Kontrak Tol Trans Sumatera Di Amandemen, Pakai Dana Talangan

Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Bakauheni – Tol Terbanggi Besar (Dok. Hutama Karya) / Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) meneken Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Amandemen PPJT dilakukan sebagai tindaklanjut atas surat dari :
1. Menteri PUPR Nomor KU.02.07-Mn/794 Tanggal 25 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol dengan memanfaatkan sisa Alokasi TA 2016 – TA 2020;
2. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui surat Nomor IPW.5/D.M.EKON.KPPIP.04/2020 Tanggal 24 April 2020 telah menyampaikan Usulan Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2020 Terhadap Revisi Sisa Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2016 – 2019 Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol yang ditujukan kepada Direktur Utama LMAN; dan
3. Atas surat permohonan Menteri PUPR sebagaimana angka 1, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan persetujuan kepada Menteri PUPR melalui Nomor S450/MK.06/2020 Tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun Anggaran 2020.

Amandemen PPJT meliputi 7 (tujuh) ruas tol yakni ruas Medan Binjai (17 KM), ruas Bakauheni – Terbanggi (140 KM), ruas Pekanbaru – Dumai (131 KM), ruas Kisaran – Tebing Tinggi (Indrapura – Kisaran) (47 KM), ruas Sigli – Banda Aceh (73 KM), ruas Pekanbaru – Padang (254 KM), dan ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (96 KM).

Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan bahwa penandatanganan amandemen PPJT ini dilakukan agar dapat memperlancar penyelesaian pembangunan proyek JTTS.

“Terima kasih atas kerja sama yang baik antara Hutama Karya dan BPJT. Harapan kami, Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 dapat memperlancar tugas para BUJT sekalian sehingga proyek bisa berjalan sesuai rencana,” tutur Danang dalam pernyataan resminya, Jumat (24/7/2020) seperti dilansir CNBC.

Alokasi Dana Talangan Tahun 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani ini akan digunakan untuk ke-7 ruas tol dimana hingga saat ini progres pengadaan tanah masing-masing ruas yakni Medan – Binjai mencapai 99%, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar mencapai 100%, ruas Pekanbaru – Dumai mencapai 94%, dan ruas Sigli – Banda Aceh mencapai 71%. Adapun ke-3 ruas lainnya ruas Pekanbaru – Padang meliputi ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang, ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, ruas Kisaran – Tebing Tinggi (Indrapura – Kisaran) keseluruhannya masih dalam tahap pengadaan tanah.

“Untuk seluruh tim Hutama Karya dan juga segenap kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini, tentunya ini menjadi semangat kita bersama dalam mempercepat dan menyesuaikan progres pengadaan tanah untuk realisasi proses konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera,” kata Danang.

Dengan telah dilaksanakannya Amandemen PPJT dalam rangka percepatan progres pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional khususnya Jalan Tol Trans Sumatera, Hutama Karya berharap ini mampu memperlancar progres pengadaan tanah di lapangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
Executive Vice President Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan turut menyampaikan ungkapan terima kasih atas terealisasinya agenda penandatanganan ini.

“Saya atas nama Hutama Karya mengucapkan terima kasih, semoga akan membuat proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera lebih lancar sesuai rencana.” ujar Fauzan.

Hutama Karya terus melakukan upaya terbaiknya dalam membangun ke-tujuh ruas yang saat ini telah mendapatkan penambahan Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 tersebut. Adapun hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang ±588 kilometer dan 5 (lima) ruas telah beroperasi.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Tol Trans Sumatera nantinya akan membentang sepanjang 2.800 kilometer, dari ujung Lampung hingga Aceh, masih ada sekitar 1.291 km ruas jalan tol yang tengah dipersiapkan.

“Yang sudah operasi 390 km, yang under construction 1.194 km, dan sedang persiapan 1.291 km. Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024,” kata Basuki.

Basuki tak memungkiri bahwa proyek tersebut masih terkendala dari sisi pendanaan. Pemerintah mencatat, diperlukan dana sekitar Rp 500 triliun lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Termasuk yang sudah operasi tadi. Perbankan komitmen Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, PMN ke Hutama Karya ditugaskan Rp 19,6 triliun. Jadi ada Rp 113 triliun yang sudah komitmen,” katanya.

“Termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 Km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” tegas Basuki. (red JOS)

Sumber : CNBC

Sukandar : Tidak ada alasan untuk menghabiskan anggaran Refocussing

Bupati Tebo, Sukandar, sekaligus ketua TGT penanganan COVID-19 kabupaten Tebo yang menyatakan pemikiran kontradiktif dengan wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal, soal menghabiskan anggaran COVID Tebo, usai pelepasan pulangnya pasien positif covid klaster Gowa, Rabu (17/6/2020) di RSUD STS Muara Tebo/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Menyoal pernyataan wakil ketua II DPRD kabupaten Tebo, Syamsurizal pada RDP dengan TGT COVID-19 beberapa waktu lalu, yang sempat melontarkan pernytataannya, agar dana refocussing bisa dihabiskan untuk penanganan dampak pandemic COVID-19 yang dirasakan masyarakat di kabupaten Tebo. Pemerintah jelas kontradiktif  dengan pemikiran tersebut. Bupati Tebo, Sukandar lebih berfikir rasional dengan alasan melihat potensi penerimaan daerah ditahun yang akan datang.

Dimintai tanggapannya soal itu, Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar menyatakan pemerintah kabupaten Tebo dalam penggunaan anggaran refocussing berfikir rasional kalau harus menghabiskan anggaran refocussing 116 milyar yang telah disiapkan. Dia justru menampik dengan mengatakan tidak ingin pemerintah disalahkan dikemudian hari.

Baca berita terkaitnya : Dewan Tebo Minta Aggaran Covid Tepat Sasaran

“ Kita harus berfikir rasional, artinya tidak gampang. Kita juga berfikir tentang PAD tahun depan, kira-kira sama tidak dengan apa yang kita terima nanti tahun depan. Kalau ini kita habiskan sementara pasien COVID tidak ada, nanti kami juga yang disalahkan,”kata Sukandar, Rabu (17/6/2020) usai melepas kepulangan pasien COVID1-19 di RSUD STS Tebo.

Sukandar mengatakan penggunaan anggaran refocussing ada di empat OPD, pertama rumah sakit, Dinkes, BPBD dan kemudian Dinas Sosial. Pada RSUD digunakan untuk  persiapan isolasi dan persiapan perawatan pasien sendiri, dinas kesehatan untuk antisipasi dan pengadaan alat di Puskesmas, BPBD digunakan unutk mengkoordinir turun kelapangan, penyemprotan disinfektan termasuk antar jemput pasien dan di dinas Sosial digunakan untuk program jaring pengaman social (JPS) untuk membantu dampak COVID di masyarakat.

“ Saya sudah dapat sindiranlah, tiga pasien COVID di kabupaten sudah menghabiskan anggaran 8 milyar. Untuk apa silahkan cek di OPD masing-masing. Kalau 28 milyar itu kita mau habiskan untuk apa, yang mau kita kerjakan apa. Kami berfikir berdasarkan data, fakta kemudian fenomena yang terjadi dikabupaten Tebo. Baru dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada dasar untuk menghabiskan dana recofussing itu,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tebo Finalisasi Refocussing APBD 116 M, Hari Ini Tranfer DAU 35 Persen

Gambar ilustrasi (Ist)

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo telah memfinalisasi refocussing anggaran APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 116 milyar. Angka sebesar itu diperoleh dari pengurangan dan penundaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta modal daerah. Demikian dikatakan kepala badan keuangan daerah kabupaten Tebo, Nazar Efendi, Rabu (13/5/2020).

Menurut Nazar, refocussing anggaran ini tidak menyentuh anggaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara lingkup pemerintah kabupaten Tebo.

” Adanya informasi pemotongan TPP sampe 50 persen, tidak betul. Menyangkut tidak diberlakukannya absensi sistem sidik jari selama Work From Home (WFH). Memang itu berpengaruh ke besaran TPP yang di terima individu pegawai,” katanya.

Menyangkut absensi tersebut yang terpengaruh ke TPP itu. Dengan adanya surat edaran (SE) bupati Tebo yang dikeluarkan BKPSDM yang intinya bahwa selama penerapan WFH, maka pemotongan TPP tidak berlaku.

” Karena yang fokus refocussing dilakukan ke barang dan jasa serta modal. Utk refocusing sebesar 116 M dan pemotongan berdasarkan PMK 124 M,” ucapnya.

Nazar mengakui bahwa sebelumnya ada sanksi penundaan transfer DAU ke daerah sebesar 35 persen. Tetapi bukan karena pemerintah kabupaten Tebo terlambat melaporkan hasil akhir refocussing kepada Kemendagri.

” Penundaan transfer iya, masalahnya bukan terlambat melaporkan. Tetapi memang, pemotongan anggaran kita kemarin masih kurang, belum mencapai 50 persen. Sekarang sudah terpenuhi, insya Allah hari ini disalurkan yang 35 persennya,” kata Nazar.

Dengan telah dibukanya kran penyaluran DAU dari pusat ke daerah hari ini. Terkait THR setelah PPnya turun, sekarang tengah dipersiapkan peraturan bupati Tebo tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN golongan III dan kebawah.

” Sebetulnya anggaran THR ini include dari transfer DAU dibulan ini. Dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi ini, pejabat eselon II tidak mendapatkan THR tahun ini,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pejabat Eselon II dan III Tidak Dapat THR

Menteri keuangan Sri Mulyani / foto Ist

Siapkan Rp29,38 Triliun untuk THR PNS

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur negara sipil (ASN) dan pensiunan akan cair pekan ini. Mengingat, Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencairkan THR ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,382 triliun. Adapun rinciannya adalah Rp6,77 triliun untuk ASN pusat, Polri dan TNI lalu Rp13,98 triliun untuk ASN di daerah dan terakhir Rp8,707 triliun untuk pensiunan.

“Jadi total THR yang dicairkan Rp29,382 triliun,” ujarnya dalam telekonferensi, seperti dikutip dari Okezone.com, Senin (11/5/2020).

Dia menekankan, bahwa adapun yang menerima THR adalah untuk ASN yang berada di golongan III ke bawah. Sementara untuk ASN dengan golongan Eselon II ke atas dan pejabat pemerintahan tidak akan mendapatkan THR.

“THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksana dan seluruh TNI Polri, hakim dan hakim Agung yang setara jabatan eselon 2. Lalu pejabat eselon satu dan dua, eselon satu dan dua pejabat daerah enggak mendapatkan THR,” jelasnya.(red JOS).***

Sri Mulyani Nyatakan 476 Daerah Sesuaikan Belanja APBD Untuk COVID-19

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan 476 daerah sudah menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani COVID-19 berdasarkan laporan yang diterima pemerintah pusat per 7 Mei 2020.

“Semenjak kami sampaikan itu (surat keputusan bersama) dengan Mendagri, kemudian terjadi perubahan yang cukup cepat dari APBD,” katanya ketika rapat kerja secara virtual dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Jumat (8/5/2020) seperti dikutip dari laman situs berita nasional Antara.

Sri Mulyani merincikan dari 476 daerah terdiri dari 32 pemerintah provinsi, 357 pemerintah kabupaten dan 87 pemerintah kota yang sudah melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada Pusat. Dari laporan penyesuaian APBD itu, terjadi penurunan 15,1persen untuk total pendapatan daerah dari Rp1.133,6 triliun menjadi Rp962,1 triliun.

Sedangkan, untuk belanja daerah juga turun 14,6 persen dari total Rp1.164,8 triliun menjadi Rp994,4 triliun. Pemanfaatan hasil penyesuaian APBD itu mencapai Rp50,59 triliun yang digunakan untuk tiga bidang dalam mengatasi COVID-19 yakni kesehatan sebesar Rp22,1 triliun, jaringan pengaman sosial Rp19 triliun dan penanganan dampak ekonomi Rp9,32 triliun.

Sedangkan 63 kabupaten dan kota serta dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua belum menyampaikan laporan penyesuaian. “Kalau belum kami akan melakukan semacam sanksi yaitu penundaan DAU (dana alokasi umum),” katanya.

Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri sebelumnya mengeluarkan surat keputusan bersama untuk percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Adapun pokok pengaturan dalam keputusan bersama itu yakni penyesuaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan selisih hasil penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi. (red JOS)***

Skema Alokasi BPJS Jamkesda Dari APBD Tidak Efektif


Gambar Ilustrasi Jamkesda/ fot Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Menyimak penggunaan anggaran APBD dengan kerjasana yang dilakukan bersama pihak BPJS ‘menguras’ keuangan daerah. Setoran APBD ke BPJS setiap tahun terindikasi tidak diklaim habis. Pihak Bakeuda kabupaten Tebo menyatakan dengan perhitungan penggunaan dana yang disetor ke BPJS hanya diklaim untuk pelayanan berkisar 10 persen.

” Paling dana APBD yang disetor ke BPJS cuman diklaim 10 persen,” kata kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Nazar Efendi, Selasa (11/2/2020) di kantor Setda Pemerintah kabupaten Tebo.

Sementara sesuai MoU Pemkab dan BPJS Tebo, pembayaran akan dilakukan pada bulan Februari 2020. Dengan kenaikan iuran peserta kelas III yang di bebankan ke APBD dengan 9743 peserta. Maka Pemda hanya mampu membayar selama enam bulan.

” Kita bayar sampai bulan Juni, sekitar 2,4 milyar. Anggaran APBD tidak mencukupi untuk pembayaran hingga periode Desember. Surat tagihannya dari BPJS baru masuk ke Bakeuda,” kata Nazar.

Sementara itu, pusat pelayanan yang bekerjasama dengan BPJS, RSUD STS Sultah Thaha Saifudin Kabupaten Tebo menyatakan tidak memiliki data klaim pelayanan peserta Jamkesda yang dibiayai APBD kabupaten Tebo. Pihak RSUD hanya mengklaim tagihan ke BPJS tanpa memilah peserta, PNS, TNI/Polri, Mandiri atau Jamkesda.

” Kita tidak membedakan pelayanan peserta BPJS, PNS, TNI/Polri, Mandiri, atau plat merah (Jamkesda). Sama sekali tidak dibedakan. Setelah kita layanai kemudian kita klaim di BPJS, kita tidak bisa memilah seperti itu,” kata kepala bagian umum, dr. Pinasa Haloho, Rabu (12/2/2020) di Muara Tebo.

Menurut dia, sistem yang dijalankan BPJS layaknya asuransi. Jika pada asuransi, kalau semakin banyak berobat, asuransi rugi. Semakin kecil pasien berobat asuransi untung.

” Bedanya rumah sakit melakukan klaim pelayanan sistem gelondongan. Dalam prakteknya dirumah sakit berlaku sistem paket inasibizis, sesuai penggunaan atau diagnosa penyakitnya mau berapa haripun biaya sudah ditetapkan,” ucap Haloho.

BPJS dengan program JKN itu, sumbernya dana yang dihimpun cukup banyak, seperti dari TNI/Polri, Mandiri, Jamkesda. Mungkin BPJS sedang ‘memecut’ sumber – sumber dana tersebut.

Dikatakan Holoho, bahwa skema pengelolaan APBD bisa dilakukan efektif dengan koordinasi lintas sektoral. Sebagai penyedia layanan rumah sakit tidak ada masalah.

” untuk efektifnya penggunaan anggaran bisa saja dilakukan. Kalau bisa jujur pengelolaannya di dinas sosial, jadi klaim bisa melalui dinas sosial. Tetapi ada koordinasi lintas sektoral, seperti dinas Kesehatan, dinas sosial, bakeuda dan dinas Capil. Sehingga dengan begitu tidak perlu masuk sebagai peserta BPJS, seperti di Bungo, yang tidak tercover BPJS, diklaim oleh Jamkesda ada dana tersendiri yang dikelola oleh Pemda,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kerjasamanya Disorot, Dewan Agendakan Pemanggilan TMA dan THC

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan. S.Kom/foto dok JOS


Jambiotoritas.com,TEBO – Polemik kepemilikan saham badan usaha milik daerah (BUMD) Tebo Holding Company (THC) pada PT. Tebo Multi Agro (Sinar Mas Grup) mendapat perhatian DPRD Tebo. Diketahui sejak terbentuk kerjasama perusahaan itu dengan THC, tidak ada deviden (keuntungan) yang diterima atas saham tersebut hingga minimnya kontribusi THC untuk PAD pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut ketua DPRD kabupaten Tebo, Mazlan,S.Kom mengatakan DPRD berencana akan mempertanyakan masalah itu langsung dengan pihak BUMD THC dan PT. TMA. Melalui komisi II segera dijadwalkan pemanggilan perusahaan itu.

“ Pada dasarnya BUMD THC itu merupakan perusahaan daerah, jadi daerah berharap adanya penambahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya kerjasamanya dengan PT. TMA itu, sampai hari ini kita belum tahu pendapatan apa yang diberikan ke daerah. Mungkin dalam waktu dekat melalui komisi II, nanti akan memanggil pihak THC dengan TMA untuk berkoordinasi, seperti apa dan langkah-langkah apa yang diambil. Supaya kedepannya ini ada keuntungan yang diberikan kepada daerah,” kata Mazlan, Selasa (4/2/2020) usai rapat paripurna DPRD penyampaian nota pengantar tujuhh Ranperda kabupaten Tebo.

Pernyataan pihak THC dengan mengatakan belum adanya profit yang dihasilkan sebagai alasan PT. TMA sehingga terkesan THC menerima konsidi tersebut. Bahkan tidak ada langkah untuk berusaha memperoleh penerimaan dengan dari perusahaan itu. Banyak pertanyaan yang muncul menyikapi kondisi kerjasama mereka. Bahkan dikatakan oleh ketua DPRD Tebo, Justru itu, kalau kita mau mengetahu apakah perusahaan TMA dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Kitakan harus tahu, dia bergerak dibidang apa, penghasilannya seperti apa, kemudian pengelolaan kebunnya seperti apa.

“ Setelah kita tahu baru kita bisa mengakumulasikan, apakah usaha ini profit atau tidak. Bisa saja dikatakan usahanya profit, tapi dibilangnya tidak profit. Rugi, rugi rugi atau ada hal-hal lain. Tapi harus kita kaji dari hal yang mereka punya dilapangan, bentuk usaha apa yang mereka bangun selama ini. Asumsinya nanti jelas, misalkan dibangun kebun karet, dalam sekian tahun dia sudah punya asusmsi balik modal atau sekian tahun lagi dia punya keuntungan. Kita belum tahu berapa tahun mereka sudah dirikan untuk hubungan kerjasama dengan THC ini,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

BPJS Kesehatan Tebo Berharap Ada Penambahan Jumlah Peserta JAMKESDA Tahun ini

Kepala kantor BPJS cabang kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kabupaten Tebo berharap ke pemerintah kabupaten Tebo untuk menambah jumlah peserta Jamkesda untuk Tahun 2020 ini. Saat ini sampai dengan Juni 2020 jumlah peserta integrasi Jamkesda Kabupaten sebanyak 9.743 jiwa dengan jumlah iuran Rp. 2.455.236.000 sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani Bupati Tebo.
“ Info yang kami dapatkan dari koordinasi dengan dinas sosial, saat ini sedang dilakukan verivali data Jamkesda tersebut sebagai data untuk berikutnya, BPJS Kesehatan menyambut baik hal tersebut, posis kami hanya menerima data peserta saja, kalau sudah kami terima kita akan proses,” kata kepala kantor BPJS kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis, Senin (3/2/2020) dikantornya.
Erinaldi mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak mempersoalkan pembaharuan data kepesertaan JAMKESDA yang tengah berjalan saat ini. Sebenarnya 9743 data peserta yang ada sekarang merupakan data lama, sumbernya dari data dinas kesehatan yang dikelola sejak tahun 2015 dan memang belum pernah di update sebelumnya. Bila mengacu dengan data tersebut, dengan kenaikan iuran kelas III yang tadinya Rp.25 000/bulan menjadi Rp. 42.000/bulan/peserta, maka akumulasi kenaikan iuran per 1 Januari 2020. Pemerintah kabupaten Tebo harus mengalokasikan kurang lebih 5 milyar dari APBD TA 2020 ini. Sementara penetapan anggaran TA 2020 sudah dilakukan sebelum kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran kepesertaan BPJS yang berlaku sejak awal tahun ini.
“ Verifikasi validasi datanya baru dilakukan pemerintah kabupaten Tebo tahun ini. Sesuai MoU sebelum itu, data yang kita tagih sama dengan tahun lalu. BPJS masih mengacu pada angka 9743, dan sudah terintegrasikan dengan anggaran yang hanya cukup dibayarkan enam bulan. Untuk tahun 2020 anggaran yang disiapkan sekitar 5 milyar untuk satu tahun. Kita masih menunggu hasil verifikasi dari Pemda, berapa jumlah peserta yang layak dimasukkan yang dibebankan dari APBD tahun ini,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini belum ada rapat – rapat pembahasan yang dilakukan BPJS dengan Pemerintah kabupaten untuk membahas setelah MoU sampai dengan Juni 2020. Harapannya untuk Juli sampai dengan Desember 2020 nanti hal itu tergantung ketersedian anggaran yang disahkan melalui mekanisme di DPRD dan data yang bakal diterima BPJS.
“ BPJS menerima saja sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kita tidak mau juga, bila data yang diintegrasikan dengan APBD banyak tetapi anggaran belum tersedia. Kita hasrus pastikan dahulu anggaran yang tersedia, baru kita pastikan orangnya,” jelasnya.
Menurutnya, tidak juga bisa dipaksakan dengan banyak data tetapi anggaran belum tersedia . Bagaimana nanti pelayanannya di rumah sakit. Mau ditambah kita (BPJS) dengan anggaran pemkab Tebo yang ada BPJS setuju saja, intinya yang terbaiklah. (red JOS)
Penulis : David Asmara

Pendapatan PBB dan BPHTB Lampau Target Penerimaan

Ilustrasi PAD/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepada badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Teb, Nazar Efendi, SE. M.Si menyampaikan penerimaan PAD dari sektor penerimaan PBB P2 dan BPHTB tahun 2019 melampaui target realisasi penerimaan daerah. Dikonfirmasi, pada 31 Desember 2019 petang, terinput total penerimaan PAD dari sektor PBB P2 mencapai Rp. 2.171.358.038 dan penerimaan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sudah mencapai Rp. 7.727.915 880 sudah over target (153 persen) dikarenakan ada perusahaan perkebunan yang mengurus perpanjangan ijin perkebunannya tahun (2019) ini.

Dikatakan Nazar bahwa angka – angka penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga malam (31/12/2019) menjelang tutup tahun buku realisasi belanja dan penerimaan APBD 2019. Secara keseluruhan kata dia, penerimaan PAD melebih target hingga mencapai 106,65 persen dan ini lebih tinggi dari tahun lalu (2018).

“ PAD secara keseluruhan sudah melibihi target (over target) sampai hari kemarin sudah mencapai diangka Rp. 82,2 milyar. Untuk PBB P2 sebenarnya masyarakat sudah membayar semua, cuma ada perbedaaan data yang tidak terulas. Pencapaiannya sudah 80 persen per 31 Desember 2019. Angka penerimaan ini sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masih ada input data –data selanjutnya hingga malam sebelum kita tutup buku diakhir tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dari sisi belanja pengeluaran terinput sudah pada kisaran 93 persen. Kita prediksi angka belanja pemerintah kabupaten Tebo dikisaran 97 persen. “ Pasti APBD tahun ini tidak terserap 100 persen, anggran belanja kita pasti terjadi adanya sisa kontrak. Tapi belanja daeah (APBD) lebih tinggi ditahun ini jika dibandungkan tahun sebelumnya juga,” kata Nazar.

Belanja ini termasuk pembayaran hutang – hutang terhadap rekanan. Sementara penerimaan lain dari kewajiban pengembalian rekanan berdasarkan LHP temuan BPK sudah 1,7 milyar yang sudah diterima Kas daerah pemerintah kabupaten Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Desember, Tarif Bus Koja Trans Jambi Berlaku Normal

Capsule bus Koja Trans. tarif mode transportasi berbasis digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai desember 2019 berlaku normal. Untuk setiap rute dikenakan tarif sebesar Rp5 ribu. (ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tarif bus kapsul Koja Trans, mode transportasi digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai Desember 2019 ini berlaku secara normal besarnya tarif Rp5.000 untuk jarak jauh dekat.

“Masa uji coba sudah lewat, sejak 2 Desember lalu sudah mulai diberlakukan tarif normal, yakni Rp5 ribu untuk jarak jauh maupun dekat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho di Jambi, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari laman Antara Jambi.

Genap satu bulan Bus kapsul Trans beroperasi di Kota Jambi. Sejak masa uji coba dari 28 Oktober lalu antusias masyarakat terhadap angkutan umum digital itu cukup tinggi. Sebulan pertama masa uji coba, tarif Capsule Bus Koja Trans hanya Rp1 untuk semua jurusan. Pada Desember ini tarif mulai disesuaikan.

Saat baru ada 25 bus umum Koja Trans yang beroperasi di jalan-jalan protokol Kota Jambi, satu unit bus untuk disabilitas dan dua unit ambulan. Untuk bus khusus disabilitas baru akan dioperasikan, sementara untuk mobil ambulan penggunaannya digratiskan untuk masyarakat Kota Jambi.

Menjelang akhir tahun 2019 ini akan ada penambahan armada sebanyak 20 unit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah Kota Jambi yang akan menambah armada Koja Trans secara berangsur.

“Akhir tahun ini kita targetkan 45 bus beroperasi untuk umum, akan ada tambahan 20 bus,” kata Saleh Ridho.

Untuk jalur operasional bus tersebut masih fokus terhadap koridor yang ada, yakni Alam Barjo-Terminal Rawasari dan Alam Barajo-Simpang Kawat. Namun pada jalur operasional tersebut perlu dilakukan pengoptimalan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan uji coba terhadap jalur operasional yang lainnya. Mengingat antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan mode transportasi digital tersebut.

“Koridor lain nanti bisa saja untuk di uji coba, kita lihat di lapangan dulu nanti, karena koridor yang ada ini masih kita evaluasi,” kata Saleh Ridho.

Sejauh ini antusias masyarakat Kota Jambi terhadap Capsule Bus Koja Trans sangat baik. Yang menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait jumlah bus yang masih terbatas.

Selain itu aplikasi kapsul bus tersebut juga menjadi perhatian, pihak pengembang masih menyiapkan kartu pembayaran dari versi perusahaan. Tujuannya agar metode pembayaran yang dapat dimanfaatkan beragam. (red JOS)

Realisasi Belanja APBD Hingga November 2019 Capai 796,5 Milyar

gambar foto ilistrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Hingga November 2019 realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Tebo mencapai 68,48 persen atau dalam angka 796,5 milyar rupiah. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi, SE. M.Si bahwa angka itu merupakan realisasi belanja secara keseluruhan termasuk hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga hingga tahun 2017 sudah dilunasi.

Pembayaran hutang pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018, dikatakan Nazar, masih menunggu hasil audit tindaklanjut yang baru akan keluar hasilnya tahun 2020 mendatang. Kenapa hutang pemerintah ini akan muncul setiap tahun anggaran, lantaran sejumlah pekerjaan tidak selesai dikerjakan pada tiap tahun anggaran tersebut.

“ Hutang pembayaran pekerjaan karena penyelesaian pekerjaan dibulan Januari 2019, kan belum bisa dibayarkan diawal tahun 2019. Sementarakan hasil audit  baru diketahui tahun 2020. Makanya muncul utang, maunya kami semua pekerjaan selesai,” ucap Nazar, Selasa (19/11/2019) dikantornya.

Disamping hutang pemerintah, soal piutang perusahaan (rekanan OPD) mereka juga berkewajiban harus melunasinya. Jika mereka masih ada pekerjaan proyeknya, ketika proses pencairan, kita minta langsung dilunasi, tentunya kita ada pegang jaminan dari mereka untuk melunasinya.

“ Kekurangan yang belum di setor dari tindaklanjut pemeriksaan regular BPK, kewenangannya ada pada OPD masing-masing. Kita (Bakeuda) hanya menerima jumlah angkanya secara keseluruhan,” katanya.

Dikatakannya juga bahwa tindak lanjut LHP regular BPK tahun anggaran 2018 sudah ada tindaklanjut, secara global 1,5 milyar sudah disetor ke kas daerah. Termasuk temuan kelebihan bayar SPPD perjalanan dinas. rinciannya ada di OPDnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Program Disbunkannak Bergantung APBN dan APBD Jambi

Wakil ketua DPRD Tebo, Wartono ketika menyampaikan pandangan fraksi – fraksi DPRD Tebo, 6/8/2019) lalu/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo dalam rapat paripurna pengesahan anggaran TA 2020, Selasa (6/8/2019) pekan lalu, menuai kritik dari fraksi DPRD Tebo. Dalam forum itu, fraksi PDI Perjuangan memintabupati Tebo meningkatkan anggaran pada program prioritas usaha masyarakat, seperti pengembangan ternak sapi atau kambing dan penyediaan bibit unggul (Karet dan kelapa sawit subsidi) serta meningkatkan kebutuhan bibit ikan.

Kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan, H. Casdari mengungkapkan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Tetap berusaha menjalankan program dengan skala prioritas. Menurutnya, kebijakan program dinas tahun anggaran 2020 yang telah disetujui masih tetap sama dengan tahun anggaran 2019 ini.

” Kalau ingin meningkatkan penyediaan kebutuhan bibit tanaman dan ikan. Program ini harus diiringi dengan penambahan anggaran. Tidak ada dukungan anggaran dari TAPD, anggaran dinas tidak ada peningkatan. Itu karena memang keterbatasan anggaran daerah,” kata H. Casdari, Senin (12/8/2019).

Seperti yang dia katakan bahwa untuk kebijakan anggaran TA 2020 masih sama dengan tahun anggaran tahun 2019 ini. Pada sektor peternakan untuk prioritas usaha masyarakat diusahakan dengan mencari dana hibah baik dari pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat.

” Untuk anggaran 2020 yang akan datang kita sangsikan kemungkinan masih dikurangi. Program peternakan yang dijalankan tahun ini dibiayai dari anggaran APBN dan APBD provinsi Jambi,” kata dia.

Tahun 2019 kabupaten Tebo mendapatkan bantuan ternak kambing untuk empat kelompok tani. Ternak kelinci dua kelompok dan ada juga bantuan ternak ayam ras untuk pondok pesantren. Sementara untuk penyediaan bibit ikan dari APBD kabupaten Tebo, 60 ribu ekor saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Miliaran Duit TKD PT. Jamika Raya ‘Mengendap’


Kadis PMD kabupaten Tebo, Jambi, Suyadi/ft.jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Memasuki empat tahun sudah, sumber pendapatan desa dari tanah kas desa (kebun sawit PT. Jamika Raya) untuk sejumlah desa dikabupaten Tebo sejak tahun 2015 lalu, belum ditransfer ke rekening TKD desa penerima. Diperkirakan hasil TKD dari PT. Jamika Raya ini sudah mencapai lebih dari 1,3 Milyar. 

” Masalahnya hasil produksi kebun TKD sudah jauh berkurang, lagi pula masa replanting tinggal tiga tahun lagi. Saya ingin duduk bersama, buat MoU sebagai tindaklanjut pertemuan dengan PT. Jamika Raya, minggu lalu. Jangan sampai pemda dianggap tidak punya inisiatif membantu persoalan TKD ini, ” kata kepala dinas PMD kabupaten Tebo,  Suyadi,  Selasa (2/4/2019)

Menurut Suyadi, menyangkut TKD ini, sekecil apapun pemasukan dari TKD dari PT. Jamika Raya ataupun kemitraan dari perusahaan lain harus masuk dalam APBDes. Rekening penerimaan juga harus terpisah dengan rekening kas desa,  harus ada rekening TKD desa.

” Penekanannya setiap penerimaan TKD masuk RAPBDes  untuk menghindari kegiatan menumpang dengan APBDes sehingga menjadi fiktif. Dengan begitu, kita dapat melakukan kontrol proses pencairan dana TKD yang dimaksud,” jelasnya. 

Dikatakannya,  bahwa dulu desa hanya mengajukan proposal kegiatannya. Tetapi ada kejadian ternyata kegiatan (fiktif) yang dilaksanakan ditumpangkan pada anggaran APBdesnya. Kejadiannya seperti desa Sungai Alai. Bahkan,  kata dia, masih ada tujuh desa yang sampai sekarang belum mencairkan dana TKD dari PT. Jamika Raya yang sudah ditransfer pada 2015 lalu. (red01. JOS) 


Fachrori himbau masyarakat Jambi segera laporkan SPT pajak tahunan


Gubernur Jambi sampaikan SPT Pajak pribadi bersama forkompinda dirumah dinas gubernur/ft. Humas Jambi

JAMBI, jambiotoritas. com – Gubernur Jambi Fachrori Umar mengimbau seluruh masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2019. Himbauan Itu disampaikannya, saat menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (19/3/2019) di Kota Jambi.

SPT pajak tahunan sendiri merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan/atau bukan objek pajak penghasilan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Dalam upaya mengingatkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, hari ini saya menyampaikan SPT tahunan pribadi untuk tahun pajak 2018. Melalui momen ini saya mengimbau masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan SPT tahunannya,” kata Fachrori.

Menurutnya,  wajib pajak di Provinsi Jambi yang menyampaikan SPT tahunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena dengan meningkatnya kesadaran masayarakat terhadap pajak akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran terhadap pajak ini, agar roda pembangunan di negeri ini khususnya Provinsi Jambi berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan menjadi lebih baik lagi, sehingga berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Aim Nursalim Saleh mengatakan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban setiap Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan penyampaian SPT tahunan merupakan bagian kewajiban dari seorang wajib pajak yang harus dilakukan setiap tahunnya.

“Alhamdulillah bapak Gubernur Jambi beserta jajaran Forkompimda Provinsi Jambi hari ini melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai WNI yang baik dan patuh, yaitu menyampaikan SPT tahunannya. Kita semua juga menyadari bahwa pajak merupakan penopang penerimaan negara yang semakin penting dan menjadi sumber penghasilan paling utama di negeri ini,” kata Aim Nursalim.

Dia mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk Provinsi Jambi tergolong baik berada dikisaran angka 74 persen pada tahun 2018 dan pada tahun ini diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi dengan target mencapai 85 persen.

“Dalam usaha meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak ini, kita semakin mempermudah dalam melakukan penyampaian SPT tahunan ini dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui e-filing, dimana kita bisa menyampaikan SPT tahunan melalui smartphone atau secara online tanpa harus datang ke kantor pajak,” katanya. (red. JOS)