Uji Swab Covid -19 di Jambi Dilakukan Dua RSUD

Karo humas protokoler setda provinsi Jambi Juru bicara TGT Covid-19, Johansyah/foto ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Uji Swab pasien hasil rapid tes reaktif sudah bisa dilakukan di Jambi. Menurut juru bicara gugus tugas penanganan covid-19 provinsi Jambi, Johansyah uji swab akan dilakukan dalam dua zona, barat dan timur. Namun demikian, pengumuman positif tetap terverifikasi dari pemerintah pusat.

” Uji sweb (PCR) baik itu pada pasien ODP, PDP dan hasil rapid test positif dan akan dibagi dalam dua zona. Untuk wilayah timur dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sementara wilayah barat nanti akan dilakukan di RS Hanafie Bungo,” kata Johansyah, Selasa (26/5/2020).

Dikatakan Johansyah bahwa pada hari ini tim laboratorium di RS Raden Mattaher telah melakukan pemeriksaan swab dengan alat test cepat molekuler (TCM) dari program TBC dengan menggunakan cathrige yg diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan swab pasien terduga COVID-19 yang ada di RS Raden Mattaher

“Alhamdulillah hasil pemeriksaan kita sudah bisa mendeteksi virus COVID-19 dimana laboratorium RS Raden Mattaher ini sudah di SK kan oleh Kementerian Kesehatan utk memfungsikan alat TCM yg sdh ada agar bisa juga digunakan untuk COVID-19 dengan chatrige yang sudah diberikan oleh Kemenkes,” katanya.

Alat TCM atau RT PCR dari program TBC, kata Johansyah, ada 15 alat. Sudah diajukan sembilan alat untuk bisa dioperasikan untuk COVID-19. Kementerian kesehatan menetapkan RSUD Raden Mattaher dan RS Hanafi Bungo untuk melakukan uji swab. Dan sudah dikirimkan sebanyak 120 cathrige dan akan ditambah apabila cathrige habis pakai.

” Untuk pengumuman positifnya kita tetap harus menunggu verifikasi dari pusat. Karena sistem pelaporan kita menggunakan sistem informasi tuberculosis (SITB) secara online dan nanti akan diverifikasi oleh Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan,” kata Johansyah.(red JOS)***

Warga Jambi di Himbau Shalat Ied di Rumah dan Patuhi Protokol Kesehatan COVID-19

Kapolda Jambi, Firman Shantyabudi usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan malam takbiran dalam operasi Nusa Aman II/2020/fot Ist

JambiOtoritas.co, JAMBI – Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen. Pol. Firman Shantyabudi mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap mengikuti imbauan pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19, yang salah satunya adalah melaksanakan shalat Ied di rumah.

Pernyataannya tersebut disampaikan Kapolda Jambi, Firman Shantyabudi bersama Danrem 042 Gapu, Kolonel Kav Zulkifli usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan malam takbiran dalam operasi Nusa Aman II/2020 sekaligus mencegahan penyebaran COVID-19 di lapangan Mapolda Jambi, Sabtu (23/5/2020).

“Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan ini sekali lagi bukan kami dari kepolisian dan TNI melarang masyarakat untuk tidak boleh shalat id, tetapi ini kami lakukan karena untuk menjaga dan melindungan masyarakat jangan sampai terkena COVID-19,” kata Firman.

Imbauan pemerintah agar tetap diikuti dan dilaksanakan dan saya minta seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar bersama sama kita patuhi protokol kesehatan agar Jambi bisa berlalu dari COVID-19. Sampai malam ini saya berserta jajaran bersama TNI terus mengupayakan situasi kamtimbmas di Wilayah hukum Polda Jambi, sangat kondusif dan semoga sampai seterusnya situasi kamtibmas bisa ditangani dengan baik.

Semoga tidak ada kegiatan masyarakat yang menjadi atensi kepolisian pada situasi akhir Ramadhan dan sampai saat ini belum ada laporan dari Polres dan jajarannya atas kejadian yang luar biasa dan tetap melakuka pencegahan persuasif dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjadi situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

“ Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan arak arakan takbiran keliling dan petugas kepolisian sudah disiagakan pada beberapa lokasi yang dianggap menjadi titik kumpul warga. Kemudian kepada warga Jambi untuk tidak berkumpul malam ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dalam mencegahan dan menanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Kepada warga tetap perbanyak tabiran di rumah masing-masing karena corona belum berlalu dari Provinsi Jambi untuk saat ini, kata Firman Shantyabudi. (red JOS)

Penulis : David/Herman

NU Haramkan Sholat Idul Fitri di Masjid Daerah Zona Merah Pandemi COVID-19

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengeluarkan fatwa haram menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau lapangan. Terutama bagi umat islam di daerah zona merah pandemi virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan pemerintah/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengeluarkan fatwa haram menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau lapangan. Terutama bagi umat islam di daerah zona merah pandemi virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan pemerintah.

“Di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah, haram hukumnya melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau tanah lapang. Sebab, menghindari kerumunan banyak orang yang diduga kuat sebagai salah satu sarana penyebaran virus corona adalah wajib. Dan secara fiqhiyyah, menjaga diri agar tidak tertular virus tersebut merupakan perkara wajib yang harus diutamakan daripada menjalankan sholat Idul Fitri di masjid atau tanah lapang yang disunnahkan,” terang LBM NU dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari laman situs Okezone, Sabtu (23/5/2020).

Pernyataan LBM NU tersebut dirumuskan oleh sembilan ulama, yaitu KH Afifuddin Muhajir (Rais Syuriyah PBNU), KH Miftah Faqih (Katib Syuriah PBNU), KH Najib Hasan (LBM PBNU), KH Abdul Moqsith Ghazali (LBM PBNU), KH Azizi Hasbullah (LBM PBNU), KH Mahbub Maafi (LBM PBNU), KH Asnawi Ridhwan (LBM PBNU), KH Sarmidi Husna (LBM PBNU), dan KH Darul Azka (LBM PWNU DIY).

Sementara untuk umat Islam yang berada di wilayah kuning pandemi COVID-19, LBM NU menganjurkan mengambil dispensasi hukum (rukhshoh), yaitu memilih melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing daripada melaksanakannya di masjid atau tanah lapang.

Dasar pertimbangannya dari hadist yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah senang manakala rukhsah-rukhsah-Nya (keringanan) diambil sebagaimana Dia pun senang manakala azimah-azimah-Nya dilaksanakan.” (HR. Ath-Thabarani dan al-Baihaqi)
Anjuran LBM NU ini juga selaras dengan anjuran pemerintah yang meminta semua orang terutama yang tinggal di zona kuning dan merah untuk tetap berada di rumah, kecuali ada hal-hal mendesak yang menuntut harus ke luar rumah.

“Apabila ada pertentangan antara yang wajib dan yang sunnah, maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah,” bunyi pernyataan LBM NU.
Lantas apa solusi bagi umat yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19?

LBM NU mengajak publik memahami bahwa sholat Jumat dan sholat Idul Fitri memiliki bobot hukum berbeda. Sholat Jumat adalah perkara wajib berbasis individu (fardhu ‘ain), sementara sholat Idul Fitri adalah perkara sunnah atau maksimal fardhu kifayah. “Perkara wajib bagi umat Islam pada tanggal 1 Syawal itu bukanlah shalat Idul Fitri-nya melainkan tidak berpuasanya.

Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitab al-Muhaddzab berkata: “Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah, dan menurut Abu Said al-Ishtakhri hukumnya fardlu kifayah. Pendapat pertama adalah pendapat madzhab Syafi’i. Tidak boleh berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu maka puasanya tidak sah.

Sebagai perkara sunnah atau mandub, maka sholat Idul Fitri masuk dalam pengertian mandub yang dinyatakan sebagai sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tak dapat hukuman. والمندوبَمنَحيثَوصفهَبالندبَماَيثابَعلىَفعلهَولَيعاقبَعلىَتركه

Dengan demikian, sebagai perkara sunnah, shalat idul fitri bukan hanya diizinkan dan dianjurkan untuk dilakukan ( مأذونَفىَفعله dan )مطلوبَالفعل melainkan juga boleh sekiranya mau ditinggalkan ( ).جوازَالترك Intinya bagaimana umat Islam bisa melaksanakan sholat Idul Fitri yang berpahala sunnah tersebut dengan aman dan nyaman, tanpa ada kekhawatiran akan terjangkit virus COVID-19.

Penelitian singkat yang berhasil dilakukan menunjukkan bahwa dari sudut fikih Islam ternyata dimungkinkan bagi umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah bersama keluarga atau sendirian. Sebab, berbeda dengan pelaksanaan shalat Jumat yang dalam madzhab Syafi’i disyaratkan dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal 40 orang, maka shalat Idul Fitri tak mempersyaratkan itu. Dengan demikian, shalat Idul Fitri maupun Idul adha boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah bersama keluarga minimal dua orang maupun sendirian.

Begitu juga disyariatkan shalat Idul Fitri bagi munfarid (shalat sendirian), hamba sahaya, perempuan dan musafir, khunsa, dan anak kecil. Sholat Idul Fitri tidak harus memenuhi syarat-syarat shalat Jumat, seperti harus dilaksanakan berjamaah, jumlah jamaahnya dan selainnya. (red JOS)***

DPC PDIP Tebo Minta Lurah & Kades Tak Hambat Proses Pencairan BST

Peneriman BLT dari kemensos RI dikantor camat rimbo bujang Tebo setelah tertunda beberapa hari kemarin, hari ini mulai dicairkan PT. POS/foto dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Adanya surat permintaan penundaan pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI dari Pemerintah Kelurahan Wirotho Agung dan Kades di Kecamatan Rimbo Bujang yang dikirimkan kepada pihak Kantor Pos Rimbo Bujang, ditanggapi serius oleh DPC PDIP Kabupaten Tebo.

Sebelum Lurah dan Kades, Penundaan pencairan BST juga telah terjadi. Pihak kantor Pos Rimbo Bujang menerima surat perintah penundaan pencairan BST dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tebo sampai pada tanggal 19 Mei 2020 yang sejatinya pencairan dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020.

Kemudian, diatas tanggal 20 Mei, pihak kantor Pos Rimbo Bujang juga belum berani menyalurkan dana BST kepada masyarakat dikarenakan pihak kantor Pos mendapatkan surat permintaan penundaan pembayaran dari pihak Kelurahan Wirotho Agung dan para Kades.

Padahal, pada tanggal tersebut, ratusan warga telah mendatangi kantor Pos untuk mengambil dana BST. Terpaksa, Ratusan warga yang terdampak Covid-19 tersebut pun harus kembali pulang dengan tangan hampa. Padahal, harapan mereka dana BST tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Kabupaten Tebo, Budi mengatakan bahwa atas nama DPC PDIP Tebo meminta agar pihak Pemerintahan Kelurahan Wirotho Agung dan desa di Kecamatan Rimbo Bujang tak menghambat proses penyaluran BST kepada semua masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan data daftar penerima.

“DPC PDIP Tebo mengajukan kuota BST ke Kemensos RI untuk Kabupaten Tebo, karena sebelumnya DPC PDIP Tebo memang diberikan kuota untuk pendataan kepada masyarakat Kabupaten Tebo yang terdampak Covid-19 karena situasi sekarang ini dalam masa darurat. Alhamdulillah, data nama yang keluar sebagai penerima BST sesuai dengan nama yang diajukan sebelumnya,” urai Budi.

DPC PDIP Tebo sangat menyayangkan langkah Lurah dan para Kades yang menghambat proses pencarian BST. Mestinya, pihak Kelurahan dan desa bersyukur karena masyarakatnya ditengah situasi darurat seperti ini mendapatkan BST dari Kemensos RI yang akan diterima bulan Mei, Juni dan Juli.

“Kepada pihak kantor Pos, sudah diberikan kewenangan untuk menyalurkan sesuai dengan daftar nama yang ada dari Kemensos RI, silahkan berikan semuanya. Pihak kantor Pos tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk tidak menyalurkan BST kepada semua warga yang terdata oleh Kemensos RI, BST wajib disalurkan secara keseluruhan. Saya yakin kalau kantor Pos tidak membayarkan kepada semua nama yang terdata karena intervensi, nanti akan timbul masalah,” kata Budi.

Alhamdulillah lanjut Budi, Rimbo Ulu pencairan BST sudah dilakukan dan hari ini pencairan dilakukan di kantor Pos Rimbo Bujang meskipun dihadiri langsung oleh Kades.(red JOS)***

Kacau!! Buruh di Kota Jambi Menang Lelang Motor Listrik Presiden

Motor listrik metic yang bikin heboh warga Jambi, karena ketidaktahuannya ikuti lelang dan menangkan lelang dengan harga 2,55 miliar/foto Ist

Kapolda : Pemenang lelang motor tak paham acara, mengira dapat hadiah


JambiOtoritas.com, JAMBI – Kepolisian daerah Jambi melakukan pemeriksaan terhadap M. Nuh (46) seorang yang dinyatakan pemenang acara lelang sepeda motor listrik yang bertandatangan Presiden Joko Widodo senilai Rp2,5 miliar dalam acara donasi penanganan COVID-19. Dari keterangan yang diperoleh dia ternyata tidak paham acara yang diikuti adalah lelang, dan mengira bakal dapat hadiah bukannya penyumbang.

Menurut Kapolda Jambi, Irjen. Firman Shantyabudi mengatakan M Nuh (46) dimintai keterangannya di Mapolsek Pasar, Kota Jambi. Warga Kampung Manggis, Kecamatan Pasar, Kota Jambi itu hanya dilakukan wawancara di Polsek Pasar, Kota Jambi dan tidak ada penangkapan maupun penahanan kepada yang bersangkutan.

” Memang yang bersangkutan tidak paham acara yang diikuti adalah lelang, dan yang bersangkutan mengira bakal dapat hadiah bukannya penyumbang,” kata Kapolda Jambi, Firman, Kamis (21/5/2020) kepada wartawan di Jambi.

Karena dia ditagih, sebagai pemenang lelang motor listrik dengan harga Rp2,5 miliar. Dia minta perlindungan kepolisian.

” Dikarena ketakutan ditagih, dia malah justru minta perlindungan kepada polisi dan melapor ke Polsek Pasar, Kota Jambi,” katanya.

Sementara itu, sosok M. Nuh diketahui adalah warga yang tinggal di Kampung Manggis, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dia bukanlah seorang pengusaha tetapi melainkan hanya seorang buruh bangunan.

Ketua RT 20, kampung manggis, Ibrahim mengakui M.Nuh adalah warganya tetapi dia bukan pengusaha. Ibrahim justru mengetahui kabar yang viral melalui WhatsApp (WA). Bahkan bahkann banyak para wartawan dan instansi lain mendatanginya.

“Memang ada warga saya nama M Nuh, tapi dia bekerja sebagai buruh bangunan, bukan pengusaha,” jelas Ibrahim.(red JOS)

Penulis : David/Herman

Rapid Test COVID-19 di 13 Pasar Tradisional Kota Jambi, Reaktif 25 Pedagang Terinfeksi

TGT Kota Jambi menyampaikan penanganan COVID-19/foto dok

JambiOtoritas.com, JAMBI – Hasil uji rapid test Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi terhadap para padagang di 13 pasar tradisional di kota Jambi menunjukkan 25 pedagang reaktif atau terinfeksi virus corona. Pedagang yang rapid tesnya positif, empat orang berasal dari luar Kota Jambi dan 21 orang merupakan warga Kota Jambi. Empat orang yang berasal dari luar daerah itu diantaranya berasal dari Kabupaten Muaro Jambi dua orang dan dua orang lainnya berasal dari Provinsi Lampung.

“Gugus Tugas COVID-19 sudah melakukan rapid tes masal di 13 pasar yang di kelola oleh pemerintah dan pihak swasta, hasilnya 25 pedagang reaktif atau positif terinfeksi virus,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Rabu (13/5/2020).

Sementarar untuk 21 orang pedagang yang hasil rapid tesnya positif tersebut berinisial MC, RT, OP, DS, RAW, ED, LM, MT, MA, AK, MR, AT, RB, SP, M, JV, HSY, MN, MDS, JND, dan SGW. Mereka semuabberasal dari delapan kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Diantaranya di Kecamatan Danau Sipin 4 orang, Telanai Pura 3 orang, Jelutung 2 orang, Pelayangan 2 orang, Kota Baru 4 orang, Paal Merah satu orang, Kecamatan Pasar 2 orang dan Kecamatan Alam Barajo 3 orang.

“Dari 21 orang yang hasil rapid tesnya positif terinfeksi virus, dua orang sudah di rawat di Rumah Sakit Abdul Manap, dan selebihnya akan menyusul untuk di isolasi di Rumah Sakit Abdul Manap,” kata wali kota Jambi, Syarif Fasha.

Selanjutnya, pedagang yang hasil rapid tesnya positif, pada Kamis (14/5/2020) akan di ambil sampel oleh tim dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan uji Swab. Terhadap empat orang warga yang berasal dari luar Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi agar pedagang tersebut dapat di tindak lanjuti dengan segera.

Pemerintah Kota Jambi melakukan tracking kontak terhadap pedagang yang hasil rapid tesnya positif terinfeksi virus serta melacak riwayat perjalanan dari masing-masing pedagang. Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi juga akan melakukan pengetatan terhadap pasar-pasar tradisional. Diantaranya mewajibkan pedagang menggunakan masker serta menggunakan sarung tangan. Melatih pengelola pasar untuk tegas dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Para pedagang di 13 pasar yang di rapid tes secara masal tersebut merupakan pasar yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh pihak swasta. Diantaranya di Pasar Angso Duo, Pasar TAC, Pasar Baru, Pasar Mama, Pasar Aurduri, Pasar Olak Kemang, Pasar Keluarga, Pasar Kita, Pasar Kasang, Pasar Wajo, Pasar Kebun Handil, Pasar Kebun Kopi dan Pasar Villa Kenali. (red JOS)

Penulis : Herman

Fachrori Berikan 500 Paket Sembako Dari PUSKUD

Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengecek sembako yang akan diberikan langsung kemasyarakat yang membutuhkan Senin (11/5/2020)/foto Humas

Bantuan Ringankan Beban Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19



JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum, mengungkapkan pemberian bantuan sembako dari seluruh elemen, diantaranya dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan dapat meringankan beban masyarakat ditengah wabah covid-19 saat ini. Hal tersebut dikemukakan Fachrori saat Memberikan Bantuan Sembako dari PUSKUD Provinsi Jambi kepada masyarakat di Kantor PUSKUD Provinsi Jambi, Telanaipura – Jambi, Senin (11/5/2020).

“Saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi pemberian sembako yang telah dilakukan PUSKUD Provinsi Jambi, karena ini merupakan salah satu upaya mendukung dan membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam meringankan beban masyarakat, terlebih lagi ditengah wabah covid-19 yang melanda dunia, khususnya Provinsi Jambi,” ujar Fachrori.

Pemberian bantuan oleh PUSKUD Provinsi Jambi bisa menjadi contoh bagi dunia usaha atau para pelaku usaha dalam memberikan bantuan serupa kepada karyawan atau masyarakat yang kurang mampu dan terkena dampak Covid-19, sehingga dapat sedikit mengurangi beban masyarakat.

“Pemberian bantuan sembako yang dilaksanakan oleh PUSKUD Provinsi Jambi ini sangat tepat momennya, mengingat saat ini roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi sedikit terhambat dan berjalan pelan karena wabah Covid-19 yang melanda, dan masyarakat yang kurang mampu sangat membutuhkan sembako dengan harga yang terjangkau,” tutur Fachrori.

“Momen ini juga sangat baik karena saat ini kita tengah berada dibulan Suci Ramadan, bulan penuh berkah yang mana setiap orang berlomba-lomba berbuat kebaikan terutama dalam bersedekah. Jadi hendaknya kita juga harus saling berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, tentunya mereka sangat membutuhkan bantuan kita bersama,” tambah Fachrori.(red JOS)***

Gubernur Beri Bantuan Masyarakat Terdampak Banjir Batanghari

Bersama Kapolda dan Danrem Tinjau Tinggi Permukaan Air Sungai Batang Hari

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar berikan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir akibat meluapnya air sungai batanghari Minggu (10/5/2020)/foto Humas

JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum secara langsung memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak banjir, saat melakukan peninjauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Batang Hari di Kelurahan Tahtul Yaman dan Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Minggu (10/5/2020).

Peninjauan tinggi permukaan air Sungai Batang Hari tersebut sehubungan dengan seringnya hujan deras dan lama (hujan dengan intensitas tinggi) akhir-akhir ini di Provinsi Jambi. Gubernur melihat langsung kondisi warga yang mengalami banjir tersebut, serta memberikan bantuan sembako untuk mengurangi beban warga. Kedatangan Gubernur, Kapolda, dan Danrem, beserta rombongan disambut baik warga. Pun dengan bantuan yang diberikan, diapresiasi warga.

Gubernur Jambi bersama Kapolda Jambi dan Danrem 042/Garuda Putih melakukan peninjauan tinggi muka air dan memberikan bantuan berupa 250 paket sembako bagi masyarakat Kota Jambi yang lokasi pemukimannya terkena banjir, dengan menggunakan speed boat, bertolak dari depan peranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Kami tadi bersama Bapak Kapolda dan Bapak Danrem meninjau TMA dan menyapa masyarakat Kota Jambi yang terkena banjir secara langsung, dan memberikan bantuan untuk sedikit meringankan beban mereka. Saya prihatin melihat kondisi masyarakat yang rumahnya terendam banjir, terlebih lagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan dan tengah menghadapi wabah covid-19,” ujar Fachrori.

Fachrori mengatakan, kondisi banjir seperti ini dapat menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit seperti, penyakit kulit, malaria, dan demam berdarah. Dia berpesan agar masyarakat terus menjaga kondisi tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit, serta segera ke Puskesmas atau pos kesehatan terdekat untuk memeriksakan kesehatan jika mulai timbul timbul gejala penyakit.

“Saya imbau masyarakat yang terkena banjir untuk senantiasa menjaga kondisi badan supaya tidak mudah terserang penyakit disaat kondisi banjir seperti ini, terlebih lagi dengan adanya wabah covid-19 di Provinsi Jambi,” katanya.

Fachrori mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan TMA di Sungai Batanghari, untuk kondisi saat ini masih pada level siaga 2 di Kota Jambi. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang daerahnya terendam banjir yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

“Kita mengharapkan curah hujan di Provinsi Jambi menurun, sehingga daerah-daerah di Provinsi Jambi yang terendam banjir bisa segera surut karena dalam beberapa hari ini, curah hujan di Provinsi Jambi cukup tinggi dan frekuensinya tergolong lama,” ungkap Fachrori. (red JOS)***

Tambah 4 Positif, Pasien COVID-19 di Jambi 47 Orang

Juru bicara Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 provinsi Jambi, Johansyah menyampaikan perkembangan Covid-19 di Jambi, Rabu (6/5/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, JAMBI – Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 provinsi Jambi, melalui juru bicaranya, Johansyah mengatakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab yang keluar hari ini, Rabu (6/5/2020) pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jambi bertambah empat orang.

Total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 47 orang dan satu pasien yakni pasien 01 sudah dinyatakan sembuh. Dikatakannya, bahwa empat orang tambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yakni pasien 44 seorang perempuan umur 23 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang memiliki riwayat perjalanan dari Sumatera Barat yang sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di Rumah Sakit Chatib Quesen Sarolangun.

Kemudian pasien 45 seorang laki-laki usia 52 tahun asal Kabupaten Muarojambi yang kini dirawat di RSUD Mat Ripin Muarojambi yang berstatus PDP memiliki riwayat perjalanan dari Tegal. Selanjutnya pasien 46 usia 15 tahun asal Kabupaten Muarojambi yang sebelumnya berstatus PDP. Pasien 46 merupakan seorang santri Tembora, Jawa Timur.

Terakhir pasien 47 seorang laki-laki usia 64 tahun asal Kabupaten Tebo yang kini dirawat di Rumah Sakit Sultan Thaha Kabupaten Tebo. Pasien 47 ini merupakan klaster Gowa, Sulawesi Selatan. (red JOS)***

Pasien COVID-19 Jambi Bertambah 6 Orang Lagi

Data penanganan covid-19 dari tim gugus tugas provinsi Jambi/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pasien positif COVID-19 diprovinsi Jambi terus mengalami pertambahan. Penambahan pasien ini, diungkapkan Juru bicara tim gugus tugas penanganan Covid-19 provinsi Jambi, Johansyah pada Minggu (3/5/2020). Dengan demikian jumlah pasien COVID-19 Provinsi Jambi menjadi 38 orang.

Menurut Johansyah mengatakan penambahan sebanyak 6 orang ini berdasarkan hasil uji swab/PCR terhadap pasien sebagai berikut. Orang yang dinamakan pasien 33, laki – laki inisial MD (14) asal kabupaten Tanjungjabung Timur dengan status orang tanpa gejala ( OTG) dirawat di rumah sakit Nurdin Hamzah, riwayat perjalanan dari Tabora, Magetan provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pasien 34, perempuan inisial Y (49) dirawat di RS. Abdul Manaf kota Jambi dari klaster Gowa. Pasien 35, perempuan inisial ID (39) asal kota Jambi dirawat di RS Abdul Manaf dari klaster Gowa. Pasien 36 laki-laki inisial H (45) asal kota Jambi dirawat di RS. Abdul Manaf kota Jambi dari klaster Gowa.

Dilanjutkan Johansyah, berikutnya pasien 37, laki -laki inisial AP (47) dirawat di RSUD Raden Mattaher dari klaster Gowa. Dikatakan dia, bahwa hasil uji swab pertama negatif dan hasil uji swab kedua positif, maka pasien dinyatakan positif.

Berikut pasien 38, perempuan inisial LA (20) asal Tanjung Jabung Barat dirawat dirumah sakit Dul Arif dengan status (OTG). Riwayat kontak langsung dengan klaster Gowa dengan pasien 17 yang dirawat di Tebing Tinggi kabupaten Tanjung Jabung Barat. (red JOS)

Penulis : David

Buruh Terdampak Covid-19 Terima Sembako dari Pemprov. Jambi

Fachrori: Pemrov Jambi berupaya tingkatkan perhatian kepada buruh

Peringatan May Day tingkat provinsi Jambi dikantor Gubernur Jambi, Jum’at (1/5/2020)/foto JOS. Humas



JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak buruh yang dirumahkan, untuk itu aksi solidaritas kemanusiaan perlu ditingkatkan. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan perhatiannya kepada buruh.

Hal itu disampaikan Fachrori dalam Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2020, di Lapangan Parkir Merah depan Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (01/05/2020). Hari Buruh Internasional tingkat Provinsi Jambi ini diperingati sangat jauh beda, dan hanya dihadiri perwakilan saja, karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Fachrori mengatakan sejalan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, memberikan apresiasi yang besar kepada buruh, karena telah mengikuti imbauan pemerintah tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19, dimana setiap tahunnya diperingati dengan berbagai kegiatan dan aksi damai. Namun saat ini dialihkan dengan kegiatan Bhakti Sosial.

Lebih lanjut, Fachrori juga menjelaskan, pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Disini peran pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan pembinaan, mengarahkan, membuat regulasi dan peraturan yang menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja di wilayahnya, juga kelangsungan usaha,” jelas Fachrori.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, diketahui banyak pekerja/buruh yang terdampak Covid-19 per 30 April 2019 – 2020, terdapat 4.356 orang yang dirumahkan dan 19 orang di-PHK dari beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. (red JOS)

Penulis : Herman

11 pasien positif, 10 orang klaster Gowa dan Seorang Riwayat Perjalanan dari Sumbar

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi memberikan keterangan pers terkait penambahan pasien positif COVID-19 di Jambi, Minggu (26/4/2020). (FOTO : Humas Prov)

JambOtoritas.com, JAMBI – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi mengatakan pasien positif COVID-19 di Jambi bertambah 11 orang dari sebelumnya 21 orang.

“Berdasarkan hasil uji swab, pasien positif COVID-19 di Jambi bertambah 11 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 jadi 32 orang dan satu pasien yakni pasien 01 sudah dinyatakan sembuh,” kata Johansyah, Minggu (26/4/2020).

11 orang tambahan pasien positif COVID-19 berasal dari Kabupaten Merangin tujuh orang, Muarojambi dua orang, Batanghari satu orang dan Sarolangun satu orang. 10 pasien asal Kabupaten Merangin, Muarojambi dan Batanghari merupakan klaster Gowa, Sulawesi Selatan. Di antara 10 orang itu ada yang ikut kegiatan di Gowa Sulawesi Selatan dan beberapa orang dekat dari beberapa pasien tersebut ikut terjangkit termasuk anak usia 7 tahun asal Kabupaten Merangin.

Sementara satu orang asal Kabupaten Merangin memiliki riwayat perjalan dari Provinsi Sumatera Barat. 11 pasien terkonfirmasi positif tersebut berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) masing-masing di rawat di rumah sakit kabupaten tempat mereka tinggal.

Johansyah mengatakan Tim Gugus segera menginventarisir dan tracking kontak terhadap pasien tersebut. Semua orang yang kontak akan dilakukan rapid test.Dia tetap menghimbau agar masyarakat tetap di rumah, jaga kesehatan selalu cuci tangan dan wajib menggunakan masker jika harus ke luar rumah.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) saat ini berjumlah 318 dan jumlah PDP 56 orang didominasi klaster Gowa. Sementara pasien menunggu hasil uji lab sebanyak empat orang. (redJOS)***

Bertambah 3 Orang, Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Jambi Menjadi 21 Orang

Kepala biro humas protokoler setda Provinsi Jambi, Johansyah menyampaikan perkembangan pasien covid-19 di Jambi, Sabtu (25/4/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, JAMBI – Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah kembali menyampaikan penambahan pasien positif COVID-19 di Jambi yang bertambah tiga orang. Hasil uji swab terkonfirmasi positif menjadi 21 orang.

“Berdasarkan hasil uji swab, pasien positif COVID-19 di Jambi bertambah tiga orang, sehingga total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 jadi 21 orang dan satu pasien yakni pasien 01 sudah dinyatakan sembuh,” kata Johansyah, Sabtu (25/4/2020).

Menurut Johansyah bahwa tiga orang tambahan pasien positif COVID-19 diberi nama pasien 19 seorang laki-laki usia 40 tahun dan pasien 20 laki-laki usia 36 tahun. Sebelumnya status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjani, Kabupaten Merangin.

Selanjutnya pasien 21 adalah seorang perempuan usia 25 tahun, yang sebelumnya juga berstatus PDP dan kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap, Kota Jambi. Pasien 19, 20 memiliki riwayat perjalanan ke Gowa, Sulawesi Selatan.

” Begitu juga dengan pasien 21 yang memiliki hubungan erat dengan pasien yang mempunyai riwayat perjalan ke Gowa,” jelasnya.

Tim Gugus segera menginventarisir dan tracking kontak terhadap pasien tersebut. Semua orang yang kontak akan dilakukan rapid test. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah, jaga kesehatan selalu cuci tangan dan wajib menggunakan masker jika harus ke luar rumah. (red JOS)***

Jambi Tambah Tiga Orang Pasien Positif COVID-19, Selain di Dominasi Provinsi di Jawa

Sebanyak 1.042 orang sudah sembuh dari COVID-19, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. (ANTARA)


JambiOtoritas.com, JAMBI – Jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan test PCR masih terus bertambah, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim masih terbanyak. Sedangkan Provinsi Jambi bertambah tiga orang. Berikut penambahan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 , Sabtu (25/4/2020) petang yang disampaikan juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto.

Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, yakni Aceh (1), Bali (6), Banten (11), Yogyakarta (2), Jakarta (85), Jambi (3), Jawa Barat (45), Jawa Tengah (46), Jawa Timur (80), Kalimantan Barat (1), Kalimantan Timur (12), Kalimantan Tengah (6), Kalimantan Selatan (14), Kalimantan Utara (6), Nusa Tenggara Barat (27), Sumatera Selatan (13), Sumatera Barat (1), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (12), Sulawesi Tengah (4), Riau (2), Maluku (5), Papua Barat (1), Sulawesi Barat (2), Gorontalo (2).

Jumlah kasus positif terbanyak hingga saat ini terdapat di DKI Jakarta dengan total kasus 3.684 orang. Kemudian, diikuti dengan Jawa Barat dengan total kasus positif COVID -19 sebanyak 907 orang, Jawa Timur dengan 770 kasus positif COVID-19, Jawa Tengah dengan 621 kasus positif COVID-19, Sulawesi Selatan dengan 432 kasus positif, dan Banten dengan total 370 kasus positif COVID-19.

Sementara itu, sebanyak 45 laboratorium beroperasi untuk uji PCR deteksi COVID-19, dengan jumlah spesimen yang diperiksa sejak 1 April 2020 hingga saat ini sebanyak 67.828 spesimen dan jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 52.541 orang. Dari hasil pemeriksaan PCR, didapatkan 8.607 orang positif COVID-19 dan 43.934 orang negatif COVID-19.(red JOS)

Sumber : Antara

Total Positif COVID-19 Jambi Tambah Lima Menjadi 13

Warga Jambi positif COVID-19 bertambah lima, total 13 orang
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi memberikan keterangan pers terkait penambahan lima orang positif COVID-19, Selasa (21/4/2020). (FOTO ; Humas)

JambiOtoritas.com, JAMBI – Berdasarkan penyampaian juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah mengatakan bahwa pasien positif COVID-19 di Jambi bertambah lima orang. sehingga total pasien positif COVID-19, 13 orang.

“Berdasarkan hasil uji swab yang keluar hari ini, pasien positif COVID-19 di Jambi bertambah lima orang, sehingga total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 jadi 13 orang,” kata Johansyah, Selasa (21/4/2020). Lima orang tambahan pasien positif COVID-19 diberi nama pasien 09 seorang perempuan usai 49 tahun yang sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kemudian pasien 10 seorang perempuan juga berusia 21 tahun yang sebelumnya berstatus PDP. Selanjutnya pasien 11 perempuan usai 54 tahun juga sebelumnya berstatus PDP dan pasien 12 seorang laki-laki usia 56 tahun juga berstatus PDP.  Keempat orang tersebut semuanya dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap, Kota Jambi.

Sementara pasien 13 juga seorang perempuan usia 31 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Abunjani, Kabupaten Merangin yang sebelumnya berstatus PDP di rumah sakit tersebut. “Jadi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada 13 orang namun pasien 01 sudah dinyatakan sembuh,” katanya

Tim Gugus segera menginventarisir dan tracking kontak terhadap lima pasien tersebut. Semua orang yang kontak akan dilakukan rapid test. Johansyah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah, jaga kesehatan selalu cuci tangan dan wajib menggunakan masker jika harus ke luar rumah. (red JOS)

Pasien COVID 01 Asal Tebo di Dinyatakan Sembuh

Jumpa Pers jubir TGT Penanganan CoVID-19 provinsi Jambi, Johansyah bersama tim dokter RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (20/4/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Dua kali uji Sweb terhadap pasien 01 asal Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, hari ini, Senin (20/4/2020) dinyatakan sembuh dari virus COVID-19. Hal itu dinyatakan dr. Medianto dalam jumpa Pers, bersama Tim Gugus Tugas penanganan penyebaran COVID-19 provinsi Jambi.

” Pasien 01 akan dipulangkan ke rumahnya. Namun yang bersangkutan tetap melakukan isolasi di rumah hingga 14 hari ke depan untuk memulihkan kondisi kesehatannya,” kata Medianto.

Medianto mengatakan bahwasanya pasien 01 sudah sembuh. Dia berharap dengan kesembuhan pasien ini, tidak ada muncul stigma lain, pasien 01 sudah sembuh.

Pasien 01 tersebut merupakan pasien pertama di Jambi yang dinyatakan positif COVID-19 dan menjadi pasien pertama di Jambi yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. (red JOS)

Penulis : Herman

Wabup Syahlan Terima Bantuan Penanganan Covid-19 dari Persatuan Notaris

Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan menerima bantuan penanganan Covid-19 dari persatuan Notaris/foto Diskominfo Tebo

JambiOtoritas.com, TEBO – Dengan mewabahnya pandemi Covid-19 saat ini maka dari berbagai pihak sudah banyak terketuk hatinya untuk memberikan bantuan guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Seperti halnya baru-baru ini, Wakil bupati Tebo Syahlan Arfan, SH menerima bantuan dari Persatuan Notaris Wilayah Tanjab Timur, Tanjab Barat, Muaro Jambi dan Batanghari, berupa baju APD, Masker, Sarung Tangan, Handsanitizer dan susu kaleng. Hal tersebut disampaikannya kepada, Syahrulrozi Bidang IKP Diskominfo.

Menurut Wakil Gugus Tugas Covid-19 Tebo ini, bantun yang dia terima merupakan bentuk kepedulian dari rekan-rekan Persatuan Notaris di empat Kabupaten tersebut. ” Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian rekan-rekan Persatuan Notaris empat Kabupaten,” ungkap Syahlan.

Selanjutnya Wabup Syahlan megingatkan masyarakat agar selalu mengikuti anjuran Pemerintah seperti jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, selalu cuci tangan sehabis beraktifitas dan hindari berkumpul (physical distancing). (red JOS)

Pasien PDP RSUD STS Tebo Meninggal Dunia

Jenazah pasien PDP di RSUD Sultan Thaha Syaifudin Muara Tebo Tebo yang akan dibawa pulang ke rumah duka di desa Penapalan kecamatan Tengah Iir kabupaten Tebo/foto Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pasien RSUD STS kabupaten Tebo, HL (65) asal desa Penapalan kecamatan tengah ilir meninggal dunia sekitar pukul 13.30 Wib. Namun penanganan almarhum dilakukan dengan standar prosedur penanganan COVID-19. Menurut Direktur RSUD Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Tebo, dr. Octavieni mengatakan bahwa satu orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di RSUD STS Tebo meninggal dunia pada pukul 13.00 wib siang.

“ Pasien baru satu malam berstatus PDP Covid-19 dan dirawat dirumah sakit.  Karena gejala klinisnya mengarah kepada PDP. Namun, ketika pasien di Rapidtes, hasilnya negative,” katanya.

Dikatakannya bahwa meskipun hasil Rapidtestnya negatef, namun tetap diperlakukan sesuai SOP karena itu anjuran dari Kemenkes untuk antisipasi, waspada dan hati – hati karena ini PDP atau sangkaan.

“ Jenazah dibawa pulang ke rumah duka pukul 17.00 wib. Penanganannya hingga sampai ke pemakaman sesuai SOP,” jelasnya.(red/JOS)

Sumber : Tebo Online

Gubernur Jambi Naikkan Status Siaga Darurat COVID-19 Menjadi Tanggap Darurat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, memberikan keterangan pers terkait peningkatan status Provinsi Jambi dari Siaga menjadi Tanggap Darurat COVID-19, Senin (13/4/2020). (FOTO: Humas)

JambiOtoritaS.com, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi, Senin (13/4/2020) hari ini, menaikkan status penanganan penyebaran Covid-19 di provinsi Jambi dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat COVID-19. Perubahan status ini dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Jambi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan Gubernur Jambi Fachrori Umar telah mengeluarkan surat keputusan No.301/Kep/Gub/BPBD/2020 tentang peningkatan status tersebut.

“Berdasarkan kajian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi dan telaah instansi terkait, Dinas Kesehatan dan BPBD Provinsi Jambi, maka Gubernur Jambi berdasarkan keputusan beliau menaikkan status menjadi Tanggap Darurat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Provinsi Jambi,” kata Bachyuni.

Status Tanggap Darurat COVID-19 akan berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Hingga saat ini warga Jambi yang positif COVID-19 terkonfirmasi sebanyak empat orang. (red JOS)

Sumber : Antara

Uji Swab ke Tiga Belum Keluar, PDP 01 Mau Isolasi di Rumah di Jemput TGT

Juru bicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah/foto Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pasien positif COVID-19, 01 dari Tebo berulah. Keinginannya dan keluarga agar yang bersangkutan menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah pribadi di Kota Jambi. Menjadi sorotan berbagai pihak.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, mengatakan isolasi dirumah atas permintaan keluarga. Dari keterangan Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi kondisi pasien secara klinisnya bagus.

“ Keterangan Dirut RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi (dr. Feri) membenarkan pasien 01 atas permintaan keluarga menjalani isolasi mandiri di rumah,” kata juru bicara Johansyah, Selasa (07/04/2020) malam.

Baca berita terkait : http://www.jambiotoritas.com/2020/03/23/satu-lelaki-jambi-positif-covid-19-identik-sekda-tebo/


Menurut Johansyah, atas keputusan pihak RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi ini. Kadinkes Provinsi Jambi, Samsiran kecewa. Pihak dinas kesehatan akan menjemput kembali pasien dibawa ke RSUD Raden Mattaher.


“ Dinas kesehatan akan menjemput kembali pasien positif 01 ini kembali ke RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi. Mengingat akan membahayakan orang lain, sementara uji swab/lab keduanya dari pasien 01 ini masih dinyatakan positif. Dan untuk hasil swab yang ketiga saat ini belum keluar,” katanya. (red JOS)

Pasien dalam Pengawasan (PDP) Asal Bungo Uji Sweb

Juru bicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah/foto ISt

Jambiotoritas.com, JAMBI – Juru Bicara (Jubir) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Johansyah dalam keterangannya membenarkan ada penambahan PDP di RSUD Raden Mattaher yang diambil sample untuk dilakukan uji laboratorium/Swab. Sebelumnya, dikabarkan ada dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona Virus Desease atau Covid -19 asal Kabupaten Bungo dilarikan ke RSUD Raden Mattaher untuk mendapatkan perawatan medis disana.


“Kondisinya stabil, uji swab hari ini diambil, 5-7 hari kedepan, baru tahu hasilnya (positif atau negatif-Red),” kata Johansyah, Minggu (5/4/2020).


Dari informasi yang berkembang diduga pasien yang dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan pengusaha dan kontraktor ternama di Jambi yang berdomisili di kota Muara Bungo, kabupaten Bungo. Sedangkan pasien PDP satunya merupakan sopir pengusaha tersebut.


Sementara itu, sebelumnya juru bicara gugus tugas penanganan penyebaran Covid-19 kabupaten Bungo, dr. Safarudin Matondang menyatakan pasien yang dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi membenarkan pasien tersebut telah dilakukan rapid Test. Tetapi kepastian positif COVID -19 belum bisa dipastikan.


” Rapid tes iya, tapi COVID-19 belum dipastikan dan yang bersangkutan sudah minta isolasi di rumah sakit. Sementara keluarganya negatif,” kata Safarudin, di konfirmasi via Whatsapp, Sabtu (4/4/2020) malam.


Dikatakan Kadis Kesehatan Bungo ini, beliau di rujuk dan minta rujuk ke rumah sakit Jambi. Sepengetahuannya, beliau (pasien) juga covid belum positif masih rencana akan tes laboratorium/ swab.


” Yg jelas Tn. X DI RUJUK KE JAMBI DGN STATUS PDP PAK..sebab ada keluhan penyakit lain mungkin pak..kalo yang TN.X dari perumnas minta di isolasi rs biar dia lebih tenang dengan tidak ada keluhan pak..akan di swab juga..bila negatif akan di pulangkan,” jelasnya.(red JOS)


Penulis : David Asmara

Tiba di Jambi, Belasan Calon Perwira Polda Dilakukan Isolasi

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Kuswahyudi Tresnadi/Foto Ist.

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pasca pemulangan sejumlah calon perwira Polda Jambi yang masih dalam pendidikan di Sukabumi Jawa Barat. Kini mereka semua tengah melakukan isolasi diri di SPN Kepolisian Daerah Jambi di pondok Meja, kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi.


Menurut kabid Humas Polda Jambi, Kombes. Pol. Kuswahyudi Tresnadi mengatakan setelah dipulangkan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari kedepan. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan Pandemi Virus Corona atau Covid-19.


“Belasan calon perwira asal Polda Jambi tersebut harus dipulangkan, beserta calon perwira lain yang berasal dari daerah masing-masing untuk mencegah penularan Virus Corona atau COVID-19 di Jawa Barat dan kini mereka diisolasi di SPN Jambi dan sudah menjalaninya beberapa hari lalu,” kata Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, Sabtu (4/4/2020) seperti dilansir Antara di Jambi.


Namun, hingga kini Polda Jambi juga belum mendapatkan informasi terkait ada atau tidaknya calon perwira dari Jambi yang masuk dalam kategori ODP tersebut.


“Untuk saat ini belum dapat datanya, apakah ada perwira kita masuk dalam ODP. Akan tetapi yang pasti semua yang pulang dari Sukabumi, itu langsung kita lakukan isolasi,” kata Kuswahyudi Tresnadi. (red JOS)


Sumber : Antara


Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Salat Tarawih di Rumah

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran PBNU dengan Nomor 3953/C.I.034/04/2020.


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama turut melakukan segala cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia. Salah satunya, PBNU mengimbau kepada warga nahdliyin dan seluruh umat muslim untuk menjalankan salat tarawih di rumah masing-masing pada bulan Ramadan2020.


Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran PBNU dengan Nomor. 953/C.I.034/04/2020. Surat edaran itu dibuat pada Jumat, 3 April 2020 dan diteken oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj serta pejabat PBNU lainnya. Dalam surat tersebut disampaikan kepada seluruh pengurus wilayah, cabang, ranting, anak ranting, lembaga dan badan otonom di bawah naungan PBNU, warga nahdliyin dan umat Islam pada umumnya untuk senantiasa melaksanakan peribadahan wajib dan memperbanyak amalan sunnah.


Namun ada catatan yang diberikan PBNU yakni melaksanakan salat tarawih dan salat Idul Fitri di rumah masing-masing.

“Termasuk menjalankan saalat tarawih selama bulan Ramadan dan salat Idul Fitri selama pandemi Covid-19 di rumah masing-masing atau sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah masing-masing,” demikian dikutip dari yang tertulis dalam surat edaran yang diterima Suara.com, Jumat (3/4/2020).


Kemudian PBNU juga mengimbau kepada seluruh umat Islam pada umumnya serta warga nadhliyin untuk tetap memperkuat tali silahturahmi dan hubungan sosial antar sesama dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.


Tapi dengan catatan, tetap memberlakukan jaga jarak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PBNU juga mengimbau kepada seluruh warga nahdliyin agar selalu menaati keputusan, kebijakan, dan imbauan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mengenai mudik lebaran.


Dalam kesempatan itu, PBNU juga meminta kepada seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama membentuk Gugus Tugas Penaggulangan Covid-19.


“Gugus Tugas NU-Peduli COVID-19 bisa dikembangkan ke tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama atau dengan membentuk Relawan-relawan NU-Peduli COVID-19 di tingkat Ranting/Anak Ranting,” demikian tertulis dalam surat edaran tersebut. (red JOS)

2.400 Rapit Test Tiba di Jambi disebar diseluruh Rumah Sakit

Juru bicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah/foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Dinas Kesehatan telah menerima sebanyak 2.400 rapid test COVID-19 dari pemerintah pusat. Sementara Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis sudah dijemput ke Jakarta dan akan tiba di Jambi dalam dua hari ke depan.

” Rapid tes itu dan sudah disebarkan di seluruh rumah sakit di Jambi terutama lima rumah sakit rujukan COVID-19,” kata Johansyah, Jumat, (27/3/2020) malam.

Dengan demikian penanganan COVID-19 dengan sarana dan prasarana telah dapat kita lakukan pada hari berikutnya nanti. Beberapa pasien yang diisolasi di RSUD Raden Mattaher Jambi juga sudah dilakukan rapid test dan hasilnya adalah negatif.

Sementara data update, Jumat (27/3/2020) pukul 17.00 WIB yang dirilis Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, menyebutkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 22 orang. Dari jumlah itu, satu orang positif COVID-19, 10 orang negatif dan tujuh orang menunggu hasil uji lab dan sisanya baru akan dilakukan uji lab. Sedangkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 sebanyak 1011 orang.

Untuk ODP dan PDP tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jambi dengan rinciannya, Kota Jambi ODP 221 orang dan PDP 12 orang. Kabupaten Tebo ODP 98 orang dan PDP satu orang. Kemudian Kabupaten Bungo ODP 108 orang dan PDP dua orang.

Selanjutnya Kabupaten Kerinci ODP tujuh orang dan PDP satu orang. Kota Sungaipenuh ODP lima orang PDP nihil. Kabupaten Merangin ODP 11 orang PDP nihil. Sarolangun ODP 242 dan PDP nihil.

Kemudian Kabupaten Batanghari ODP 211 orang PDP nihil. Kabupaten Tanjungjabung Timur ODP enam orang dan PDP satu orang. Kabupaten Tanjungjabung Barat ODP tiga orang dan PDP dua orang dan Kabupaten Muarojambi ODP 86 orang dan PDP dua orang. (red JOS)

Penulis : Herman

Se Provinsi Jambi, ODP COVID – 19 Capai Angka 783 orang

Juru bicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah/foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi melansir data update, pada Kamis (26/3/202) sekitar pukul 17.00 WIB, petang. Data terbaru diinformasikan bahwa jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 di provinsi Jambi 738 orang.

Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 provinsi Jambi, Johansyah menyebutkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 21 orang. Dari 21 orang tersebut satu pasien dinyatakan positif COVID-19, sembilan pasien negatif dan 11 pasien masih menunggu hasil uji lab/swab.

ODP dan PDP tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Johans merincinya, Kota Jambi ODP 258 orang dan PDP 11 orang. Kabupaten Tebo ODP 92 orang dan PDP satu orang. Kemudian Kabupaten Bungo ODP 18 orang dan PDP satu orang. Kabupaten Kerinci ODP 18 orang dan PDP tiga orang. Kota Sungaipenuh ODP lima orang PDP nihil. Kabupaten Merangin ODP tiga orang PDP nihil. Sarolangun ODP 242 dan PDP nihil.

Sementara di Kabupaten Batanghari ODP 52 orang PDP nihil. Kabupaten Tanjungjabung Timur ODP enam orang dan PDP satu orang. Kabupaten Tanjungjabung Barat ODP tiga orang dan PDP dua orang dan Kabupaten Muarojambi ODP 62 orang dan PDP dua orang.

Penulis : Herman
editor : David

Kepala OPD Tebo, Belum Berstatus ODP

Tampak sejumlah pejabat daerah dilingkungan Setda Tebo dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah pemkab Tebo yang mengikuti acara jumpa Pers pada selasa (24/3/2020) lalu./foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Sejumlah ASN termasuk pejabat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat kabupaten Tebo melakukan pemeriksaan kesehatan diri. Menyusul meningkatnya orang dalam pengawasan (ODP) yang khawatir akan pandemic Corona virus deases/COVID 19 yang berlangsung saat ini.

“ Ada, sudah banyak yang datang memeriksakan diri ke puskesmas dan rumah sakit.,” kata direktur RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo, dr. Oktavieni, melalui pesan Whatsappnya, Kamis (26/3/2020).

Menurutnya, untuk ASN kabupaten Tebo yang ada dari luar kota sudah melalukan self assessment. Untuk kepala organisasi perangkat daerah juga melakukan hal yang juga sama. Data-data realnya ada dengan pihak dinas kesehatan (kadinkes).

“ Iya, mereka yang datang memeriksakan dirinya, sebagian dari mereka menyatakan pernah kontak dengan pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Jambi. Para kepala OPD, statusnya belum ODP karena sampai hari ini masih dalam kondisi sehat,” katanya.

Oktavieni mengatakan bahwa selain dari ASN, kepala OPD dan masyarakat. Sejumlah anggota DPRD kabupaten Tebo yang baru pulang dari dinas luar daerah telah memeriksakan diri mereka masing-masing.

“ Sejauh ini belum ada yang melaporkan lagi, dalam keadaan sakit. Jadi mereka masih mengisolasikan diri sendiri,” jelasnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Pasien Positif Covid 19 di Jambi, Ada Kesamaan Pasien Rujukan dari Tebo

Keterangan pers pemerintah kabupaten Tebo melalui gugus tugas pengendalian penyebaran Covid 19 kabupaten Tebo, Selasa (24/3/2020) di kantor Bupati Tebo/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten melalui gugus tugas penanganan penyebaran covid -19 kabupaten Tebo, Syahlan Arfan, menyampaikan bahwa saat ini tidak ada pasien Suspect Corona yang dirawat (PDP) atau yang diobservasi di RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo. Namun, menurut dia, beberapa hari yang lalu memang ada dua orang dari kabupaten Tebo yang dikirim ke salah satu rumah sakit di Kota Jambi.

Dia menjelaskan, salah satu pasien yang dirujuk ke salah satu Rumah Sakit di Jambi sudah kembali dan sekarang dalam status ODP. Dan satu lagi pasien yang dirujuk sampai saat ini masih dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Menurut Syahlan terkait dari informasi pasien yang positif Covid 19 yang disampaikan pemerintah pusat. Dan seperti yang disampaikan juru bicara penanganan penyebaran covid pemerintah provinsi Jambi, Johansyah, kemarin.

Kata Syahlan, memang ada kesamaan pada pasien yang dirujuk yang sampai saat ini masih dirawat. Kesamaannya pada usianya, yakni sama- sama berusia 55 tahun.

” Tidak tertutup kemungkinan pasien yang kita rujuk adalah yang dimaksud. Sampai saat ini masih dirawat,” katanya.(ref JOS)

Penulis : David Asmara

Jambi Belum Ditemukan Pasien Positif COVID – 19, ODP dan PDP Meningkat

Juru bicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah/foto ISt


Jambiotoritas.com, JAMBI – Jurubicara Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah menyatakan bahwa update terbaru dari posko Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 Provinsi Jambi. Terjadi peningkatan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Jambi, update terbaru saat ini bertambah menjadi 132 orang yang sebelumnya hanya 13 orang.

“ Termasuk rombongan siswa SMAN 1 Kota Jambi beserta guru dan kru angkutan bus pariwisata yang baru pulang melakukan “field trip” di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung,” kata Johansyah, sabtu (20/3/2020).

Menurut kepala biro humas protokoler setda provinsi Jambi ini, mengatakan saat ini Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 11 orang, 7 orang diantaranya dalam proses uji lab/swab dan diisolasi. Sementara untuk pasien positif Covid-19 di Jambi belum ditemukan.

Sebelumnya, rombongan siswa SMAN 1 yang dalam beberapa hari terakhir menjalani perjalanan ke Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Malang terdiri dari 64 siswa dan siswi, lima guru pendamping, lima supir dan tiga kru dari pihak travel. Dari hasil pemeriksaan suhu tubuh, seluruhnya bagus dan diperbolehkan pulang ke rumah, namun masuk ODP dan diminta peran sangat aktif dari orangtua untuk memonitor kondisi kesehatan anak-anaknya. (red JOS)

Penulis : Herman

Dinsos Bungo Diduga Terlantarkan Pasien SAD

Yanti warga SAD yang menjalani perawatan di RSUD STS Tebo sebelum dirujuk ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo/foto JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – Warga Suku Anak Dalam (SAD) asal Kabupaten Bungo, Yanti (23) didampingi suaminya pada Senin lalu (09/03/2020) berobat ke RSUD STS Tebo. Karena mengalami pendarahan yang cukup serius, tim medis RSUD STS Tebo langsung melakukan penanganan terhadap Yanti.

“Yanti terpaksa dicuret karena mengalami pendarahan yang serius,” kata Ahmad Firdaus Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) yang mendampingi Yanti berobat di RSUD STS Tebo, Jumat (13/03/2020).

Firdaus menjelaskan, Yayasan ORIK telah berMoU dengan RSUD STS Tebo. Pada MoU tersebut, setiap warga SAD Tebo yang berobat di RSUD STS Tebo mendapatkan perlakuan khusus. Namun kata dia, dari pengakuan suami Yanti, mereka berasal dari Kabupaten Bungo.

” Sudah saya tanya langsung kepada mereka, dan mereka mengaku berasal dari Kabupaten Bungo, tepatnya di Desa Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat,” ujar Firdaus.

Karena berasal dari Kabupaten Bungo, Firdaus langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Dia minta difasilitasi untuk bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bungo.

” Kita tidak punya dana untuk pengobatan Yanti, makanya kita minta difasilitasi bisa berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo,” katanya.

Hasil koordinasinya dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo. Dinsos berjanji akan menjenguk Yanti di RSUD STS Tebo, tetapi sudah kita tunggu-tunggu kedatangan mereka, namun tak kunjung datang.

Karena tak kunjung datang, akhirnya Firdaus kembali menghubungi pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo minta agar Yanti dirujuk ke RSUD Bungo agar biaya perobatannya bisa diklaim.

Namun, setelah dirujuk ke RSUD Bungo, penjelasan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo mereka tidak bisa mengklaim dana untuk pengobatan Yanti.

” Kita terkesan seperti dimain-main oleh Dinas Sosial Kabupaten Bungo. Janjinya mau mengunjungi Yanti, sudah kita tunggu-tunggu tapi tak kunjung datang. Kita diarahkan merujuk Yanti ke RSUD Bungo, telah kita rujuk, tapi tetap saja tidak ada solusi dari mereka,” kesal Firdaus.

Untuk itu Firdaus minta kepada Pemkab Bungo untuk serius menangani SAD,” Jangan seperti ini, kesannya Pemkab Bungo tidak serius memperhatikan SAD,” ucapnya.

Pemkab Bungo melalui staf Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Bungo belum bisa dikonfirmasi. Berkali dihubungi via telepon seluler maupun pesan Whatsapp, belum terjawab. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kilat Nilai PemKab Tebo Lalai

Ketua LSM Kilat Tebo, Slamet Iriyanto/foto : JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Persoalan batas tanah pemerintah kabupaten Tebo yang disoal Buyung Honan di lokasi proyek pembangunan Mapolsek Tebo tengah, kecamatan Tebo Tengah dinilai kelalaian pemerintah daerah. Menurut ketua LSM kelompok intelektual anak Tebo (Kilat) Slamet Iriyanto mengatakan kejadian itu mengakibatkan kerugian pihak lain.

Dia menyatakan dengan kejadian itu artinya Pemda sudah melakukan kelalaian, kenapa patok batasnya sampai hilang. Seharusnya waktu land clearing patok itu harus dijaga. Kalau sekarang inikan Pemda jadi meraba – raba. Hal itu jadi mengakibatkan merembet ke tanah orang, inikan jadi konflik.

” Patok itu tidak boleh sampai hilang. Jadi yang terjadi OPD itu terlihat laporan ke pimpinan, asal bapak senang saja,” kata Slamet Iriyanto, Kamis (5/3/2020).

Sebelumnya, Tapal batas lahan lokasi proyek pembangunan Mapolsek Tebo tengah, Rabu (4/3/2020) disamping kantor lembaga adat pal XI bermasalah. Seorang warga, bernama Buyung Nohan mengklaim patok batas tanah pemerintah kabupaten Tebo keliru.

Menurut Buyung Nohan, menyatakan lahan yang kini digarap pemkab untuk pembangunan Mapolsek dulu atas nama Siti Aisyah, warga pulau Temiang. Memang sudah dijual kepada Pemkab Tebo.

” Kalau sertipikat kita belum ada, hanya dasar yang kita pegang SKT tahun 1974. Sekarang batas H. Syarifudin dengan Aisyah yang sepertinya salah. Pihak pemda sudah salah dengan menggusur tanah haknya Syarifudin yang diperkirakan lebar sekitar 26,5 meter dan panjangnya 200 meter yang tergusur,” Buyung dilokasi, Rabu(4/3/2020) petang dihadapan pejabat pemkab Tebo. (Red JOS)

Penulis : David Asmara

Kadis PU Tegur Rekanan Islamic Center Rimbo Ilir

Kondisi sisi mesjid agung mini di Rimbo Ilir/foto : Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepala dinas PUPR kabupaten Tebo, Erwanto menyatakan sudah meminta rekanan proyek Islamic Center TA 2019 memperbaiki kondisi pekerjaan dikecamatan Rimbo Ilir. Terkait beberapa sisi bangunan yang terlihat kurang elok.

” Sudah kita kirimkan surat permintaan untuk perbaikannya. Karena memang masih dalam masa tahapan pemeliharaan,” kata Erwanto, Selasa (25/2/2020).

Menurut Erwanto, kondisi sisi mesjid Rimbo Ilir tu hanya terjadi penurunan tanah timbunan. Kalau dikatakan pondasinya yang turun, tidak seperti itu. Dan kalau seperti itu, pasti terjadi keretakan dibagian dinding bangunannya.

” Bukan pondasi mesjidnya, saya kira itu cuman tanah timbunan saja. Kalau benar masalah dipondasinya bisa rubuh bangunan mesjidnya. Makanya, soal itu akan kita minta rekanan melaksanakan perbaikan secepatnya. Memang tidak enak kelihatannya,” katanya.

Dikatakannya bagi masyarakat sudah boleh memanfaatkan sebagaimana peruntukkannya. ” Boleh dimanfaatkan, kalau jamaahnya ada,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kantor Camat Rimbo Ilir Jadi Pusat Penerimaan Loker PT. SMS

Tanda buktibpenerimaan berkas lamaran PT. SMS atas nama dinas Perindagnaker kab Tebo/foto : JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Perekrutan tenaga kerja pada PT. Selaras Mitra Sarimba (SMS) di desa Giripurno kecamatan Rimbo ilir kabupaten Tebo, Jambi yang membuka lowongan kerja (Loker) mulai menjadi sorotan masyarakat setempat. Kesempatan lamaran kerja diperusahaan itu, sejak dibukanya lowongan kerja hingga 13 Februari 2020 tercatat 750 orang pelamar.

Penerimaan berkas lamaram kerja itu, tidak dilakukan dikantor perusahaan PT. SMS sendiri. Justru hal yang disorot kemudian adalah proses penerimaan karyawan perusahaan itu dilaksanakan di gedung aula kantor camat Rimbo Ilir.

” Semua lamaran ditujukan ke kantor kecamatan. Malah yang menerima berkas lamaran ada juga dengan oknum pegawai kantor camat Rimbo Ilir, ” kata salah seorang pelamar, yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Rimbo ilir menyayangkan pemanfaatan kantor pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Apalagi sampai melibatkan pegawai dikantor camat setempat.

” Tindakan perusahaan itu tidak benar, masalahnya penyebaran brosur mengalamatkan ke kantor camat. Penerimaan dikantor camat itu sudah menyimpang, pihak swasta itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah kecamatan,” ujar tokoh ini.

Terpisah camat Rimbo ilir, Rinto Subagyo dikonfirmasi enggan menjawab konfirmasi media ini. Pesan singkat yang dikirimkan via ponselnya tidak dibalas Rinto Subagyo.

Dilain pihak dinas Perindagnaker kabupaten Tebo, Tulus Widodo menyatakan penerimaan berkas lamaran kerja PT. SMS dikantor kecamatan Rimbo Ilir adalah kesepakatan yang diputuskan antara dinas Perindagnaker kabupaten Tebo, camat Rimbo Ilir dan pihak perusahaan.

Menurut Tulus, keputusan itu dikondisikan untuk meredakan kehebohan yang terjadi disana. Tadinya ada pihak tertentu misalkan dari kades minta perusahaan meloloskan orang – orang tertentu.

” Karena itu hasil keputusan rapat disarankan pengumuman penerimaan karyawan PT. SMS ini lewat disnaker kabupaten Tebo. Penerima berkas lamaran adalah staf dinas Perindagnaker dibantu dengan pegawai kantor camat,” katanya, Selasa (18/2/2020) di kantornya.

Dikatakannya bahwa kantor perusahaan PT. SMS memang ada disana. Dan kita menjadi bagian memperjuangkan pencari kerja lokal agar mendapatkan pekerjaan. Ini salah satu fungsi yang kita jalankan. Dalam hal ini tercatat pelamar yang masuk mencapai 750 orang, sementara untuk penerimaan tahap pertama yang diprioritaskan tenaga kerja teknis lokal hanya 20 orang saja.

” Nanti akan dilakukan tes berikutnya, semua akan transparan. Kalau pembukaan lowongan dikantor perusahaan mereka, kesempatan tenaga kerja lokal mungkin sangat kecil. Rasanya, bagus ada campur tangan disnaker untuk memperjuangkan pencari kerja lokal,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemkab Tebo Tinjau Kembali Peserta Jamkesda

Peserta Jamkesa/foto Ilustrasi. Ist



Jambiotoritas.com, TEBO – Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terkait alokasi anggaran Jamkesda yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan terindikasi tidak tepat sasaran. Untuk efektifitas penggunaan anggaran melalui dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dilakukan verifikasi dan validasi. Pemerintah kabupaten Tebo akan meninjau kembali jumlah kepesertaan Jamkesda yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan tersebut.

” Jumlah peserta BPJS pada anggaran Jamkesda ini memang kita minta menguranginya karena dengan kenaikan iuran BPJS, alokasi anggaran APBD tidak mencukupi kebutuhan TA 2020, tentunya juga pasti berubah,” kata ketua TAPD, Teguh Arhadi, Selasa (11/2/2020) lalu.

Menurutnya, kepesertaan BPJS program Jamkesda ini sambil berjalan akan ditinjau ulang. Makanya melalui dinas sosial di minta kepada seluruh camat memberikan data yang dibutuhkan.

” Alokasi kenaikkan dana Jamkesda untuk tambahan anggaran peserta nanti akan dihitung berapa anggarannya. Nantinya anggaran yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Nanti penambahannya dilakukan pada APBD perubahan,” kata Teguh.

Untuk efektifitas penggunaan APBD, kata dia, skema pembayaran ke BPJS kesehatan ini secara teknis akan dikoordinasi dengan Bakeuda. Sementara ini dengan data yang ada itu yang dianggarkan dibayar ke BPJS. Nanti perubahan yang dilakukan bisa dibicarakan. Kalau untuk kemungkinan pengelolaan dana Jamkesda dikelola sendiri, dilihat dulu sesuai aturan yang ada. Kalau bisa dan kemungkinan itu bisa saja. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Abaikan Hak Tenaga Kerja CV. AGUNG MOTOR Tebo di Tuntut Bertanggungjawab

Ormas Pekat IB melakukan pendampingan memperjuangkan hak Zulhadi (tengah) karyawan korban kecelakaan kerja CV. Agung Motor Muara Tebo/foto Dok JoS



Jambiotoritas.com, TEBO – Seorang bernama Zulhadi (39) mantan karyawan CV.AGUNG MOTOR yang berdomisili di kelurahan Muaro Tebo kecamatan tebo tengah kabupaten Tebo, Jambi. Pernah mengalami kecelakaan kerja, kejadian yang dia alami itu, ketika Zulhadi mulai bekerja sebagai sales Marketing pada (15/4/2017) sampai Oktober 2019.

Dalam masa kerjanya itu, pada (2/9/2018), Zulhadi mengalami kecelakaan saat bekerja ngampas sehingga mengakibatkan kecelakaan sehingga mengalami cacat permanen. Dua ruas jarinya putus (jari manis, jari kelingking) sebelah lengan kiri.

Berdasarkan pernyataannya, kepada Ormas DPD Pekat IB kabuoaten Tebo, Zulhadi menuturkan bahwa biaya pengobatan selama ini ditanggung atau bayar perusahaan tempat dimana dia bekerja saat itu. Karena perusahaan tidak mendaftarkan Zulhadi ke BPJS ketenagakerjaan.

” Zulhadi tidak mendapatkan pertanggungan dari jaminan sosial ketenaga kerjaan. Maka dari itu, atas apa yang menimpanya itu, lantaran karena merasa di rugikan. Zulhadi meminta pendampingan Ormas DPD PEKAT IB untuk membantu menuntut hak-haknya,” kata ketua DPD Pekat IB, Hafizon Romy Faisal, kamis (13/2/2020).

Berdasarkan laporan Zulhadi tersebut Ormas Pekat IB tebo telah mendatangi dan menyurati dinsosnakertran Tebo pada selasa 11/2/2020, kemarin dan juga menyurati DPRD TEBO pada Rabu, tanggal 13/2/2020.

Romy meminta agar Dinas Nakertrans Tebo untuk serius menanggapi persoalan ini. Mengingat hal ini berkaitan dengan kelansungan hidup dan perekonomian korban dan juga sebagai peringatan kepada perusahaan yang lain, jangan melalaikan hak dan tanggungjawanya terhadap ketenagakerjaan. Apalagi sampai mengangkangi Undang – undang Ketenagakerjaan itu sendiri.

” Jika pihak disnakertran mengabaikan ini, Pekat IB akan meminta DPRD Tebo untuk memanggil semua pihak untuk mencari solusi semua ini. DPD PEKAT IB berharap atas kejadian ini meminta Disnakertran Tebo lebih tegas lagi kepada perusahaan yang ada di kabupaten Tebo untuk mematuhi UU tentang ketenaga kerjaan,” tegasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Puluhan Kilo Meter Akses Jalan Hancur, Belum Tersentuh Perbaikan

Salah satu titik kerusakan yang paling parah di dusun padang palangas kecamatan pelepat ilir/foto JOS

Jambiotoritas.com, BUNGO – Jika menempuh perjalanan dari kota Muara Bungo menuju kecamatan Pelepat Ilir (kuamang kuning) puluhan kilo meter sepanjang perjalanan akan merasakan hancurnya akses jalan kesana. Sejak setahun terakhir tidak terlihat upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bungo terhadap jalan tersebut.

Pantauan dilapangan dimulai bandara udara dusun sungai buluh kecamatan rimbo tengah hingga menuju dusun padang pelangas – dusun Muara Kuamang kecamatan pelepat Ilir lubang –lubang menganga sepanjang perjalanan. Disinyalir kerusakan jalan utama akses ke pusat pemerintahan kabupaten Bungo ini akibat puluhan kendaraan angkutan kelapa sawit dari louding ram di wilayah kuamang kuning yang melebihi tonase.

“ Waktu tempuh yang biasa hanya berkisar 45 menit ke kota Muara Bungo pernah ditempuh lebih dari dua jam perjalanan. Ketika itu jalan ini sangat hancur,” ungkap Iwan, yang menempuh dijalan itu, Selasa (11/2/2020).

Menurut dia, titik yang paling parah banyak sekali terlihat di dusun padang pelangas. Selain menjadi titik lokasi banjir dadakan, jalan disini hanya ditimbun swadaya warga.

“ Sepertinya pemerintah kabupaten Bungo tidak ada sama sekali melakukan perbaikan dijalur ini. Perjalanan sedikit lancer karena lubang – lubang dalam disepanjang jalan ditimbun sekelompok orang dengan tanah dan sedikit batu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Hari Pers Nasional Tahun 2020 Digelar Di Kalimantan Selatan

Gambar Logo HPN 2020 di Kalimantan Selatan


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Puncak peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2020 akan digelar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dipilihnya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 dibenarkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal Sembiring Depari di Jakarta.

‘‘Benar, HPN tahun 2020 akan diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Papua tahun 2020 padat acara olahraga, ada PON, Pekan Olahraga Pelajar, Porwanas, dan lain-lain,” jelas Atal Sembiring Depari.

Ketua merangkap Koordinator Bidang Tamu Asing Panitia Pusat HPN 2020, Bob Iskandar mengatakan HPN ini sudah menjadi agenda tahunan.

”Hari Pers Nasional ini sudah menjadi agenda tetap tahunan bagi para Duta Besar Negara Negara sahabat dan sejak event HPN ini berlangsung,terhitung sampai saat ini sudah lebih dari 12 kali kehadiran para Duta Besar ini selalu meramaikan Hari Pers Nasional ” ungkap Bob Iskandar.

HPN 2020 di Kalimantan Selatan akan dihadiri oleh 23 Duta Besar. Namun pada menit akhir hanya akan dihadiri oleh 17 Dubes saja karena 5 Dubes membatalkan kehadiran mereka di Banjarmasin. Adapun ke 17 Duta Besar Negara-Negara Sahabat yang sudah memastikan diri hadir di HPN 2020 Banjarmasin adalah Bosnia, Azerbaijan, Rusia, Malaysia, Bangladesh, Laos, Mesir, Jerman, Maroko, Austria, Ceko, Afghanistan, Iran, Armenia, Amerika, Polandia dan Filipina. (red JOS)

Jumlah Peserta JAMKESDA Tebo Berkemungkinan Akan Turun

Gambar Ilustrasi Jamkesda/ fot Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo tengah melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan program JAMKESDA kerjasama dengan BPJS kesehatan kabupaten Tebo. Sejauh ini dari verifikasi dan validasi dinas Sosial, dari 9743 data nama penerima program JAMKESDA yang didanai APBD yang ditagih iurannya dari pihak BPJS ditemukan penerima yang berstatus ASN, Perangkat desa, karyawan perusahaan dan orang mampu.

” Itu data lama dari Dinas kesehatan dulu. Verifikasi dan validasi data ini, kami minta waktu tiga bulan untuk melakukan pembaharuan datanya. Nantinya data lengkap yang terupdate setelah SKnya ditanda tangani Bupati akan disampaikan ke BPJS,” ungkap Plt. Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan anak, Riswan Pasaribu, Selasa (4/2/2020) ketika dijumpai dikantornya.

Dia mengatakan bahwa hingga saat ini sudah terupdate di enam kecamatan. Angka data untuk tahun 2020 yang terupdate diperkirakan akan terjadi penurunan dari 9743 menjadi pada kisaran diangka 5000 sampai 6000, sisanya sudah tidak layak untuk disertakan sebagai penerima JAMKESDA.

Pembaharuan dilakukan karena data dari dinas kesehatan yang dipegang BPJS Tebo belum pernah di update sejak tahun 2015. Selama itu banyak perubahan yang terjadi dengan berbagai pesertanya. Semula statusnya tidak mampu sekarang sudah mampu, termasuk juga ada peserta yang sudah pindah alamat, hingga meninggal dunia. Nota dinas pengajuan pembayaran tahap I, periode Januari – Maret sudah dinaikkan ke Bupati.

” Perubahan data penerima nanti akan dirembukkan kembali dengan BPJS. Kita ingin anggaran yang dibayarkan ke BPJS tepat sasaran sesuai data real yang layak menerimanya. Jadi pemerintah kabupaten tetap akan membayar iuran sesuai dengan MoU yang dibuat. Dananya sudah ada, tapi kita akan bayarkan dahulu untuk triwulan pertama periode Januari – Maret 2020. Nanti pembayaran melalui Bakeuda, bukan dinas Sosial,” jelas Riswan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Syahrul Yasin Limpo Surati Kepala Daerah, Cegah Alih Fungsi Lahan

Menteri Pertanian, SYL surati seluruh kepala daerah di Indonesia/foto Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan Pertanian. Tidak hanya lembaga terkait seperti Kementerian, TNI, Polri dan Kejaksaan, Kementan juga menyurati para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk turut memberikan dukungan.

Dalam surat tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan dalam Undang Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengamanatkan terjaminnya ketersediaan lahan pangan melalui penetapan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B) yang ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Hal ini dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketersediaan lahan untuk pangan mutlak harus dilakukan,” ujar Mentan SYL, pada acara Ekspose Program 100 Hari Menteri Pertanian di Gedung PIA, Kementan, Jumat (31/1/2020).

Mentan SYL juga memberikan apresiasinya kepada daerah yang telah menetapkan K/LP2B dalam Perda RTRW. Tercatat, ada 68 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi yang menetapan Perda tentan PLP2B. Sementara, terdapat 222 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi yang telah menetapkan K/LP2B dalam Perda RTRW. “Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menetapkan K/LP2B agar segera menetapkan K/LP2B dalam Perda RTRW,” tegas Mentan SYL.

Melalui Kemendagri, Mentan SYL meminta dukungan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini dilakukan hingga level Kecamatan. Mentan ingin percepatan penetapan PLP2B ini melibatkan Camat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan komitmen untuk melindungi lahan pangan.

“Termasuk mengawal proses digitasi peta lahan sawah yang akan dilindungi. Kita akan libatkan semua, apalagi akan ada Kostratani yang ada di Kecamatan-kecamatan,” katanya.

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus memperkuat penyuluhan pertanian. Bicara pertanian adalah bicara tentang lapangan dan tentu saja titik strategis berada di Kecamatan.

“Kostratani selalu membawa digital sistem yang ada untuk memantau potensi termasuk rencana aksi. Pendekatan pertanian dengan menggunakan Internet of Things (IoT), Informasi Teknologi (IT) dengan bentuk-bentuk yang lebih maju,” jelasnya.

Agar dapat mengoperasionalkan Gerakan Kostratani sebagai gerakan pembaharu dalam pembangunan pertanian, Kementan akan menghubungkan Kostratani ke Agriculture War Room (AWR). “Termasuk dalam mengawasi pihak-pihak yang berupaya mengalihfungsikan lahan pertanian,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, Kementan juga meminta Dinas Pertanian (Distan) di daerah menolak permohonan izin alih fungsi lahan pertanian. Sarwo Edhy mengatakan, jika area persawahan dialihfungsikan menjadi bangunan, maka upaya budidaya pertanian akan menjadi sia-sia. Warga pun akan kesulitan untuk mendapatkan makanan.

Untuk mencegah alih fungsi tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan tidak memberikan izin bangunan yang akan berdiri di area persawahan. Terutama yang berada di zona LP2B. untuk mencegah alih fungsi lahan, semua harus menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan peraturan. Menurutnya, aturan untuk menahan laju konversi lahan pertanian sudah ada, tinggal dijalankan dengan baik dan benar.

“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah untuk menerapkan dengan baik dan benar (law enforcement) tentang aturan tersebut,” pungkas Sarwo Edhy. (red JOS/)

Sumber : Suara karya

Jembatan Nyaris Ambruk Camat Lapor Bupati

Kondisi jembatan di desa Suko Makmur kecamatan serai serumpun kabupaten Tebo, Jambi/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pasca hujan deras, disertai angin puting beliung, pada Senin (17/1) malam, sebuah jembatan swadaya masyarakat di RT 7, SP 7 desa Suko Makmur kecamatan Serai Serumpun nyaris ambruk dihantam banjir bandang. Pemerintah kecamatan sudah melaporkan situasi disana kepada pemerintah kabupaten Tebo untuk mendapatkan perhatian serius.

Menurut camat, kecamatan Serai Serumpun, Aripin menyatakan bila banjir kembali terjadi diprediksi jembatan itu akan ambruk. Akses masyarakat dalam hal membawa hasil pertanian juga akan terganggu.

” Jembatan itu sangat bermanfaat sebagai akses anak-anak sekolah. Disamping sarana vital bagi masyarakat disana mengangkut produksi pertanian,” kata Aripin, Selasa (28/1/2020)

Meski demikian, saat ini jembatan tersebut masih dapat dilalui pejajalan kaki. Kedepan tidak mungkin dapat dilalui lagi. Tadi, kata dia, pak bupati berjanji akan menindaklanjutinya laporannya dengan berkoordinasi dengan dinas PUPR.

” Makanya hari ini saya sudah melaporkan kejadian ini kepada bupati. Surat resmi ke dinas PU juga kita sampaikan,” ujarnya.

Sementara itu kepala dinas PUPR kabupaten Tebo, Erwanto mengaku belum mendapatkan informasi dari pemerintah kecamatan Serai Serumpun tersebut. Namun kata Erwanto, bila sudah diterimanya, nanti akan dilihat kondisinya. (red JOS)

Turun ke Jambi, Staf Kemenkes Nyatakan Indonesia Tidak Terpapar Virus Corona

Pihak RSUD Rd. Mattaher Jambi jumpa Pers bersama staf ahli Kemenkes dr. Kuwat Sri Hudoyo,Selasa (28/1/2020)/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Staf Ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Kuwat Sri Hudoyo menyatakan saat ini Indonesia positif tidak terkena Virus Corona. Demikian dikatakannya dalam jumpa Pers di gedung manajemen lantai I ruang rapat RSUD Raden Mattaher Jambi, Selasa (28/01/2020).

Staf ahli kemenkes itu menyatakan kedatangan ke Jambi untuk menyampaikan kebenaran informasi dari Kementerian Kesehatan. Dia menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya Jambi, yang khawatir dengan virus Corona

“Ini kebenaran yang saya sampaikan, saya tidak membohongi masyarakat. Saat ini Indonesia tidak terkena Virus Corona, meskipun di negara lain seperti di Malaysia sudah tersebar,” katanya.

Dikatakannya, sekarang lawan kita tidak lagi virus Corona tapi ketakutan di masyarakat. Untuk itu, saya katakan lagi bahwa Indonesia tidak terjangkit virus Corona

Terkait persoalan pasien yang dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi, yang diduga terjangkit virus Corona. dr Kuwat memastikan keadaan pasien sehat-sehat saja. Selain itu, keluhan yang dirasakan pasien juga tidak menjurus ke Virus Corona. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi, Polisi Siagakan 350 Personil

Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para pejabat utama dan Kapolresta Jambi, memantau langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020)/foto : Isitimewa.


JAMBI – Kepala kepolisian daerah Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH melihat langsung situasi perayaan tahun baru Imlek 2571 di Vihara Sakyakirti yang berada di Stadion Trilomba Juang KONI Jambi, Kota Jambi, Sabtu (25/1/2020). Kapolda memastikan perayaan tahun baru Imlek kali ini aman, Kepolisian terus melakukan pengamanan di beberapa vihara dan klenteng yang ada di Kota Jambi selama perayaan berlangsung.

Menurut Muchlis bahwa perayaan ibadah Imlek di Jambi secara umum berjalan aman, tertib dan sangat kondusif. Umat Tionghoa bisa melaksanakan ibadah perayaan Imleknya.

“ untuk menciptakan situasi aman pada perayaan Imlek ini, personil yang disiagakan dalam rangka perayaan ibadah Imlek. Polda Jambi dan Polresta jajaran menyiagakan sebanyak 350 personil ditambah tim Gegana Brimob Polda Jambi yang turut membantu melakukan sterilisasi tempat ibadah,” katanya

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS MH juga menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama. Usai melaksanakan ibadah perayaan tahun baru Imlek di Vihara Sakyakirti Jambi. Kapolda bersama keluarga keluarga keturunan Tonghoa melakukan foto bersama. (red JOS)

Proyek Swakelola Diknas Diduga Langgar Permenkeu

Proyek Swakelola Diknas Provinsi Jambi Lampau Tahun Anggaran

Proyek RKB SMK 3 Bungo di pelepat ilir kabupaten Bungo yang belum selesai pekerjaannya/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pembangunan swakelola ruang kelas baru SMKN 3 Pelepat Ilir anggaran APBD Provinsi Jambi TA 2019 lebih dari Rp. 402 Juta lebih tampak belum selesai pengerjaannya. Menurut Rahmat Hidayat, kepala sekolah disana, mengatakan, pekerjaan pembangunan RKB disekolahnya dilakukan addendum.

” Tidak ada masalah, memang pencairan dananya dari provinsi yang lambat. Ada Addendum pekerjaannya sampai 31 Januari 2020 ini,” kata Rahmat, usai rapat dengan wali murid, Jum’at (24/1/2020) siang.

Rahmat menyatakan tidak mengetahui persis proses pembangunan dan pencairan anggarannya. Pembangunannya masih tanggungjawab kepala sekolah yang lama.

” Saya baru dua minggu disini, itu masih tanggungjawab pak Agus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek Revitalisasi Pasar Desa Masih Berproses

Kondisi proyek pembangunan pasar kembang di desa suka damai kec. Rimbo Ulu kabupaten Tebo, pada 19 Januari 2020/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek revitalisasi pasar kembang anggaran Kemendes, PDT dan Transmigrasi senilai Rp. 170 juta di desa Suka Damai kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo hingga hari ini masih berproses. Camat Rimbo Ulu, Tuslam menyatakan ada dispensasi dari kementrian desa, PDT dan Transmigrasi mengenai pelaksanaan penyelesaian kegiatan hingga melewati batas waktu tahun anggaran per 31 Desember 2019.

Dikatakan Tuslam bahwa revitalisasi pasar itu merupakan pengalihan anggaran dari kabupaten kerinci, dengan alasan disana karena nggak ada lokasi. Ceritanya pada akhir November 2019 kami diminta masukkan proposalnya.

” Pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin selesai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2019. Sesuai petunjuk dari sana, yang penting dana sudah dibelanjakan sebelum 31 desember 2019, termasuk pembayaran pajak sebelum 31 Desember sudah dibayar,” kata Tuslam meyakinkan ketika dihubungi via ponselnya, Senin (20/1/2020).

Menurut dia dana dari kementrian masuk ke rekening desa pada 26 Desember 2018. Kemudian langsung dibelanjakan keesokan harinya (27/1/2020). Pajak juga dibayarkan pada 31 Desember 2019. Bahan material semua ada ditoko dan material kayu ada bangsal semua.

” Kalau ada yang ngomong saya kerja sendiri tidak melibatkan perangkat desa Suka Damai. Itu yang ngomong itu orang gila tetangga saya sendiri. Dia kan kata pintar ngomong, katanya kan, sudah lima minggu, itukan gila. tapi kan belum sampai waktunya inikan baru (20/1/2019),” ucap Tuslam.

Intinya bangunan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Semua itukan membutuh proses, bukan kayak loro jongrang. Penyelesaiannya tetap sesuai hari kerja (HOK). Sebagai ketua tim pelaksana dan Plt. Kepala desa suka damai bertanggungjawab sampai akhir pekerjaan.

” Laporan progres kemajuan fisik pekerjaan mulai 10, 25, 50, 75 dan 100 persen itu saya laporkan langsung ke pihak kementrian,” tegasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek RS Tipe D di Kuamang, Rekanan Menjalani Denda

Gedung rumah sakit Pratama tipe D yang dibangun pemkab. Bungo melalui DIPA dinas kesehatan kabupaten Bungo tahun anggaran 2019 yang tidak selesai sesuai kontrak selama 120 kalender/foto : JOS


Jambiotoritas.com, BUNGO – lkhwal keterlambatan rekanan dinas kesehatan kabupaten Bungo pada pekerjaan pembangunan rumah sakit Pratama tipe D di dusun Purwasari (eks TPA) kecamatan Pelepat Ilir menjadi sorotan. Seyogyanya pelaksana CV. Dulvan Dwi Jaya sesuai kontraknya wajib menyelesaikan pekerjaan pada 26 Desember 2019 (120 hari kalender).

Menurut kepala dinas kesehatan kabupaten Bungo, Syafarudin Matondang mengatakan sumber dana pembangunannya dari APBD murni bukan bersumber dari dana alokasi khusus. Terhadap rekanan sudah dibuat aturan dendanya. Hanya saja dia tidak menyebutkan alasan pemberian addendum terhadap rekanan.

Berita terkait : Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Dia menyatakan lebih bagusnya dikonfirmasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Syamsuri dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Mardiansyah. Soal bagaimana proses addendumnya itu.

” Ada baiknya konfirmasi dengan mereka. karena kemarin, saya habis cuti. Baiknya konfirmasinya dengan mereka saja, pak,” kata Safarudin Matondang ketika di hubungi via selulernya, Kamis (16/1/2020) siang.

Sementara itu PPTK dinas kesehatan Bungo, Mardiansyah belum dapat memberikan konfirmasi soal proyek yang dimaksud. Dia beralasan sedang berada di Palembang dalam urusan keluarga.

” Saya sedang dirumah sakit di Palembang. Anak saya sedang sakit,” ucapnya, singkat ketika dihubungi.

Terpisah pekerja yang mengaku berasal dari provinsi Riau yang dijumpai dilokasi pembangunan gedung rumah sakit, Kamis (16/1/2020) pagi, mengatakan baru satu minggu bekerja memasang rangka kusen almunium untuk jendela dan pintu kaca. Tetapi soal kapan waktu selesai pekerjaan yang dilakukan tergantung yang diatas.

” Saya tidak tahu kontraktornya, saya cuma tahunya induk semang saya pak Budi. Soal kontrak kerja saya tidak tahu, kami hanya kerja membuat kusen ini,” ucap salah satu pekerja disana. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Proyek RS Tipe D Kuamang Kuning Belum Rampung

Wakil bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto ketika meninjau kondisi fisik pembangunan RS pratama tipe D di dusun Purwasari pada 23 Oktober 2019. ironisnya hingga Januari 2020 pekerjaan fisiknya belum selesai/foto : NMC berita


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pekerjaan konstruksi proyek dinas kesehatan kabupaten Bungo pada paket pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D Kuamang Kuning, di dusun Purwasari kecamatan Pelepat ilir belum rampung dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan CV. DUPAN DWI JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.779.552.899,65 hingga 9 Januari 2020 masih terlihat belum selesai.

Pantauan Jambiotoritas.com dilapangan para pekerja masih terlihat sibuk melaksanakan beberapa item pekerjaan yang terlihat masih ‘berantakan’ dilokasi eks TPA dusun Purwasari. Dilihat dari laman LPSE kabupaten Bungo, pekerjaan yang didanai APBD kabupaten melaui DIPA dinas kesehatan itu waktu kontrak berjalan sekitar tanggal 23 hingga 28 Agustus 2019. Namun hingga lewat tahun anggaran 2020 pekerjaan proyek itu masih berlangsung.

“ Terkesan proyek dinas kesehatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari pihak terkait. Sudah lewat tahun anggaran pekerjaan belum selesai,” ujar warga yang melintas disana. Sementara itu pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten Bungo belum terkonfirmasi. (bersambung) (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rio Sarwan Upayakan Pacu Pembangunan di Bangunharjo

Prioritas program pembangunan sarana air bersih dusun Bangunharjo kec. Pelepat ilir kabu. Bungo dengan dana desa TA 2019/ft. Ist


Jambiotoritas.com,BUNGO – Pemerintah dusun Bangunharjo, kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo tengah terus memacu pembangunannya. Sejauh ini anggaran yang tertuang dalam APBdus senilai hampir 1,7 milyar dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur yang menyasar langsung kebutuhan masyakarat dalam bentuk program prioritas anggaran pemerintah dusun Bangunharjo.

Melalui anggaran dana desa (APBN) dan Alokasi dana desa (ADD), Gerakan desa membangunan (APBD) kabupaten Bungo yang menjadi sumber APBdus pembangunan fisik tahun aggaran 2019 sudah dirampungkan pekerjaannya. Menurut Rio Dusun Banugnharjo, Sarwan menyampakan sumber pendanaan pembangunan didusun Bangunharjo diperoleh dari DD, ADD, ditambah GDM hingga bantuan dari pemerintah provinsi Jambi. Pemerintah dusun sudah menyelesaikan pembangunan Turap penahan tanah dijalan Jujuhan, dan pembangunan drainase sepanjang 500 meter yang tersebar dibeberapa kampung.

pembangunan kantor Rio Dusun Bangunharjo dari anggaran GDM APBD kab. Bungo/ft. Ist


Masih dikatakannya, Pemerintah dusun menyadari keterbatasan sumber air bersih yang ada. Apalagi bila merasakan kondisi musim kemarau panjang yang dialami selama ini. Sebahagian dana desa dialokasikan membangun tower air dan membangun pipanisasi sarana air bersih untuk masyarakatnya sepanjang 2.424 meter senilai Rp. 350 juta. Untuk system pengelolaan sehingga ada rencana income yang diterima dari masyarakat sudah terbentuk tim pengelolanya. Dengan satu ketetapan biaya Rp.2000.M3 ditambah Rp 5000/berbulan yang sudah disepakati sehingga dana yang dikumpulkan dari nilai pemakaian dimanfaatkan untuk biaya – biaya perawatan dan pengembangan jaringan nantinya.

“ Sekarang sudah tersalur ke rumah penduduk sebanyak sambungan rumah (SR) 150 KK yang tersebar di jalan Kubang Ujo, jalan Hitam Ulu, dan jalan Singkut. Masih akan ditambah lagi sambungan (SR) targetnya 50 (SR) untuk tahun 2019. Kita lakukan ini secara bertahap. Karena bantuan tower air kapasitasnya belum memadai untuk menjangkau secara keseluruhan. Salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah dusun nanti akan memanfaatkan sumur pompa di jalan Rimbo Bujang. Untuk mendukung itu, usulan pembangunan tower tambahan tahun 2020 sudah disetujui dinas PUPR Bungo, Insha Allah tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Sarwan.

Selain itu, pembangunan kantor desa sebilai Rp. 160 juta dari sumber dana GDM yang direncakanan dilakukan dua tahap, tahapan pertama sudah selesai di bulan Desember 2019 ini. Nanti pekerjaan lanjutannya tinggal pembangunan plafond dan pemasangan keramik lantai bangunannya.

“ Kelanjutannya akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 nanti. Dari 250 juta dana GDM, tidak semua dibangun untuk fisik, sebagian lagi ada alokasi dana pengadaan bibit tanaman buah 400 batang untuk diserahkan langsung ke masyarakat untuk ditanam dan sekitar 45 jutaan lagi digunakan membiayai honor guru ditiga sekolah Madin di Bangunharjo,” jelasnya.

Pembangunan drainase sepanjang 500 meter dari anggaran dana desa /ft. Ist


Disamping pembangunan fisik yang ada, pemerintah dusun Bangunharjo juga mengaloksikan dana untuk sektor usaha kecil produktif dengan memberikan bantuan kolam terpal, bibit ikan lele dan pakan untuk usaha ternak produktif masyarakat. Tujuannya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Usaha ini sifat bergulir, ada kewajiban petani ini mengembalikan dana memalui hasil produksinya yang sudah ditetapkan. Dana yang kembalikan tersebut nanti dimanfaatkan untuk membantu petani yang lain. (red JOS/ADV)

Penulis : David Asmara

Lima Jenazah Penambang Emas Liar Korban Longsor di Evakuasi

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim SAR menghentikan pencarian korban longsor di lokasi penambangan emas liar di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Senin (23/12/2019). Penghentian pencarian setelah TIm SAR menyisir lokasi longsoran dan menemukan lima jenazah korban.

“ Tidak ada lagi korban lain yang ditemukan setelah semua lokasi longsor digali. Sebelumnya disebutkan ada lima orang korban tertimbun longsor. Kami temukan dalam pencarian hari ini hanya empat korban,” kata Kepala SAR provinsi Jambi, Ibnu Harris Al-Hussain, Senin (23/12/2019).

Hanya ditemukan lima penambang yang tertimbun dilokasi longsor. Satu korban tewas ditemukan pada hari Minggu(22/12/2019) dan empat korban baru dievakuasi pada Senin (23/12/2019), pencarian korban sudah dihentikan.

” Seorang korban yang disebutkan ikut tertimbun diperkirakan selamat dan melarikan diri bersama puluhan rekannya. Sesaat ketika longsor terjadi di lokasi penambangan,” sebut Harris. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Penambang Emas Ilegal di Batang Masumai Tertimbun Longsor

Lokasi tambang/ft. Ist


Jambiotoritas.com, MERANGIN – Warga desa Pulau baru kecamatan Batang Masumai kabupaten Merangin, Jambi tertimbun tanah longsor didaerah pertambangan emas ilegal disana. Penambangan emas ilegal di kabupaten Merangin yang kerap menimbulkan korban jiwa, kini terulang kembali.

Di desa Pulau Baru kecamatan Batang Masumai tersebut, sebuah tambang emas ilegal mengalami longsor, hingga menimbulkan korban enam orang penambang tertimbun, Sabtu (21/12/2019) petang, sekitar pukul 16.30 wib. Informasinya seorang warga desa itu, Yusuf dan lima warga luar kabupaten Merangin, Jegek, Dosol, Dedok, Eko dan Danang menjadi korban tertimbun tanah longsor.

” Anggota sedang proses evakuasi. Dalam proses evakuasi tim terkendala cuaca yang tifak mendukung. Sehingga untuk menempuh kelokasi dengan roda empat dan dua susah dan akan dilanjutkan esok hari,” kata Kapolres Merangin AKBP M Lutfi, Sabtu ( 21/12/2019).

Lutfi belum dapat memastikan jumlah korban tertimbun yang terjadi. Perlu bantuan alat berat untuk pencarian korban terlebih sulitnya medan ke lokasi.

” Para korban berada di dalam tanah, harus pakai alat berat. Tidak bisa secara manual. Kita juga sudah komunikasi dengan pihak BPBD Jambi untuk bisa saling membantu para korban,” katanya. (red JOS)

Editor: David Asmara

Wakil Ketua Dewan Pers Sebut Jadi Korban Hoaks, Soal Larangan Media Nonverifikasi Kerjasama Pemda

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019 di Hotel Best Western, Banjarmasin, Kamis(19/12/2019)


Jambiotoritas.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun meluruskan ihwal larangan media nonverifikasi bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pemberitaan.

Dalam pemberitaan yang marak beredar sebelumnya, Dewan Pers disebut bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melarang Pemda bekerja sama dengan media yang belum terdaftar di lembaga independen itu.

Dikatakan Hendry, Dewan Pers tidak pernah mengatakan itu. Pada perjalanannya, hal ini adalah sebuah kesalahan pada pemberitaan.

Bekas jurnalis harian Kompas itu pun kaget. Ia merasa tak pernah memuat pernyataan itu. Baik judul maupun isi berita pun tidak sama.

“Saya sebagai narasumber juga menjadi korban hoaks [soal pelarangan media],” sebutnya.

Menurut Hendry, Dewan Pers memperbolehkan media massa bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pemerintah daerah.

“Bagaimana Dewan Pers mengatur perusahaan? Kami hanya mengurusi konten. Bukan mengurusi perusahaan pers,” terangnya.

Dewan Pers tidak mengatur bentuk badan hukum media harus perseroran terbatas (PT) atau seperti apa.

Hanya saja, kata Hendry apabila terjadi risiko, gugatan hukum atau sengketa pers, perusahaan media massa itu mesti bisa bertanggungjawab sendiri.

“Bahkan kami dituding, Dewan Pers itu berselingkuh dengan BPK sehingga setiap pemda itu khawatir jika bekerja sama dengan media tanpa terverifikasi,” ujar Hendry.

Memang beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan itu. Contoh saja seperti Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung. Pemda sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kerja sama dengan media maka perlu verifikasi Dewan Pers.

“Verifikasi kepada media itu adalah sebagai legalitas media massa termasuk dalam pengawasan Dewan Pers, dan Dewan Pers bertugas mengawasi setiap media menjalankan kode etik jurnalistik. Untuk kerja sama sepenuhnya hak Pemda dan media,” ujarnya.

Untuk diketahui, Hendry CH Bangun datang ke Banjarmasin, Kalsel, untuk melakukan sosialisasi Indeks Kebebasan Pers 2019.(red JOS)

Sumber : apahabar.com

Proyek Sarpras PDAM Bernilai Milyaran Dikabupaten Bungo di Sorot

Mesin intake PDAM Pancuran Telago Muara Bungo/ft/ Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Proyek pengadaan Booster dan pemasangan jaringan pipa dan Aksesoris dana APBD Provinsi Jambi senilai Rp. 5,5 Miliar baru di mulai pekerjaannya. Begitu juga pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories intake IPA Sungai Pinang yang di danai APBD Kabupaten Bungo senilai Rp. 701 juta hingga saat ini belum terlaksana

Dipertanyakan terkait pengadaan booster dan jaringan pipa senilai Rp. 5,5 Miliar itu, pihak PDAM Bungo melalui kepala bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Muara Bungo, Raden menyatakan pekerjaan pengadaan tersebut baru berjalan.

“ Sepengetahuan kami pekerjaan jaringan pipa yang dari provinsi Jambi baru di mulai pekerjaannya,” ungkap Raden, Minggu ( 8/12/2019) pekan lalu,seperti dilansir Bungo News

Selain itu dikatakannya, bahwa pekerjaan pengadaan Pompa dan aksesoris PDAM Pancuran Telago Muara Bungo yang di kerjakan oleh CV. Intan Bangun Persada senilai Rp. 701 Juta belum di laksanakan.

” Tahun anggaran 2019 ada pekerjaan pengadaan pompa dan aksesories termasuk di unit PDAM sungai pinang namun hingga saat ini belum di laksanakan,” ucap Raden

Sementara itu secara terpisah, pelaksana proyek pengadaan booster dan jaringan pipa dari provinsi Jambi mengakui keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di Bungo. Alasaannya karena pihaknya masih menyelesaikan pekerjaan proyek PDAM di kota Jambi dan di Batanghari.

” ya pak, bos kami menyelesaikan pekerjaan di Kota dan di Kabupaten Batanghari karena itu lah pekerjaan di Bungo terlambat di kerjakan, ” kata pelaksana proyek sembari menyarankan supaya menghubungi pimpinannya.

Menurutnya untuk pekerjaan jaringan pipa dikabupaten Bungo terdapat beberapa titik pekerjaan termasuk kelurahan Manggis dan lubuk Tenam sepanjang 1.200 meter. Dan masih masih ada lagi pekerjaan di tempat lain. (red JOS)