Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi, Polisi Siagakan 350 Personil

Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para pejabat utama dan Kapolresta Jambi, memantau langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020)/foto : Isitimewa.


JAMBI – Kepala kepolisian daerah Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH melihat langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020). Kapolda memastikan perayaan tahun baru Imlek kali ini aman, Kepolisian terus melakukan pengamanan di beberapa vihara dan klenteng yang ada di Kota Jambi selama perayaan berlangsung.

Menurut Muchlis bahwa perayaan ibadah Imlek di Jambi secara umum berjalan aman, tertib dan sangat kondusif. Umat Tionghoa bisa melaksanakan ibadah perayaan Imleknya.

“ untuk menciptakan situasi aman pada perayaan Imlek ini, personil yang disiagakan dalam rangka perayaan ibadah Imlek. Polda Jambi dan Polresta jajaran menyiagakan sebanyak 350 personil ditambah tim Gegana Brimob Polda Jambi yang turut membantu melakukan sterilisasi tempat ibadah,” katanya

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH juga menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama. Usai melaksanakan ibadah perayaan tahun baru Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi. Kapolda bersama keluarga keluarga keturunan Tonghoa melakukan foto bersama. (red JOS)

Proyek Swakelola Diknas Diduga Langgar Permenkeu

Proyek Swakelola Diknas Provinsi Jambi Lampau Tahun Anggaran

Proyek RKB SMK 3 Bungo di pelepat ilir kabupaten Bungo yang belum selesai pekerjaannya/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pembangunan swakelola ruang kelas baru SMKN 3 Pelepat Ilir anggaran APBD Provinsi Jambi TA 2019 lebih dari Rp. 402 Juta lebih tampak belum selesai pengerjaannya. Menurut Rahmat Hidayat, kepala sekolah disana, mengatakan, pekerjaan pembangunan RKB disekolahnya dilakukan addendum.

” Tidak ada masalah, memang pencairan dananya dari provinsi yang lambat. Ada Addendum pekerjaannya sampai 31 Januari 2020 ini,” kata Rahmat, usai rapat dengan wali murid, Jum’at (24/1/2020) siang.

Rahmat menyatakan tidak mengetahui persis proses pembangunan dan pencairan anggarannya. Pembangunannya masih tanggungjawab kepala sekolah yang lama.

” Saya baru dua minggu disini, itu masih tanggungjawab pak Agus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek Revitalisasi Pasar Desa Masih Berproses

Kondisi proyek pembangunan pasar kembang di desa suka damai kec. Rimbo Ulu kabupaten Tebo, pada 19 Januari 2020/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek revitalisasi pasar kembang anggaran Kemendes, PDT dan Transmigrasi senilai Rp. 170 juta di desa Suka Damai kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo hingga hari ini masih berproses. Camat Rimbo Ulu, Tuslam menyatakan ada dispensasi dari kementrian desa, PDT dan Transmigrasi mengenai pelaksanaan penyelesaian kegiatan hingga melewati batas waktu tahun anggaran per 31 Desember 2019.

Dikatakan Tuslam bahwa revitalisasi pasar itu merupakan pengalihan anggaran dari kabupaten kerinci, dengan alasan disana karena nggak ada lokasi. Ceritanya pada akhir November 2019 kami diminta masukkan proposalnya.

” Pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin selesai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2019. Sesuai petunjuk dari sana, yang penting dana sudah dibelanjakan sebelum 31 desember 2019, termasuk pembayaran pajak sebelum 31 Desember sudah dibayar,” kata Tuslam meyakinkan ketika dihubungi via ponselnya, Senin (20/1/2020).

Menurut dia dana dari kementrian masuk ke rekening desa pada 26 Desember 2018. Kemudian langsung dibelanjakan keesokan harinya (27/1/2020). Pajak juga dibayarkan pada 31 Desember 2019. Bahan material semua ada ditoko dan material kayu ada bangsal semua.

” Kalau ada yang ngomong saya kerja sendiri tidak melibatkan perangkat desa Suka Damai. Itu yang ngomong itu orang gila tetangga saya sendiri. Dia kan kata pintar ngomong, katanya kan, sudah lima minggu, itukan gila. tapi kan belum sampai waktunya inikan baru (20/1/2019),” ucap Tuslam.

Intinya bangunan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Semua itukan membutuh proses, bukan kayak loro jongrang. Penyelesaiannya tetap sesuai hari kerja (HOK). Sebagai ketua tim pelaksana dan Plt. Kepala desa suka damai bertanggungjawab sampai akhir pekerjaan.

” Laporan progres kemajuan fisik pekerjaan mulai 10, 25, 50, 75 dan 100 persen itu saya laporkan langsung ke pihak kementrian,” tegasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek RS Tipe D di Kuamang, Rekanan Menjalani Denda

Gedung rumah sakit Pratama tipe D yang dibangun pemkab. Bungo melalui DIPA dinas kesehatan kabupaten Bungo tahun anggaran 2019 yang tidak selesai sesuai kontrak selama 120 kalender/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – lkhwal keterlambatan rekanan dinas kesehatan kabupaten Bungo pada pekerjaan pembangunan rumah sakit Pratama tipe D di dusun Purwasari (eks TPA) kecamatan Pelepat Ilir menjadi sorotan. Seyogyanya pelaksana CV. Dulvan Dwi Jaya sesuai kontraknya wajib menyelesaikan pekerjaan pada 26 Desember 2019 (120 hari kalender).

Menurut kepala dinas kesehatan kabupaten Bungo, Syafarudin Matondang mengatakan sumber dana pembangunannya dari APBD murni bukan bersumber dari dana alokasi khusus. Terhadap rekanan sudah dibuat aturan dendanya. Hanya saja dia tidak menyebutkan alasan pemberian addendum terhadap rekanan.

Berita terkait : Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Dia menyatakan lebih bagusnya dikonfirmasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Syamsuri dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Mardiansyah. Soal bagaimana proses addendumnya itu.

” Ada baiknya konfirmasi dengan mereka. karena kemarin, saya habis cuti. Baiknya konfirmasinya dengan mereka saja, pak,” kata Safarudin Matondang ketika di hubungi via selulernya, Kamis (16/1/2020) siang.

Sementara itu PPTK dinas kesehatan Bungo, Mardiansyah belum dapat memberikan konfirmasi soal proyek yang dimaksud. Dia beralasan sedang berada di Palembang dalam urusan keluarga.

” Saya sedang dirumah sakit di Palembang. Anak saya sedang sakit,” ucapnya, singkat ketika dihubungi.

Terpisah pekerja yang mengaku berasal dari provinsi Riau yang dijumpai dilokasi pembangunan gedung rumah sakit, Kamis (16/1/2020) pagi, mengatakan baru satu minggu bekerja memasang rangka kusen almunium untuk jendela dan pintu kaca. Tetapi soal kapan waktu selesai pekerjaan yang dilakukan tergantung yang diatas.

” Saya tidak tahu kontraktornya, saya cuma tahunya induk semang saya pak Budi. Soal kontrak kerja saya tidak tahu, kami hanya kerja membuat kusen ini,” ucap salah satu pekerja disana. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Wakil bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto ketika meninjau kondisi fisik pembangunan RS pratama tipe D di dusun Purwasari pada 23 Oktober 2019. ironisnya hingga Januari 2020 pekerjaan fisiknya belum selesai/foto : NMC berita


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pekerjaan konstruksi proyek dinas kesehatan kabupaten Bungo pada paket pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D Kuamang Kuning, di dusun Purwasari kecamatan Pelepat ilir belum rampung dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan CV. DUPAN DWI JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.779.552.899,65 hingga 9 Januari 2020 masih terlihat belum selesai.

Pantauan Jambiotoritas.com dilapangan para pekerja masih terlihat sibuk melaksanakan beberapa item pekerjaan yang terlihat masih ‘berantakan’ dilokasi eks TPA dusun Purwasari. Dilihat dari laman LPSE kabupaten Bungo, pekerjaan yang didanai APBD kabupaten melaui DIPA dinas kesehatan itu waktu kontrak berjalan sekitar tanggal 23 hingga 28 Agustus 2019. Namun hingga lewat tahun anggaran 2020 pekerjaan proyek itu masih berlangsung.

“ Terkesan proyek dinas kesehatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari pihak terkait. Sudah lewat tahun anggaran pekerjaan belum selesai,” ujar warga yang melintas disana. Sementara itu pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten Bungo belum terkonfirmasi. (bersambung) (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rio Sarwan Upayakan Pacu Pembangunan di Bangunharjo

Prioritas program pembangunan sarana air bersih dusun Bangunharjo kec. Pelepat ilir kabu. Bungo dengan dana desa TA 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com,BUNGO – Pemerintah dusun Bangunharjo, kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo tengah terus memacu pembangunannya. Sejauh ini anggaran yang tertuang dalam APBdus senilai hampir 1,7 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur yang menyasar langsung kebutuhan masyakarat dalam bentuk program prioritas anggaran pemerintah dusun Bangunharjo.

Melalui anggaran dana desa (APBN) dan Alokasi dana desa (ADD), Gerakan desa membangunan (APBD) kabupaten Bungo yang menjadi sumber APBdus pembangunan fisik tahun aggaran 2019 sudah dirampungkan pekerjaannya. Menurut Rio Dusun Banugnharjo, Sarwan menyampakan sumber pendanaan pembangunan didusun Bangunharjo diperoleh dari DD, ADD, ditambah GDM hingga bantuan dari pemerintah provinsi Jambi. Pemerintah dusun sudah menyelesaikan pembangunan Turap penahan tanah dijalan Jujuhan, dan pembangunan drainase sepanjang 500 meter yang tersebar dibeberapa kampung.

pembangunan kantor Rio Dusun Bangunharjo dari anggaran GDM APBD kab. Bungo/ft. Ist


Masih dikatakannya, Pemerintah dusun menyadari keterbatasan sumber air bersih yang ada. Apalagi bila merasakan kondisi musim kemarau panjang yang dialami selama ini. Sebahagian dana desa dialokasikan membangun tower air dan membangun pipanisasi sarana air bersih untuk masyarakatnya sepanjang 2.424 meter senilai Rp. 350 juta. Untuk system pengelolaan sehingga ada rencana income yang diterima dari masyarakat sudah terbentuk tim pengelolanya. Dengan satu ketetapan biaya Rp.2000.M3 ditambah Rp 5000/berbulan yang sudah disepakati sehingga dana yang dikumpulkan dari nilai pemakaian dimanfaatkan untuk biaya – biaya perawatan dan pengembangan jaringan nantinya.

“ Sekarang sudah tersalur ke rumah penduduk sebanyak sambungan rumah (SR) 150 KK yang tersebar di jalan Kubang Ujo, jalan Hitam Ulu, dan jalan Singkut. Masih akan ditambah lagi sambungan (SR) targetnya 50 (SR) untuk tahun 2019. Kita lakukan ini secara bertahap. Karena bantuan tower air kapasitasnya belum memadai untuk menjangkau secara keseluruhan. Salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah dusun nanti akan memanfaatkan sumur pompa di jalan Rimbo Bujang. Untuk mendukung itu, usulan pembangunan tower tambahan tahun 2020 sudah disetujui dinas PUPR Bungo, Insha Allah tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Sarwan.

Selain itu, pembangunan kantor desa sebilai Rp. 160 juta dari sumber dana GDM yang direncakanan dilakukan dua tahap, tahapan pertama sudah selesai di bulan Desember 2019 ini. Nanti pekerjaan lanjutannya tinggal pembangunan plafond dan pemasangan keramik lantai bangunannya.

“ Kelanjutannya akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 nanti. Dari 250 juta dana GDM, tidak semua dibangun untuk fisik, sebagian lagi ada alokasi dana pengadaan bibit tanaman buah 400 batang untuk diserahkan langsung ke masyarakat untuk ditanam dan sekitar 45 jutaan lagi digunakan membiayai honor guru ditiga sekolah Madin di Bangunharjo,” jelasnya.

Pembangunan drainase sepanjang 500 meter dari anggaran dana desa /ft. Ist


Disamping pembangunan fisik yang ada, pemerintah dusun Bangunharjo juga mengaloksikan dana untuk sektor usaha kecil produktif dengan memberikan bantuan kolam terpal, bibit ikan lele dan pakan untuk usaha ternak produktif masyarakat. Tujuannya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Usaha ini sifat bergulir, ada kewajiban petani ini mengembalikan dana memalui hasil produksinya yang sudah ditetapkan. Dana yang kembalikan tersebut nanti dimanfaatkan untuk membantu petani yang lain. (red JOS/ADV)

Penulis : David Asmara

Lima Jenazah Penambang Emas Liar Korban Longsor di Evakuasi

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim SAR menghentikan pencarian korban longsor di lokasi penambangan emas liar di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Senin (23/12/2019). Penghentian pencarian setelah TIm SAR menyisir lokasi longsoran dan menemukan lima jenazah korban.

“ Tidak ada lagi korban lain yang ditemukan setelah semua lokasi longsor digali. Sebelumnya disebutkan ada lima orang korban tertimbun longsor. Kami temukan dalam pencarian hari ini hanya empat korban,” kata Kepala SAR provinsi Jambi, Ibnu Harris Al-Hussain, Senin (23/12/2019).

Hanya ditemukan lima penambang yang tertimbun dilokasi longsor. Satu korban tewas ditemukan pada hari Minggu(22/12/2019) dan empat korban baru dievakuasi pada Senin (23/12/2019), pencarian korban sudah dihentikan.

” Seorang korban yang disebutkan ikut tertimbun diperkirakan selamat dan melarikan diri bersama puluhan rekannya. Sesaat ketika longsor terjadi di lokasi penambangan,” sebut Harris. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Penambang Emas Ilegal di Batang Masumai Tertimbun Longsor

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, MERANGIN – Warga desa Pulau baru kecamatan Batang Masumai kabupaten Merangin, Jambi tertimbun tanah longsor didaerah pertambangan emas ilegal disana. Penambangan emas ilegal di kabupaten Merangin yang kerap menimbulkan korban jiwa, kini terulang kembali.

Di desa Pulau Baru kecamatan Batang Masumai tersebut, sebuah tambang emas ilegal mengalami longsor, hingga menimbulkan korban enam orang penambang tertimbun, Sabtu (21/12/2019) petang, sekitar pukul 16.30 wib. Informasinya seorang warga desa itu, Yusuf dan lima warga luar kabupaten Merangin, Jegek, Dosol, Dedok, Eko dan Danang menjadi korban tertimbun tanah longsor.

” Anggota sedang proses evakuasi. Dalam proses evakuasi tim terkendala cuaca yang tifak mendukung. Sehingga untuk menempuh kelokasi dengan roda empat dan dua susah dan akan dilanjutkan esok hari,” kata Kapolres Merangin AKBP M Lutfi, Sabtu ( 21/12/2019).

Lutfi belum dapat memastikan jumlah korban tertimbun yang terjadi. Perlu bantuan alat berat untuk pencarian korban terlebih sulitnya medan ke lokasi.

” Para korban berada di dalam tanah, harus pakai alat berat. Tidak bisa secara manual. Kita juga sudah komunikasi dengan pihak BPBD Jambi untuk bisa saling membantu para korban,” katanya. (red JOS)

Editor: David Asmara

Wakil Ketua Dewan Pers Sebut Jadi Korban Hoaks, Soal Larangan Media Nonverifikasi Kerjasama Pemda

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019 di Hotel Best Western, Banjarmasin, Kamis(19/12/2019)


Jambiotoritas.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun meluruskan ihwal larangan media nonverifikasi bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pemberitaan.

Dalam pemberitaan yang marak beredar sebelumnya, Dewan Pers disebut bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melarang Pemda bekerja sama dengan media yang belum terdaftar di lembaga independen itu.

Dikatakan Hendry, Dewan Pers tidak pernah mengatakan itu. Pada perjalanannya, hal ini adalah sebuah kesalahan pada pemberitaan.

Bekas jurnalis harian Kompas itu pun kaget. Ia merasa tak pernah memuat pernyataan itu. Baik judul maupun isi berita pun tidak sama.

“Saya sebagai narasumber juga menjadi korban hoaks [soal pelarangan media],” sebutnya.

Menurut Hendry, Dewan Pers memperbolehkan media massa bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pemerintah daerah.

“Bagaimana Dewan Pers mengatur perusahaan? Kami hanya mengurusi konten. Bukan mengurusi perusahaan pers,” terangnya.

Dewan Pers tidak mengatur bentuk badan hukum media harus perseroran terbatas (PT) atau seperti apa.

Hanya saja, kata Hendry apabila terjadi risiko, gugatan hukum atau sengketa pers, perusahaan media massa itu mesti bisa bertanggungjawab sendiri.

“Bahkan kami dituding, Dewan Pers itu berselingkuh dengan BPK sehingga setiap pemda itu khawatir jika bekerja sama dengan media tanpa terverifikasi,” ujar Hendry.

Memang beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan itu. Contoh saja seperti Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung. Pemda sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kerja sama dengan media maka perlu verifikasi Dewan Pers.

“Verifikasi kepada media itu adalah sebagai legalitas media massa termasuk dalam pengawasan Dewan Pers, dan Dewan Pers bertugas mengawasi setiap media menjalankan kode etik jurnalistik. Untuk kerja sama sepenuhnya hak Pemda dan media,” ujarnya.

Untuk diketahui, Hendry CH Bangun datang ke Banjarmasin, Kalsel, untuk melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019.(red JOS)

Sumber : apahabar.com

Proyek Sarpras PDAM Bernilai Milyaran Dikabupaten Bungo di Sorot

Mesin intake PDAM Pancuran Telago Muara Bungo/ft/ Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Proyek pengadaan Booster dan pemasangan jaringan pipa dan Aksesoris dana APBD Provinsi Jambi senilai Rp. 5,5 Miliar baru di mulai pekerjaannya. Begitu juga pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories intake IPA Sungai Pinang yang di danai APBD Kabupaten Bungo senilai Rp. 701 juta hingga saat ini belum terlaksana

Dipertanyakan terkait pengadaan booster dan jaringan pipa senilai Rp. 5,5 Miliar itu, pihak PDAM Bungo melalui kepala bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Muara Bungo, Raden menyatakan pekerjaan pengadaan tersebut baru berjalan.

“ Sepengetahuan kami pekerjaan jaringan pipa yang dari provinsi Jambi baru di mulai pekerjaannya,” ungkap Raden, Minggu ( 8/12/2019) pekan lalu,seperti dilansir Bungo News

Selain itu dikatakannya, bahwa pekerjaan pengadaan Pompa dan aksesoris PDAM Pancuran Telago Muara Bungo yang di kerjakan oleh CV. Intan Bangun Persada senilai Rp. 701 Juta belum di laksanakan.

” Tahun anggaran 2019 ada pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories termasuk di unit PDAM sungai pinang namun hingga saat ini belum di laksanakan,” ucap Raden

Sementara itu secara terpisah, pelaksana proyek pengadaan booster dan jaringan pipa dari provinsi Jambi mengakui keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di Bungo. Alasaannya karena pihaknya masih menyelesaikan pekerjaan proyek PDAM di kota Jambi dan di Batanghari.

” ya pak, bos kami menyelesaikan pekerjaan di Kota dan di Kabupaten Batanghari karena itu lah pekerjaan di Bungo terlambat di kerjakan, ” kata pelaksana proyek sembari menyarankan supaya menghubungi pimpinannya.

Menurutnya untuk pekerjaan jaringan pipa dikabupaten Bungo terdapat beberapa titik pekerjaan termasuk kelurahan Manggis dan lubuk Tenam sepanjang 1.200 meter. Dan masih masih ada lagi pekerjaan di tempat lain. (red JOS)

Finishing Proyek APBN Jembatan Gantung Sepakat Bersatu dan Embacang Gedang Sedang Berjalan

Kondisi proyek jembatan gantung di desa sepakat bersatu kecamatan Rimbo ilir tahun 2018 lalu/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek jembatan gantung di kabupaten Tebo tahun anggaran 2018 lalu yang sempat mangkrak saat ini tengah dilanjutkan pembangunannya. Jika tahun sebelumnya pembangunan terbatas pada ponadasi dan tapak tiang jembatan. Tahun ini (2019) dilanjutkan pemasangan tiang dan tali seling jembatan.

Pelaksana tugas (plt) kepala dinas PUPR Tebo, Drs. Erwanto menyatakan kegiatan lanjutan pembangunan jembatan gantung anggaran APBN di desa sepakat bersatu dan desa embacang gedang tengah berlangsung. Menurut nya saat ini rekanan tengah melaksanakan pekerjaan lanjutan pemasangan tiang dan tali seling jembatan yang tahun lalu sempat mangkrak.

Baca berita terkait :

“ Sekarang sedang bekerja, saya sudah turun ke lokasi, sesuai perintah pak bupati untuk melakukan pemantauan terhadap proyek itu. Sudah laporkan juga progresnya,” katanya.

Menurut dia pelaksana pekerjaan lanjutan tetap kontraktor yang sama termasuk konsultan pengawasnya. Penyelesaian pekerjaan jembatan gantung ini ditargetkan selesai tahun ini.

“ Rekanan berkewajiban harus selesaikan tahun ini juga. Kita selalu koordinasi dengan camat setempat yang ikut memantau jalannya kegiatan itu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek Embung Pelayang Teknis Bangunan Dirubah

Salah satu embung air yang dibangun dari anggaran kementrian desa dan PDT/ft. ilustrasi


Ajum : Bantuan embung desa Pelayang, sudah ada dalam daftar

Jambiotoritas.con, TEBO – Embung air yang bangun di desa Pelayang kecamatan Tebo tengah kabupaten provinsi Jambi, tahun 2018 lalu hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disana. Uniknya, tanpa usulan dari pihak desa bantuan dari kementrian desa, PDT dan Transmigrasi, desa Pelayang sudah ada didaftar penerima bantuan itu.

” Tiba – tiba dapat bantuan, kami tidak pernah mengajukan usulan. Kami diberitahu oleh pak Supono (Dinas PMD) dapat bantuan program pembangunan embung,” ungkap kepala desa Pelayang, Ajum dijumpai dikantor Bakeuda Tebo, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, semua perencanaan dan gambar kerja sudah ada dari kementrian. Kami hanya melaksanakan yang sudah ditentukan dari sana.

” Kami sampaikan ke orang kementrian, wilayah Pelayang tidak sama seperti wikayah pertanian di padang. Sawah ini tergantung dengan hujan, tidak ada sumber air untuk embung,” jelasnya.

Secara teknis, ketika mereka turun kelokasi ada perubahan material bangunan yang diganti. Berdasarkan RAB dinding embung seharusnya memakai batu gunung tapi diubah dengan cor beton. Perubahan dilakukan saat itu juga.

” Tetapi sesampainya mereka dilokasi, ada perubahan rencana teknis. Dari menggunakan batu gunung diubahlah menjadi cor beton. Orang itu awalnya khawatir roboh, saya yakinkan tidak akan roboh. Sekarang memang belum berfungsi,” katanya.

Makanya, rencana kami, kata Ajum, kolam embung ini akan kami jadikan kolam ikan. Sumber airnya akan diadakan mesin sedot air dari sungai Batanghari. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ternyata, Proyek Embung di Pelayang Dari Anggaran Kemendes PDT

Salah satu embung air yang dibangun dari anggaran kementrian desa dan PDT/ft. ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Dinas tanaman pangan, holtikultura dan ketahanan pangan (TPHKP) menyatakan bahwa proyek embung air di desa pelayang bukan program kegiatan dinas TPHKP kabupaten Tebo. Sejak beberapa tahun terakhir TPHKP tidak merencanakan kegiatan didesa itu.

” Tahun 2018 tidak ada kegiatan proyek dinas pertanian maupun dari anggaran kementrian pertanian untuk desa pelayang. Beberapa tahun terakhir tidak ada sama sekali program kegiatan kita disitu. Tapi kalau untuk tahun ini memang ada proyek pembangunan sumur bor,” kata plt. Kepala dinas TPHKP kabupaten Tebo, H.M. Ziadi melalui staf bidang pengairan dan irigasi, Rahmat, Senin (18/11/2019).

Baca berita terkait :Dikabarkan Proyek Fisik Program Pertanian di Pelayang Tidak Berfungsi

Terpisah dari pihak dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Tebo memastikan bahwa anggaran pembangunan embung air di desa Pelayang atas usulan pemerintah desa yang diusulkan ke kementrian desa dan PDT di Jakarta. Menurut kepala bidang PMPD dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan, Dewi Tri Handayani mengatakan embung yang dibangun dengan pola swakelola itu sudah menjadi asset desa.

” Sebatas pembangunan embung saja, sewaktu merancang perencanaannya dulu pihak kementrian sudah turun ke lokasi. Berdasar penilaian mereka telah disetujui dibangun disana, berarti sudah sesuai dengan syarat pihak kementrian,” ujar Dewi, dikonfirmasi dikantornya, Senin (18/11/2019) siang.

Dikatakannya secara teknis embung itu ada pintu air untuk mengatur pemakaian airnya. Nggak ada pekerjaan tambahan lain, seperti mesin pompa air dan pengadaan pipa – pipa.

Diakui Tak Berfungsi

Senada dengan pihak dinas PMD, terkait pembangunan embung air desa pelayang, kecamatan Tebo tengah kabupaten Tebo tersebut, dinyatakan kepala desa Pelayang, Ajum bahwa proyek tersebut merupakan bantuan dari dana alokasi khusus dari kementerian desa dan Pengentasan daerah tertinggal (PDT) dana APBN TA 2018, senilai 270 juta yang dikerjakan secara swakelola. Pembangunan hanya terbatas fisik embung saja (Penampung air), tidak disertai mesin penyedot air dan perpipaan.

Menurut Ajum, di provinsi Jambi hanya kabupaten Tebo yang menerima dana bantuan APBN itu, salah satu desa penerima desa Pelayang. Dia mengatakan dana bantuan ditransfer melalui rekening khusus desa.

Sementara pekerjaannya, kata dia, dikerjakan masyarakat desa (Swakelola). Dia mengakui bahwa proyek itu hingga saat ini belum berfungsi. Selain itu, dia juga mengatakan pembangunan lanjutan saluran irigasi yang dibangun pemerintah provinsi Jambi juga tidak berfungsi

” Butuh anggaran cukup banyak untuk memfungsikan bangunan embung itu. Mungkin dibutuhkan anggaran tambahan sekitar 200 jutaan. Kami mengupayakan melalui dana desa, tetapi apa disetujui atau tidak, belum tahu,” kata dia, melalui sambungam telepon seluler, Senin (18/11/2019). (red JOS)

Penulis : David Asmara

Dikabarkan Proyek Fisik Program Pertanian di Pelayang Tidak Berfungsi

Gambar kondisi kekeringan lahan sawah/ft. Ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – program proyek fisik peningkatan produksi pertanian di desa Pelayang kecamatan Tebo tengah kabupaten Tebo, provinsi Jambi disesalkan warga disana. Setidak ada dua paket proyek yang diprogramkan dinilai mubazir. Dari pembangunan saluran primer irigasi yang tidak berfungsi, juga proyek pembangunan embung yang dinilai juga gagal manfaat.

” Masyarakat masih mengandalkan pola pertanian dengan sistem sawah tadah hujan. Jadi sulit untuk petani untuk melakukan penanaman dua kali setahun. Karena tergantung musim hujan,” sebut ketua Gapoktan. Pelayang Makmur Ahmad, dalam bincangnya dengan Jambiotoritas.com, Jum’at (15/11/2019) pekan lalu.

Menurut dia, dua proyek pembangunan saluran primer irigasi yang terhubung dari DAM di desa Semabu, Desa kandang dan termasuk yang dilaksanakan di desa pelayang dinilai mubazir. Karena tidak berfungsi untuk pengairan kebutuhan air sawah petani desa pelayang yang diperkirakan mencalai 120 hektar.

” Satu lagi pembangunan embung air yang dibuat tahun kemarin, sepertinya tidak juga berfungsi. Petani sawah masih bergantung dengan curah hujan untuk bertanam padi, tidak bisa tanam dua kali seperti dianjurjan pada program dinas pertanian,” katanya.

Sementara itu kepala desa Pelayang, Ajum ketika dihubungi untuk memastikan kondisi proyek pembangunan disana tidak merespon sambungan telpon selulernya. Sementara itu pesan Whatsapp yang dikirimkan juga tidak digubris kepala desa tersebut.

Sementara itu kepala bidang pengairan dinas PUPR kabupaten Tebo, A. Roni, ST. MT, memastikan bahwa proyek embung air di desa Pelayang bukan kegiatan bantuan APBN untuk program P3A Tahun 2018 lalu. Menurut Roni tidak ada proyek P3A untuk pembuatan embung, secara teknis ada pendamping kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani tersebut.

” Saya pernah survey disana, tapi saya pastikan, proyek embung yang dimaksud bukan proyek P3A bantuan APBN 2018. Secara teknis proyek P3A bukan buat embung. Bisa jadi itu proyek dinas pertanian,” jelas Roni.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Tim Terpadu Bentukan Pemprov Jambi Komitmen Berantas PETI

Aktivitas PETI diperairan di Jambi/ft. Dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen serius dalam upaya memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Jambi. Kegiatan PETI mengakibatkan kerusakan ekosistem dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Demikian dikatakan oleh Gubernur Jambi Fachrori pada rapat koordinasi penanggulangan kerusakan ekosistem akibat dampak oenambangan di Sungai Batanghari, di ruang rapat Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Selasa (12/11/2019).

“PETI di provinsi Jambi banyak terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, khususnya daerah pinggiran sungai. Berbagai cara dilakukan masyarakat, seperti dengan cara mendulang, menggunakan mesin dompeng, dan menggunakan alat berat,” kata Fachrori.

Dampak negatif dari PETI ini sangat merugikan bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah provinsi Jambi sangat serius dalam melakukan pemberantasan PETI di Provinsi Jambi. Menurut dua, bentuk upaya nyata Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pemberantasan PETI adalah membentuk tim terpadu/satuan pencegahan, pemberantasan dan, rehabilitasi lahan pada kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1235/KEP.GUB/ESDM-4.2/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

” Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi kepada para camat dan tokoh masyarakat, terkait dampak negatif akibat PETI. Penggunaan logam berat merkuri sangat mengancam ekosistem di sepanjang aliran Sungai Batanghari karena adanya PETI, serta mengancam kesehatan masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai. Jadi, kita menerbitkan SK Gubernur sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberantas PETI,” katanya.

Fachrori menjelaskan, dampak negatif kegiatan PETI ini banyak sekali, antara lain adalah penggunaan air raksa yang melebihi baku mutu dapat membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari, mulai dari hulu sampai dengan hilir.

“Dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dapat memicu lahan subur berubah menjadi lahan kering dan tandus. Kerusakan juga terjadi di lingkungan darat, kawasan hutan, aliran badan sungai, daerah aliran sungai, wilayah sungai serta mengganggu jalur transportasi sungai,” jelas Fachrori.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat berkomitmen memberantas PETI ini. Kita juga telah melakukan pendataan terhadap kegiatan PETI yang berada di Provinsi Jambi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor: 540.1735/INGUB/DESDM-3.2/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pelarangan Penggunaan Merkuri Pada Penambangan Emas.

Sementara itu, kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa BNPB memiliki kewenangan penuh dengan berbagai upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya terkait bencana yang akan terjadi.

“Jadi, kita pada prinsipnya membantu untuk mencarikan solusi dalam mencegah dan mengatasi sebuah bencana. Kita akan menampung seluruh permasalahan yang ada karena membutuhkan waktu dalam menemukan solusi. Harus adanya sinergitas yang baik dalam menyelesaikan permasalahan,” jelasnya.

BNPB akan membuat nota pengantar terkait permasalahan Sungai Batanghari yang nanti akan ditandatangani oleh seluruh kepala daerah terkait, selanjutnya akan diajukan kepada Bapak Presiden. Doni mengatakan permasalahan Sungai Batanghari ini bisa diatasi bersama dengan cara, adanya penguatan program, keterpaduan antar pemangku kepentingan, integrasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu, dan keterlibatan masyarakat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Daerah Ingin Pemberdayaan Penangkar Benih Lokal

Tanaman Benih padi yang dibudidayakan penangkar lokal/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Kejadian fuso dan kekeringan ratusan hektar persawasahan kelompok tani belum lama ini menjadi perhatian dinas TPHKP. Meskipun benih – benih yang didistribusikan ke petani di Tebo dari bantuan pusat (anggaran) APBN. Ada keinginan soal pengadaan benih ini dilakukan daerah dengan pola mandiri benih sehingga ada keterjaminan kualitas benih yang diterima petani.

” Dengan begitu justru membantu pemberdayaan penangkar didaerah. Meskipun anggaran disiapkan dari pusat, tapi dana pusat itu bisa dinikmati didaerah – daerah,” kata plt. Kadis TPHKP kabupaten Tebo, H.M. Ziadi, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan menyangkut kualitas benih sudah ada petugas yang melaksanakan uji kualitas dan labelisasi yang dapat disesuaikan dengan keinginan produksi beras petani daerah.

Memasuki awal pekan kedua bulan November petani dikabupaten Tebo belum melaksanakan masa tanam padi sawahnya. Pihak dinas tanaman pangan holtikultura dan ketahanan pangan (TPHKP) menyatakan masih melihat situasi cuaca pasca bencana kekeringan dan kabut asap yang melanda.

” Petani Tebo belum melaksanakan penanaman, sekarang baru mulai penyemaian benih padinya. Benih benih yang disemai merupakan bantuan pemerintah pusat yang sudah kita distribusikan sebelumnya,” ujar Ziadi.

Dia mengatakan situasi saat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Tetapi kita tinggal melihat situasinya dan tingkat curah hujan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sekda Tutup MTQ Tingkat Kabupaten Tebo ke XVIII di Sumay

Sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi menyerahkan Tropi kepada juara umum yang jatuh pada kecamatan Tebo Tengah/ft. Humas


Kecamatan Tebo Tengah juara umum tahun 2019

Jambiotoritas.com, TEBO – Perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tebo ke-XVIII di Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kamis (31/10/2019) resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi, MM. Menurut dia mengatakan bahwa kegiatan MTQ merupakan salah satu misi pembangunan yang tertuang dalam misi Tebo Tuntas 2017 – 2022 dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.

” MTQ merupakan festival pemuliaan terhadap Al-Qur’an yang bertujuan untuk melestarikan dan membumikan isi kandungan yang ada didalam Al-Qur’an. Hal ini juga tertuang pada misi pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya,” kata Teguh.

Pada kesempatan itu, Sekretaris daerah kabupaten Tebo, menyerahkan secara langsung piala bergilir juara umum MTQ Tingkat Kabupaten Tebo ke-18 kepada Kecamatan Tebo Tengah yang diterima langsung oleh Camat Tebo Tengah Ade Nofriza, S.STP., M.A.P.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim Nomor: 01Tahun 2019 yang dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim MTQ ke-18 Tingkat Kabupaten Tebo, Drs.H. M. Isa, MY, menyatakan kecamatan Tebo Tengah berhasil meraih juara umum pada MTQ ke-18 Tingkat Kabupaten Tebo setelah mengumpulkan nilai sebanyak 123 poin.

Tuan rumah MTQ, Kecamatan Sumay, berhasil meraih peringkat kedua dengan nilai 92 poin dan disusul oleh Kecamatan Rimbo Bujang dengan nilai 56 poin di peringkat ketiga. Pada peringkat empat dan lima masing-masing diraih oleh Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, Drs. H. M. Sawi, berharap kepada para pemenang agar dapat menjadi duta syiar agama yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Tebo dan kepada yang belum menang jangan menyerah, jadikan ini sebagai evaluasi dan pelajaran untuk lebih baik lagi kedepannya.

Dilain pihak, Ketua Umum Panitia Penyelenggara MTQ ke-18 Tingkat Kabupaten Tebo, Ambiar, SST menyatakan ucapan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme masyarakat yang telah membantu mensukseskan MTQ Tingkat Kabupaten Tebo di Kecamatan Sumay. red JOS)

Editor : David Asmara

Soal Porsi Pembangunan, Sejumlah Tomas Dukung Pernyataan AJB

Salah satu kondisi jalan dikecamatan Muara Tabir yang dibangun pemerintah provinsi Jambi,/ft. Dok. Jambiotoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Kandidat bakal calon gubernur Jambi, Prof. Dr.Asyafri Jaya Bakri (AJB) turun ke kabupaten Tebo. Kedatangan mantan Rektor IAIN STS Jambi yang kini menjabat sebagai walikota Sungai penuh ini menyapa langsung masyarakat, dibeberapa kecamatan dalam kabupaten Tebo, selama beberapa hari, pekan lalu.

Sekilas pertemuannya itu, sangat berkesan dimasyarakat khususnya masyarakat aliran sungai Batanghari. Mereka sependapat dengan apa yang disampaikan oleh, Asyafri Jaya Bakri terkait kondisi pembangunan diwilayah tersebut. Memang ini merupakan fakta yang ada di lapangan.

” Kami sebagai bagian dari masyarakat Tebo, khususnya masyarakat aliran sungai Batanghari mendukung pernyataan bapak AJB salah satu bakal calon Gubernur Jambi terkait kondisi jalan Provinsi antara lain jalan padang lamo dan lainnya yang ada di Tebo. Memang kondisi ruas jalan yang ada mengalami kerusakan. Sehingga membuat aktivitas perekonomian masyarakat terganggu,” kata Anwar warga desa Bedaro Rampak, Jum’at (25/10/2019).

Masyarakat menilai bahwa AJB tidak bermaksud menyindir ataupun menyudutkan secara pribadi. Karena yang disampaikan merupakan realitas yang sesungguhnya terjadi dan dialami masyarakat.

” Kami yakin pak AJB sama sekali tidak bermaksud menyindir ataupun menyudutkan pribadi seseorang ataupun pihak tertentu di kabupaten Tebo. Ini menurut kami di lakukan beliau (AJB) semata-mata agar pihak-pihak yang berkompeten lebih konsen terhadap pembangunan jalan provinsi ini dan memberikan perhatian serius didaerah ini,” katanya.

Selain itu, warga Teluk Langkap, kecamatan Tebo Ulu, Muslim mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Tebo tidak pernah tidak pernah memandang Ras dan Suku. Hanya saja kami ingin pembangunan yang berkeadilan yang dibangun oleh pihak manapun.

” Kami ingin daerah kami dibangun seperti daerah-daerah lain agar kami dapat meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Bukan bermaksud menyudutkan apalagi menjatuhkan kelompok atau person tertentu. Bahkan menurut kami pernyataan yang dilontarkan pak AJB itu sangat membantu pihak kabupaten Tebo untuk mensuarakan aspirasi pembangunan ke pihak pemerintah provinsi Jambi,” ujar Muslim.

Dikatakan juga oleh Usman warga Tebing Tinggi, bahwa kami masyarakat Tebo khususnya masyarakat aliran sungai Batanghari sekali lagi sangat berterima kasih kepada bapak AJB yang telah mendengar dan menyuarakan aspirasi ini semoga Tebo menjadi bagian dari Jambi dan berkeadilan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Stand Capil Tetap Layani Masyarakat Sampai Penutupan Tebo Expo

Masyarakat tebo yang melakukan rekam KTP dan KIA di srand dinas capil Tebo, / ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO –  Sepanjang berjalannya Tebo expo dalam rangka ulang tahun kabupaten Tebo ke 20. Stand dinas catatan sipil kabupaten Tebo paling banyak dikunjungi masyarakat. Tecatat kunjungan masyarakat sejak dibukanya stand pada 12 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2019 dinas capil telah menerbitkan 656 kartu identitas anak (KIA) dan KTP sebanyak 161 keping.

” Rata – rata jumlah kunjungan masyarakat ke stand kita mencapai ratusan orang setiap harinya. Pelayanan pencatatan KIA dan KTP masih dilayani sampai penutupan jam 9 malam nanti,” kata kepala dinas catatan sipil Drs. H. Abu Bakar melalui kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Samsir, SE, Kamis (17/9/2019).

Menurut Samsir, bagi masyarakat yang masih belum melakukan perekaman KTP atau KIA akan tetap dilayani. Tetapi untuk hari ini pencetakan KIA mengalami kendala karena tidak bisa langsung dicetak seperti sebelumnya.

” Untuk KIA hari inintidak langsung jadi. Tetapi pengambilan foto tetap bisa dilakukan. KIA akan diserahkan paling lambat pada hari selasa, minggu depan. Sementara untuk pelayanan KTP tetap berjalan normal,” katanya.

Dia menghimbau bagi masyarakat yang ingin mencetak KIA dan KTP di stand dinas Catatan Sipil hari ini pelayanan terakhir dalam rangka Tebo expo, menjelang penutupan malam nanti. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tiga Dusun Batal Terima BSPS, Perkim Bungo Obral Janji

Jambiotoritas.com, BUNGO – Sejumlah warga yang terlanjur mengalokasikan biaya untuk persiapan penerimaaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementrian PUPR mengaku kecewa. Betapa tidak, atas perintah tim BSPS kabupaten Bungo mereka terlanjur membuat pondasi yang menghabiskan dana sekitar 5 juta rupiah. Namun kemudian BSPS yang mereka harap ternyata batal dilaksanakan tanpa alasan jelas.

Kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Bungo, H. Muhamad Zen mengakui sekitar 250 unit BSPS tidak terealisasi tahun ini. Meskipun diakuinya, namun dia tidak menjawab alasan sebab musabab tidak terrealisasinya pada dusun Tanah bekali, dusun Teluk Pandak dan dusun Tenam.

” Ya, ada 250 unit bantuan perumahan BSPS di kabupaten Bungo yang belum bisa di realisasikan tahun ini, tanya saja dengan kasi perumahan, ” ucapnya sembari berlalu.

Sementara itu, kepala seksi perumahan dinas Perkim kabupaten Bungo, Torus Situmorang berdalih tidak terealisasinya 250 unit BSPS di Bungo merupakan penilaian tim verifikasi dari pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten Bungo hanya sebatas melakukan usulan saja.

” Kita hanya mengusulkan saja. Apakah usulan kita disetujui atau tidak, itu adalah kewenangan dari pihak pemerintah pusat, ” kata Torus, seperti dikutip Bungo News, belum lama ini.

Torus berjanji kepada warga yang belum menerima manfaat program BSPS tahun 2019 akan diprioritaskannya pada tahun depan (2020). Dia meyakinkan masyarakat bahwa sudah melakukan koordinasi dengan tim dari pusat.

” Akan kita prioritaskan usulan tahun 2019 yang tertunda untuk di realisasikan tahun 2020 mendatang. Kami harap masyarakat dusun Tanah Bekali, dusun Teluk Pandak dan dusun Tenam bersabar. Kami sudah berkoordinasi dengan tim dari pusat, ” katanya.

Dari informasi yang diperoleh informasi sebelumnya, kepala desa Lubuk Tenam, kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Zam Sopwan menyatakan kekecewaan warganya itu. Warga sebenarnya telah menyiapkan pondasi bahkan untuk itu mereka rela menjual ternak, kebun bahkan kredit pinjaman Bank.

” Warga sangat kecewa karena sudah menjual tanah, ternak dan minjam bank dengan harapan bisa mendapat bantuan BSPS. Tapi kenyataannya tidak bisa di realisasikan, ” ujar Zam Sopwan.(red JOS)

Editor : David Asmara

Giliran Buruh Unjuk Rasa Damai, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Massa buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di sekitaran gedung DPR, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019./ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Demonstrasi buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang berjalan damai di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019), menuai pujian. Unjuk rasa yang diakhiri dengan joget bareng massa dan Wakil Kapolda Metro Jaya itu dinilai bisa menjadi pembanding dengan demo anarkistis yang marak belakangan ini.

“Demonstrasi kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan, pasti jauh dari anarkistis. Kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak,” kata pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Ari membandingkan demonstrasi super damai buruh dengan sejumlah aksi mahasiswa dan pelajar yang menolak sejumlah RUU kontroversial dan berkahir anarkistis belakangan ini. Menurutnya, demonstrasi mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak anarkistis, bahkan bisa lebih damai dari aksi para buruh.

“Tuntutan buruh yang menolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan serta menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 ini urusannya langsung ke perut, ke penghasilan mereka. Tetapi, kalau komunikasi dilakukan dengan kepala dingin, urusan perut itu tidak akan melahirkan amuk massa,” ujar Ari.

Ari melanjutkan, demonstrasi mahasiswa dan pelajar juga seharusnya tidak anarkistis dan bahkan bisa lebih baik dari buruh, karena tuntutan sudah dipenuhi. Sementara, tuntutan buruh, meski sudah dikomunikasikan dengan pemerintah, belum ada titik temu yang final.

“Inilah anehnya. Tuntutan penolakan empat dari lima RUU kontrovesial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dan DPR dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK, tetapi kenapa masih saja anarkistis,” ujar Ari.

Melihat keanehan tersebut, kata Ari, maka tidak heran banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkistis mahasiswa dan pelajar tersebut ada yang menunggangi. “Wajar jika orang kebanyakan akan berpikir seperti itu (ditunggangi). Apalagi, kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang,” kata Ari.

Doktor ilmu komunikasi itu mengatakan, komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Presiden Jokowi juga selalu sigap merespon setiap isu yang ada masyarakat dengan baik.

“Demikian pula para pembantunya. Seskab, misalnya, juga sudah menjadi komunikator publik yang baik. Tetapi, namanya ada faktor X di balik berbagai demonstrasi anarkistis itu, ya, yang harus mengendalikan selebihnya adalah kepolisian, karena sudah menyangkut keamanan,” kata Ari.

Sumber : Suara Pembaruan

BMKG : Masyarakat Masih Harus Waspadai Karhutla

Petugas melakukan pemadam di lahan yang terbakar di Muaro Jambi/ft. AntaraJambi
_______________________________________________________________________________________________

Jambiotoritas.com, JAKARTA  – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan dalam tiga hari terakhir hotspot (titik panas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun signifikan. Meski begitu BMKG tetap meminta masyarakat terus waspada sebaran asap akibat karhutla di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. BMKG mendeteksi penurunan signifikan jumlah titik panas di wilayah Indonesia. berdasar pantauan satelit Modis (Terra Aqua), Suomi NPP, dan NOAA-20 selama 3 hari terakhir (26-28 September 2019) sebesar 78%, dibandingkan sepekan lalu.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R Prabowo mengatakan, lokasi titik panas tersebut di antaranya berada di wilayah Indonesia seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

“Jumlah titik panas di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Timur fluktuatif. Sementara di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan fluktuatif cenderung menurun sampai 28 September 2019,” katanya dari siaran pers, Minggu (29/9/2019).

Prabowo menjelaskan kecenderungan penurunan jumlah titik panas di Indonesia dan negara Asia Tenggara, dan secara tidak langsung dapat menurunkan sebaran asap di wilayah Indonesia. Namun masyarakat masih harus mewaspadai terjadinya karhutla karena potensi hujan masih belum signifikan di daerah tersebut.

Saat ini dalam mengupayakan peningkatan potensi hujan di daerah terjadinya karhutla, BMKG bekerja sama dengan TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka melakukan kegiatan teknologi modifikasi cuaca yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi hujan di wilayah karhutla yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“BMKG terus mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di beberapa wilayah dekat dengan karhutla, untuk selalu mewaspadai potensi karhutla,” ucapnya.

Satelit Modis yang digunakan BMKG yang menjadi standar kondisi cuaca di ASEAN menunjukkan pada 23 September 2019 jumlah titik panas seluruh Indonesia berjumlah 1.374 titik, di mana di Riau terdapat 134 titik, Jambi 324 titik, Sumatera Selatan 337 titik, Kalimantan Barat 20 titik, Kalimantan Tengah 279 titik, Kalimantan Selatan 49 titik, serta Kalimantan Timur 11 titik.

Pada tanggal 25 September 2019, Riau dan enam wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan nasional lainnya, semuanya mengalami penurunan. Secara nasional jumlah titik api seluruh Indonesia sebanyak 554 titik, dengan sebaran Riau 68 titik, Jambi 15 titik, Sumatera Selatan 13 titik, Kalimantan Barat 9 titik, Kalimantan Tengah 268 titik, Kalimantan Selatan 39 titik, Kalimantan Timur 60 titik.

Sementara pada Kamis (26/9/2019), satelit modis menangkap kenaikan jumlah titik api, di mana pada pukul 18.55 WIB, setelit mencatat ada 915 titik api seluruh Indonesia, dengan Riau tanpa titik api, Jambi 33 titik api, Sumatera Selatan 18 titik api, Kalimantan Barat 59 titik api, Kalimantan Tengah 674 titik api, Kalimantan Selatan 28 titik api, Kalimantan Timur 38 titik api.

Selanjutnya penurunan kembali terjadi pada Jumat (27/9/2019) satelit mencatat ada 231 titik panas di seluruh Indonesia, di mana Riau hanya 9 titik panas, Jambi 96 titik, terdapat 8 titik panas di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat 1 titik, Kalimantan Tengah 1 titik panas, Kalimantan Selatan 1 titik panas, Kalimantan Timur 33 titik panas.

Pada Sabtu (28/9/2019) pukul 06.02 WIB tren penurunan kembali terjadi. Terdapat 136 titik panas di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah rawan karhutla, di Riau terdapat 2 titik, Jambi 17 titik, Sumatera Selatan 3 titik, Kalimantan Barat tidak ditemukan titik panas, Kalimantan Tengah terdapat 4 titik, Kalimantan Selatan 1 titik, dan Kalimantan Timur terdapat 27 titik.

Sementara itu, pantauan hari Minggu (29/9/2019), sebagian wilayah mengalami kenaikan jumlah titik panas, yaitu Jambi 34 titik, Sumsel 50 titik, Kalimantan Barat 2 titik, Kalimantan Tengah 48 titik, dan Kalimantan Selatan 31 titik. Beberapa daerah rawan karhutla juga ada yang mengalami penurunan titik panas yaitu Riau 1 titik dan Kalimantan Timur 14 titik. Sehingga pantauan titik panas di seluruh Indonesia pada Minggu (29/9/2019) ada 263 titik.

Membuahkan Hasil

Terkait turunnya titik panas, setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Riau beberapa waktu lalu, BNPB akan lakukan operasi pemadaman karhutla menggunakan TMC lebih intensif. TNI mengerahkan 4 pesawat untuk membantu proses TMC di Sumatera dan Kalimantan. Upaya TMC yang digawangi oleh BNPB bersama BPPT dan BMKG pun sudah membuahkan hasil. Hujan turun di beberapa tempat yang menjadi daerah operasi TMC seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, pantauan Minggu (29/9/2019) di wilayah Sumatera menunjukkan kondisi cuaca secara umum terpantau cerah berawan hingga hujan. Jarak pandang di beberapa bandara di Pulau Sumatera terpantau berada pada level baik, dengan visibility lebih dari 5 km.

Kemudian berdasarkan pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) hingga pukul 16.00 WIB menunjukkan bahwa titik api dengan kategori sedang dan tinggi terdeteksi masing-masing berada di Riau dengan 3 titik, Muaro Jambi 1 titik, dan Sumatera Selatan 124 titik. “Hal tersebut menunjukkan bahwa titik api terpantau cenderung berkurang,” ucapnya.

Sementara itu, pantauan cuaca di Pulau Kalimantan menunjukkan kondisi cuaca cerah, berawan hingga hujan. Sedangkan untuk jarak pandang terpantau sudah lebih dari 5 km. Kendati demikian, asap tipis masih terpantau berada di wilayah Palangkaraya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Sedangkan pantauan titik api kategori sedang dan tinggi hingga Minggu (29/9/2019) sore terdeteksi masing-masing di Kalimantan Barat 4 titik dan Kalimantan Selatan 4 titik. Merujuk tren laporan yang dihimpun berdasarkan citra satelit terkini dan tinjauan langsung di lapangan lanjutnya, bisa disimpulkan bahwa episode karhutla 2019 tak lama lagi segera usai.

“Oleh karena itu, dari seluruh pencapaian atas hasil usaha pemadaman darat, udara dengan waterbombing, dan TMC, ditambah prediksi BMKG tentang musim hujan yang akan segera datang semakin membuat kami optimis bahwa bencana asap karhutla ini akan segera berlalu,” paparnya.

Sumber : Suara Pembaruan

Paksa Masuk Gedung DPRD Jambi, Mahasiswa Terlibat Bentrok

Aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Jambi menuntut pemerintah membatalkan revisi KUHP dan RUU KPK terus berlanjut hari ini, Senin (30/9/2019) berujung bentrok/ft. Ist
________________________________________________________________________________________________

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Jambi menuntut pemerintah membatalkan revisi KUHP dan RUU KPK terus berlanjut hari ini, Senin (30/9/2019). Aksi mereka yang berlangsung di gedung DPRD provinsi Jambi itu, disaat dewan melakukan sidang paripurna, massa yang memkasa masuk dalam sidang dewan akhirnya terlibat bentrok dengan aparat pengamanan.

Pantauan dilapangan terlihat massa yang bergerak memaksa masuk gedung DPRD dan ingin melakukan sidang paripurna. Aksi saling dorong aparat dan pengunjuk rasa pun tidak bisa dihindarkan hingga akhirnya mereka dibubarkan dengan menembakkan gas air mata.

Dalam aksi unjuk rasa itu ada empat tuntutan massa. Pertama meminta pemerintah membatalkan Revisi KHUP dan meminta pemerintah mengeluarkan Perpu RUU KPK, penuntasan HAM di Indonesia dan keberlangsungan reformasi termasuk meminta pertanggungjawaban Kapolri terkait meninggalnya dua mahasiswa di kendari.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto terlihat keluar dari gedung DPRD Jambi itu. Dia menemui mahasiswa akan tetapi keinginan demonstran tetap menginginkan masuk ke dalam kantor DPRD Jambi untuk berdiskusi bersama di ruang sidang paripurna. (red JOS)

Polisi Tetapkan Puluhan Pelaku Rusuh Demo DPR Sebagai Tersangka

12 Pelajar dan 24 Mahasiswa Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kerusuhan Demonstrasi di gedung DPR pada 24-25 September 2019 lalu/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Usai aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada 24-25 September lalu di sekitar Gedung DPR, polisi mencatat ada 36 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 12 pelajar dan 24 mahasiswa.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, pada tanggal tersebut polisi mengamankan sebanyak 105 mahasiswa. Rinciannya, 24 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 81 orang lainnya telah dipulangkan. 

Sementara itu, polisi turut mengamankan 15 pelajar SMP dan SMA.12 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, tiga orang lainnya dikembalikan ke orang tua masing-masing. 

Tidak hanya itu, pada 25-26 September, polisi kembali mengamankan 15 mahasiswa dan 83 pelajar. Kendati demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah ada yang ditetapkan tersangka dan jumlah orang yang dipulangkan.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto, mengatakan 24 mahasiswa dan 12 pelajar yang telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap fasilitas umum.

“Macam-macam (alasan ditetapkan sebagai tersangka), seperti menyerang petugas, pengerusakan secara bersama-sama dan bahkan ada yang melakukan pembakaran,” kata Suyudi kepada wartawan, Jumat (27/9).

Dia menyebut, hingga kini, para tersangka itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Sementara, para pelajar yang masih berusia di bawah 18 tahun telah dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, Jakarta.

“Ditahannya dengan dititipkan ke balai aman Handayani setelah melalui proses diversi dengan didampingi pihak Bapas,” ungkap Suyudi.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan aliansi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil terjadi pada tanggal 24-25 September. Aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh antara massa pendemo dengan aparat keamanan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. 

Demo tersebut digelar untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

sumber : republika

BMKG : Soal langit merah di Muaro Jambi, Tingginya Polutan

Kondisi kabut asap dikota Jambi, Minggu (22/9/2019)/ft. Jambi Otoritas

Jambiotoritas.com, JAMBI – Fenomena warna langit di Muaro Jambi berubah menjadi warna merah. Secara ilmiah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan akibat tingginya kadar polutan diwilayah itu. Hasil analisis citra satelit Himawari-8 pada 21 September di sekitar Muaro Jambi, tampak terdapat banyak titik panas dan sebaran asap yang sangat tebal.

” Asap dari kebakaran hutan dan lahan ini berbeda dari daerah lain yang juga mengalami kebakaran, wilayah lain pada satelit tampak berwarna cokelat namun di Muaro Jambi menunjukkan warna putih yang mengindikasikan bahwa lapisan asap yang sangat tebal,” kata kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/9/2019).

Hal ini dimungkinkan karena kebakaran hutan/lahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama pada lahan-lahan gambut. Menurut dia, tebalnya asap juga didukung oleh tingginya konsentrasi debu partikulat polutan berukuran kurang dari 10 mikron (PM10).

” Tengah malam di Jambi, pengukuran konsentrasi PM10 didapati banyaknya volume polutan di udara yakni 373,9 ug/m3, menunjukkan kondisi tidak sehat,” ujarnya.

Kondisinya serupa dan lebih parah terjadi di pekan baru, Riau. Angka konsentrasi debu polutan PM10 kategori berbahaya dengan banyaknya polutan mencapai 406,4 ug/m3. Jika ditinjau dari teori fisika atmosfer pada panjang gelombang sinar tampak, langit berwarna merah ini disebabkan oleh adanya hamburan sinar matahari oleh partikel mengapung di udara yang berukuran kecil (aerosol), dikenal dengan istilah hamburan mie (Mie Scattering).

Mie scattering terjadi jika diameter aerosol dari polutan di atmosfer sama dengan panjang gelombang dari sinar tampak (visible) matahari. Panjang gelombang sinar merah berada pada ukuran 0,7 mikrometer.

” Kita mengetahui bahwa konsentrasi debu partikulat polutan berukuran kurang dari 10 mikrometer sangat tinggi di sekitar Jambi, Palembang, dan Pekanbaru. Tetapi langit yang berubah merah terjadi di Muaro Jambi. Ini berarti debu polutan di daerah tersebut didominasi berukuran sekitar 0,7 mikrometer atau lebih dengan konsentrasi sangat tinggi. Selain konsentrasi tinggi, tentunya sebaran partikel polutan ini juga luas untuk dapat membuat langit berwarna merah,” jelasnya.

Langit yang berubah warna ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Pada 2015, di Palangkaraya juga pernah diberitakan beberapa kali mengalami langit berwarna oranye akibat kebakaran hutan dan lahan, yang berarti ukuran debu partikel polutan (aerosol) saat itu dominan lebih kecil atau lebih halus (fine particle) daripada fenomena langit memerah di Muaro Jambi kali ini. (red JOS)

Dinkes : Sebagian besar anak – anak paling banyak terserang ISPA

Kabut asap yang menyelimuti komplek perkantoran kabupaten Tebo, Kamis (19/9/2019) siang/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Sepanjang September 2019, data terupdate dinas kesehatan kabupaten Tebo, terbaru jumlah penderita Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menurun hampir 50 persen dari bulan agustus kemarin sekitar 3047 orang. Dari data masuk didinas kesehatan yang dilaporkan puskesmas, pekan ini, tercatat 1539 orang terpapar ISPA yang sebagian besar adalah anak-anak.

Akibat menurunnya kualitas udara dikabupaten Tebo. Pemerintah sendiri menghadapi situasi bencana kabut asap menetapkan status siaga pada semua pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk penanganan langsung masyarakat yang terserang ISPA ini.

Menurut kepala bidang pelayanan, pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat dinas kesehatan kabupaten Tebo, Sri Wahyuti, Rabu (18/9/2019) petang kemarin. Menyatakan sementara ini, pemerintah menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas anak bermain diluar ruangan. Dan tetap menggunakan masker, karena udara diluar semua sudah terpapar kabut asap. 

” Setelah pembagian masker kepada masyarakat angka paparan ISPA mulai menurun. Dinas kesehatan masih memiliki stok masker 15.000 untuk kebutuhan beberapa hari kedepan. Bahkan pemprop Jambi siap memberikan bantuan bila dibutuhkan,” jelas Sri Wahyuti

Menurutnya, masyarakat harus cepat tanggap jika terpapar ISPA segera membawa ke Puskesmas. Pemerintah sendiri memberikan layanan gratis penanganan yang sifatnya insidentil. Karena ini bencana alam dan terjadi dimana – mana. 

Berdasarkan pantauan kualitas udara dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo, kemarin (Rabu, 18/9/2019) hasil sementara pada jam 12.00 pm10 241,6 ISPU 146 artinya, kualitas udara dalam kota muara Tebo dalam kategori tidak sehat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Temuan Disbunkannak Tebo, Jajanan Bakso Mengandung Bahan Borax

Ilustrasi /ft. Net

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemeriksaan sampel jajanan olahan pangan dikabupaten Tebo positif mengandung borax. Kandungan bahan kimia berbahaya itu, menurut pihak dinas perkebunan, perikanan dan perternakan terdapat pada jajanan  bakso yang mereka ambil sampelnya pada awal September 2019 diseluruh kecamatan dalam kabupaten Tebo.

” Sampel- sampel makanan itu dikirin ke labor BPVET Bukit tinggi, sumatera barat dan labaoratorium di probinsi Jambi, hasilnya positif mengandung borax. Tetapi kandungannya masih relatif dalam tingkatan yang wajar,” kata kepala dinas Perkebunan Peternakan dan perikanan, melalui kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan produksi hasil peternakan, Hendri Sugestianto, Rabu (18/9/2019) di Muara Tebo.

Menurut Hendri, pemeriksaan sampel makanan dilakukan dengan membeli langsung dari pedagang. Sehingga bila pemeriksaan labornya positif. Dinas langsung berikan warning agar tidak mengulangi perbuatannya.

”  Pemeriksaan serupa kita lakukan secara berkala tiga bulan sekali. Para pedagang ini, kita warning agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Khusus pedagang bakso, dan pedagang – pedagang jajanan lainnya yang berkaitan dengan produk olahan ternak,” jelasnya. 

Dikatakannya bahwa biasanya bahan pengenyal (borak) digunakan sebagai pengawet. Karena bahan olahan pangan paling lama bertahan paling hanya dua hari saja. Atas temuan itu, pengakuan (pedagang) mereka ditawarkan pada proses penggilingan. Disamping itu juga kandungan borax banyak ditemukan pada jenis jajanan – jajanan anak – anak seperti bakso bakar, sosis dan lain – lain. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Selamatkan Lahan Pertanian, BPN Dorong Pemkab Tebo Bentuk Gugus Tugas Penyedia TORA

Unjuk rasa petani di kantor bupati Tebo, Senin (16/9/2019)/ ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Amanat peraturan presiden No. 18 tahun 2017 tentang penyelesaian dan penggunaan tanah dalam kawasan hutan diharuskan menjadi pedoman penyelesaian konflik agraria. Terlebih negara harus tetap menjaga lahan – lahan pertanian.

Aspirasi yang disampaikan massa forum keluarga besar petani Tebo terkait pelaksanaan penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA). Gugus tugas penyedia TORA kabupaten Tebo harus dibentuk.

” BPN Tebo sudah bersurat, intinya akan merapatkan untuk mendorong pembentukan gugus tugas TORA. Kendalanya selama ini adalah masalah koordinasi. Atas tanah yang dikuasai negara banyak kewenangan para pihak terhadap tanah itu,” kata Kasi Penyediaan dan pemanfaatan kantor pertanahan Tebo, Yuni Paturnawan pada dialog dengan pemerintah kabupaten Tebo bersama massa petani, (16/9/2019) di DPRD Tebo, kemarin.

Menurut dia, BPN bersama pemerintah kabupaten Tebo sebenarnya sudah bergerilya memberi legalisasi tanah negara yang sudah diserahkan ke petani mencapai 2000 sertipikat. Legalisasi itu dilakukan dengan program redistribusi BPN.

” Masalahnya sekarang pertanahan kabupaten Tebo kekurangan objek (tanah) yang mau dilegalisasi mencapai 4000, redistribusi 2000, Bahkan sesuai dengan kuota tahun 2019 ini Tebo dapat 11.000 sertipikat untuk program PTSL. Kami harus mencari objeknya,” katanya.

Sementara itu, kepala KPHP timur, dinas kehutanan provinsi Jambi, Joko Sutrisno menyatakan bahwa untuk melakukan proses pelepasan hutan (tanah) seperti aspirasi yang disampaikan tetapi berpedoman pada peraturan presiden (Perpres) No. 18 tahun 2017. Persoalannya penguasaan yang terjadi adalah seperti permukiman, munculnya fasilitas umum dan fasilitas sosial (sekolah, rumah ibadah). Dan lahan garapan untuk perkebunan sawit, karet, kopi dan lain – lain.

Menurut Joko bahwa program TORA harus tepat sasaran, subjek (pemohon) dan objeknya (tanah yang dimohonkan). Jadi harus jelas bagaimana kronologi perolehan tanah itu.

” Pemerintah hanya memberikan opsi hibah tanah yang dicadangkan untuk TORA. Dan pinjam pakai selama 35 tahun yang dikelola secara perhutanan sosial ataupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR),” jelas Joko. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Lahan Konsensi Tiga Perusahaan di Tebo Dituntut Demonstran Untuk TORA

Forum keluarga besar petani Tebo unjuk rasa mendesak bupati Tebo H. Sukandar merekomendasi lahan dalam hutan kawasan dan konsesi perusahaan yang telah dikelola masyarakat untuk disertakan dalam program tanah objek reforma agraria ( TORA ), Senin (16/9/2019) di Muara Tebo Jambi/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Forum keluarga besar petani Tebo mendesak pemerintah kabupaten Tebo dalam hal ini bupati Tebo mengeluarkan rekomendasi lahan mereka kelola yang berada dalam kawasan hutan dan konsensi perusahaan. Aksi unjuk rasa ratusan massa petani itu, menindaklanjuti pertemuan dengan wakil bupati, Syahlan beberapa waktu lalu. Karena jadwal yang tunggu tidak pernah terpenuhi.

Menurut orator aksi damai di gerbang masuk kantor bupati Tebo, Senin (16/9/2019), massa hanya ingin menyampaikan itikad baik mereka bahwa mereka hanya ingin berjumpa dengan bupati Tebo, H. Sukandar. Melalui wakil bupati Tebo,  sebelumnya sudah dijadwalkan pertemuan langsung untuk menyampaikan aspirasi para petani itu dengan bupati Sukandar.

” Kami menunggu respon bupati terhadap petani. Menunggu saran dari beliau. Berikanlah waktu kepada kami, dan kedatangan kami tidak akan membuat keributan,” kata salah satu orator.

Sekiranya, tuntutan massa dari beberapa kelompok tani itu, sebagian besar menuntut pelepasan lahan dalam konsensi perusahaan PT. WKS dan PT. LAJ yang berada diwilayah desa pemayung kecamatan sumay dan desa lubuk Mandrasah kecamatan tengah ilir kabupaten Tebo. Reforma agraria tidak berjalan. Petani dan masyarakat kabupaten Tebo butuh alat produksi berupa tanah. Supaya petani bisa produktif untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

” Banyak permasalahan yang belum diselesaikan. Dalam pengelolaan lahan dalam hutan dikabupaten Tebo ini. Padahal kami lahan yang kami kelola sudah dikuasai selama 20 tahun. Maka dari itu pula, kami minta rekomendasi pelepasan lahan dalam kawan hutan sebut,” kata seorang petani lainnya.

Terkait RUU pertanahan yang akan disahkan pemerintah pusat 24 Oktober 2019 mendatang. Massa menilai jika RUU itu disahkan, maka yang terjadi adalah bencana bagi petani. Reforma agraria adalah solusi, redistribusi harus dijalankan. 

  ” Maka dari itu, Tolak RUU pertanahan itu. Hari ini yang kami inginkan bersama pemerintah daerah kabupaten Tebo dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo menyampaikan penolakan RUU Pertanahan kepada pemerintah,” tukas frans dodi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wabup Syahlan Harapkan Jamaah Haji Jadi Contoh di Tengah Masyarakat

Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan ketika menyambut kedatangan jamaah haji kloter 27 kabupaten Tebo di Masjid Agung Al Ittihad Muara Trbo, Jum’at (13’9/2019)/ ft. Humas

Jambiotoritas.com, TEBO – Rombongan jamaah haji Kabupaten Tebo Kelompok Terbang (Kloter) 27 tiba di Muara Tebo dengan selamat di kota Muara Tebo, tepat pukul 10.30 WIB, kedatangan 172 jamaah haji itu di sambut langsung oleh Wakil Bupati Tebo Syahlan, SH., di Masjid Agung Al-Ittihad, Jumat (13/9/2019) di Muara Tebo.

Wakil Bupati Syahlan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji khususnya untuk jamaah haji dari Kabupaten Tebo.  Dia berharap para jamaah haji yang tiba kembali ke tanah air, mendapatkan haji yang mabrur. 

” Harapannya sepulang dari tanah suci, para jamaah haji dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat sekitarnya,” ucap Syahlan.

Syahlan juga mengajak mendo’ akan jamaah haji Kabupaten Tebo yang meninggal dunia di Arab Saudi. Serta jamaah haji yang sedang terbaring sakit dan dirawat di Madinah. Dalam rangkaian acara penyambutan kepulangan jamaah haji itu, secara resmi pemerintah Kabupaten Tebo menyerahkan kembali 172 jamaah haji dari kloter 27 Kabupaten Tebo tahun 2019 kepada keluarga masing-masing.

Sementara itu, Plt. kepala kementrian agama kabupaten Tebi, Drs. H. M. Sawi., mengatakan dari 175 jamaah haji kloter 27, dua orang jamaah meninggal dunia, mereka adalah Jaslinar (61) asal Teluk Singkawang dan Tarmono (72) asal Rimbo Ulu. Sedangkan 1 orang jamaah yang sakit atas nama Siyamto (72) asal Rimbo Ulu yang masih dirawat di Madinah.

Menurut Sawi, sebelumnya sebanyak 175 orang Jamaah Calon Haji (JCH) ditambah 1 orang TPHD Kabupaten Tebo Kloter 27 tahun 2019 resmi diberangkatkan langsung oleh Bupati Tebo H. Sukandar, S.Kom., M.Si., dan Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj. Saniatul Lativa, SE., MM., serta Wakil Bupati Tebo Syahlan, SH., di Masjid Agung Al-Ittihad, Senin malam (29/7/2019) lalu.

Turut hadir pada acara penyambutan ini unsur Forkopimda Kabupaten Tebo atau yang mewakili, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Setda Kabupaten Tebo, Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, Danramil Muara Tebo, Kapolsek Tebo Tengah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tebo. (red JOS)


Editor : David Asmara
Sumber : Humas Tebo

ISPU Berbahaya, Pemkab Tebo Keluarkan Surat Edaran

Kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Muara Tebo, Kamis (12/9/2019)

Jambiotoritas.com, TEBO – Dampak kebakaran hutan dan lahan dikota Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Kamis (12/9/2019) dalam level berbahaya. Hasil rapat koordinasi dan pengukuran pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo dinyatakan Indek standar pencemaran udara berada pada level range 399. 

Pemerintah kabupaten Tebo, mulai hari ini, meliburkan semua siswa sekolah mulai dari satuan pendidikan dari jenjang TK/PAUD, SD dan SMP selama tiga hari kedepan.

Kebijakan pemerintah kabupaten Tebo itu tertuang dalam surat edaran Nomor : 420/1306/Dikbud/2019 tanggal 12 September 2019, ditanda tangani wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH. Surat ditujukan kepada seluruh sekolah TK/PAUD, SD dan SMP se kabupaten Tebo.

Dalam surat edaran itu berisi point – point penting yang harus dilaksanakan. Pertama meliburkan kegiatan belajar mengajar siswa mulai tanggal 12 sampai dengan 14 September 2019. Menghimbau agar kepada orang tua agar mengurangi aktivitas bermain anak – anak diluar rumah. Bagi guru dan pegawai tetap masuk kerja seperti biasa. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kabut Asap, Siswa Sekolah di Jambi Diliburkan lagi Dua Hari

Kabut asap dalam kota Jambi/ft. Dok Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, JAMBI –  Walikota Jambi mengeluarkan maklumat Wali Kota Jambi Nomor : 180/179 /HKU/2019, tentang antisipasi dampak kabut asap. Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat mengurangi aktifitas di luar ruangan. Tetapi jika memang harus melakukan aktifitas di luar ruangan, diharapkan menggunakan masker.

Selain daripada itu, pemerintah kota juga membuat kebijakan mengenai proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Mengingat agar para siswa sekolah terlindungi dari dampak kabut asap yang dimulai pada Senin (9/9/2019).

Berdasarkan data Air Qualiity Monitoring System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kota Jambi, Provinsi Jambi, pengukuran konsentrasi partikular PM 2,5 menunjukkan kualitas udara di daerah kota Jambi masuk dalam kategori berbahaya.

” Pengukuran konsentrasi partikulat PM 2,5 pada tanggal 8 September pukul 21.30 WIB berada di atas baku mutu dengan nilai 513 yang artinya berbahaya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meliburkan anak sekolah dan mengurangi durasi belajar mereka,” kata kepala bagian humas, pemerintah Kota Jambi, Abu Bakar, Senin (9/9/2019).

Menurut Abu Bakar, untuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diliburkan selama tiga hari mulai dari tanggal 9 -11 September 2019. Untuk siswa Sekolah Dasar kelas satu sampai kelas empat diliburkan selama dua hari dari tanggal 9-10 September 2019. Dan untuk kelas lima dan enam dikurangi jam belajarnya, yakni masuk pukul 09.00 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB pada hari Senin dan Selasa.

Siswa  SMP baik negeri, swasta dan tsanawiyah dikurangi jam belajarnya, yakni masuk pukul 8.30 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB. Dan bagi kepala sekolah, guru dan staf tata usaha tetap masuk seperti biasa, serta selama libur guru tetap memberikan tugas kepada siswanya agar siswa tetap belajar di rumahnya masing – masing.

” Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota ini akan disesuaikan seperlunya dengan memperhatikan kondisi cuaca sebagaimana amanat dalam maklumat dimaksud,” katanya. (red JOS)

Editor : David Asmara

Warga “Cium Aroma” Korupsi Kegiatan Pembangunan di Sumber Harapan ?

Demo warga dusun Sumber Harapan di kantor dusun itu, Rabu (3/9/2019)/ft. Ist (Bungonews)

Jambiotoritas.com, BUNGO – Puluhan juta rupiah dana yang bersumber dari Tanah Kas Desa ( TKD ) dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Jambi di persoalkan warga setempat. Warga dusun itu menuding kepala desa (Rio) dalam pengelolaanya anggaran pendapatan dusun tidak transfaran. Pasalnya, dana TKD senilai Rp. 48 juta hanya tercatat di kas desa  hanya ada 12 juta saja. Tidak hanya itu saja, mereka juga menuding terjadi dugaan Mark Up anggaran kegiatan pembangunan di dusun tersebut.

” Kami menuntut Rio segera menyetorkan semua dana TKD, 48 juta ke Kas desa,” kata Muhamad Latif koordinator demo di kantor dusun Sumber Harapan, Rabu (3/9/2019) lalu.

Menurutnya dana TKD yang baru di setorkan datuk Rio Sumber Harapan, ke Kas Desa baru Rp.12 juta. Tapi datuk Rio beralasan akan berkoordinasi dengan inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Bungo untuk selanjutnya.

” Selasa depan kami akan di pertemukan dengan pihak PMD dan Inspektorat bersama Datuk Rio untuk membahas persoalan Dana TKD ini, ” ungkap Muhamad Latif, seperti dikutip Bungo News, Kamis (5/9/2019).

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo, Amrizal dikonfirmasi perihal tersebut tidak memberikan jawaban. Dilain pihak, Plt. Kadis PMD Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat menanggapi persoalan itu menyatakan tidak ada laporan tertulis yang disampaikan Rio Sumber Harapan.

” Saya tidak tahu persis karena tidak ada laporan tertulis dari Datuk Rio Sumber Harapan,” ujar Taufik.

Selain itu, untuk persoalan dugaan Mark Up anggaram pada kegiatan di desa tanyakan saja ke pihak inspektorat. Apakah kegiatan 2018 sudah di periksa atau belum ? Secara teknis PMD tidak begitu paham, ” katanya. (red JOS)

Editor : David Asmara

Sumber : Bungo News

Mardiana di Berhentikan Sebagai Kades Tambun Arang, Sekda : Tidak Senang, Silahkan Tempuh PTUN

Aksi massa dari desa Tambun Arang yang menolak pemberhentian Mardiana sebagai kepala desa disana, Rabu (4/9/2019)/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Surat keputusan bupati Tebo, tentang pemberhentian, Mardiana sebagai kepala desa Tambun Arang, kecamatan Sumay kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019, sudah diserahkan kepada yang bersangkutan pekan lalu. SK Bupati itu, menurut Sekda. Kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi dinyatakan sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Didalamnya sudah memuat undang – undang, peraturan pemerintaha (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan kepala daerah (Perkada). 

” Rekomendasi tim kepada bupati sudah melalui kajian, saran pendapat, diskusi. Bahwa rekomendasi itu sudah memenuhi unsur – unsur Mardiana melanggar aturan yang berlaku,” kata sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi, MM, Rabu (4/9/2019) usai menanggapi perwakilan demonstran di ruang kerjanya.

Bahkan dikatakannya, termasuk fakta integritas yang telah disepakatinya sebelum pengaktifan kembali dia sebagai kepala desa itu, beberapa waktu lalu. Setidaknya dalam fakta integritas itu berisi 10 point yang mengikat untuk menjadi pedoman larangan atau perjanjian.

” Apabila dia melanggar fakta integritas itu, maka dia siap diberhentikan. Dan itu dia tanda tangani diatas segel. Tetapi bila dia tidak senang dengan keputusan pemberhentian itu, silahkan tempuh melalui PTUN. Apabila dia menang silahkan dia kembali menjabat sebagai kepala desa,” kata Teguh.

Dijelaskannya, bahwa pemerintah kabupaten Tebo sudah membuat keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan hal itu sudah disampaikan kepada perwakilan masyarakat yang berdemo.

” Masyarakat juga sudah menerima penjelasan dari sikap pemerintah kabupaten Tebo. Silahkan Mardiana melakukan gugatan di PTUN,” pungkasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pawai Obor Warnai Tahun Baru 1 Muharam 1441 H, Malam Ini

Pawai obor/ft Ilustrasi (ist)

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo  mengadakan malam pergantian tahun baru islam, Sabtu (31/8/2019) malam di Muara Tebo. Pawai obor akan dilaksanakan sebagai wahana untuk mengingat tradisi budaya islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharam 1441 Hijriyah yang jatuh pada hari Minggu (1/10/2019).

Menurut Asisten 1 bidang pemerintahan setda kabupaten Tebo, Amsiridin, SP mengatakan dalam rangka menyambut tahun baru islam (1 Muharam 1441 H) pemerintah kabupaten Tebo mengadakan pawai obor akan dibuka langsung oleh bupati Tebo, H. Sukandar. Dilanjutkan ceramah dimasjid agung Al Ittihad oleh ustd dari IAIN Jambi.

” Pawai obor ini tradisi umat islam yang menjadi tradisi masyarakat menyambut tahun baru islam. Rutenya akan dimulai dilapangan bola Muara Tebo sampai ke mesjid Agung Al Ittihad,” kata Amsiridin, Kamis (29/8/2019) lalu.

Dikatakan dia, pawai obor ini akan diikuti beberapa ormas, organisasi kepemudaan hingga remaja masjid. (red JOS)

Penulis : David Asmara 

Ahli Waris Asmara Terima Santunan Gubernur Jambi

Beasiswa pendidikan akan disalurkan setiap Bulan kepada anak almarhum

Fachrori serahkan santunan kepada ahli waris anggota Manggala Agni yang gugur ketika memadamkan api Karhutla di Tahura, kabupaten Batanghati Jambi, pada Jum’at (23/8/2019)/ft. Humas

Jambiotoritas.com, BATANGHARI – Gubernur Jambi menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam dan sekaligus berikan bantuan materiil sebesar 32, 4 juta rupiah serta beasiswa pendidikan kepada keluarga  almarhum, Asmara bin Rifai (39), personil Manggala Agni Daops Muara Bulian, Batanghari Provinsi Jambi yang gugur pada Jumat (23/8/2019) saat tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Hutan Taman Raya (Tahura) Km 13, Desa Senami, Kabupaten Batanghari.

” Kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kita percaya bahwa almarhum yang gugur dalam melaksanakan tugas mulia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Kami memberikan bantuan sebagai upaya untuk meringankan beban keluarga terutama untuk kelanjutan pendidikan anak-anak yang ditinggalkan. Untuk itu kami juga memberikan bantuan beasiswa yang akan diberikan setiap bulan,” kata Fachrori, Sabtu (24/8/2019) dirumah duka RT 05 Dusun Anggrek, Desa Bathin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Fachrori mengatakan bahwa dengan kejadian ini dapat memberikan pelajaran kepada semua pihak untuk lebih waspada dalam melaksanakan tugas. Saya berharap semua keluarga yang ditinggal agar tabah dan tegar serta tetap berpengharapan kepada Allah SWT. 
Santunan dari Gubernur diterima langsung oleh istri  alm. Asmara, Rohmini, kedua anak almarhum Arta  Rahmadani dan Azura, serta orang tua Asmara. Rohmini mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Jambi.

” Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur,” ujar Rohmini.
 Hadir mendampingi gubernur dalam pemberian santunan tersebut, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Karo Humas dan Protokol, Kadis Kehutanan, Kasatpol PP, dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup. (red JOS)

Editor : David Asmara

ISPU Kota Tebo Level Kuning, Berdampak Bagi Penderita Asma

Salah satu sudut kota Jambi yang terpapar kabut asap akibat Karhutla dalam beberapa pekan terakhir/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Kualitas udara dikota Muara Tebo kabupaten Tebo, provinsi Jambi terpantau sudah berada pada level kuning (tidak sehat). Tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara ( ISPU) berada pada parameter matter (PM) kepekatan asap mencapai 10 mikron.

” Tingkat kepekatan asap partikuler matter 10 mikron, dampaknya bagi kesehatan dalam kategori tidak sehat  (level kuning). Dampak yang terasa adalah jarak pandang terukur dan terjadi sebaran debu,” kata kepala bidang penaatan, dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo, Deriansyah, Jum’at (23/8/2019).

Dikatakan Deri, dalam sepekan terakhir ISPU dalam kota Muara Tebo masih berkisar pada angka 180 PM. Terhadap kualitas udara tersebut dampaknya dapat mempengaruhi penyakit asma dan Bronkitish.

” Kondisi ini sangat tidak sehat bagi penderita penyakit Asma dan Bronkitish. Pantauan ISPU, dalam sepekan masih ini berada pada kisaran 180 PM, artinya kualitas udara di Muara Tebo dalam kategori tidak sehat,” ucapnya.

Dinas lingkungan hidup Tebo, melakukan pemantauan setiap hari, hasilnya di update pada jam tiga sore, berlaku hingga 24 jam. Beberapa wilayah dalam wilayah kabupaten yang rawan Karhutla terpantau di Tebo tengah (Muara Tebo), Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tujuh koto dan Tujuh koto Ilir. Sementara terpantau wilayah Tebo ulu yang paparan asap paling tinggi.

” Kira rutin melakukan pemantauan di Muara Tebo tapi wilayah yang paling tinggi terpapar asap terjadi diwilayah kecamatan Tebo ulu. Biasanya kondisi demikian dapat terlihat paparan atau ketebalan asap dapat terlihat diwaktu pagi hari,” katanya.

Penulis : David Asmara

Bakal di Tertibkan, PKL Pasar Sarinah di Himbau Masuk Kios

Dibongkar : Pihak dinas Perindagnaker melakukab penertiban lapak PKL yang tidak menindahkan penataan pasar Sarinah di Rimbo Bujang, beberapa waktu lalu/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Setelah sebelumnya menertibkan 32 lapak pedagang kali lima (PKL) depan toko H. Man, dijalan pahlawan kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang ( Pasar Sarinah), pekan lalu. Pemerintah kabupaten Tebo kembali akan menertibkan para PKL yang berlokasi sepanjang jalan Pahlawan itu, tepatnya mulai dari depan SD, KUD hingga rumah dinas camat Rimbo Bujang.

” Mereka rata – rata sudah berada disana hampir 14 tahun. Mayoritas yang kita tertibkan adalah lapak PKL pedagang buah, makanan dan minuman,” kata kepala dinas Perindagnaker, melalui kabid Pedagangan, Edi Sopian, Kamis (22/8/2019).

Jumlah lapak PKL yang bakal ditertibkan lagi itu, kata Edi, ada sekitar 110 lapak yang mereka bangun sendiri tanpa ijin dan tanpa ada kontribusinya bagi daerah. Jadi, semuanya diidentifikasi tidak ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten Tebo.

” Tidak ada ijin siapapun, ada indikasi setor ke oknum dipasar. Tapi bukan staf perindagnaker. Surat kita melalui camat Rimbo Bujang sudah disampaikan untuk disosialisasikan kepada mereka. Kita beri batas waktu sampai 31 Agustus 2019, mereka harus pindah dan bongkar sendiri lapaknya dari lokasi itu,” katanya.

Edi juga mengatakan bahwa PKL yang sudah ditertibkan pekan lalu yang pindah ke dekat BPD. Keberadaannya disitu tetap akan ditindak karena mengganggu ketertiban dan keindahan. 

” Kita himbau mereka agar masuk kios – kios yang berada didepan terminal, disitukan masih kosong. Kalau soal sewanya, ada keringanan dari H. Triman (pemegang HGB). Masalah pembayaran sudah difasilitasi melalui pengurus Waryo,  2,5 juta/ tahun, tapi kalau mereka  bayar perbulan bisa juga” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Amsiridin Tepis Pemkab Tebo disebut ‘Cuci Tangan’

Surat kesepakatan yang dibuat dalam mediasi di kantor pertanahan tebo tapi tidak ditandatangani manajemen PT. RAU/ft. Ist

Jambiotoritas.com,TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo menyangkal ‘cuci tangan’ menghadapi konflik tumpang tindih lahan HGU PT. RAU dengan kelompok Tani Mitra Serumpun desa pinang belai, Sumay kabupaten Tebo, Jambi. Informasi yang beredar terjadi dua kali pelepasan hutan produksi dalam proses penerbitan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang kini menuai konflik tersebut.

Beredar kabar ada perubahan terhadap HGU PT. RAU yang diproses sejak tahun 1997. Pemerintah kabupaten Tebo memastikannya bahwa tidak ada terjadi perubahan HGU sampai sekarang, seperti informasi yang beredar saat ini. Informasi itu hanya dikatakan sepihak dari masyarakat yang punya SHM itu. Kepastian pernyataan tersebut, dipastikan Asisten I pemkab Tebo, Amsiridin, ketika dikonfirmasi terkait sikap pemerintah daerah kabupaten Tebo menyikapi konflik yang terjadi dengan sikap penolakan PT. RAU terhadap hasil kesepakatan untuk tidak beraktivitas diatas lahan yang bersengketa.

“ Hasil rapat Tim bahwa pemerintah kabupaten Tebo menyerahkan penyelesaian konflik ini dengan memberikan merekomendasikan agar kanwil BPN provinsi Jambi segera menyelesaikannya. Kalau tidak juga dapat diselesaikan, tentu ada opsi lain yang dilakukan pemerintah kabupaten Tebo. Dan pasti akan kita laporkan ke pemerintah pusat,” kata Amsiridin, diruang kerjanya, Selasa (20/8/2019) sore.

“ Rigunas tidak mau menandatangani kesepakatan itu dan juga tidak melakukan PTUN. Karena alasan karyawan tidak ada pekerjaan. Kita berupaya mencari kebenaran, dan juga melindungi investasi didaerah. Tidak ada juga ada rekomendasi pemda soal terbitnya SHM,” ujar Amsiridin

Dia menjelaskan bahwa pernah ketika pertemuan dilokasi pihak Polrest minta ada utusan pemerintah kabupaten Tebo hasil dalam pertemuan  (6/8/2019) itu. Tetapi kepala bidang bina usaha tani dinas perkebunan, perikanan dan peternakan yang diperintahkan turun kesana di usir mereka. Rafik kabid Binus dinas perkebunan itu mewakili pemerintah kabupaten tebo, dia yang saya perintahkan menghadapi masyakarat. Tapi dia sendiri di usir, waktu itu.

Menurutnya, ketika dulu dirinya menjabat Plt. Kepala dinas perkebunan.  Pernah membawa masyarakat ini, menemui pihak kanwil BPN provinsi Jambi. Tapi awalnya, mereka (BPN) tidak mau menerima kehadiran masyakarat. Bahkan diakui BPN ketika itu bahwa telah terjadi kesalahan berjamaah terhadap masalah ini.

“ Saya sampai mengatakan, Ini penyakit di BPN, jangan bola panas di kami. Maksud saya selesaikan di kamu (BPN). Kamu ngukur dulu tidak mengajak pemerintah daerah,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak betul kalau pemda lepas tangan atau cuci tangan dalam konflik yang terjadi. “ BPN harusnya bertanya dulu dengan RAU, karena ada tegakkan kelapa sawit. Bahkan sudah replanting, baru muncul masalah ini yang saya tidak habis pikir, kenapa sertipikat SHM bisa ada,” pungkasnya.

Penulis : David Asmara

Penolakan PT. RAU Tempuh PTUN, Timbulkan Kecurigaan

kepala kantor pertanahan Tebo,Gustizar (tengah) didampingi pejabat kanwil BPN propinsi Jambi ketika mediasi berlansung dengan kelompok tani Mitra Serumpun/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – “ Awal proses HGU sejak tahun 1997, kemudian informasi ada perubahan dengan dua kali pelepasan, saya dengar informasi itu dari masyarakat. Katanya, ada dua kali pelepasan wilayah HP. Informasi itulah yang perlu juga di sikapi,” kata kepala kantor pertanahan kabupaten tebo, Gustizar, Selasa (20/8/2019) kepada www.jambiotoritas.com dikantornya.

Makanya itu, BPN mendorong perusahaan RAU sebagai pemegang HGU, atas kebenaran informasi itu juga harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu jugalah, maka gugatlah kami (BPN) yang mengeluarkan sertipikat hak milik itu.

“ Kami juga sedang mempelajari informasi yang berkembang itu. Jalan keluarnya gugatlah BPN untuk membuktikan materilnya. Karena kita (BPN) tidak punya kewenangan untuk melakukan pembuktian materil. Maka dari itu kita berharap adanya dorongan dari aparat hukum dan pemerintah daerah kabupaten Tebo, agar perusahaan mau menempuh proses hukum, mereka harus mengguggat BPN nantinya,” katanya.

Gustizar berharap konflik yang terjadi dapat segera cepat selesai dan sampai proses hokum selesai dilakukan kedua belah pihak masing – masing dapat menciptakan suasana aman dan kondusif. Pihaknya melalui surat menyampaikan penekanan agar pihak RAU berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan beberapa waktu lalu yang katanya, akan memenpuh upaya – upaya hukum.

“ Ada informasi yang kami terima, ada pihak yang menginkari kesepakatan yang dibuat itu. Informasinya  ada yang ditangkap disana. Tapi saya tidak mengetahui persis, siapa dan dari pihak mana yang ditangkap,” kata kepala seksi sengketa Rizaldi, yang mendampingi Gustizar.

Selain itu, BPN juga berharap juga dari pihak Pemda Tebo ada melakukan upaya – upaya yang dilakukan kepada PT. RAU. Jangan ada kesan yang muncul kemudian bahwa pemerintah daerah ‘lepas tangan’ menghadapi persoalan konflik yang terjadi. Karena terkait perijinan lokasi dan ijin prinsipnya itu dari bupati Tebo.

Penulis : David Asmara

Konflik Dalam Lahan HGU PT. RAU Masih Mengambang

Pihak perusahaan Rigunas Agri Utama (RAU) menolak kesepakatan pada perundingan mediasi perusahaan dengan KT Mitra Serumpun desa pinang belai kecamatan Sumay. Terkait dugaan tumpang tindih lahan HGU dengan 294 SHM yang dikeluarkan kantor pertanahan kabupaten Tebo.

Humas PT. RAU, A. Bastari (baju hijau) dalam forum mediai dikantor pertanahan Tebo(13/8/2019) lalu/ft. jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Hasil kesepakatan dalam proses mediasi yang digagas pihak pertanahan kabupaten Tebo dalam upaya mencari opsi penyelesaian konflik kedua belah pihak belum sampai pada penyelesaian. Pihak RAU  sampai saat ini belum menyutujui keputusan rapat tanggal 13 Agustus 2019, yang sudah ditandantangani perwakilan kelompok tani Mitra Serumpun, yang melibatkan aparat keamanan TNI/Polri dan pihak kanwil BPN provinsi Jambi itu.

Menurut kepala kantor pertanahan kabupaten Tebo, Gustizar mengatakan bahwa pihak PT. RAU belum menandatangani kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan mediasi, pada Selasa (13/8/2019) minggu lalu. Sejak awal kita hanya ingin mencari opsi penyelesaian konflik dengan cara – cara terbaik.

“ Kita mencari opsi yang terbaik, untuk menyelesaiakan konflik yang terjadi antara PT. RAU dan Masyarakat ini. Sesuai dengan anjuran pak Kapolrest Tebo dalam waktu dua minggu setelah itu, harus sudah ada keputusannya dari pihak perusahaan,” kata Gustizar, Selasa (20/8/2019) di Muara Tebo.

Menurut dia, sebenarnya kepala kanwil BPN provinsi Jambi sudah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PT. RAU di Swissbell hotel di Kota Jambi. Tetapi tidak ada keputusan dari pihak perusahaan untuk melakukan proses hukum di peradilan tata usaha Negara (PTUN). Dengan harapan masalah ini bisa terang benderang dan memang opsinya harus melalui pengadilan.

“ Sudah ada pertemuan pak kanwil BPN dengan pihak menajemen PT. RAU di hotel Swissbell Jambi. Proses hukum (PTUN) yang kami dorong agar dilakukan. Dengan alasan mungkin SHM yang diterbitkan kantor pertanahan kabupaten Tebo terhadap sertipikat hak milik (SHM) masyarakat mungkin cacat adminstrasi. Memang benar ada permohonan, dan tentu juga ada alas hak dalam proses penerbitan itu. Tetapi dikemudian ada anggapan perusahaa, ada cacat hukum atas SHM itu, atau katakanlah kami yang salah, maka kami minta agar kami digugat melalui PTUN,” katanya.

Dikatakannya Gustizar, mediasi yang ddifasiltasi kantor pertanahan kabupaen Tebo, pekan lalu itu. Merupakan tindaklanjut dari pertemuan rapat tanggal 6 Agustus 2019 dilokasi konflik antara PT. RAU dan KT. Mitra Serumpun yang dihadiri juga pihak TNI dan Polri.

“ Kalau dari kantor pertanahan Tebo sudah ada progres tindaklanjut dari pertemuan itu. Meski tidak ada kewenangan pertanahan kabupaten menyangkut kebijakan HGU RAU. Hal itu adalah kewenangan kanwil BPN Jambi dan pusat,” ucapnya.

Dikatakannya, rapat tim terpadu penanganan konflik lahan, terdiri Asisten I, Amsiridin, Kabag Ops, A. Roni bersama anggota, pihak TNI, Pertanahan Tebo, Selasa, (13/8/2019) di kantor Bupati Tebo hanya menghasilkan rekomendasi agar pihak kantor wilayah BPN provinsi Jambi segera menyelesaikan masalah yang terjadi ini. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Bocah 9 Tahun Hanyut di Sungai Batanghari

Warga yang melakukan pencarian/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Ketika sedang mandi bersama teman – temannya, LS (9), Jum’at (16/8/2019) petang, hanyut terbawa deras sungai Batanghari di dusun koto jayo, desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu, kabupaten Tebo, Jambi. Hingga saat ini pencarian korban masih berlangsung.

Menurut informasi dari warga disana, putri dari orang tuanya, bujang dan Lismawati, pedagang kalangan itu. Tenggelam dan kemungkinan terbawa arus sungai yang cukup deras.

Hingga saat ini, tim SAR dan BPBD dibantu warga masih melakukan pencarian anak. Mereka menggunakan motor tempek menyisiri sungai Batanghari.

”  Air sungai cukup deras, kemungkinan anak tersebut hanyut di bawa air,”  kata Napi warga dusun koto jayo.

Kepala bidang logistik dan penanggulangan bencana, BPBD kabupaten Tebo, Antoni Paksi menyatakan pencarian korban hingga malam ini masih berlangsung.

” Ya, ada anak tenggelam. Tim SAR dan BPBD masih melakukan pencarian dilapangan,” katanya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Kabut Asap Kota Jambi Mulai Bercampur Abu

Kondisi udara kota Jambi yang diselimuti kabut asap pada Jum’at (16/8/2019) pagi, jarak pandang diperkirakan sekitar 250 meter /ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, JAMBI – Kabut asap mulai menyelimuti udara dalam kota Jambi. Kondisi demikian, mulai terasa sejak sepekan lalu. Pada, Jum’at (16/8/2019) pagi, udara sudah terlihat bercampur abu, wargapun sudah menggunakan masker dalam beraktivitas diluar rumah.

Menurut warga pasar kota Jambi, sejak seminggu lalu, udara di kota Jambi sudah diselimuti kabut asap. Kondisi hari ini, sudah semakin menebal.

” Asap ini sudah kami rasakan semenjak seminggu yang lalu. Tapi hari ini (Jum’at) pagi, sudah semakin pekat.,” kata Joni, warga pasar kecamatan pasar Jambi, kota Jambi, Jum’at (16/8/2019).

Dikatakannya, dengan semakin tebalnya kabut asap dalam kota Jambi. Masyarakat sudah tidak lagi menghirup udara segar, bahkan nafas sudah terasa sesak kalau berada diluar rumah.

” Kalau keluar rumah harus makai masker. Jika tidak nafas terasa mulai sesak. Kondisi udara sekarang juga sudah bercambur abu api,” ujarnya. (red JOS).

BPBD Belum Dapat Info, Terbakarnya Lahan PT. Tebo Alam Lestari

screenshot lahan PT. TAL yang diduga terbakar/ft. ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Lahan perkebunan PT. Tebo Alam Lestari (TAL) di kecamatan Sumay kabupaten Tebo, sejak kemarin (13/8/2019) terbakar. Hanya saja, pihak BPBD kabupaten Tebo belum menerima laporan terkait kebakaran lahan perusahaan itu.

Tidak hanya itu, lahan perusahaan PT. Tebo Multi Agro juga terjadi kebakaran hanya luas lahan hanya berkisar 0,4 hektar, tetapi itu sudah dipadamkan. Namun pihak BPBD Tebo tidak mengetahui penyebabnya, apakah ada unsur kelalaian perusahaan.

“ Kami belum dapatkan informasi soal terbakarnya lahan perusahaan PT. TAL. Soal peralatannya pemadam api milik perusahaan TAL, juga belum sempat kami cek disana,” kata Antoni Faksi, di BPBD kabupaten Tebo, Rabu (14/8/2019) siang.

Antoni Faksi mengatakan video kebakaran lahan PT. TAL di media social atau whats app, itu seperti memang ada. Hanya pihak BPBD belum mengetahui kebenaran informasi kebakaran yang terjadi itu. “ Kami akan mencari kebenaran informasi itu,” ucapnya.

Dari informasi yang diterima Jambi otoritas.com tim satgas posko di wilayah itu tengah berusaha memadamkan api yang berkobar dilahan perusahaan PT. TAL. Luasan lahan yang terbakar menurut informasi yang didapatkan mencapai ratusan hektar.

“ iya memang terbakar, personil satgas dari beberapa posko diwilayah sumay sedang berada dilokasi. Satgas berusaha memadamkan lahan yang terbakar,” kata seorang anggota TNI yang tak mau disebutkan namanya, Rabu petang. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Dua Titik Api Muncul di Aburan Batang Tebo

Pemadaman api dilahan warga oleh petugas Damkar dibantu personil kepolisian setempat/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Satu unit mobil damkar dan beberapa petugas sibuk memadamkan api yang membesar di lahan kebun warga di desa Aburan Batang Tebo kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo, Selasa (13/8/2019) petang. Sedikitnya setengah hektar yang lahan kebun yang berada ditepi jalan menuju desa itu sudah berhasil dipadamkan.

Pihak dinas pemadam kebakaran Tebo yang berada dilokasi menyatakan ada dua titik api yang muncul petang itu. Selain disini, titik api yang cukup besar terlihat dilahan kebun warga di dusun pesajian. 

” Dua unit mobil sudah berada dilokasi didusun pesajian. Itupun sudah berhasil dipadamkan,” kata Zamzami, Selasa (13/8/2019) petang.

Petugas BPBD Tebo sudah diinformasikan juga. Mereka bersama Babinkamtibmas dan aparat desa setempat sudah berhasil melakukan pemadaman disana.

” Penyebab api muncul diperkirakan karena puntung rokok. Tapi situasi sudah dapat dikendalikan petugas damkar, sekarang sudah padam,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wakapolrest Nilai Konflik PT. RAU dan Masyarakat Kesalahan BPN

Wakapolrest Tebo, kompol. Mamit, S dalam forum mediasi konflik PT. RAU dan Masyarakat pinang belai, dikantor Pertanahan kabupaten Tebo, Selasa (13/8/2019) siang/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Konflik lahan HGU yang diklaimbPT. RAU dan masyarakat desa Pinang Belai kecamatan Sumay kabupaten Tebo, Jambi mendapatkan perhatian serius kepolisian resort Tebo. Pihak keamanan meminta kedua belah pihak agar dapat menahan diri. 
Wakil kepala kepolisian resort Tebo, kompol. Mamit, S mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi ibaratkan nasi yang sudah menjadi bubur. Menurut dia, solusi konflik ini memang harus ada kepastian hukum.

” Kedua belah pihak tidak salah. Saya khawatirkan kalau tidak adanya kepastian hukum objek sengketa akan menjadi konflik orang. Objek sengketanya materil bila tidak disikapi dengan baik bisa jadi pidana. Kesalahan ini kesalahan dari pihak BPN, human eror,” kata Mamit, Selasa (13/8/2019) sore.

Dia mengatakan bahwa kepentingan masyarakat hanya masalah perut. Dan perusahaan kepentingannya soal untung rugi.

” Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua ada aturan yang mengikat. Dari segi legalitas, benar semuanya. Jadi, saya minta semuanya harus bisa menahan diri,” kata dia.

Dalam forum mediasi untuk mencari solusi konflik itu. Pihak kanwil ATR/BPN provinsi Jambi tetap mengarahkan pihak PT. Rigunas Agri Utama (RAU) melakukan upaya gugatan di PTUN terhadap 294 sertipikat hak milik (SHM) yang menjadi dasar penguasaan yang menjadi objek sengketa.

Pejabat kantor wilayah Kementrian ATR/ BPN provinsi Jambi, Petrus Pebriyanto mengatakan tidak ada kewenangan BPN untuk melakukan uji materil sebuah produk yang dikeluarkan lembaga negara. Hal itu harus dibuktikan melalui pengadilan TUN. Dalam persidangan akan dibeberkan bagaimana proses keluarnya masing – masing pihak, alas hak, baik HGU PT. RAU dan SHM milik masyarakat.

” Uji material atau untuk membuktikan sah atau tidaknya dasar hukum kepemilikan itu menjadi kewenangan pengadilan. Untuk jelasnya status hukum itu, gugatlah BPN ke PTUN. Karena ini produk negara ini, harus diselesaikan di TUN. Apapun putusan itu apabila sudah inkrach apapun nanti bunyinya, BPN pasti akan menjalankannya,” ucap Petrus.

Petrus menegaskan bahwa kalau PT. RAU kalah, kami siap membatalkan HGU itu. Begitu juga masyarakat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Masyarakat Pinang Belai Tolak Opsi Status Quo

Pihak BPN ketika menghadapi masyarakat pinang belai yang minta kejelasan status SHMnya/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Perwakilan masyarakat desa pinang belai kecamatan serai serumpun bersikukuh mengajak para pihak menjelaskan batas HGU yang sesungguhnya. Namun keinginan itu tidak direspon perusahaan Rigunas.

” Belum ada niat perusahaan menyelesaikan masalah ini. Kami pernah minta persahaan menunjukkan lahan masing – masing. Tunjukkan pada kami juga, kapan awalnya dari APL menjadi HGU perusahaan,” kata Perwakilan masyarakat Hamdani Simanjuntak, Selasa (13/8/2019) petang.

Kami pernah, kata Simanjuntak, sampai minta kejelasan mengenai peta HGU itu, apakah SHM kami berada didalam HGU. Pemahaman kami karena bukan berada dalam HGU maka keluar sertipikat SHM.

” Kami minta tunjukkan sertipikat HGU kepada perusahaan. Tapi itu tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Itu untuk menunjukkan pada kami, mana yang lebih tua HGU perusahaan atau SHM yang kami pegang,” kata Hamdani Simanjuntak lagi.

Dia menyatakan kalau sekarang ditawarkan kembali status quo, seperti yang disampaika  pihak RAU yang menyatakan tidak mengerti.  Kita sama punya hak. Perusahaan sudah kenyang manen diatas lahan itu.

” Kami tidak mengerti itu. Tapi selaku pemilik sertipikat kami punya hak itu. Opsi status quo tidak dapat kami putuskan sendiri karna kami banyak orang. itu kami akan pikir – pikir soal itu,” katanya.

Pihak PT. Rigunas menyatakan penerbitan HGU perusahaan sudah melewati tahapannya, dan banyak pihak yang terlibat disitu. ” Jadi tidak perlu diperpanjag lagi soal HGU ini,” kata Bastari. (red JOS)

Penulis : David Asmara

BPN Minta Gugat SHM di PTUN

Konflik lahan di HGU PT. RAU dengan masyarakat desa Pinang Belai, kecamatan Serai Serumpun, kondisinya masih mengambang. Pertemuan musyawarah di kantor BPN Tebo untuk mencari opsi solusi yang terbaik. 

Media PT. RAU dengan BPN dihadiri pihak kepolisian resort Tebo, Danramul pulau Temiang diruang kepala kantor pertanahan Tebo, Selasa (13/8/2019)/ ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Kementrian ATR/Badan Pertanahan Nasional menyarankan pihak PT. Rigunas Agri Utama (RAU) melakukan gugatan di PTUN Jambj, atas 294 Sertipikat Hak Milik (SHM) masyarakat desa pinang belai, kecamatan Serai serumpun kabupaten Tebo, Jambi yang diterbitkan BPN Tebo. 

Kepala kantor Pertanahan kabupaten Tebo, Gustizar menyampaikan hal itu dalam forum mediasi dengan pihak RAU. Menurut dia, mengatakan bahwa arahannya itu, agar konflik yang berlarut – larut bisa cepat selesai dan terang benderang.

” Kami (BPN) berharap kepada  pihak PT. RAU menggugat  melalui jalur hukum, yakni melalui peradilan tata usaha negara. BPN menilai yang berhak melakukan itu adalah pihak Rigunas,” ucap kepala Kantor Pertanahan Tebo, Gustizar, Selasa (13/8/2019).

Dikatakannya, hasil mediasi ini, dapat dijadikan solusi yang terbaik. Dibuat kesepakatan kedua belah pihak dengan surat berita acara yang dikuatkan pengadilan negeri. 

” Walaupun tidak ada gugatan dari Rigunaspun status tanahpun ditetap dalam status quo. Sebenarnya penetapan status quo kewenangan pengadilan. Jadi siapaun yang masuk dalam objek sengketa adalah tindak pidana,” katanya.

Sementara pihak perusahaan PT. RAU menolak bila lahan ditetapkan status quo. Banyak pertimbangan manajemen yang tidak bisa menerima jika hal itu dilakukan. 

”  Kami tidak akan melakukan gugatan PTUN atau juga mengajukan untuk menjadikan lahan menjadi status quo. Untuk opsi hari ini akan dipertimbangkan dan dilakukan diskusi dengan pimpinan manajemen. Harus ada mediasi internal kami di perusahaan. Kami disini hari ini tidak bisa menerima kesepakatan yang diambil sepihak saja,” kata Humas PT. RAU, A. Bastari. 

SHM yang muncul merupakan produk BPN. Selama ini perusahaan tidak merasa ada orang masuk kelahan itu. Apa yang menjadi dasar keluarnya SHM tidak juga diketahui perusahaan.

” Tidak ada pemberitahuan kepada kami. Tiba – tiba diklaim sebagai  Hak Milik Masyarakat. Meskipun benar ada tumpang tindih, tetapi HGU ada sejak 1997. Lagi pula tidak ada pembiaran atas lahan itu. Tetapi kemudian ada 294 persil SHM, kenapa ini bisa keluar. Dasarnya keluar kami juga tidak tahu. Bahkan dua kali replanting dilakukan. Akhirnya, kami ditudng menduduki lahan masyarakat. BPN yang harus menjawab ini senua,” kata Bastari. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kedua kalinya, Mardiana di Rekomendasi Di Berhentikan

Kepala dinas PMD Tebo, Suyadi, SH/ft. Dok Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pasca sepekan aksi massa dari desa Tambun arang kecamatan Sumay, kabupaten Tebo, (5/8/2019) pekan lalu. Rekomendasi pemberhentian kepala desa Tambun Arang, Mardiana dari tim kajian pertimbangan, pembinaan dan pemberi sanksi, pemerintah kabupaten Tebo. Masih dalam ‘genggaman’ bupati Tebo, H. Sukandar.

” Rekomendasi pemberhentian yang bersangkutan dari tim, belum turun dari meja bupati. Saya masih menunggu ke keputusan dari pak bupati atas rekomendasi itu,” kata kadis PMD, Suyadi, SH, Senin (12/8/2019).

Baca Juga :

Menurut Suyadi, ada fakta integritas yang dilanggar dan yang masuk dalam rekomendasi pemberhentian Mardiana tersebut. Ada sepuluh point, berdasarkan kajian tim yang paling fatal dapat langsung memberhentikan dia.

” Ada rekomendasi camat dan ada fakta integritas yang dilanggar. Kita tunggu saja keputusan bupati. Kalau saya tidak ada kepentingan apapun dalam masalah ini,” katanya.

Sekedar mengingatkan bahwa Sebagai kepala desa Tambun Arang, Sumay, Mardiana pernah di non aktifkan dari jabatannya. Tetapi kemudian setelah berproses dia diaktifkan kembali dalam jabatannya sebagai kepala desa. Alhasil kemudian, dia membuatkan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dengan memberhentikan perangkat desa itu, hingga membuat SK pemberhentian anggota BPD yang bukan menjadi kewenangan jabatan kades. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Satgas Pengendalian Karhutla disebar di 150 Wilayah Rawan

Tim satgas pengendalian karhutla yang terdiri dari unsur TNI Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Penanganan Karhutla di provinsi Jambi dibutuhkan kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan. Komitmen, koordinasi, dan sinergi kita semua sangat dibutuhkan utuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Demikian disampaikan Gubernur jambi, Fachrori Umar, pada apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman Karhutla, dilapangan Makorem 042/garuda putih Jambi, Kamis (8/8/2019) petang.

Permasalahan kabut asap pekat yang pernah terjadi pada tahun 2015, dengan berbagai kerugian dan persoalan yang ditimbulkannya. Diharapkan tidak terulang lagi pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, dan untuk itu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan.

“ Potensi karhutla masih sangat tinggi, terutama dalam kondisi musim kemarau. Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi untuk itu harus bekerja maksimal, sebaik mungkin, efektif, dan efisien,” kata Fachrori.

Menurut dia, saat ini paradigma penanggulangan bencana sudah berubah, dari responsif yang menitikberatkan penanganan saat setelah terjadi bencana. Menjadi preventif yang menitikberatkan penanganan sebelum terjadinya bencana. Dan untuk mendukung paradigma tersebut, BNPB berinisiatif membentuk Satgas Gabungan Karhutla yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan masyarakat.

“ Satgas Pengendalian Karhutla ini nantinya akan ditempatkan di 150 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan. Penentuan lokasi desa/kelurahan untuk penempatan Satgas merupakan hasil kesepakatan bersama TNI, Polri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat rapat persiapan pada tanggal 29 Juli 2019,”ucapnya.

Dikatakan Gubernur bahwa menurut informasi Badan Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari pantauan sensor Modis (satelit Terra Aqua dan Suomi NPP) pada tahun 2019 ini untuk periode Januari – Agustus 2019 (sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019) terpantau 271 titik hot spot, lahan yang terbakar 247,21 hektar, dan 4 Agustus 2019 bertambah menjadi 357,01 hektar, mencerminkan ancaman karhutla masih ada, terlebih sekarang ini sedang musim kemarau, dengan kondisi banyak lahan yang mengalami kekeringan dan mudah terbakar, serta semakin sulitnya sumber-sumber air untuk kebutuhan pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“ Saya berharap, Satgas Karhutla ini dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien, fokus pada upaya pecegahan karhutla, bukan pemadaman. Walaupun demikian, tindakan pemadaman harus tetap dilakukan apabila terjadi karhutla,” tegasnya.

Tampak hasir pada apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman Karhutla tahun 2019 itu, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni Tenaga Ahli BNPB Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis, AS, Danrem 042/Garuda Putih, Kol. ARH Elphis Rudi, M.Sc.SS, bupati atau yang mewakili dari beberapa kaupaten di Provinsi Jambi yang menghadapi karhutla, dan para pejabat terkait. (red JOS)

Editor : David Asmara