Dikbud Tebo, Pembatalan DAK Fisik Tak Menyentuh Kegiatan DAK Pendidikan

Menkeu surati Pemda, minta pengadaan barang/jasa DAK dihentikan

Kabid pendidikan dasar dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Hoirul Akmal/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Informasi penghentian kegiatan fisik DAK oleh kementrian keuangan ditanggapi santai oleh kepala bidang pendidikan dasar dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Jambi, Hoirul Akmal. Menurut Hoirul mengatakan menanggapi informasi itu, kata dia, saya tidak membaca secara rinci surat yang dimaksud tersebut.

” Saya tidak membaca amat (rinci) isi surat itu. Yang jelas kami menunggu keputusan surat resmi dari kementrian pendidikan nasional. Kalau ada surat dari kementrian sudah kita terima itu, baru syah,” kata Hoirul, Senin (30/3/2020) dikantornya.

Terkait kegiatan DAK pendidikan dikabupaten Tebo, dinas pendidikan belum membuat Surat Keputusan sekolah penerima DAK yang akan dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah.

” Kita sudah menyiapkan gambar. Dengan informasi pembatalan kegiatan fisik DAK, kita santai saja. Cuma masalah pencairannya nanti belum tahu, sekarang dalam proses,” ucapnya.

Seperti di informasikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat kepada seluruh kepada daerah berisi pengunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari APBN 2020. Dalam surat dengan nomor S.247/MK.07/2020 yang terbit pada 27 Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuliskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari APBN 2020 dihentikan.

Sri Mulyani merincikan suratnya itu yang meminta pengadaan barang jasa seluruh jenis, bidang, dan subbidang DAK Fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan dihentikan. Subbidang gedung olah raga (GOR) dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan juga diminta untuk dihentikan proses pengadaan barang dan jasanya.

“Bersama ini diharapkan Saudara (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang dan jasa pada DAK Fisik tersebut,” tulis Sri Mulyani.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Antisipasi COVID -19, Santri Ponpes Alhidayah di Pulangkan

Aktivitas santri/foto dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pondok pesantren Alhidayah provinsi Jambi telah meliburkan kegiatan belajar dikelas, sejak (17/3) lalu . Namun pengasuhan belum memulangkan para santri dalam lingkungan pondok pesantren. Menyusul situasi dalam provinsi Jambi dalam penanganan pandemic COVID – 19. Pihak pengurus Alhidayah melakukan pemulangan seluruh santriwan/santriwati ke rumah/kampung masing-masing mulai besok, 22/3/2020.

Berdasarkan pengumumuan No.155/5.4/PKP/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani direktur Pondok Pesantren Al Hidayah, H. Hasan Basri Husin, SH. Dalam salah satu point (5) dalam pengumunan yang dimaksud adalah berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan, pengasuhan dan BP-3 serta kepala madrasah dilingkungan PKP Alhidayah. Maka diumumkan bahwa libur santri dan santriwati dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020, terkecuali untuk santri kelas XII (tidak libur).

Kebijakan memulangkan para santri tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjangkitnya dari virus Corona/COVID -19. Namun demikian para santri tetap diberi tugas selama tinggal dirumah bersama keluarga dan akan diberikan penilaian oleh Ustad/Ustadzah sesuai dengan standar penilaian secara professional.

Bagi santri kelas XII berlaku hanya libur masuk kelas, tidak pulang kerumah atau ke kampung masing-masing. Jadwal penting tetap dilaksankan seperti UN BK pada tanggal 30 s.d 2 April 2020 dan ujian pondok dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 s.d 10 April 2020. (red JOS)

Tinjau UNBK, Gubernur Harapkan Siswa Lulus Dengan Nilai Baik

Gubernur Jambi, Fachrori Umar tinjau pelaksanaan UNBK hari kedua di SMKN 1 dan SMKN 4 kota Jambi, Selasa (17/3/2020)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Ketika meninjau ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMKN 1 dan SMKN 4 di kota Jambi, Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum berharap dan mendoakan agar para siswa dan siswi bisa menyelesaikan UNBK dengan baik dan lulus dengan nilai yang baik. Pada kesempatan itu, Fachrori juga menyerahkan 500 masker yang diterima langsung masing-masing kepala sekolah.

“Saya meninjau pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 1 Kota Jambi, alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Data, jumlah peserta UNBK di SMK Negeri 4 Kota Jambi 344 orang, dan pelaksanaan UNBK di bagi beberapa sesi, di SMK Negeri 1 Kota Jambi jumlah peserta UNBK sebanyak 545 siswa,” ucap dia, Selasa (17/3/2020)

Fachrori menyatakan, dirinya bersyukur pelaksanaan UN di hari ke-2 berlangsung lancar, dan berharap situasi seperti ini akan terlaksana hingga hari terakhir.

Tidak hanya meninjau pelaksanaan UNBK itu. Dalam pada kesempatan itu, Fachrori juga memperhatikan semua sarana dan prasarana sekolah yang dikunjungi. Menurut Fachrori, masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan belajar para siswa. (red JOS)

Penulis : Herman

Laporan PS Dugaan Pelecehan Siswi SMPN 14 Tidak Pernah Terjadi

Pelecehan seksual terhadap perempuan/foto Ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Koordinator Pengawas Sekolah (PS) Yuzarman yang turun ke SMPN 14 kabupaten Tebo di kecamatan Muara Tabir melaporkan ke pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo terkait informasi dugaan pelecehan seksual terhadap sisiwi sekolah disana. Intinya bahwa informasi tersebut tidak seperti yang disampaikan melalui berita disalah satu media online. Tetapi Yuzarman membenarkan bahwa ada dibuatkan surat pernyataan perdamaian dengan wali murid yang bersangkutan bersama pihak sekolah.

“ Informasi yang saya dapat wakil kesiswaan bahwa informasi dimedia itu ceritanya tidak benar, tidak ada bapak itu berbuat hal seperti itu. bahkan ada saya videokan pernyataan tersebut. Sungguh bapak itu tidak ada apa – apa itulah yang sebenarnya, hanya itulah yang lain tidak ada,” kata Yuzarman dikonfirmasi media ini di kediamannya di desa Sungai Keruh kecamatan Tebo tengah, Selasa (10/3/2010)

Menurut Yuzarman, meskipun dia tidak pernah bertemu dengan pak JNL. Dia membantah dikatakan masalah ini sengaja ditutup – tutupi. Meskipun informasi hanya didapat dari pihak sekolah saja. Tetapi memang diyakininya bahwa Informasi awal yang kita dapat sudah salah dan itupun sebenarnya tidak benar juga.

“ Bagi saya yang benar ya, benar, tidak ada yang mau ditutup – tutupi. Informasi pelecehan seksual 25 siswi itu tidak memang tidak benar. Sudah saya kirim ke pak Akmal surat perdamaian itu. Masyarakat (wali murid) sudah datang kesekolah, ada surat pernyataan yang dibuat mereka. Intinya isi suratnya tidak benar seperti diberita dimedia sebanyak 25 orang itu. Yang ada cuma tiga orang saja, terhadap ketiganya memang ada di pegang pundak atau tangan, sebagai wali kelas hal seperti itu biasa dan wajar,” jelasnya.

Sementara itu Kabid Dikdas, Hoirul Akmal yang dijumpai dikantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Rabu (11/3/2020) menyatakan sudah menerima laporan dari koordinator pengawas Yuzarman tentang hasil yang disampikannya waktu dturun ke sekolah itu. Menurut dia, memang sudah ada proses perdamaian, bagian sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan itu sudah dimutasi berdasar permintaan kepala sekolah disana.

“ Kami tidak mau pening kepala, bagi kami bila sudah selesai ya, sudah. Tidak ada sanksi disiplin yang diberikan kepada yang bersangkutan, karena memang tidak ada masalah. Cuman karena ada isu-isu yang tidak baik seperti itu, kita mutasi ke SMP 25, itu bagian dari sanksi juga sebenarnya. Dan juga untuk penyegaran bagi dia karena sudah terlalu lama disitu, dan juga itu untuk merubah suasana baru bagi dia,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kunjungan Fachrori di Ponpes Al-Hidayah Motivasi Santri Belajar Lebih Giat

Gubernur Jambi, Fachrori Umar disambut santri Ponpes Al Hidayah ketika akan melaksanakan sholat Zuhur berjamaah, Sabtu (29/2/2020)/foto : Humas Prov)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum mengajak para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah lebih giat belajar untuk meraih hasil yang terbaik. Hal itu dikatakannya saat bersilaturrahmi di Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Provinsi Jambi, dijalan Marsda Surya Dharma Km. 10 Kenali Asam Bawah Kota Jambi, Sabtu (29/2/2020) siang.

Kedatangan Gubernur itu juga memberikan motivasi kepada santri/santriwati, sekaligus melaksanakan Sholat zuhur berjamaah di ponpes Al-Hidayah, dilanjutkan do’a syukuran atas katering yang berkerja sama dengan Ponpes Al-Hidayah.

Dalam pertemuan tersebut, Fachrori mengemukakan, seiring perkembangan pondok pesantren yang saat ini merupakan bagian integrasi dan sistem pendidikan nasional yang menyiapkan para santri agar proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, namun tidak meninggalkan kaidah-kaidah keislaman.

“Ponpes merupakan salah satu aset potensi sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa, potensial seperti ini hanya dapat digali dan dikembangkan serta dipupuk melalui proses pendidikan yang seimbang terarah, terpadu dan dikelola secara efektif,” ujar Fachrori.

Fachrori berpesan kepada para santri untuk menjaga kebersihan lingkungan asramanya. Tempat belajar tidak boleh kotor. Kebersihan jangan hanya untuk diri sendiri, melainkan harus juga memikirkan orang lain. “Bersih, bukan hanya bersih orangnya, melainkan lingkungannya juga, kebersihan juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain,” kata Fachrori.

Selain itu, Gubernur mengajak para santri menjaga dan memilihara persatuan dan kesatuan yang sangat diperlukan dalam menjaga situasi yang kondusif agar pembangunan dapat terwujud. Kepada para santri, Fachrori berpesan agar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Pesantren adalah tempat para ulama berasal. Maka, para santri haruslah belajar dengan giat agar selepas tamat sekolah bisa langsung mengabdi ke masyarakat. (red JOS)

Penulis : Herman

Pemerintah Salurkan Dana BOS tahap I Rp 9,8 Triliun

penyaluran dana bos tahap satu/foto Ilustrasi


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahap I pada Februari 2020 sebanyak Rp9,8 triliun untuk 136.579 sekolah. Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan percepatan ini adalah tindak lanjut dari komitmen bersama Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

“Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April,” kata Nufransa, Senin (17/2/2020).

Nufransa memastikan proses penyaluran yang lebih cepat ke rekening sekolah dapat membuat kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat. Selanjutnya, tambah dia, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama.

“Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga,” katanya.

Penyaluran dana BOS reguler tahap I itu meliputi 94.680 SD sebanyak Rp4,44 triliun, 23.625 SMP sebanyak Rp2,21 triliun, 6.857 SMA sebanyak Rp1,22 triliun, 9.932 SMK sebanyak Rp1,84 triliun dan 1.485 SLB sebanyak Rp70,1 miliar.

Penyaluran dana BOS secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep Merdeka Belajar melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran. Selain itu, penyaluran dana BOS dapat lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui Aplikasi Dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud.

Alokasi dana BOS reguler tahap I ini adalah sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan skema penyaluran terbaru ini, maka sebesar 70 persen dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I. (sumber Antara)

Dinas Dikbud Tebo Buat Regulasi Ambang Batas Gaji Honor Sekolah Dana BOS

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupatenTebo, Sindi, SH/foto Dokumen JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS dengan melakukan transfer langsung ke rekening sekolah penerima yang sebelumnya sudah terdaftar dan di SKkan oleh kementrian pendidikan nasional. Selain itu besaran anggaran sesuai juknis penggunaan dana BOS, bisa digunakan hingga maksimal 50 persen untuk membayar gaji pendidik (guru) honorer dan tenaga kependidikan di sekolah.

Menurut kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi, SH menyatakan syarat mutlak guru honorer untuk mendapatkan gaji sesuai dengan Permen dikbud No. 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS regular ini, bahwa guru honorer harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana BOS ini semua Pendidik dan tenaga kependidikan, makanya sedang didata ulang.

“ Kita tidak bisa sembarang menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, semua pelaporan berlaku sistem online ke pusat. Hingga kedepan kita sedang melakukan pendataan seluruh honorer pendidik dan tenaga kependidikan, kata Sindi, Selasa (14/2/2020) pekan lalu.

Dengan pendataan ini, kata Sindi, kita akan melihat berapa jumlah sebenarnya yang sudah punya NUPTK dan berapa yang belum. Secara riil dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo belum punya data semuanya. Karena untuk mendapatkan NUPTK ini bagi yang belum, ada syaratnya yang harus dipenuhi baru kemudian akan diajukan.

“ Problemnya, untuk NUPTK ini kita belum semuanya ada, bagi yang sedang mengurus NUPTK ini nanti setelah cukup syaratnya akan di SK kan. Kemudian didaftarkan ke pusat. Sampai saat ini, angka yang belum ada NUPTK ini saya belum tahu persis. Tapi kira –kira baru terdata sudah 80 persen yang sudah ada,” kata Sindi.

Dikatakannya bahwa sekolah tidak boleh menentukan sendiri ambang batas besaran gaji yang dibayarkan melalui dana BOS ini. Nanti Dinas pendidikan akan menentukan regulasi nilai ambang batasnya yang eksekusinya oleh pihak sekolah. Perlu ada rambu-rambu yang disiapkan dalam bentuk peraturan kepala dinas atau Peraturan Bupati (Perbub) yang didasarkan sesuai juknis yang ada.

“ Potensi diskriminasi itu hanya opini saja, tinggal melihat realitanya dilapangan. Namun pada prinsifnya, siapa yang mengabdi punya hak menerima itu. Tetapi besarannya tergantung situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Dengan kebijakan yang ditetapkan itu, tidak mungkin honorer bisa menerima pendapatan sesuai dengan UMP. Artinya tergantung keadaan jumlah siswa sekolah masing-masing, kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengejar gaji honore sesuai dengan UMP,” ujarnya.

Pada semua satuan pendidikan di semua sekolah sudah siap menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini. Di kabupaten Tebo, semua sudah kita sosialisasikan. Khususnya bagi Tenaga Pendidik (PNS)/tenaga honor dan tenaga kependidikan yang sudah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi tentunya tidak boleh menerima lagi. Makanya, pemanfaatan maksimal 50 persen dana BOS untuk gaji honorer ini hanya bisa diberikan kepada yang lain atau yang belum menerima tunjangan saja.
(red JOS)

Penulis : David Asmara

Dana BOS 50 Persen Gaji Honorer Berpotensi Diskriminatif

Aksi guru honorer dalam satu kesempatan memperjuangkan hak/foto. Ist



Jambiotoritas.com, JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengatakan, kebijakan baru penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan angin segar bagi satuan pendidikan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen, FSGI, Satriwan Salim, di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, dengan skema alokasi dana BOS maksimal 50% untuk gaji guru honorer berpotensi menimbulkan diskriminatif terhadap para guru honorer yang tidak memiliki NUPTK. Satriwan menyatakan, untuk mendapatkan alokasi tersebut, guru honorer harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Sementara pada kenyataannya, sangat banyak guru honorer baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta yang belum punya.

“Birokratisasi NUPTK yang ribet dan menyusahkan guru menjadi salah satu penyebab banyaknya guru honorer belum mendapatkan NUPTK. Dengan prasyarat NUPTK ini, guru honorer tidak akan memperoleh upah dari dana BOS. Inilah potensi diskriminasi yang dimaksud,” kata Satriwan.

Justru dengan alokasi dana BOS untuk menggaji guru honorer sampai di angka maksimal 50% ini juga dilematis. Sebab, sekolah-sekolah akan mengalami beberapa hambatan untuk meningkatkan kualitas, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan pembinaan guru.

Menurut Satriwan, semestinya upah guru honorer itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD atau bersama dengan pemerintah pusat, bukan melalui dana BOS.

“Inilah yang kami dorong, agar pemerintah daerah patuh kepada perintah UUD 1945 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN,” ucapnya.

Satriwan menyebutkan, potensi diskriminasi berikutnya adalah ada persyaratan guru honorer tersebut belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya, guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru (TPG) tidak bisa menerima upah dari BOS. Padahal dalam UU Guru dan Dosen, antara TPG dan gaji guru berada dalam pasal yang berbeda. TPG berada di Pasal 16, sementara gaji guru berada di Pasal 15.

“Lalu dari mana mereka akan mendapatkan upah? Padahal TPG dan gaji itu kan berbeda substansinya. TPG dibayar sebagai konsekuensi perolehan sertifikat pendidik yang diperoleh guru dari profesionalitasnya dalam menjalankan tugas profesi. Sementara gaji dibayar sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas guru di sekolah termasuk mengajar dan tugas-tugas tambahan lainnya,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Ikatan Guru (IGI), Muhammad Ramli Rahim. Menurutnya, skema dana BOS untuk gaji guru honorer akan membuat pemda menganggap urusan honorer sudah ditangani oleh pemerintah pusat lewat dana BOS.

Menurut Ramli, kemungkinan besar mayoritas pemda akan lepas tangan terhadap pendapatan guru honorer. Selain itu, masalah lain adalah kebijakan Kemdikbud yang berhak mendapatkan dana BOS 50% hanyalah mereka yang memiliki NUPTK dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ramli menyebutkan, kenyataan lapangan ini membuat kepala sekolah dengan terpaksa akan tetap mempekerjakan guru-guru tidak memiliki NUPTK dengan mengatasnamakan guru-guru yang memiliki NUPTK. Selain itu, guru-guru NUPTK nantinya akan dihitung mengajar 40 jam. Padahal sesungguhnya mereka mengajar hanya 8 sampai 24 jam, bahkan kurang dari itu.

Masalah selanjutnya adalah, selama ini 85% dana BOS digunakan untuk operasional sekolah dan hanya 15% yang digunakan untuk membayar guru honorer. Kini, angka 85% itu akan bergeser ke 50%. Ramli pun mempertanyakan dari mana sekolah memperoleh angka selisihnya yang selama ini sudah digunakan untuk membiayai operasional sekolah.

“Apakah kemudian listrik, wifi dan barang-barang lain bisa dibayar setengahnya saja dulu? Karena dana BOS yang awalnya 85% untuk operasional sekolah tanpa honorer menjadi hanya 50% saja,” kata Ramli.(red JOS)

Sumber : Berita Satu

Dikbud Tebo Bahas Evaluasi Kinerja Sekolah dan Tantangan Pendidikan

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupatenTebo, Sindi, SH/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Dinas pendidikan kabupaten Tebo melakukan evaluasi kinerja tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP se kabupaten, Kamis (30/1/2020). Menurut kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi, SH, mengatakan pihaknya membahas masalah itu dalam agenda rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi kinerja 2019 dan pemantapan pelaksanaan program tahun 2020 bersama kepala sekolah dan pengawas.

” Agenda kita tadi, melakukan evaluasi kegiatan 2019 dan pemantapan agenda kerja TA 2020. Terutama masalah kinerja dan disiplin, bersama kepala sekolah dan pengawas sekolah, ” kata Sindi, dikantornya usai rakor diaula utama gedung dinas pendidikan dan kebudayaan Tebo, Kamis (30/1/2020) petang.

Dalam forum itu, disampaikan juga soal kenaikan anggaran BOS sesuai Juklak dan Juknis tahun 2020. Biaya BOS menjadi 50 persen untuk honor guru. Penyampaian kenaikan dana bos tahun 2020, SD Rp. 900.000, SMP Rp.1.100.000, tapi untuk operasional sekolah tapi hitungan persiswa.

Termasuk membahas persiapan UN, pembuatan soal, UNBK, mencari solusi persoalan atau kendala yang dihadapi sekolah dilapangan.

” Apa yang menjadi kendala selama ini. Kita mencari solusi yang dihadapi. Dan memaksimalkan peran tenaga pendidikan terkait banyaknya guru yang pensiun tahun sampai 2021. Dengan kondisi kekurangan guru didaerah, kita siasati dengan memperkerjakan honorer yang linear,” ujarnya.

Menurut Sindi, permasalahan dunia pendidikan saat ini diklasifikasi tiga persoalan utama. Menyangkut tenaga pendidik, pembiayaan sekolah dan bos, tergantung pihak provinsi yang menyiapa SK Gubernur tentang pemindah bukuan/transfer ke daerah. Jadi, riak – riak yang terjadi selama ini suatu hal yang wajar saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Jambore Pramuka SMPN 2 Tebo Sukses Lantik Siaga ke Penggalang

Foto kegiatan Jambore pramuka SMPN 2 tahun 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Kegiatan Pramuka di SMPN 2 Kabupaten Tebo menjadi kegiatan wajib disekolah itu. Kegiatan perkemahan menjadi rutunitas tahunan bagi siswa/siswinya. Pembukaan kegiatan kemah pramuka tahun ini diadakan lebih meriah dengan kegiatan, seperti Drum Band, Tari Sekapur Sirih hingga dimeriahkan pula dengan penampilan pencak silat PPS ALHIKMAH KEMBANG ISLAM.

Pembina pramuka SMPN 2 Teluk Kuali, H. Khaidir mengatakan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Dengan harapan dapat menciptakan generasi penerus bangsa berjiwa pramuka.

” Kegiatan pramuka disini ditekankan pelatihan siswa setiap Minggu. Hasilnya, sudah banyak anak- anak berprestasi di bidang ekstrakulikuler dibidang seni rupa, tari, drama dan lainnya. Tapi sayang kegiatan positif ini kurang ditanggapi pemerintah,” kata Khaidir.

Hal ini dapat dilihat dari acara – acara yg berlangsung selama ini setiap tahun mengadakan acara perkemahan dan mengundang pihak pemerintahan tapi selalu saja nihil tanggapan dari pihak- pihak tersebut.

H. Khaidir berharap agar seluruh elemen pemerintahan memberikan perhatiannya, demi untuk kemajuan bersama karena generasi muda yang berkarya adalah aset terbesar bagi bangsa. Menurut dia, pemerintah berkewajiban mendukung semangat para siswa dan siswi untuk terus maju berkarya dan berkarya lagi.

” Karena itu tolong berikanlah tanggapan positif pada kegiatan kami disekolah ini. Selama kegiatan tersebut bermanfaat untuk membangun jiwa dan kepribadian NKRI. Pelatihan pramuka dan kegiatan perkemahan akan terus berlanjut di sini. Sehingga akan menciptakan generasi generasi pemuda yang berakhlak mulia,” katanya. (red JOS)

Santri Alhidayah Dibekali Binaan Mental dan Akhlak Melalui Beladiri Silat

Santri Wati Ponpes Modern Al Hidayah saat tunjukkan gerakan bela diri silat. Ponpes di Jambi melakukan pembinaan mental dan ahlak melalui bela diri silat/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Jambi melakukan pembinaan mental dan ahlak santri melalui bela diri silat yang merupakan bela diri tradisional Indonesia. Silat merupakan bela diri peninggalan leluhur kita, dalam bela diri silat salah satu yang diajarkan yakni membina mental dan ahlak.

“ Selain diajarkan ilmu agama, di Ponpes modern santri turut diajarkan ilmu pengetahuan umum dan bela diri silat kepada santri dan santri wati. Tujuan utama santri di ponpes diajarkan bela diri silat bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melatih mental dan ahlak para santri, “kata Guru Silat Ponpes Modern Al-Hidayah Gatot Subroto, Selasa (12/11/2019) di Jambi.

Menurut Gatot, dalam bela diri silat, gerakan atau jurus-jurus yang pertama kali diajarkan yakni jurus atau gerakan pertahanan. Artinya bela diri silat diajarkan bukan untuk menyakiti lawan, melainkan untuk membela diri atau melakukan pertahanan jika diserang.

Dalam filosofi silat tersebut, santri harus mampu mengendalikan diri. Artinya santri harus memiliki mental yang kuat untuk mengendalikan diri. Serta santri dituntut memiliki ahlak mulia, karena bela diri silat yang diajarkan kepada santri bukan digunakan untuk menyakiti atau menyerang seseorang.

“ Di Ponpes Modern Al-Hidayah, ada ratusan santri yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler bela diri silat ini, baik santri setingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) maupun santri setingkat Sekolah Menegah Atas (SMA),” jelas Gatot Subroto.

Tidak hanya di Ponpes modern Al Hidayah, mayoritas Ponpes di daerah itu turut mengajarkan bela diri silat kepada santrinya. Namun tidak semua ponpes mengajarkan bela diri silat dari perguruan yang sama. Terdapat beberapa perguruan silat yang diajarkan kepada santri di daerah itu, Diantaranya perguruan silat tapak suci dan perguruan silat setia hati teratai. (red JOS)

Santri Meninggal Ketika Hendak Kuras Sumur Pesantren

foto Ilustrasi/Ist


Jambiotoritas.com, MAGELANG – Dua santri Pondok Pesantren Nurul Ali, Sempu, Ngadirojo, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meninggal saat akan membersihkan sumur di pondok pesantren tersebut. Kapolsek Secang AKP Purwanto mengatakan kedua santri tersebut adalah Abdul Kodim (25 tahun) warga Bojong, Mangli, Kaliangkrik dan Adi Usman (21), warga Gumuk, Muneng, Pakis, Kabupaten Magelang.

Ia mengatakan mereka berupaya membersihkan sumur yang berada di kompleks ponpes karena air mati. Mereka berinisiatif membersihkan sumur agar airnya bisa disedot.

“Ketika itu, korban Adi dan Kodim serta Amin berinisiatif menguras sumur. Kemudian mereka mencari tangga dan diikatkan dengan tiang untuk turun ke sumur,” katanya, Selasa (5/11).

Sumur yang dibersihkan tersebut diperkirakan kedalamannya 15 meter dengan diameter satu meter. Sumur yang berada di kompleks ponpes rencananya dibersihkan bertiga Adi, Kodim, dan Muh Thohar (24). Saat itu, yang pertama turun ke sumur Adi.

Dia kemudian berteriak minta tolong dan Kodim turun bermaksud menolongnya, sedangkan Muh Thohar ada di atas. Thohar mengatakan telah merencanakan membersihkan sumur sejak kemarin, namun baru dilaksanakan hari ini.

Thohar yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada pengasuh ponpes. Kemudian laporan diteruskan ke Polsek Secang. Proses evakuasi kedua korban dilakukan petugas Damkar Kabupaten dan Kota Magelang. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban dibawa menuju RSJ Prof Dr Soerojo Magelang untuk divisum. (red JOS)

Sumber : Republika.co.id

Hari Santri Nasional di Jambi, Sy Fasha : Semoga santri mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI

Santiwati Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al Hidayah dalam peringatan Hari Santri yang ke-4 tahun 2019. Santri se-Kota Jambi tampilkan kreatifitas dalam peringatan hari santri. (sumber ; ANTARAJAMBI)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Peringatan Hari Santri ke 4 tahun 2019, se Kota Jambi di pusatkan di Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Kota Jambi, Selasa (22/10/2019). Para santri se-Kota Jambi itu melakukan upacara pengibaran bendera yang dirangkai dengan penampilan keterampilan kreatifitas dan kesenian santri dan santriwati dari tiap-tiap pondok pesantren.

Dalam peringatan hari santri tersebut, santri di kota itu ingin menunjukkan bahwa selain menuntut ilmu agama, santri turut di ajarkan berbagai disiplin ilmu lainnya yang menuntut kreatifitas para santri. Berbagai Kreativitas dan kesenian di tampilkan para santri di kota itu, mulai dari penampilan shalawat, hadrah, marching band, kolosal hingga silat ditampilkan santri di kota itu di hadapan Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

Dalam peringatan hari santri itu, Wali Kota Jambi, Sy Fasha menyatakan diharapkan lembaga pendidikan pondok pesantren kedepan mampu menjadi pilihan utama orang tua dan anak dikota Jambi sebagai sarana tempat menuntut ilmu.

” Pondok pesantren mengajarkan agar berada di depan memimpin kelompoknya, di tengah mengayomi kelompoknya dan di belakang mendorong kelompoknya untuk menjadi lebih baik,” katanya.

Dalam peringatan hari santri tersebut, Fasha menyampaikan program pemerintah kota terhadap lulusan pondok pesantren yang menjadi penghafal Al Qur’an atau hafiz dan hafizoh. Menurut dia, pemerintah kota Jambi, dalam beberapa tahun terakhir telah merekrut lulusan pondok pesantren penghafal Al Qur’an untuk menjadi guru tahfiz di SD dan SMP negeri di kota itu. Dengan merekrut guru tahfiz tersebut diharapkan anak-anak di Kota Jambi mampu menjadi penghafal Al Qur’an minimal satu juz.

“Saya bukan penghafal Al Qur’an, tapi dengan kewenangan yang saya miliki, kita akan mencetak sebanyak-banyaknya penghafal Al Qur’an, dan semoga santri mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI,” kata Syarif Fasha. (red JOS)

Demo Siswa SMA 3 Tebo, Firdaus : Saya siap undur diri, mungkin ini sudah ketetapan Allah

Plt. SMA 3 tebo, Firdaus memberikan klarifikasi atas semua tuduhan yang disampaikan siswa dan guru-guru dalam mediasi bersama kapolsek tebo tengah, Iptu. M. Hasyim di aula sekolah itu,Senin (21/10/2019) siang/ft. jambi otoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepemimpinan pelaksana tugas(plt) kepala sekolah SMA negeri 3 kabupaten Tebo, Firdaus selama dua tahun, akhirnya berujung demonstrasi siswa sekolah itu menuntut pengunduran dirinya terjadi pada , Senin (10/10/2019) pagi. Sementara surat memo keberatan atas kebijakan kepala sekolah SMAN 3 Tebo, tanggal 16 September 2019 yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi Jambi sudah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan pihak Diknas.

Mediasi yang digagas pihak kepolisian sektor Tebo tengah akhirnya menyimpulkan bahwa keinginan siswa untuk mengikuti kegiatan – kegiatan kesiswaan keluar kabupaten Tebo dan provinsi Jambi tidak didukung anggaran dana dari kepala sekolah. Kemudian menyangkut transfaransi pengelolaan keuangan sekolah (BOS) apabila penjelasan dan data yang disampaikan kurang puas, maka hal ini dapat disampaikan ke pihak Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) atau diaudit BPKP atau BPK. Dan selanjutnya, kepala sekolah (Firdaus) beliau berjiwa besar, siap mundur dari jabatan Plt. Kepala sekolah SMA Negeri 3, sepanjang pimpinan menyetujuinya, sambil menunggu surat ketetapannya dari dinas pendidikan provinsi Jambi. Demikan disampaikan kepaka kepolisian sektor tebo tengah, Iptu. M. Hasyim, dalam forum mediasi siswa guru dan kepala sekolah, Firdaus di aula SMA N 3 Tebo, Senin (10/10/2019) siang.

Sementara itu dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Plt. Kepala sekolah, Firdaus membantah sejumlah tuduhan yang dianggapnya menjurus fitnah. Meskipoun demikian dia menjelaskan berapa point yang dilaporkan ke dinas pendidikan itu, sebagian tidaklah benar, namun dia mengakui bahwa keputusan yang diambilnya adalah dengan mengubah sisten yang berjalan selama ini.

Dia mendelegasikan kepada satu orang kemudian dia berhak menentukan anggota yang dipilih sendiri olehnya, kebijkan seperti itu dimaksudkan agar semuanya bergerak cepat.

“Sepenuhnya memang dilakukan tidak secara musyawarah dengan guru-guru disekolah. Mengingat kalau dilakukan musyawarah akan makan waktu lama, akibatnya proses belajar dan mengajar akan terlambat,” kilah Firdaus.

Kalau dikatakan semua kegiatan tidak dilaksanakan, itu tidak benar sama sekali. Tetapi memang ada beberapa kegiatan siswa yang kita cancel, karena banyaknya kegiatan- kegiatan siswa yang mau diikuti di tingkat kabupaten dan provinsi. Dia mencontohkan, seperti kegiatan yang dikabupaten Darmasraya, Sumbar karena pembiayaan yang diajukan pembinanya mencapai 27 juta yang dianggap terlalu besar. Bahkan kalau diperbandingkan sekolah lain dengan hanya dana 10 juta bisa berjalan. Setelah dikomunikasikan akhirnya kegiatan itu kita cancel dan diganti dengan mengadakan kegiatan penerimaan tamu amalan yang bisa dilakukan.

Kemudian masalah siswa yang tidak bayar uang komite tidak dapat ujian. Tidak ada anak yang tidak ikut ujian bahkan ada 40 orang siswa yang dibebaskan pembayaran komite, kalau ada yang tidak ujian itu karena itu, tidak benar.

“ Saya akui ini ada, mised komunikasi. Apa yang telah saya lakukan pada mereka, mereka sendiri belum jelas. Saat ini atas desakan mundur ini, saya nunggu dari diknas provinsi jJambi seperti apa tindak lanjutnya. Tetapi dengan situasi yang tidak kondusif seperti ini, saya juga tidak mungkin mimpin SMA 3 ini. Ketua MKKS sudah tahu, tadi kepala bidang diknas provinsi sudah saya hubungi juga, sepertinya dia lagi sibuk. Saya tunggu dalam beberapa hari ini, saya menunggu saja,” katanya.

Sementara menunggu, kata dia, kewajiban saya sebagai kepala skeolah tetap saya lakukan, saya berharap kegiatan KBM tetap berjalan, apapun keputusannya dari jambi saya terima. Secepatnya saya juga akan buat surat pengunduran diri.

“ Tidak semua yang kita kehendaki sesuai dengan yang kita inginkan, itulah hidup, mungkin ada hikmahnya bagi saya, mungkin Allah meminta saya sudahlah sampai disitu. Kalau kau terus disitu nanti musuhmu akan bertambah banyak, mungkin dia minta saya berhentilah, saya siap, mungkin ini sudah ketetapan allah,” ujarnya.( red JOS)

Penulis : David Asmara

Kabut asap, Pemkot Jambi Mulai Liburkan Sekolah

Bagi masker dilakukan yayasan orang rimbo kito dikota muara Tebo, Selasa (15/10/2019)/ft.Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI -Pemerintah Kota Jambi kembali mengambil kebijakan meliburkan sekolah PAUD dan Taman Kanak-kanak, negeri dan swasta sederajat di kota itu, Selasa (15/1/2019). Kebijakan walikota Jambi itu menyusul semakin pekatnya kabut asap yang mendera kota Jambi.

Melalui siaran pers yang dirilis pemerintah kota itu pada Senin (14/10/2019) malam, kebijakan pemerintah kota itu meliburkan sekolah berdasarkan data Air Qualiity Monitoring System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, dimana kondisi kualitas udara dalam 24 jam terakhir berada di atas baku mutu, berfluktuasi dari kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.

Kepala bagian hubungan masyarakat pemerintah Kota Jambi, Abu Bakar mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi udara sebagaimana amanat maklumat Wali Kota Jambi nomor 180/179 /HKU/2019 tentang antisipasi dampak kabut asap.

Dengan memperhatikan hal itu, pemerintah kota itu meliburkan siswa PAUD dan TK selama empat hari, mulai dari tanggal 15-18 Oktober 2019. Sementara, untuk siswa SD dan SMP negeri dan swasta sederajat pada hari Selasa-Rabu, 15-16 Oktober 2019 tetap masuk sekolah namun jam masuk sekolah di undur menjadi pukul 08.30 WIB.

Selain itu kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya di luar sekolah, untuk sementara waktu ditiadakan. Sebagai pencegahan dini dampak kabut asap maka kepada siswa, guru dan karyawan Tata Usaha (TU) sekolah diimbau menggunakan masker selama perjalanan dan beraktifitas di sekolah.

Selama kabut asap menyelimuti kota itu, pihak sekolah diminta aktif melakukan pemantauan kondisi udara melalui data realtime AQMS/ DLHD Kota Jambi, yang direlease Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Humas Pemerintah Kota Jambi melalui saluran-saluran komunikasi, seperti sambungan telepon, pesan singkat whatsapp, media sosial maupun media massa. (red JOS).

LSHRP XV Tahun 2019 se Sumbagsel Uji Talenta Generasi Muda

Fachrori ingatkan Pramuka manfaatkan Medsos untuk hal konstruktif

Peserta pandega dalam lomba LSHRP XV/ft. Ist

Jambiotoritas.com, MUARO JAMBI – Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengingatkan kader Gerakan Pramuka Jambi untuk memanfaatkan media sosial untuk hal yang konstruktif. Dengan perkembangan teknologi informasi harus lebih cerdas dalam berinovasi dan berkreasi.

“ Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, gerakan pramuka dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa melakukan inovasi dan terus berkreasi. Pramuka harus lebih cerdas melalui media digital di era saat ini, manfaatkan medsos untuk menarik minat para generasi muda guna ikut dalam kegiatan Pramuka,” ujar Fachrori, ketika menjadi Pembina Upacara Lomba Susur Halang Rintang Pramuka (LSHRP) XV se Sumbagsel Tahun 2019, di Bumi Pekemahan Raudhah At-Thalabah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/09/2019).

Menurut Fachrori, kegiatan Pramuka harus bisa memanfaatkan medsos yang nantinya diarahkan pada hal yang bersifat edukatif sesuai dengan falsafah gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki daya tarik tersendiri sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi para anggotanya.

Dikatakan Fachrori juga bahwa melalui kegiatan LSHRP ini, memiliki makna yang sangat strategis dalam konteks memupuk persatuan dan menguji talenta anggota pramuka guna mewujudkan generasi muda yang tangguh dan mandiri. Pramuka, pada hakikatnya adalah lembaga pendidikan di luar sekolah untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membina dan mendidik generasi muda.

“ Sebagai generasi penerus, insan Pramuka memiliki tugas yang cukup berat untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan bangsa, terutama dalam memelihara  dan menjaga nilai-nilai nasionalisme. Melalui lomba inilah, anggota Pramuka dapat belajar dan mengerti arti pentingnya kerjasama dan semangat persatuan,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, lomba ini memiliki arti sebagai upaya untuk melatih mental, fisik dan kerjasama yang baik sesama anggota Pramuka dan senantiasa mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, persatuan, serta menghilangkan perbedaan.

” Gerakan Pramuka harus bisa menjadi gerakan pemersatu bangsa dengan menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme bangsa, karena hal itu menjadi modal utama untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” ungkap Fachrori.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, H.Sudirman,SH,MH mengapresiasi gugus depan yang berpangkalan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah menyelenggarakan lomba yang tidak mudah dilakukan. Dia mengatakan kepada peserta tetap menjaga kesehatan tetap beribadah dan menjunjung tinggi sportivitas

“ Kita semua mengetahui, untuk melaksanakan acara ini tentu memerlukan persiapan yang matang dalam berbagai aspek, antara lain, sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung lainnya. Saya merasa bangga, karena UIN telah menyelenggarakan acara ini dan UIN memiliki bumi perkemahan sendiri beserta sarana prasarana yang memadai,” kata Sudirman.(red JOS)

Editor : David Asmara

Pramuka Membangun Karakter Generasi Muda

Peringatan hari pranuka dikabupaten Bungo, Rabu (21/8/2019)/ft. Humas prov. Jambi

BUNGO –  Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum menekankan Pramuka harus turut berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda. Gerakan Pramuka adalah sebagai wadah pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia serta berjiwa nasionalis.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Jambi itu, saat menghadiri Apel Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-58 Tahun 2019 Tingkat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, di GOR Serunai Baru, eks. Lapangan MTQ Kabupaten Bungo, Rabu (21/08/2019). Menurutnya, momentum hari jadi Gerakan Pramuka tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial belaka, tetapi harus dijadikan sebagai bahan renungan bagi para pembina dan anggota Pramuka.

” Gerakan pramuka dijadikan sebagai introspeksi diri, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan Gerakan Pramuka di daerah masing-masing. Pramuka dapat memberikan motivasi dan spirit untuk kemajuan dan kemandirian generasi muda sebagai wadah manusia berkarakter dan berakhlak mulia serta berjiwa nasionalis,” kata Fachrori

Dia menjelaskan bahwa dengan maraknya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial. Terutama di kalangan generasi muda, harus diarahkan ke hal yang bersifat edukatif untuk membangun komonikasi dan membangun persahabatan diantara generasi muda, dengan tetap menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar pembentukan jiwa nasionalisme yang kuat.

” Gerakan Pramuka menjadi gerakan yang bisa mendorong terbentuknya manusia yang selalu produktif, inovatif dan kreatif dalam berkarya, serta selalu menjadi warga negara yang turut menjaga NKRI. Bersama Segenap Komponen Bangsa, Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI,” katanya.

Kabupaten Bungo menjadi tuan rumah Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-58 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi. Bupati Bungo, Mashuri mengajak seluruh kader Pramuka, terutama generasi muda untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang positif dan berkarya dengan inovatif

Pada kesempatan Itu, Gubernur Jambi, Fachrori Umar dianugerahkan penghargaan Lencana Pancawarsa III atas pengabdian lebih kurang 15 tahun dalam kegiatan Pramuka, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sekaligus sebagai Sekretaris Kamabida, Drs.H.M.Dianto,M.Si dianugerahkan Lencana Darma Bakhti, dan Bupati Kerinci Kamabicab Kerinci dianugerahkan Penghargaan Melati.

Selain itu, Ketua Kwatir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Sudirman berharap lebih banyak lagi Pramuka dari Provinsi Jambi yang bisa ikut mewakili Provinsi Jambi ke Pramuka Dunia. Dikatakannya, bahwa pada tahun ini, ada 2 orang putra Provinsi Jambi yang ikut Pramuka dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, yaitu dari Kwarcab Batanghari dan Kwarcab Merangin. (red JOS)

Editor : David Asmara

Pospes An – Nur, Gelar Lomba Pidato Bahasa Arab – Inggris

Kegiatan lomba pidato dua bahasa Arab dan Inggris di Ponpes An Nur, Tangkit Muara Jambi/(ft. Jambiotoritas/Suheri)

Jambiotoritas.com, Muaro Jambi – Geliat pembangunan dunia pendidikan agama di kabupaten Muaro Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan terlihat dengan banyaknya minat mendirikan lembaga pendidikan yang berorientasi pendidikan agama untuk mencetak SDM mengarah pada kemajuan dalam hal komunikasi dan teknologi yang tepat guna.

Salah satu lembaga pendidikan berbasis agama yang cukup terkenal di Muaro Jambi dalamb kiprahnya menghasilkan alumni atau lulusan yang siap pakai di berbagai lini adalah Pondok Pesantren An-Nur, Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi provinsi jambi. Tercatat Ponpes An Nut saat ini memilki santri sekitar 700 orang. Sesuai dengan misinya yang siap menciptakan insan cerdas yang berakhlakul kharimah.

” Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren An-Nur hadir sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mumpuni dengan menerapkan pola komunikasi di lingkungan Pondok dengan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris,” demikian dikatakan Pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Ustad Marwazi.

Menurut dia, Pondok Pesantren An-Nur tetap berupaya setiap hari para santri dan santriwati melaksanankan rutinitas Shalat Wajib berjamaah dan Tadarusan di Masjid Pondok Pesantren. Dan setiap waktu dalam berkomunikasi harus menggunakan Bahasa Arab dan inggris baik berkomunikasi bersama Ustad dan berkomunikasi antar santri.

“ Maka digelarlah kegiatan dengan tema ‘Open Public Speaking and Poetry Contes “ (Jum’at, 26/7/2019). Seperti yang dinyatakan salah satu pengajar disana, Ustad Munir mengatakan bahwa bahasa Arab dan bahasa Inggris di jadikan program wajib bagi semua santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nur.

” Ya, mungkin bagi santri dan santriwati yang baru akan terasa sulit karena mereka masih dalam suasana yang baru. Bagi para pemenang lomba ini saya ucapkan selamat dan bagi yang belum mendapatkan juara, jadikan ini sebagai sukses yang tertunda serta bagi yang belum tampil siapkan segala sesuatunya dengan baik,” ucap Ustd. Munir, Selasa (30/7/2019).

Dapat diinformasikan bahwa Pondok Pesantren An-Nur berdiri dalam lokasi seluas delapan hektar. Lembaga ini, siap bersinergi dengan siapa saja yang mempunyai Visi dan Misi yang sama ikut menciptakan Sumber daya manusia yang siap lahir maupun batin.

Pondok Pesantren An-Nur memiliki Visi “ Melahirkan lulusan yang berakhlak mulia dan kompeten dibidang bahasa Arab, bahasa Inggris dan Eksakta (Ilmu Pasti)”. Dan mempunyai Misi menjadikan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran dan percakapan sehari-hari. Programnya memberikan akselarasi pelajaran bahasa dan Eksakta melalui penambahan jam belajar sore dan malam dapat menjadikan salah satu tujuan dalam proses edukasi yang mandiri dan berkompeten di tengah masyarakat. (red JOS)

Penulis : Suheri

Editor : David Asmara

Kadiknas Minta Sekolah Penerima DAK Bekerja Sesuai Aturan

kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi,SH/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan untuk SD dan SMP tahun 2019, diharapkan mampu bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu. Menurut kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi,SH mengatakan penerimaan DAK tahun anggaran 2019 kabupaten Tebo menerima lebih dari 12 miliar. Angka ini meningkat dari tahun – tahun sebelumya. Tahun lalu, DAK Tebo hanya berkisar diangka 3,6 miliar rupiah.

Secara umum,masing masing sekolah penerima melakukan rehab ringan, sedang hingga rehab berat tergantung dengan kondisi sekolahnya. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengentaskan sekolah – sekolah yang dibangun melalui Inpres pada tahun 1980 yang kondisinya masih banyak yang rusak untuk mengentaskan itu dibutuhkan anggaran sekitar 50 milyar lebih.

“  Kita suplai data melalui aplikasi Kresna Bappelitbangda, sebelumnya banyak yang telah kita ajukan. Penilaian kriteria sekolah penerima ditentukan pusat. Lahamdulilah yang disetujui  tahun ini sekitar 12 milyar itu,” ucap Sindi, Jum’at (26/7/2019).

Sindi sangat optmis dalam jangka waktu lima tahun kedepan rehabilitasi sekolah dikabupaten Tebo ini. Dapat dia tuntaskan dengan terus berusaha melakukan pengajuan angggaran ke pemerintah pusat. Pastinya dengan dukungan data – data yang telah dipersiapkan dan dukungan teman – teman kepala sekolah semua.

“ Target saya sekolah – sekolah dikabupaten Tebo yang dibangun sejak tahun 80’an, yang belum tersentuh rehabilitasi dapat dituntaskan semuanya. Dengan angka yang kita ajukan 50 milyar artinya memang masih jauh. Jadi, kita masih butuh waktu sekitar lima tahun, saya sangat optimis bisa mengentaskan sarana dan prasarana sekolah ini semuanya,” katanya.

Dikatakannya, untuk kabupaten Tebo tadinya saya berharap bisa mendapat anggaran yang lebih banyak. Tetapi baru terealisasi diangka itu dulu. Peningkatan ini tidak terlepas berkat dukungan dan kerjakeras teman –teman. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kepala sekolah agar dana DAK ini dikelola dengan baik sesuai dengan aturan, kualitasnya harus bagus dan diselesaikan sesuai dengan jadwal (Desember) tahun ini. (red 01 JOS)

Dikbud Tebo Belum Tetapkan Zonasi PPDB

Kabid dikdas dinas Dikbud Tebo, Hoirul Akmal/ft. Jambi otoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Kementeian pendidikan nasional mengeluarkan Surat Edaran No 3 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SD/SMP dan SMA, tanggal 21 Juni 2019. Ada terjadi perubahan persentase penetapan penerimaan sesuai zonasi 80 persen, 15 persen jalur prestasi dan 5 persen menyangkut perpindahan tugas orang tua.

Untuk saat ini, sesuai dengan kalender pendidikan tahun 2019, bahwa PPDB dikabupaten Tebo akan dimulai pada Senin, 1 sampai 6 Juli 2019. Dilanjutkan tanggal 8 – 9 Juli 2019  proses seleksi akhir. Hingga pengumuman penerimaan 11 – 13 Juli 2019 yang disampaikan di sekolah masing – masing. Peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah yang bersangkutan akan menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah (MOS) pada 15-17 Juli dan 18 juli 2019 proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sudah dijalankan.

” Belum dapat diketahui angka estimasi jumlah siswa yang mengikuti PPDB tahun ini. Hal ini belumlah dapat disimpulkan, meski murid jenjang pendidikan dari TK ada. Tetapi ada faktor luar seperti anak yang tidak menempuh TK sebelumnya, bisa masuk ke SD,” kata Kepala bidang pendidikan dasar, dinas pendidikan dan kebudayaan Tebo, Hoirul akmal, Senin (24/6/2019).

Sementara itu untuk jenjang SMP ada kemungkinan karena terputusnya pendidikan lanjutan. Bisa saja  alasan ekonomi keluarga. Sebenarnya tidak ada alasan lagi anak – anak putus sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan bantuan pembiayaan melalui KIP, BOS dan lainnya.

PPDB tahun ini, kata Hoirul, tidak ada perubahan yang signifikan. Dinas masih merujuk pada SK penetapan Zonasi Kabupaten Tebo tahun 2018 yang lalu. Dalam pekan ini SK penetapan Zonasi sekolah tahun ini sudah siap menjelang dimulainya penerimaan siswa baru.

” Merujuk tahun 2018 tentang zonasi SD’SMP, ada sedikit perubahan di kecamatan Rimbo bujang dan kecamatan Tebo tengah. Itupun tergantung kemampuan daya tampung dilihat dari sarpras sekolah. Kita masih menunggu laporan dari pengawas,” ucapnya. 

Dari data dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo. Untuk kecamatan Tebo tengah ditetapkan 32 zonasi dan Rimbo bujang 43. Dapat dipastikan hanya dua kecamatan ini yang akan sedikit perubahan jumlah zonasinya.

” Tujuan PPDB ini sebenarnya untuk pemerataan bagi sekolah, tidak ada anggapan sekolah paforit atau yang lain. Makanya, melalui rapat dengan MKKS dan K3S sudah di antisipasi. Sekolah  harus mengikuti aturan sesuai aturan penetapan zonasi. Karena selama ini rawan muncul konflik antar sekolah,” katanya. (red JOS).

Pertama, Implementasi Mapel Mulok Lingkungan Hidup di Jambi


Penerapan mata pelajaran muatan unggulan lokal lingkungan hidup dikabupaten Tebo tingkat SD/MI/SMP/MTs.

Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, Sekda kabupaten Tebo, Teguh Arhadi, Ass II, Abu Bakar dan kadis Dikbud Tebo, Sindi ketika wawancara dengan media usai pembukaan TOT mata pelajaran Mulok PLH/foto : Jambi otoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Tebo, Kamis (20/6/2019) sosialisasikan Training Of Trainer (TOT) dalam menjalankan penerapan mata pelajaran Lingkungan Hidup (PLH) sebagai mata Muatan lokal (Mulok) unggulan kabupaten Tebo tingkat SD/MI dan SMP/MTS. Menurut kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi mengatakan bahwa sejak tahun 2015, dinas Dikbud sudah menjalin kerjasama dengan pihak WWF (NGO). Produk yang dihasilkan berupa modul mata pelajaran yang sudah mendapatkan rekomendasi dari kementerian pendidikan nasional.

” Kabupaten Tebo ini, merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ini sebuah terobosan dalam pendidikan kita. Kita berani menerapkan mata pelajaran PLH sebagai mata pelajaran Mulok untuk siswa SD/MI dan SMP/MTS,” ujar Sindi.

Dikatakan dia, penerapan mata pelajaran muatan lokal PLH ini berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH mengharapakan output yang diinginkan pendidikan dikabupaten menghasilkan generasi penerus berkualitas, berakhlak mulia dan itu semua diamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Dalam amanah Undang – undang sejak dari perencanaan, pengendalian pembangunan harus berbasis lingkungan hidup.

” Tepat sekali yang dilakukan dikbud memasukkan pelajaran muatan lokal yang ada di daerah kita melalui mata pelajaran lingkungan hidup ini. Sebuah pembangunan tidak hanya membangun fisik saja tapi juga pembangunan SDMnya. Dikbud bisa melaksanakan pembangunan SDM mulai dari usia dini, SD/SMP,” ucap Syahlan dihadapan guru dan pengawas sekabupaten Tebo.

Syahlan mengajak WWF bersama pemerintah kabupaten Tebo bersama – sama membangunan SDM mata pelajaran lingkungan ini. Menyiapkan tenaga pengajar, dan materi yang sesuai dengan kondisi kabupaten Tebo. 

” Tetap menjadi catatan pemkab Tebo menyangkut kebutuhan anggaran penerapan mata pelajaran ini. Saya berharap tenaga pengajar bisa mengaktualisasi keilmuannya bagi siswa. Dan selalu ikhlas menjalankan amanah,” katanya.

Sosialisasi TOT PLH mata pelajaran Mulok tersebut di buka oleh Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan,SH di dampingi Kejari Tebo, Teguh Suhendro,SH dan Koordinator edukasi dan Awareness WWF Provinsi Jambi, Luthfi, koordinator WWF Tebo, Ari. Tampak hadir juga Sekda Tebo, Teguh Arhadi, Staf ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kabag yang di ikuti oleh 392 orang peserta dari Kepsek, guru dan pengawas SD/MI dan SMP/MTS Se-kabupaten Tebo. (red JOS).

LAPD dan APDESI Tebo Selenggarakan Bintek Pengadaan Barang dan Jasa

Foto bersama nara sumber bintek dan peserta bintek pengadaan barang dan jasa desa/ft. Jambiotoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Bintek pengadaan barang dan jasa peserta perangkat desa bekerja sama dengan Apdesi, kabupaten Tebo, Jambi dibuka kepala dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, Suyadi, SH, Rabu (19/6/2019) di aula utama kantor bupati Tebo. Ketua pelaksana bintek tomson purba mengatakan jumlah peserta yang telah terdaftar 35 peserta dari 107 desa dikabupaten Tebo. Kegiatan ini dijadwalkan mulai dibuka hari ini,Rabu, 19 Juni 2019 sampai dengan Jum’at,  22 Juni 2019. Pemateri yang dihadirkan panitia ketua LAPD Provinsi Jambi, dan Sekjen Satgas Dana Desa, Douglas Pasaribu.

Pengurus LAPD Propinsi jambi, diwakili ketua kerjasama antar lembaga, Anton  menyatakan materi bintek yang disampaikan untuk mempersiapkan TPK menjalankan kegiatan teknis pengadaan barang dan jasa pembangunan di desa. Semoga kami dari LAPD dapat melakukan tugas dengan sebaik – baiknya.

Dalam sambutannya, Kepala dinas PMD, Suyadi, SH  menyatakan selamat datang dikabupaten Tebo anggota Satgas DD dan sebagai pengurus LAPD propinsi Jambi. Menurutnya, dinas PMD selama ini belum pernah mengadakan Bintek pengadaan barang dan jasa. Bagi TPK sangat memerlukan bintek ini, terutama diperlukannya pemahaman dan pengetahuan tentang teknis pengadaan barang dan jasa bagi aparatur pemerintahan desa.

” Tida ada pemaksaan bagi pemerintah desa untuk mengikuti bintek ini. Saya berharap bintek tahap pertama ini dapat dilaksanakan,” katanya.

Mengingat ini sangat penting, agar penggunaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Pembangunan ada hambatan, halangan dan tantangan. Kita harus objektif melihat sesuatu, jangan melihat dari satu sisi saja. Dinas PMD tidak pernah memberi sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

 ” Tugas kami melakukan pembinaan sehingga desa dikabupaten Tebo ini maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera. Soal anggaran yang digunakan pada kegiatan ini. Ada tiga pos anggaran sesuai perbup tentang dana desa  yang bisa digunakan. Pos anggaran peningkatan kapasitas kades, peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan desa,” katanya. (red JOS)

Dana BOS Triwulan I Sudah Dicairkan

Ilustrasi /ft.Ist

TEBO, jambiotoritas.com – Sempat terhambat proses input keuangan dana operasional sekolah (BOS) di BAKEUDAH provinsi Jambi, selama beberapa waktu terakhir. Dinyatakan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sudah tidak lagi masalah. Dana BOS untuk kabupaten Tebo sudah bisa dicairkan.

” Pada saat itu memang iya ada permasalahan dari dua kabupaten di dalam provinsi Jambi yang lambat input datanya. Sekarang sudah clear tidak ada masalah lagi,” kata kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi, Rabu (8/5/2019) di Muara Tebo.

Menurut dia pencairan dana bos SD/SMP saat ini baru sebatas triwulan pertama dahulu. Selanjutnya setelah disiapkan SPJ belanja baru akan diproses tahapan pencairan triwulan berikutnya.

” Triwulan satukan belanja dulu, kan sudah cair baru dibayar. Mungkin yang selama ini banyak bon yang harus dibayarkan. Setelah selesai diajukan lagi,” katanya. (red01 JOS).

Sekolah Tebo Terima Server Selesai UNBK

Komputer (ilustrasi)/ft Jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com –  Target pengadaan komputer dan server internet untuk UNBK SMP/MI dari APBD kabupaten Tebo tahun 2019 tak terealisasi jelang UNBK yang berlangsung 22 April 2019, pekan lalu. Pihak sekolah mengaku server baru diterima sehari sesudah ujian sekolah berakhir.

Menurut pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo pengadaan komputer dan server tidak hanya dimanfaatkan untuk UNBK, tetapi untuk kegiatan belajar mengajar. Rekanan juga memberikan garansi selama satu tahun terhadap produknha. Kendala keterlambatan distribusi untuk tujuh sekolah yakni SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 14, SMPNB16, SMPN 17 dan SMPN 18 dikarenakan pengadaannya dan UBKN dilaksanakan pada awal tahun.

” Server sudah dibagikan dan dipasang teknisi rekanan pada waktu selesai ujian. Kendala ini terjadi karena pengadaannya dan waktu ujian awal tahun. Kita menunggu pernak perniknya,” kata PPTK, Rahman Aryatma, Senin (29/4/2019) dikantornya.

Dikatakannya, ketujuh sekolah penerima tidak mengalami kendala pada pelaksanaan UNBK. Pihak sekolah yang diwilayahnya signal kurang baik menyiapkan menara sendiri.

Terpisah, kepala SMPN 3 Kabupaten Tebo, Slamet Riyadi mengatakan server pengadaan dari anggaran pendapatan belanja daerah baru diterima pihaknya usai UNBK pada Jum’at (26/4). Meskipun demikian pelaksanaan UNBK disekolahnya tetap berjalan dengan server yang sudah dimiliki.

” Sudah kami terima, diserahkan dinas, sehari selesai UNBK. Selama ujian tidak ada masalah, lancar,” kata Slamet, ketika dihubungi via selulernya, Senin (29/4/2019). (red 01 JOS)

Camat Tebo Ulu Himbau Masyarakat Sekolahkan Anaknya di SMKN 7 Tebo

Kepala SMKN 7 Tebo didampingi Camat Tebo Ulu dan Kepala Desa Rantau Langkap saat mengalungkan medali ke Siswa kelas XII SMKN 7 Tebo yang melakukan perpisahan, Senin (22/4/2019)/ft.Jambibotoritas

TEBO, jambiotoritas.comCamat Tebo Ulu, Bujang Padri, menghimbau agar masyarakat kecamatan Tebo Ulu mau menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara perpisahan siswa kelas XII SMKN 7 Tebo, Senin (22/4/2019) di Rantau Langkap, kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, Jambi.

” Keuntungan menyekolahkan anak di sekolah kejuruan seperti SMKN 7 Tebo, sesuai dengan program pemerintah, anak yang lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja sesuai pendidikan kejuruannya, bisa juga langsung melanjutkan kuliah, atau bekerja sambil kuliah nantinya,”pintanya.

Menurut dia, dengan berdirinya SMKN 7 Tebo di Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, merupakan aset bagi masyarakat kecamatan Tebo Ulu sendiri. Sudah menjadi kewajiban kita masyarakat Tebo Ulu untuk menghidupkan SMKN 7 Tebo ini. Caranya adalah dengan menyekolahkan anak-anaknya kita disini, apalagi meskipun letaknya terpelosok didesa, tapi tidak kalah dengan SMKN yang ada dikota besar.

Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa hal tersebut dibuktikan saat melakukan ujian Kompetensi siswanya. SMKN 7 Tebo berhasil menggandeng Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) lembaga yang bonafid.

” SMKN 7 Tebo sudah menyandang akreditasi B. Untuk ujian Kompetensinya saja, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, untuk Kejuruan Multimedia sekolah ini menggandeng TVRI Jambi, Teknik Sepeda Motor menggandeng Yamaha Panca Motor, dan untuk jurusan Akuntansi menggandeng Bank Daerah Jambi, ini membuktikan bahwa meskipun dari daerah, tapi SMKN 7 Tebo ini benar-benar serius dalam mempersiapkan siswanya untuk mampu bersaing saat memasuki dunia kerja nantinya,” terangnya.

Sebagai wujud komitmen memajukan SMKN 7 ini. Kepada kepala Desa Rantau Langkap untuk bisa serius dalam membantunya, bagaimana SMKN 7 Tebo ini menjadi maju dan mensosialisasikan kepada warga yang memiliki anak yang sekarang sedang mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP untuk mau menyekolahkan anak mereka di SMKN 7 Tebo.

” Dari pada menyekolahkan anaknya jauh-jauh, lebih baik menyekolahkan anak di SMKN 7 Tebo, anak lebih terkontrol karena dekat dari rumah, dan biaya yang dikeluarkan bisa dihemat, karena tidak perlu biaya sewa rumah kos, biaya makan dan ongkos lainnya, Untuk Sosialisasi SMKN 7 ke SMP saya siap untuk mendampingi nantinya,” tegas Padri.

Sementara itu, Kepala SMKN 7 Tebo, Ramayani, mengucapkan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh Camat Tebo Ulu terhadap sekolah yang dipimpinnya. Dukungan Camat Tebo ulu memberikan semangat baru untuk bersama masyarakat memajukan sekolah ini.

” Dengan adanya dukungan dari pak Camat Tebo Ulu, ini memberikan semangat baru bagi kami. Beliau adalah camat yang mengerti pendidikan dan tahu bagaimana sulitnya membangun sekolah yang dimulai dari nol, disaat sekolah sedang kesulitan dikarenakan minimnya siswa sekolah pendukung, kami optimis dalam menghadapi penerimaan siswa baru kita yakin akan ada peningkatan nantinya,” pungkasnya.(red.JOS)

USBN dan UNBK di Tebo, 4 Siswa Nyaris Tak Ikut Ujian

Kabid dikdas dinas pendidikan dan kebudayaan Tebo, Hoirul Akmal/ ft. Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Pelaksanaan USBN dan UNBK dikabupaten Tebo, Jambi hari ini berlancar aman tidak ada masalah berarti yang dihadapi. Sebelumnya empat siswa nyaris tidak dapat mengkuti USBN dan UNBK. Tetapi hal itu sudah dapat diatasi. Mereka hari ini sudah mengikuti ujian.

Menurut kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo melalui kepala bidang pendidikan dasar dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Hoirul Akmal mengatakan  memang ada dua orang siswa, yakni SMP Almanah, di Rimbo bujang dan  SMPN 40 Tujuh Koto. Kemudian juga ada dua orang siswa di SDN 28/VIII Pulau Temiang, SDN 138/VIII, Sei Bengkal yang nyaris tidak mengikuti ujian hari ini.

Masalahnya nama mereka tidak ada dalam Dapodik sekarang. Tetapi mereka sudah ujian. Semua kejadian itu tidak menghalangi siswa -siswa tersebut untuk mengikuti ujian yang berlangsung mulai hari ini.

” Secara lisan kita berikan teguran kepada pihak sekolah. Supaya untuk kedepan jangan ada timbul masalah serupa lagi. Kita tak ingin merugikan masyarakat, inikan menyangkut masa depan anak, jadi pendidikannya jangan terhambat,” kata Hoirul, Senin (22/4/2019) di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo.

Berdasarkan data pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, jumlah peserta USBN tingkat SD sebanyak 6875 orang untuk ujian USBN SD/MI berlangsung tiga hari kedepan. Sementara UNBK/UNPK tingkat SMP/MTS selama 4 hari kedepan berjumlah 6033 siswa. Jadwal terakhir USBN SD pada Rabu nanti dengan mata pelajaran terakhir (IPA).

Penyelenggaraan UN Tahun ajaran 2018/2019 ini, terkait sarana dan prasarana pemerintah sudah mempersiapkannya dari anggaran APBN dan APBD dan termasuk swadaya dari pihak sekolah sendiri.

” Masalah server pengadaan APBD yang belum terpasang, sejauh ini menggunakan server sekolah masing-masing. Kalau komputer sudah terpasang semua. Tapi tidak ada yang terhambat saat berlangsungnya ujian hari ini. Sejauh ini belum ada laporan. Berarti aman dan lancar saja, saya kira begitu,” katanya.(red01JOS).

Persiapan UNBK, Dikbud Tebo Anggarkan 1,5 Milyar Komputer dan Server

foto ilustrasi pengadaan komputer

TEBO, jambiotoritas.com – Pelantikan ratusan kepala sekolah yang baru saja dilakukan pada Selasa (9/4/2019) oleh Bupati Tebo, H. Sukandar diharapkan dapat memperbaiki kinerja dari kepala sekolah yang sudah pensiun sebelumnya. Menurutnya, pelantikan kepala sekolah TK, SD termasuk pelantikan kepala sekolah SMP beberapa waktu lalu, dapat mengatasi setiap persoalan yang muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan UN dan UNBK tingkatSMP tahun 2019.

“ Dalam menghadapi Ujian Nasional dan UNBK ditingkat SMP tahun ajaran 2018/2019 pemerintah kabupaten Tebo berharap tidak ada lagi ditemukan permasalahan dilapangan. Mudah-mudahan dengan pelantikan kepala sekolah tingkat SMP beberapa waktu lalu dapat memperbaiki kinerja dari kepala sekolah yang sudah pensiun, selain adanya regenerasi di sekolah,” kata Sukandar, usai pelantikan ratusan kepala sekolah TK/SD sekabupaten Tebo, Selasa (9/4/2019) di aula utama kantor bupati Tebo.

Terkait kelengkapan sarana pendukung UNBK tingkat SMP semua daerah di Jambi menghadapi kendala tidak hanya kabupaten Tebo. Seperti misalnya gangguan PLN, mati lampu. Tetapi itu semua bisa diatasi hingga pelaksanaan UNBK tetap dapat berjalan lancar.

“ Terkait masih terasa kurangnya sarana dan prasarana pendukung ujian nasional ada tempat tertentu yang mendapat kendala. Saya kira kendala seperti itu, tidak hanya terjadi di Tebo tapi terjadi hampir seluruh propinsi Jambi.  Persolaan listrik yang mati, saya rasa itu bisa diatasi dan pelaksanaan UN tetap berjalan lancar. Sarana dan prasaran bisa diatasi oleh teman-teman dilapangan,” katanya.

Sementara itu pihak dinas pendidian dan kebudayaan kabupaten Tebo, Jambi menyatakan sudah mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai (komputer dan server) menghadapi UNBK di 39 sekolah SMP Negeri dan Swasta di kabupaten Tebo. Dinas pendidikan dan kebudayaan melalui APBD kabupaten Tebo telah membelanjakan 1,5 milyar untuk pengadaan 24 unit Komputer di tujuh sekolah beserta satu unit perangkat jaringan internet (server) yang dipasang di tiap sekolah.

“ Penyedianya sudah ada, dari pusat (toko metro data online), tinggal kita memastikan kesiapan pemasangan. Sesuai kesepakatannya sudah siap sebelum tanggal 22 April 2019) atau menjelang UNBK berlangsung,” kata kepala bidang pendidikan dasar Dikbud, Khoirul Akmal, Selasa (9/4/2019) dikantornya.(Red.01 JOS)

Wali Murid Keluhkan Pungutan di Sekolah

TEBO, jambiotoritas. com – Menjelang akhir tahun ajaran 2018/2019 sejumlah sekolah di Tebo dari berbagai jenjang mulai SD, SMP, dan SMA ditenggarai melakukan permintaan sejumlah sumbangan dana kepada wali murid. Berbagai dalih disampaikan sebagai pemahaman bersama antara komite sekolah, wali murid dan pihak sekolah untuk mengumpulkan dana itu.

Disekolah dasar negeri 163 Sungai Jernih kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo wali murid. Dengan alasan buat pembangunan pagar sekolah,  pembangunan WC sekolah dan dana perpisahan sekolah. 

Baca juga : Kenali Berbagai Penyelewengan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Ini Modusnya

Baca berita terkait : Sindi, Kadis ‘Pelit’ Konfirmasi Dengan PERS

” Pungutanya 300 ribu untuk pembangunan pagar sekolah,  pembangunan WC dan kegiatan perpisahan. Saya hanya menjalankan kegiatan komite,  tanya saja sama ketua komitenya,  Sugiyono, ” kata  kepala sekolah SDN 163 desa Sungai Jernih, Jarmanto, yang dihubungi via ponselnya,  Selasa (2/4/2019).

Tidak hanya SDN 163 Sungai Jernih kecamatan Muara Tabir. Sekolah menengah pertama (SMP)  9, di jalan Kenanga desa Suka damai,  kecamatan Rimbo ulu, ditenggarai meminta sejumlah besar sumbangan kepada wali muridnya. Ironisnya,  setiap bulan wali murid dipungut melalui komite sebesar Rp. 25.000/bulan.

” Sebagai orang tua murid saya sangat keberatan dengan pungutan disekolah itu. Apalagi anak saya sekolah dua orang,” ujar Jamani.

Menurut Jamani selain iuran tetap komite,  masih ada pungutan lainnya,  seperti uang les Rp.160 ribu, uang perpisahan Rp. 110 ribu, uang medali Rp. 25.000, dan uang perpisahan kelas VII dan VIII,  Rp. 25.000,-. (red. 01JOS) 

Kenali Berbagai Penyelewengan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah, ini modusnya…

Sumber foto net/jambi otoritas

JAMBI, jambiotoritas. com – Secara umum program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuan BOS adalah membebaskan pungutan dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik. BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan MBS wajib mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Melakukan evaluasi setiap tahun dan menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Namun, banyak cara untuk mengakali anggaran pendidikan, khususnya dana BOS yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS. Berikut ini adalah sebagian modus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang pernah terjadi di beberapa sekolah, dari berbagai sumber.

  1. Kenali Berbagai Penyelewengan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah, ini modusnya… Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS.
  2. Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi.
  3. Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP.
  4. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).
  5. Sekolah ‘memandulkan’ peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.
  6. Sekolah sengaja tidak membentuk Komite Sekolah
  7. Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
  8. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan kurang.
  9. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS.
  10. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang.
  11. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa).
  12. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu.
  13. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif.
  14. Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi.

Akan tetapi ada solusi yang bisa ditawarkan pada masa mendatang : Ada audit independen thd laporan pemakaian dana BOS. Ada pengawasan dari DPRD—karena meskipun dana bersumber dari pemerintah pusat, mekanisme penganggaran tetap melalui APBD.

Adanya peningkatan peran orang tua siswa (anggota Komite Sekolah) untuk terlibat mengawasi dana BOS. Perlu adanya intervensi KPK dengan mengambil alih semua kasus BOS. Perlu adanya penghargaan bagi sekolah yang mengelola BOS dengan baik dan hukuman bagi kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS.

Perlu diketahui, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah. Data jumlah siswa yang digunakan dalam perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari Dapodik. Biaya untuk perhitungan besar dana BOS yang diberikan untuk jenjang SD Rp800.000,-/siswa/tahun. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan dana BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen pendukung yang harus dipublikasikan oleh sekolah sebagai upaya transparansi. (red. JOS)

Dibuka 1 April 2019, Beasiswa Santri Berprestasi

Direktur PD Pontren Kemenag, Ahmad Zayadi/ft.Ist

JAKARATA, jambiotoritas. com – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama kembali membuka Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Pendaftaran PBSB tahun 2019 ini akan dibuka dari 1 – 30 April dan berbasis online.

Direktur PD Pontren Ahmad Zayadi mengatakan, bahwa tahun 2019 Kemenag menambah mitra perguruan tinggi. Ada enam perguruan tinggi baru yang menjadi mitra Kemenag, yaitu: Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas al-Azhar Indonesia, dan empat Mahad Aly.

“Penambahan Perguruan Tinggi Mitra meupakan salah satu upaya Kemenag memperluas akses bagi santri berprestasi untuk bisa kuliah di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia dan Luar Negeri,” ujar Zayadi di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dikatakan Zayadi, PBSB berlangsung sejak 2004. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas  pondok pesantren di bidang sains dan teknologi sekaligus memberikan penguatan atas kajian tafaqquh fiddin(pendalaman agama) yang menjadi kajian utama pada pondok pesantren.

“Manfaat program ini diharapkan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat (community development) di lingkungan pondok pesantren,” ungkap alumnus Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia.

Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Basnang Said menambahkan, Kemenag tahun ini menyiapkan 173 kouta yang tersebar di 14 Perguruan Tinggi di Indonesia dan empat Mahad Aly.

“153 kuota untuk 14 Perguruan Tinggi Agama Islam dan umun di Indonesia, dan 20 kuota untuk empat Mahad Aly,” papar Basnang.

“Pengumuman resmi pendaftaran PBSB ini akan disampaikan pada pertengahan Maret berikut juklak dan juknis,” tandas Basnang.

Berikut ini daftar Perguruan Tinggi mitra Kemenag pada PBSB:

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. UIN Sunan Gunungjati Bandung
3. UIN Walisongo Semarang
4. UIN Sunan Ampel Surabaya
5. UIN Sunan Kalijaga Yogya

6. UIN Mualana Malik Ibrahim Malang
7. UIN Alauddin Makassar
8. UGM
9. IPB
10. ITS

11. UNDIP
12. Universitas Al Azhar Indonesia
13. UPI Bandung
14. Universitas Cenderawasih Jayapura.

15. Ma’had Aly PP Salafiyah Syafiiyah Situbondo Jatim
16. Ma’had Aly Kebon JambuPP Babakan Ciwaringin Cirebon
17. Ma’had Aly Hasyim Asy’ary PP Tebuireng Jatim
18. Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Sulsel (red. JOS)

(sumber Kemenag. go. id)

USBN Versi Android Dianggap Efisien

Sistem komputerisasi hadapi UAS/ft.jdok.ambi otoritas

TEBO,jambiotoritas.com – Model Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Kabupaten Tebo provinsi Jambi sepertinya bakal mengalami pergeseran. Tahun ini, SMAN 2 Tebo atau SMANDA berencana melakukan uji coba penggunaan Android untuk mengerjakan soal.

Selain dianggap lebih efisien, kemungkinan adanya kebocoran soal juga sudah diantisipasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala SMANDA Tebo, Edi Widodo.

”Opsi mengerjakan USBN bisa tak perlu komputer. Bisa dari handphone (Android,red) saja lebih baik,” ujar Edi Widodo, didampingi salah seorang Gurunya yang menjadi tim persiapan USBN, pada Sabtu (02/03/2019).

Menurutnya, opsi USBN memanfaatkan Android dengan pertimbangan efisiensi.Siswa juga lebih bisa mengerjakan soal dalam waktu singkat. Selain itu, bisa meminimalisasi sesi ujian.

”Termasuk solusi bagi sekolah yang kekurangan komputer, bisa diakali begini dan di kota Jambi sendiri hampir seluruh sekolah sudah siap memakai Android untuk USBN nanti,” ujarnya.

Sementara itu, dalam ujian berbasis Android ini, siswa bisa mengunduh aplikasinya melalui situs atau website Smanda Tebo. Aplikasi tersebut didesain sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pengguna membuka aplikasi lain dalam waktu bersamaan.

“Jadi, tidak ada kekhawatiran kebocoran soal. Sistemnya mengunci, tidak bisa buka aplikasi lain dalam waktu yang sama. Hacker juga sudah diantisipasi. Kalau keluar aplikasi ujian, ya dianggap selesai,” tambah Edi.

Menurut dia, mekanisme USBN smartphone tidak berbeda dengan USBN berbasis komputer yang sudah diterapkan selama dua tahun terakhir. Nantinya, ada login dan password yang dibagikan ketika hendak ujian.

Lebih jauh Edi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari siswa terkait wacana USBN berbasis Android karena SMANDA Tebo sudah berulang kali melakukan simulasinya.

“Secara lisan sudah ada kesepakatan bahwa tidak ada keberatan dari siswa, dan Angketnya baru akan kita jalankan usai rapat dengan wali murid,” tukas Edi.

Setelah simulasi digelar, diketahui bahwa hanya ada satu siswa yang tidak memiliki Android. Itu artinya tidak ada lagi kendala yang berarti, dan informasi terakhir yang diterima, orang tuanya tidak keberatan untuk membelikan anaknya Android(red.JOS)

Syahlan Tegaskan PIK Turunkan Prilaku Sex Bebas

Kegiatan Jambore PIK Remaja di aula Utama Setda Tebo/ft.humas

TEBO, jambiotoritas.com – Wakil Bupati Tebo, Syahlan, SH membuka acara Pusat Informaso Konseling (PIK)  Remaja dan Aksi genre Tingkat Kabupaten Tebo Tahun 2019, di Aula Utama Kantor Bupati Tebo, Kamis (28 /2/2019). Pemerintah kabupaten Tebo mengharapkan ada langkah kongkrit menindaklanjuti sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini juga.

” Tim Pembina PIK-R (Pusat Informasi Konsling Remaja) di kecamatan dalam Kabupaten Tebo agar segera melakukan Langkah – langkah Kongkrit serta menindaklanjuti hasil sosialisasi ini,  Sangat mengharapkan di tahun 2019 ini, KabupatenTebo dapat menurunkan angka Pernikahan dini, prilaku sex bebas dan penyalahgunaan narkoba,” tegas Syahlan.

Wakil Bupati Tebo Syahlan, SH ini, menyambut baik kegiatan jambore (PIK-R) dan Aksi Genre ini. Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, Keterampilan, sikap dan prilaku positif remaja sebagai idola, model dan sumber informasi yang baik bagi remaja lainnya. Sekaligus bisa memotivasi remaja kita untuk bergiat dan bersemangat melanjutkan Pendidikannya ke Jenjang yang lebih Tinggi.

Menurut Syahlan persoalan yang banyak dijumpai, seperti hamil diluar nikah, aborsi, pernikahan dini, penyalahangunaan narkoba, pengidap HIV/AIDS dan lain sebagainya merupakan permasalahan yang selalu menghantui Kehidupan remaja. Untuk terhindar dari semua permasalahan tersebut tentu membutuhkan Perhatian dari semua pihak, remaja tidak bisa berjalan sendiri tanpa pendampingan Orang Tua, Teman sebaya, Masyarakat lingkungan Sekitar, serta Pemerintah.

Hadir dalam acara ini Kapolres Tebo (Sekaligus sebagai Narasumber), Sekretaris Daerah Kab. Tebo,  Asisten Setda Kab. Tebo, kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. Tebo,kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo,  sekretaris Bapalitbangda Kab. Tebo,  Ketua DWP Kab. Tebo, Organisasi Wanita Kab. Tebo, Camat  Se Kab. Tebo, Koordinator PL.KB Kecamatan dan diikuti oleh siswa/siswi SMP dan SMA Sederajat yang berjumlah 120 orang dari 12 Kecamatan.(red.JOS).

Fachrori Harap Gebyar Al-Falah Jambi Perkuat Pendidikan Berkarakter

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar hadir di Gebyar Yayasan Jami’Alfalah Jambi/ft. humas

Jambi, jambiotoritas.com – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum berharap agar Gebyar Al-Falah turut mendukung dan memperkuat pendidikan berkarakter, yakni melalui berbagai kegiatan yang bisa mendorong kreativitas anak didik, yang berdampak positif terhadap pembangunan karakter anak-anak didik tersebut. Fachrori menyatakan, kegiatan gebyar Al – Falah mampu memacu semangat dan kreativitas setiap stakeholder di dunia pendidikan, sehingga dapat berpartisipasi dan berdedikasi guna mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Hal tersebut disampaikan Fachrori saat membuka Gebyar Al-Falah Jambi 2019, yang berlangsung di Sekolah Islam Al-Falah Jambi, Sabtu (23/02).

“Saya nilai, kegiatan ini merupakan salah satu tonggak perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Jambi, khususnya bagi Yayasan Al-Falah. Acara ini bukan hanya seremoni belaka, tetapi dapat memacu semangat dan kreativitas yayasan pendidikan lainnya,” ujar Fachrori.

Fachrori mengajak seluruh stakeholder dunia pendidikan di Provinsi Jambi untuk memikirkan pengembangan pendidikan berkarakter dalam memacu bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Tenaga pendidik harus memberikan teladan untuk membangun karakter siswa yang kuat, disamping kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang menjadi pondasi utamanya.

“Semua aspek yang telah disebutkan tadi harus saling bersinergi secara baik. Saya yakin dan percaya, jika semua aspek saling bersinergi, para generasi muda Jambi kedepannya mampu membangun Provinsi Jambi lebih baik lagi,” tutur Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori menerangkan, secara lebih spesifik, kegiatan ini sebagai media informasi pendidikan yang efektif bagi pengembangan implementasi dan berkreativitas, termasuk bagi pengembangan kreasi pendidikan lainnya. “Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, misi kita bersama dalam menjadikan masyarakat Jambi sebagai pembelajaran sepanjang hayat dapat terwujud,” pungkas Fachrori.

sementara itu, ketua Yayasan Jami’ Al Falah Jambi, Dra.Hj.Juniwati T. Masjchun Sofwan menjelaskan, Yayasan Jami’ Al Falah telah berdiri sejak tahun 1988 yang bergerak pada bidang pendidikan dan bidang sosial kemasyarakatan, tetapi para pendiri telah berkomitmen untuk lebih fokus pada bidang pendidikan. Ini terbukti, sampai sekarang Yayasan Jami’ Al Falah telah memiliki Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK), SD, SMP dan SMA Islam Al-Falah.

“Alhamdulillah, fokus kita pada dunia pendidikan selain bidang sosial kemasyarakatan. Kita fokus dalam membangun karakter generasi muda melalui dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis agama,” tutur Juniwati.

“Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Yayasan Jami’ Al Falah, sejak berdiri sampai dengan saat ini,” katanya.

Menurut Juniwati, berdirinya Yayasan Jami’ Al-Falah ini juga bertujuan agar Provinsi Jambi memiliki sekolah yang berbasis Islam terpadu seperti kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sekolah Islam Al-Falah merupakan sekolah Islam terpadu pertama di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah banyak terdapat sekolah Islam terpadu di Provinsi Jambi, lebih kurang ada 20 sekolah lebih yang berbasis Islam terpadu. (red/JOS)

SMPN 1 Tebo Siapkan Simulasi UNBK

Kepala sekolah SMPN 1 Tebo, Amelia Nova melihat kondiai perangkat komputer sekolah untuk UNBK/ft. Jambi Otoritas


TEBO,jambiotoritas.com – Jelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP. Pihak sekolah kini tengah mempersiapkan siswa peserta dan sarana prasarana kelengkapannya. SMPN 1 Kabupaten terlihat sudah mempersiapkan diri menyambut UNBK pada April 2019 mendatang.

” Kita sudah siapkan dua ruang untuk pelaksanaan UNBK tetapi baru satu yang sudah lengkap. Kekurangannya pihak  dinas yang bakal mengadakannya, sekitar 24 unit perangkat komputer lagi,” kata Kepala Sekolah SMPN 1 Tebo, Amelia Nova, Selasa (19/2/2019).

Sejauh ini pihak sekolah, kata Nova, tengah mempersiapkan gladiresik UNBK yang akan digelar pada pertengahan Maret (15/3) besok. Meskipun perangkat belum tersedia semua. Namun upaya lain untuk menjalankan kegiatan ini sudah tidak terkendala lagi.

” Perangkat kita  sekitar 35 unit komputer sudah ada. Kegiatan Gladiresik akan dijalankan 15 maret 2019. Setelah itu kegiatan simulasi program UNBKnya dijadwalkan pada tanggal 20 Maret 2019,” katanya.

Namun demikian, Nova merasa optimis 195 murid peserta UNBK SMPN 1 tahun 2019 akan lulus seratus persen dengan kurikulum K 13 yang diterapkan sekolah ini. Murid sudah bisa menjalankan perangkat dan server juga bakal dapat tambahan dari dinas pendidikan nasional kabupaten Tebo. (red/JOS)

Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja, Daerah Belum Terima Data

ilustrasi

TEBO, Jambiotoritas.com – Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar SD dan SMP tahun 2019 bertambah klasifikasi program sekolah penerimanya. Pemerintah pusat menentukan sekolah – sekolah penerima dengan tambaham anggaran dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja, selain dana bantuan operasional sekolah reguler yang berlangsung selama ini.

” Itu hasil rapat koordinasi program yang diikuti leading sektor pendidikan daerah bersama kementrian pendidikan di Jakarta, belum lama ini. Program BOS Afirmasi dan Kinerja akan direalisasikan tahun ini,” kata kepala bidang pendidikan dasar, dinas pendidikan nasional dan kebudayaan kabupaten Tebo, Khoirul Akmal, Senin (4/2/2019) di Muara Tebo, Jambi.

Sasaran penerima program BOS Afirmasi ditentukan oleh pusat dalam kategori daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3 T). Secara detilnya, syarat penerimanya dinilai dari aspek apa saja, pihak pemerintah daerah belum mengetahui pastinya. Untuk program BOS kinerja, diberikan kepada pihak sekolah yang sejak diterimanya BOS dapat meningkatkan mutu sekolah.

” Penentuan BOS Afirmasi ini ditentukan oleh pusat, penilaian dari aspek apa saja, belum diketahui. Sementara untuk BOS Kinerja dinilai dari pelaporan dan adanya perubahan sekolah. Utamanya dengan BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Diakuinya, bahwa sampai tahun 2019, belum ada pemerintah daerah menganggarkan sharing dana BOS. Karena keterbatasan kemampuan anggaran.  ” Daerah belum ada, dana BOS selama ini hanya bersumber dari dana pusat. Total penerimaan dana bos kabupaten Tebo 2019 lebih dari 42 Milyar rupiah. Meningkat dari tahun sebelumnya,” ungkap Khoirul.

BOS reguler disalurkan keseluruh siswa penerima sasarannya di tingkat sekolah SMP negeri dan swasta 67 sekolah dengan anggaran 1 juta/ siswa dan untuk sekolah dasar (SD) dan swasta, sebanyak 249 dengan anggaran 800 ribu/siswa. bos afirmasi untuk 3 T dan bos kinerja.

” Baru berjalan tahun 2019, itulah hasil rakor diknas di Jakarta. Bisa saja satu sekolah, bisa dapat tiga anggaran dana BOS itu, tergantung kesesuaian penilaian pusat nanti,” katanya.(red/David Asmara)