Pendapatan PBB dan BPHTB Lampau Target Penerimaan

Ilustrasi PAD/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepada badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Teb, Nazar Efendi, SE. M.Si menyampaikan penerimaan PAD dari sektor penerimaan PBB P2 dan BPHTB tahun 2019 melampaui target realisasi penerimaan daerah. Dikonfirmasi, pada 31 Desember 2019 petang, terinput total penerimaan PAD dari sektor PBB P2 mencapai Rp. 2.171.358.038 dan penerimaan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sudah mencapai Rp. 7.727.915 880 sudah over target (153 persen) dikarenakan ada perusahaan perkebunan yang mengurus perpanjangan ijin perkebunannya tahun (2019) ini.

Dikatakan Nazar bahwa angka – angka penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga malam (31/12/2019) menjelang tutup tahun buku realisasi belanja dan penerimaan APBD 2019. Secara keseluruhan kata dia, penerimaan PAD melebih target hingga mencapai 106,65 persen dan ini lebih tinggi dari tahun lalu (2018).

“ PAD secara keseluruhan sudah melibihi target (over target) sampai hari kemarin sudah mencapai diangka Rp. 82,2 milyar. Untuk PBB P2 sebenarnya masyarakat sudah membayar semua, cuma ada perbedaaan data yang tidak terulas. Pencapaiannya sudah 80 persen per 31 Desember 2019. Angka penerimaan ini sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masih ada input data –data selanjutnya hingga malam sebelum kita tutup buku diakhir tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dari sisi belanja pengeluaran terinput sudah pada kisaran 93 persen. Kita prediksi angka belanja pemerintah kabupaten Tebo dikisaran 97 persen. “ Pasti APBD tahun ini tidak terserap 100 persen, anggran belanja kita pasti terjadi adanya sisa kontrak. Tapi belanja daeah (APBD) lebih tinggi ditahun ini jika dibandungkan tahun sebelumnya juga,” kata Nazar.

Belanja ini termasuk pembayaran hutang – hutang terhadap rekanan. Sementara penerimaan lain dari kewajiban pengembalian rekanan berdasarkan LHP temuan BPK sudah 1,7 milyar yang sudah diterima Kas daerah pemerintah kabupaten Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Desember, Tarif Bus Koja Trans Jambi Berlaku Normal

Capsule bus Koja Trans. tarif mode transportasi berbasis digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai desember 2019 berlaku normal. Untuk setiap rute dikenakan tarif sebesar Rp5 ribu. (ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tarif bus kapsul Koja Trans, mode transportasi digital pertama di Indonesia yang beroperasi di Kota Jambi mulai Desember 2019 ini berlaku secara normal besarnya tarif Rp5.000 untuk jarak jauh dekat.

“Masa uji coba sudah lewat, sejak 2 Desember lalu sudah mulai diberlakukan tarif normal, yakni Rp5 ribu untuk jarak jauh maupun dekat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho di Jambi, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari laman Antara Jambi.

Genap satu bulan Bus kapsul Trans beroperasi di Kota Jambi. Sejak masa uji coba dari 28 Oktober lalu antusias masyarakat terhadap angkutan umum digital itu cukup tinggi. Sebulan pertama masa uji coba, tarif Capsule Bus Koja Trans hanya Rp1 untuk semua jurusan. Pada Desember ini tarif mulai disesuaikan.

Saat baru ada 25 bus umum Koja Trans yang beroperasi di jalan-jalan protokol Kota Jambi, satu unit bus untuk disabilitas dan dua unit ambulan. Untuk bus khusus disabilitas baru akan dioperasikan, sementara untuk mobil ambulan penggunaannya digratiskan untuk masyarakat Kota Jambi.

Menjelang akhir tahun 2019 ini akan ada penambahan armada sebanyak 20 unit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemerintah Kota Jambi yang akan menambah armada Koja Trans secara berangsur.

“Akhir tahun ini kita targetkan 45 bus beroperasi untuk umum, akan ada tambahan 20 bus,” kata Saleh Ridho.

Untuk jalur operasional bus tersebut masih fokus terhadap koridor yang ada, yakni Alam Barjo-Terminal Rawasari dan Alam Barajo-Simpang Kawat. Namun pada jalur operasional tersebut perlu dilakukan pengoptimalan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan uji coba terhadap jalur operasional yang lainnya. Mengingat antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan mode transportasi digital tersebut.

“Koridor lain nanti bisa saja untuk di uji coba, kita lihat di lapangan dulu nanti, karena koridor yang ada ini masih kita evaluasi,” kata Saleh Ridho.

Sejauh ini antusias masyarakat Kota Jambi terhadap Capsule Bus Koja Trans sangat baik. Yang menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait jumlah bus yang masih terbatas.

Selain itu aplikasi kapsul bus tersebut juga menjadi perhatian, pihak pengembang masih menyiapkan kartu pembayaran dari versi perusahaan. Tujuannya agar metode pembayaran yang dapat dimanfaatkan beragam. (red JOS)

Realisasi Belanja APBD Hingga November 2019 Capai 796,5 Milyar

gambar foto ilistrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Hingga November 2019 realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Tebo mencapai 68,48 persen atau dalam angka 796,5 milyar rupiah. Menurut kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) kabupaten Tebo, Nazar Efendi, SE. M.Si bahwa angka itu merupakan realisasi belanja secara keseluruhan termasuk hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga hingga tahun 2017 sudah dilunasi.

Pembayaran hutang pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018, dikatakan Nazar, masih menunggu hasil audit tindaklanjut yang baru akan keluar hasilnya tahun 2020 mendatang. Kenapa hutang pemerintah ini akan muncul setiap tahun anggaran, lantaran sejumlah pekerjaan tidak selesai dikerjakan pada tiap tahun anggaran tersebut.

“ Hutang pembayaran pekerjaan karena penyelesaian pekerjaan dibulan Januari 2019, kan belum bisa dibayarkan diawal tahun 2019. Sementarakan hasil audit  baru diketahui tahun 2020. Makanya muncul utang, maunya kami semua pekerjaan selesai,” ucap Nazar, Selasa (19/11/2019) dikantornya.

Disamping hutang pemerintah, soal piutang perusahaan (rekanan OPD) mereka juga berkewajiban harus melunasinya. Jika mereka masih ada pekerjaan proyeknya, ketika proses pencairan, kita minta langsung dilunasi, tentunya kita ada pegang jaminan dari mereka untuk melunasinya.

“ Kekurangan yang belum di setor dari tindaklanjut pemeriksaan regular BPK, kewenangannya ada pada OPD masing-masing. Kita (Bakeuda) hanya menerima jumlah angkanya secara keseluruhan,” katanya.

Dikatakannya juga bahwa tindak lanjut LHP regular BPK tahun anggaran 2018 sudah ada tindaklanjut, secara global 1,5 milyar sudah disetor ke kas daerah. Termasuk temuan kelebihan bayar SPPD perjalanan dinas. rinciannya ada di OPDnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Program Disbunkannak Bergantung APBN dan APBD Jambi

Wakil ketua DPRD Tebo, Wartono ketika menyampaikan pandangan fraksi – fraksi DPRD Tebo, 6/8/2019) lalu/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo dalam rapat paripurna pengesahan anggaran TA 2020, Selasa (6/8/2019) pekan lalu, menuai kritik dari fraksi DPRD Tebo. Dalam forum itu, fraksi PDI Perjuangan memintabupati Tebo meningkatkan anggaran pada program prioritas usaha masyarakat, seperti pengembangan ternak sapi atau kambing dan penyediaan bibit unggul (Karet dan kelapa sawit subsidi) serta meningkatkan kebutuhan bibit ikan.

Kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan, H. Casdari mengungkapkan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Tetap berusaha menjalankan program dengan skala prioritas. Menurutnya, kebijakan program dinas tahun anggaran 2020 yang telah disetujui masih tetap sama dengan tahun anggaran 2019 ini.

” Kalau ingin meningkatkan penyediaan kebutuhan bibit tanaman dan ikan. Program ini harus diiringi dengan penambahan anggaran. Tidak ada dukungan anggaran dari TAPD, anggaran dinas tidak ada peningkatan. Itu karena memang keterbatasan anggaran daerah,” kata H. Casdari, Senin (12/8/2019).

Seperti yang dia katakan bahwa untuk kebijakan anggaran TA 2020 masih sama dengan tahun anggaran tahun 2019 ini. Pada sektor peternakan untuk prioritas usaha masyarakat diusahakan dengan mencari dana hibah baik dari pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat.

” Untuk anggaran 2020 yang akan datang kita sangsikan kemungkinan masih dikurangi. Program peternakan yang dijalankan tahun ini dibiayai dari anggaran APBN dan APBD provinsi Jambi,” kata dia.

Tahun 2019 kabupaten Tebo mendapatkan bantuan ternak kambing untuk empat kelompok tani. Ternak kelinci dua kelompok dan ada juga bantuan ternak ayam ras untuk pondok pesantren. Sementara untuk penyediaan bibit ikan dari APBD kabupaten Tebo, 60 ribu ekor saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Miliaran Duit TKD PT. Jamika Raya ‘Mengendap’


Kadis PMD kabupaten Tebo, Jambi, Suyadi/ft.jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Memasuki empat tahun sudah, sumber pendapatan desa dari tanah kas desa (kebun sawit PT. Jamika Raya) untuk sejumlah desa dikabupaten Tebo sejak tahun 2015 lalu, belum ditransfer ke rekening TKD desa penerima. Diperkirakan hasil TKD dari PT. Jamika Raya ini sudah mencapai lebih dari 1,3 Milyar. 

” Masalahnya hasil produksi kebun TKD sudah jauh berkurang, lagi pula masa replanting tinggal tiga tahun lagi. Saya ingin duduk bersama, buat MoU sebagai tindaklanjut pertemuan dengan PT. Jamika Raya, minggu lalu. Jangan sampai pemda dianggap tidak punya inisiatif membantu persoalan TKD ini, ” kata kepala dinas PMD kabupaten Tebo,  Suyadi,  Selasa (2/4/2019)

Menurut Suyadi, menyangkut TKD ini, sekecil apapun pemasukan dari TKD dari PT. Jamika Raya ataupun kemitraan dari perusahaan lain harus masuk dalam APBDes. Rekening penerimaan juga harus terpisah dengan rekening kas desa,  harus ada rekening TKD desa.

” Penekanannya setiap penerimaan TKD masuk RAPBDes  untuk menghindari kegiatan menumpang dengan APBDes sehingga menjadi fiktif. Dengan begitu, kita dapat melakukan kontrol proses pencairan dana TKD yang dimaksud,” jelasnya. 

Dikatakannya,  bahwa dulu desa hanya mengajukan proposal kegiatannya. Tetapi ada kejadian ternyata kegiatan (fiktif) yang dilaksanakan ditumpangkan pada anggaran APBdesnya. Kejadiannya seperti desa Sungai Alai. Bahkan,  kata dia, masih ada tujuh desa yang sampai sekarang belum mencairkan dana TKD dari PT. Jamika Raya yang sudah ditransfer pada 2015 lalu. (red01. JOS) 


Fachrori himbau masyarakat Jambi segera laporkan SPT pajak tahunan


Gubernur Jambi sampaikan SPT Pajak pribadi bersama forkompinda dirumah dinas gubernur/ft. Humas Jambi

JAMBI, jambiotoritas. com – Gubernur Jambi Fachrori Umar mengimbau seluruh masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2019. Himbauan Itu disampaikannya, saat menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (19/3/2019) di Kota Jambi.

SPT pajak tahunan sendiri merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan/atau bukan objek pajak penghasilan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Dalam upaya mengingatkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, hari ini saya menyampaikan SPT tahunan pribadi untuk tahun pajak 2018. Melalui momen ini saya mengimbau masyarakat Jambi untuk segera menyampaikan SPT tahunannya,” kata Fachrori.

Menurutnya,  wajib pajak di Provinsi Jambi yang menyampaikan SPT tahunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena dengan meningkatnya kesadaran masayarakat terhadap pajak akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran terhadap pajak ini, agar roda pembangunan di negeri ini khususnya Provinsi Jambi berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan menjadi lebih baik lagi, sehingga berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Aim Nursalim Saleh mengatakan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban setiap Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan penyampaian SPT tahunan merupakan bagian kewajiban dari seorang wajib pajak yang harus dilakukan setiap tahunnya.

“Alhamdulillah bapak Gubernur Jambi beserta jajaran Forkompimda Provinsi Jambi hari ini melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai WNI yang baik dan patuh, yaitu menyampaikan SPT tahunannya. Kita semua juga menyadari bahwa pajak merupakan penopang penerimaan negara yang semakin penting dan menjadi sumber penghasilan paling utama di negeri ini,” kata Aim Nursalim.

Dia mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk Provinsi Jambi tergolong baik berada dikisaran angka 74 persen pada tahun 2018 dan pada tahun ini diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi dengan target mencapai 85 persen.

“Dalam usaha meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak ini, kita semakin mempermudah dalam melakukan penyampaian SPT tahunan ini dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui e-filing, dimana kita bisa menyampaikan SPT tahunan melalui smartphone atau secara online tanpa harus datang ke kantor pajak,” katanya. (red. JOS)