Warga Desa Kuamang Mengadu ke DPRD Tebo

Wakil ketua DPRD Tebo, Aivandri,AB /foto dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Sejumlah warga desa Kuamang kecamatan VII Koto didampingi kepala desanya, Senin (22/6/2020) siang, menemui anggota DPRD Tebo. Kedatangan mereka terkait persoalan tanah mereka yang diklaim berada dalam lahan asset milik Polri.

“ Lokasi lahan itu dalam wilayah desa Kuamang, cuman fifty-fifty dikuasai masyarakat desa Tanjung dan desa Kuamang. Ceritanya hibah lahan itu dulu diserahkan hanya satu orang. Sementara dulu itu pemilik lahan ada banyak orang,” kata kepala desa Kuamang, Rozian ketika berbincang di gedung DPRD Tebo.

Kedatangan mereka diterima wakil ketua I DPRD Tebo, Aivandri, AB diruang kerjanya. Menurut Aivandri dalam pertemuan tadi disampaikan permasalahan tanah mereka yang diklaim berada dalam lahan (asset) milik Polri yang luasnya mencapai 1250 hektar, sementara disana sudah ada rumah-rumah penduduk dan sebagainya.

“ Tanah yang mereka tempati sudah ada sertpikat. Bahkan dengan persoalan ini mereka sudah dipanggil pihak kepolisian,” katanya, usai menerima warga desa Kuamang tersebut.

sebelumnya, Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Drs. Dul Halim, M.H bersama Irwasda Polda Jambi Brigjen Pol Drs. Hari Hartanto serta pejabat utama Polda Jambi, pada (10/5/2020) lalu, didampingi Kapolres Tebo melihat melihat langsung dan ingin menuntaskan permasalahan aset tanah Polri Polres Tebo yang berada di Desa Kuamang dan Tajung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. Tanah seluas kurang lebih 1.250 Ha ini, sudah masuk dalam aplikasi SIMAK BMN Polri.

Kapolres Tebo AKBP Abdul Hafidz, S.I.K, M.Si menyatakan bahwa masalanya, tanah hibah ini sebagian sudah dikuasai oleh masyarakat, dan kita juga masih melakukan komunikasi dengan pihak setempat dalam menuntaskan permasalahan ini,

” Untuk penanganan masalah ini, tim akan mencoba menggali dan mengumpulkan informasi terkair adanya warga yang menguasai lahan hibah milik polri tersebut dengan menggunakan metode musyawarah dan mufakat,” kata Kapolres tebo, AKBP Abdul Haviz, seperti dikutip dari Suara Tebo. (red JOS)

Penulis : David

Dewan Tebo Minta Anggaran COVID Tepat Sasaran

Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tebo mengikuti RDP dengan DPRD Tebo, Rabu (3/6/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – DPRD mengundang Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 kabupaten Tebo melakukan rapat dengar pendapat mengenai realisasi belanja anggaran refocussing APBD dalam pelaksanaan penanganan COVID -19 dikabupaten Tebo, Rabu (3/6/2020). Dewan sekaligus mempertanyakan kesiapan implementasi New Normal.

Sejumlah anggota DPRD Tebo meminta TGT lebih transfaran dalam penggunaan dana COVID-19. Dan agar lebih difokuskan di bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak ekonomi yang dialami masyarakat.

” Untuk apa dana banyak tapi tidak digunakan, jangan sampai menjadi silva demi untuk pekerjaan proyek tahun yang akan datang. Habiskan saja semua anggaran untuk penanganan COVID ini, jangan berfikir yang lain,” kata wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal.

Syamsu Rizal meminta pemerintah kabupaten Tebo dan gugus tugas membelanjakan anggaran yang sudah ada tersebut. TGT mesti lebih memfokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan kesehatannya.

” Tetapi harus dengan data yang benar sesuai by name by addres, jangan ada tumpang tindih dengan program bantuan yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, menghadapi New normal yang diberlakukan dalam pandemi COVID saat ini. Wakil ketua I DPRD, Aivandri, AB mengusulkan TGT dapat melakukan rapid test massal dimasyarakat, melalui puskesmas untuk mengetahui ada yang kena atau tidak.

Dia juga menyatakan agar lebih memfokuskan bantuan Jaring pengaman sosial (JPS) kepada para petani karet. ” Kami minta dicarikan formulasinya. Agar mereka dapat dibantu meringankan kondisi ekonominya yang dirasakan,” kata Aivan.

Selain itu, kata dia, TGT melakukan sosialisasi social distancing ke masyarakat (menjaga jarak dan pemakaian masker) dan pelaksanaan New Normal. Karena masyarakat tidak tahu dan tabu tentang COVID ini. Pemberian hand sanitizer ke masyarakat, sambil menyiapkan sarana dan prasarananya menuju new normal.(red JOS)

Penulis : David

DPRD Tebo Paripurna Nota Pengantar Ranperda RPJMD

Sidang paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda tentang perubahan RPJMD kabupaten Tebo tahun 2017-2022, kamis (28/5/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Pasca hari raya Idul Fitri ini, Kamis (28/5/2020) DPRD Kabupaten Tebo, menggelar Sidang paripurna DPRD masa sidang ke dua dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Rapat yang digelar terpisah melalui video konfrens di aula DPRD dengan pemerintah kabupaten Tebo berlangsung di aula kantor bupati Tebo. Dalam pembukaannya ketua DPRD kabupaten Tebo menyatakan meskipun rapat hanya dihadiri 27 onggota DPRD, namun kehadiran anggota sudah mencukupi quorum.

Ketua DPRD Tebo, Mazlan, S.Kom dalam pembukaan sidang itu menyatakan RPJMD kabupaten Tebo tahun 2017 – 2022 telah dituangkan dalam Perda Kbuapten Tebo No. 6 tahun 2017, namun dalam berjalannya waktu, pihak eksekutif merasa perlu adanya perubahan terhadap RPJMD itu. Sesuai dengan surat bupati Tebo Nomor .054/445/Bappeda dan litbang-4/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 perihal pembahasan Raperda perubahan RPJMD kabupaten Tebo tahun 2017-2022.

” Dari keseluruhan 35 anggota DPRD Tebo, sebanyak 27 anggota menandatangani daftar hadir. Sesuai tata tertib (Tatib) sidang paripurna hari ini telah memenuhi quorum,” kata ketua DPRD Tebo, Mazlan, S.Kom.

Selanjutnya RPJMD akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Tebo, dan akan diadakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir RPJMD terhadap nota pengantar tersebut. (red JOS)

RDP Komisi I Tak Bahas Soal Pungli di Disdukcapil Tebo

Pihak dinas dukcapil Tebo dalam rapat dengar pendapat dengan komisi I di ruang rapat komisi, Selasa (28/4/2020)/fot JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo, Selasa (28/4/2020). Kepala dinas Dukcapik Abu Bakar tampak didampingi semua pejabat eselon III (kepala bidang) di OPD tersebut.

Diawali penyampaian tupoksi Dinas Dukcapil oleh kepala dinas, Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Tupoksi masing- masing bidang yang disampaikan langsung oleh masing-masing Kepala Bidang.

“Dari penilaian Ombudsman di semua aspek, Disdukcapil Tebo mendapat penilaian 100. Se Provinsi Jambi, Tebo mendapat peringkat tertinggi dalam pelayanan data elektronik dan mendapatkan penghargaan dari provinsi,” jelas Kepala Disdukcapil Tebo, Abu Bakar dihadapan Ketua dan anggota Komisi I DPRD Tebo.

Menurut Abu bakar, dalam pelayanan Dukcapil yang dirasakan masyarakat, ada yang puas dan tidak puas.” Kalau masih ada yang kurang, masalah pelayanan kami di Disdukcapil, ini hanya sebagian kecil dari masyarakat. Kita sudah maksimal melakukan pelayanan,” katanya.

Fakta berbeda terpantau, anggota dewan yang hadir terkesan enggan mendalami persoalan rekaman dugaan pungli oleh pegawai dikantor itu. Dua kali salah seorang peserta hearing ingin membahas persoalan pungutan liar (Pungli) sengaja dibatasi oleh pimpinan rapat.

“Jadi intinya ini adalah rapat dengar pendapat dengan mitra (OPD), kan Disdukcapil adalah mitra kita. Disini kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar,” kata Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsurizal yang hadir saat hearing.

Pembahasan kemudian tendensinya membahas masalah ‘keinginan’ anggota dewan fraksi PKS yang sebelumnya tidak ditindaklanjuti Bekty Peridensi. Meskipun sebelumnya sudah diarahkan Abu bakar untuk diproses. Hanya saja tidak dijalankan karena persyaratan yang tidak lengkap dan dianggap tidak sesuai dengan aturan.(red JOS)

Penulis : David

Dewan Akan Surati APH Awasi Tender Proyek Pemprov Jambi

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra memberikan keterangan pers terkait banyak oknum mencatut nama pimpinan DPRD untuk mendapatkan proyek, Jumat (28/2/2020)/foto istimewa


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pimpinan DPRD provinsi Jambi menduga ada upaya pihak-pihak tertentu yang ‘bermain’ untuk menguasai paket-paket pekerjaan proyek besar di OPD-OPD Pemprov Jambi. Hal itu dibuktikan dengan belum dimulainya tender-tender proyek yang ada di Pemerintah provinsi Jambi.

Memasuki bulan ke tiga tahun 2020, tender pengerjaan dengan pembiayaan APBD Provinsi Jambi masih terlihat sepi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya bagi berbagai kalangan terutama DPRD Provinsi Jambi.

“Kami pimpinan juga mencium ada isu-isu yang tidak sedap sebenarnya. Kita mensinyalir ada kekuatan-kekuatan yang menggurita terkait lelang paket proyek,” kata wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra kepada sejumlah wartawan, Jum’at (28/2/2020) di gedung DPRD.

Rocky Candra mensinyalir ada oknum – oknum yang mengatasnamakan pimpinan DPRD untuk mendapatkan proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Rocky pihaknya tidak ada yang bermain proyek.

” Lembaga DPRD Provinsi Jambi clean and clear dari permainan proyek APBD Provinsi Jambi. Kami di sini bekerja, tidak ada kami di sini bermain proyek dan meminta proyek kepada siapapun,” tegas Rocky.

Unit Layanan Pelelangan (ULP) diminta untuk bersikap sportif dalam menjalankan fungsinya. ULP berperan besar terkait pelelangan paket-paket pekerjaan yang dibiayai APBD Pemprov Jambi.

” Saya menduga paket-paket pekerjaan banyak dikuasai hanya segelintir orang. Kita akan memanggil ULP untuk segera memberikan penjelasan kepada kami,” pinta Rocky.

Melihat situasi dan kondisi ini, kata dia, DPRD akan melayangkan surat resmi kepada pihak aparat penegak hukum (APH) baik itu kepolisian, KPK dan Kejaksaan hingga Ormas untuk mengawasi secara intens bagaimana proses lelang proyek dan perjalanan pembangunan di Provinsi Jambi. (red JOS)

Penulis : Herman

Repelita Sarankan DPRD Bentuk Pansus BUMD THC

Berkas dokumen laporan yang disampaikan Repelita ke DPRD Tebo, Senin (17/2/2020)/foto JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Ormas Repelita kabupaten Tebo, Jambi melaporkan PT. TMA dan BUMD THC kepada DPRD kabupaten Tebo. Laporan resmi kepada wakil rakyat kabupaten Tebo itu terkait persoalan laporan usaha PT. TMA yang selalu melaporkan dalam kegiatan usahanya belum memberikan kontribusi pada THC terkait 30 persen saham BUMD di perusahaan PT. Tebo Multi Agro itu.

Menurut dirketur Repelita, Iqbal mengatakan dengan laporan keuangan PT. TMA kepada BUMD Tebo Holding Company (THC) selalu merugi. Patut diperhitungkan lebih dalam. Kalau memang usaha yang dijalankan TMA selama ini di kabupaten Tebo tidak mendapatkan keuntungan. Logikanya mereka harus menciptakan lapangan usaha yang lebih menguntungkan perusahaan.

“ Dalam laporan yang kita sampaikan ke dewan, kita ingin dilakukan langkah –langkah politik. Terlepas kemungkinan ada unsur pidana yang mungkin saja ditemukan wakil rakyat nanti. Bahkan kalau saya berpandangan lebih tepat DPRD Tebo membentuk panitia khusus,” kata Iqbal, Senin (17/2/2020) di gedung DPRD Tebo.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Tebo, Aivandri, AB berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Ormas DPP Repelita Tebo. Menurut dia, secepatnya DPRD memanggil pihak – pihak yang terkait.

“ Saya sudah koordinasi dengan ketua DPRD, melalui komisi II nantinya akan dilakukan pemanggilan PT. TMA dan BUMD THC. Secepatnya akan kita panggil dengan surat resmi, paling lambat minggu depan sudah bisa dilakukan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ranperda Produk Hukum Daerah Mulai Dibahas

Ketua DPRD Tebo, Mazlan yang didampingi wakil ketua Aivandri dan Wakil ketua II, Syamsurizal menerima nota Ranperda yang diserahkan oleh Wakil bupati Tebo Syahlan/foto JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Usai paripurna penyampaian nota pengantar tujuh rancangan peraturan daerah kabupaten Tebo tahun 2019, pekan lalu. Setelah penyusunan rencana kerjanya, legislatif (DPRD) kabupaten Tebo mulai melakukan proses pembahasan.

Menurut wakil ketua DPRD kabupaten Tebo, Aivandri, AB menyatakan hari ini pertama sekali di Bampperda dibahas Ranperda produk hukum daerah. Intinya 7 Ranperda itu sudah disetujui dilakukan pembahasan.

” Sudah dimulai pembahasan pertama Ranperda produk hukum daerah. Ini yang utama dulu dilakukan, untuk selanjutnya akan menjadi acuan pembahasan Ranperda lainnya,” kata Aivandri, Senin (10/2/2020).

Intinya, kata dia, seiring dengan 7 Ranperda yang diajukan oleh pemkab Tebo, disidang paripurna kemarin. Dewan mengapresiasinya, dengan melakukan menyusun rencana kerja pembahasan hingga kunker untuk mendapatkan referensi pembahasan peraturan daerah tersebut. Salah satunya terkait Ranperda Riparkib (Pariwisata), Bali dijadikan referensinya.

” Ranperda produk hukum ini sangat penting. nanti akan diatur dalam Perda ini agar ada interaksi dengan masyarakat luas. Bentuknya produk hukum ini bisa disosialisasikan dengan masyarakat. Karena masyarakat yang menjadi objeknya,” katanya.

Melalui sosialiasi nanti diharapkan produk hukum yang dihasilkan. Masyarakat bisa mengetahui, menilai, apakah ranperda yang mau disahkan bermanfaat. Direncanakan tujuh Ranperda akan selesai pembahasannya hingga akhir masa sidang pertama, sampai April 2020 sudah disahkan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Cek Jumlah PTT di PUPR, Komisi III Ambil Sampel Absen

Komisi III DPRD Provinsi Jambi saat mengunjungi kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, Senin (20/1/2020). (foto : Humas DPRD)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan cros cek terkait kebenaran jumlah PTT kantor Dinas PUPR yang berjumlah ratusan orang.

Kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi didampingi beberapa anggota yakni Iva Wirata, Wartono, Paisal Riza, Sapuan Ansori dan Harmain.

“Di sini kami bukan sidak. Kami hadir ke sini utamanya berdiskusi bersama dalam percepatan program pembangunan yang sudah kami sahkan di DPRD untuk tahun 2020,” kata Ahmad Fauzi, Selasa (21/1/2020).

Menurut Fauzi bahwa masalah pegawai adalah ranahnya Komisi I, namun pihaknya ingin memastikan bahwa saat laporan pembahasan anggaran pertama yang disampaikan Dinas PUPR bahwa tenaga kontrak di dinas tersebut mencapai 300 orang.

“Jadi muncul pertanyaan apakah benar 300. Komisi III tidak mengabsen satu persatu hanya melihat sampel absen saja. Apakah sesuai kriteria dan yang diusulkan saat pembuatan peta sebagai mitra kerja itu benar. Dan kami hanya mengambil sampel saja, jadi jangan berkembang Komisi III sidak pegawai,” katanya.

Komisi III minta Dinas PUPR, ada langkah percepatan program kerja di tahun anggaran 2020. Seperti tender proyek dan lain sebagainya. (red. JOS)

Sumber : Antara

Pimpinan DPRD Tebo Ajak Media Kerjasama Publikasi Yang Berimbang

Situasi diskusi pimpinan DPRD Tebo bersama wartawan liputan kabupaten Tebo di ruang rapat gedung DPRD, Selasa (21/1/2020)/foto. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo berkomitmen menjalin sinergi dengan PERS dalam kerangka pembangunan kabupaten Tebo. Hal tersebut diungkapkan unsur pimpinan dewan periode 2019-2024, Selasa (21/1/2020) ketika melakukan silaturahmi dalam agenda Coffe Morning bersama wartawan liputan di kabupaten Tebo.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Tebo dimulai pukul 09.30 Wib, tampak hadir Ketua DPRD Tebo Mazlan, S.Kom Wakil Ketua I Aivandri AB dan Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, SE. M.Si. Dalam forum itu, dilakukan diskusi ringan bersama unsur pimpinan itu. Pimpinan DPRD, baik ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo mengajak rekan media selalu melakukan publikasi yang berimbang dalam pemberitaan.

” Kami dari DPRD juga akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan awak media, terutama mengenai anggaran selama ini. Kedepan DPRD akan berupaya memaksimalkan dan memperjuangkannya,” kata Ketua DPRD Mazlan.

Mazlan mengajak semua media untuk memberikan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat. Disisi lain, kita juga memahami apa yang menjadi kebutuhan kawan – kawan media dikabupaten Tebo ini.

” Insha Allah kedepan kita akan memaksimalkan semua yang menjadi kebutuhan teman – teman media,” katanya.


Senada dengan ketua DPRD Tebo itu, wakil ketua I, Aivandri AB mengatakan media adalah sahabat bagi DPRD Tebo. Yang jelas, kata Aivan, kami mengajak kawan – kawan berkerja sama dalam publikasi pembangunan dikabupaten Tebo ini.

Sementara wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, SE, M.Si menyatakan tanpa rekan media DPRD Tebo tidak akan seperti saat ini. DPRD bisa langsung memantau semua kegiatan pembangunan kabupaten Tebo melalui publikasi media.

” Kami sangat mensupport, apa yang kawan – kawan publikasikan. Terutama terhadap pembangunan Kabupaten Tebo. Kita akan tetap bina hubungan silaturrahim ini,” kata Syamsurizal.

Apresiasi terhadap Kepemimpinan DPRD Kabupaten Tebo saat ini disampaikan wartawan liputan dikabupaten Tebo juga. Bahwa beberapa tahun terakhir pimpinan atau ketua DPRD Tebo jarang untuk bisa bertemu langsung. Apalagi melakukan kegiatan coffe morning seperti ini. Seterusnya, untuk silaturahmi seperti ini dapat berjalan antara wartawan dan pimpinan DPRD. Agar terjalin kerjasama yang baik antara media dengan DPRD Tebo. (red JOS)

Proyek Rabat Beton Bermasalah, Dewan Usul Blacklist CV. Arafah

Anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono sidak proyek di kelurahan Wiroto Agung kec. Rimbo bujang, Sabtu (4/1/2020)/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi, Wartono Trian Kusumo menyesalkan rekanan proyek pembangunan rabat beton di kelurahan Wiroto Agung kecamatan Rimbo Bujang kabupaten Tebo, melaksanakan pekerjaan tak sesuai spesifikasi. Diketahui pelaksana pekerjaan APBD provinsi Jambi, CV. Arafah juga melaksanakan pekerjaan rabat beton di Jambi seberang juga sarat masalah.

Pada Inspeksi mendadak (Sidak) proyek Rabat Beton di Gang Queen Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo provinsi Jambi, pada Sabtu (04/01/2020). Dia mengungkan bahwa
CV. Arafah ini selalu bermasalah dalam setiap pekerjaan proyeknya.

” Hasil cross cek kita ke lapangan pagi ini, kualitasnya sangat tidak bagus karena pekerjaannya amburadul. Kita lihat dari pangkal sampai ujung, dipijak saja, cor betonnya remuk dan hancur. Disana sini sudah hancur dan kita temukan bahwa material rabat beton ini memakai pasir rawa atau dompeng bekas penambangan emas yang sudah lari dari RAB,” kata Wartono dilokasi pekerjaan proyek itu.

Menurut Wartono, kalau cor beton yang sudah ada ini untuk pondasi, seharusnya dibuat dengan kualitas yang bagus sesuai dengan RAB. Bahkan cor beton ini tidak memakai batu split untuk dasarnya.

Wartono menyayangkan pihak dinas PUPR provinsi Jambi tidak melaksanakan pengawasan dilapangan. Komisi III nantinya akan meminta penjelasan dari dinas. Kalaupun ada perpanjangan waktu, sistemnya seperti apa. Namun demikian melihat kondisi pekerjaan ini, terhadap CV. Arafah akan kita usulkan untuk di Blacklist.

” Material pasir rawa ini dipastikan lari dari RAB. Belum tahu apakah ini APBD murni atau ABT, kalau APBD murni kontraknya kisaran bulan Mei. Kalau ABT kisaran bulan September. Terkait proyek Rabat Beton di Kelurahan Wirotho Agung ini, tanggal kontrak 1 November dan harus rampung pada Desember 2019. Akan tetapi, ini masih dikerjakan. Apakah Adendum atau seperti apa karena Adendum itu waktunya 50 hari dan didenda pihak rekanannya,” jelas Wartono.

Dikatakan Wartono bahwa hasil wawancara dengan salah satu pekerja proyek, volume pekerjaannya sepanjang 470 meter dan terlihat di papan nama proyek tertulis nilai pagu Rp 884. 990.000 dengan masa pekerjaan 60 hari kerja dengan tanggal kontrak 1 November 2019. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Penyebar Konten Negatif di Medsos Juga di Sanksi Perdata

Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019)/ft. Antara


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate menilai perlu ada sanksi perdata untuk platform-platform media sosial yang memuat konten negatif. Sanksi dibutuhkan sehingga tak cuma sekadar minta maaf.

“Sanksi perdata itu dibutuhkan karena tidak (bisa) berhenti di minta maaf atau blokir. Ada sanksi tambahannya, kewajiban finansial,” kata Johnny ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11).

Kementerian melihat konten negatif, misalnya pornografi, tidak hanya soal pidana karena melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, namun, juga berkaitan dengan etika, moral dan kultur.

Pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, atau yang dikenal dengan PP PTSE atau PP 71, untuk mengenakan denda kepada platform yang menyebarkan konten negatif. Denda tersebut berkisar antara Rp100 juta hingga Rp500 juta.

PP 71, yang merupakan revisi dari PP 82 nomor 2012, meminta platform media sosial seperti Facebook dan Twitter lebih aktif untuk menangani konten ilegal karena mereka memiliki teknologi untuk mencegah konten negatif tersebar di platform.

Jika masih ditemukan konten negatif, pemerintah tidak segan untuk mengenakan denda per konten dengan nominal yang disebutkan di atas. Kominfo menargetkan aturan turunan tentang denda untuk platform media sosial ini dapat berlaku setahun setelah PP 71 disahkan (red JOS)

Sumber : Republika.co.id

Ketua PN Sibuk, Pelantikan Pimpinan Definitive di Rescedul

Unsur pimpinan definitive DPRD Tebo menanti pelantikan/ft. jambiotoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Rapat pimpinan sementara DPRD Tebo dengan unsur pimpinan pimpinan definitive membahas agenda pelantikan pimpinan definitive berlangsung tertutup, Senin (21/10/2019) diruang rapat sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Tebo (sekwan), Nafri Junaidi. Hasil pembahasan rapat itu, memutuskan dan telah disepakati bersama bahwa jadwal pelantikan diagendakan pada Rabu (23/10/2019).

Tetapi terakhir dari informasi yang diterima, kesiapan ketua PN Tebo untuk melantik pimpinan definitive ini baru akan bisa berjalan pada Senin, Pekan depan (28/10/2019) mendatang. Informasi yang didapatkan bahwa jadwal ketua PN sangat padat, diapun tengah berada diluar daerah.

“ Usulan pelantikan yang disampaikan lima fraksi sudah dirapatkan dengan pimpinan. Mereka sedang membahasnya didalam dengan ketua Agus Rubiyanto. Maunya kita jadwalkan bisa dilantik pada hari Rabu (23/10/2019) besok. Tapi tergantung hasil koordinasi dengan pihak pengadilan negeri untuk menyesuaikan jadwal yang disampikan dengan kesiapan jadwan ketua PN,” kata Sekwan DPRD tebo, Nafri Junaidi, disela aktivitasnya kepada jambiotoritas.com, Senin (21/10/2019).

Namun demikian, kata Nafri, meskipun hasil rapat itu sudah diputuskan. Kepastian itu belum bisa dikatakan final. Itu belum pasti jadi dilantik dalam minggu ini, bisa jadi jadwalnya itu berubah, alasannya tergantung dari jadwal ketua PN Tebo bisa atau tidak.

“ Pada prinsipnya kita siap untuk melaksanakan pelantikan pimpinan definitive ini. Kita menunggu konfirmasi ketua pengadilan negeri saja. Proses pelantikan ini nantinya akan terbuka untuk umum,” katanya.

Dikatakannya bahwa semua mekanisme yang dilakukan fraksi – fraksi ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dalam hal usulan pelantikan pimpinan ini, fraksi – fraksi di DPRD semua berhak melakukan usulan baik diminta atau tidak diminta sekalipun. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Lima Fraksi DPRD Tebo,Usul Percepat Pelantikan Pimpinan

Dari kiri ketua fraksi NasDem, Husni Fahri, Fraksi PKB Darul Kutni, Fraksi Gerindra/PKS, Mustaharudin, Fraksi PAN, H. Syamsuri, AL, dan Fraksi Demokrat, Hj. Sumiyati usai rapat fraksi di DPRD Tebo, Kamis (17/10/2019)/ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Setidaknya lima ketua fraksi dari tujuh fraksi keseluruhan di DPRD Tebo, yakni Fraksi Demokrat (Hj. Sumiyati), Fraksi Kebangkitan Bangsa ( Darul Kutni), Fraksi PAN (H. Syamsuri, AL), Fraksi Gerindra/PKS (Mustaharudin,SE) dan Fraksi NasDem ( Husni Fahri, SE) bersama anggota dewan periode 2019 -2024 menggelar rapat internal, Kamis (17/10/2019). Meskipun tidak diikuti Fraksi partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi- fraksi tersebut menyepakati pengusulan pelantikan unsur pimpinan DPRD Tebo definitive kepada pimpinan sementara, Agus Rubiyanto agar secepatnya dilaksanakan paripurna pelantikan, Senin (21/10/2019) pekan depan.

Menurut juru bicaranya, ketua Fraksi Demokrat, Hj. Sumiyati, S.Pdi. M.Pd menyampaikan bahwa hasil rapat tadi sudah disepakati lima fraksi tentang usulan pelantikan ketua definitif segera dilakukan. Mengingat SK Gubernur Jambi tentang penetapan unsur pimpinan DPRD Tebo sudah diterima Sekwan pada Rabu (16/1/2019) kemarin.

” Usulan fraksi sudah disampaikan melalui sekretariat dewan. Kepastian tindaklanjutnya menunggu Sekwan dan yang jelas masih menunggu konfirmasi ketua sementara juga,” kata ketua fraksi Demokrat, Hj. Sumiyati, (17/10/2019) usai rapat fraksi fraksi di gedung DPRD Tebo.

Menurut Sumiyati, Keinginan agar pelantikan unsur pimpinan definitive ini dilaksanakan pada Senin (21/10/2019) itu. Mengingat agar anggota dewan sudah dapat segera menjalankan tugasnya.

” Terutama untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Kalau sudah terbentuk tentunya dewan akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” ucapnya.

Senada dengan Sumiyati, hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Husni Fahri. Menurut Husni menyatakan bahwa hanya kabupaten Tebo yang belum dilantik  Pimpinan Defenitif DPRDnya. Karena itulah, pihaknya (Nasdem) bersama 4 Fraksi lainnya meminta agar pelantikan Pimpinan DPRD Tebo bisa disegarakan sehingga Alat Kelengkawan Dewan (AKD) bisa segera terbentuk.

” Tinggal kita yang belum, kabupaten lain hampir sudah selesai semua, jadi kita berharap segara dilakukan pelantikan terhadap Pimpinan Definitif ini. Agar AKD bisa segara dibentuk dan anggota DPRD Tebo bisa mulai berkerja,” tegas Husni.

Untuk diketahui sebagai mana yang telah diusulkan kepada Gubernur Jambi, pimpinan DPRD kabupaten Tebo Definitive sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Jambi, Nomor : 1189/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten Tebo Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2019 – 2014. Ketua Mazlan, S.Kom (partai Gilkar), Wakil ketua I, Aivandri (partai demokrasi perjuangan dan ketua II, Syamsu Rizal (Partai Demokrat). (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pimpinan Definitive Dewan Tebo di Usulkan ke Gubernur

Jambiotoritas.com, TEBO – Pimpinan definitive DPRD kabupaten Tebo di usulkan ke Gubernur Jambi melalui Bupati kabupaten Tebo untuk segera di SK kan. Keputusan usulan itu disepakati setelah rapat paripurna dewan yang dilakukan secara tertutup pada Rabu (9/10/2019). Ketua sementara DPRD kabupaten Tebo, Agus Rubiyanto tidak ada perubahan pada unsur pimpinan nanti, secara administrasi SK partai yang direkomendasikan tidak ada perubahan.

“ Rapat tadi, dalam rangka pengusulan pimpinan DPRD Tebo Defenitive, rapat paripurna sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini. Kita mengusulkan untuk pimpinan definitif ke Gubernur Jambi melalui Bupati,” kata Agus Rubyanto, usai menggelar paripurna di gedung DPRD Tebo, Rabu (9/10/2019).

Menurut Agus SK calon pimpinan dewan tidak mengalami perubahan tetap seperti yang disampaikan partai masing – masing. Berkas sudah lengkap semua dan sudah bisa diumumkan untuk memperoleh SK dari Gubernur.

“Nggak ada perubahan, masih SK yang lama. Secara administrasi sudah lengkap semua,” ucapnya.

Ditanya soal berapa lama pelantikan pimpinan DPRD Defenitif, Agus mengaku kurang tau. Dan untuk berapa lamanya SK pimpinan itu turun dari Gubernur tidak ada aturannya.

Selumnya, Sekretariat dewan telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar, PDIP dan Demokrat untuk mendudukan kadernya  masing-masing sebagai calon unsur pimpinan DPRD Tebo periode 2019–2024. Surat Keputusan (SK) dari DPP tersebut diserahkankan langsung ke Sekretaris Dewan (Sekwan) melalui Kabag Umum DPRD Tebo, Karma Panjaitan di kantor DPRD Tebo, pada Selasa (17/9/2019) lalu.

Diketahu calon ketua Mazlan Partai Golkar, wakil ketua I, Aivandri partai PDIP  dan wakil ketua II, Syamsu Rizal Partai Demokrat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sekwan Sebut Adminstrasi DPD II Golkar Tebo Lengkap

Upaya Mazlan sudah mendapatkan surat pengantar dari DPD II Golkar Tebo dan surat yang diteken Agus Rubiyanto itu sudah diterima sekretariat DPRD Tebo, Senin (30/9/2019)/ft.Jambi Ototitas
_________________________________________________________________________________________________

Jambiotoritas.com, TEBO – Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaen Tebo mengatakan kelengkapan administrasi seluruh calon unsur pimpinan dewan sudah dinyatakan lengkap.

“ Surat pengantar dari DPDP II Golkar sudah kami terima tadi pagi. Tinggal mereka yang akan menentukan rapat badan masyawarah mengagendakan paripurna penetapan unsur pimpinan DPRD. Keputusan itu nanti akan direkomendasikan ke bupati dan diteruskan ke Gubernur Jambi untuk ditetapkan dalam keputusan Gubernur,” kata Nafri Junaidi, Senin (30/9/2019) di geduing DPRD Tebo.

Sementara ini, menurut Nafri ketua sementara, Agus Rubiyanto sedang dinas menghadiri pelantikan anggota DPR/MPR di Jakarta. Langkah selanjutnya setelah penyerahan ini, dirapatkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) membahas penetapan jadwal sidang paripurna itu.

“ Soal jadwal paripurna ini, kalau semua lengkap dan lancar sebenarnya tidak perlu waktu lama. Tapi masalahnya, kapan waktu rapat Bamus ini dilaksanakan itu yang tidak bisa dipastikan. Mereka berdualah yang nantinya menentukan kapan waktunya, sekarangkan, ketua sementara sedang dinas. Dan yang jelas administrasinya sudah lengkap,” katanya.

Selain itu, kata dia, untuk unsur pimpinan fraksi – fraksi sebenarnya sudah terbentuk. Tinggal menunggu nanti penetapan ketua definitive untuk membentuk pimpinan dan anggota komisi sebagai alat kelengkapan DPRD Tebo.

Terpisah Sekretaris DPD Gollkar provinsi Jambi, A. Rahman menyatakan ada mekanismen adminitrasi yang harus dilakukan pembenahan. Dia menampik isu ada upaya pencegalan mazlan sebagai calon ketua DPRD Tebo yang dilakukan ketua DPD Golkar Tebo, Agus Rubiyanto.

” Isu itu tidak bena, hanya saja ada missed komunikasi yang terjadi. Dan itu terkait soal mekanisme administrasi yang harus dibenahi,” jelasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Anggota DPRD Tebo Tolak Pengesahan RUU Pertanahan

Anggota DPRD Tebo, Syamsurizal bersama anggota dewan lainnya ketika menghadapi massa forum keluarga besar petani Tebo, Senin (16/9/2019)/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Aksi ratusan massa dari forum keluarga besar petani Tebo mendesak pemerintah kabupaten Tebo membentuk gugus tugas reforma agraria. Dalam konteks itu bupati harus mengeluarkan rekomendasi wilayah kelola lahan – lahan yang berada dalam kawasan hutan dan konsensi perusahaan PT. Wira Karya Sakti (WKS), PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) hingga PT. Alam Bukit Tiga Puluh ( ABT). Ketiga perusahaan tersebut ditengarai wilayahnya paling banyak terjadi konflik dengan masyarakat.

Sementara itu dipihak lain, menanggapi aspirasi massa yang berkonsentrasi digerbang kantor DPRD kabupaten Tebo. Sejumlah anggota dewan meyakinkan akan menyampaikan aspirasi petani itu kepada pemerintah provinsi Jambi hingga ke pemerintah pusat dan kementrian terkait di Jakarta.

Anggota DPRD Tebo, Syamsurizal, mengatakan bahwa DPRD Tebo belum ada pimpinan definitif karena baru saja dilantik pada tanggal 12 September 2019. Oleh karena itu kami belum bisa bekerja untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Saat ini, kata dia, alat kelengkapan dewan belum terbentuk, paling lambat akhir Oktober 2019 nanti.

Menurutnya, sebaiknya kita bersabar menunggu dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 dan  terbentuknya kabinet kerja jilid II. 

” Saya minta bersabar, tunggu hingga pemerintahan yang baru mantap. Kita akan berjuang bersama-sama, kami (dewan) akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dan kementrian terkait,” kata Syamsu Rizal, Senin (16/9/2019).

Terkait aspirasi penolakan pengesahan RUU Pertanahan akan disampaikan melalui asosiasi DPRD seluruh Indonesia kepada pemerintah. ” Nanti akan saya berikan bukti soft copynya,” ucap Syamsurizal meyakini. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sekwan Belum Proses Pengadaan Caping Emas Dewan, Sementara Pakai Reflika

Penyematan caping sebagai identitas anggota dewan oleh kepala pengadilan negeri Tebo dalam rangkaian pelantikan dan pengambian sumpah janji anggota DPRD Tebo periode 2019-2024, senin (2/9/2019)

Jambiotoritas.com, TEBO – Sekretaris DPRD kabupaten Tebo belum memproses pengadaan caping emas 35 anggota DPRD Tebo periode masa jabatan 2019 -2024 yang baru diambil sumpah/janjinya, pada Senin (2/9/2019). Diperkirakan caping terbuat dari emas sebagai identitas wakil rakyat yang terhormat seberat satu suku emas 24 karat senilai kurang lebih 4 juta rupiah.

“ Capingnya belum ada, caping dewan memang terbuat  dari emas yang ditaksir sekitar empat juta atau sekitar satu suku emas 24 karat. Ketentuan caping emas unutk anggoat dewan sudah  ditentukan dalam peraturan bupati,” kata Sekwan DPRD Tebo, Nafri Junaidi, beberapa waktu lalu.

Menurut Nafri, untuk penyerahan caping dewan kapan waktunya belum dapat ditentukan. Karena pengadaan barangnya spesifik perlu waktu. Proses pengadaannya melalui mekanisme system di LPSE.

“ caping tidak sama dengan pengadaan baju, tidak langsung jadi, karena itu perlu waktu. Jadi , inisiatif saya kepada anggota dewan yang dilantik diberikan reflika saja. Bentuknya mirip dengan caping emas dewan yang asli,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kontribusi PAD Pemkab. Tebo dari Badan Usaha Daerah Minim

Bupati minta BUMD THC buat terobosan, sementara dewan ingatkan PDAM Tirta Muaro tingkatkan layanan dan sumbang Deviden.

Rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD Tebo pengesahan Ranperda APBD 2020, Ranperda APBD perubahan 2019 dan Ranperda Perusahaan umum PDAM Tirta Muaro, Selasa (6/8/2019)/ft. dok. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar berharap badan usaha milik daerah (BUMD) PD. Tebo Holding Company (THC) melakukan terobosan dalam usaha bisnisnya. Menurut dia, semua rencana kerja usaha THC prinsifnya semua disetujui. Hanya saja dalam usaha bisnis yang dijalankan belum memberikan kontribusi PAD bagi pemerintah kabupaten Tebo.

“ Rencana kerja usaha semua saya setujui, seperti usaha travel haji dan umroh, tapi tidak bisa bersaing. Sementara packing gula saya lihat memang ada dipasaran, tetapi menguntungkan atau tidaknya, informasi ini yang saya belum dapatkan,” kata Sukandar, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya bahwa melalui dewan pengawas asisiten II, dirinya meminta ada evaluasi. Selama ini semua usulan rencana kerjanya sudah disetujui dan mengingatkan BUMD PD. THC sepanjang tidak merugikan.

“ Dari hasil konsultan BUMD mereka diarahkan menjalankan salah satu koor bisnis yang bisa dikembangkan. Saya ingin BUMD ada terobosan, inovasi dari usaha atau  bisnisnya,” tegas Sukandar.

Sementara itu, pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo,  Selasa (6/8/2019) lalu, dalam rangka mendengarkan pandangan akhir fraski – fraksi DPRD Tebo terhadap Ranperda APBD TA 2020, RAPBD perubahan tahun 2019 dan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum (PDAM) Tirta Muaro.

Pada dasarnya semua fraksi – fraksi di DPRD kabupaten Tebo menyetujui Rancangan peraturan daerah (renperda) tentang perusahaan umum daerah Air Minum, PDAM Tirta Muaro menjadi peraturan daerah (perda) kabupaten Tebo. Tujuh fraksi meminta kepada bupati Tebo, Sukandar, agar PDAM menjadi perusahaan yang mandiri, dapat memberikan deviden serta meningkatkan pelayanan dan kualitas air yang dihasilkan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gubernur Ingatkan OPD Optimalkan Capaian Target Pembangunan

Dewan Setujui Ranperda Perubahan APBD TA 2019

Tandangani berita acara pengesahan APBD perubahan TA 2019 oleh anggota DPRD provinsi, AR. Syahbandar, Jambi/ft/ Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI –  Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (7/8/2019). Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam beberapa bulan kedepan.

“Saya mengharapkan, dalam sisa waktu yang tidak terlalu lama lagi, seluruh kepala OPD dapat melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dengan baik dan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai alokasi, sehingga dapat mencapai target pembangunan yang telah kita tetapkan,” ucap Fachrori.

Selain itu, dia menyampaikan  ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan sebagai mitra kerja konstruktif yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan hari ini telah menyetujui Ranperda perubahan APBD TA 2019.

“ Dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tentu terjadi situasi yang dinamis dan terdapat perbedaan yang tajam, ini bermakna sebagai dinamika yang baik dan merupakan perwujudan kepedulian bersama dalam membangun Provinsi Jambi untuk lebih baik lagi kedepannya,” katanya.

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, dewan telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, dimana terjadi peningkatan pada pendapatan daerah sebanyak Rp48,918 miliar atau sebesar 1,08 persen dari sebelumnya Rp4,517 triliun menjadi Rp4,566 triliun dan peningkatan pada belanja daerah sebanyak Rp409,345 miliar atau sebesar 8,50 persen dari sebelumnya Rp4,813 triliun menjadi Rp5,222 triliun.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi melalui juru bicaranya, H.M Juber menyampaikan laporan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2019, dan fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya. (red JOS)

Editor : David Asmara

Masa Sidang ke 2, Dewan Dengar Nota Pengantar Rencana Perubahan APBD 2019

Paripurna DPRD Tebo mendengarkan penyampaian nota pengantar Ranperda kabupaten Tebo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2019 ,Rabu 17 Juli 2019/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Rapat paripurna DPRD kabupaten Tebo, masa persidangan ke dua, mendengarkan penyampaian nota pengantar Ranperda kabupaten Tebo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2019 dan penyampaian nota pengantar Ranperda kabupaten Tebo tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Muaro kabupaten Tebo, berlangsung, Rabu (717/7/2019) diaula utama DPRD Tebo.

Menurut ketua DPRD Kabupaten Tebo, Agus Rubiyanto yang memimpin rapat paripurna itu. Pada masa sidang ke dua tahun 2019 ini, sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD kabupaten Tebo, No. 16 tahun 2016 jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 27 orang dari 35 orang anggota dewan yang ada. Artinya, kuorum rapat paripurna yang langsungkan sudah terpenuhi.

Sementara dalam kesempatan itu, Bupati Tebo, H. Sukandar dalam forum rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa rancangan perubahan APBD 2019 disampaikan merupakan penyesuaian perubahan asumsi dari perubahan indikator makro ekonomi yang dipengaruhi kebijakan nasional. Perubahan itu juga disesuaikan dengan penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana akan terjadi perubahan pada KUA PPAS 2019 yang telah kita bahas bersama tahun sebelumnya.

Pergeseran dan penambahan disesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan meningkatnya alokasi dana desa yang disertai kewajiban daerah menyiapkan dana pendamping 10 persen terhadap dana desa dan dana alokasi khusus. 

” Dengan penyesuaian anggaran yang dilakukan akan berdampak terhadap program yang telah disusun bersama pada tahun lalu. Pemerintah tetap menjalankan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Sukandar.

Secara subtansi penyesuaian anggaran tidak mengurangi program yang tepat sasaran dengan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel. Disamping itu, sesuai rekomendasi BPK RI perwakilan Jambi, diwajibkan menjalankan kewajiban jangka pendek. Pemerintah mengusulkan membayar kewajiban hutang terhadap rekanan sejak tahun 2013 – 2017 sebesar Rp. 11, 772 miliar.

Dilaporkan Sukandar bahwa gambaran umum perubahan APBD 2019, tentang pendapatan daerah yang semula dari Rp. 1,132 triliun meningkat 26 miliar sehingga menjadi Rp. 1,158 triliun, yang terdiri terjadi peningkatan PAD, sebesar Rp. 2,6 miliar menjadi penerimaan PAD 77,86 miliar, bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selanjutnya, dana transfer perimbangan daerah naik Rp. 15,1 miliar menjadi Rp. 869.502.211.000,- bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam dan pajak. Berikutnya dari penerimaan sumber lain – lain yang syah naik sebesar Rp.8,27 miliar menjadi Rp. 211.588.179.989,- dengan sumbernya dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi Jambi.

Seiring dengan peningkatan penerimaan diatas, maka asumsi belanja daerah terjadi peningkatan 5,38 persen dari penerimaan Rp.1.132 triliun naik sebesar 60,8 miliar, maka akan menjadi Rp. 1,192,9 triliun. Dipengaruhi kenaikan belanja langsung 8,1 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 52,7 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah meningkat dari Rp. 25,261 miliar naik menjadi Rp.46,569 miliar. Kemudian tambahan dana dari sisa anggaran (silva) 2018 sebesar Rp. 71.825 miliar untuk membayar hutang pemerintan kepada rekanan sesuai rekomendasi BPK RI Jambi.  (red01 JOS).

H. Muhsin Anggota Dewan PAW Fraksi PAN DPRD Tebo

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto memandu H. Muhsin mengucapkan sumpah janji sebagai anggota Dewan PAW fraksi PAN DPRD kabupaten Tebo/ft.Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jambi, No. 225/Skep.Gub/Sekda.Pem/otda/III/2019 yang ditanda tangani gubernur Jambi, H. Fachrori Umar. Pada Senin, (8/7/2019) dilaksanakan rapat paripurna DPRD Tebo dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 dari fraksi PAN dilangsungkan diaula utama gedung DPRD Tebo. 

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto memimpin rapat dan memandu pengucapan sumpah janji anggota PAW  fraksi partai Amanat Nasional, H. Muhsin yang menggantikan Alm. Harmalini yang diberhentikan karena meninggal dunia pada 15 Oktober 2018 lalu.

Agus Rubiyanto menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan peresmian dan pengangkatan H. Muhsin sebagai pengganti antar waktu, berdasarkan keputusan rapat badan musyawarah DPRD Tebo yang dilaksanakan pada (3/7/2019). PAW anggota dewan diatur pada peraturan pemerintah  No.12 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten/kota. Dan peraturan Tatib DPRD Tebo, No. 16 tahun 2018.

” Sesuai aturan tata tertib DPRD anggota PAW ini harus mengucapkan sumpah janji yang pandu ketua DPRD kabupaten Tebo atau wakil ketua,” kata Agus Rubiyanto.

Diketahui bahwa PAW anggota dewan fraksi PAN ini sebelumnya melalui lika liku konflik internal yang panjang. Untuk sampai pada prosesi pengucapan sumpah janji ini. Dua kader DPD PAN kabupaten Tebo, Tumino dan Marzuki terlebih dahulu diberhentikan sebagai anggota PAN. Bahkan gugatan Tumino sempat dilayangkan di Pengadilan Negeri Tebo, pada pertengahan Februari 2019 lalu. (red 01.JOS)

DPRD Tebo Sorot Proyek Pembangunan Harus Sesuai Spesifikasi

Tujuh fraksi DPRD kabupaten Tebo menyetujui LKPj Keuangan Bupati Tebo Tahun Anggaran 2018. Sahkan perubahan Perda No. 8 tahun 2016, dirubah dalam hal peleburan OPD.

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto tanda tangani pengesahan perubahan perda No. 8 tahun 2016/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Penyampaian pandangan fraksi – fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo terhadap LKPJ Keuangan Bupati Tebo tahun anggaran 2018, lebih menyoroti sistem pengelolaan keuangan dan timing pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan tidak tepat waktu dan rendahnya kualitas, serta tidak sesuai spesifikasi. Pandangan akhir fraksi – fraksi itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018, Rabu (3/7/2019) di Gedung DPRD Tebo.

Pimpinan sidang, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Agus Rubiyanto, SE, membuka dan memimpin langsung rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo Wartono Triyan Kusumo, SE. Pada kesempatan lain, wakil ketua I, Wartono Triyan menyampaikan pendapat akhir tujuh fraksi yang ada di DPRD Tebo. Secara garis besar, semua fraksi yakni fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem Kebangkitan Bangsa dan fraksi Hanura menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tebo TA 2018, dan memberikan catatan dan rekomendasinya kepada pemerintah kabupaten Tebo.

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto menegaskan kepada seluruh anggota dewan yang hadir tentang pendapat akhir fraksi terhadap perubahan kedua rancangan peraturan daerah, No. 8 tahun 2018 dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Disampaikannya, Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Perubahan itu adalah penggabungan OPD, untuk disetujui DPRD Tebo, diantaranya organisasi perangkat daerah Dinas kesehatan/BkkbN Tipe A, Dinas LH/Dishub Tipe A, Dinas PUPR Tipe A dan Dinas Damkar/BPBND Tipe C.

Sementara itu, Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom. M.Si berkomitmen untuk mengkaji rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tebo. Diharapkan hasil kajiannya dapat segera dilaksanakan dan tentunya membawa Pemerintahan Kabupaten Tebo menjadi lebih baik lagi. (red. JOS).

Dewan Setujui 12 Ranperda Jadi Perda Kabupaten Tebo

Serahkan berita acara persetujuan Ranperda menjadi Peraturan daerah kabupaten Tebo tahun 2019, Rabu (27/3/2019)/ft.Jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas. com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo, Rabu, (27/03/2019) melaksanakan paripurna mendengarkan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tebo Terhadap LKPJ Kinerja Bupati Tebo tahun 2018 dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tebo Terhadap 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2019

Wakil ketua I, Wartono Trian Kusumo yang menyampaikan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo terhadap LKPJ Kinerja Bupati Tebo tahun 2018 itu. Membacakan pandangan akhir dan Menyampaikan catatan kinerja kepada pemerintah kabupaten Tebo yang diharapkan dapat ditindaklanjuti. Ketujuh Fraksi yang menyetujui 12 Ranperda menjadi Perda ialah Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto sebagai pimpinan sidang menyampaikan bahwa 12 Raperda tersebut terkait masalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Seperti Ranperda pajak Bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, biaya perolehan tanah dan bangunan, penerangan jalan, reklame, restoran, perhotelan, air tanah, mineral hutan logam dan bebatuan, kuburan, sarang burung walet, parkir dan pajak retribusi mendirikan bangunan,” kata Ketua DPRD Agus Rubiyanto.

Kemudian, Ketua DPRD Tebo menanyakan apakah semua fraksi di DPR ini menyetujui 12 Ranperda tersebut menjadi Perda. Semua anggota dewan yang hadir langsung menjawab setuju.

Bupati Tebo H. Sukandar mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasamanya dalam pembahasan LKPJ dan 12 Ranperda menjadi perda kabupaten Tebo Dikatakannya bahwa 12 Ranperda yang menyangkut peningkatan PAD ini agar tidak menjadi dokumen abadi yang dibuka ketika mau ada revisi. 

Menurut dua, disahkannya 12 Ranperda Kabupaten Tebo, menjadi peraturan daerah (Perda) ini diharapkan agar percepatan pembangunan Kabupaten Tebo dapat segera dilaksanakan dan menjadi landasan hukum yang berlaku.

” Saya berharap kerjasama antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan baik dan berlanjut untuk masa akan datang  Kepada Bakeudah membuat aplikasi atau sistem yang terintegrasi terkait masalah pajak ini langsung bisa ditransfer ke rekening daerah melalui bank jambi. Seperti arahan KPK dalam pertemuan beberapa hari lalu, ,” katanya. (JOS)

Bamus DPRD Tebo Pastikan PAW Fraksi PAN di Akhir Maret

lambang partai amanat nasional/ft. Ist

TEBO,jambiotoritas.com – DPRD kabupaten Tebo memastikan sudah menjadwalkan rapat Badan musyawarah (BAMUS) untuk  membahas penentuan jadwal pelantikan PAW anggota fraksi PAN. Menurut ketua BAMUS, Agus Rubiyanto, Senin (25/3/2019) pekan depan, masalah ini diharapkan sudah mulai dibahas dan sudah ada keputusan final.

“ Baru akan kita jadwal rapat di Bamus, undangannya mungkin (jum’at) besok akan kita sebarkan untuk jadwal hari Senin. Jadi baru mau kita rapatkan,” kata Agus Rubiyanto, kamis (21/3/2019) usai rapat paripurna LKPJ di gedung DPRD tebo.

Menurutnya, pelantikan PAW H. Muhsin sudah dapat dipastikan paling lambat akhir bulan Maret ini. Makanya akan segera dibahas. “ Paling lambat akhir bulan ini, pelantikan PAW sudah dijalankan,” katanya.

Sementara itu sekretaris dewan (Sekwan) Nafri Junaidi menyatakan surat gubenrnur sudah diterima sejak tanggal 4 Maret 2019 lalu. Kemarin sudah ada rapat menentukan jadwalkan BAMUS. Beberapa hari yang lalu sudah ada koordinasi juga ketua DPD PAN Tebo, Syamsuri AL  yang bertemu pimpinan.

“ Kami sudah klop kapan mau dilantiknya. Tapi tergantung yang bersangkutan. Seharusnya sudah final hari ini. Kita tunggu hari ini, tergantung yang bersangkutan. Seharusnya hari ini, serempak dengan paripurna LKPJ ini, dia dilantik. Lain –lainnya, saya tidak tahu,” ujar Nafri.(red.01JOS)

DPRD Terima Nota Pengantar LKPJ Kinerja Bupati Tebo TA 2018

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto didampingi wakil ketua DPRD Wartono menerima nota pengantar LKPJ kinerja bupati tebo TA 2018, Kamis (21/3/2019)/ft. jambbii otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (KLPJ) kinerja Bupati Tebo tahun 2018 dilangsungkan di aula gedung DPRD Tebo, Kamis (21/3/2019).  Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto mengatakan penyampaian LKPJ Kinerja merupakan kewajiban kepala daerah yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Acara paripurna dewan dalam masa sidang pertama ini dimulai pukul 10.00 Wib, dihadiri Wakil Ketua DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, beserta anggota DPRD Tebo.  Sementara dari pemerintah kabupaten Tebo diwakili oleh  Wakil Bupati Tebo Syahlan Arfan, tampak hadir unsur Forkopimda, Sekda Tebo serta Para OPD, Camat dan undangan lainnya.

Wakil Bupati Tebo Syahlan menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten Tebo, dalam bidang pengelolaan keuangan relatif dapat dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis guna kebutuhan pembiayaan pembangunan Kabupaten Tebo secara berkelanjutan.

Menurut Syahlan, tingkat produktivitas ekonomi daerah yang semakin baik ditunjukkan dari meningkatknya nilai produk domestic regional bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2017  sebesar 65,60 persen.

“Dari BPS Tahun 2017, Nilai PDRB tahun 2017 meningkat menjadi Rp 12,6 miliar dari tahun 2016 sebesar Rp 11,6 miliar, begitu jug pendapatan perkapita yang mencapai 37,8 juta rupiah serta laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 meningkat menjadi 5,6 persen dari tahun 2016 sebesar 5,36 persen,” katanya.

Usai menerima dokumen nota pengantar LKPJ Kinerja Bupati Tebo Tahun 2018, Ketua DPRD Tebo Agus Rubyanto kembali mengundang fraksi – fraksi untuk menghadiri rapat akhir pandangan fraksi. Dimana DPRD Tebo akan melakukan pendalaman secara internal sesuai tata tertib, dan merumuskan pendapat dan pandangan Fraksi terhadap LKPJ Kinerja Bupati Tebo Tahun 2018 yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna pada Rabu (27/03/2019). (red.01JOS)

Pemkab. Tebo Harus Minta Kejelasan soal Status Joko Paryadi

Ketua komisi I DPRD Tebo, Asriati/ft.jambi otoritas

TEBO,jambiotoritas.com – Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tebo, Asriati meminta pemerintah kabupaten Tebo bersikap adil memperlakukan ASN yang tersandung kasus hukum, apalagi terkait dengan kasus korupsi, sesuai aturannya memang diberhentikan. 

Menurut dia, pemerintah mestinya mencari kejelasan terhadap kasus mantan kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupatennTebo, Joko Paryadi. Sebelum mengambil keputusan pemberhentiannya. Pemerintah harus mendapatkan kejelasan terlebih dahulu.

” Saya dapat informasi mengenai putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Kasasinya. Pemerintah harus memastikan putusan tersebut,” kata Asriati, Rabu (20/2/2019) siang, di gedung DPRD Kabupaten Tebo.

Berita terkait : Wabup Tebo Minta BKPSDM Datangi MA

Pemerintah kabupaten jangan bersifat menunggu tetapi harusnya segera bertindak. Ini dapat menimbulkan rasa ketidak adilan bagi mereka ASN yang sudah diberhentikan belum lama ini. 

” Pastikan putusannya dengan benar, kalau memang sudah inkrach harusnya segera diproses. Apalagi kalau betul putusan MA yang menolak permohonan kasasinya sudah dua tahun. Harusnya pemerintah sudah dapat mencari kejelasannya,” katanya.(red/David Asmara)