Tomson Benarkan Tersangka DE dan USD Sudah di Tahan

JambiOtoritas.com, TEBO – Kuasa hukum tersangka pengrusakan Alkes RSUD STS Muara Tebo, Tomson Purba membenarkan kliennya DE dan USD sudah dilakukan penahanan oleh penyidik. Dia menyatakan sudah menerima surat penangkapan terhadap DE dan USD dari penyidik kepolisian sektor Tebo tengah.

“ Tadi kita sudah terima surat perintah penangkapan, kalau ditangkap berartikan akan ditahan,” ucap Tomson, Selasa (22/9/2020) malam.

Dikatakan dia, membenarkan keduanya sejak malam ini dilakukan penahanan, sebelumnya mereka menjalani pemeriksaan rapid tes di RSUD STS.

“ Masih ada upaya hukum sesuai KUHAP untuk kliennya. Kita mohon nanti pengalihan tahanan atau permohonan agar tidak ditahan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Polisi Tahan Tersangka DE dan USD di Rutan Mapolres Tebo

Terkait Kasus Pengrusakan alat Kesehatan RSUD Tebo

Kapolsek Tebo tengah, Iptu. Moh. Hasyim Asyari dalam keterangan Persnya kepada wartawan di Mapolsek terkait perkembangan penyidikan pengrusakan alat kesehatan ruang ICU RSUD STS Tebo. Dua tersangka DE dan USD dilakukan penahanan pada Selasa (22/9/2020) malam/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Penyidikan perkara kasus pengrusakan alat kesehatan ruang intensive Care unit (ICU) RSUD Sultan Taha Syaifuddin Tebo memasuki babak baru. Kepala kepolisian sektor Tebo tengah, Iptu. Hasyim Asyari menyatakan sudah menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Hasyim mengatakan Kepolisian sejak sore hingga malam ini telah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka DE dan perempuan USD selama lebih dari tiga jam. Sebelum dilakukan penahanan kedua tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid tes di RSUD Sultan Taha Syaifuddin Muara Tebo.

Berita terkait :

“ Sementara dari hasil pemeriksaan dan penyidikan kita menetapkan dua orang tersangka. Pada malam ini kedua tersangka kita lakukan penahanan di rutan Mapolres Tebo,” kata Iptu. Hasyim kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/9/2020) malam.

Menurut dia, secepatnya berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Tebo. Dalam perkara ini, kata Hasyim, dalam setiap menghadapi masalah agar dilakukan dengan cara-cara yang bermoral tanpa harus main hakim sendiri atau melakukan pengrusakan terhadap suatu barang. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Maulana Ajak Do’akan Walikota Sekeluarga

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana./foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Informasi bahwa Wali Kota Jambi, Syarif Fasha dinyatakan positif COVID-19 beberapa hari lalu, kini dinyatakan pula keluarganya, istri dan dua putranya juga dinyatakan positif COVID-19. Merka saat ini masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, dr Maulana MKM melalui keterangan resminya menyatakan ke dua putra Pak Wali berserta istrinya setelah di swab hasilnya positif. Mereka dirawat pada rumah sakit yang berbeda di Jakarta.

” Pak Wali Kota bersama putra keduanya bernama Raehan Syaputra di rawat di Rumah Sakit Carolus. Istri Wali Kota Jambi, Hj Yuliana bersama putra bungsunya M. Fabiansyah Putra di rawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta,” kata Maulana, Sabtu (19/9/2020).

Maulanan mengajak semua pihak mendo’akan kesembuhan walikota Jambi dan keluarganya. ” Mari kita doakan agar keluarga Wali Kota Jambi, Pak Syarif Fasha bersama istri dan kedua putranya bisa segera pulih kembali,” kata Maulana. (red JOS)

penulis : Zul H

Sukandar Enggan Tanggapi Sorotan PT. SMS Belum Kantongi Ijin Limbah

Bupati Tebo, DR. H. Sukandar, S.Kom. M.Si saat diwawancara awak media usai paripurna DPRD Tebo, Rabu (16/9/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD kabupaten Tebo terhadap nota pengantar rancangan Perda Kab Tebo tentang perubahan APBD kabupaten Tebo TA 2020, Rabu (16/9/2020). Fraksi Demokrat yang menyoroti aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perijinan pengelolaan limbah perusahaan dan belum ada ijin penggunaan jalan kelas C.3.

” Keberadaan PT. SMS yang telah beroperasi tapi belum mengantongi ijin limbah B3 dan ijin limbah cair domestik agar saudara bupati memberikan teguran tertulis karena pelanggaran itu ada unsur pidanan kurungan ancaman hukuman dan ancaman denda 7 milyar,” kata Syamsu Rizal yang mewakili pandangan seluruh fraksi.

Usai rapat paripurna DPRD tersebut, dalam wawancara dengan awak media, Bupati Sukandar terlihat terbata-bata menanggapi pertanyaan terkait sorotan fraksi Demokrat terkait ancaman pidana dan denda yang disampaikan Demokrat tersebut. Namun kemudian, Sukandar berdalih agar membedakan persoalan jalan dengan masalah ijin jalan dengan ijin limbah yang belum dikantongi PT. SMS.

” Ooh.., Silahkanlah itu ranahnya, ooh.., eeh.., itu kita bedakan ya, dengan ijin penggunaan dan peningkatan jalan itu, tadi mereka (dewan) menyarankan memberikan teguran, akan kita berikan teguran. Tetapi pemeliharaan sampai hari inipun, mereka yang ikut melakukan pemeliharaan,” kilahnya.

Masih terkait dengan aktivitas keberadaan PMKS PT. SMS, fraksi Demokrat juga menyoroti pemakaian jalan kabupaten yang melebihi tonase dengan kapasitas 35 ton hingga 40 ton yang mengakibatkan kerusakan yang sangat parat. Dan dalam hal ini juga belum belum mengantongin ijin penggunaan jalan kelas C.3 (kapasitas beban 8 -10 ton) yang dilaluinya.

” Penggunaan jalan yang dilalui tidak sesuai kapasitas hingga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Untuk itu kami minta kepada bupati memberikan teguran tertulis dan meminta agar perusahaan membangun jalan sendiri hingga tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Syamsu Rizal yang diuraikannya dalam pandangan fraksi Demokrat

Bupati Tebo, DR. H. Sukandar meminta semua pihak bersabar menyikapi situasi yang dialami PT. SMS. Bahkan dia menyatakan tidak berharap apabila sampai terjadi penghentian daripada aktivitas perusahaan.

” Saya berharap tidak terjadi penghentian kegiatan produksi PMKS PT. SMS. Karena kita tahu banyak masyarakat yang tertolong dengan adanya perusahaan ini,” jelas Sukandar.

Dikatakanya juga karena mereka jual TBS itu bersaing dengan pabrik- pabrik lain. Dan jarak angkut dari kebun maupun loading ke pabrik lebih dekat. Kemudian ada ratusan tenaga kerja yang dipekerjakan diperusahaan itu. ” Jadi saya minta dengan yang semuanya ini dapat bersabar,” pungkasnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Dewan Tidak Akan Setujui Rencana Sukandar

Wakil ketua II DPRD Tebo Syamsurizal

JambiOtoritas.com, TEBO – Keinginan Bupati Tebo DR. H. Sukandar meminta persetujuan DPRD Tebo untuk meningkatkan dan melakukan pelebaran jalan blok E dan blok C kecamatan Rimbo Ilir yang hancur akibat mobilisasi angkutan CPO, dari PT. Selaras mitra Sarimba (SMS) menuai protes. Wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal menyatakan DPRD tidak akan menyetujui rencana dan jelas menolak pernyataan bupati Tebo itu.

” APBD Tebo tersebut untuk kepentingan masyarakat tebo di 107 Desa 5 kelurahan dan 12 kecamatan. Tidak mungkin DPRD menyetujui anggaran yang besar untuk peningkatan jalan tersebut yang di hancurkan oleh PT.SMS,” katanya.

Dikatakan politisi demokrat ini, sementara sampai saat ini PT.SMS belum mengantongi izin penggunaan jalan kelas C.3 ( kapasitas 8-10 Ton ) tapi PT. SMS Tonase melewati jalan tersebut, 35 sampai dengan 40 Ton.

Sebelumnya, dalam keterangannya kepada wartawan Bupati Tebo DR. H. Sukandar terkait persoalan PT. SMS ini telah menerima pengajuan perusahaan ke pemerintah kabupaten Tebo. Saat ini sedang dilakukan pendekatan dan negosiasi ke masyarakat untuk membuka jalan baru untuk umum.

” Bukan hanya untuk satu kepentingan untuk mengangkut CPO saja. Saat ini sedang diupayakan negosiasi dengan masyarakat melalui TMMD dan nanti peningkatan sekaligus perkerasan,” kata Sukandar, usai Paripurna DPRD, Rabu (16/9/2020).

Menurut Sukandar mengatakan melihat kondisi hancurnya jalan dari blok E ke Blok C. Nanti ditahun 202, apabila dewan menyetujui anggarannya akan kita lebarkan dan kita tingkatkan statusnya. ” Proses peningkatan jalan itu, semuanya butuh persetujuan dewan dan semua butuh anggaran,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pelaku Pengrusak Alkes, Ada Kemungkin Bisa Lebih dari Satu Orang

Kapolsek Tebo Tengah, Iptu Hasyim Asyari ketika menjawab wartawan terkait perkara pengrusakan Alkes RSUD STS/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Penyidikan pihak polsek Tebo Tengah terkait perkara kasus pengrusakan alat kesehatan ruang ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo, hari ini, berlangsung pemeriksaan terhadap terduga pelaku, pada Selasa (15/9/2020). Namun demikian kepolisian menyatakan status terlapor DE masih sebagai saksi terlapor belum sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan RSUD STS senilai Rp. 460 juta itu.

Bersama seorang perempuan USD, penyidik melakukan pemeriksaan selama lima jam dan memberikan sekitar 17 pertanyaan kepada DE dan 16 pertanyaan kepada USD.

” Kita sudah periksa saksi terlapor dari setengah sebelas sampai dengan jam setengah empat sore, jadi ada kurang lebih lima jam. Sementara yang menjadi terduga pelaku tetap satu orang. Namun nanti, tidak menutup kemungkinan ada yang lain,” kata kepala kepolisian sektor Tebo Tengah, Iptu. Hasyim Asyari, Selasa (15/9/2020) petang.

Penetapan status tersangka dan tindakan penahanan terduga pelaku, kata Hasyim, semuanya akan diputus setelah dilakukan gelar perkaranya.

Dalam perkara ini, polisi menerapakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke satu (KUHP). Dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Sementara itu penasehat hukum DE, Tomson Purba, mengatakan bahwa kliennya sudah menghadiri pemanggilan penyidik kepolisian sektor Tebo tengah. Menurut Tomson, sebagai PH dirinya melakukan pendampingan pemeriksaan Klien di penyidik.

” Beberapa pertanyaan sudah disampaikan kepada klien kita. Dan klien kita sudah menjawab sesuai dengan yang ditanyakan penyidik,” ucap Tomson, di Mapolsek Tebo Tengah, Selasa sore.

Pemeriksaan terhadap kliennya itu, masih dugaan sebagai pelaku pengrusakan. Pada prosesnya polisi sudah melakukan penyelidikan dan sekarang masih tahap penyidikan, jadi semuanya kita serahkan ke penyidik Polri.

” Soal penetapan tersangka pelakunya, kita menunggu saja. mudah-mudahan tidak ada yang menjadi tersangka,” ujar Tomson. (red JOS)

Penulis: David Asmara

Kasus Pengrusakan Alkes RSUD STS Penyidik Periksa Terlapor DE dan USD

Kapolsek Tebo Tengah, Iptu. Hasyim Asyari/foto dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Dalam pengembangan kasus pengrusakan alat kesehatan ruang ICU rumah sakit umum daerah (RSUD) Sultan Taha Syaifuddin Muara Tebo. Penyidik kepolisian Sektor Tebo tengah memeriksa saksi terlapor DE bersama saksi inisial USD. Menurut Kepala kepolisian sektor Tebo tengah, Iptu. Hasyim Asyari mengatakan DE diperiksa, dalam status saksi terlapor bersamanya juga diperiksa seorang perempuan sebagai saksi.

” Saat ini (DE) masih di periksa sebagai Saksi (Terlapor). Selain dia, ada juga seorang perempuan inisial USD,” ujar Hasyim, Selasa (15/9/2020) siang, dikonfirmasi JambiOtoritas.

Dikatakan dia, penetapan status terlapor akan ditentukan setelah merampungkan pemeriksaan saksi. ” Status hukum DE akan diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik nanti,” jelasnya.

Seperti dikatakan pjs. Kapolres Tebo, AKBP. Tri Saksono Puspo Aji, senin (14/9/2020) kemarin. Dia memberi ultimatum kepada terlapor untuk datang memenuhi pemanggilan penyidik.

” Besok (Selasa) akan kita panggil pelaku, jika tidak datang nanti kita tangkap,” tegasnya kepada wartawan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kapolres Tebo Ultimatum Terduga Pelaku Pengrusakan Alkes

Kapolres Tebo AKBP Trisaksono Puspo didampingi Kapolsek Tebo Tengah, Iptu. Hasyim Asyari memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus pengrusakan Alkes RSUD STS Muara Tebo/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Kapolres Tebo AKBP Trisaksono Puspo Aji mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Terkait perkara kasus pengrusakan alat kesehatan (Alkes) di ruang ICU RSUD Tebo.

Menurut dia, alat yang dirusak pelaku di ruang ICU RSUD Tebo adalah aset pemerintah daerah. Alat itu saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan pasien Covid-19.

” Saya harapkan kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri atau nanti kita lakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Sudah 11 orang saksi yang kita periksa,” kata Pjs. Kapolres Tebo, AKBP. Trisaksono Puspo Aji kepada sejumlah wartawan di Mapolsek Tebo Tengah, Senin (14/09/2020).

Dia menegaskan bahwa polres Tebo bersama jajaran akan memproses kasus ini sampai ke pengadilan. ” Besok (Selasa) akan kita panggil pelaku, jika tidak datang nanti kita tangkap,” tegasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Operasi Yustisi Protokol Kesehatan, Pelanggar di Sanksi Kerja Sosial

Pjs. Kapolres Tebo, AKBP. Tri Saksono Puspo Aji

JambiOtoritas.com, TEBO – Satuan tugas penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan operasi serentak yang dilaksnakan diseluruh Indonesia. Menindaklanjuti peraturan bupatu No. 108 tahun 2020 terkait penerapan disiplin protokol kesehatan COVID 19.

” Kita lihat sendiri masyarakat masih kurang disiplin. Kita bersama kejaksaan, pengadilan, Satpol PP, pemerintah daerah dan TNI bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan operasi yustisi ini. untuk lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat,” Kata AKBP. Tri Saksono di Mapolsek Tebo Tengah, pada Senin (14/9/2020).

Menurut Trisaksono Puspo Aji menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan peringatan, dan memberikan kegiatan yang sifatnya sosial.

” Kita akan kirim surat pernyataan kepada ketua RT dan RW dan salinannya kita berikan kepada mereka.Supaya ada efek jera dan juga sebagai sanksi sosial dimasyarakat,” katanya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Kasus Rantau Langkap, Dewan Rekom Opsi ke BPD Pemberhentian Kades

Wakil ketua I DPRD Tebo, Aivandri menyampaikan rekomendasi dewan terkait permasalahan kasus kades Rantau langkap yang diadukan warga beberapa waktu yang lalu/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Kasus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Rantau langkap kecamatan Tebo ulu disepakati pihak pemerintah kabupaten Tebo dengan warga yang melaporkan Kades dilakukan mediasi (perdamaian) dengan kepala desa Rantau Langkap.

” Baru dua hari yang lalu, kita merekomendasikan untuk diselesaikan melalui mediasi ditingkat bawah. Dinas PMD membuat surat ke camat suruh dimediasikan. Kalau kita nilai yang gawe di desa diselesaikan dikabupaten, kapan kecamatan mau kerja,” kata Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Setda Kabupaten Tebo, Amsiridin, SP, Kamis (10/9/2020).

Menurut Amsiridin, bahwa apa yang dilakukan kades Rantau Langkap itu, kalau merugikan orang banyak, oke la merugikan. Cuman faktanya belum terlihat, kalau saya menilainya. Karena saya tidak mengikuti dari awal, sudah separuh jalan. Tetapi kalau memang bisa diselesaikan dibawah, kenapa mau berlebih-lebihan menanggapi masalah ini.

Namun begitu, kata Amsiridin, mengenai hasil audit pemeriksaan pihak Inspektorat kabupaten Tebo tidak boleh disampaikan kemana-mana. Itu intern dialah, sebab ada undang-undang yang melindunginya. Berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK yang dibolehkan disampaikan ke pihak lain.

” Apakah tidak ada temuan pada pemeriksaan Inspektorat itu. Saya tidak berani membuka masalah itu. Sebab saya juga tidak melihat hasil pemeriksaannya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Komisi I telah menyampaikan dua opsi rekomendasi terhadap persoalan kasus dugaan penyimpangan DD Rantau Langkap yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri menyatakan sudah mengundang masyarakat untuk menyampaikan kesimpulan yang direkomendasikan dewan terkait tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat kemarin.

” PP No. 12 tahun 2016 mengatur hasil pemeriksaan tidak boleh disampaikan ke publik. Yang pastinya ada terjadi pelanggaran disitu,” kata Aivan di DPRD Tebo Rabu (9/9/2020) lalu.

Menurut dia, rekomendasi pertama ke pihak BPD Rantau Langkap untuk menyampaikan usulan ke bupati tentang pemberhentian kepala desa Rantau langkap. Yang kedua, kepada Asisten I bupati dilakukan upaya mediasi dibawah karena antara dimasyarakat sudah terkotak.

” Opsi mana yang dilaksanakan kami belum mendapatkan informasinya. Yang jelas dalam surat Inspektorat ada pelanggaran yang dilakukan kepala desa. Itulah dasar BPD mengambil opsi, tindakan selanjutnya itu kewenangan bupati,” ujarnya.

Sementara itu, nara sumber JambiOtoritas.com di Inspektorat kabupaten Tebo mengatakan temuan pemeriksaan terhadap pemeriksaan keuangan DD TA 2018/2019 mencapai 400 juta. Hasil pemeriksaan itu sudah disampaikan melalui camat untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan ini juga sudah disampaikan ke APH.

” Kita lihat saja tindaklanjut dari Kades, ‘kan diberi waktu 60 hari untuk dia menyelesaikan temuan pemeriksaan itu. Termasuk juga melengkapi bahan-bahan SPJ yang tidak dilengkap sebelumnya,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Dilaporkan ke Polres Tebo Tambang Emas Liar Tetap Beroperasi

Terlapor juga dilaporkan Sumardi warga desa Kandang dalam perkara penganiayaan di Mapolsek Tebo tengah. Dalam kaitan lahan yang diserobotnya

lubang tambang emas liar dilokasi lahan perkebunan milik Suni warga talang banjar, kota Jambi yang diduga diserobot /foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Warga kota Jambi, Suni (62) merasa telah dirugikan oleh keponakannya Hairon alias Iron. Bersama saudara perempuannya Manna (59) warga pancuran gading, kelurahan Muara Tebo melaporkan Hairon ke pihak berwajib.

Dalam laporannya sekitar pertengahan Agustus 2020 lalu di Polres Tebo. Suni menuduh keponakannya melakukan penyerobotan lahan perkebunan sekurangnya seluas dua hektar yang terletak di daerah talang kulim, desa Semabu kecamatan Tebo tengah, kabupaten Tebo.

” Tanah saya itu sekarang sudah makin hancur karena terus didompeng emas. Makanya, kami laporkan ke polisi supayo tidak terjadi lagi keruskan yang lebih rusak lagi,” kata Suni, usai memberikan keterangan di hadapan kanit Tipidter Ipda. Suparno, pada (29/8/2020).

Menurutnya, tidak ada hak dia (Hairon,red) menguasai tanah itu. Apalagi sampai menjual ke orang lain. ” Saya tidak pernah dibagi tahu. Dapat kabar tanah warisan itu sudah didompeng orang. Kalau dihitung kerugiannya mungkin sampai 200 jutaan,” katanya.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Rabu (9/9/2020) anggota Tipidter terjun ke lokasi. Namun setiba dilokasi tidak hanya lahan yang dimaksud yang telah rusak. Sedikitnya ada sekitar 20 hektar lahan pribadi yang berdampingan lahan HGU PT. TI disana sudah hancur akibat aktivitas pertambangan emas illegal (PETI). Tidak ditemukan orang pemilik mesin (dongpeng darat) dan orang yang bekerja.

” Sudah dua hari idak bekerjo. Dari pagi kemarin orangnyo sudah balek. Hari ini orangnyo dak masuk, kalau lubang ini mesinnya punyo Kawi orang desa pelayang,” kata warga yang mengaku dari pelayang, Rabu (9/9/2020) sore.

Menurut warga itu, informasinya (katanya) lokasi ini sudah dibeli dari Iron. Tapi berapa tidak tahu juga. ” Sudah ada sekitar sebulan orang ini kerjo disini (tambang emas),” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tanggapan Ketua Bawaslu Tebo, Terkait Cawagub Ratu Munawaroh di Sumatera Open Motor Cross

Cawagub Ratu Munawaroh pasangan Cagub Cek Endra yang diusung PDIP dan Golkar pada kontestasi Pilgub Jambi, 9 Desember 2020 ketika menghadiri kegiatan penutupan sumatera open motor cross di rimbo mulyo kecamatan rimbo bujang kabupaten Tebo, Minggu (6/9/2020) yang turut didampingi kader PDIP kabupaten Tebo/foto screnshoot youtube dimas sanjaya

JambiOtoritas.com, TEBO – Kehadiran Cawagub Ratu Munawaroh dihadapan publik pada penutupan event Sumatera open motor cross perebutan piala anggota DPR RI, Hj. Saniatul Lativa, di Sumber Mulyo kecamatan Rimbo Bujang kabupaten, Minggu (6/9/2020) lalu. Tetap saja menjadi sorotan, hingga terindikasi ‘kampanye terselubung’ dengan memanfaatkan situasi tersebut.

Namun demikian, ketika dikonfirmasi kepada Sekjen DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Tebo, Aivandri AB menyatakan kedatangan Cawagub pasangan Cagub Jambi, Cek Endra itu. Sebenarnya dalam rangka rapat konsolidasi DPC PDIP kabupaten Tebo untuk pemenangan kandidat pasangan calon yang diusung PDIP di Pilgub Jambi ini dengan pengurus partai.

” Kehadiran Ratu Munawaroh pada penutupan Sumatera open Motor Cross atas undangan panitia. Berhubung ibu Sani ada kegiatan disana diajak kesana,” katanya.

Menurut dia, bu Ratu dijemput di kantor DPC PDIP diajak bersama Anggota DPR RI, bu Sani dan pak Sukandar. Bukan saya membela-bela tidak. Tidak ada rencana sama sekali atau agenda kesana.

” Tidak ada sama sekali terjadwal untuk menghadiri secara khusus kegiatan motor cross. Nggak mungkin ditolak, karena diundang kami pun ikut mendampinginya,” ucap Aivandri, dihadapan sejumlah wartawan di gedung DPRD Tebo, Selasa (8/9/2020).

Sementara itu, ketua Bawaslu, Farida menanggapi kehadiran Cawagub Jambi dari PDIP dihadapan publik di kegiatan motor cross dirimbo bujang tersebut sebagai bentuk ” kampanye terselubung atau curi start”. Dia menyatakan bahwa Bawaslu dalam hal itu belum bisa menindaklanjuti kehadiran kandidat sebagai pasangan calon wakil Gubernur Jambi.

” Kami belum bisa untuk menindak lanjuti dalam event motor cross karna kegiatan tersebut tidak ada kaitan dengan pemilu dan bu Ratu pun belum di tetap sebagai calon. Meskipun pasangan CE-Ratu sebelumnya sudah mendaftar ke KPUD provinsi Jambi,” katanya

Dikatakannya, Ratu Munawaroh belum ditetapkan KPUD sebagai calon. Sesuai jadwal KPUD penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 nanti. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Syamsurizal : Pengrusakan Alkes Ruang ICU RSUD STS Harus di Proses Hukum

Ketua PMI kabupaten Tebo merupakan juga wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsurizal/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Insiden pengrusakan alat kesehatan ruang ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo, pada (1/9/2020) lalu. Ditanggapi reaksi keras Wakil II DPRD Tebo, Syamsurizal. Menurut dia, persoalan keluhan pelayanan dan pengrusakan adalah sesuatu yang berbeda.

” Kita menyayangkan pengrusakan alat di ruang ICU RSUD STS. Itukan alat milik masyarakat. Tentunya akan berdampak kepada pasien-pasien berikutnya yang masuk ke ICU yang harus ditangani dengan alat tersebut,” kata dia dikonfirmasi di kantor DPRD Tebo, Senin (7/9/2020).

Kalau ada persoalan ketidak puasan terhadap pelayanan rumah sakit, itu adalah hal yang berbeda. Harus bisa membedakan yang mana kasus pengrusakan dan yang mana kasus kurangnya pelayanan rumah sakit.

” Harus objektiflah melihatnya yang mana persoalan hukum, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Masalah pelayanan harus proses juga supaya pelayanan dapat ditingkatkan kedepannya,” katanya.

Sebelumnya, pada (2/9/2020) lalu, Direktur RSUD STS Tebo, melaporkan kasus pengrusakan Alat kesehatan RSUD STS ini ke Mapolsek Tebo tengah. Sementara Kapolsek Tebo Tengah, Iptu M. Hasyim As’ary, SH, membenarkan laporan pengaduan perkara pengrusakan tersebut.

“Iya ada Laporan Polisi Nomor : NOMOR. : LP / B – 29 / IX /2020 / JAMBI /RES TEBO /SEKTOR TEBO TENGAH, tentang dugaan pengrusakan yang dilaporkan oleh Dirut RSUD STS Tebo hari ini. Yang dilapor adalah DE,” kata Hasyim.

Pada laporan itu jelas dia, Selasa (01/09/2020) sekira pukul 07.30 Wib perawat di rumah ICU RSUD STS Tebo memberitahukan kepada keluarga pasien bahwa pasien anak atas nama Ataya meninggal dunia.

Mendapat Kabar itu, pihak keluarga pasien berinisial DE tidak terima dan langsung ngamuk dan melakukan pengrusakan alat kesehatan berupa 1 (Satu) Unit DJ SHOK Merk DEFIMAX, 1 (satu) Unit BED SIDE Monitor Sciller, 1 (satu) Buah meja Pasien Merk Poly Medical serta obat-obatan yang ada di ruangan ICU rusak.

Tidak itu saja, terduga pelaku juga melakukan pengrusakan pintu, memecahkan kaca jendela di ruang ICU tersebut,” setelah itu Pelaku langsung membawa anak yang meninggal mengarah ke tempat parkir dan meninggalkan RSUD Sultan Thaha Saifudin, kemudian pihak rumah sakit melaporkan kejadian tersebut untuk di tindak lanjuti,” katanya.

Kata Hasyim lagi, bahwa kami masih melakukan penyelidikan dan akan dikembangkan terus perkara ini. Sampai dapat kita simpulkan ada atau tidak peristiwa tindak pidana dari laporan pengaduan ini. ” Jadi akan dimatangkan dulu, belum diketahui apa motifnya, masih akan kita gali lebih lanjut,” ucap Hasyim.(red JOS)***

Penulis : David Asmara

Kasus Pengrusakan Asset RSUD STS, Iptu. Hasyim : Kami kembangkan terus perkara ini

Kapolsek Tebo tengah, Iptu. Hasyim Asyari memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan pengaduan direktur RSUD STS muara Tebo tentang insiden perusakan aset RSUD, yang terjadi pada Selasa (1/9/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Seorang keluarga pasien anak, RSUD Sultan Thaha Saefuddin (STS) Muara Tebo, warga desa Mangupeh kecamatan Tengah Ilir, DE diduga melakukan tindak pidana pengrusakan alat-alat kesehatan dan bangunan di ruang intensive Care Unit (ICU) rumah sakit daerah itu dengan total kerugian mencapai 460 juta rupiah. Atas insiden yang terjadi itu direktur RSUD STS, dr. Oktavienni melaporkan kejadian pengrusakan asset negara itu, sesaat usai kejadian ke Mapolsek Tebo tengah, pada Senin (1/9/2020).

” Setelah insiden itu saya sebagai direktur penanggungjawab instansi rumah sakit langsung melaporkan ke Polsek Tebo tengah. Saat itu juga langsung di BAP,” ucap Oktavienni, dalam jumpa Pers di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2020) siang.

Menurut dia, dengan dirusaknya asset negara itu sudah pasti pelayanan sangat terganggu. Alat yang dirusak adalah alat support untuk mengetahui kondisi dari pasien yang berfungsi mengembalikan denyut jantung. Kami serahkan penanganan masalah ini sepenuh ke pihak kepolisian.

” Masalah pelayanan memang ada masyarakat yang merasa puas dan tidak puas, tetapi itu hak masyarakat. Rumah sakit dan dokter dalam memberikan pelayanan mengacu pada Standar Operasional prosedur (SOP) yang ada. Intinya menyayangkan, kenapa harus terjadi, alat-alat yang dirusak itu adalah asset negara, asset rumah sakit milik masyarakat,” katanya.

Sekilas diceritakannya bahwa pasien anak tiba dirumah sakit pada hari Senin (31/8/2020) siang, masuk ke IGD. Pasien sudah sempat dirawat diruang anak. Menurut informasi dokter anak yang merawat pasien itu, pasien menderita dehidrasi berat. Kemudian pada Selasa (1/9/2020) pagi, kondisi pasien memburuk dan tidak tertolong lagi.

Penyelidikan

Sementara itu kepala kepolisian sektor Tebo tengah, Iptu. Hasyim Asyari membenarkan adanya laporan pengaduan direktur RSUD STS, dr. Oktavienni tentang adanya dugaan tindak pidana pengrusakan alat-alat kesehatan di ruang ICU rumah sakit umum daerah Sultan Thaha Syaifuddin. Menurut Hasyim, pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap seorang terlapor. Dan sudah memeriksa direktur RSUD dan tenaga medis, hari itu sudah diperiksa 9 orang saksi.

” Sebelum pengaduan, kami sudah mendapat informasi dari salah satu petugas dirumah sakit via telepon. Kami sudah bergerak cepat, kita memastikannya, ternyata benar ada pengrusakan itu,” kata Hasyim, kepada sejumlah wartawan di Mapolsek Tebo tengah, Rabu siang.

Dikatakan Hasyim lagi, bahwa kami masih melakukan penyelidikan dan akan dikembangkan terus perkara ini. Sampai dapat kita simpulkan ada atau tidak peristiwa tindak pidana dari laporan pengaduan ini. ” Jadi akan dimatangkan dulu, belum diketahui apa motifnya, masih akan kita gali lebih lanjut,” ucap Hasyim.

Terpisah dilain pihak DE yang dihubungi melalui ponselnya belum mau berkomentar tentang permasalahan yang terjadi di RSUD STS tersebut.
(red JOS)

Penulis : David Asmara

DPO, Kontraktor Proyek SIRO RSUD H. Hanafi Muara Bungo Masih Diburu

Konfrensi Pers Polda Jambi ketika menetapkan PPK dan Ketua Pokja proyek SIRO RSUD H. Hanafie Muara Bungo TA 2018 yang merugikan negara 1,2 Milyar, Senin (24/8/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepolisian daerah Jambi menetapkan status
Direktur PT Raditama Lintas Komunika (RLK) dalam daftar pencarian orang (DPO). PT. RLK merupakan rekanan pelaksana pengadaan Sarana Instalasi Ruang Operasi (SIRO) di RSUD H. Hanafie, Muaro Bungo, senilai 7,3 milyar TA 2018 lalu. Polisi saat ini masih memburu keberadaan DPO ini.

“Direktur PT RLK, ‘OK’ tidak pernah koorperatif memenuhi panggilan dan pemeriksaan penyidik. Kemudian yang bersangkutan kami tetapkan sebagai DPO sesuai dengan surat No.DPO/74/IX/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus tertanggal 12 September 2019 dan saat ini polisi masih terus memburu keberadaanya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol. Edi Faryadi di Jambi, Selasa (25/8/2020).

Pasca penyidik menahan dua tersangka korupsi SIRO RSUD Hanafie Muaro Bungo, Muhammad dan Irwansyah. Polda menetapkan OK (Direktur PT RLK) sebagai DPO dalam kasus tersebut.

Sebelumnya dinyatakan bahwa pengerjaan proyek SIRO di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo TA 2018 ini dengan nilai kontrak Rp. 7,3 milyar yang dimenangkan PT Raditama Lintas Komunika. Namun dalam pengerjaanya ternyata peralatan di rumah sakit milik Pemkab Bungo itu tidak berfungsi. Dari hasil perhitungan audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp.1,2 milyar

Penanganan kasus ini merupakan atas dasar laporan masyarakat. Penyidik kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya mark up dalam pengadaan peralatan tersebut. faktanya pengadaan proyek ternyata tidak sesuai dengan proses lelang sesuai aturan Perpres No 54 tahun 2010.

Kasus ini telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa, sehingga berkas perkara, barang bukti dan tersangka telah dilimpahkan ke Kejati Jambi guna proses hukumnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kasus Korupsi, PPK dan Ketua Pokja Proyek RSUD H. Hanafi Bungo di Tahan

Dirreskrimsus Polda Jambi menggelar konferensi Pers terkait penahanan dua tersangka proyek SIRO RSUD H. Hanafie Muara Bungo, Senin (24/8/2020)/foto Ist.

JambiOtoritas.com, JAMBI – Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian daerah Jambi melakukan penahanan terhadap dua tersangka proyek pengadaan Sarana Instalasi Ruang Operasi (SIRO) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo, Kabupaten Bungo tahun anggaran 2018 yang diduga merugikan negara senilai Rp1,2 miliar. Kedua tersangka itu adalah pensiunan ASN mantan Kepala bidang Damkar pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bungo, Muhammad. Dan Sekretaris Camat (Sekcam) Rimbo Tengah, Irwansyah.

“Dalam kasus ini, tersangka Muhammad merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Irwansyah merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan,”kata Kombes Pol Edi Faryadi di Jambi, Senin (24/8/2020) seperti dilansir Antara Jambi.

Menurut Edi Paryadi yang turut didampingi Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Kuswahyudi Tresnadi dan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jambi. AKBP Ade Dirman, kata dia,
Kedua orang tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari ke depan sebagai tahanan Polda Jambi.

” Berkas pemeriksaan terhadap kedua tersangka juga sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan kedua tersangka sudah ditahan dalam sel Mapolda Jambi,” katanya.

Dikatakannya bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan alat-alat yang terpasang tidak berfungsi. Kemudian dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya ‘mark up’ dan proses pelelangan tidak sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010.

Dalam hal ini, pelaksanaan proyek memang diumumkan lewat proses lelang. Tetapi proses lelang tersebut sudah diatur sedemikian rupa. Untuk diketahui proyek SIRO di RSUD H Hanafie Muaro Bungo tersebut pemerintah kabupaten melalui APBD menganggarkan dana sebesar Rp7,3 miliar pada tahun anggaran 2018

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi senagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara. Serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar,” katanya. (red JOS)***

Sumber : Antara

Pemred Media Online Mediaema di Periksa Polda Jambi

Surat panggilan pemred Mediaema.com dari penyidik ditreskrimsus Polda Jambi/ foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pemimpin redaksi(Pimred) mediaema.com, Hadi Prabowo selaku pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana Undang – Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memenuhi panggilan Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada Rabu (19/08/2020).

Sebelumnya, Hadi prabowo pernah melaporkan wakil ketua II, DPRD Tebo, Syamsurizal dan seorang aktivis di Tebo, Jupri Husnadi dalam perkara kasus dugaan tindak pidana dibidang ITE dengan bukti LP Nomor : STPBB/138/VII/Res.2.5/2020/Ditreskrimsus.

” Benar sayo telah melaporakan Syamsu Rizal dan Jupri Husnadi kepolda jambi, terkait pesan Whatsaap dalam group forum masyarakat tebo. Komentar tulisannya diduga telah melecehkan dan menghina profesi jurnalis saya,” kata Hadi, Rabu (19/8/2020) malam.

Dikatakanya, saya hari ini dapat panggilan dari Subdit V Polda jambi  untuk dimintai keterangan, terkait laporan saya pada tanggal (22/07/2020) lalu.

” Saya datang kepolda Jambi berdasarkan surat panggilan Nomor : B/1093/VIII/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus dengan Klasifikasi biasa, dengan perihal permintaan keterangan,” ungkapnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Gambar Pejabat Tebo di Catut Untuk Modus Tipu – tipu

screnshot pelaku yang mendownload gambar foto kepala BPBD Tebo untuk beraksi menipu target korbannya/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Gambar Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten Tebo, Sulaiman, sengaja dicatut oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan ITE. Diinformasikan pegawai Aparatur Sipil Negara dan staf/honor dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo nyaris jadi korban penipuan dengan alasan keluarga kecelakaan.

Kepala bidang Kedarutan dan logistik, BPBD kabupaten Tebo, Antoni Faksi, pada Kamis (13/8/2020) membenarkan empat belas orang pegawai ASN mulai dari Kepala pelaksana (Kalak) BPBD dan staf pegawai honor nyaris jadi korban penipuan termasuk dirinya.

Dikatakan Antoni, pelaku modus penipuan ini mengabarkan seolah ada pihak keluarga yang menjadi targetnya mengalami kecelakaan. Kemudian meminta pulsa dan sejumlah uang ditransfer melalui SMS Banking.

Pegawai dan staf honor BPBD Tebo, satu orang menjadi korban penipuan dengan diminta pulsa sebesar Rp.100 ribu agar ditransferkan ke nomor HP 0812 7338 9805, sementara uang ditransfer ke Nomor Rekening BRI : 7771 0100 5092 537 A/N Rendi

” Pihaknya akan segera melaporkan pelaku penipuan yang terjadi terhadap pegawai BPBD Tebo. Dengan kejadian ini kami menghimbau khususnya kepada pegawai dilingkup Pemkab Tebo dan masyarakat untuk tidak terpancing dan terbuai dengan bujuk rayu pelaku penipuan berkedok minta uang dan pulsa mengaku keluarganya kecelakaan dan lain-lain,” ungkapnya. (red)

Penulis : David Asm

Kemenhub Setop Uji KIR Kendaraan Bermotor Dinas LH dan Perhubungan kabupaten Tebo

Kondisi peralatan uji KIR dinas lingkungan hidup dan perhubungan kabupaten Tebo yang berhenti operasi setelah menerima surat resmi dari kementrian perhubungan/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Pelayanan uji KIR kendaraan bermotor sebagai persyaratan teknis laik jalan pada dinas LH dan perhubungan kabupaten Tebo sejak sepekan terakhir tidak berjalan. Didepan gedung masuk tampak plang bertuliskan, ” untuk pengurusan KIR ditutup”. Informasi yang didapatkan masalahnya disebabkan peralatan yang ada saat ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari kementrian perhubungan.

Pada Rabu (12/8/2020) siang itu, terlihat dua warga hendak mengurus sesuatu atau perpanjangan KIR kendaraan. Namun kemudian mereka berlalu setelah mendapatkan penjelasan ASN disana. Karena peralatan yang ada disana tidak dapat difungsikan. ” Sementara ini pelayanan KIR direkomendasikan ke kabupaten Bungo (daerah tetangga),” ucap petugas penyambut tamu di gedung KIR dinas LH dan perhubungan di komplek perkantoran pemerintah kabupaten Tebo pal 12 desa sungai Alai kecamatan Tebo tengah.

Terpisah kepala dinas lingkungan hidup dan perhubungan, Eko Putra, SH menyatakan untuk sementara KIR belum bisa dipakai karena berdasar penilaian kementrian perhubungan peralatan yang dimiliki belum lengkap.

Menurutnya ada persyaratan standar pelayanan yang harus terpenuhi dan untuk itu syaratnya ada tiga alat yang harus dipenuhi untuk penilaian akreditasinya. Pelayanan KIR kabupaten Tebo tidak dapat dilakukan hingga peralatan terpenuhi.

” Syarat standar KIR harus ada 3 alat yang diadakan. Jadi ada surat resmi dari kementrian yang meminta menghentikan aktifitas tersebut. Jadi masyarakat kalau mau lakukan KIR kendaraan tetap bisa dilakukan didaerah mana saja, terserah di kabupaten Bungo atau dikabupaten Batanghari dan lainnya,” ungkap Eko Putra, Rabu (12/8/2020) petang dikantornya.

Namun demikian, Dinas LH dan perhubungan kabupaten Tebo akan mengajukan pengadaan alat yang disyaratkan seharga 1,8 milyar. Jika pembahasan anggaran pembelian dilakukan 2021 dan baru akan dijalankan ditahun 2022.

” Kita juga tidak mau beresiko, apabila masih di operasikan pihak kementrian tidak bertanggungjawab. Ini memang berdampak turunnya potensi penerimaan pendapatan daerah,” katanya.

Ditambahkan Eko, sementara potensi penerimaan yang masih berjalan pada OPDnya hanya pada sektor kebersihan dengan target perimaan 120 juta/tahun, perparkiran 60 juta/ tahun, dan KIR sebelumnya 25 juta/tahun tidak ada lagi. Selain itu sektor terminal juga mengalaminya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Waka DPRD Aivandri Berang, Inspektorat Belum Juga Sampaikan LHP

Wakil ketua I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri, AB di gedung DPRD Tebo usai RDP Membahas laporan masyarakat desa Rantau Langkap beberapa waktu lalu/dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Permintaan DPRD terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) kasus dugaan penyimpangan dana desa Rantau Langkap sampai hari ini belum juga disampaikan pihak Inspektorat. Alasannya, Inspektur kabupaten Tebo sedang tidak berada di tempat

Menurut sekretaris Inspektorat kabupaten Tebo Nur Hasanah, menyatakan Inspektorat dalam hal ini pasti akan menyampaikan hasil LHP tersebut ke pihak dewan Tebo.

” Surat lagi dimeja pak inspektur, beliau lagi dinas Jambi. Nanti dibalas pasti surat resminya,” kata Nurhasanah, via Whatsappnya, Selasa (11/8/2020) malam.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri, AB mengatakan belum menerima LHP yang dminta dari Inspektorat itu. Sebelumnya, pada Senin (10/8/2020) surat resmi sudah dikirimkan ke sana.

” Belum ada informasi dari Inspektorat kenapa belum juga dibalas,” kata Aivan, Selasa (11/8/2020) petang kemarin. Makanya, kami akan surati kembali agar inspektorat segera menyampaikan LHP itu. Ditambahkannya, jangan sampai ada kesan kami (dewan) ini, tidak bekerja dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

” Tentunya nanti LHP itu akan menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi. Saya minta LHP itu segera disampaikan secepatnya. Baru kemudian akan dibahas terlebih dahulu bersama anggota komisi I,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

DPRD Tebo Tagih Janji LHP Audit Investigasi Inspektorat

Irbansus, Evi Hanifah menerima warga desa Rantau langkap yang mempertanyakan hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan Dana Desa Rantau Langkap kecamatan Tebo ulu, beberapa waktu lalu/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Sampai hari ini hasil audit investigasi sesuai rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terkait kasus dugaan penyimpangan dana desa (DD) desa Rantau Langkap kecamatan Tebo Ulu belum juga disampaikan pihak Inspektorat. Menurut wakil ketua DPRD, Aivandri, AB menyatakan Dewan dalam hal ini tidak mengetahui apa yang menjadi kepentingannya sehingga hasil audit itu belum diterima Komisi I.

” Tadi kita sudah buatkan surat yang ditujukan kepada Inspektorat meminta segera menyampaikan hasil audit dan investigasi yang mereka lakukan. Hari ini sudah dikirimkan ke Inspektorat,” kata Aivandri, Senin (10/8/2020) diruangannya digedung DPRD Tebo.

Dia menegaskan, paling lambat besok, Selasa (11/8/2020) sudah diserahkan kepada kami. Sesuai dengan janjinya menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana permohonan perpanjangan waktu yang mereka minta.

” Mereja wajib menyampaikan itu, kita tidak tahu apa kepentingannya. Sampai saat ini kenapa belum ada. Nanti hasilnya akan kita pelajari untuk kemudian kita putuskan rekomendasinya, seperti apa terhadap kades ini,” tegas dia.

Sementara itu, Camat Tebo Ulu, Syarfandi menyatakan soal penonaktifan kepala desa Rantau Langkap tergantung tindaklanjut hasil pemeriksaan pihak inspektorat kabupaten Tebo. Informasi dalam LHP Inspektorat ada temuan kerugian negara.

” Secara prosedur kami hanya menunggu koordinasi pihak Inspektorat bagaimana tindaklanjutnya. Kecamatan sesuai kewenangannya hanya merekomendasikan saja. Itu kewenangannya tergantung keputusan pak bupati. Kalau unsur -unsurnya terpenuhi tentu bisa diproses sesuai aturan yang berlaku,” jelas Syarfandi, ketika dijumpai di kantor Setda Pemerintah Kabupaten Tebo, Senin (10/8/2020) siang.

Menurut Camat ini, terkait dana bantuan pemerintah provinsi Jambi ada sebahagian belum lengkap surat pertanggungjawabannya (SPJ). Tetapi secara detailnya saya belum tahu, Inspektorat yang lebih tahu itu.

” LHPnya saya belum tahu. Kita lihat saja nanti hasil tindaklanjut temuan pemeriksaan itu. Kalau ada kerugian negaranya, apakah pengembalian atau bagaimana nantinya,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Siap-siap Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 Akan Disanksi

Jokowi Teken Inpres Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Presiden Jokowi teken Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)/foto Ist


JambiOtoritas.com, JAMBI – Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui Inpres yang ditandatangani 4 Agustus 2020, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota, menjalankan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum.

‘’Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia,’’ bunyi Diktum PERTAMA.

Pada Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam:

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Lebih lanjut pada Diktum KEDUA, Presiden menginstruksikan Mendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota; memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kemudian pada Diktum KEDUA, Presiden juga menginstruksikan Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya pada Diktum KEDUA lainnya, Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; dan
bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada bagian lain Diktum KEDUA, Presiden juga menginstruksikan Kapolri, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Di bagian akhir Diktum KEDUA, Presiden berikan instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya; menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;

Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah;
Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

‘’Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KETIGA.

Sesuai Diktum KEEMPAT Inpres ini, seluruh pejabat tersebut diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (red JOS)***

Sumber : Setkab.go.id

Ucapan Selamat Mengalir Kepada H. Bakri Dari Segenap DPD PAN Tebo

H. A Bakri Kembali Pimpin DPW PAN provinsi Jambi

Pengurus DPD PAN Tebo yang dinakhodai H. Syamsuri AL, dalam Muswil secara virtual yang berlangsung di rumah PAN Tebo, Minggu (26/7/2020)/foto Ist



JambiOtoritas.com, JAMBI- Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Tebo mengikuti Musyawarah Wilayah ke-6 (Muswil VI) PAN Provinsi Jambi di Kantor DPD PAN Tebo pada Minggu (26/7/2020). Menurut Ketua DPD PAN Tebo, H. Syamsuri AL, mengatakan Muswil VI DPW PAN Provinsi Jambi yang diikuti pihaknya dilakukan secara virtual.

“Ya, hari ini saya bersama seluruh pengurus dan kader PAN Se-Kabupaten Tebo mengikuti Muswil secara virtual,” kata Syamsuri, Minggu (26/7/2020).

Dikatakan Syamsuri, hasil dari Muswil VI DPW PAN Provinsi Jambi yang berlangsung hari Minggu ini, kembali terpilih sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi yakni H. A Bakri.

“Meski melalui virtual, pemilihan berlangsung secara demokratis, telah di setujui oleh 11 DPD PAN Kabupaten/kota,” katanya.

Atas nama DPD PAN Kabupaten Tebo, Ia mengucapkan selamat atas terpilihnya A Bakri sebagai ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2020-2025.

“Selamat kepada pak Bakri, semoga PAN semakin maju, solid dan lebih baik,” ucap Syamsuri.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Tebo, Yuzeb Herman mengatakan, proses sidang berlangsung cepat dan A Bakri terpilih secara aklamasi.

“Ya, sidang tidak begitu lama, hanya ada 1 calon yang mendaftar,” kata Yuzeb. (Red JOS)***

Editor Metro TV Yodi Prabowo Positif Konsumsi Narkoba

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo./foto Ist

JambiOtoritas.com, JAKARTA-Dokter Spesialis Forensik Instalasi RS Bhayangkara Kramat Jati, Arif Wahyono mengungkapkan fakta baru dari tewasnya editor Metro TV, Yodi Prabowo yang diduga kuat bunuh diri. Fakta lain menyebut, Yodi juga dinyatakan positif narkoba jenis amphetamine. 

Seperti diungkapkan Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada acara konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/7/2020), terkait pengungkapan kasus kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo.

“Kesimpulan sebab mati korban kekerasan senjata tajam di leher. Selanjutnya screening narkoba di dalam urine kami temukan kandungan amphetamine positif,” kata Arif Wahyono pada konferensi pers yang disiarkan secara online, Sabtu (25/7/2020).

Namun Arif enggan memastikan penyebab bunuh diri Yodi Prabowo karena amphetamine. Pasalnya, hal tersebut masih harus ditelusuri lebih lanjut. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat membenarkan korban menggunakan narkoba jenis amphetamine. Dikatakan, berdasarkan ahli forensik, korban terbukti positif amphetamine.

“Keterangan ahli sebagai alat bukti, jwabannya kalau diperkisa urine ampetamin positif berarti dia positif,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan hubungannya dengan kejiwaan korban. “Meningkatkan keberanian yang sedemikian luar biasa, jangan bandingkan orang normal dan tidak, efeknya bagaimana dia bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan orang normal,” tegasnya.

Ia pun mengungkapkan sejumlah fakta kematian Yodi Prabowo yang diduga kuat karena bunuh diri. Hal itu didasarkan dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan puluhan saksi, hingga bukti pendukung. (red JOS)***

Wakil Walikota Solo Positif Covid-19, Jokowi Langsung Swab

Foto: Presiden Joko Widodo. Twitter: @jokowi

JambiOtoritas.com, JAKARTA– Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan pernyataan terkait kondisi kesehatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo positif terjangkit virus corona baru penyebab Covid-19.

Pernyataan Heru disampaikan mengingat Purnomo sempat melakukan pertemuan khusus kepada Jokowi menjelang pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020 yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia beberapa waktu lalu.

“Bapak Presiden setiap terima tamu selalu menerapkan protokol kesehatan. Setiap tamu masuk Istana harus rapid tes. Bapak Presiden dan perangkat secara rutin melakukan swab test,” kata Heru melalui pesan singkatnya, Jumat (24/7/2020).

Khusus kasus yang menimpa Purnomo, Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan tes swab lebih cepat dari biasanya. Namun sejauh ini, kondisi kepala negara masih sehat. “Jadwal bapak presiden memang hari ini jadwal tes kesehatan rutin,” ujar Heru.

Heru mengaku optimistis lingkungan Istana Kepresidenan tetap steril kendati ada salah satu tamu yang teridentifikasi positif terjangkit Covid-19. “Contoh saja, saya baru kemarin swab dan hasilnya negatif dan saya sering dan tiap hari berinteraksi dengan presiden,” katanya.

Sebelumnya, Purnomo dilaporkan positif terjangkit Covid-19. Hal itu dibenarkan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dikutip laman CNN Indonesia, Jumat (24/7/2020).

“Hasil yang pertama (swab test) memang masih abu-abu antara positif dan negatif. Tapi hasil tes kedua positif,” kata Rudy saat dihubungi melalui telepon, Jumat (24/7/2020.

Rudy mengimbau agar pejabat dan pegawai pemerintah yang pernah kontak dengan Purnomo tidak panik. Pemerintah Kota Solo tengah melakukan contact tracing dengan mendata orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Purnomo untuk menjalani swab test. Rudy sendiri dijadwalkan tes swab, Sabtu (25/7/2020) besok.

“Enggak usah takut, enggak boleh stres. Saya juga sama. Kemarin malah waktu rapat virtual dengan camat dan lurah se-Solo saya duduk bersebelahan dengan Pak Purnomo,” katanya.

Dihubungi terpisah, Purnomo menjelaskan tes swab pertama dilakukan Jumat (17/7/2020) atau sehari setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Purnomo bertemu Jokowi menjelang pengumuman PDIP mengusung putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon Wali Kota di Pilwalkot Solo 2020.

Sehari kemudian, ia mengikuti swab test lagi atas arahan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta. Dua kali tes itu dilakukan di rumahnya di Jalan Bhayangkara Nomor 23, Kelurahan Panularan, Kecamatan Serengan, Solo.

“Yang pertama itu negatif. Yang kedua kok katanya cenderung positif. Saya nggak berani cerita. Langsung ke Dinas Kesehatan saja,” katanya.

Selama sepekan terakhir, ia sempat menghadiri beberapa agenda, di antaranya rapat paripurna dengan DPRD Kota Solo pada Rabu (22/7/2020) dan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Kamis (23/7/2020). Setelah mengikuti rapat dengan OJK, Purnomo baru menerima kabar tersebut.

“Setelah dapat informasi itu saya langsung karantina mandiri di rumah. Saya merasa sehat sekali kok. Tidak ada keluhan. Tapi enggak tahu. Ya supaya hati-hati saja,” katanya. (red JOS)***

Soal Temuan Kerugian Negara di Proyek Jalan, Waka II DPRD Tebo, Syamsurizal Berikan Klarifikasinya

Wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsurizal ketika berada di Mapolda Jambi/foto Ist.

JambiOtoritas.com, JAMBI – Wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memenuhi panggilan penyidik Polda Jambi, pada Selasa (21/7/2020). Dia terlihat mendatangi Mapolda Jambi, sekitar jam 13.00 wib. Kemudian dia tampak keluar dari ruangan penyidik setelah kurang lebih satu setengah jam disana. Maimaznah (Direktur PT. Anggun Darma Pratama, kala itu) melibatkan dirinya dalam penyelidikan Polisi dalam masalah temuan BPK pada pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan kelebihan pembayaran yang mencapai lebih dari setengah milyar rupiah.

Menurut Syamsurizal dalam klarifikasinya dihadapan penyidik di Mapolda Jambi menyatakan bahwa dirinya ditanya seputar proses awal mula tender proyek di ULP hingga pencairan dana proyek paket 16 tersebut. Namun dia tidak tahu mengapa Maimaznah (Direktur PT. Anggun Darma Pratama, kala itu) melibatkan dirinya dalam penyelidikan Polisi.

” Mulai dari awal tender sampai proses kontrak, tim PHO dan pencairan saya tidak tahu sama sekali. Dan tidak ada keterkaitan sama sekali,” jelas Syamsurizal, Selasa (21/7/2020) malam.

Dari sekian banyak yang dimintai keterangan penyidik. Hanya Maimaznah saja yang menyebutkan namanya dalam kasus itu. Syamsurizal sendiri merasa aneh, kenapa Maimaznah menyebutkan namanya ketika dia diperiksa penyidik.

” Mulai dari Panitia, ULP, PPTK, sampai Konsultan Pengawas yang di klarifikasi tidak satu pun dari mereka yang menyebut nama saya, selain May Maznah,” jelasnya.

Tapi anehnya, kata Syamsurizal alias Iday, saya sudah lebih 12 tahun tidak pernah ketemu May Maznah. Sementara May Maznah sendiri, juga tidak pernah konfirmasi ke saya baik langsung maupun tidak langsung tentang proyek tersebut.
” Kalau ada yang sebut nama saya harusnya konfirmasi langsung ke saya tapi tidak pernah sama sekali,” kata Syamsurizal.

Sementara itu, dilain pihak sumber di Inspektorat kabupaten Tebo menyatakan PT. ADP diinformasikan ada tambahan pengembalian temuan BPK terkait proyek paket 16 TA 2018. Hanya saja, Inspektorat belum menerima bukti slip pembayaran yang dimaksud. ” Nanti kalau sudah kami terima akan dikabari,” ucap sumber ini, Selasa (21/7/2020) petang, via sambungan telepon seluler kepada jambiotoritas.com.

Terkait pengembalian temuan kerugian keuangan negara pada proyek paket 16 itu. Maimaznah, saat itu sebagai Direktur PT. ADP tidak menjawab upaya konfirmasi JambiOtoritas.com. upaya media ini untuk konfirmasi melalui sambungan telepon tidak direspon. Pesan Whats App yang disampaikan, padanya juga tidak direspon. Dan kepala dinas PUPR kabupaten Tebo, Drs. Erwanto juga ketika ditanya soal angsuran pengembalian temuan BPK oleh pihak rekanan PT. ADP juga belum menerima informasi tersebut. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Evi Hanifah : Kades di periksa paling terakhir

Inspektur pembantu khusus, Evi Hanifa yang menangani laporan pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan DD desa Rantau Langkap/foto JOS



JambiOtoritas.com, TEBO – Inspektur pembantu khusus (Irbansus), Inspektorat kabupaten Tebo, Evi Hanifah menyatakan pemeriksaan para pihak dalam kaitannya dengan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Rantau Langkap tahun anggaran 2019 mendekati final. Hasil pemeriksaan akan disampaikan jelang lebaran haji nanti.

Diakuinya bahwa kedatangan warga Rantau Langkap, mempertanyakan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan mereka. Inspektorat dalam hal ini telah sampai pada tahapan penghitungan jumlah temuan kerugian keuangannya.

” kami sudah berproses, kita sudah minta keterangan para pihak. Sudah melihat SPJ, sudah cek fisik juga. Sekarang kami lagi penghitungan temuannya. Memang belum final,” kata Irbansus, Evi Hanifah, SH, Senin (20/7/2020) usai menerima sekitar 20 orang perwakilan warga Rantau Langkap.

Ada sebagian masyarakat membuat pernyataan tertulis tentang perangkat desa yang tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan desa. Itupun juga sudah dimintai keterangan kepada masyarakat.

” Sebagian dari perangkat desa memang tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan disana. Cuma kalau kepala desa berdiri sendiri, kita juga tidak tahu, sampai dimana kepala desanya berdiri sendirinya. Kan, tidak mungkinlah kades sendiri bekerja,” katanya.

Karena pemeriksaan masih berproses, kata Evi, tadi sesuai kesepakatan akhir bulan ini, sebelum lebaran haji ini kita akan tuntaskan pemeriksaan ini.

Dikatakannya untuk pemeriksaan kepala desa belum dilakukan. Jadwalnya, hari Rabu (22/7/2020). Pemeriksaan kepala desa dilakukan terakhir, dalam hal audit investigasi itu, yang terakhir itu memang sangat penting (terlapor) atau yang bersangkutan.

” Yang jelas Kadesnya yang kami kejar dulu untuk pemeriksaan lanjutannya. Untuk pemanggilan camat, mungkin nanti akan dipanggil juga,” katanya. (red JOS)

Penulis: David Asmara

Penahanan Eks Ketua Fraksi DPRD Jambi Periode 2014-2019, Di Perpanjang

Gedung komisi pemberantasan korupsi

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperpanjang masa penahanan tiga mantan pimpinan fraksi, Fraksi PKB, Tadjudin Hasan, eks pimpinan Fraksi PPP, Parlagutan Nasution, dan eks pimpinan Fraksi Restorasi, Nurani Cekman. Mereka merupakan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.

“Penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari untuk Tersangka PN (Parlagutan), Tersangka TH (Tadjudin) dan Tersangka CM (Cekman),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (20/7/2020) di Jakarta, seperti dilansir melalui laman Kompas.com

Menurut Ali mengatakan, bahwa perpanjangan masa penahanan itu berlaku mulai Senin ini hingga Jumat (28/8/2020) mendatang. Sementara ini, ketiga tersangka itu telah ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur sejak Selasa (30/6/2020) lalu.

“Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu lagi dalam penyelesaian pemberkasan perkara tersebut,” katanya.

Cekman, Parlagutan, dan Tadjudin merupakan bagian dari 13 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yang yelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kasus ini, para tersangka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah pejabat terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. KPK telah menjerat Zumi Zola dan beberapa pejabat terkait. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi.

Kemudian, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta. (red JOS)***

Warga Minta Non Aktifkan Kades Rantau Langkap

Perwakilan warga desa Rantau Langkap kecamatan Tebo ulu, mendatangi kantor Inspektorat, Senin (20/7/2020) mempertanyakan hasil pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan DD TA 2019 lebih dari 700 juta yang mereka laporkan pada 18 Juni lalu ke DPRD Tebo/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Sejumlah warga desa Rantau Langkap kecamatan Tebo Ulu, mempertanyakan hasil pemeriksaan Inspektorat kabupaten Tebo, Jambi dalam dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2019, seperti yang pernah mereka dilaporkan pada medio Juni 2020 lalu. Menurut mereka sesuai dengan rekomendasi komisi I DPRD Tebo memberikan batasan menyelesaikan audit investigasi kepada Inspektorat selama 30 hari.

” Sesuai rekomendasi dari DPRD itu, kami datang meminta kejelasan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. Tadi sudah disampaikan bahwa Inspektorat berjanji akan menyampaikan hasil pemeriksaannya pada akhir bulan ini (Juli 2020),” kata Ahmad Basyid, Senin (20/7/2020).

Menurut dia dalam pertemuan tersebut pihak Inspektorat membuatkan surat berita acara pertemuan yang isinya akan menuntaskan kasus ini sebelum lebaran. Inspektorat minta tambahan waktu lagi.

” Sudah jelas nampak dimasyarakat Rantau Langkap bahwa dalam pengelolaan dana desa itu kades mengelola sendiri anggaran dana desa. Tanpa melibatkan pihak terkait, Sekdes dan, Bendahara, dia yang kelola sendiri, TPK dibentuk tanpa ada musyawarah dengan masyarakat,” kata Basyid.

Kata Basyid, ada surat pernyataan dari perangkat desa, Sekdes, Bendahara, dan BPD bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana itu. Sekretaris desa tidak pernah membuatkan SPJ, formalitas saja, bahwa bendahara hanya dimanfaatkan untuk mencairkan dana, semua kendali dilakukan kepala desa.

” Yang jelas sekarang ini, keinginan masyarakat kepala desa dinon aktifkan. Sambil menunggu perkembangan kasus ini. Kalau tidak memuaskan, kami akan menempuh jalur hukum,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pj. Sekda Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pilkada 2020

pj. Sekda provinsi Jambi, Sudirman/foto Ist.

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman, SH,MH meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pilkada tahun 2020. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada zoom meeting Bawaslu Provinsi Jambi dengan KASN terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020, Kamis (16/7) bertempat di ruang kerja KadisInfokom Provinsi Jambi . Dijelaskan Pj. Sekda bawa pertemuan ini diharapkan dapat memberikan solusi sekaligus pencerahan dalam mengatasi masalah netralitas ASN. Hadir pada zoom meeting tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd, dan perwakilan KASN.

Dijelaskan Pj. Sekda bahwa saat ini setidaknya ada enam peraturan perundang undangan yang dengan jelas mengatur netralitas ASN dalam Pilkada. Beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN, yakni UU nomor 10 tahun 2015, UU ASN nomor 25 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelayanan publik, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Pergub Jambi nomor 28 tahun 2012 petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS.

“ Ada beberapa alasan kenapa ASN tidak netral yaitu pemahaman tentang loyalitas ASN kepada pimpinan, adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir dan jabatan, ambiguitas/ relugasi/peraturan, intervensi/ tekanan dari atasan, dan anggapan ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal yang lumrah, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi, Apalagi, perkembangan era saat ini membuat praktek kampanye semakin luas. Tak hanya melalui alat peraga kampanye berbentuk poster dan baliho atau kampanye dengan kegiatan tertentu, tapi juga melalui media sosial,” ujar Sekda

Dijelaskan Sekda bahwa ada sanksi yang diberikan dapat berupa administratif, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian secara mempertaruhkan posisinya saat ini untuk terlibat dalam kampanye apapun.

’ASN harus bisa jadi panutan di lingkungannya, hukuman displin yang diberikan kepada ASN adalah penundaan kenaikan gaji berkala selam 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019 ini ada 2 (dua) ASN yang diberikan sanksi dikarenakan meberikan dukungan kepada Caleg dan Kepala Daerah, sanksi yang diberikan adalah hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun) , dan pada 2020 ini ada 1 (satu) ASN yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan mendapatkan hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun,’’ ucapnya.

Sekda juga mengharapkan adanya sinergitas antar instansi dalam penegakan netralitas. “ Kita memerlukan peran lintas instansi dalam penegakan netralitas, saat ini terjalin kerjasama antar lintas yaitu Sekretaris Daerah, KASN, Bawaslu, Inspektorat dan BKD,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd, dalam arahannya menyampaikan bahwa netralitas ASN menjadi tonggak penegakan undang-undang tentang tentang kinerja ASN dan kode etik ASN. “Oleh karenanya kami juga telah memproses pelanggaran ASN. Ketidaknetralitasan ASN dalam setiap penyelenggaraan pemilihan menjadi topik fokus pengawasan kita. Menurut kami hal yang penting bagi kita semua dalam proses awal penyelenggaraan pemilihan, kami berharap ASN bisa menjaga netralitasnya. Saya kira menjadi beban tugas dari pada pemerintah daerah masing-masing, oleh karenanya kami mengundang Pak Sekda Provinsi Jambi dan termasuk anggota Komisi ASN untuk melakukan proses pengawasan terhadap netralitas ASN ini dengan harapan bahwa kedepan kita dapat menekan dan eliminasi soal kasus-kasus netralitas ASN yang ada dan terus muncul di dalam penyelenggaraan Pilkada gambaran juga kemarin bahwa kami telah menyampaikan beberapa kuesioner tentang penelitian netralitas ASN ke beberapa kabupaten/ kota dari jawaban-jawaban yang kami kirim ke pemerintah daerah, menyatakan belum tahu adanya kasus pelanggaran dan ini menyebabkan kurangnya perhatian dan pembinaan kepada ASN,”ujar Asnawi.

Asnawi juga menjelaskan bahwa pengembangan terhadap kinerja ASN tidak tergambarkan. “ Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang komplit agar ASN tidak terlibat secara praktek baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun melakukan kegiatan-kegiatan dengan pasangan calon juga terutama di ruang media sosial. Ini dilakukan agar birokrasi ini benar-benar bekerja dengan baik supaya pasangan kita harapkan adalah pasanga terbaik, dan pengaruh dari politik praktis yang terlibat dalam kancah politik daerah ini maka akan berpengaruh betul pada sistem yang ada. Di peraturan perundang-undangan kita berharap bahwa seorang Presiden/Kepala Daerah yang terpilih maka birokrasi akan berjalan baik, kemudian kita juga berharap orang yang tepat berada di posisi yang tepat sehingga proses pelayanan publik juga bisa bicara dengan baik, “katanya.(red JOS)

Penulis : Herman

Gubernur Jambi Salurkan JPS Tahap II di Tebing Tinggi

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar bersama bupati Tanjung jabung barat, Syafrial melepas benih ikan dalam acara penyerahan JPS Covid-19, Senin (13/7/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengatakan bhwa pemerintah provinsi Jambi akan terus berupaya dalam membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hal itu dikatakan Fachrori, ketika penyaluran JPS tahap II dikabupaten Tanjungjabung barat. Senilai Rp.2.113.800.000,- bagi 3.523 Kepala Keluarga (KK), Senin (13/7/2020).

“Alhamdulillah, hari ini kita menyalurkan JPS covid-19 Provinsi Jambi tahap kedua untuk 3.523 KK yang sangat terdampak covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi pada bulan kemarin telah menyampaikan JPS covid-19 tahap pertama. Semoga ini dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19,” kata Fachror.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat fokus membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan kesehatan dan JPS bagi 30.000 KK penerima di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, senilai Rp.600.000,- terdiri dari sembako senilai Rp.350.000,- dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- untuk jangka waktu 3 bulan yaitu, bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli.

“Saya mengharapkan bantuan ini bisa sedikit mengurangi kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat akibat dari covid-19,” ucap Fachrori.

Sementata itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr.Ir.H.Safrial,M.S mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Bapak Gubernur Jambi yang secara langsung menyerahkan JPS Provinsi Jambi tahap kedua ini.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Jambi yang telah bersedia meluangkan Waktunya untuk menyerahkan langsung JPS Provinsi Jambi kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat,” kata Safrial.

Menurut Safrial mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melengkapi semua data dan persyaratan untuk penerima JPS Provinsi Jambi. Berkat kerjasama semua pihak dari mulai Dinas terkait sampai kepada Kepala Desa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa melengkapi seluruh data penerima JPS Provinsi Jambi.

“Dalam melakukan validasi data penerima JPS Provinsi Jambi ini kuncinya adalah kejujuran dan menggunakan hati nurani, karena masyarakat yang terdampak covid-19 ini benar benar sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita juga harus memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dalam menghadapi covid-19 ini, harus benar benar mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan disiplin dan berharap covid-19 cepat berlalu,” pungkas Safrial.

Usai menyerahkan JPS Covid-19 Provinsi Jambi tahap kedua untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Gubernur Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat dan rombongan meninjau Koperasi Suka Makmur Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gubernur dan Bupati mendengar penjelasan dari Sutejo selaku Ketua Koperasi Suka Makmur yang menyampaikan paparan singkat tentang kondisi Koperasi Suka Makmur yang didirikan pada bulan Desember 1988, dengan unit usaha pemasaran Bibit Tandan Sawit, simpan pinjam, angkutan, UKM Mart, pasar tradisional, dengan jumlah anggota sebanyak 1.979 anggota yang meliputi Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Batang Asam dan memiliki aset sebanyak Rp.7,890 milyar. (red JOS)***

Kasus Pembunuh Editor Metro TV, Polisi Periksa Suci Fitri

Almarhum Yodi Prabowo korban pembunuhan/foto Ist

JambiOtorotas.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya sedikitnya telah memeriksa 20 orang saksi dalam perkara kasus pembunuhan Editor Metro TV Yodi Prabowo. Salah satu saksi, menurut kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, yang sudah diperiksa penyidik adalah kekasih korban, Suci Fitri.

“Kita berharap ada petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan dari pemeriksaan saksi-saksi ini,” kata Yusri, Senin (13/7/2020).

Dikatakannya, bahwa penyidik juga memeriksa keluarga Yodi. Begitu pula rekan-rekan terdekat Yodi yang juga sudah diperiksa. “Keluarga terdekat kita periksa sama terakhir dia ketemu. Semuanya kita periksa,”jelasnya. (red JOS)***

Penyidik KPK Perpanjang Tahan Tersangka Eks Pimpinan DPRD

Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Senin (13/7/2020) menyampaikan perpanjangan waktu penahanan tiga tersangka pimpinan DPRD Provinsi Jambi/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Perpanjangan masa penahanan eks tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi hingga 21 Agustus 2020. KPK masih memerlukan waktu lanjutan untuk melengkapi berkas tersangka Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, AR Syahbandar, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi.

” Tim penyidik KPK memperpanjang penahanan selama 40 hari terhitung sejak 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk tersangka CB, ARS, dan CZ,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/7/2020) di Jakarta.

Sebelumnya, KPK telah menahan tiga tersangka tersebut di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK sejak, Selasa (23/6/2020) lalu. Ketiga eks pimpinan DPRD Jambi itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Desember 2018 bersama dengan sembilan orang lainnya.

“Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik KPK memandang masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara tiga tersangka tersebut,” katanya.

Ketiga bekas pimpinan DPRD tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (red JOS)

(tim)

Wartawan Metro TV Yodi Prabowo Dianiaya Sebelum Tikaman Mematikan

Gambar update foto IG republika/screnshot

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pesanggrahan dan Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang dengan fokus mencari barang bukti lainnya untuk mengungkap kematian editor Metro TV Yodi Prabowo. Menurut hasil autopsi, Polisi menilai diduga ada penganiayaan sebelumnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP. Irwan Susanto mentakan di Jakarta, Sabtu (11/7/2020), di bagian tengkuk sebelah kiri korban Yodi Prabowo terdapat lebam yang diakibatkan oleh benda tumpul.

“Itu yang kami belum temukan barang buktinya. Di sekitar TKP kami akan mencari barang buktinya. Salah satu barang bukti ditemukan adalah pisau yang terdapat di jaket korban,” kata Irwan.

Berdasarkan hasil autopsi jasad Yodi Prabowo terdapat beberapa luka, yakni luka di bagian dada sebelah kiri, kemudian luka di bagian leher akibat benda tajam. “Dari hasil autopsi tersebut kita hubungkan dari barang bukti yang ada,” katanya.

Tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggrahan telah memeriksa 16 saksi terkait kejadian. Melakukan olah TKP ulang dengan melibatkan anjing pelacak K9 untuk mengendus jejak pelaku pembunuhan Yodi Prabowo melalui barang bukti yang ditemukan di TKP.

Sebelumnya, Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir Tol JORR di Ulujami Raya, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/7) setelah keluarga menyatakan hilang sejak, Selasa (7/7/2020). (red JOS)

Sumber : ANTARA

Dirkrimsus Ingatkan Masyarakat Jangan Membakar Hutan dan Lahan

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi.(foto, ANTARA JAMBI)/istimewa

JambiOtoritas.com, JAMBI – Empat orang menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Jambi. Penyidikan tersangka pelaku berjalan di tiga kabupaten dalam provinsi Jambi, yakni di Mapolres Tanjung Jabung Barat, Mapolres Tanjab Timur dan Mapolres Tebo.

” Dari Januari hingga Juli (6 bulan) ini, Polda Jambi telah berhasil mengamankan empat orang pelaku perorangan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi, Kamis (9/7/2020) seperti dikutip dari laman situs Antara Jambi.

Keempat orang tersebut, kata Edi Faryadi, merupakan pelaku pembakaran lahan sistem perorangan. Pertama ada di Kabupaten Tanjab Timur, kemudian ada juga di kabupaten Tanjab barat serta di Kabupaten Tebo.

“Semua pelaku saat ini sedang dalam proses penyidikan itu dilakukan penyidik di polres masing masing. Satu tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tanjab Barat,” katanya.

Mereka para pelaku perorangan membakar sekitar dua hingga empat hektare dengan tujuan adalah untuk membuka lahan perkebunan. Edi Faryadi juga mengingatkan kepada keseluruhan masyarakat agar jangan membuka lahan dengan cara membakar karena itu dapat berakibat terjadinya kebakaran lahan. Karena itu akan berdampak kepada kesehatan dan juga kepada alam yang ada di Provinsi Jambi. (red JOS)

Perkembangan Dugaan Pungli di Dinas Dukcapil Tebo

Kantor inspektorat kabupaten Tebo/ft. Dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Inspektorat kabupaten Tebo terus melakukan pengembangan pemeriksaan masalah dugaan pungutan liar atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tebo. Menurut kepala inspektorat kabupaten Tebo, Hari Sugiarto menyatakan sudah memeriksa semua pihak terkait.

” Masih dalam proses, data-data pendukung sudah dapat semua. Baru nanti kemudian kita analisa,” kata Hari Sugiarto, Kamis (9/7/2020) siang dikantornya.

Ditanya, Indikasi kebenaran telah terjadi pungutan liar itu. Inspektur kabupaten Tebo ini tidak ingin menjawab lebih jauh.

” Nanti tim kita lah yang akan memberikan jawabannya, ya,” ucapnya singkat.

Penulis : David Asmara

Investigasi Kasus DD Rantau Langkap Belum Selesai, Inspektorat Minta Tambah Waktu

Kepala desa Rantau Langkap ketika menolak dikonfirmasi sejumlah wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Bersama komisi I DPRD Kabupaten Tebo, pada (9/6/2020) lalu/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap kasus dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan ADD tahun 2019, desa Rantau Langkap kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo yang dilaporkan masyarakat disana, belum terselesaikan sesuai rekomendasi DPRD Tebo. Oleh karena itu, pihak Inspektorat akan berkirim surat kepada DPRD untuk meminta perpanjangan waktu pemeriksaan.

” Pemeriksaannya sekarang masih dalam proses. Tahapan- tahapan pemeriksaan itu ‘kan masih banyak yang harus diselesaikan. Kita terus mencari informasi – informasi dan kita gali lebih dalam lagi,” kata Inspektur kabupaten Tebo, Hari Sugiarto Kamis (9/7/2020) dikantor Inspektorat.

Baca Berita : Dewan Bahas Aduan Masyarakat Soal Dana Desa Rantau Langkap

Sesuai dengan apa yang disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi I di DPRD kabupaten Tebo, pada (9/6/2020) beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, petugas penyidik Inspektorat masih memeriksa sejumlah orang. Informasi yang didapatkan dikantor Inspektorat, hari ini, Kamis (9/7/2020) ketua BPD Rantau Langkap, Khairul menjalani pemeriksaan bagian Inspektur pembantu khusus (Irbansus).

” Nanti kita akan menyurati DPRD, kita minta penambahan waktu untuk penanganan pemeriksaan kasus DD dan ADD desa Rantau Langkap ini,” kata Hari.

Menurut dia, berapa lama waktu tambahan yang diperlukan nantinya, tergantung kemampuan petugas penyidik dibawah dalam melakukan pemeriksaan. Wawancara dan permintaan data tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat.

” Seluruh perangkat desa Rantau Langkap sudah dimintai keterangan, termasuk mungkin kepala desanya. Dokumen yang diperiksa untuk pembuktian itu juga banyak,” katanya.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat berita acara rapat tertanggal 9 Juni 2020, diikuti pimpinan DPRD dan lima anggota komisi I DPRD Tebo yang dihadiri OPD terkait yaitu dinas PMD, Inspektorat, Camat Tebo Ulu, Kades Rantau Langkap, BPD Rantau Langkap dan perwakilan masyarakat. DPRD melalui komisi I merekomendasikan kepada Inspektorat untuk melakukan audit ADD dan DD Rantau Langkap tahun 2019 serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa itu. Dan untuk investigasi dengan jangka waktu 30 hari terhitung tanggal 10 Juni 2020. Kemudian hasil investigasi disampaikan kepada ketua DPRD melalui komisi I.

Penulis : David Asmara

Terus Bertambah, Kasus Corona Kini Capai 68.079

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (8/7/2020)./foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperbarui jumlah pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia hari ini. Data yang terkumpul pada Rabu (8/7/2020), tercatat jumlah pasien positif meningkat hampir 1853 orang, sehingga totalnya menjadi 68.079 kasus.

“Kasus konfirmasi positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.853 orang, sehingga total menjadi 68.079 orang,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dikatakan Yuri, bahwa selain peningkatan angka positif. Hari ini juga jumlah pasien sembuh bertambah 800 sehingga menjadi 31.585 orang. Sementara jumlah korban meninggal akibat terpapar virus corona ini bertambah 50 orang sehingga menjadi 3.359 orang.

“Kasus sembuh bertambah 800 orang, sehingga total 31.585 orang, kasus meninggal 50 orang sehingga menjadi 3.359 orang,” urainya.

Menurut Yuri mengatakan pada hari sebelumnya, yakni Selasa (7/7/2020) kemarin, data jumlah pasien positif corona di Indonesia berjumlah 66.226 kasus dengan 3.309 orang meninggal dunia dan 30.785 orang sembuh.(red JOS)***

KPUD Provinsi Jambi Serahkan ADRC & Poltracking Sertifikat Akreditasi Lembaga Survei Quick Count

Lembaga survey ADRC Jambi diwakili sekretaris ADRC, Fery Prayitno menerima penyerahan sertipikat lembaga survey dan perhitungan cepat Pilgub. Jambi tahun 2020, bersama perwakilan Poltracking dari KPUD provinsi Jambi, Senin (6/7/20202)/foto JOS

JambiOtoritas.com, JAMBI – Lembaga survey Jambi, AKSARA DATA RESEARCH CENTER (ADRC) dan Poltracking perwakilan Jambi, menerima sertifikat lembaga survey dan penghitungan cepat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi tahun 2020 ini. Penyerahannya, berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Senin (6/7/2020) siang di Jambi.

Penyerahan sertifikat dari KPUD provinsi Jambi kepada perwakilan lembaga Aksara Data Research Center (ADRC) Jambi dan perwakilan Poltracking ini. Diserahkan langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal dan Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Khoirul Bahri Lubis kepada sekretaris ADRC, Ferry Prayitno.

Dalam acara penyerahan ini, KPU Provinsi Jambi meminta kepada dua lembaga survei yang telah terakreditasi untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (red JOS)

Penulis : David Asmara

ADRC Sampaikan Nama Kandidat 5 Kepala Daerah Kab/Kota Pilkada Serentak Tahun 2020

Grafik respon masyarakat di lima kabupaten/kota dalam provinsi Jambi terkait pemilihan kepala daerah serentak/sumber: ADRC

JambiOtoritas.com, JAMBI – Setelah melaksanakan Jajak Pendapat selama satu minggu, yakni periode 15 – 21 Juni 2020 lalu, di lima Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang mengelar Pilkada Serentak tahun ini, akhirnya Lembaga Survei Aksara Data Research Center (ADRC) menyampaikan hasil untuk elektabilitas nama-nama Kandidat Calon Kepala Daerah pilihan responden.

“Ya, kita telah turun ke lima daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020, maka kita mendapatkan nama-nama Kandidat Calon Bupati/Walikota pilihan responden, berdasarkan jajak pendapat yang kita lakukan,” kata Ketua ADRC David Hadiosman melalui Sekretaris ADRC, Ferry Prayitno, Senin (6/7/2020).

Disampaikannya, untuk Pilkada Kabupaten Batanghari, nama Kandidat Calon Bupati Batanghari pilihan responden ADRC yakni : Muhammad Hafiz (44,44%), Muhammad Fadhil Arief (25,93%), Muhammad Mahdan (3,7%) dan yang belum menentukan pilihan sebesar 25,93%.

Kemudian untuk Pilkada Kabupaten Bungo, nama Kandidat Calon Bupati Bungo pilihan responden ADRC yakni : Riduan Ibrahim (36,84%), Mashuri (26,32%), Syafruddin Dwi Aprianto (5,26%), Sudirman Zaini(5,26%), M. Harrifar Syafar (5,26%) dan yang belum menentukan pilihan sebesar 21,05%.

Dilanjutkannya, untuk Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Kandidat Calon Bupati Tanjung Jabung Barat pilihan responden ADRC yakni : Mulyani Siregar (33,33%), Amir Sakib (25%), Mukhlis (16,67%), Cici Halimah (8,33%), Anwar Sadat (8,33%) dan yang belum menentukan pilihan sebesar 8,33%.

Sementara untuk Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama Kandidat Calon Bupati Tanjung Jabung Timur pilihan responden ADRC yakni : Romi Hariyanto dan Robby N (42,86%), M.Juber (9,52%), Abdul Rasyid (9,52%), Ambo Tang (7,14%) dan yang belum menentukan pilihan sebesar 30,95%.

Terakhir, untuk Pilkada Kota Sungai Penuh, nama Kandidat Calon Walikota Sungai Penuh pilihan responden ADRC yakni : Ahmadi Zubir (28,85%), Pusri Amsyi (21,15%), Zulhelmi (11,54%), Fikar Azami (9,62%), Yos Adrino (1,92%) dan yang belum menentukan pilihan sebesar 26,92%. (red JOS)

Penulis : David

Jambi Siaga Darurat Bencana Karhutla Selama Tiga Bulan

Petugas memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di provinsi Jambi,beberapa waktu lalu/fot Antara Ist

JAMBI – Wilayah provinsi terdapat 258 desa yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), demikian dikatakan, Gubernur Jambi, Fachrori Umar. Dia mengungkapkan data angka tersebut berdasarkan kejadian karhutla sepanjang tahun 2015–2019.

“Desa rawan bencana karhutla tersebut, tersebar disejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, seperti di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Batang Hari, Sarolangun, Merangin, Tebo, dan Bungo,” kata Fachrori, Minggu (5/7/2020).

Gubernur Jambi ini, berharap kepada seluruh pihak sebisa mungkin mencegah terjadinya karhutla di tahun ini. Namun, kalaupun terjadi karhutla, agar secepat mungkin bisa dipadamkan, tidak sampai menjadi kebakaran besar.

Menurut Fachrori bahwa dalam menanggulangi bencana karhutla di Provinsi Jambi pihaknya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Di antaranya juga dukungan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 1 SSY (360) orang prajurit TNI, 1.427 orang prajurit Polri, 285 orang personil Manggala Agni, 172 orang Brigdalkarhutla di setiap UPTD dan UPTD Tahura.

Ada juga 398 orang TRC BPBD se-Provinsi Jambi, 300 orang Masyarakat Peduli Api, 475 orang Masyarakat Destana Bentukan BNPB/BPBD (19 desa), serta personil dari perusahaan di bidang kehutanan/perkebunan 771 orang Regu Inti dan 1.556 Regu bantuan. Jadi total seluruhnya 5.744 orang.

Sebelumnya, dirinya telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 0532/Kep.Gub/BPBD-3/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2020, yang berlangsung selama 90 hari, yakni sejak 29 Juni sampai 26 September 2020.

” Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dengan TNI dan Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta dengan seluruh instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla di Provinsi Jambi. termasuk semua pihak sepakat agar kondisi karhutla di Provinsi Jambi dengan kabut asap tahun 2019 tidak terjadi tahun ini dan seterusnya, namun harus benar-benar berkurang besar-besaran,” kata Fachrori.(red JOS)

penulis : Herman

Bupati Sukandar Tunggu Itikad Baik Penyelesaian Kekeluargaan

Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom ketika diwawancara wartawan beberapa waktu lalu/ft. dok. JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Bupati kabupaten Tebo, DR. H. Sukandar ketika dimintai tanggapannya terkait putusan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat Bahari melawan tergugat Fahrul Asri di PN Muara Tebo. Atas gugatan sederhana yang dilayangkan penggugat dengan substansi adanya dalil wanprestasi atas perjanjian penitipan uang sebesar 100 juta untuk operasional pemenangan calon Bupati Tebo pada Pilkada tahun 2011 lalu.

Berita terkait :

Sukandar hanya menyatakan dirinya tidak mau berkomentar banyak terkait putusan yang sudah berproses dipengadilan. Namun dia menghormati putusan pengadilan dan berharap sama-sama mematuhinya. Bahkan Bupati Tebo dua periode ini bersedia bertemu bila ingin diselesaikan secara kekeluargaan.

“ Saya dari awal sudah bilang, persolan ini munculnya tahun 2011. Proses ini masuk pengadilan, saya juga tidak tahu. Apapun putusan pengadilan, ya kita harus sama-sama patuhi. Saya tidak mau banyak berkomentar tentang proses dipengadilan,” kata Sukandar, (2/7/2020) siang.

Kalau memang ada punya itikad baik, kata dia, diselesaikan secara kekeluargaan, saya siap untuk bertemu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gugatan Hutang Timses Pilkada Tebo, Hakim Hukum Penggugat

Peradilan gugatan sederhana dengan substansi adanya dalil wanprestasi atas perjanjian penitipan uang sebesar 100 juta oleh penggugat Bahari kepada tergugat fahrul Asri, dipimpin hakim tunggal, Sandro Christian, Pengadilan Negeri Muara Tebo, kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (2/7/2020)./foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Peradilan gugatan sederhana dengan substansi adanya dalil wanprestasi atas perjanjian penitipan uang sebesar 100 juta oleh penggugat Bahari kepada tergugat fahrul Asri, dipimpin hakim tunggal, Sandro Christian, Pengadilan Negeri Muara Tebo, kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (2/7/2020). Sebelum memutuskan perkara hakim terlebih dahulu membacakan pertimbangannya tentang hal – hal formalitas atau suatu gugatan A Quo yang diajukan penggugat.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat sendiri yakni Mulyadi dan Anwar, pada pokoknya justru telah membenarkan jawaban sangkalan dari tergugat, yakni uang 100 juta yang diserahkan dari pengguggat kepada tergugat adalah untuk membantu biaya operasional tim pemenangan calon bupati Tebo, H. Sukandar – Hamdi pada Pilkada tahun 2011.

Kemudian daripada itu, hakim juga mempertimbangkan terhadap surat gugatan penggugat pada poin nomor 2, yaitu menyatakan telah menerima pengembalian dengan cara sebagian yakni sejumlah 30 juta rupiah. Saksi Anwar dimuka persidangan yang dihadirkan penggugat telah menerangkan. Bahwa pada tahun 2012, saksi Anwar bersama penggugat sendiri telah datang menghadap H. Sukandar selaku bupati Tebo terpilih untuk mempertanyakan pengembalian uang tersebut.

Bupati tebo terpilih tersebut berjanji akan menyelesaikan permasalah tersebut melalui sekjen Golkar Tebo. Pada point nomor 2, pengembalian itu telah dibayar dalam dua tahap, yaitu 10 juta dibayarkan tergugat, dibayarkan dirumahnya oleh tergugat yang dititipkan melalui saksi Anwar. Dan yang 20 juta rupiah dibayarkan oleh bupati Tebo H. Sukandar, saksi Anwar menerangkan melihat secara langsung pada saat itu, H. Sukandar memberikan sejumlah uang 20 juta kepada penggugat dan diterima oleh penggugat sendiri.

Menimbang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tergugat pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan yang diterangkan saksi-saksi dari penggugat sendiri. Yakni uang yang diterima seluruhnya digunakan untuk membiayai operasional pemenangan pasangan calon bupati Tebo Sukandar- Hamdi. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi penggugat sendiri dan saksi tergugat yang ternyata bersesuaian dengan dengan satu sama lain. Khususnya dengan surat gugatan penggugat pada point nomor dua.

Hakim menyebutkan bahwa dengan dukungan kewenangan yang diberikan dalam pasal pasal 37, dukungan kewenangan pada pasal 310 BWi junto pasal 1922 KUHAPerdata pada hakim menyimpulkan bahwa pokok persengketaan tidak dapat dilepaskan dari peran pihak ketiga dalam hal ini, H. Sukandar selaku bupati Tebo terpilih, berperan untuk mengikatkan diri secara hukum selaku penanggungjawab permasalahan penyerahan uang sejumlah 100 juta dari penggugat kepada tergugat.

“ Pihak ketiga selaku bupati berperan mengikat diri sebagai penanggung dari penggugat kepada tergugat yang dibuktikan melalui fakta hukum adanya cicilan pembayarn sejumlah uang 20 juta oleh H. Sukandar pada tahun 2012. Serta berjanji akan menyelesaikan sisanya. Maka hakim berpendapat pihak ketiga tersebut haruslah ditarik atau diikut sertakan oleh penggugat sebagai pihak didalam perkara ini agar pokok persengketaan dapat diselesaikan secara adil dan tuntas,” ucap hakim Sandro Christian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hakim meneliti secara cermat surat gugatan penggugat serta jawaban tergugat tenyata ditemukan dalam gugatan A quo, tidak menarik atau tidak mengikut sertakan H. Sukandar sebagaoi pihak didalam perkara ini. Baik sebagai penggugat, sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Menimbang putusan MA . No.151/K/Sipil tahun 1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan karena yang terhutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut. Menimbang selanjutnya putusan MA No. 641 K. SIP. tahun 1975 tanggal 25 Mei 1975 menyatakan apabila ada pihak ketiga yang terklibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, terhadap gugatan itu berlaku cacat formil. Menimbang putusan MA No. 2757/PPB/1983 tanggal 7 februari 1984 menyatakan oleh karena ciri persekutuan penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata debitur dan peanggung haruslah sama-sama digugat dalam perkara.

Pandapat pakar ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan pendapat hakim-hakim agung pada pokoknya pihak ketiga harus ikut ditarik sebagai tergugat. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imparatif dan memaksa. Pelanggaran atasnya mengakibatkan cacat formil dalam bentuk plurium litisconsortium yang secara yuridis sangat tidak lengkap dan masih kurang.

Menimbang yurisprudensi dan bukti hukum tersebut. Hakim sependapat dan yakin terdapat fakta keterlibatan pihak ketiga secara langsung danmaupun tidak secara langsung mengetahui permasalahan dan persengektaan antara penggugat dan tergugat.

“ Maka pihak ketiga harus ditarik atau diikut sertakan oleh penggugat sebagi pihak dalam perkara ini. Agar pokok persengketaan dapat diselesaikan secara adil dan tuntas,” kata hakim itu.

Secara hukum gugatan ini tidak memenuhi syarat gugatan formil atau formalitas suatu gugatan perdata. Gugatan A Quo error in personal (kurang pihak) dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium. Maka dasar pertimbangan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, cacat formil tidak perlu dilanjutkan lagi lebih lanjut. Tidak perlu lagi, mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi pokok prkara para pihak. Begitu juga dengan sangkalan yang ada dalam dokumen tergugat. Serta bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut.

Oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 446.000,- (red JOS)

Penulis : David Asmara

Perkara Wanprestasi Piutang Pilkada Tebo, Sukandar : “Saya tidak pernah menjanjikan apapun”

Persidangan perkara Wanprestasi yang bergulir di pengadilan Negeri Muara Tebo dalam kaitan hutang tim sukses Pilkada kabupaten Tebo 2011 silam, pada Kamis (25/6/2020) pekan lalu, mendengarkan keterangan enam orang saksi yang dihadirkan Fahrul Asri sebagai tergugat/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Persidangan perkara Wanprestasi yang bergulir di pengadilan Negeri Muara Tebo dalam kaitan hutang tim sukses Pilkada kabupaten Tebo 2011 silam, pada Kamis (25/6/2020) pekan lalu, mendengarkan keterangan enam orang saksi yang dihadirkan Fahrul Asri sebagai tergugat. Ketika itu dihadapan Hakim tungga, Sandro Christian, SH para saksi menyebutkan bahwa pada 2013 pernah mendengar ucapan bupati Sukandar meminta Sekjen DPDD Partai Golkar, Subhan Nazari alias Suhu, menginvetarisir biaya yang sudah dikeluarkan dan akan menyelesaikannya.

Menanggapi pernyataan saksi pihak tergugat dalam sidang tersebut. Bupati Tebo, DR. H. Sukandar menegaskan tidak pernah memberi atau menjanjikan apapun. Dirinya sebagai teman mereka mendengarkan laporan yang disampaikan. Ketika itu, Sukandar berpesan kepada Syarif terhadap mereka yang sudah membantu tolong diakomodir.

Berita terkait : Saksi Tergugat Sebut Sukandar Janji Mau Menyelesaikan Hutang Tim Sukses

“ Temen-temen itu tahu, sebenarnya 2011 itu saya maju (calon Bupati Tebo), saya biaya dari mana mereka tahu. Rasanya dalam persoalan Pilkada 2011, saya tidak pernah memberi, menjanjikan atau apalah namaya. Persoalan ini timbul’kan, ketika Pilkada sudah selesai. Masing-masing melaporkan ini, melaporkan itu. Ya, sebagai namanya teman, mereka ngomong apa saya dengarkan dan perlu digaris bawahi bahwa yang mengkoordinir kegiatan waktu itukan saudara Syarif. Syarif masih ada silahkan dikonfirmasi, dan saya pesan dengan mas Syarif. Bagi yang sudah membantu kita, tolong diselesaikan, tolong diakomodir. Karena kaitannya dengan dana pilkada saya tidak terlibat langsung,” tegas Sukandar, Selasa (30/6/2020) siang, ketika dikonfirmasi JambiOtoritas.com dikantornya.

Menurut Sukandar menyatakan bila disangkutkan dengan masalah pengeluaran dana Pilkada waktu itu, dirinya tidak terlibat langsung. Majunya sebagai calon Bupati semua dana dari keluarga.

“ Kalau itu disangkutkan masalah dana dengan saya tidak pernah terlibat langsung. Itu setelah dua tahun atau tiga tahu setelah saya duduk mereka baru melaporkan. Prosesnya, ketika mereka mengambil dana itu untuk apa, darimana, untuk siapa, sayakan tidak tahu,” ungkap Sukandar.

Menyangkut nanti bagaimana, putusan pengadilan tersebut. Apapun bentuknya, kita sebagai warga Negara yang baik, saya akan taat hukum dan taat aturan. Kalaupun seandainya, mau dikonfrontir atau diminta keterangan, informasi dalam proses itu, tentu saya bersedia. Silahkan saja, kalau itu untuk kebaikan dan kebenaran.

“ Tetapi sekali lagi ditahun 2011, teman-teman itu maju, mereka tahu posisi saya. Semua dana dari keluarga. Jadi bukan dari saya langsung. Jadi kalau ada yang memerintahkan, atau apa, mungkin ada orang lain, saya tidak tahu. Tapi kalau dikatakan perintah itu dari saya langsung, saya tidak pernah memerintahkan langsung seperti itu,” katanya.

Dan merekakan, kata dia, mohon maaf kemarin bagi – bagi wilayah juga, jangan semuanya dilimpahkan ke saya. Sementara itu ‘kan ada pak Hamdi selaku wakil bupati. Kenapa ketika semua jadi persoalan semuanya lari ke saya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemkab. Tebo Raih Opini WTP ke Lima

BPK RI perwakilan Jambi beri Opini WTP atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tebo Tahun Anggaran 2019/foto JOS/Diskominfo Tebo)

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo ditahun ini, kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tebo Tahun Anggaran 2019. Setelah sebelumnya, predikat serupa diberikan oleh BPK RI selama empat kali berturut-turut.

Penyampaian predikat
Opini WTP tersebut diberikan saat penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Tebo T.A. 2019 yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Anggrek Kantor Bupati Tebo, pada Jum’at (26/6/2020), pagi. Bupati Sukandar pada kesempatan didampingi, Ketua DPRD Tebo Mazlan, S. Kom, Kepala Bakeuda Nazar Efendi, SE, M. Si, dan Inspektur, Drs. Hari Sugiarto.

LHP yang diserahkan terbagi BPK RI perwakilan Jambi ini terbagi dalam tiga buku. Pertama, LHP atas Laporan Keuangan. Kedua, LHP atas Sitem Pengendalian Intern dan terakhir LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bupati Tebo, Dr. H. Sukandar, S. Kom, M.Si, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan sehingga Pemerintah Tebo kembali meraih Opini WTP tersebut. Penerimaan ini merupakan prestasi bagi kita semua.

“Alhamdulillah, Puji Sukur, Hari ini, Pemda Kabupaten Tebo kembali meraih predikat WTP dari BPK RI. Ini adalah prestasi kita semua baik itu pihak Eksekutif dan Legislatif serta OPD dan pihak lain yang berperan,” ujar H. Sukandar.

Kedepannya, kata Sukandar, saya mengharapkan kinerja serta sinergitas semua pihak dapat lebih baik lagi sehingga catatan dan kekurangan yang ditemukan dan hal lain yang harus diperbaiki dapat diselesaikan menuju Tebo Tuntas 2022.

“Beberapa temuan yang tadi disampaikan oleh Kepala BPK, dalam 60 hari kedepan akan kami rapatkan dan akan kami selesaikan supaya hasil temuan ini bisa ditindaklanjuti,” jelasnya kepada wartawan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Yuan Chandra Djaisin mengucapkan selamat kepada Pemerintah kabupaten Tebo dan Tanjabtim atas Opini WTP yang diraih. Dia juga mengucapkan terimakasihnya kepada pemerintah daerah karena telah dibantu pada saat proses pemeriksaan berjalan.

” Ditengah pandemi ini memaksa BPK untuk menyesuaikan dengan kondisi, dari jadwal sampai mekanisme pemeriksaan. Namun dukungan dari Pemerintah Tebo dan Tanjabtim maka proses pemeriksaan dapat selesai,” ujar Yuan.

Dikatakannya, penentuan Opini WTP ini, dilihat dari empat indikator dasar. Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan LHP terhadap LKPD T.A. 2019 juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabtim yang juga meraih Opini WTP ( red JOS)***

Penulis : David Asmara

Fachrori : kita sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri di laboratorium BPOM

Fachrori Umar tinjau laboratorium BPOM Jambi dalam rangka kesiapan uji Swab/PCR Mandiri provinsi Jambi,Kamis (25/6/2020)/foto Ist

Tingkatkan Kesiapan Penanganan Covid-19, Provinsi Jambi Bersinergi Adakan Uji SWAB Metode PCR



JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengemukakan, guna lebih meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19, Provinsi Jambi bersinergi untuk mengadakan uji SWAB mandiri melalui metode PCR. Hal tersebut dikemukakan Fachrori usai meninjau secara langsung kesiapan tempat uji swab mandiri di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, Kamis (25/6/2020).

“Uji SWAB mandiri ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan Naskah Sinergitas Kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Universitas Jambi, Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi pada tanggal 01 Juni 2020 di ruang kerja Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi,” ujar Fachrori.

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka penanganan covid-19 di Provinsi Jambi. Sinergi ini menunjukkan semangat dan komitmen Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19,” tambah Fachrori.

Dikatakan Gubernur Fachrori, selama ini Provinsi Jambi selalu mengirimkan sampel ke Pusat dalam melakukan uji SWAB dan membutuhkan yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya, dengan adanya uji SWAB mandiri ini yang akan dilakukan di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tentu lebih mempercepat dalam pemeriksaan dan mengetahui hasilnya, tanpa perlu mengirim sampel ke Pusat dan menunggu hasilnya keluar.

“Jadi, mulai minggu depan kita sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tanpa harus mengirimkan sampel ke pusat dan bisa lebih cepat mengetahui hasil dari uji SWAB tersebut tanpa menunggu hasil dari pusat. Laboratorium BPOM Provinsi Jambi sendiri juga telah mendapatkan register dari pusat sebagai laboratorium yang bisa melakukan tes untuk covid-19,”jelas Fachrori.

Fachrori menambahkan, berdasarkan naskah sinergitas kerja, masing masing pihak memberikan kontribusi dalam uji SWAB mandiri melalui PCR ini, misalnya Pemerintah Provinsi Jambi berkontribusi dalam pembiayaan dan penyediaan sumber daya manusia, yang mana Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan pelatihan kepada petugas untuk melakukan uji SWAB mandiri.

“Alhamdulillah, uji SWAB mandiri melalui PCR ini telah dilakukan uji coba kepada 30 orang dengan hasil negatif dan ini membuktikan bahwa kita siap untuk melakukan uji SWAB mandiri. Untuk hasilnya bisa langsung diketahui dalam satu hari kemudian langsung dilaporkan secara online kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk diverifikasi dan diumumkan sesuai prosedur,” tutur Fachrori.

Sementara itu dilain pihak, kepala BPOM Provinsi Jambi, Drs.Antoni Asdi,M.Farm mengatakan, laboratorium BPOM Provinsi Jambi telah mendapatkan register untuk melakukan uji SWAB mandiri dengan nomor register 160.

“Kita juga telah melakukan uji coba SWAB kepada petugas dan struktural BPOM Provinsi Jambi sekitar 30 sampel dengan hasil negatif. Ini membuktikan bahwa kita telah melakukan uji coba yang baik dan mudah mudahan hari senin sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri,” kata Antoni.

“Hasil dari uji SWAB ini langsung bisa diketahui dalam waktu 1 hari, misal hari ini kita ambil sampel maka besok sudah keluar hasilnya. Dalam hal ini, BPOM Provinsi Jambi hanya memiliki kewenangan untuk melakukan test sesuai dengan prosedur, untuk hasilnya tetap diumumkan oleh Pemerintah Pusat kemudian baru Pemerintah Daerah yang mengumumkan,” lanjut Antoni.

Antoni menambahkan, dengan alat yang ada saat ini, laboratorium BPOM Provinsi Jambi dalam satu hari bisa melakukan uji SWAB untuk 80 orang dan harapan kedepannya bisa lebih dari 80 orang, tentu dengan adanya sinergitas dari pihak pihak yang telah menandatangani nasakah sinergitas kerja. (red JOS)***

Saksi Tergugat Sebut Sukandar Janji Mau Menyelesaikan Hutang Tim Sukses

Enam saksi dihadirkan tergugat Fahrul asri alias Lik Lembeng dalam perkara wanprestasi penitipan uang dari Bahari untuk pembiayaan tim pasukan khusus pemenangan pilbup. Tebo 2011, Cabup H. Sukandar, kamis (25/6/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Sidang perkara wanprestasi penitipan uang 100 juta rupiah membawa Fahrul Asri alias lik lembeng, ke meja hijau. Fahrul Asri menjadi tergugat setelah gugatan Bahari dikabulkan hakim tunggal Sandro Christian, SH dipengadilan negeri Muara Tebo. Memasuki sidang ke 4 perkara tersebut, pada Kamis (25/6/2020), enam orang saksi dihadirkan tergugat. Akhir dari mendengar keterangan para saksi, hakim kemudian menunda pembacaan putusan sidang selama satu minggu yang akan datang.

Sebelumnya, kehadiran enam orang saksi oleh tergugat yakni Anwar, Al Padli, Urib Aryanto, Hairul, Sahari dan Juliandi dimaksudkan untuk menjelaskan kronologis Fahrul Asri terlibat dalam kegiatan tim sukses pemilihan bupati Tebo periode 2011-2016 dan penggunaan uang yang dipakai untuk keperluan tim sukses pasangan cabup dan cawabup. Sukandar – Hamdi.

Dihadapan hakim tunggal, Sandro Christian, SH, saksi Anwar menceritakan asal mula Sukandar setelah tidak lagi menjabat sebgai wakil bupati Tebo dan mempersiapkan pencalonan dirinya untuk menjadi calon Bupati Tebo berpasangan dengan Hamdi. Sekitar tahun 2011 lalu, Sukandar pernah tinggal dirumah adik (bang lik), mulai saat itu mulai kami bergerak memperjuangkan Sukandar untuk menjadi Bupati Tebo.

Anwar mengatakan bahwa Fahrul Asri ini, benar-benar tim pemenangan, meski namanya tidak ada dalam SK. Tetapi kami ini adalah tim pasukan khusus berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditanda tangani Sukandar, kami bergerak dibawah koordinasi/perintah Fahrul Asri. Anwarpun mengatakan menolak statement (pernyataan) bupati Sukandar yang sempat melontarkan kata-kata tidak mengakui Fahrul Asri sebagai timnya seperti yang tertulis disalah satu media online.

“ Kami mendapat perintah bergerak untuk mencari kekuatan dukungan suara oleh Fahrul Asri. Semua kebutuhan biaya dikeluarkan oleh Fahrul, seperti memasang spanduk, transport, makan minum termasuk kebutuhan THR lebaran,” kata Anwar.

Selain itu, kata Anwar, ketika terjadi aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Tebo yang bertujuan menggagalkan penetapan jadwal pelantikan bupati terpilih. Saat itu terjadi aksi baku hantam dengan para mahasiswa ketika itu. Demi untuk mempertahankan kelancaran sidang penentuan jadwal pelantikan.

“ Dengan kejadian itu, tiga orang mahasiswa membuat laporan ke Polres Tebo, dan kemudian terjadilah perdamaian. Ada biaya yang dikeluarkan dari tangan Fahrul Asri untuk ketiga mahasiswa itu, masing diberikan 15 juta per orang, alasannya untuk biaya jalan-jalan mereka ke Kerinci. Selain itu, ada juga janji Sukandar di beberapa desa yang belum terpenuhi, seperti di tambun Arang untuk bantuan biaya masjid dan macam-macam yang juga diselesaikannya,” ungkap Anwar lagi.

Kemudian daripada itu, untuk mendudukkan permasalahan pertanggungjawaban biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama memperjuangkan Sukandar – Hamdi menjadi bupati dan wakil bupati Tebo. Sekitar tahun 2013, tergugat dan beberapa saksi antara lain, Al Padli, Anwar, Sahari, Hairul dan Urib Aryanto pernah duduk bersama Sukandar di pendopo rumah dinas bupati Tebo. Saat itu juga hadir Subhan Nazari alias Suhu sebagai Sekretaris Jendral DPD Partai Golar kabupaten Tebo.

“ Saat itu saya mendengar perkataan Sukandar menanggapi masalah biaya yang sudah dikeluarkan. Sukandar meminta Suhu menginvetaris semuanya dan akan membayar semua hutang. Bupati berbisik, “ pak anwar sabar dulu”, saya sedang berusaha mengatasi hutang dengan kakak saya (H. Mujiono) dahulu,” ungkap saksi Anwar.

Setelah itu, kata Anwar lagi, kami sempat memastikan kebenaran ucapan Sukandar itu dengan kakaknya H. Mujiono. Tapi pak Mujiono mengatakan kepada kami bahwa pernyataan bupati itu bohong. Hutang saya satu milyar tidak dibayar oleh bupati.

Secara bergantian para saksi dihadapan hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut dengan terang menyatakan bahwa Fahrul Asri memang mengatasi semua kebutuhan biaya – biaya kebutuhan mobilisasi semua anggota tim pasukan khusus dibawah kendali Fahrul Asri. Para saksi juga mendengar perkataan Sukandar yang meminta Sekjen DPD Golkar, Subhan Nazari alias Suhu menginventaris semua biaya yang telah dikeluarkan dan bersedia mengganti uang yang telah terpakai. Hanya saja para saksi tidak mengetahui dari mana asal uang untuk kebutuhan pengeluaran yang telah mereka gunakan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Jambi – Bengkulu Perkuat Konektivitas Kedua Wilayah

Gubernur Jambi  sambut baik Bengkulu terkait  penguatan konektivitas antarwilayah
Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Gubernur Bengkulu, H. Rohidin Mersyah teken kesepakatan penguatan konektivitas antarwilayah, di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2020)/foto humas

JambiOtoritas.com, JAMBI – Kunjungan Gubernur Bengkulu di Jambi menyepakati kerjasama tentang penguatan konektivitas antar wilayah yang ditandai ditandatanganinya MoU. Gubernur Jambi Fachrori Umar menyambut baik usulan Gubernur Bengkulu, H.Rohidin Mersyah. Hal tersebut diungkapkan gubernur saat menerima kunjungan Gubernur Bengkulu di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2020)

Dalam pertemuan keduanya itu, Gubernur Bengkulu H.Rohidin Mersyah mengemukakan pentingnya penguatan konektivitas (keterhubungan) Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang bertetangga, yakni dengan mengusulkan pembukaan jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, dengan jarak kurang lebih 40 Km dan pembukaan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dengan jarak kurang lebih 35 Km.

Pada kesempatan tersebut, Fachrori Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan membahas usulan Gubernur Bengkulu kepada instansi terkait, termasuk dengan instansi teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai TNKS, Pemkab Merangin dan Pemerintah kabupaten Kerinci.

” Pada prinsipnya, Pemprov Jambi menyambut baik usulan program ini. Saya menyambut baik dan mengapresiasi keinginan dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menginisiasi rencana kerja sama ini. Untuk itu, kiranya kedua belah pihak dapat segera menyiapkan langkah-langkah dan kajian menyeluruh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar,” kata Fachrori.

Seperti yang Fachrori, katakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama para gubernur se-Sumatera yang telah ditandatangani dalam bentuk Piagam Memorandum of Raflesia pada Forum Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Bengkulu 2019 lalu, serta sebagai Langkah lanjutan dari hasil pertemuan gubernur se-Sumatera dengan Bappenas pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 antara Bappenas dengan para gubernur se-Sumatera 4 Maret 2020.

“Kedua provinsi harus dapat saling mendukung dan bersinergi, agar dapat sama-sama berkembang maju dalam berbagai hal, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, selain berbatasan langsung juga memiliki kedekatan sosial, budaya dan kultural,” katanya.

sementara itu dipihak Gubernur Bengkulu, H.Rohidin Mersyah menjelaskan potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu, diantaranya Pelabuhan Pulai Baai (rencana KEK), dan hasil alam dari Bengkulu. Ia menyatakan bahwa pembukaan jalan yang menghubungkan dua kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan dua kabupaten di Provinsi Jambi (Mukomuko-Kerinci dan Lebong-Merangin) tentunya ditujukan untuk peningkatan ekonomi kedua belah pihak, untuk kesejahteraan masyarakat.

” Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sangat siap dengan dokumen perencanaan usulan pembukaan jalan tersebut, bahkan sudah memplot anggarannya untuk tahun 2021. Ia merencanakan untuk melakukan kerja sama dengan Pangdam II/Sriwijaya untuk membuka jalan baru dimaksud,” ungkapnya.

menurut Rohidinm mengatakan salah satu poin penting Memorandum of Raflesia adalah membuat konektivitas antarprovinsi di Sumatera itu betul-betul terhubung, kemudian kita membuat sebuah kawasan ekonomi baru di kawasan barat karena memang beberapa pelabuhan besar itu ada di Samudera Hindia, di samping untuk pengamanan wilayah terkait dengan kawasan barat sumatera itu adalah zona merah untuk kejadian bencana alam gempa maupun tsunami.

” Maka konektivitas Bengkulu-Jambi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, untuk bisa kita realisasikan secara bersama-sama. Ada dua poros utama yang disepakati, pertama Kabupaten Mukomuko-Kerinci, kedua Kabupaten Lebong-Merangin. Kedua poros ini tidak saja mempersingkat rentang kendali transportasi maupun mobilitas orang yang menghubungkan kedua kabupaten, tetapi lebih pada pengamanan masyarakat jalur evakuasi.,” jelas Rohidin.

Namun karena berada di kawasan Taman Nasional, kata dia, kesepakatan yang terbentuk dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah Sumatera, tentu nanti akan ada pembahasan secara teknis dengan Balai Konservasi untuk wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat maupun lanjutan Taman Nasional Bukit Barisan dengan kementerian teknis terkait. (red JOS)***

KPK Panggil Mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi

KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan suap pengesahan APBD 2017-2018 Provinsi Jambi selama 20 hari kedepan. Ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston; Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, AR Syahbandar; dan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Chumaidi Zaidi/foto Istimewa

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil enam tersangka kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018. Enam tersangka eks pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 itu yakni eks. Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ).

“Enam orang dipanggil sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6/2020)

Selanjutnya, tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Cekman (CK), Parlagutan Nasution (PN), dan Tadjudin Hasan (TS). Sebelumnya, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam pengembangan kasus kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 pada 28 Desember 2018.

Tujuh tersangka lainnya yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 periode sebelumnya, masing-masing Sufardi Nurzain (SNZ), Muhammadiyah (M), Zainal Abidin (ZA), Elhelwi (E), Gusrizal (G), Effendi Hatta (EH), dan Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY) dari unsur swasta. Untuk Muhammadiyah, Zainal, dan Effendi telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ditahan

Kemudian untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan suap pengesahan APBD 2017-2018 Provinsi Jambi selama 20 hari kedepan. Ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston; Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, AR Syahbandar; dan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Chumaidi Zaidi.

” Tiga orang tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, mulai tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK,Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2020).

Menurut Alex, mengatakan ketiga tersangka ini akan dilakukan isolasi mandiri sebelum ditahan di Rutan KPK Kaveling K4. Mereka, akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

” Dalam kasus ini, KPK menjerat 18 orang sebagai tersangka, 12 di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah Gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta,” katanya.

Dalam kasus ini, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang menjadi tersangka. Kedua belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Sekedar mengingatkan bahwa Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola sudah menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan tipikor dengan hukuman pidana penjara 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (red JOS)***

Al Haris – Sani Pasangan Cagub Pertama Penuhi Syarat Dukungan Parpol

Cagub Jambi, Al Haris dan Cawagub Abdullah Sani menerima rekomendasi dukungan penuh dari Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta beberapa hari lalu,/foto Istimewa



JambOtoritas.com, JAMBI – Setelah mendapatkan dukungan PKS dan Partai Berkarya, berlanjut dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, Al Haris – Abdullah Sani mendapatkan dukungan penuh pula dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

” Kami Al Haris dan Abdullah Sani maju di Pilkada Jambi mendatang, menjadi kandidat pertama yang telah memenuhi syarat dukungan partai politik,” kata Al Haris melalui keterangan resminya, Senin (22/6/2020).

Partai PKB sendiri diketahui memiliki keterwakilan sebanyak lima kursi di DPRD Provinsi Jambi. Sementara PKS juga memiliki lima kursi dan partai berkarya satu kursi. Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali, menyatakan rekomendasi dukungan PKB telah diberikan ke pasangan Al Haris-Abdullah Sani.

“Iya itu langsung dari DPP PKB yang diberikan langsung oleh ketua umum kepada Al Haris dan Abdullah Sani,” katanya.

Cagub Jambi, Al Haris dan Cawagub Abdullah Sani mengucapkan rasa syukurnya dan mengharapkan ridho dari Allah, SWT. Menurut Haris, pilkda serentak ini bukanlah arena pertempuran atau ajang kompetisi. Melainkan untuk adu konsep untuk membangun provinsi Jambi yang lebih baik.

“ Politik santun dan jabatan itu, bukanlah kekuasaan tetapi pintu untuk kita memperluas ruang ibadah,” katanya.(red JOS)***