan diubah menjadi fasa cair dan fasa gas serta residu berupa padatan. Gas yang tidak terkondensasi juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar,” kata Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara melalkui keterangan, Jumat (27/9/2019).

Ngakan berharap, hasil litbang tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah sampah plastik. Berdasarkan laporan Bank Dunia tentang What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2018, menyebutkan Indonesia menghasilkan sampah cukup besar di dunia dengan volume mencapai 3,22 juta metrik ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025.

“ Untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, banyak yang berpikir, bahwa cara termudah adalah melalui proses pembakaran. Padahal cara tersebut adalah tidak benar. Sampah plastik yang dibakar, mengandung gas rumah kaca bahkan zat dioksin dan furan, yang oleh World Health Organization (WHO) sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia (karsinogenik),” paparnya.

Oleh karena itu, menurut Ngakan, beberapa keuntungan dari metode pirolisis untuk pembakaran limbah plastik, antara lain beroperasi tanpa membutuhkan udara atau campuran hidrogen dan tidak memerlukan tekanan tinggi, kemudian hidrokarbon yang terbentuk dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan, polutan-polutan dan pengotor menjadi terkonsentrasi sebagai residu padatan. Selain itu, pirolisis dilakukan pada sistem tertutup maka tidak ada polutan yang keluar.

Kepala BBKK Wiwik Pudjiastuti menjelaskan, reaktor pirolisis untuk mengubah bahan baku limbah plastik menjadi crude oil terdiri dari tabung reaktor tegak dilengkapi dengan inlet katalis untuk memasukkan katalis ke reaktor, inlet bahan baku untuk memasukkan bahan baku ke reaktor, dan pencampur mekanis untuk menghasilkan campuran yang homogen sehingga memperluas permukaan sampel dan mudah menguap.

Selanjutnya, dilengkapi pula pemanas elektrik yang dapat diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan sifat fasa gas yang terbentuk selama proses, kondensor untuk mengubah fasa gas menjadi fasa cair serta dilengkapi dengan tipe single tube untuk memastikan semua fasa gas terkondensasi sempurna.

Berikutnya, terdapat saluran gas yang tidak terkondensasi dapat ditampung untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas, saluran residu pada bagian bawah tabung reaktor untuk mengeluarkan sisa padatan, serta adanya penampung crude oil di ujung bawah kondensor.

“ Produk yang dihasilkan oleh alat pirolisis hasil rekayasa BBKK ini memiliki karakteristik setara solar dan setara pelarut yang merupakan hasil uji dari Lemigas,” ungkapnya.

Berdasarkan uji laboratorium, didapatkan spesifikasi pelarut mendekati jenis pelarut produksi PT. Pertamina. Jenis pelarut tersebut, yaitu Pertasol (10%), Minasol (10%), dan Low Aromatic White Spirites (30%) serta solar (40%) dengan cetane number sebesar ± 60 sesuai spesifikasi Euro4.

Selain keempat pelarut itu, hasil samping yang potensial juga bisa dimanfaatkan adalah gas yang jika diproses lebih lanjut dapat  dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas. Gas yang dihasilkan melalui proses  pirolisis, yaitu gas hidrogen 9,1%, metana 4,7%, etana 4,6% dan propana 12,2% dengan nilai kalor 1209,25 BTU/ft3.

Jika dibandingkan dengan nilai kalor gas alam yang sudah diolah (924 BTU/ft3 sampai 1027 BTU/ft3) dan nilai kalor gas pipa (950 BTU/ft3 sampai 1250 BTU/ft3) dengan pengotor H2S maksimum 16 ppm, gas hasil proses pirolisis memiliki kandungan nilai kalor lebih tinggi sehingga mutunya lebih bagus sebagai bahan bakar serta tidak mengandung zat yang bersifat korosif.

“ Gas yang sudah dipurifikasi dapat dimasukkan ke dalam tabung. Pengemasan dalam tabung akan memudahkan dalam penyimpanan dan aplikasi di lapangan. Gas hasil pirolisis juga telah terbukti dapat diaplikasikan pada kompor gas, burner proses pirolisis serta genset,” tutur Wiwik.

Sumber : Suara Karya

Kekeringan Ancaman Produksi Beras Tebo

TPHKP Data Kekeringan Lahan Persawahan

Sawah yang mengalami kekeringan/ ft. Ilustrasi, net

Jambiotoritas.com, TEBO – Kemarau panjang tahun ini (2019) tidak hanya menimbulkan bencana kabut asap. Tetapi berdampak juga pada hasil produksi disektor pertanian sawah (padi) karena mengalami ancaman kekeringan.

” Kami masih mendata seberapa luas lahan persawahan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi,” kata Plt. Kepala dinas tanaman pangan, holtikultura dan ketahanan pangan, H. M. Ziadi, Senin (23/9/2019) via selulernya.

Menurut dia, staf dinas TPHKP sedang berada dilapangan. Pendataan masih dilakukan dan belum direkap semua.

” Besok saja konfirmasi langsung dengan kepala bidangnya. Dia masih berada dilapangan,” katanya. (red JOS).

Penulis : David Asmara

Bintek Pembuatan LMB, Penuhi Kebutuhan Ternak

Peserta bintek LMB di peternakan kelompok Tani Sujses Bersama desa kebon IX Sungai Gelam/ft. Suheri, Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, Muaro Jambi – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan bimbingan teknis sehari di peternakan sapi, di RT 15 Dusun Teng II, Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro Jambi, Rabu (21/8/2019). Sedikitnya kegiatan sehari itu diikuti 15 orang peserta, terdiri Kelompok Tani dan Peternak dibeberapa desa di wilayah kecamatan Sungai Gelam.

Kepala dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan provinsi  Jambi melalui kepala bidang Peternakan, Herva Suardi mengatakan kegiatan ini akan memberikan bimbingan teknis tentang mengelola sumber daya alam untuk pembuatan dan pengawetan pakan ternak sapi dan kambing dari tanaman hijauan berupa lamtoro dan tanaman lainnya. Menurutnya kegiatan ini dilaksanakan agar para peternak  bisa memanfaatkan potensi tanaman hijauan yang ada disekitar lokasi peternakannya. 

” Dengan pemanfaatan teknologi pertanian dalam proses mengelola pakan pokok dan pakan tambahan bagi ternak sendiri. Kedepannya diharapkan petani atau peternak dapat mengoptimalisasi kebutuhan pakan ternak dalam kondisi cuaca apapun hingga dapat mencapai hasil maksimal,” katanya.

Dikatakannya bahwa kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk membantu petani dan peternak agar mendapat hasil optimal, seperti yang sudah dilaksanakan dikabupaten Merangin dan Sarolangun.

Dalam pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, diwakilkan Kabid. Peternakan, Ir. Teguh Sardianto menyatakan Bintek yang dilakukan membantu Peternak dalam memperoleh makanan tambahan, serta menambah kebutuhan pakan ternak dari pemakaian hijauan. Karena tanaman hijauan di lokasi peternakan jumlahnya terbatas.

” Untuk memenuhi kebutuhan ternak akan protein, mineral dan bahan bahan penambah energy lainnya, seperti konsentrat maka di buatlah  Lamtoro Mineral Blok (LMB),” ujar Teguh.

Pemerintah kabupaten Muaro Jambi, kedepannya berencana mengadakan bintek lanjutan. Supaya nanti dapat menciptakan petani dan peternak yang tangguh dan mandiri, khususnya kabupaten Muaro Jambi 

Sementara itu, pemilik peternakan,  M. Yusuf atau  Yus Hernawan mengatakan dirinya mengundang pihak  dinas Provinsi Jambi dan dinas kabupaten Muaro Jambi. Supaya kemampuan dan peternak diwilayah sungai gelam dapat ditingkatkan dalam pengelolaan dan pengolahan pakan ini.

” Kita ingin meningkatkan kapasitas kemampuan peternak agar mereka mengetahui dan mengerti dalam pengolahan dan pengelolaan pakan ternak dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar lokasi kandang peternakan. Alhamdulillah sekarang di lokasi kita ini, peternakan rakyat pada kelompok tani Sukses Bersama, dipercaya menjadi tuan rumah bintek Pembuatan Lamtoro Mineral Blok (LMP),” ucap Yus.

Sementara itu, peserta Bintek tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Banyak pertanyaan diajukan peserta, terkait pembuatan dan pemanfaatan pakan tambahan ternak sapi dan kambing, seperti yang diajukan peserta Bintek Solihin, Effendy dan Suheri. Bimbingan Teknis itu dihadiri pemateri Dr.Yatno M.Phd dari Universitas Jambi, sekaligus tutor pembuatan pakan dari bahan yang menggunakan daun Lamtoro dan campuran konsentrat.

Untuk pembuatan Lamtoro Mineral Blok, menurut Dr. Yatno M. Phd dibutuhkan bahan – bahan berupa tepung daun lamtoro, daun gamal, tepung daun ubi kayu, tepung daun Sengon, Molases, onggok limbah pengolahan ubi kayu, garam dapur, mineral MIX, urea, semen dan air yang kemudian diolah dengan menggunakan takaran tertentu. (red.JOS)

Penulis : Suheri

Program Disbunkannak Bergantung APBN dan APBD Jambi

Wakil ketua DPRD Tebo, Wartono ketika menyampaikan pandangan fraksi – fraksi DPRD Tebo, 6/8/2019) lalu/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo dalam rapat paripurna pengesahan anggaran TA 2020, Selasa (6/8/2019) pekan lalu, menuai kritik dari fraksi DPRD Tebo. Dalam forum itu, fraksi PDI Perjuangan memintabupati Tebo meningkatkan anggaran pada program prioritas usaha masyarakat, seperti pengembangan ternak sapi atau kambing dan penyediaan bibit unggul (Karet dan kelapa sawit subsidi) serta meningkatkan kebutuhan bibit ikan.

Kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan, H. Casdari mengungkapkan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Tetap berusaha menjalankan program dengan skala prioritas. Menurutnya, kebijakan program dinas tahun anggaran 2020 yang telah disetujui masih tetap sama dengan tahun anggaran 2019 ini.

” Kalau ingin meningkatkan penyediaan kebutuhan bibit tanaman dan ikan. Program ini harus diiringi dengan penambahan anggaran. Tidak ada dukungan anggaran dari TAPD, anggaran dinas tidak ada peningkatan. Itu karena memang keterbatasan anggaran daerah,” kata H. Casdari, Senin (12/8/2019).

Seperti yang dia katakan bahwa untuk kebijakan anggaran TA 2020 masih sama dengan tahun anggaran tahun 2019 ini. Pada sektor peternakan untuk prioritas usaha masyarakat diusahakan dengan mencari dana hibah baik dari pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat.

” Untuk anggaran 2020 yang akan datang kita sangsikan kemungkinan masih dikurangi. Program peternakan yang dijalankan tahun ini dibiayai dari anggaran APBN dan APBD provinsi Jambi,” kata dia.

Tahun 2019 kabupaten Tebo mendapatkan bantuan ternak kambing untuk empat kelompok tani. Ternak kelinci dua kelompok dan ada juga bantuan ternak ayam ras untuk pondok pesantren. Sementara untuk penyediaan bibit ikan dari APBD kabupaten Tebo, 60 ribu ekor saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gubernur Bersama Satgas Pangan Tinjau Harga Sembako di Angso Duo

Gubernur jambi, Fachrori Umar didamapingi ketua Satgas Pangan Provinsi Jambi, H. M. Dianto ketika meninjau harga kebutuhan pokok jelang hari raya Idul Adha, Jum’at (9/8/2019) di pasar Angso Duo Jambi/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum bersama ketua dan Satgas Pangan Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, meninjau harga kebutuhan bahan pokok menjelang Idul Adha 1440 H, di Pasar Angso Duo, Jum’at (09/08/2019) pagi. Rombongan gubernur Jabi itu, meninjau stok dan menanyakan harga sayur mayur, cabai, ikan, dan daging sapi kepada para pedagang.

Pada kesempatan itu juga Gubernur, Sekda, dan rombongan meninjau harga bahan pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Fachrori mengatakan peninjauan pasar dilakukan untuk memastikan ketersedian dan stabilitas harga sembilan bahan pokok (Sembako) menjelang lebaran Idul Adha.

Menurut pengamatannya secara umum, harga sembako yang ada di Pasar Angso Duo masih normal dan stabil, namun demikian ada beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga secara signifikan, seperti cabai merah dan sayur-sayuran, yang dipengaruhi faktor cuaca (musim kemarau) saat ini.

” Untuk manghadapi lonjakan harga, pemerintah provinsi Jambi sudah menyiapkan toko Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di setiap pasar sudah ada toko TPID. Tujuannya agar harga jangan terlalu tinggi naiknya serta Toko Tani Indonesia Center Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk menstabilkan harga pangan di pasaran. Seperti harga cabai merah yang beberapa bulan belakangan ini merangkak naik sehingga membuat Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pangan murah cabai merah dengan harga petani dan terjangkau oleh masyarakat,” ungkap Fachrori.

Dia menyatakan bahwa tidak terdapat harga yang naik secara signifikan utamanya daging, ayam dan ikan, demikian pula dengan harga sembilan bahan pokok (sembako) harganya masih relatif normal dan kalaupun ada kenaikan harga, kenaikannya sedikit, karena telah tersedia pasokan dari petani dan distributor jauh hari sebelumnya.

“ Kami lakukan pemantauan harga pasar menjelang Idul Adha karena ingin tahu stok barang dan harganya apakah naik atau masih stabil. Alhamdulillah, dari hasil pantauan kami semua barang stoknya aman dan harganya juga masih stabil dan terjangkau,” kata Fachrori.

Berikut ini, harga-harga di TTIC, sebagai berikut: cabai merah Rp. 60.000, cabai rawit Rp. 64.000, beras 4.500/5Kg, daging sapi Rp120.000/Kg, ayam potong Rp30.000/Kg, bawang merah Rp22.000/Kg, bawang putih Rp28.000/Kg, selain itu stabil.

Usai peninjauan, gubernur dan rombongan menuju Rumah Dinas Gubernur Jambi di Kawasan Tanggo Rajo, untuk melihat langsung persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. (red JOS)

Editor : David Asmara

Aktivitas PT. LAJ di Tebo, di Danai Modal Asing

Kantor PT. LAJ di kabupaten Tebo, Jambi/ft. Ist

TEBO, Jambiotoritas.com – Menggali persoalan operasional perusahaan pemegang konsesi lahan seluas 65. 495 hektar (PT. Lestari Asri Jaya) di tiga kecamatan dalam kabupaten Tebo, Jambi makin menarik. Sejatinya PT. LAJ yang berkonflik dengan klaim pemilik lahan dalam areal ijinnya itu. Merupakan anak perusahaan PT. Royal Lestari Utama (RLU). Perusahaan ini didesain  patungan antara Barito Pasifik dengan Michelin, yang dikenal di Perancis sebagai korporasi produsen ban yang bermarkas di Clermont-Ferrand, Auvergne, Prancis.

GM PT. TAL di Tebo, Widiyarsono tidak menampik kerjasama korporasi yang dijalankan dengan Michellin itu. Tetapi dia menyatakan tak memiliki kewenangan menginformasikan kucuran pendanaan perusahaan yang bersumber dari pinjaman lembaga internasional TLFF ( Tropical Landscape Finance Facility).

“ Benar, PT.LAJ adalah nak perusahaan dari PT. RLU yang merupakan perusahaan patungan antara barito pasifik dengan Michelin,” ucap Widiyarsono, Senin (17/6/2019) melalui sambungan telpon, seperti dikutip dari laman biinews.com.

Menurut dia, ketika disinggung soal, adanya pinjaman dana Internasional melalui TLFF( Tropical Landscape Finance Facility) yang membiayai kedua perusahaan itu. Bukan menjadi bagian tupoksinya.

“ kalau untuk permasalahan pinjaman dana luar itu. Bukan tupoksi saya mas. Jika nanti saya bahas takutnya salah,” kata Widi.

Sementara itu, salah satu pendamping masyarakat, AA menguraikan bahwa PT LAJ mengantongi SK Menteri Kehutanan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) dengan nomor SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 seluas 61.495 hektar di Kabupaten Tebo. Tetapi tidak dijelaskan persisnya letak wilayah areal konsesi itu, tepatnya berada di Kecamatan mana.

Proses pembiayaan penanaman tanaman karet, PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) anak perusahaan dari PT. Royal Lestari Utama(RLU) dibiayai oleh pinjamanan Internasional melalui TLFF( Tropical Landscape Finance Facility) dengan syarat ketentuannya harus secara keberlanjutan dengan komitmen memperhatikan lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. (red JOS).

Bungo Green City Rampungkan Sirkuit Speed Off Road

Tampak kondisi terkini proyek sirkuit speed off road yang berlokasi dibelakang perumahan BGC/ft. Ist.

BUNGO, Jambiotoritas.com – Proyek real estate, perumahan Bungo Green City yang dibangun diatas lahan seluas 961 Hektar terus berjalan. Selain bakal menjadi kota hunian mandiri terpadu di kabupaten Bungo. BGC juga didukung fasilitas dan sarana sirkuit otomotif ektrim yang dibangun pengembang Bungo Green City tahun 2019 yang berlokasi di paal V, kecamatan Rimbo tengah, menuju arah Bangko, tepatnya di belakang perumahan Bungo Green city. 

Menurut owners perumahan Bungo Green city, Jimmy Syamsudin mengatakan bahwa panjang sirkuit yang dibangun sepanjang 8,7 KM dengan berstandar kelas nasional. Diharapkan pembalap nasional akan lebih sering bermain di Muara Bungo. Dan kabupaten Bungo dapat lebih dikenal luas di Indonesia.

” Saya sengaja membuat sirkuit speed off road di kabupaten Bungo. Diharapkan nanti para pembalap nasional bisa bermain di daerah kita,” ucap Jimmy, Minggu (19/5/2019). 

Dikatakan dia, arena sirkuit yang hampir rampung ini dinamakan, ” Circuit Wasita Swarnadwipa Nusantara “. Bahkan kalau Kabupaten Bungo sebagai tuan rumah Porprov tingkat provinsi Jambi, untuk ajang balap motor sircuit ini bisa digunakan.

” Dengan adanya sirkuit ini nanti, Kabupaten Bungo akan sering terdengar dan dikenal oleh masyarakat yang ada di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, dan yang lain sebagainya. Saya berharap kita saling mensupport dengan dibangunnya sirkuit ini. Mari kita jadikan Kabupaten Bungo ini terkenal di tingkat nasional,” kata Jimmy. (red 01 JOS)

Investor Hongkong Akan Investasi 7 T di Jambi

Gubernur Jambi, H. Favhrori Umar terima calon investor dari Hongkong di Jakarta/ft. Ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menerima kunjungan dari ELL Environmental Holdings Limited, di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Cikini, Jakarta, Rabu (8/5/2019) sore. Usai menghadiri Pembukaan Gelar Batik Nusantara (GBN) ke-11 Tahun 2019 di JCC.

ELL Environmental Holdings Limited merupakan perusahaan asal Hongkong yang bergerak dalam bisnis konstruksi pelabuhan, peti kemas, dan pembangkit tenaga listrik. Mewakili pimpinan ELL Environmental Holdings Limited, Tommy Fahrizal menyampaikan niat ELL Environmental Holdings Limited untuk berinvestasi di kawasan Ujung Jabung. 

“ Kami tertarik untuk investasi pelabuhan di Provinsi Jambi, dengan nilai investrasi Rp. 7 triliun,” ujar Tommy.

Menanggapi keinginan ELL Environmental Holdings Limited, Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar menyambut baik niat ELL Environmental Holdings Limited. Dia berharap akan ada tindak lanjut dari pertemuan ini. Fachrori berpesan, jika nanti niat ELL Environmental Holdings Limited terwujud, maka kelestarian lingkungan harus benar-benar diperhatikan.

Kepala bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jambi, Katamso menyampaikan, pertemuan awal ini akan ditindaklanjuti dengan seluruh OPD terkait. Katamso menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendukung pembangunan Ujung Jabung.

Menurut dia, 67% ekspor Provinsi Jambi melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi, karena pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi sekarang ini (Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak, dan Tungkal) masih pelabuhan pengumpan, belum ada pelabuhan utama (red JOS)

Harga Bawang Putih di Tebo Masih Rp. 80 ribu

Bawang putih masih langka di pasar muara Tebo dan rimbo bujang/ft. Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Hari kedua puasa ramadhan harga bawang putih di pasar – pasar kabupaten Tebo masih bertenggger dikisaran Rp.80 ribu per kilogramnya. Menurut info yang diterima di kota Jambi, di informasikan bawang putih pada tingkat distributor sudah masuk gudang. Saat ini di Jambi harga sudah relatif normal berkisar Rp 50 rb/ kg. 

” info di Jambi barang sudah ada pada ditingkat distributor. Sekarang harga dikisaran Rp.50 ribu. Tapi pantauan harga di pasar dalam kabupaten Tebo, masih Rp.80 ribu/ kg, ” kata kabid perdagangan, Disperindagnaker Tebo, Edi Sopian, Selasa (7/5/2019).

Dalam situasi saat ini, tergantung distribusi barang oleh distributor ke gudang penampung didaerah. Mekanie harga tergantung pelaku pasar di daerah. Pemerintah daerah tidak bisa menekan harga jual ditengah masyarakat. 

” Sejauh ini terkonfirmasi stok barang beredar dipasar Tebo didapatkan dari pedagang di kabupaten Bungo. Di Jambi sudah masuk, tinggal distributor mengirimkan atau distribusinya ke setiap daerah,” kata Edi.

Menurutnya, kalau dalam sepekan ini kelangkaan bawang putih ini masih terjadi. Disperindag akan melakukan pengecekan ke gudang penampung para pelaku pasar.

” Akan kita cek ke gudang pelaku pasar, dimana bawang putih itu. Apakah ada pelaku yang sengaja melakukan penimbunan,” katanya.(red01 JOS)

Langka di Tebo, Bawang Putih Melonjak Seratus Persen

Pasokan bawang putih dikabupaten Tebo langka jelang piasa ramdhan/ft. Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Jelang ramadhan kebutuhan bahan pokok seperti bawang putih mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di kabupaten Tebo. Sidak harga kebutuhan pokok yang dipimpin wakil bupati Tebo, Jum’at (3/5/2019) menemukan kelangkaan bawang putih dan melambungnya harga saat ini.

Kebutuhan pokok dikota Muara Tebo relatif stabil, hanya bawang putih yang mengalami lonjakan hingga seratus persen. Kenaikan ini, menurut, kepala bidang perdagangan dinas Perindustrian, pedagangan dan Tenaga kerja, Edi Sopian disebabkan karena terlambatnya ditribusi pasokan ke daerah. Namun masalah ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Jambi.

” Harga bawang putih semula 40 ribu/kg melonjak seratus persen, sekarang berada dikisaran harga 80 ribu/kg. Hal ini dikarenakan terlambatnya distribusi pasokan ke daerah, oleh karenanya, kita berharap para distributor ini segera melakukan pengiriman ke daerah,” katanya.

Sementara kebutuhan pokok lain, seperti bawang merah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp. 2 ribu, saja. Harga daging, ikan dan ayam potong relatif stabil.

” Hanya ayam kampung terpantau di pasar lembak bungur Muara Tebo, seharga 60 ribu per kilo. Sidak kita lanjutkan dipasar sarinah di kecamatan Rimbo bujang,” katanya.(red.JOS)

Produksi Program Mina Padi Tebo Tembus 52 Ton

Program Mina Padi di desa Cermin Alam kabupaten Tebo seluar 19 hektar tahap panen/ft. Jambi Otoritas

TEBO,jambiotoritas.com – Program Mina padi di desa Cermin Alam, kecamatan VII Koto Ilir kabupaten Tebo, Jambi seluas 19 hektar siap di panen ikan Nila. Keberhasilan program ini akan menjadikan kabupaten Tebo sentra produsi ikan nila di provinsi Jambi. Memasuki masa panennya sekarang hasilnya produksinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat kabupaten Tebo.

” Saya kira untuk saat ini untuk pemenuhan konsumsi masyarakat di kabupaten Tebo sudah berlebih. Tinggal kita mencari potensi pasarnya, memang masyarakat banyak yang belum tahu kalau program ini sudah berhasil,” kata kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten tebo, H. Casdari, Kamis (2/5/2019).

Menurut dia, produksinya sudah berlebih kalau hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Bahkan sudah mampu memenuhi kebutuhan selama bulan puasa hingga idul fitri mendatang.

” Produksinya diperkirakan mencapai 52 ton ikan nila. Hasil ini diharapkan dapat memenuhi pasar potensial daerah-daerah didalam provinsi Jambi nantinya. Selama pasokan ikan nila banyak didatangkan dari Sumatera barat,” katanya.

Dikatakannya bahwa Balai Penelitian Air Tawar (BPAT) Jambi melalui belanja hibah pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menggelontorkan bantuan untuk kelompok tani masyarakat desa Cermin Alam. Benih ikan nila 385 ribu ekor, 38 ton pakan dan kerambah jaring, pada Desember 2018 lalu.

” Penebaran benih ikan nila dibulan Januari 2018 lalu, hasilnya sangat memuaskan, setelah padi sawah dipanen saat ini ikan nilai pun siap dipanen, “kata Casdari.

Bahkan, kata Casdari, melihat keberhasilan kelompok tani di Cermin Alam. Tahun 2019 ini, dipastikan pemerintah kabupaten Tebo kembali mendapat bantuan hibah program mina padi dari pemerintah pusat di lokasi yang berdekatan untuk lahan seluas 7 hektar.(red01 JOS)

BPJS Bakal Putus Kerjasama Dengan RS Rujukan Daerah, Apa Masalahnya..?

Kepala Bidang Penjamin Manfaat  Rujukan pada BPJS Kesehatan Jambi, Timbang Pamekas Jati (tengah) saat memberikan keterangan pers di kantor BPJS Kesehatan Jambi, Kamis (2/5/2019). Ft.Antaranews Jamb.

JAMBI, jambiotoritas.com – Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang Jambi melansir sembilan rumah sakit dalam kabupaten/kota di Jambi masa akreditasinya akan berakhir tahun 2019 ini. Rumah sakit itu sebahagian besar merupakan milik pemerintah daearah. Adalah RSUD Raden Mattaher Jambi, RS Bhayangkara Jambi, RSUD Jiwa Jambi, RS Baiturrahim Kota Jambi, RSUD Daud Arif Tanjab Barat dan RSUD Nurdin Hamzah Tanjab Timur, RSUD Chatib Quzwain Sarolangun, RSUD Sultan Thaha Tebo dan RSUD Hanafie Bungo.

“Kita sudah ingatkan supaya rumah sakit memperbarui akreditasinya, karena sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Kepala Bidang Penjamin Manfaat  Rujukan pada BPJS Kesehatan Jambi, Timbang Pamekas Jati, Kamis (2/5/2019).

Menurut dia jika rumah sakit ini tidak memperbaharui akreditasinya. Konsekuensinya kerjasama dengan BPJS tidak lagi dilanjutkan.

“Kita berharap sebelum tanggal masa berlaku akreditasinya habis, mereka (rumah sakit) sudah memperbarui akreditasinya. Jika tidak ada akreditasinya maka tidak bisa kerjasama lagi dengan BPJS,” katanya.

Akreditasi syarat bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 99 tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 tahun 2013 padan 41 ayat (3). Hakikat dari kontrak ini adalah semangat mutual benefit, dan kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 untuk segera menyelesaikan akreditasinya.

” Pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, diputusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan karena faktor akreditasi semata. Namun ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, tidak beroperasi atau surat izin operasionalnya sudah habis,” kata Timbang.(red JOS)

PLN Segera Perbaiki Matinya LPJU di Kota Muara Tebo

Petugas PLN perbaikan Gardu listrik/ft.Ilustrasi

TEBO, jambiotoritas.com – Kerusakan kabel pembagi arus (NJG2) dari trafo yang menyebabkan mati totalnya 74 unit LPJU dijalan dua jalur di lintas Tebo – Bungo, kelurahan Tebing Tinggi Kota Muara Tebo, sejak lebih sepekan lalu. Pihak PLN Ranting Muara Tebo berjanji akan mengatasinya pada bulan ini juga.

Menurut Manajer PLN Ranting Muara Tebo, Al Amin mengatakan material penggantinya sedang dalam penyelesaian dan barangnya sekarang dalam pengiriman.

” Laporan tersebut betul sudah kami terima. Dan memang material penggantinya masih kita usahakan. Bukan karena adanya tunggakan pihak Perkim yang mencapai 90 juta. Kebetulan karna materialnya khusus untuk di gardu, kita sedang usahakan pinjam dari unit lain,” jelas Al Amin, melalui pesan whatsappnya, Rabu (24/4/2019) malam.

Dia memastikan penggantian material yang rusak akan terpasang dalam bulan ini. Informasi dari stafnya material sedang dalam pengiriman ke Tebo.

” Informasi sudah dapat, sedang dalam proses penyelesaian administrasi dan pengiriman. Secepatnya akan diperbaiki, mudah – mudahan bulan ini bisa segera selesai,” katanya.(red 01 JOS).

Susi Pudjiastuti Lepas Liar BL Gagal Diselundupkan

Menteri kelautan Susi Pujiastuti melepas benih lobster/ft.Ist

JAMBI,jambiotoritas.com Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada Jumat (19/4/2019) sore, di Jambi melepas liarkan benil lobster yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pihak Satreskrim Polrest Tanjabtimur bersama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Perikanan (SKIPM) Jambi.

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Rina menyatakan, gagalnya upaya penyelundupan BL ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 37 Milyar rupiah.

Turut hadir mendampingi Menteri Susi yakni Agus Suherman, Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Kolonel Laut Harry Setyawa, Komandan Lanal Ranai Bripda Febriyanto, Polres Tanjungjabung Timur Ashari Syarief. Juga turut serta Kepala SKIPM Batam dan sejumlah saksi lainnya dalam pelepasliaran tersebut.

“Semoga tidak ada lagi yang coba-coba menangkap benih lobster seperti ini ya. Biarkan bayi-bayi lobster itu tumbuh jadi remaja hingga dewasa supaya bisa berkembang biak. Kalau masih bayi begini sudah ditangkapin, nanti di mana lagi kita bisa dapet lobster? Ayo kita jaga sama-sama,” pesan Menteri Susi, seperti ditulis dalam rilis yang dikutip Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, lobster berukuran di bawah 200 gram tidak boleh ditangkap supaya terjaga kelestariannya. (red.JOS)

Sumber : Kompas.com

Benih Lobster Senilai Rp 37 Miliar di Tanjabtim Gagal Diselundupkan

Benih lobster /ft.Ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Pemerintah kembali menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (BL) ilegal di Jambi pada Kamis (18/4/2019). Sebanyak 246.673 ekor benih lobster (BL), yang terdiri dari 235.900 BL jenis pasir dan 10.773 BL jenis mutiara, berhasil diselamatkan.

Upaya ini melalui kerja sama tim gabungan Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur dengan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Perikanan (SKIPM) Jambi. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Rina menyatakan, gagalnya upaya penyelundupan BL ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar.

Baca berita terkait : Susi Pudjiastuti Lepas Liar BL Gagal Diselundupkan

“Total nilai benih lobster yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp 37.539.600.000,” ungkapnya melalui siaran pers dikutip melalui situs Kompas.com, Minggu (20/4/2019).

Benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, lobster berukuran di bawah 200 gram idak boleh ditangkap supaya terjaga kelestariannya,“ tambahnya.

Kronologi

Proses penangkapan bermula saat polisi melakukan patroli di sekitar Desa Lambur Luar, Kec. Sabak Timur, Kabupaten. Tanjungjabung Timur, Kamis (18/4) dini hari.

Curiga terhadap tiga unit mobil yang berhenti di jalan raya, polisi menghampiri ketiga mobil tersebut. Namun diduga, pemilik mobil melarikan diri saat polisi hendak memeriksa mobil tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, BL dikemas dalam 1.238 kantong plastik yang dimasukkan ke dalam 35 box styrofoam. Hingga saat ini, pelaku masih dalam proses pencarian oleh pihak Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur. (red.JOS)

Sumber : Kompas.com

Fachrori Yakinkan Konjen Singapura Berinvestasi di Jambi

Konsulat jenderal Singapura, Medan, Richard Grosee bersama Fachrori umar yang meyakinkan singapura agar berinvestasi di Jambi, Senin (8/4/2019) di kantor Gubernur Jambi/ft.Ist

JAMBI,jambiotoritas.com – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum meyakinkan Konsul Jenderal Singapura untuk Indonesia di Medan, Richard Grosse berinvestasi di Provinsi Jambi. Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan menerima dengan tangan terbuka setiap investor yang datang ke Provinsi Jambi. Hal itu dinyatakan Fachrori dalam Pertemuan dengan Konsul Jenderal Singapura untuk Indonesia (Medan), di kantor Gubernur Jambi,Senin (8/4/2019).

Menurut Fachrori, Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam dan pariwisata yang bisa ditawarkan kepada investor dari Singapore. Diharapkan kedatangan Konsul Jenderal ini akan memperkuat kerjasama yang selama ini telah dilakukan. 

“ Secara geografis, Jambi tidaklah terlalu jauh dari Singapura. Dengan letak geografis yang sangat strategis ini dan melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kekayaan alam mulai sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan dan sektor lain yang terus berkembang. Kami yakinkan investasi yang dilakukan di Provinsi Jambi akan sangat menguntungkan,” jelas Fachrori.

Fachrori memaparkan potensi sumber daya alam yang dihasilkan di Provinsi Jambi, seperti minyak dan gas, batu bara, karet, kelapa sawit, pinang, kelapa dalam, kopi, kayu manis yang pada umumnya telah diekspor. 

“ Sudah banyak hasil SDA dari Provinsi Jambi yang diekspor ke Singapura, bahkan dari zaman saya kecil dulu mulai dari karet menjadi produk ekspor yang sangat penting, kopi, kelapa, pinang dan sekarang berkembang ke sawit. Kami berharap kedepannya akan ada lagi pengembangan kerjasama yang tentunya akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Singapura untuk Indonesia di Medan, Richard Grosse mengatakan kehadirannya ke Provinsi Jambi selain bersilaturrahmi juga memberikan penegasan bahwa Pemerintah Singapura akan selalu membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan Indonesia terutama Provinsi Jambi.

“Kedatangan saya, selain bersilahturrahmi karena saya konjen yang baru, dan ini pertama kali saya datang ke Provinsi Jambi dan saya senang sekali memiliki kesempatan untuk mengeskplorasi apa saja bentuk kerjasama yang bisa dilakukan termasuk kekayaan sumber daya alam dan pariwisata yang ada di Jambi. Saat ini Singapura sedang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi di bidang IT dan Manajemen, dan kami akan sangat senang jika kami dapat bekerjasama dengan Gubernur Jambi,” ujar Richard ketika sesi wawancara bersama Gubernur Jambi.

Sementara itu, Kepala bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Katamso, SA,SE,ME menyatakan Singapura adalah negara terbesar ketiga yang melakukan investasi di Provinsi Jambi setelah Malaysia dan Tiongkok.

”Tadi disampaikan di hadapan gubernur dan juga Konsul Jenderal Singapura bahwa ada tujuh komoditi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Jambi mulai dari karet, sawit, kelapa dalam dan kita berharap bahwa investasi yang dilakukan bukan lagi di sektor hulu tetapi investasi di industri hilir, seperti di bidang perkebunan sawit banyak lagi yang dapat ditelurkan. Jika industri hilir berkembang, maka akan memberikan nilai tambah yang didapat oleh masyarakat Jambi, dan Konsul Jenderal ini juga akan memfasilitasi pertemuan dengan dunia usaha di Singapura, yang diharapkan dari pertemuan ini akan menabah investasi di Provinsi Jambi,” kata Katamso. 

Hadir mendampingi Gubernur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Drs. H.Apani Saharadin, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) , H. Sudirman,SH,MH, Kabid Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Katamso, SA,SE,ME. (red. JOS)

Miliaran Duit TKD PT. Jamika Raya ‘Mengendap’


Kadis PMD kabupaten Tebo, Jambi, Suyadi/ft.jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Memasuki empat tahun sudah, sumber pendapatan desa dari tanah kas desa (kebun sawit PT. Jamika Raya) untuk sejumlah desa dikabupaten Tebo sejak tahun 2015 lalu, belum ditransfer ke rekening TKD desa penerima. Diperkirakan hasil TKD dari PT. Jamika Raya ini sudah mencapai lebih dari 1,3 Milyar. 

” Masalahnya hasil produksi kebun TKD sudah jauh berkurang, lagi pula masa replanting tinggal tiga tahun lagi. Saya ingin duduk bersama, buat MoU sebagai tindaklanjut pertemuan dengan PT. Jamika Raya, minggu lalu. Jangan sampai pemda dianggap tidak punya inisiatif membantu persoalan TKD ini, ” kata kepala dinas PMD kabupaten Tebo,  Suyadi,  Selasa (2/4/2019)

Menurut Suyadi, menyangkut TKD ini, sekecil apapun pemasukan dari TKD dari PT. Jamika Raya ataupun kemitraan dari perusahaan lain harus masuk dalam APBDes. Rekening penerimaan juga harus terpisah dengan rekening kas desa,  harus ada rekening TKD desa.

” Penekanannya setiap penerimaan TKD masuk RAPBDes  untuk menghindari kegiatan menumpang dengan APBDes sehingga menjadi fiktif. Dengan begitu, kita dapat melakukan kontrol proses pencairan dana TKD yang dimaksud,” jelasnya. 

Dikatakannya,  bahwa dulu desa hanya mengajukan proposal kegiatannya. Tetapi ada kejadian ternyata kegiatan (fiktif) yang dilaksanakan ditumpangkan pada anggaran APBdesnya. Kejadiannya seperti desa Sungai Alai. Bahkan,  kata dia, masih ada tujuh desa yang sampai sekarang belum mencairkan dana TKD dari PT. Jamika Raya yang sudah ditransfer pada 2015 lalu. (red01. JOS) 


Pembekuan Koperasi Masih Proses Klarifikasi

Kantor dinas PMD, P2SP dan UKM Tebo/ft.Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Dikabupaten Tebo, berdasar data yang diterima dari Kementrian Koperasi dan UKM, ada 88 koperasi yang bakal dibekukan. Sementara ini dinas PMD Pelayanan perizinan satu pintu, koperasi dan UKM saat ini tengah melakukan klarifikasi.

Namun demikian,  untuk selanjutnya pemerintah masih memberikan ruang waktu hingga bulan Mei kedepan untuk pembenahan terhadap koperasi – koperasi yang Vakum atau non aktif. Tergantung keputusan rapat anggota yang mereka lakukan.

” Masih memberikan waktu hingga Mei 2019 kepada pengurus untuk rapat anggota. Setelah ada keputusan hasil rapat itulah yang akan dilaporkan ke kementrian koperasi dan UKM di Jakarta,” kata kepala bidang Koperasi dan UKM, dinas PMD,  P2SP, Koperasi dan UKM,  Iswandi,  Kamis (28/3/2019).

Pihak PMD, P2SP, koperasi dan UKM sedang turun kelapangan melakukan klarifikasi. Disamping itu, kata Iswandi,  kita minta pemerintah desa untuk membantu mendata juga.

Menurutnya sejauh ini baru ada satu koperasi yang sudah melakukan rapat anggota. Apakah nanti hasil yang disampaikn,  mereka bubar atau pembenahan. Hasil itu akan direkomendasikan kepada kementrian untuk ditindak lanjuti. 

” Jadi belum tentu semua koperasi itu dibekukan. Tergantung dari hasil rapat anggotanya, ” katanya. (red. JOS)

Sukandar : Jangan alih fungsi lahan sawah

Bupati Tebo, H. Sukandar di desa Kuamang kec. VII Koto / ft. jambi otoritas.

TEBO- Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar ikut melakukan panen raya padi sawah kelompok tani Payo Lebar,  di desa Kuamang kecamatan VII Koto kabupaten Tebo,  Jambi. Menurut Sukandar pemerintah sangat mengapresiasi kepada kelompok tani yang sudah berhasil panen raya saat ini. 

” Saya sangat bangga hari ini bisa hadir dalam acara panen raya padi sawah yang ditanam oleh kelompok tani payo lebar dan masyarakat desa kuamang,” kata Sukandar, Selasa (26/3/2019).

Sukandar juga menegaskan kepada masyarakat agar tetap menjaga lahan sawah yang sudah jadi ini. Dan jangan dialih fungsikan menjadi lahan karet atau kebun kelapa sawit.

Dalam acara ini dihadiri oleh Dandim 0416 bute, ketua tim penggerak PKK kab Tebo, kepala OPD, camat VII, dandramil,Kapolsek VII,kades desa kuamang tokoh masyarakat setempat. (red. JOS)

Pasar Keripik Tempe “Karunia” Rambah Luar Kabupaten Bungo

Sartiyem pelaku usaha kecil, keripik Tempe /ft. Jambi otoritas

BUNGO, jambiotoritas.com – Usaha rumah tangga keripik tempe yang dirintis Sartiyem, warga jalan Danau,  RT.  17, di dusun Kuning Gading kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo,  Jambi empat tahun lalu, terus berkembang. Menurut Sartiyem, keripik tempe yang dilabel ” Karunia” saat ini peminatnya sudah merambah luar daerah dalam propinsi Jambi. 

” Empat tahun lalu mulanya usaha ini, saya bermodalkan cuman 700 ribu. Alhamdulillah usaha saya juga dapat bantuan alat dan pembinaan dari pemerintah kabupaten Bungo. Dan sekarang sudah banyak pesanan,” kata Sartiyem, Jum’at (22/3/2019).

Dalam menjalankan usaha produksi keripik tempe ini sudah bisa mempekerjakan enam orang. Dalam seminggu bisa mencapai 80 kg kerepek tempe. Kalau bahan baku tempenya, harus bikin sendiri. Karena tempe yang dijual pasar tidak bisa dijadikan bahan. 

” Pesanan dari kota Jambi cukup banyak. Penjualannya merambah kabupaten Merangin (Bangko),  kerinci, Tebo juga ada. Makanya,  kalau beli dalam jumlah banyak, tidak bisa langsung dapat. Harus pesan dahulu sebelumnya, ” katanya. (JOS)

Fachrori himbau masyarakat Jambi segera laporkan SPT pajak tahunan


Gubernur Jambi sampaikan SPT Pajak pribadi bersama forkompinda dirumah dinas gubernur/ft. Humas Jambi

JAMBI, jambiotoritas. com – Gubernur Jambi Fachrori Umar mengimbau seluruh masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2019. Himbauan Itu disampaikannya, saat menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (19/3/2019) di Kota Jambi.

SPT pajak tahunan sendiri merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan/atau bukan objek pajak penghasilan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Dalam upaya mengingatkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, hari ini saya menyampaikan SPT tahunan pribadi untuk tahun pajak 2018. Melalui momen ini saya mengimbau masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan SPT tahunannya,” kata Fachrori.

Menurutnya,  wajib pajak di Provinsi Jambi yang menyampaikan SPT tahunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena dengan meningkatnya kesadaran masayarakat terhadap pajak akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran terhadap pajak ini, agar roda pembangunan di negeri ini khususnya Provinsi Jambi berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan menjadi lebih baik lagi, sehingga berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Aim Nursalim Saleh mengatakan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban setiap Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan penyampaian SPT tahunan merupakan bagian kewajiban dari seorang wajib pajak yang harus dilakukan setiap tahunnya.

“Alhamdulillah bapak Gubernur Jambi beserta jajaran Forkompimda Provinsi Jambi hari ini melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai WNI yang baik dan patuh, yaitu menyampaikan SPT tahunannya. Kita semua juga menyadari bahwa pajak merupakan penopang penerimaan negara yang semakin penting dan menjadi sumber penghasilan paling utama di negeri ini,” kata Aim Nursalim.

Dia mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk Provinsi Jambi tergolong baik berada dikisaran angka 74 persen pada tahun 2018 dan pada tahun ini diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi dengan target mencapai 85 persen.

“Dalam usaha meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak ini, kita semakin mempermudah dalam melakukan penyampaian SPT tahunan ini dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui e-filing, dimana kita bisa menyampaikan SPT tahunan melalui smartphone atau secara online tanpa harus datang ke kantor pajak,” katanya. (red. JOS)

Pengurus Baru KUD OGMI Minta Pengesahan

Lambang koperasi Indonesia /ft. Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Pengurus koperasi unit desa (KUD) Olak Gedong Melako Intan kelurahan sungai bengkal kecamatan Tebo ilir, mendatangi dinas PMD, pelayanan perizinan, Koperasi dan UKM kabupaten Tebo, Jambi, Senin (18/3/2019). Kedatangan pengurus terpilih hasil rapat khusus anggota pada 8 Agustus 2018 lalu, diketuai Nasrun dan pengurus lainnya, meminta pihak pemerintah kabupaten Tebo mengesahkan struktur kepengurusan hasil rapat khusus itu.

” KUD OGMI sudah terbentuk kepengurusan baru, berdasar rapat khusus KUD OGMI, pada 8 Agustus 2018. Tadi sudah koordinasi dengan  kepala dinas PMD, PTSP Koperasi dan UKM, ” kata Ketua KUD OGMI, Nasrun, di Muara Tebo, Senin Siang.

Nasrun mengatakan hanya meminta agar kepengurusan yang baru terbentuk ini segera di sahkan pemerintah kabupaten Tebo. Semua dokumen sudah dilengkapi, termasuk berita acara rapat yang sudah diketahui oleh lurah sungai bengkal.

” Sebelum ini juga, sudah pernah diajukan tetapi dari pihak pemerintah belum ada realisasi hingga sekarang. Tetapi hasil koordinasi dengan kepala dinas tadi, dia minta waktu dua minggu untuk mempelajarinya,” kata Nasrun. (red. 01 JOS).

Usaha Loading Harusnya di Kenakan Kewajiban Seperti KUD

Jangan pemerintah terkesan bela pelaku usaha loading sawit

Kantor KUD Induk Karya Mukti/ft.Jambi Otoritas


BUNGO, jambiotoritas.com – Persoalan bisnis Loading sawit yang menjamur tidak berizin disorot banyak pihak. Tak hanya pemerintahan dusun, anggota DPRD, masyarakat bahkan pihak koperasi unit desa yang ada. Pemerintah daerah harus meningkatkan peran pengawasannya terhadap pelaku usaha ini. Jangan sampai pemilik modal mengakibatkan KUD perlahan mati.

Ketua koperasi unit desa (koperasi Induk) Karya Mukti memberikan tanggapan tentang polemik usaha loading yang tengah menjamur di Pelepat ilir ini. Pemerintah kabupaten Bungo diharapkan dapat berlaku adil terhadap semua pelaku usaha. 

Baca berita terkait : Toto Tohirudin : Kewenangan Penindakan Ada Pada Satpol PP

Ketua koperasi Karya Mukti, Riswanto mengatakan bahwa usaha loading merupakan kompetitor bagi koperasi saat ini. Akan tetapi dari sisi perijinan dan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. Semestinya semua pelaku usaha juga harus diperlakukan sama. Pertanyaannya, kenapa belum ada izin bisa operasi. Seharusnya pelaku usaha loading-loading ini diperlakukan adil, seperti yang diwajibkan pada koperasi.

” Koperasi ini selalu ‘ditekan’ peraturan – peraturan. Koperasi yang baru mau berkembang menjadi kesulitan. Tetapi pelaku usaha lainnya (pemilik modal) sepertinya aman -aman saja, ini jadi simalakama bagi koperasi. Tapi usaha yang tak berizin bebas beroperasi,” kata Riswanto, Sabtu (23/2/2019) di kantornya di dusun Karya Harapan Mukti, kecamatan Pelepat ilir.

Riswanto menilai persaingan harga merupakan faktor menjamurnya loading ini. Karena setiap perusahaan menetapkan harga yang berbeda – beda. Perusahaan yang tidak memiliki lahan memang menetapkan harga yang lebih tinggi.

” Semua perusahaan harusnya mengikuti semua keputusan pemerintah tanpa pengecualian. Pengendalian harga dari ketetapan Disbun harus dibarengi pengawasan yang ketat dan harus ada sanksinya,” tegasnya.(David Asmara)

Disbun Cadangkan 2300 Ha Lahan Untuk Program Replanting Kelapa Sawit

Kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan Tebo, H. Casdari/ ft. Dokumen


TEBO,jambiotoritas.com – Pemerintah memberikan bantuan dana hibah bagi petani kelapa sawit hingga 25 juta rupiah. Dana itu digulirkan untuk program replanting tanaman perkebunan kelapa sawit. Dikabupaten Tebo tahun anggaran 2019 ini mendapatkan quota lahan seluas lebih dari 2300 hektar.

” Kita mendapatkan alokasi lahan lebih dari 2300 hektar. Masing – maaing petani akan mendapatkan dana hingga 25 juta/ha. Dana replanting sawit ini merupakan dana hibah, tidak ada pengembaliannya,” jelas kepala dinas Perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, H. Casdari, Senin (18/2/2019) di Muara Tebo, Jambi.

Menurut dia pemerintaj kabupaten Tebo berusaha agar program replanting ini bisa berjalan dan mencapai target. Melalui dinas perkebunan, pwrikanan dan peternakan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam waktu dekat.

” Syarat formal formal untuk sasaran petani sasaran harus dalam bentuk kelompok tani yang punya legaliats (berbadan hukum). Sasarannya utamanya kelompok tani, atau gabungan kelimpok tani (Gapoktan) serta KUD,” ungkap Casdari.

Persyaratannya lahan terpenting tidak bermasalah dan yang penting lahannya berada diluar kawasan hutan. Produktivitas produksi dibawah 10 ton pertahun atau umur tanamnya sudah mencapai 25 tahun. Program ini merupakan peluang yang baik bagi petani. Dalam waktu dekat ini kelompok tani di Bangun Sranten kecamatan Muara Tabir sudah siap dicairkan dananya untuk luas lahan 265 hektar.

” Kalau dana itu kurang ada pendamping yang bisa menjaminan dari pihak perbankan yang siap untuk menyalurkan pinjaman kredit.  Kita juga tengah melakulan penjajakan dengan perusahaan PT. Jamu Sido Muncul. Petani kita ini juga akan dimitrakan  untuk produksi jenis tanaman sela dilahan petani itu nantinya,” paparnya.(red/ David Asmara)

Bisnis Travel Haji Bergeliat

TEBO,jambiotoritas.com – Biro perjalanan dan penyelenggara umrah dan haji, PT. Penjuru Wisata Negeri (PT.PWN) yang baru saja di terbitkan dokumen perizinan oleh kantor kementerian agama (Kemenag) propinsi Jambi dan kabupaten Tebo sejak tahun 2018, telah resmi membuka kantor cabang di jalan Pahlawan Poros unit 2 kecamatan Rimbo Bujang untuk memberangkatkan Calon Jemaah Umrah (CJU) dan Haji khusus.


Direktur PT.PWN, Novia Ramlan atau biasa disapa Aang, mengatakan bahwa sejak kantor cabang mendapat izin pada tahun 2018 lalu dari Kanwil Kemenag Jambi dan Tebo.  Telah memberangkatkan 40 orang rombongan CJU, dari kabupaten Tebo dan sebagian lagi ada juga yang dari kabupaten Bungo.


“Pertama kali di buka tahun 2018, kantor cabang kita sudah memberangkatkan 40 orang CJU dari Tebo dan Bungo. Jamaahnya juga ada yang berasal dari kabupaten tetangga (Bungo) “katanya.
Sementara ini, CJU yang mendaftar di tahun ini. PT.PWN akan memberangkatkan  6 orang. Travel umrah PT.PWN juga bisa memberangkatkan CJU secara perorangan.

” Kalau Haji khusus, Travel kita memang belum ada yang kami berangkatkan, karena kebanyakan yang daftar adalah CJU,” ungkapnya.


Menurut dia, jadwal pemberangkatkan rombongan CJU tahun 2019. Inshaa Allah di bulan Oktober atau November mendatang.


Terpisah Travel umrah PT.Albayt Tours wisata universal beralamat di Km.01 jalan lintas Tebo-Bungo kelurahan Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah. Melalui kantor cabang, Bambang Wijokongko mengatakan bahwa CJU yang telah mendaftarkan diri untuk keberangkatan tahun 2019 ini sebanyak 20 orang.


Namun demikian, kata Bambang, travel PT.Albayt Tours wisata universal saat ini sedang menentukan jadwal untuk keberangkatan rombongan CJU. Biasanya keberangkatannya di bulan Maret atau April. (red)

Kemenag Kabupaten Tebo pastikan Dua Travel Resmi

kantor kemenag Kabupaten Tebo

TEBO, Jambi otoriras.com – Biro perjalanan haji dan umrah yang telah mendapat izin resmi dari kantor wilayah (Kanwil) kementerian agama (Kemenag) propinsi Jambi yang beroperasi di kabupaten Tebo untuk saat dipastikan hanya ada dua agen perusahaan tours and travel, diantaranya PT.Penjuru wisata negeri dan PT.Albayt Tours universal.


Kepala kantor Kemenag kabupaten Tebo A.Sulaiman melalui Kepala seksi (Kasi) penyelenggara Haji dan umrah H. Lukman, menegaskan bahwa perusahaan tour and travel atau biro perjalanan haji umrah yang resmi dan beroperasi di kabupaten Tebo hanya ada dua biro. Travel haji dan umroh yang dimaksud adalah PT. Penjuru wisata Rimbo Bujang dan  PT. Albayt Tour wisara universal.


” PT.Penjuru wisata negeri, pimpinan Novia Ramlan yang beralamat di pasar Sarinah kecamatan Rimbo Bujang unit 2. Kemenag Tebo memastukan telah mendapat izin dari Kanwil Kemenag propinsi Jambi. Izinnya untuk memberangkatkan jemaah haji umrah diterbitkan sejak 27 November 2018,” kata Lukman, Senin (11/2/2019).


Kemudian agen biro perjalanan umrah PT.Albayt Tours wisata universal selaku direktur yakni Nining Kartiningsih dengan alamat kantor pusat Ruko Victorian blok BB-10 Bintaro Sektor 3 Pondok Aren, kota Tangerang Selatan propinsi Banten. Sedangkan alamat kantor cabang di KM 01 jalan lintas Tebo Bungo kelurahan Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah, atau di kantor BUMD PD.THC.


Namun agen atau biro perjalanan umrah PT. Albayt Tours wisata universal untuk perizinannya saat ini masih dalam proses pengurusan berkas guna mendapatkan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kanwil Kemenag propinsi Jambi untuk membuka kantor cabang di Tebo “jelas Lukman.


” Untuk saat ini ,perusahaan biro perjalanan umrah dan haji yang resmi di kabupaten Tebo hanya ada dua, inilah,” katanya (red/Nurul.S)