PUPR Tebo Putus Kontrak dan Blacklist Dua Rekanan

ilustrasi/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Dua rekanan sebagai kontraktor pelaksana proyek paket 18 (CV. Mubarok) dan paket 23 (CV. Pelangi) dinas PUPR kabupaten Tebo dengan nilai pagu 2,3 milyar dan 2,4 Milyar yang sebelumnya dilakukan adendum dengan dikenakan denda 50 hari, diputus kontrak dan diblacklist, pejabat pelaksana kegiatan (PPK) dinas PUPR bidang Bina Marga.

Menurut kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Tebo, Sobirin mengatakan tindakan tegas atas keputusan memutus kontrak dua rekanan perlu dilakukan. PPK menilai tidak selesainya pekerjaan perkerasan yang terjadi dianggap kelalaian rekanan sendiri.

Sebenarnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Terkendalanya, intinya hanya kesalahan pada pihak penyedia. Kontraknya kan dimulai awal September, waktunya cukup panjang.

” Sebetulnya mereka ingin mengajukan perpanjangan kontrak.Tapi pertimbangan kondisi saat ini tidak mungkin dilanjutkan,” katanya.

Dikatakan dia, pekerjaan kita hentikan dan selanjutanya saya ambil keputusan, memblacklist kedua perusahaan. Karena saya sudah melihat material sudah ada dilapangan hanya saja belum dilakukan penghamparan.

” Melihat kondisi lapangan, sementara akses dan cuaca tidak terkendala sebenarnya. Ketika itu cuaca panas bahkan kabut asap. Karena akses itu juga dilalui kendaraan pengangkut batu bara,” katanya.

Secara keseluruhan progres semua kegiata fisik dibidang bina marga sudah terealisasi 90 persen, hampir semua selesai. Kecuali dua rekanan tersebut. Hingga hari ini, akhir tahun 2019, semua rekanan bina marga sudah menyelesaikan semua administrasi kontrak. Dan menyangkut penyelesaian pekerjaan fisik juga sudah selesai. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wabup Sebut KASN Sudah Setujui Pejabat JPT Tebo

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pelantikan pejabat jabatan tinggi pratama (JPT) hasil seleksi panita pelaksana seleksi JPT tahun 2019 yang diumumkan kabupaten Tebo, pada Kamis (26 /12/2019) pekan lalu, telah direkomendasikan ke KASN di Jakarta. Empat calon kepala OPD yang direkomendasikan bupati Tebo, H. Sukandar sudah disetujui KASN. Hanya saja hasil persetujuan terhadap rekomendasi bupati Tebo itu yang belum diterima pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan mengatakan pelantikan pejabat JPT akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum tanggal 7 Januari 2020. Pemerintah kabupaten tinggal menunggu rekomendasi KASN itu turun.

Berita terkait : Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

” Pelantikannya dalam waktu dekat, kita tunggu rekomendasi KASN itu. Saat ini staf kita masih di Jakarta. Insha Allah, sebelum tanggal 7 Januari 2020 dilantik, bisa jadi taggal 5, bebarengan dengan pelantikan tahap 2 pejabat eselon III dan IV,” kata Syahlan, Selasa (31/12/2019) petang, disela – sela kunjungan ke dinas PUPR Tebo.

Terkait prosesi pilgub 2020/2025 sebelum cuti bacalon dari kepala daerah yang maju di Pilgub. Hasil assesmant (lelang jabatan) pelantikan mesti dijadwal sebelum deklarasi calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi sesuai jadwal tanggal 8 Januari 2020.

” saya sudahvkomunikasi dengan kepala KASN, untuk rekomendasi bupati Tebo sudah di setujui. Sekarang staff kita sedang disana menjemput itu,” katanya.

Dia menjelaskan kaitan pencalonan beliau (bupati Tebo) dengan berjalannya proses Pilgub. Jambi nanti, seorang kepala daerah harus cuti. Memang pelantikan mesti dilakukan sebelum tangga 7 Januari 2020. Hanya masalah kaitannya dengan surat keputusan yang ditandatangani kepala daerah.

” Bila dilantik lewat dari itu, pak bupati berarti tidak jadi ikut mencalon. Kalau dilantik sebelum itu, belum tentu juga beliau mencalonkan diri. Inikan kaitan dengan SK yang harus bupati yang menandatanganinya,” jelas Syahlan

Wakil bupati, kata Syahlan, kita bisa mewakili bupati pada proses pelantikan. Akan tetapi yang menandatangani SKnya tetap bupati, itu saja. (red JOS)

Penulis : David

Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Dampak perubahan struktur OPD akan juga dilantik 200 lebih pejabat eselon III. BKPSDM sudah menyiapkan

Jambiotoritas.com, TEBO – Tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kabupaten Tebo yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kamis (26/12/2019) panitia selekasi jabatan JPT kabupaten Tebo melalui surat pengumuman Nomor. 011/Pansel.JPT Pratama/Tebo/2019 tentang peserta terbaik satu, dua dan tiga selekasi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten Tebo provinsi Jambi tahun 2019. Panitia kemudian mengumumkan nama-nama peserta yang disusun berdasarkan nilai tertinggi untuk empat jabatan OPD, sebagai berikut :

I. Dinas PUPR kabupaten Tebo
1. Drs. Erwanto, ME Jabatan sekretaris dinas PUPR dengan nilai 72,33 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Sardi, ST. M.Eg Kabid. Cipta karya dinas PUPR dengan nilai 71,55 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Ahmad Roni, ST. MT Jabatan Kabid. SDA dinas PUPR dengan nilai 70,84 direkomendasikan terbaik ke tiga

II. Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo
1. Riswan Pasaribu, SP Jabatan sekretaris dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai 69.86 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Muhammad Ziadi, SP Jabatan sekretaris Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Mawardi Nur, H. SP Jabatan Kabid. Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik ke tiga

III. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo
1. Himawan Susanto, SE. MEc. Dev. Jabatan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo dengan nilai 69.07 direkomendasikan terbaik pertama
2. Nopfrizan,S.Stp. MM Jabatan Ka. Sub Bid. Kesiap Siagaan BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 68.82 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Antoni Faksi, S. IP Jabatan Kabid. Kedaruratan dan logistic BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 67.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

IV. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo
1. Arief Haryoko, SH Jabatan Kabag. Pemerintahan Setda kabupaten Tebo dengan nilai 69.61 direkomendasikan terbaik pertama
2. Afriansyah, S.IP. M.Si Jabatan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo dengan nilai 68.86 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Taftazani, S.IP. ME Jabatan Kabag. Infrastruktur Daerah Setda kabupaten Tebo dengan nilai 68.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

Sementara itu, secara terpisah kepala badan BKPSDM kabupaten Tebo. Haryadi, S.Sos. M.Si melalui kepala bidang Mutasi, Eddy. S menyatakan hasil yang dikeluarkan panitia seleksi hari ini (26/12/2019) yang sudah ditetapkan tiga peringkat masing – masing jabatan tersebut akan dinaikkan kepada Bupati untuk  ditetapkan dan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“ Rekomendasi dari KASN nanti yang akan menduduki jabatan OPD yang di isi. Kemungkinan Minggu depan sudah disampaikan ke sana. Mudah-mudahan awal Januari mungkin sudah final dan dilantik. Tunggu saja  kapan dilantik pejabat JPTnya, bahkan untuk pelantikan pejabat eselon III nanti akan mencapai kurang lebih 200 an orang, jadwal pelantikan JPT dan eselon, kapan ditunggu saja” kata Eddy, di kantor BKPSDM, Kamis (26/12/2019) siang.

Menurut dia, Tiga jabatan JPT yang masih kosong, seperti dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala pelaksana BPBD menjelang dilaksanakan Asssesment test berikutnya akan diisi dengan pejabat pelaksana tugas (PLT) yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Tergantung pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“ Untuk Assesment JPT yang memang kosong peminatnya itu kemungkinan akan dilakukan lelang kembali tahun depan (2020). Hanya saja masalah waktunya kapan, belum bisa kita pastikan. Kepala OPD yang tidak ikut JPT kali ini, karena beberapa dari mereka sangat menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Untuk mengikuti JPT sudah pasti disesuaikan dengan pangkat dan jabatan serta masa kerja mereka seperti yang sudah disyaratkan,” katanya.

Juga dikatakannya, rekrutmen untuk penunjukkan PLT di OPD tersebut sedikit banyak akan berpengaruh dalam artian bagaimana cara memanag OPDnya itu nanti. Kemungkinan ASN yang berhasil mendapatkan peringkat didudukkan sebagai sekretaris dinas kemungkinan itu bisa saja. Tergantung dari petunjuk dari PPK nantinya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

ASN Mantan Kabid BM di Usulkan Diberhentikan

Satgasus kejagung ketika melakukan penggeledahan kantor dinas PU kabupaten Tebo, pada (24/3/2015) silam./ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan kepala bidang Bina Marga dinas pekerjaan umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi terpidana delapan tahun penjara sedang diusulkan proses pemberhentiannya. Pemerintah kabupaten Tebo melalui bagian hukum setda kabupaten Tebo sudah mendapatkan kepastian menerima petikan putusan kasasi MA melalui kejaksaan negeri Tebo.

“ Salinan putusannya sudah ada, tinggal saya ambil dari Kejari Tebo. Nanti akan dilaporkan kepada pak bupati dulu, sebelum dilanjutkan dengan proses administrasi untuk pemberhentiannya,” kata kepala bagian hukum Sekretariat daerah kabupaten Tebo, Evi Hanifah, SH, Jum’at (20/12/2019).

Menurut Hanifah, tahapan pemberhentian ASN yang tersangkut kasus korupsi. Harus terlebih dahulu ada proses usulannya dan kemudian akan dikaji melalui tim kajian dan pertimbangan, kepangkatan dan pemberhentian yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

“ laporan langsung dengan pak bupati memang belum, karena pak bupati sedang tidak berada di tempat. Tetapi informasi ini sudah disampaikan melalui pesan WA, ke pak bupati. Saya belum mendapatkan tanggapan langsung dari bapak. Yang jelas kami dapatkan dulu salinan putusannya,” katanya.

Berita terkaitnya ; 

Sebagai referensi dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang karena tersangkut tindak pidana korupsi pada dasarnya merujuk pada pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan PP 11/2017 yang menjadi aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sekedar informasi bahwa Joko Paryadi sebelumnya  divonis pidana penjara 8 tahun dtingkat banding (PT) dalam kasus korupsi proyek pengaspalan jalan 21, jalan Tabun- Muara Niro dana APBD Tebo TA 2013/2014 yang merugikan keuangan Negara 33 milyar. Upaya hukum kasasinya ditolak di MA pada periode tahun 2016 silam dan salinan putusan baru diterima Kejari Tebo pada 28 November 2019. Pasca menerima putusan tersebut pihak Kejari Tebo telah melakukan eksekusi secara administrasi terhadap terdakwa yang sudah hampir 4 tahun menjalani penahanan atas dirinya di LP kelas II A Kota Jambi.

Sebagai KPA, Joko Paryadi divonis bersalah atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada proyek multiyears pengaspalan paket 10,  jalan 21 pal 12  dan  paket 11  Muara Niro – Tabun di Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Tebo, Jambi senilai Rp 63 miliar pada tahun anggaran 2013-2014.

Penyidik Satgasus Kejagung pada Februari 2015 telah meningkatkan penyelidikan perkara korupsi tersebut ke penyidikan dengan menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka itu adalah Joko Paryadi selaku Kepala bidang bina marga Dinas PU Kabupaten Tebo, yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran, Saryono selaku Direktur PT Rimbo Peraduan dan Hasoloan Sitanggang selaku Dirut PT. Bunga Tanjung Raya. Dimana rekanan pelaksana proyek PT Rimbo Peraduan mengerjakan proyek yang tidak sesuai aspek dari kontrak sebagaimana standar kualitas berdasarkan surat edaran menteri PU 2010. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ombudsman Koordinasi BKN Indikasi Masalah Proses Seleksi CPNS

Kepala Ombudsman perwakilan Jambi, Jakfar Ahmad/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Ombudsman perwakilan provinsi Jambi melansir meningkatnya pengaduan masyarakat. Pengaduan tahun ini didominasi terhadap pemerintah daerah, permasalahan pertanahan, kesehatan, kepolisian dan pendidikan.

” Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan pada Ombudsman RI perwakilan Jambi pada tahun 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu pengaduan yang masuk sekitar 75 pengaduan, sementara hingga saat ini sudah ada 88 pengaduan ke kita,” kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Jambi, Jakfar Achmad, Selasa (10/12/2019).

Pemerintah daerah diharapkan lebih mengaktifkan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N). Dimaksudkan permasalahan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan ditingkat kelurahan dan kecamatan dapat diselesaikan.

” Tidak harus sampai ke Ombudsman untuk menyelesaikannya. Tapi sekecil apapun permasalahan yang diadukan ke Ombudsman akan tetap diselesaikan oleh Ombudsman,” kata Jakfar.

Menurut dia, Ombudsman RI turut membuka pengaduan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ombudsman yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut turut melakukan pengawasan terhadap proses seleksi CPNS karena menyangkut hajat orang banyak.

” Pada pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap proses seleksi CPNS di Jambi. Kita, Ombudsman menemukan beberapa proses yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Salah satunya terdapat pemerintah daerah yang mewajibkan calon peserta mengirimkan berkas pendaftaran secara langsung,” ungkapnya.

Sementara proses seleksi CPNS tersebut dilakukan secara daring (on line) dan seharusnya pengiriman berkas secara langsung tidak perlu dilakukan. Terkait permasalahan yang ditemukan Ombudsman telah melakukan koordinasi dengan BKN untuk segera di tindak lanjuti.

Selain itu, ditemukan juga indikasi pemerintah daerah yang mempermudah putra daerahnya dalam seleksi CPNS dengan menerbitkan syarat bagi putra daerah minimal IPK 2.0, sementara putra luar daerah itu minimal IPK-nya di atas 3.0.

Sukandar Berhentikan Kadis PMD. Suyadi, Tunjuk Plh. A. Malik

Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom ketika diwawancara wartawan beberapa waktu lalu/ft. dok. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati Tebo H Sukandar memberhentikan kepala dinas PMD, Suyadi dari jabatannya. Menurut Bupati Tebo, H. Sukandar surat penunjukkan Plh kadis PMD sudah ditandatangani. Sukandar menyatakan posisi Suyadi digantikan sekretaris dinas PMD, A. Malik, SE. ME

” Terkait kadis PMD (Suyadi,red) yang ditahan dari kemarin, saya sudah menandatangani surat penunjukkan pejabat Plh untuk kelancaran tugas di PMD. Saya berharap agar semua mengikuti proses aturan dan undang-undang yang berlaku,” ucap Sukandar, Selasa (10/12/2019) di pendopo rumah dinas Bupati Tebo.

Dikatakan Sukandar, meskipun kepala dinas PMD ditahan kejaksaan. Dia berharap semua pekerjaan yang menyangkut dana desa dan ADD berjalan sebagaimana mestinya.

” Saya yakin meski Kadis PMD, Suyadi ditahan, pekerjaan di dinas PMD bisa tetap berjalan. Pejabat Plh sebagai penggantinya dijabat oleh Sekretaris dinas PMD, Malik,” tegas Bupati Sukandar, Selasa (10/12/2019)

Diketahui, Suyadi diberhebtikan dari jabatannya paska penahanan yang dilakukan oleh pihak Kejari Tebo, pada Rabu (4/12/2019). Sebelumnya Suyadi sudah tetapkan menjadi tersangka sekitar 20 Juni 2019, terkait kasus pengadaan LPJU di desa – desa yang menggunakan Dana Desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara 1,86 milyar. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kadis PMD di Tahan, Ini Sikap Pemkab. Tebo

Kadis PMD kabupaten Tebo,Suyadi berkaos oblong warna hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lapas sebelum dimasukan dikamar tahanan di lapas Muara Tebo, Rabu (4/12/2019)/ft.dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Menyusul ditahannya kepala dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Tebo, Suyadi, SH oleh penyidik kejaksaan Negeri Tebo, Rabu (4/12/2019). Pemerintah kabupaten Tebo akan segera menunjuk pejabat pengganti kepala dinas PMD agar tugas pokok dinas tidak terhambat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris daerah kabupaten Tebo, Teguh Arhadi sempat menyatakan bahwa dirinya sudah ada detak (dugaan) hal ini akan terjadi. Apa yang terjadi hari ini, menjadikan dirinya sontak terhenyak mendapat kabar penahanan pejabat binaannya itu. Diakuinya, sebelumnya surat dari kejaksaan dia disposisikan kepada yang bersangkutan.

” Kita nunggu surat resmi dulu dari kejaksaan, nanti akan kita diskusikan dengan bupati dan BKPSDM. Siapa yang menggantikannya sementara dia ditahan,” ucap Teguh, dikantornya, Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, dengan langkah kejaksaan menahan Suyadi. Otomatis tugasnya sebagai kadis tidak dapat dia dijalankan.

” Kita akan tunjuk peltu, atau bagaimana nanti. Untuk sekarang, belum tahu nanti siapa yang akan kita tunjuk di PMD,” katanya.

Dikatakannya, soal bantuan hukum akan dicoba dibicarakan dengan bagian hukum Setda Tebo terleboh dahulu. Sambil menunggu perkembangan proses yang berjalan dikejaksaan.

Sementara itu, penyidik kejari Tebo menyatakan surat pemanggilan kepala dinas PMD, dikirimkan kepada pemerintah kabupaten Tebo melalui sekretariat daerah kabupaten Tebo. Alasannya, karena Suyadi merupakan pejabat daerah yang ada hubungan dengan pekerjaannya dan tugasnya sebagai kepala dinas.(red JOS)

Penulis : David Asmara.

Kelebihan Bayar Uang Harian SPPD Sekwan DPRD, Inspektur : Sudah lunas semuanya

Inspektur kabupaten Tebo, Zainuddin Abas, S.Sos/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO –Badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Jambi mengeluarkan LHP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Tebo tahun anggaran 2018, No. 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2019, tanggal 24 Mei 2019 dan laporan atas kepatuham terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan No. 18C/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019. Dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan standar biaya berdasarkan peraturan Bupati Tebo tahun 2018.

Diketahui bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tebo yang dibayarkan sebesar Rp. 209.737.500. berdasarkan table audit yang dilakukan BPK bahwa biaya yang dibayarkan adalah Rp. 1.498.125.000,- seharusnya yang dibayar Rp. 1.288.387.500. artinya ada kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp. 209.737.500

Sementara itu, Inspektorat kabupaten Tebo menyatakan tindaklanjut temuan LHP BPK TA 2018 pada sekretariat dewan senilai Rp. 209.737.500 telah selesai tidak ada lagi masalah. Termasuk juga disemua SKPD yang ditemukan masalah yang serupa. Menurutnya, kelebihan bayar itu tidak sesuai dengan peraturan Bupati Tebo tahun anggaran 2018.

“ Temuan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas di Sekretariat DPRD sudah lunas semua, termasuk semua SKPD sudah ditindaklanjuti, sudah selesai,” kata Zainudin Abas, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya secara terpisah, Sekretaris DPRD Tebo, Nafri Junaidi, SH menyatakan temuan pemeriksaan kelebihan bayar uang harian di Sekwan sudah ditindaklanjuti. Seluruh anggota dewan yang tidak terpilih lagi periode lalu juga sudah mengembalikan temuan tersebut.

“ Seratus persen temuan BPK itu sudah clear semua, semua sudah dikembalikan ke kas daerah. Intinya setiap tahun kalu ada temuan cepat kita tindaklanjuti, tidak hanya anggota dewan saja termasuk juga sekretariat. Sesungguhnya tidak ada niatan dan ini karena memang ketidak tahuan adanya aturan yang baru,” ucap Nafri

Menurut dia, sesuai dengan aturannya rata –rata satu orang anggota dewan uang hariannya perjalanan dinasnya berkisar 5 – 7 juta pertahun. Dia menyebutkan bahwa temuan seperti ini terjadi pada semua SKPD tidak hanya di sekretariat dewan saja. Jumlah per orang tidak banyak tapi kali dikumpulkan semua cukup banyak.

“ Hampir semua anggota dewan mengembalikan, termasuk saya juga kena, itu sudah dikembalikan. Tidak ada satu orangpun anggota dewan yang sudah tidak terpilih nyangkut terkait pengembalian temuan BPK ini. Karena kejadian ini tidak disengaja, tidak ada niat. Ini murni ketidak tahuan tentang aturan itu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Info Resmi CPNS 2019, Akhir Oktober 2019 – April 2020

Ilustrasi

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan kepastian jadwal dan tahapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Bagi mereka yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2019, bisa mempersiapkan diri dan dokumen sejak sekarang.

Menurut jadwal resmi yang disampaikan biro humas badan kepegawaian, Kamis (17/10/2019) malam, tahapan CPNS 2019 akan dimulai pada akhir Oktober ini. Tahapan rekrutmen CPSN 2019 akan berlangsung hingga April 2020. Pada CPNS 2019, pemerintah mengalokasi 197.111 formasi yang terbagi pada instansi pusat dan daerah.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, ada dua jenis formasi yang dibuka yaitu formasi umum dan formasi khusus.

“Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019,” kata Ridwan kepada Kompas.com, Kamis malam (17/10/2019) yang dikutip Jambiotoritas.

Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi secara daring (online) pada November 2019. Pada Desember 2019, dijadwalkan pengumuman hasil seleksi administrasi.

Proses rekrutmen CPNS 2019 akan berjalan lintas tahun atau sampai tahun depan. Pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada Januari 2020. Pelaksanaan SKD dijadwalkan berlangsung Februari 2020.

Hasil SKD rencananya akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Selengkapnya, berikut detil jadwal CPNS 2019 yang dikeluarkan BKN:

Oktober 2019: Penetapan formasi dan pengumuman pendaftaran
November 2019: Pengumuman pendaftaran dan pembukaan pendaftaran
Desember 2019: Pengumuman hasil seleksi administrasi
Januari 2020: Masa sanggah dan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Februari 2020: Pelaksanaan SKD
Maret 2020: Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
April 2020: Integrasi nilai SKD dan SKB.
Sebelumnya, BKN juga sudah menyebutkan 4 besar formasi pada CPNS 2019, berikut daftarnya:

Guru: 63.000-an formasi
Tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter gigi, perawat, dan sebagainya) sebanyak 31.000-an
Tenaga teknis fungsional 23.000-an dan 
Tenaga teknis lainnya 28.000-an. (red JOS)

Sumber : Kompas.com

Nafri Tidak Tahu Kondisi Mobil Pajero Sport, Masih ‘Dikuasai’ Iday ?

Mobil Mitsubhisi Pajero Sport/ft. ilustrasi
_________________________________________________

Jambiotoritas.com, TEBO – Asset mobil dinas jenis Mitsubhisi Pajero sport berwarna hitam yang pernah menjadi kendaraan dinas wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal dinyatakan sekwan memang masih tercatat sebagai asset sekretariat dewan. Diapun mengatakan bahwa dua tahun lalu (2017) Sekwan menyerahkan seluruh asset kendaraan dinas roda empat unsur pimpinan dan ketua fraksi dan komisi ke pihak eksekutif melalui Bakeuda kabupaten Tebo.

Hanya saja, Nafri tidak menjelaskan ikhwal kenapa mobil  itu tidak disertakan dalam penyerahan semua kendaraan dinas sekretariat dewan kepada sekrtetariat daerah kabupaten Tebo. Padahal dengan berlakunya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPR, DPRD. Hak mereka itu diganti dengan uang tunjangan transportasi.

“ Kalau aturan PP No. 18 tahun 2017 itu memang tidak salah. Tapi faktanya mobil tidak terlihat di Setwan,” katanya, Senin (30/9/2019) dikantornya.

Secara teknis, dikatakan Nafri, bahwa sampai saat ini tidak mengetahui kondisi kendaraan itu yang sebenarnya. Apakah mobil itu benar dalam kondisi rusak parah atau rusak ringan. Tapi  dia menyatakan bahwa tanggungjawab anggaran perawatannya masih ditanggung sekertariat DPRD.

Diapun enggan mengomentari soal ‘status pengusaan’ kendaraan itu oleh Syamsurizal, apakah pinjam pakai atau sewa atau dalam bentuk lainnya ?. Usia pakai kendaraan tidak serta merta bisa dikuasai pejabat yang bersangkutan. Karena asset pemerintah harus melalui proses penghitungan dan penghapusan asset baru kemudian dilakukan pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

“ Kita lihat sajalah, saya tidak mau komentar soal itu. Mobil itu yang jelas masih tercatat dalam asset kita. Siapa yang bilang kalau mobil itu digelapkan, catatannya ada sama kita,” kata Nafri Junaidi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Aksi ‘Tutup Mulut’ Sekwan DPRD Tebo

Nazar : Mobil Pajero Sport Tidak Tercatat di Bakeuda

Ruang kerja Sekwan DPRD tebo,Nafri Junaidi yang dikunci dengan alasan sedang rapat persiapan HUT kabupaten Tebo bersama Dharma Wannita Setwan/ft. Jambi Otoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Penata usahaan asset kendaraan dinas unsur pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo masih menyisahkan masalah. Berdasar dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPR, DPRD. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan semua kendaraan dinas unsur pimpinan dan fraksi DPRD Tebo diserahkan melalui Sekwan ke Pemerintah kabupaten Tebo (Bakeuda) pada 2017 silam.

Tetapi kemudian, pihak Bakeuda menyatakan tidak mengetahui keberadaan satu unit mobil dinas jenis Mitsubishi Pajero sport warna hitam yang menjadi ‘tunggangan’ wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsurizal. Sementara untuk unsur pimpinan dewan dengan PP itu, tidak ada lagi kendaraan mobil dinas bagi mereka.

Belakangan kepala Bakeuda kabupaten Tebo, Nazar Efendi menyatakan mobil yang dimaksud masih tercatat sebagai asset pada sekretariat dewan. Tidak tercatat pada bagian asset Bakeuda.

” Mobil pajero itu, masih tercatat sebagai asset sekretariat dewan. Sewaktu serah terima semua kendaraan dinas dewan tahun lalu, mobil itu tidak termasuk pada penyerahan dari sekretariat dewan pada kita. Jadi memang, tidak tercatat dibagian asset Bakeuda,” ucap Nazar ketika dihubungi via ponselnya, Rabu (25/9/2019). 

Baca berita terkait :

Menurut Nazar, semua kendaraan dinas yang massa pakai atau kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak) bisa diusulkan untuk dilakukan lelang secara terbuka. Tidak ada aturan yang mengatur secara langsung bahwa pemakai bisa langsung memiliki secara pribadi.

” Sejauh ini tidak ada lelang mobil itu. Tetapi apakah status pinjam pakai, atau ada SK lain yang dibuat sekwan untuk dipakai oleh wakil ketua DPRD Tebo itu, tanya saja sekwan. Sekarang pimpinan anggota dewan itu tidak lagi pakai kendaraan dinas,” jelasnya. 

Sementara itu, sekretaris DPRD Tebo, Nafri Junaidi, SH, MH tidak merespon konfirmasi soal asset kendaraan dinas yang dimaksud. Dihubungi via handphone dan dikunjungi keruang kerjanya dan bahkan via SMS juga tidak dibalasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Penerimaan CPNS Tebo Tahun 2019 di Undur

Sekda kabupaten Tebo, Drs Teguh Arhadi, MM/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Usulan formasi penerimaan CPNS dan PPPK kabupaten Tebo kepada Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sekitar Juni 2019 lalu, hingga kini belum mendapatkan kepastian jawaban secara resmi. Sehingga dipastikan penerimaan CPNS kabupaten Tebo bulan September 2019 ini, tidak jadi dilaksanakan.

Menurut sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi mengatakan tahun ini tidak ada penerimaan CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk kabupaten Tebo. Meskipun usulan kebutuhan formasi daerah sudah disampaikan, keputusannya tetap dari Kemenpan RB.

” Kita daerah inikan tergantung dari pusat. Kalau ada instruksi laksanakan, kita akan laksanakan. Kita siap,” kata Teguh, Rabu (4/9/2019) di ruang kerjanya.

Dengan banyaknya ASN yang pensiun, pemerintah kabupaten Tebo sebenarnya berharap pengangkatan pegawai baru. Kalaupun menerima dari formasi baru yang lain (PPPK) akan terkendala anggaran dana daerah.

” Kita tunggu saja informasi dari pusat, kami tidak bisa memastikan tahun (2019) ini ada penerimaan atau tidak. Pastinya untuk mengatasi kekurangan pegawai yang terjadi, saat ini pemerintah kabupaten tentunya akan memaksimalkan sumber daya yang ada saja,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kapolrest Bungo dan Sarolangun di Mutasi

Ilustrasi/ft. net

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pucuk pimpinan Kepala kepolisian resort di lingkup Kepolisian daerah Jambi mengalami pergantian. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2316/X/KEP/2019, Kapolres Bungo AKPB Januario Jose Morais diangkat sebagai Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri. Posisinya digantikan AKBP. Trisaksono Puspo Aji yang sebelumnya menjabat Kapolres Pagar Alam di Polda Sumatera Selatan.

Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes. Pol. Kuswahyudi Tresnadi menyatakan dua Kapolrest di Kepolisian Daerah (Polda) Jambi diganti dan pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 September 2019.

Kemudian, berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut selain kapolrest Bungo, Kapolres Sarolangun, AKBP. Dadan Wira Laksana diangkat sebagai Wakil Direktur Reskrimum Polda Jambi. Posisi yang ditinggalkan Dadan akan ditempati AKBP.  Deny Heryanto yang sebelumnya, menjabat sebagai Kapolres Halmahera Barat Polda Maluku Utara.

Selain Kapolres Bungo dan Sarolangun, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jambi Kombes Pol Fauzi Bakti Mochji juga dimutasi. Hal itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2317/X/KEP/2019, Fauzi dimutasi ke Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.

Fauzi dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Baharkam Polri. Penggantinya adalah Kombes Pol Arif Budi Winova yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Maluku Utara.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi mengatakan mutasi dan pergantian pejabat tersebut biasa, dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir anggota.

Sementara itu, dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2317/X/KEP/2019 juga tercantum pengangkatan AKBP Frido Situmorang sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Jambi. Sebelumnya AKBP Frido Situmorang menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara.

Selanjutnya AKBP Kaswandi Irwan diangkat sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, AKBP Kaswandi Irwan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelalawan Polda Riau. (red JOS)

Sumber : Antara Jambi.

Pesan Gubernur Jambi Pada Dewan Tebo Yang Baru

Anggota DPRD Tebo periode jabatan 2019-2024/ft. jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar membacakan sambutan Gubernur Jambi, Fachrori Umar pada rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah/Janji anggota DPRD Tebo periode masa jabatan 2019-2024, Senin (2/9/2019). Atas nama pribadi dan pemerintah provinsi Jambi, Fachrori Umar menyampaikan ucapan selamat anggota dewan yang telah terpilih yang pada hari ini resmi dilantik. Mudah – mudahan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tebo kepada saudara (anggota DPRD) dapat dilaksanakan dengan baik dan amanah.  

Mengingat begitu besar harapan masyarakat yang telah memilih saudara untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan berbagai aspirasi.  Dikatakakan Gubernur bahwa pemilihan umum serentak pada tanggal 17 april 2019 yang lalu telah terlaksana dengan baik dan kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh  dan kedewasaan.

“ Terpilih dan tidak terpilih adalah hal lumrah dalam berdemokrasi. Selamat kepada anggota DPRD tebo yang dilantik hari ini. Mari satukan langkah dan tekad untuk membangun kabupaten tebo sebagaimana harapan masyarakat tebo,” katanya.

Dikatakan Gubernur, lembaga legislative dalam kedudukannya setara dengan pemerintah, karena itu anggota DPRD perlu membangun hubungan kerja yang sinergis. Setiap anggota DPRD perlu terus berbenah dan meningkatkan kemampuan individual.

“ Beban kerja anggota DPRD dimasa datang akan semakin berat. Sebagai wakil rakyat akan banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, hingga secara individual untuk menyampaikan aspirasi. Dan setiap aspirasi yang disampaikan itu, harus dilalui melalui beberapa tahapan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku,” kata Fachrori.

Oleh sebab  itu, anggota DPRD yang baru dilantik diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Tebo TUNTAS 2021 dan Jambi TUNTAS. Sebagai anggota DPRD harus mampu bersinergi dengan semua pihak dansaling bersatu padu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Server LPSE Siap, Tender di ULP Sudah Jalan Lagi

Ilustrasi/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Rusaknya server LPSE dinas kominfo yang mengakibatkan hilangnya data paket tender beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa waktu lalu. Memaksa Pejabat pembuat komitmen (PPK) di beberapa OPD, seperti di dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan dinas Perkebunan, perikanan dan peternakan melakukan pengulangan input datanya.

Menurut kepala unit layanan pengadaan (ULP) di Sekretariat daerah kabupaten Tebo, Heri Joni mengatakan setelah dikembalikan kepada OPD untuk dilakukan kajian ulang soal waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan, maka dipastikan dilakukan input data ulang. ULP dalam hal ini hanya menjalankan sesuai dengan keputusan yang disepakati bersama PPK di OPD itu.

” Opsi terhadap paket kegiatan pengadaan langsung manual (PL) tidak mendapat rekomendasi dari LKPP. Soal data paket tender yang hilang PPK mau tidak mau, data itu diulang input,” ujar Joni, Senin (19/8/2019).

Diungkapnya, data hilang yang itu sebanyak 21 paket tender yang nilainya cukup besar. Terdiri daripada pokja konstruksi satu, sebanyak 13 paket. Pokja konstruksi dua, 8 paket. 

” Satu paket dinas Perkebunan, perikanan dan peternakan, satu paket dinas kesehatan dan 19 paket di dinas PUPR. Itulah yang dikembalikan ke OPD masing – masing, dikaji ulang batasan waktu pelaksanaan pekerjaannya,” urainya.

Dikatakannya, sejauh ini, sejak seminggu lalu, delapan paket tender sudah kembali tayang di LPSE. Kita berharap sesuai jadwal paling lambat 15 September 2019 nanti, proses tender 21 paket tersebut sudah selesai dan penandatanganan kontrak selesai.

” Paket – paket itu, volumenya tidak berubah, tapi waktu pelaksanaan masih bisa dikejar dengan penambahan tenaga kerja dan peralatan kerja. Hanya satu (Paket 15 ) yang mengalami perubahan volume dan waktunya,” kata Heri Joni.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Damkar Tebo Kewalahan Hadapi Situasi Karhutla

Mobil Damkar milik dinas pemadam kebakaran/ft. Jambi Otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Banyaknya titik api yang muncul dalam wilayah kabupaten Tebo membuat dinas kebakaran kewalahan. Sementara mobilisasi mobil damkar dalam situasi terkini sangat tinggi dan kebakaran lahan hampir terjadi disemua kecamatan dikabupaten Tebo.

“ Kami sekarang ini hanya modal nekat. Sarana dan prasarana pendukung menghadapi karhutla sekarang tidak memadai sama sekali. Anggaran yang kami ajukan tidak disetujui,” kata pelaksana tugas kepala dinas pemadam kebakaran kabupaten tebo, Afriansyah, Rabu (14/8/2019) dikantornya.

Menurut Afriansyah, selain dukungan armada mobil Damkar yang tidak memadai. Dukungan safety petugas dilapangan juga tidak ada sama sekali. Dengan kondisi yang kami hadapi sekarang, ini seharusnya mendapat perhatian serius oleh pengambil kebijakan.

“ Sebagian besar mobil Damkar banyak yang rusak. Peralatan yang ada sudah tidak layak pakai, selangpun pada bocor semua. Kondisi ini harusnya ada sinergi dengan pihak BPBD menyangkut peralatan penunjang,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Edaran Baru, Larangan Pejabat Plt dan Plh

Screenshot, foto Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 30 Juli 2019 telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: 1). Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan 2). Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN.

Mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengutip Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti  penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, menurut Kepala BKN, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

“Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” tegas Bima Haria.

Ditegaskan Kepala BKN, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

“ Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat,” tegas Kepala BKN dalam Surat Edaran itu.

Menurut Kepala BKN, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.

Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas pun, menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

“Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan,” sebut Bima Haria.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, menurut Surat Edaran Kepala BKN itu, hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-304/.20-3199 tanggal 5 Februari 2016,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Kepala BKN membeberkan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian adalah Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
Memberikan izin belajar;
Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. (red JOS)

Sumber : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Serah Terima Aset Rusun Tebo Tunggu Persetujuan Presiden

Proyek rusun dikabupaten Tebo yang dibangun 2018 lalu, tinggal menunggu serah terima aset dari pemerintah pusat ke pemkab. Tebo/ft. Dok. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek pembangunan rumah susun senilai 12 milyar di dalam areal RSUD Sultan Thaha Syaifudin kabupaten Tebo tahun 2018 lalu. Hingga kini belum bisa dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah kabupaten Tebo, provinsi Jambi. 

Menurut plt. Kepala dinas Perumahan dan penataan kawasan permukiman, Riswan Pasaribu mengatakan kendala pemanfaatan terkendala regulasi penyerahan aset yang mesti mendapatkan persetujuan presiden. Sementara ini aset pemerintah pusat itu belum bisa dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten Tebo dalam waktu dekat ini.

” Aturannya serah terima aset pemerintah pusat yang nilai proyek diatas 10 milyar mesti menunggu persetujuan presiden. Jika dibawah 10 milyar cukup persetujuan dirjen kementrian PUPR,” ujar Riswan, Rabu (8/8/2019) dikantornya.

Riswan menyebutkan pengelolaan rusun dan penentuan tarif sewa sudah diatur dalam permenkeu dan kepmen PUPR. Masalahnya, pemerintah kabupaten tidak dapat berbuat banyak hingga serah terima aset ke pemerintah kabupaten ditandatangani presiden.

”  Anjuran BPK kita hanya diminta menyusun langkah – langkah percepatan pemanfaatan aset itu. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan. Kalau dulu masih bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan kementrian PUPR. Tapi masalahnya hal itu sekarang ini, tidak bisa dilakukan lagi,” katanya.

Apabila pemanfaatan rusun dapat terealisasi, ini menjadi salah satu potensi PAD pemerintah kabupaten Tebo. Minat calon penghuni rusun itu sangat tinggi bahkan semua kamar sudah full terisi oleh para pemesan.

” Semua kamar rusun sebenarnya sudah terisi dengan calon penghuni. Tapi kita belum dapat memastikan mereka bisa masuk,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal Proyek Paket 7, Dinas PUPR Surati Kejari Tebo

Plt. Kepala dinas PUPR Tebo, Drs. Erwanto, MM/ft.jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pihak dinas PUPR kabupaten Tebo menyayangkan sikap rekanan pelaksana proyek paket 7, seperti tidak memiliki itikad baik menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Jambi. Dengan begitu, langkah dinas meminta bantuan Kejaksaan negeri Tebo untuk ‘memanggi’ direktur PT. Harits Putra Sejati (HPS).

” Kita akan minta bantuan ke pihak kejaksaan negeri tebo melakukan penagihan. Surat resmi sudah kita layangkan ke kejaksaan,” ungkap Erwanto, Kamis (18/7/2019).

Baca berita terkait:

Menurut Erwanto, sudab dua kali surat kita sampaikan ke PT. Harits Putra Sejati. Cuman dari pihak rekanan sepertinya tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan temuan BPK. 

” Kalau tahun lalu memang ada diangsur. Tapi ini sudah lebih setahun, makanya kita minta bantuan kejaksaan untuk menagih,” ucapnya.

Terpisah pelaksana tugas Inspektorat, Zainuddin Abbas mengatakan kewenangan melakukan kerjasama dengan kejaksaan itu pihak dinas PUPR. ” Silahkan tanya saja ke kepala bidang bina marga PUPR,  Sobirin,” katanya, Rabu (17/7/2019) di DPRD Tebo. (red 01 JOS). 

BKPSDM Belum Eksekusi Sanksi Disiplin PNS Kadis PMD

Ilustrasi/Ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Badan kepegawaian pelatiham sumber daya manusia (BKPSDM) belum melakukan langkah – langkah untuk mengeksekusi terhadap kepala dinas PMD kabupaten Tebo, S. Menyusul telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Kejari Tebo dalam perkara dugaan kasus Korupsi pengadaan lampu penerangan jalan umum dari Dana Desa Tebo tahun 2017.

Kepala BKPSDM kabupaten Tebo, Haryadi, S.Sos. M.Si menyatakan memang dia (S) sudah ditetapkan tersangka. Surat penetapan tersangka biasanya disampaikan secara personal tidak disampaikan ke pemerintah kabupaten Tebo. Menurut dia, aturan sanksi disiplin PNS terhadapnya saat ini belum dapat dilakukan.

”  Aturan disiplin PNS belum bisa kami proses. Tetapi kalau sudah ada semacam dilakukan penahanan, biasanya ada surat itu disampaikan kepada BKPSDM. Atas dasar itu nanti akan kita proses pemberhentian sementara dari jabatan dan pemotongan 50 persen gajinya,” ujar Haryadi, Kamis (11/7/2019).

Haryadi mencontohkan seperti mantan kadis TPHKP, Sarjono yang sudah diberhentikan. Dalam kasus itu, ada surat pemberitahuan penahanan yang disampaikan dari penyidik ke BKPSDM.

”  Kalau surat seperti itu diterima, maka atas dasar itulah, kami bisa eksekusi. Tidak ada aturan penetapan tersangka gajinya langsung dipotong,” katanya.

Sejauh ini sinyal bantuan hukum dari pemerintah kabupaten Tebo terhadap yang bersangkutan belum ada kejelasan. Dikatakan Haryadi, dalam rapat asistensi sudah mentok, BKPSDM tidak ada anggran untuk itu.

” Masih samar – samar tetapi kami tidak anggaran untuk itu. Kalau kami siapkan anggarannya, dianggap ada sinyal seolah- olah pemda mendukung tindakan korupsi. Tapi ada juga pendapat lain, menyangkut jabatannya. Makanya soal ini masih simpang siur. Jadi kesimpulannya, sudah mentok, kami tidak ada anggaran,” kata Haryadi. (red 01 JOS)

Bupati Sukandar : misalkan ditahan akan diberhentikan sementara

Bupati Tebo, Sukandar ketika di wawancara media di gedung DPRD Tebo, Rabu(3/7/2019)/ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Penetapan oknum kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) kabupaten Tebo, S sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dana desa tahun 2017 oleh pihak Kejari Tebo. Bupati Tebo, Sukandar menyatakan pemerintah kabupaten Tebo akan mengambil langkah – langkah terhadap pejabat pembantunya itu, setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sukandar, pemerintah mengedepankan azas praduga tak bersalah. Surat resmi penetapan status tersangka belum diterima. Kepastian hukumnya  setelah ada menjalani sidang – sidang dipengadilan.

” Pemberhentian sementara bisa dilakukan. Misalkan kalau nanti dia ditahan, baru akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Kepastian statusnya, apakah sebagai tersangka sebagai tahanan kota atau yang lain, saya tidak tahu. Saya belum terima surat penetapan tersangkanya,” kata Sukandar, Rabu (3/7/2019) di gedung DPRD Tebo.

Dikatakannya, pemerintah baru akan bersikap setelah adanya keputusan tetap, yang jelas tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini akan mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

” Biar proses hukum berjalan. Biarkan nanti, data dan fakta yang akan terungkap pada persidangan. Saya kira akan ada bantuan pendampingan hukum sebagai anggota Korpri,” katanya. (red 01 JOS).

HUT Bhayangkara, 655 Anggota Polda Jambi Naik pangkat

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memberikan ucapan selamat kepada Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi yang naik pangkat menjadi Komisaris Besar (Kombes) bersama 656 personel Polda Jambi lainya yang juga mendapat kenaik pangkat satu tingkat. (Humas Polda Jambi/HO)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Di hari ulang tahun (HUT) Bayangkara ke-73, Senin (1/7/2019) ratusan personil Kepolisian Daerah (Polda) Jambi resmi naik pangkat dan dari ratusan personil itu dua diantaranya merupakan Pejabat Utama (PJU) Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Dua PJU itu yakni Direktur Reserse Kriminal Umum, M. Edi Faryadi naik dari AKBP menjadi Kombes Pol dan Kepala Bidang (Kabid) Provam Polda Jambi, Julian Muntaha.

Berdasarkan telegram Kapolri nomor: Sprin/1281/VI/Kep/2019 tanggal 24 Juni 2019 untuk Pamen dan Pama sebanyak 22 personil, Brigadir 655 personil. Tetapi satu diantaranya dibatalkan kenaikan pangkatnya, yakni Oemar Oldhion yang bertugas di Polres Bungo. Bertempat di lapangan Mapolda Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis AS MH memimpin upacara kenaikan pangkat personil Polda Jambi, sebanyak 667 personil.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS usai memimpin upacara kenaikkan pangkat itu mengatakan selain personil Polri juga ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang turut dalam kenaikan pangkat yakni satu tingkat. Upacara kenaikan pangkat ini serentak dilaksanakan 1 Juli 2019 seluruh jajaran Polda Jambi. Dan, untuk perayaan HUT Bayangkara ke-73 akan dilaksanakan 10 Juli mendatang.

Kapolda berharap kedepannya untuk seluruh personil Polri khususnya Polda Jambi yang hari ini naik pangkat dapat bekerja lebih maksimal lagi. Kenaikan pangkat jangan dijadikan sebagai kenaikan pangkat reguler, tetapi bisa menjadikan motivasi diri dalam kedisiplinan dan kemampuan diri.

Kapolda juga menyampaikan selamat kepada personil Polda Jambi yang hari ini mendapat kenaikan pangkat.  “ Kenaikan pangkat ini, akan menimbulkan konsekuensi terhadap tugas serta tanggungjawab yang lebih besar dari sebelumnya. semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, apalagi dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 73 ini, semoga kedepannya Polri semakin dicintai masyarakat,” katanya.

Adapun 667 Personel yang mendapatkan kenaikan pangkat terdiri dari Pamen 11 orang, 677 personel terdapat 11 orang perwira yakni AKBP 7 orang dan Kompol 2 orang. Enam di antaranya naik pangkat karena pengabdian dan pensiun berpangkat AKBP selama tiga bulan.

Kemudian, AKP 1 orang, IPTU sebanyak 10 orang, AIPTU 9 orang, AIPDA 134 orang, BRIPKA 452 orang, Brigadir 12 orang, Briptu 47 orang dan Bharaka 1 orang. Selain personel Polri yang naik pangkat ada 102 ANS yang di Polda Jambi juga turut naik pangkat.

Turut hadir dalam upacara, para PJU Polda Jambi, Ketua Bhayangkari daerah Jambi beserta Bhayangkari dan pengurus, para Pamen, Pama, Bintara, serta para ASN Polri Polda Jambi. (red JOS)

Kejari Tebo Tagih Piutang PD. THC Pada Pejabat Pemkab. Tebo

Kantor Kejaksaan Negeri Tebo/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Badan usaha milik daerah, PD. Tebo Holding Company (THC) bekerja sama dengan Kejari Tebo berhasil menagih piutang tiket pesawat perjalanan dinas mencapai sebesar 60 juta rupiah. Tunggakan hutang pembayaran tiket pesawat itu ditagih pihak kejakaan kepada sejumlah oknum pejabat pemerintah kabupaten Tebo dan termasuk salah seorang anggota dewan di Rimbo bujang.

Menurut Efan Apturedi, di kantor kejaksaan negeri Tebo, mengatakan PD. THC meminta bantuan penagihan kepada kejaksaan. Hutang tiket pesawat ditagih langsung dengan pejabat yang bersangkutan bukan melalui SKPDnya. Karena ini merupakan ranahnya masuk dalam kategori Perdata.

” Temuan audit BPKP itu, nilainya sekitar 60 juta. Ya, sudah selesai dibayar semua. Kita hanya membantu menyelamat kerugian negara. Uangnya diserahkan melalui Datun, karena itu ranahnya,” kata mantan Kasi Pidsus, Efan di Kejari Tebo, Senin (1/7/2019) siang.

Dikatakannya, sebenarnya kejadian ini, bukannya masalah fiktif. Karena mereka membeli tiket untuk SPPD itu dengan cara berhutang dengan THC. Ketika selesai perjalanan dinas, uang SPPD sudah dicairkan tapi memang tidak dibayarkan.

” Tunggakkan yang paling besar mantan kadis perindagkop, sekitar 20 juta. Selain itu ada juga seorang anggota dewan dari rimbo bujang. Tapi sudah mereka bayar semua,” katanya.

Sementara itu pihak PD. THC membenarkan bahwa Kejari Tebo melakukan penagihan hutang tiket pesawat teraebut. Sebahagian besar sudah selesai.

” Sebagian besar sudah dibayar, sudah selesai. Hutang ini terjadi sudah hampir tiga tahun terakhir. Makannya, sebelum puasa kemarin. Kami minta bantuan penagihan melalui kejari Tebo,” kata Hamdi via handphonenya. (red 01 JOS).

Siap – Siap!! September Tebo Siap Terima CPNS

Kemenpan Deadline Akhir Juni Penyampaian Usulan Formasi, September Proses Penerimaan CPNS

Sekretaris BKPSDM, Suwarto,/ft. Jambiotoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Pemerintah kabupaten Tebo tengah mempersiapkan kebutuhan formasi penerimaan CPNS tahun 2019. Pengiriman usulan formasi sesuai deadline kementrian pendayagunaan aparatur negara akan dikirim pada akhir Juni 2019 ini.

Menurut kepala BKPSDM kabupaten Tebo, melalui sekretaris BKPSDM, Suwarto, SE. MM mengatakan secara umum jumlah kebutuhan pegawai ASN kabupaten Tebo mencapai 8000 orang. Saat ini masih terjadi kekurangan pegawai sebanyak 4000 orang. 

” Makanya secara bertahap kita berusaha memenuhi kekurangan ASN ini. Usulan formasi dideadline Kemenpan, akhir Juni. Usulan yang bakal kita sampaikan bisa mencapai 500 formasi,” ungkap Suwarto, Selasa (24/6/2019).

Tetapi usulan formasi yang disampaikan ini masih dalam proses pengolahan belum diputuskan bupati. Kita berharap nanti usulannya yang kita sampaikan dapat disetujui pusat.

” Minimal mungkin sekitar tiga ratusan. Prioritas daerah masih pada tenaga kesehatan dan pendidikan. Jika sudah ada persetujuan formasinya, nanti paling lambat antara bulan September 2019 sudah diproses penerimaannya,” katanya.

Dikatakannya bahwa sesuai dengan aturannya. Penerimaan kali ini akan diprioritaskan 70 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selebihnya 30 persen rekrutmen penerimaan pegawai ASN.

Banyak Pensiun
Berdasarkan data BKPSDM kabupaten Tebo, tahun ini (2019) ada sekitar 117 ASN yang memasuki pensiun. Sebahagian besar pegawai yang pensiun sampai Desember nanti di dominasi guru SD dan SMP mencapai 112 orang, dan sisanya tenaga teknis.

Masih dikatakan Suwarto bahwa antisipasi pensiun guru terhadap kekosongan tenaga pengajar tersebut merupakan kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan. BKPSDM dalam hal ini hanya memproses pengawai dan lainnya.

Selain itu, kata Suwarto, ada dua pejabat eselon II yang memasuki pensiun bulan ini. Keduanya itu, sekretaris Inspektorat dan sekretaris pada dinas pendidikan dan kebudayaan.

” Kalau pengisian kekosongan jabatan sekretaris Inspektorat sedang dalam proses, tinggal kewenangan penentuan oleh pak bupati. Sementara untuk sekretaris Dikbud masih proses pembahasan belum pada tahapan usulan,” katanya.

Terpisah, sekretaris Inspektorat kabupaten Tebo, juga merangkap Plt. Inspektur, H. Setyoko, M.Si menyatakan masa dinasnya tinggal empat hari kedepan. Per tanggal 1 Juli 2019, sudah memasuki masa pensiun.

” Masa dinas saya tinggal empat hari lagi. 1 Juli sudah pensiun, mohon do’anya, ya,” ucap Setyoko dijumpai usai sidang paripurna di DPRD Tebo, Selasa (25/6/2019) siang. (red. JOS).

Kades Pemayungan Belum Resmi Diberhentikan

Terkait kasus pembunuhan yang saat ini telah ditetapkan tersangka otak pelaku dan dilakukan penahanan.

Suyadi/ft.dok Jambi otoritas


TEBO, Jambiotoritas.com – Pasca penangkapan kepala desa Pemayungan, Syaharudin oleh kepolisian resort Tebo pada 3 Juni 2019 dalam kasus pembunuhan terhadap Hendra warga desanya. Jabatan kepala desa, belum ada usulan pejabat sementara (Pjs) yang disampaikan pihak kecamatan Sumay kepada dinas Pemberdayaan Maayarakat Desa (PMD) untuk meneruskan kepemimpinan pemerintahan desa tersebut.

Sementara ini dinas PMD baru ada koordinasi dari camat Sumay yang melaporkan informasi bahwa Syaharudin sebelumnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Secara undang – undang kepala desa dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri, meninggal dunia dan terkait perbuatan tindak pidana. 

” Tadi camat sudah melaporkan bahwa kasusnya tindak pidana umum. Untuk proses pemberhentian dia (Syaharudin) ini. Saya menunggu surat dari kepolisian, entah itu penahanan ataupun penetapan tersangkanya. Tapi informasi dari kecamatan dia mengundurkan diri,” kata kepala dinas PMD, Suyadi, Rabu (19/6/2019) usai membuka acara Bintek pengadaan barang dan jasa desa di aula utama kantor bupati Tebo. 

Menurut Suyadi, surat resmi dari kepolisian akan dijadikan sebagai dasar pemberhentiannya. Sambil menunggu proses pengusulan dari kecamatan tentang siapa penggantinya nanti. 

” Soal Pjs kades itu nanti yang penting PNS bukan dari tenaga guru atau tenaga kesehatan. Saya dengar ada wacana mengusulkan mantan sekdes PNS disana yang pindah ke kecamatan lain. Saya katakan yang penting PNS dalam wilayah kabupaten Tebo. Dan yang jelas jangan sekdes dari desa lain saja. Itu yang sedang dibahas dibawah saat ini,” ucapnya.

Dikatakanya, dalam hal pengusulan Pjs ini agar disampaikan secepatnya. Karena PMD masih menunggu surat resmi yang lebih dulu diterima nantinya. Apakah dari Polrest Tebo atau surat pengunduran dirinya. 

” Kalau surat dari kepolisian yang lebih dulu saya terima. Maka, proses pemberhentian tentunya dengan tidak hormat (PTDH). Itu apabila lebih dulu surat dari kepolisian yang kita terima,” katanya.(red.JOS)

Kapolda Himbau Masyarakat Jambi Jaga Persatuan

Pertemuan Forkompinda Jambi yang di inisiasi Kapolda Jambi/ft. Antara jambi

JAMBI, jambiotoritas.com Kepala kepolisian daerah Jambi, Irjen Pol. Muchlis AS, menggelar pertemuan mendadak dengan para tokoh lintas agama, politik, pemuda dan masyarakat serta Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, pasca kerusuhan di Jakarta yang terjadi, 22/5/2019.

Pertemuan berlangsung di ruang coffee morning Mapolda Jambi dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Danrem 042/Gapu Kolonel Arh. Elphis Rudy, Kajati Jambi Andi Nurwinah, dan Kabinda Jambi Brigjen Pol Dul Alim.

Menurut Muhclis, bahwa pertemuan ini adalah inisiatif saya pribadinya dalam menyikapi kondisi di Jakarta. Semua yang hadir berkomitmen menyampaikan kepada masyarakat Jambi bahwa situasi Jambi tetap sejuk, aman, dan damai.

” Masyarakat kita imbau tidak terprovokasi atau terimbas kejadian di Jakarta. Masyarakat Provinsi Jambi diimbau untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan persaudaraan, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Kapolda Jambi, Muchlis AS di Jambi.

Untuk diketahui, pasca penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah pihak menggelar aksi demo penolakan di Jakarta. Aksi tersebut juga diwarnai kericuhan dengan aparat yang melakukan pengamanan.

Kami dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, mengimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan persaudaraan demi keutuhan NKRI.

Kapolda Jambi dan Gubernur Jambi, Fachrori Umar berharap provinsi Jambi tidak terjadi hal – hal yang tidak baik. Jambi daerah yang aman dan damai. (red JOS)

Sekda Minta Pejabat Dukcapil Tingkatkan Disiplin dan Kemampuan


Sekda lantik pejabat eselon III lingkup Dinas Dukcapil Tebo, Selasa (23/4/2019)/ft.Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Tiap enam bulan sekali dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat daerah. Pada dasarnya kita dinilai dan perhatikan orang lain, termasuk dedikasi dalam melaksanakan tugas pencapaian tujuan organisasi.

Menurut sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi menyatakan mutasi atau rotasi dalam roda pemerintah bukanlah sesuatu yang istimewa. Penilaian seseorang terhadap sikap dan perilaku ASN ini merupakan hal yang manusiawi. Oleh karena itu, sekda berpesan kepada pejabat yang dirotasi dan mutasi agar meningkatkan disiplin dan kemampuan dalam tugas dan fungsinya. 

” Tunjukan kemampuan melaksanakan tugas keseharian. Kita bagian dari berorganisasi, mari bersama mencapai tujuan organisasi. Harus ada keseimbangan dalam jabatan manajerial dan kedisiplinan,” kata Teguh pada pelantikan rotasi pejabat III dinas Dukcapil kabupaten Tebo, Selasa (23/4/2019).

Dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai sumber data kependudukan se Indonesia. Banyak kepentingan negara terhadap data yang disiapkan oleh dinas yang langsung dibawah kemendagri ini.

” Sumber data yang dihasilkan harus valid, karena menyangkut masalah kependudukan se Indonesia. Banyak sekali kepentingan negara dengan data ini, misalkan kepentingan pemilu atau penyelenggaraan BPJS,” katanya.(red01JOS).

Gubernur Jambi: Tingkatkan Manajemen Kepegawaian dengan Tatanan Institusi yang Terprogram

Gubernur Jambi foto bersama peserta Rakoor dari kabupaten / kota/ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.comRapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021” Selasa (9/4/19).

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, menyambut baik rapat koordinasi manajemen kepegawaian yang dilaksanakan. Diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi.

” Harus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Misi Jambi Tuntas 2021 pada misi pertama meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada pelayanan pubik,” ungkap Gubernur Jambi.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lebih diatas kepentingan pribadi dan golongan. Melaksanakan tugas atau program pemerintahan memerlukan sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah. ” Tidak terlepas dari norma, standar prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah,” tegasnya.

Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan. Perlu evaluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi.

” Eksistensi suatu institusi atau lembaga harus bergerak dalam tatanan kerja yang terprogram, masalah kepegawaian mengalami berbagai dinamika sehingga diperlukan penyesuaian dan langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut dengan kehadiran tenaga honor membantu kinerja pemerintah,” jelasnya.

Gubernur mengharapkan kepada semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif . Sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.

Sebelumnya Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi menyampaikan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi program kegiatan administrasi kepegawaian guna pembangunan Provinsi Jambi. Menurut Husairi saat ini, pemerintah Provinsi Jambi melaporkan ada 8900 orang yang menjadi tenaga kontrak atau honorer. Pada rakor ini, pemerintah Kabupaten/Kota dalam status dan kedudukannya menjadi pembahasan untuk mencari solusi dan status kedudukan hukum terhadap tenaga kontrak atau honorer daerah.

Sebanyak 130 peserta dari kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota. (red JOS)

TPP Cair, Sekda : OPD sudah bisa mencairkannya

Sekda kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi,MM/ft.jambi otoritas


TEBOjambiotoritas.com –  Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo sudah bisa di cairkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris daerah (Sekda) Tebo Drs.Teguh Arhadi, MM bahwa TPP ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tebo sudah bisa mencairkannya.

“Iya, kalau TPP di OPD Tebo sudah bisa di cairkan,” ungkap Teguh, Jum’at (5/4/2019).

Hanya saja, TPP pada Sekretariat daerah (Setda) Tebo kita memang sedikit mengalami keterlambatan. Namun demikuan, dia meyakinkan dalam bulan ini tetap di cairkan. 

Dikatakannya, TPP ASN yang di bayarkan oleh Pemkab Tebo, berdasarkan 40 persen kinerja dan 60 persen absensi kehadiran. Meski di akui dalam pelaksanaannya setiap OPD masih ada yang belum menggunakan aplikasi absensi namun TPP di OPD yang bersangkutan tetap dibayarkan.

“OPD yang belum memiliki atau memakai aplikasi absen, mereka sesegeranya bakal menggunakan aplikasi tersebut “pungkas Sekda. (red. JOS)

Hazairy : Silahkan lapor!! pemerintah ada APIP dan BPK yang audit

kabag. perekonomian setda Tebo, Huzairy /ft.jambi otoritas

Dana Subsidi Beras Raskin TA 2016/2017 di Soal

TEBO, jambiotoritas.com – Kepala bagian perekononmian Setda kabupaten Tebo, Hazairy tidak dapat memberikan penjelasan apapun terkait realisasi anggaran bantuan subsidi beras raskin tahun anggaran 2016/2017 dibagian ekonomi setda Tebo. Dia menyatakan bahwa dirinya menduduki jabatan ini, sejak tahun 2018.

“ Dasar hukumnya ada peraturan bupati yang mengatur itu. Kalau yang saya dengar beritanya, yang di soal kawan itu anggaran tahun 2016/2017. waktu itu, bukan saya yang menjabat, tapi saya (2018), dengar ceritanya dulu memang ada bantuan transport dan subsidi di tahun itu,” kata Hazairy, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, Pemerintah ini ada APIP dan BPK yang melakukan audit. Kalau memang ada penyimpangan dalam penggunaan dana ini laporannya sampai ke Bupati.  Kalau berdasarkan pemeriksaan itu memang ada temuan penyimpangan prosesnya pasti harus dikembalikan.

“ Silahkan kalau ada bukti, atau lainnya melapor ke penegak hukum. Disitu nanti akan tahu siapa yang menjalankan, dan bagaimana prosesnya. Menurut saya, dana itu saya kira sudah sampai ke desa. Kita siap bila berlanjut ke aparat hukum.  Kalau saya hanya menjalankan anggaran 2018, yang saya tahu sudah tersalurkan,” katanya. (red.01 JOS)

DPRD Paripurna Dengar Jawaban LKPJ Gubernur Jambi TA 2018

Paripurna DPRD propvinsi Jambi mendengar jawaban pemerintah provinsi Jambi terkait LKPJ Gubernur Jambi TA 2018/ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun anggaran 2018.  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sufardi Nurzain memimpin sidang yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. M Dianto.

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto sebagai mewakili Gubernur Jambi Fachrori Umar yang tengah melakukan cuti satu hari, mengapresiasi kritik, pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPj Gubernur Jambi Tahun 2018. Sebab, Gubernur menyakini bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021.

“Kami yakin dan percaya, capaian dan kinerja tersebut merupakan bentuk dari tugas dan tanggung jawab bersama, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait dengan saran agar pemerintah Provinsi Jambi terus meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi, serta melengkapi fasilitas bidang pendidikan dan kesehatan. Ke depan kami tidak hanya akan memperhatikan kelengkapan fasilitas, namun juga berupaya meningkatkan kualitas, baik pelayanan bidang kesehatan, maupun kualitas pendidikan. Penjelasan ini sekaligus menangggapi saran dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan,” kata Sekda, M. Dianto, Kamis (4/42019)

Menurut Dianto, Pemerintah provinsi Jambi akan bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi fokus perhatian dalam membangun Provinsi Jambi guna mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Intinya, seperti kami sampaikan pada tanggal 2 April kemarin, khusus pertama tentang angkutan batubara tadi sudah kami jawab bahwa untuk beberapa ketentuan dan pelanggaran akibat banyaknya angkutan batubara yang melewati jalan di Jambi itu sudah disesuaikan waktu mereka untuk melewati Kota Jambi, jalan-jalan di Kota Jambi, dan sudah diambil tindakan bagi yang melanggar pada jam yang sudah ditentukan.

Saat ini sedang dikaji karena ada salah satu investor yang akan membangun jalan khusus batubara dari mulai Sarolangun masuk ke Batanghari dan wilayah Muarojambi. Kajian ini melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi usulan mereka sudah masuk, pembebasannya sedang dikerjakan dan laporan kepada kami tinggal sekitar 20-25 persen yang belum dibebaskan tapi lebih dari 70 persen jalur itu sudah mereka bebaskan. InsyaAllah kalau ini jadi, bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Fraksi di DPRD Jambi.

Hal berikutnya yang menjadi catatan dan salah satu yang krusial dari DPRD adalah tentang pelayanan kesehatan dan dari pemerintah sudah menjawab bahwa alat kesehatan yang kemarin diisukan alat baru tetapi tidak bisa digunakan atau tidak jalan, itu disebabkan karena izin penggunaannya harus melalui Badan Pengkajian Teknologi Nuklir atau Bapeten di Jakarta. Bahwa saat ini dari beberapa rumah sakit di Jambi ini hanya satu rumah sakit yang belum diakreditasi yaitu rumah sakit yang berada di Kabupaten Kerinci atau Sungaipenuh yaitu Rumah Sakit MH.Thalib. Persoalan ketiga yang banyak menjadi sorotan tentang pendidikan. Dimana angka kelulusan dari SMK itu 98 persen lebih, ternyata alumni SMK itu lebih dari 40 persen menganggur sampai saat ini.

Menurutnya program itu akan diubah dari SMK tahun ini dan tahun depan lulus itu tidak hanya 3 tahun lagi tetapi menjadi 4 tahun karena tahun ke-4 itu mereka akan dilakukan pemagangan di beberapa Industri atau di tempat-tempat usaha lainnya, sehingga mereka nanti lulus dari SMK bisa langsung menjadi wirausaha mandiri atau mereka bisa bekerja di beberapa perusahaan otomotif.

“Karena lulusan terbaik 1-10 itu sudah ditawarkan bekerja langsung di beberapa perusahaan otomotif terutama dari motor Honda maupun dari Daihatsu dan juga Suzuki yang ada di Jambi,” katanya.

Catatan lain yang diberikan DPRD adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dari total APBD Provinsi Jambi Rp4,8 triliun, hanya Rp1,4 triliun berasal dari PAD dan selebihnya kucuran dari pemerintah pusat. “Upaya-upaya kita kemarin, seperti di Bakeuda yang sudah berupaya melalui berbagai aktivitas terobosan yang dibuat agar kita mendapatkan penerimaan anggaran yang bisa lebih besar,” jelasnya. (red.JOS)

Sukandar Bisa Diberhentikan Sementara, Ini Alasannya…


Bupati Tebo, Sukandar /ft. Dok. Jambi otoritas

TEBOjambiotoritas.com – Dari kesepakatan tiga kementrian, Kemendagri,  Kemenpan RB dan BKN, terkait penerapan sanksi pemecatan terhadap ASN tersangkut kasus korupsi. Pemerintah daerah harus memberhentikan mereka hingga batas akhir bulan April 2019 ini. 

Sanksi bagi PPK jika tidak mengindahkan MoU itu, kemetrian dalam negeri dapat memberhentikan sementara kepala daerah. Bupati Tebo, Sukandar bila tidak menindaklanjuti ASN di Tebo yang tersandung korupsi ini, bisa diberhentikan sementara. 

“Bulan April ini batas waktu pemberhentian ASN yang tersandung kasus korupsi. Itu ASN yang kasusnya sudah inkrach,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, Senin (01/04/2019).

Suwarto mengatakan bahwa pihaknya telah menambah 2 orang ASN untuk yang dilapotkan untuk proses diberhentikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya,  kedua ASN itu, mantan kepala dinas Tanaman pangan dan holtikultura ketahanan pangan kabupaten Tebo, Sarjono dan mantan kepala bidang Sarana dan Prasarana, Kembar Nainggolan. 

“Keduanya telah inkrach atas kasus Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo,” kata Suwarto. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan BKN.  BKPSDM Kabupaten Tebo melakukan pendataan kepada ASN yang terkena kasus Tipikor agar segera diberhentikan. 

Jika tidak melakukan pemberhentian hingga batas waktu yang telah ditentukan, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK)  bisa mendapat sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhentian sementara tanpa memperoleh gaji.

Sebelumnya, pada Desember 2018 Pemkab Tebo telah memberhentikan 9 orang ASN yang tersandung kasus Tipikor. Hahya satu ASN Mantan kepala bidang Bina Marga dinas PU,  Joko Paryadi yang sampai saat ini belum diproses pihak BKPSDM. Sebelumnya informasi terakhir bagian Hukum Setda Tebo mengirinkan surat ke MA minta kejelasan salinan hasil putusan penolakan kasasi yang bersangkutan. Dilain pihak kejaksaan negeri Tebo juga belum menerima fatwa dari MA terkait kekeliruan dalam salinan putusan kasasi MA. (red01JOS)

Sindi, Kadis ‘Pelit’ Konfirmasi Dengan PERS

Ruangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Tebo/ft.jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Sikap, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi,  SH. MH sebagai pejabat publik selalu melakukan penolakan ketika hendak dikonfirmasi media (Pers) dikantornya. Dia selalu berusaha mengalihkan awak media dengan dalih mengarahkan menjumpai staf keuangan dikantornya.

” Kalau urusan koran langsung temui bendahara,  itu pesan kepala dinas. Sudah disampaikan bahwa wartawan mau konfirmasi, tapi kek gitu kata bapak, ” ujar stafnya Indra dikantor itu,  Senin (1/4/2019) sekitar pukul 14.45 WIB.

Penolakan konfirmasi media oleh Sindi, terjadi tidak hanya kali ini saja. Menurut catatan media ini, penolakan dirinya sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Pria yang pernah menjabat kepala dinas ESDM Tebo dan Kepala Bappeda ini terkesan enggan berhadapan dengan hampir semua wartawan liputan dikabupaten Tebo.

” Terkadang kita sudah menunggu cukup lama, tetapi akhirnya tidak dikasih kesempatan buat konfirmasi berita,” sebut Ardi,  wartawan koran harian liputan kabupaten Tebo. (red01JOS)

Kabag. Hukum ‘Bungkam’, Soal Jawaban Surat ke MA

Kabag hukum setda Tebo, Evi Hanifah, SH/ft. Dok. Jambi otoritas.

TEBO, jambiotoritas.com – Persoalan putusan hukum kasasi dalam kasus yang membelit ASN mantan kepala bidang bina marga, dinas pekerjaan umum kabupaten Tebo, Joko paryadi, ST masih dalam tanda tanya besar. Badan kepegawaian pelatihan SDM (BKPSDM) kabupaten Tebo masih menunggu salinan putusan inkrachnya dari MA.

Menurut kepala BKPSDM kabupaten Tebo,  Haryadi, S. Sos. M. Si mengatakan BKPSDM belum menerima salinan putusan kasasi Joko Paryadi. Kalau itu belum diterima, pihaknya tidak bisa memproses pemberhentian yang bersangkutan.

” Jadi kita belum bisa menindaklanjutinya, kalau belum menerima putusan inkrach dari MA. Informasinya memang ada kekeliruan pada putusan itu. Bagian hukum setda sudah mengirimkan surat ke MA, minta kejelasannya,” kata Haryadi, Jum’at (29/3/2019) via telepon selulernya.

Meskipun sudah ada kepastian putusan Inkrach dari mahkamah agung. Pihaknya meyakinkan bahwa belum terima salinan putusan tersebut. Oleh karena itulah proses pemberhentian sebagai ASN belum bisa dilakukan. 

” Kalau sudah tentunya BKPSDM akan tindaklanjuti. Pemerintah tidak bisa mengambil langkah pemberhentian kalau belum punya dasar itu,  kita bisa dituntut, nantinya. Sementara ini, kami sifatnya menunggu saja. Tetapi untuk lebih jelasnya tanyakan ke bagian hukum,” kata Haryadi.

Sementara itu kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Tebo,  Evi Hanifah,  SH tidak menjawab konfirmasi via pesan Whatsappnya, Jum’at (29/3/2019) malam. 

Dilain pihak kepala kejaksaan negeri Tebo,  Teguh Suhendro, beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa bahwa kejari Tebo belum menerima fatwa dari Mahkamah Agung,  terhadap kekeliruan nama dalam putusan penolakan kasasinya, JPU kejari Tebo dan terdakwa Joko Paryadi.

” Kita belum terima fatwa dari Mahkamah Agung itu,” kata Teguh,  di gedung DPRD Tebo, usai paripurna LKPJ Kinerja Bupati Tebo TA 2018, beberapa waktu lalu. (red. 01JOS) 

Razia Dishub Tebo Banyak Tindak Angkutan dari Luar Daerah

TEBO, jambiotoritas.com – Hasil razia dinas perhubungan kabupaten Tebo bersama Satlantas Polrest Tebo yang berlangsung selama tiga hari berhasil menindak seratus lebih kendaraan angkutan barang dan orang. Pihak Dishub menyatakan operasi serupa, ada tahapan-tahapan kegiatan razia seperti ini akan rutin dilakukan. Tujuannya karena ada hubungan dengan keselamatan para pengguna jalan.

” Ini kita lakukan tentunya yang menjadi tupoksi dinas perhubungan. Ada tahapan-tahapan kegiatan razia seperti ini akan rutin dilakukan. Lihat momentnya,  karna menyangkut juga anggaran operasionalnya,” kata kepala dinas perhubungan, Eryanto, Jum’at (15/3/2019).

Target Dishub, kemarin memang khususnya mobil-mobil barang. Tidak hanya kendaraan dalam kabupaten Tebo sendiri. Tetapi sebahagian kendaraan yang terjaring juga ada dari luar kabupaten Tebo. Terhadap kendaraan yang mati PNKB, langsung ditilang pihak Satlantas. Sementara KIRnya yang mati, bisa mengurusnya disini. 

” Kita juga ada targetkan merazia angkutan perusahaan yang beroperasi dalam kabupaten Tebo. Tetapi kita akan lihat situasionalnya,bagi kendaraan keluaran tahun baru saya kira tidak ada persoalan. Kendaraan lama bisa langsung dicek dilapangan,” katanya.(red. 01JOS).

Forum OPD, Bappelitbangda Bahas Usulan Program 2020


TEBO, jambiotoritas.com – Badan perencanaan pembangunan penelitian pengembangan daerah, mulai Selasa (13/3/2019) melaksanakan kegiatan forum organisasi perangkat daerah. Kegiatan itu dijadwalkan akan berlangsung hingga jum’at (15/3/2019).

Menurut kepala Bappelitbangda kabupaten Tebo, Hendrynora, ST mengemukakan bahwa forum OPD ini membahas usulan anggaran program kegiatan tahun anggaran 2020. Kegiatan pembahasan sengaja dipercepat karena akan dilanjutkan kegiatan musrenbang kabupaten. 

” Kegiatan ini membahas rencana program tahun 2020. Sengaja dipercepat, untuk pemantapan penyusunan rencana strategis sesuai RPJMD kabupaten,” kata Hendry, Selasa (13/3/2019).

Masing – masing OPD diminta untuk memaparkan program dan kebutuhan anggaran sesuai dengan RPJMD. Pihak Bappelitbangda akan mengevaluasi programnya.

” Perlu dilakukan koordinasi dengan OPD agar usulan programnya tidak menyimpang dari RPJMD. Kita panggil dan sampaikan ke OPD terkait, jika ada program yang tidak sinkron dan mencoret mata anggaran yang diusulkan,” katanya. (red. JOS)

KPK Dorong Optimalkan PAD Daerah

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar dampingi Koordinator Supervisi Pencegahan wilayah II KPK RI, Aida Ratna Zulaiha dalam jumpa pers/ft.Ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan daerah agar bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti menarik minat masyarakat membayar pajak.

Koordinator Supervisi Pencegahan wilayah II KPK RI, Aida Ratna Zulaiha mengatakan tahun ini akan dioptimalkan pendapatan di daerah-daerah seperti penerimaan pajak. Kota Jambi misalnya, sudah memasang papan pemberitahuan setiap transaksi pajak, sehingga masyarakat yang melihat tertarik untuk membayar pajak.

Selain itu, kata Ratna,  KPK juga mendorong daerah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan aset karena aset berpeluang terjadi korupsi.

“Aset juga kita dorong pengelolaannya, karena aset itu berbentuk barang dan berpeluang terjadi korupsi dan banyak ditemui aset yang kepemilikannya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan provinsi, serta pemerintah provinsi dengan kabupaten,” katanya, Selasa (12/3/2019). (red. JOS).

Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa di Atas 2 juta


Foto Ilustrasi

JAMBI, jambiotoritas.com- Pertimbangan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.(red. JOS)

Sumber setkab.go.id

Pemkab Bungo Lamban Tangani Usaha Loading Tak Berizin

Tidak ada kontribusi terhadap daerah, Justru menunggu regulasi yang baru dibuat

BUNGO, jambiotoritas.com – Pemerintah kecamatan pelepat ilir mengatakan sedang melakukan pendataan pelaku usaha loading yang terus tumbuh. Dalam sejumlah rapat ditingkat kabupaten Bungo, sudah disampaikan bahwa pelaku usaha ini harus dikeluarkan izinnya. Sebagian pelaku usaha ini, merupakan orang Kuamang sendiri dan ada yang berasal dari daerah luar kecamatan pelepat ilir juga.

” Kita mulai melakukan pendataan terhadap usaha loading sawit yang ada dan yang baru berjalan. Sosialisasi pernah dilakukan agar mereka mengurus ijin. Tapi belum ada tindaklanjutnya,” ungkap camat pelepat ilir, Rafdi, S.sos dihubungi via ponselnya, Rabu (27/2/2019).

Meski demikian setiap pelaku usaha wajib diberikan izin, apapun bentuk izinya. Agar pemerintah bisa bertindak ketika pelaku usaha tidak taat terhadap ketentuan perizinan yang telah diberikan.

” Memang belum ada rekomendasi dari kecamatan kepada pelaku usaha loading ini. Sampai saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan perijinan SITU atau SIUPnya,” katanya.

Dikatakannya, bahwa pihak pemerintah dusun (Rio) tidak ada yang melaporkan  melalui surat secara formal kepada pemerintah kecamatan tentang keberadaan usaha loading sawit yang dibangun didalam wilayah dusunnya. Jangan nanti dibelakang muncul kesepakatan pihak dusun dengan pelaku usaha yang dalam usahanya tidak punya perijinan tersebut.

” Saya sangat melarang bawahan mendekati hal semacam itu. Apalagi sampai ada komitmen fee yang masuk ke dusun.  Karena itu juga tidak punya dasar. Saya juga akan membahasnya sampai ke arah itu nantinya,” jelasnya.(David Asmara)

Bakeuda Bantah Anggaran Tidak Cukup, OPD Belum Mengajukan

Kepala Bakeuda Kab. Tebo, Nazar Effendi/ft.jambi otoritas

TPP lamban cair jadi gunjingan di kalangan ASN Tebo

TEBO,jambiotoritas.com – Peraturan bupati Tebo, Nomor : 2 tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai apartur sipil Negara dilingkungan pemerintah kabupaten Tebo pelaksanaannya menjadi bahan ‘ Gunjingan’. Sebagian besar pegawai merespon soal TPP ini tidak lebih baik dari tambahan TKD yang diterapkan sebelumnya.

“ Bunyinya saja besar tapi tidak bakal diterima seratus persen, karena dihitung pajak hingga 15 persen. Disamping dihitung tingkat aktivitas kinerja dan kehadiran kerja pegawai.  Sampai sekarang tidak juga cair,” cetus seorang kepala bagian di sekretariat daerah pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut dia, dirinya juga tidak mengetahui pasti kapan TPP ini bisa berjalan. Kalau TKD dalam kondisi sekarang biasanya dulu sudah dicairkan.

Sementara itu kepala badan keuangan daerah kabupaten Tebo, Nazar Effendi menyatakan proses pencairan TPP tergantung input data ASN dan pengajuan dari OPD – OPD. Anggaran sudah siap, bahkan termasuk TPP untuk semua guru yang non sertifikasi.

“ Tidak betul kalau anggaran kita tidak cukup, kalau ada pengajuan pasti kita cairkan. Sampai sekarang OPD – OPD belum ada yang mengajukan pencairannya,” tegas Nazar dikonfirmisi, Selasa (19/2/2019).(red/David Asmara)

Wabup Tebo Minta BKPSDM Datangi MA

Lambang kabupaten Tebo/ ft. Ist


TEBO, jambiotoritas.com –  Pemerintah kabupaten Tebo berfikir akan mencari kebenaran informasi yang telah beredar di media sosial terkait putusan MA Nomor : 1587 K/PID.SUS/2016 tanggal 5 Oktober 2016. Seperti yang telah dilansir sebelumnya oleh Lembaga pengawasan dan Investigasi Tipikor RI. Berdasarkan putusan itu MA RI, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO dan Pemohon KasasiII/Terdakwa : JO..KO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2016/PT JMB, tanggal 19 Mei 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus- TPK/2015/ PN.Jmb, tanggal 07 Maret 2016 sekedar mengenai pidana dan denda. ” Terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dan menghukum tahana penjara selama delapan tahun denda Rp.300.000.000,- subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH menyatakan dalam proses kasasi  dengan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung itu berarti sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Meskipun ada pengajuan peninjauan kembali (PK) tidak menghalangi pelaksanaan putusan itu.

” Saya tidak tahu kalau memang sudah inkrach,  peninjauan kembalipun ( PK ) tidak menghalagi pelaksanaan putusan. Kita minta Inspektorat dan BKPSDM mempelajarinya dan mencari kebenarannya. Kalau perlu mendatangi MA untuk mendapatkan putusan itu dan kita akan proses,” kata Syahlan, Senin (18/2/2019) petang di kantornya.

Baca berita terkait : BKPSDM : Sampai saat ini kami belum menerima inkrachnya

Menurutnya, Pemerintah kabupaten Tebo dulu sudah menyurati meminta data ke pengadilan negeri, pengadilan Tipikor bahkan ke BKN untuk meminta nama-nama ASN Tebo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach). Kita dapatkan baru itu, yang sudah dilakukan PTDH kemarin. Jadi, tidak seperti yang dituduhkan LPI Tipikor itu.

” Betul,  gajinya Joko Paryadi masih berjalan, tapi tidak sepenuhnya itu persentasenya BKPSDM yang lebih jelasnya. Nanti kita pelajari, kalau memang harus dikembalikan sejak putusan MA keluar. Akan dikaji dulu sesuai aturan yang ada, kita panggil BKPSDM nanti, minta kejelasan tentang kasus Joko Paryadi ini,” katanya. (red/David Asmara)

BKPSDM : Sampai saat ini kami belum menerima inkrachnya

Kepala BKPSDM Tebo, Haryadi (kanan) dalam satu acara /ft. Dokumen

TEBO,jambiotoritas.com – Kepala badan kepegawaian pelatihan sumber daya manusia kabupaten Tebo, Haryadi menyatakan belum menerima putusan MA terkait kasasi Joko Paryadi  dalam kasus tindak pidana korupsi pengaspalan jalan tahun anggaran 2013 lalu.

” Sampai saat kemaren, waktu kami tanyakan ke pupr dan sampai saat ini kami belum menerima inkrah nya,” kata kepala BKPSDM Tebo, Harydi, S. Sos. M. Si, Senin (18/2/2019) singkat.

Baca berita Bupati Tebo di Tuding LPI Tipikor RI Lingdungi JP

Berikut petikan Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor : 1587 K/PID.SUS/2016 terkait kasasi mantan kepala bidang Bina Marga, Joko Paryadi, ST. MT. Yang meyakini Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia menduga ada unsur kesengajaan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini adalah Bupati untuk menutupi atau melindungi Joko Paryadi agar tidak di kenakan sanksi pemecatan secara PTDH.

Padahal jelas Keputusan Kasasi tersebut sudah inkracht terhitung hari rabu tanggal 5 oktober tahun 2016. Berikut petikan putusan MA nomor : 1587 K/PID.SUS/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang menyatakan, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO dan Pemohon KasasiII/Terdakwa: JO..KO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2016/PT JMB, tanggal 19 Mei 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus- TPK/2015/ PN.Jmb, tanggal 07 Maret 2016 sekedar mengenai pidana dan denda.(red/David Asmara)

.

Bupati Tebo di Tuding LPI Tipikor RI Lindungi JP

Ketua LPI Tipikor RI, Aidil fitri, SH/dok Jambi otoritas

Menduga ada unsur kesengajaan menutupi atau melindungi JP agar tidak dikenakan sanksi PTDH

JAMBI,jambiotoritas.com – Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor : 1587 K/PID.SUS/2016 terkait kasasi mantan kepala bidang Bina Marga, Joko Paryadi, ST. MT. Kami dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia menduga ada unsur kesengajaan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini adalah Bupati untuk menutupi atau melindungi Joko Paryadi agar tidak di kenakan sanksi pemecatan secara PTDH. Padahal jelas Keputusan Kasasi tersebut sudah inkracht terhitung hari rabu tanggal 5 oktober tahun 2016.

Dan kami merasa lucu ketika Waki bupati  Tebo, Pak Syahlan pada tanggal 11 januari 2019 berkomentar di Media Online Portal Tebo yang mengatakan bahwa menurut informasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Joko Paryadi belum inkracht masih dalam Kasasi. Ada apa ini???

Padahal dasar hukum untuk pemecatan Joko Paryadi sudah jelas, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 87 angka 4 huruf (b), peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 250 huruf (b) yang mengatur PNS diberhentikan tidak hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, demikian yang disampaikan lembaga penggiatan anti korupsi ini, melalui Pers Release yang diterima, Jambiotoritas.com, Minggu (17/2/2019) petang.

Selanjutnya, menelisik daripada surat kepala BKN nomor : K.26-30/V 55-5/99 tanggal 17 april 2018, perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang isinya bahwa BKN dan KPK telah menyepakati dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajeman ASN, salah satunya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN nomor 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018, nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 september 2018 tentang penegakkan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang mana didalamnya menyebutkan ruang lingkup keputusan bersama meliputi penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama paling lama bulan desember 2018.

Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2018 tanggal 18 september 2018 tentang pelaksanaan pemberhentian ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yang meminta kepada PPK untuk mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menpan RB selambat-lambatnya tanggal 30 november 2018 dan menyampaikan tembusan kepada Mendagri.

Dan sesuai Surat BKN nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 oktober yang menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dari PPK melalui BKPSDM ke BKN. 

” Kami menduga ada unsur kesengajaan dari BKPSDM Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tidak memasukan nama PNS atas nama Joko Paryadi,” Jelas ketua umum, LPI Tipikor RI, Aidil Fitri, SH.

Untuk itu, LPI Tipikor RI akan segera melaporkan melalui surat resmi dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia kepada KPK agar mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Sukandar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tebo atau Bupati Tebo.

Ketika berita ini ditayangkan pihak-pihak terkait belum terkonfirmasi. Bupati Tebo H. Sukandar, Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, SH, Sekretaris daerah, Drs. Teguh Arhadi maupun kepala BKPSDM kabupaten Tebo, Haryadi, S.Sos.M.Si tidak membalas konfirmasi yang disampaikan melalui pesan Whatsappnya masing-masing, pada Minggu malam.(red.David Asmara)

Revisi RTRW Kabupaten Tebo Tunggu Persetujuan Pemerintah Pusat

Hendri Nora : Saya sudah dua kali berkirim surat

TEBO,jambiotoritas.com – Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Tebo dianggap krusial. Dampak nyata yang dirasakan oleh daerah adalah perkembangan pembangunan di daerah menjadi terhambat. Salah satu indikator wacana perubahan RTRW Kabupaten ini.  Sebahagian besar terkait dengan peluang investasi didaerah yang dijalankan oleh pihak swasta. Terutama pembangunan dibidang industry yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan akses transportasi.

Bagi daerah investasi swasta bisa memberikan dampak ekonomi, dan serapan lapangan kerja bagi masyarakat daearah kabupaten Tebo. Menurut kepala badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah (Bapelitbangda) kabupaten Tebo, Hendri Nora, ST mengungkapkan sudah diminta oleh Bupati untuk menyampaikan usulan ke pemerintah pusat untuk merevisi RTRW kabupaten Tebo. Tetapi proses untuk melakukan revisi itu ternyata tidak sembarang butuh proses yang sangat panjang. Turunannya banyak sekali, dari teratas RTRW wilayah hingga rencana detail tata ruang kecamatan.

“ Pak Bupati pernah menyampaikan ada perusahaan yang akan ingin berinvestasi dibidang industri di kecamatan Rimbo ilir. Tetapi hingga saat ini masih terganjal dengan RTRW. Sehingga investasi di wilayah itu belum bisa terealisasi,” kata Hendri Nora, usai rapat tim BKPRD di ruang rapat sekretariat daerah, Rabu (13/2/2019) petang.

Menurut Hendri,  Semenjak di Bapelitbangda dia sudah dua kali menyurati pemerintah pusat untuk usulan itu. Sesuai ketentuannya juga, setelah lima tahun RTRW bisa diajukan untuk dilakukan penyesuain dengan kondisi kebutuhan pembangunan daerah. Bukan hanya kabupaten Tebo, semua daerah termasuk pemerintah propinsi Jambi juga terkendala dalam upaya pembangunan daerah.

“ Saya sudah dua kali berkirim surat ke pemerintah pusat. Tetapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Untuk merevisi RTRW ini tidak sembarangan. Banyak prosenya dan aturannya berlapis-lapis, bukan kita saja, semua daerah juga mengusulkan keinginan revisi soal RTRW ini,” katanya.(red/Davdi Asmara)

Soal Anggaran TPS B3, Dinkes Belum Koordinasi TAPD

kepala dinas kesehatan Tebo, dr. Riana

TEBO, Jambiototritas.com – Anggaran penyediaan tempat penampungan sementara limbah medis B3 terhadap dua puluh pusat kesehatan masyarakat belum tersedia ditahun anggaran 2019. Namun pihak dinas kesehatan kabupaten Tebo belum menjalin komunikasi dengan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) atau tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Tebo terkait solusi anggaran yang dibutuhkan.

” Belum ada komunikasi dinkes dengan Bappelitbagda. Soal keinginan menyiapkan anggaran pengadaan TPS limbah B3 puskesmas, ” kata sekretaris Bappelitbagda Tebo, Septiansyah, Kamis (7/2/2019).

Menurut dia, tahun ini anggaran sudah berjalan. Kalau sifatnya mendesak bisa diajukan pada APBD perubahan. ” Sesuai dengan permendagri  bisa diakomodir melalui proses anggaran perubahan kalau diusulkan. Prosesnya akan diakomodir melaui TAPD dan apakah nanti bisa disetujui di banggar DPRD,” katanya.

Mungkin diperubahan nanti bisa disiasati dengan pengurangan kegiatan- kegiatan di OPD – OPD yang bisa dialihkan yang sifat tidak terlalu prioritas, misalkan ATK, perjalanan dinas. TAPD nanti bisa melihat realisasi anggaran per OPD.

” Saya kira bisa saja dikurangi. Selagi sesuai dengan aturan untuk pembangunan tebo, pasti kita dukung. Tapi kita harus pelajari dulu, pemaparan dari dinkes, seperti apa rencana biaya dan bentuk fisik TPS itu. Tapi kalau pihak dinkes bisa upayakan dana DAK, saat ini mungkin pusat tengah melakukan penyusunan anggaran 2020,” katanya.

Koordinasi DLH

Mengacu pada peraturan pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), lembaga medis rumah sakit, klinik, praktek dokter dan bidan diwajibkan mematuhi aturan tersebut. Terkait persoalan penanganan limbah B3 medis, pekan lalu, kepala dinas kesehatan kabupaten Tebo, Dr. Riana menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup.

Semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus melengkapi administrasi agar mendapatkan rekomendasi untuk perizinan pengelolaan lingkungan. Tidak hanya puskesmas saja, lembaga medis, hingga praktek dokter dan bidan juga dihimbau memgikuti aturan yang berlaku ini. Selanjutnya mempersiapkan tempat penampungan sementara (TPS) limbah medis dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo, Jambi menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Tebo (dinas lingkungan hidup) selama ini hanya mengawasi lembaga yang sudah memiliki izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan (DPLH).  Untuk TPS memang belum ada yang menyiapkannya. Menurut kepala bidang pengendalian pencemaran, kerusakan dan penaatan lingkungan hidup, Deriansyah menyatakan puskesmas rawat inap wajib mengantongi DPLH, sementara dari sebelas puskesmas rawat inap baru Pukesmas Rimbo Bujang II dan Puskesmas IX Rimbo Ulu yang memiliki DPLH ini.

” Bagi puskesmas rawat inap, diwajibkan mengantongi DPLH. Terhadap yang belum, saat ini masih didata oleh pihak dinas kesehatan. Selain itu, bagi puskesmas non rawat inap yang kegiatannya sudah jalan tapi izin lingkungannya belum ada, harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan,” kata Deri, Rabu (6/2/2019).

Dikatakan Deri, berdasarkan PP 101 tahun 2014 tersebut. Tanpa terkecuali, seharusnya seluruh puskesmas dan lembaga swasta lain yang baru dibangun tapi belum ada dokumen UKL UPL, dan tidak memiliki TPS limbah B3 diwajibkan menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut perizinan itu.

” Sementara ini, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan SPPL untuk sebahagian puskesmas sudah ada. Bagi yang belum ada sama sekali izin untuk segera di urus izin UKL – UPLnya,” katanya.

Beberapa pihak swasta yang telah memiliki DPLH, diantaranya Klinik Gandi medika, klinik Permata Medika dan klinik Laras medika di Muara Tabir. Dua rumah sakit umum swasta Rimbo Medika center dan RSU Setia budi sudah memiliki TPS B3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

” Sejak tahun 2018 lalu, terhadap lembaga medis yang sudah memiliki DPLH, dokumen UKL UPL dan SPPL terus diawasi komitmen pengelolaan lingkungannya. Jika ditemukan pelanggaran terhadap mereka bisa diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh bupati. Sambil pemerintah mempelajari secara hukum yuridis formalnya, pelanggaran apa yang terjadi,” katanya.(red/David Asmara)