Kemenhub Setop Uji KIR Kendaraan Bermotor Dinas LH dan Perhubungan kabupaten Tebo

Kondisi peralatan uji KIR dinas lingkungan hidup dan perhubungan kabupaten Tebo yang berhenti operasi setelah menerima surat resmi dari kementrian perhubungan/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Pelayanan uji KIR kendaraan bermotor sebagai persyaratan teknis laik jalan pada dinas LH dan perhubungan kabupaten Tebo sejak sepekan terakhir tidak berjalan. Didepan gedung masuk tampak plang bertuliskan, ” untuk pengurusan KIR ditutup”. Informasi yang didapatkan masalahnya disebabkan peralatan yang ada saat ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari kementrian perhubungan.

Pada Rabu (12/8/2020) siang itu, terlihat dua warga hendak mengurus sesuatu atau perpanjangan KIR kendaraan. Namun kemudian mereka berlalu setelah mendapatkan penjelasan ASN disana. Karena peralatan yang ada disana tidak dapat difungsikan. ” Sementara ini pelayanan KIR direkomendasikan ke kabupaten Bungo (daerah tetangga),” ucap petugas penyambut tamu di gedung KIR dinas LH dan perhubungan di komplek perkantoran pemerintah kabupaten Tebo pal 12 desa sungai Alai kecamatan Tebo tengah.

Terpisah kepala dinas lingkungan hidup dan perhubungan, Eko Putra, SH menyatakan untuk sementara KIR belum bisa dipakai karena berdasar penilaian kementrian perhubungan peralatan yang dimiliki belum lengkap.

Menurutnya ada persyaratan standar pelayanan yang harus terpenuhi dan untuk itu syaratnya ada tiga alat yang harus dipenuhi untuk penilaian akreditasinya. Pelayanan KIR kabupaten Tebo tidak dapat dilakukan hingga peralatan terpenuhi.

” Syarat standar KIR harus ada 3 alat yang diadakan. Jadi ada surat resmi dari kementrian yang meminta menghentikan aktifitas tersebut. Jadi masyarakat kalau mau lakukan KIR kendaraan tetap bisa dilakukan didaerah mana saja, terserah di kabupaten Bungo atau dikabupaten Batanghari dan lainnya,” ungkap Eko Putra, Rabu (12/8/2020) petang dikantornya.

Namun demikian, Dinas LH dan perhubungan kabupaten Tebo akan mengajukan pengadaan alat yang disyaratkan seharga 1,8 milyar. Jika pembahasan anggaran pembelian dilakukan 2021 dan baru akan dijalankan ditahun 2022.

” Kita juga tidak mau beresiko, apabila masih di operasikan pihak kementrian tidak bertanggungjawab. Ini memang berdampak turunnya potensi penerimaan pendapatan daerah,” katanya.

Ditambahkan Eko, sementara potensi penerimaan yang masih berjalan pada OPDnya hanya pada sektor kebersihan dengan target perimaan 120 juta/tahun, perparkiran 60 juta/ tahun, dan KIR sebelumnya 25 juta/tahun tidak ada lagi. Selain itu sektor terminal juga mengalaminya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Waka DPRD Aivandri Berang, Inspektorat Belum Juga Sampaikan LHP

Wakil ketua I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri, AB di gedung DPRD Tebo usai RDP Membahas laporan masyarakat desa Rantau Langkap beberapa waktu lalu/dok JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Permintaan DPRD terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) kasus dugaan penyimpangan dana desa Rantau Langkap sampai hari ini belum juga disampaikan pihak Inspektorat. Alasannya, Inspektur kabupaten Tebo sedang tidak berada di tempat

Menurut sekretaris Inspektorat kabupaten Tebo Nur Hasanah, menyatakan Inspektorat dalam hal ini pasti akan menyampaikan hasil LHP tersebut ke pihak dewan Tebo.

” Surat lagi dimeja pak inspektur, beliau lagi dinas Jambi. Nanti dibalas pasti surat resminya,” kata Nurhasanah, via Whatsappnya, Selasa (11/8/2020) malam.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri, AB mengatakan belum menerima LHP yang dminta dari Inspektorat itu. Sebelumnya, pada Senin (10/8/2020) surat resmi sudah dikirimkan ke sana.

” Belum ada informasi dari Inspektorat kenapa belum juga dibalas,” kata Aivan, Selasa (11/8/2020) petang kemarin. Makanya, kami akan surati kembali agar inspektorat segera menyampaikan LHP itu. Ditambahkannya, jangan sampai ada kesan kami (dewan) ini, tidak bekerja dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

” Tentunya nanti LHP itu akan menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi. Saya minta LHP itu segera disampaikan secepatnya. Baru kemudian akan dibahas terlebih dahulu bersama anggota komisi I,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kapolda Jambi : Kami bisa berikan edukasi secara masif kepada masyarakat

Kapoda Jambi, Irjen.Pol. Firmas Shantyabudi/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Kepala kepolisian darerah Jambi menekankan kepada semua pihak dalam rangka implementasi kehidupan new normal ditengah pandemic COVID-19 agar mematuhi semua ketentuan yang diberlakukan. Diharapkan kepolisian berperan dalam memberikan edukasi secara masif sehingga masyarakat bisa menerima keadaan perubahan perilaku dengan penuh kesadaran.

Firman menyatakan telah berkoodinasi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam rangka implementasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan new normal dalam mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19.

” Polda Jambi akan terus berkoordinasi dengan TNI dan pihak pemerintah daerah sebagai link sektor dalam penerapan sistem aturan tatanan hidup normal baru (new normal) saat pandemi COVID-19, sehingga kami bisa memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat secara masif bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” kata Irjen Pol Firman, Jumat (29/5/2020) di Jambi.

Menurutnya seluruh jajaran kepolisan daerah Jambi bersama-sama dengan semua pihak menerapkan aturan baru new normal di kehidupan saat ini. Kapolda Jambi ini juga minta kepada seluruh masyarakat bisa menerima dengan kesadaran yang tinggi tentang perubahan perilaku hidup bersama dengan pandemi corona saat ini.

” Berlakunya new normal, artinya semua sektor bisa bersama-sama berjalan dan masyarakat juga bisa menikmatinya. Polda Jambi dan seluruh jajarannya siap mendukung pelaksanaan new normal tersebut dalam kondisi apa pun,” kata Irjen Pol Firman Shantyabudi. (red JOS)

Penulis : David

Siapkan 2 Milyar Dana Tanggap Darurat, Antisipasi Penyebaran COVID-19

Ketua Gugus tugas penanganan penyebaran Covid-19, Syahlan Arfan didampingi kadiskes Tebo, dr. Riana Elizabeth dan direktur Perum DAM, Tebo, Budi Irawan usai menggelar konferensi Pers dikantor bupati kabupaten Tebo, Selasa (24/3/2020)/foto JOS



Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo mengalokasikan dana tanggap darurat sebesar 2 milyar pada APBD kabupaten tahun 2020. Dana ini sudah disetujui bupati untuk penanganan situasi darurat penyebaran COVID – 19 dikabupaten Tebo.

” Kita akan gunakan dana tanggap darurat APBD untuk langkah penanganan penyebaran Covid 19,” kata Wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan, Selasa (24/3/2020) usai jumpa Pers, dikantor bupati Tebo.

Terpisah, kepala badan keuangan daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tebo mengatakan dana tanggap darurat sekitar dua milyar yang akan dibelanjakan habis pakai melalui OPD dinas kesehatan dan RSUD STS Tebo.

” Dana tak terduga kita 2 milyar yang akan digunakan untuk belanja bahan habis pakai oleh RSUD dan dinkes, khususnya penangangan darurat Covid – 19,” kata Kepala Bakeuda, Nazar Efendi, Selasa (24/3/2020) via pesan Whatsappnya.

Menurut Nazar, anggaran itu digunakan untuk penyediaan APD dan kebutuhan penanganan penyebaran Virus Corona. Tidak untuk operasional.

” Tapi sekarang sedang berproses dan belum di keluarkan. Dana ini tidak boleh digunakan biaya operasional, dana ini hanya untuk penyediaan APD, dan lain-lain,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemprov Jambi Perkuat Sinergitas Hadapi Covid – 19

Sejumlah perwakilan bupati dan wakil bupati beserta OPD kabupaten/kota dalam provinsi Jambi yang mengikuti rapat koordinasi bersama pemrov Jambi dan unsur Forkompinda provinsi Jambi, Selasa (17/3/2020) malam di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi/foto JOS


Fachrori: Kerja sama lintas sektor harus ditingkatkan

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat Koordinasi Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, bupati dan wali kota atau yang mewakili sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se Provinsi Jambi, termasuk Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Kota, serta instansi vertikal. Rakor itu dipimpin langsung Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fahrori Umar,M.Hum, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (17/3/2020) malam.

Pemerintah provinsi Jambi menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan upaya untuk memperkuat sinergitas Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi Covid-19, yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi global.

Dalam pemaparannya, Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fahrori Umar,M.Hum menegaskan sekaligus mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi ancaman wabah Covid-19.

“Saya berharap kita semua dapat melaksanakan peran kita sebaik-baiknya dan bersama-sama untuk mengatasi masalah Covid-19,” ujar Fachrori.

Menurut Gubernur bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Covid-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi wabah di Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah- langkah penanggulangan, termasuk aspek komunikasi penanganannya.

“Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam menghadapi ancaman wabah dengan membangun kepercayaan publik dan menjaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat, sehingga penanganan dapat berjalan lancar. Presiden telah memberikan instruksi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius, siap dan mampu dalam menangani kejadian Covid-19 di Indonesia. Persepsi tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah perlu disampaikan kepada publik melalui penjelasan komprehensif dan berkala dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah,” terang Gubernur Fachrori.

Fachrori menjelaskan, beberapa upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19, yaitu rapat koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam cegah tangkal Covid-19 di Provinsi Jambi, pelatihan Tim Gerak Cepat, sosialisasi info terkait Covid-19, beserta surat eedaran termasuk distribusi APD (Alat Pelindung Diri) ke Rumah Sakit Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan penderita Virus Corona yang telah ditetapkan oleh Menkes. (red JOS)

Penulis : Herman

Izin Lembaga Bina Profesi Habis, Pemkot Jambi Segel Ruang Belajar

Pemkot Jambi Segel ruang belajar yayasan pendidikan bina profesi, putra global nusa/foto Antara/Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Sebuah lembaga pendidikan yang habis masa izinnya disegel oleh tim terpadu pemerintah kota Jambi. Pihak pemkot menyatakan sudah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak yayasan dan ternyata peringatan untuk memperpanjang izinnya tidak dilakukan.

Lembaga pendidikan yang beralamat di di Jalan Prof M. Yamin, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung Kota Jambi itu, disegel oleh tim terpadu Pemerintah Kota Jambi yang terdiri dari Satpol PP, DPMPTSP, Disdik, BPPRD, Camat dan Lurah pada Jum’at (13/3/2020). Menurut kepala bidang penegakkan Perauran daerah Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal menyatakan tahapan peringatan sudah dilakukan sebelum aksi penyegelan dilakukan hari ini.

“Penyegelan dilakukan terhadap Yayasan pribadi putra global nusa, lembaga bina profesi 1 tahun. Penyegelan yang dilakukan sudah melalui tahapan peringatan. Penyegelan ditempatkan pada ruangan yang merupakan tempat belajar. Selama ruangan tersebut di segel, aktifitas belajar mengajar tidak di perkenankan di ruangan itu,” Jelasnya.

Dikatakan Said, sebenarnya Yayasan pribadi putra global nusa, lembaga bina profesi ini berdiri sejak tahun 2009, lembaga pendidikan ini tidak memperpanjang izin yang telah habis. Sehingga Pemerintah Kota Jambi mengambil tindakan penyegelan.

Sementara itu, pengelola yayasan pribadi putra global nusa, Faryani mengatakan, pada Desember 2019 lalu masa berlaku izin lembaga pelatihan kerja (LPK) sudah habis. Menurutnya semua perizinan Izin yang di miliki sebenarnya lengkap, ada akta dari kementerian terkait lembaga kursus.

Faryani mengatakan Izinnya ada, hanya masih dalam proses perpanjangan. Berkas pengurusan izinnya sudah masuk ke DPMPTSP Kota Jambi dua minggu lalu. Untuk memperpanjang izin tersebut, banyak persyaratan yang harus dilengkapi, diantaranya surat dari lurah, bukti pajak, KTP pemilik, SIUP dan lain sebagainya.

“ Sebelumnya memang sempat datang surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Izinnya ada, hanya masih dalam proses perpanjangan. Pengurusan izin sudah di lakukan,” kata Faryani. (red JOS)

Penulis : Herman

Dari Hasil CAT SKD, Diprediksi hanya 385 Peserta Lanjut Tes SKB

Jambiotoritas.com, TEBO – Pasca tes CAT, SKD CPNS kabupaten Tebo, yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 21 Februari 2020 pekan lalu. BKPSDM kabupaten Tebo selama sepekan ini melakukan input data hasil tes SKD tersebut. Data dari 3.913 peserta SKD dipastikan hanya 1500 yang berhasil lulus passing grade dan 385 peserta saja yang diprediksi akan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

” Tes berikutnya, kemudian akan disaring lagi untuk tes SKB. Secara teknis penentuan peserta ujian SKB diambil dari satu formasi yang tentukan sistem penetapan peringkat tiga besar (tertinggi),” kata kepala badan kepegawaian pelatihan SDM, Haryadi, S.Sos. M.Si melalui kabid. Pengadaan dan pembinaan pegawai, Ruman Syahfudin, Senin (24/2/2020).

Menurut Ruman, meskipun untuk satu formasi peserta yang dinyatakan lulus passing grade adalah yang mendapatkan peringkat nilai tertinggi tahap awal 10 besar. Secara teknis prosesnya nanti akan terjadi melalui tiga kali penyaringan masing – masing formasi.

” Meskipun peserta telah dinyatakan lulus passing grade tetap akan diperingkat menjadi tiga orang dengan nilai tertinggi. Jika ada nilai yang sama. Penentuan yang berhak dilihat nilai tesTKP yang paling tinggi, kalaupun nilai TKP jugasama, dilihat lagi nilai TIL dan selanjutnya,” jelasnya.

Dari 195 formasi yang ditetapkan kabupaten Tebo. Sudah diprediksi secara umum yang akan mengikuti tes SKB setelah proses penyaringan dipastikan hanya 385 orang saja yang akan mengikuti SKB. Angka kelulusan passing grade tes SKD tertinggi dengan nilai 419 dan terendah 271. Akan tetapi nilai 271ini bisa juga tidak lulus passing gradenya. Jadi ketiga tes yang dijalankan mesti lulus angka passing gradenya. 

” Hasilnya dari input data yang sedang dilakukan sekarang tidak bisa dipublikasi BKPSDM. Hasilnya nanti akan dibawa ke BKN Jakarta disana bersama Kemenpan RB akan diolah kemudian baru ditetapkan pihak BKN. Nanti kita akan diundang untuk konsolidasi gunanya untuk mencocokan data itu,” katanya.

Konsolidasi, kata dia, hanya memastikan data yang kita sampaikan dan diolah BKN dan Kemenpan RB pasti tetap sama. Mencegah agar tidak terjadi kekeliruan karena ini menyangkut hasil. Semu nilai terbuka, dapatbdilihat diweb sites pemkab tebo.go.id disitu sudah ada jumlah dan hasil tes yang dilakukan kabupaten Tebo, kalau ada yang keliru itu bisa protes.

” Dengan sistem CAT, dua kali dijalankan selama ini tidak pernah salah. Selama ini nilai tidak akan berubah. Kalaupun ada nilai peserta diganti, semua pasti ketahuan dari sistemnya. Saya pastikan nilai itu tidak akan berubah, itulah gunanya BKPSDM diundang untuk konsolidasi,” ucap Ruman meyakinkan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Gubernur dan Kapolda Bersinergi Bahas Karhutla dan Dana Desa

SALAM KOMANDO : Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi salam komando usai pertemuan, Kamis (13/2/2020) di kantor Gubernur Jambi. (FOTO: Humas Prov)



Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepala kepolisian daerah Jambi, Irjen.Pol. Friman Shantyabudi melakukan audiensi dengan Gubernur Jambi, Fachrori Umar di kantor Gubernur Jambi. Kedatangan Kapolda Jambi yang baru dilantik itu, didampingi beberapa orang pejabat Polda Jambi. Pertemuan keduanya membahas strategi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan laha, termasuk pengoptimalan penggunaan dana desa.

Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Jambi didampingi Pj Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum dan Politik Asraf, Pj Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Mukti dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat.

Dalam pertemuannya tersebut, Gubernur, Fachrori mengajak Kapolda Jambi dan jajaran untuk saling bekerja sama menyukseskan pembangunan di Provinsi Jambi, dan bersinergi mengatasi permasalahan Provinsi Jambi. Menurut Fachrori menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab kepolisian.

” Kesejahteraan tidak akan terwujud kalau tidak tercipta rasa aman. Begitu juga sebaliknya, tidak akan tercipta keamanan yang kondusif bila tanpa didasari kesejahteraan yang baik pula,” katanya.

Oleh sebab itu, Gubernur mengajak Kapolda Jambi untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja pada lembaga masing-masing agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam kesempatan itu juga, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan Kepolisian Daerah Jambi berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah Provinsi Jambi.

Sementara iti, Pj. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan dalam pertemuan Kapolda dan gubernur ada beberapa agenda kerja sama yang perlu dibicarakan diantaranya masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ada beberapa perintah dari Presiden melalui Kapolri untuk menginstruksikan pada Kapolda agar karhutla tidak terjadi lagi pada tahun 2020 ini.

” Untuk itu, kita duduk bersama untuk menyusun strategi-strategi agar karhutla tidak terjadi lagi di Provinsi Jambi. Nantinya Pemprov akan mengundang seluruh pengusaha, perusahaan untuk menyamakan persepsi agar karhutla tidak terjadi lagi,” ungkap Sudirman.

Selain itu, lanjut Sudirman, Kapolda juga akan konsen terhadap penggunaan Dana Desa yang telah dikucurkan melalui APBN. Kedepannya Pemerintah daerah dan Polda akan bersama-sama mengawal desa-desa dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap perangkat desa yang ada di Provinsi Jambi. (red JOS)

Penulis : Zul Herman
Editor : David

Dewas Harapkan Dukungan OPD Sukseskan Beras ASN

Pemerintah kabupaten dan THC sepakat upayakan tunjangan uang beras ASN dikembalikan dalam bentuk beras. Draf Perbup sebagai payung hukum sedang dalam prosesnya./foto ilustrasi (Ist)


Jambiotoritas.com, TEBO – Progran usaha BUMD Tebo Holding Company (THC) dalam bentuk pengadaan beras ASN mendapatkan dukungan dari dewan pengawas. Lebih dari itu, ketua dewan pengawas bersama tim, sebelumnya sudah melakukan survey di kabupaten Merangin melihat keberhasilan usaha serupa disana.

Menurut ketua dewan pengawas THC, Ir Supadi menyatakan langkah yang dilakukan tergantung dengan dinas Pertanian sebagai leading sektor pengadaan beras dikabupaten Tebo dan dukungan OPD lain. Payung hukum untuk memuluskan program ini sudah disiapkan.

” Acuan kita perlu dukungan dinas pertanian sebagai pengada. Dan seberapa banyak jumlah dukungan ASN dari OPD yang ikut dalam kepesertaan, didata dulu,” katanya.

Dalam hal ketetapan payung hukum (aspek legal) ini, semisal peraturan bupati (Perbup) dinyatakan Supadi dalam proses. Dengan diterbitkannya nanti Rancangan peraturan dan juknisnya, tunjangan beras yang selama ini diganti dengan uang. Konsekuensinya akan dikembalikan dalam bentuk beras kembali.

” Draf Perbup sudah ada. Hanya saja kita menunggu data dari OPD yang belum masuk. Tergantung dengan data itu saja. Kalau bisa tahun ini sudah dapat terealisasi. Namun, dalam program ini, kita sifatnya tidak memaksa, tapi inikan termasuk program pemerintah kabupaten Tebo. Harapan kita 40 sampai 50 persen ASN pemerintah kabupaten Tebo bisa ikut dalam program beras ASN,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

DPA PUPR Tebo Alokasikan 5 Milyar Belanja Alat Berat

Masih menunggu penyaluran dari anggaran APBD Provinsi Jambi TA 2019 sebesar 3 milyar lagi

Jenis alat berat/foto Ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) kabupaten Tebo tahun 2020 ini menambah alat berat yang dikelola UPTD Alkal. Dari APBD kabupaten Tebo melalui Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dinas PUPR, dialokasikan anggaran sebesar 5 milyar untuk membeli ekskavator, Beckhoeloader dan Bomag, motor grader dan satu unit mobil Dump Truck.

” Dari APBD tahun ini, ada lima milyar kita alokasikan untuk membeli alat berat. Sekarang sudah masuk RUP,” kata kepala dinas PUPR Kabupaten Tebo, Drs. Erwanto, MM, Selasa (28/1/2020).

Menurut Erwanto, selain dari APBD kabupaten Tebo. Ada anggaran tambahan 6 milyar dari APBD provinsi Jambi yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pengadaan empat unit alat berat, jenis Ekskavator dan Beckholoader, masing dua unit. Dikatakannya, bahwa anggaran pembelianya diperoleh dari APBD provinsi Jambi TA 2019, ini merupakan program bantuan per kecamatan untuk kabupaten Tebo yang tertunda penyalurannya tahun lalu.

” Kita ini, sifatnya menunggu dana bantuan APBD provinsi ini masuk ke kas daerah (Bakeuda) Tebo. Sekarang baru masuk 3 milyar, 3 milyar lagi menyusul. Nanti kalau sudah masuk semua, baru dapat diproses pembelian alatnya. Kalau belum disalurkan, macam mana kita mau belikan,” ucap Erwanto.

Proses belanja pembeliannya, kata dia, kita lihat dulu nanti sistem apa yang bisa digunakan. Apakah tender atau dengan sistem E – Katalog, lihat dulu dan tanyakan aturannya ke LPSE, bila dilakukan tender.

” Kalau melalui E – Katalog tentunya lebih aman dan cepat, barangnya juga langsung didatangkan. Kalau melalui tender nanti akan kita tanya ke LPSE, apakah bisa dilakukan tender,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

PUPR Tebo Putus Kontrak dan Blacklist Dua Rekanan

ilustrasi/foto.net


Jambiotoritas.com, TEBO – Dua rekanan sebagai kontraktor pelaksana proyek paket 18 (CV. Mubarok) dan paket 23 (CV. Pelangi) dinas PUPR kabupaten Tebo dengan nilai pagu 2,3 milyar dan 2,4 Milyar yang sebelumnya dilakukan adendum dengan dikenakan denda 50 hari, diputus kontrak dan diblacklist, pejabat pelaksana kegiatan (PPK) dinas PUPR bidang Bina Marga.

Menurut kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Tebo, Sobirin mengatakan tindakan tegas atas keputusan memutus kontrak dua rekanan perlu dilakukan. PPK menilai tidak selesainya pekerjaan perkerasan yang terjadi dianggap kelalaian rekanan sendiri.

Sebenarnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Terkendalanya, intinya hanya kesalahan pada pihak penyedia. Kontraknya kan dimulai awal September, waktunya cukup panjang.

” Sebetulnya mereka ingin mengajukan perpanjangan kontrak.Tapi pertimbangan kondisi saat ini tidak mungkin dilanjutkan,” katanya.

Dikatakan dia, pekerjaan kita hentikan dan selanjutanya saya ambil keputusan, memblacklist kedua perusahaan. Karena saya sudah melihat material sudah ada dilapangan hanya saja belum dilakukan penghamparan.

” Melihat kondisi lapangan, sementara akses dan cuaca tidak terkendala sebenarnya. Ketika itu cuaca panas bahkan kabut asap. Karena akses itu juga dilalui kendaraan pengangkut batu bara,” katanya.

Secara keseluruhan progres semua kegiata fisik dibidang bina marga sudah terealisasi 90 persen, hampir semua selesai. Kecuali dua rekanan tersebut. Hingga hari ini, akhir tahun 2019, semua rekanan bina marga sudah menyelesaikan semua administrasi kontrak. Dan menyangkut penyelesaian pekerjaan fisik juga sudah selesai. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wabup Sebut KASN Sudah Setujui Pejabat JPT Tebo

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pelantikan pejabat jabatan tinggi pratama (JPT) hasil seleksi panita pelaksana seleksi JPT tahun 2019 yang diumumkan kabupaten Tebo, pada Kamis (26 /12/2019) pekan lalu, telah direkomendasikan ke KASN di Jakarta. Empat calon kepala OPD yang direkomendasikan bupati Tebo, H. Sukandar sudah disetujui KASN. Hanya saja hasil persetujuan terhadap rekomendasi bupati Tebo itu yang belum diterima pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan mengatakan pelantikan pejabat JPT akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum tanggal 7 Januari 2020. Pemerintah kabupaten tinggal menunggu rekomendasi KASN itu turun.

Berita terkait : Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

” Pelantikannya dalam waktu dekat, kita tunggu rekomendasi KASN itu. Saat ini staf kita masih di Jakarta. Insha Allah, sebelum tanggal 7 Januari 2020 dilantik, bisa jadi taggal 5, bebarengan dengan pelantikan tahap 2 pejabat eselon III dan IV,” kata Syahlan, Selasa (31/12/2019) petang, disela – sela kunjungan ke dinas PUPR Tebo.

Terkait prosesi pilgub 2020/2025 sebelum cuti bacalon dari kepala daerah yang maju di Pilgub. Hasil assesmant (lelang jabatan) pelantikan mesti dijadwal sebelum deklarasi calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi sesuai jadwal tanggal 8 Januari 2020.

” saya sudahvkomunikasi dengan kepala KASN, untuk rekomendasi bupati Tebo sudah di setujui. Sekarang staff kita sedang disana menjemput itu,” katanya.

Dia menjelaskan kaitan pencalonan beliau (bupati Tebo) dengan berjalannya proses Pilgub. Jambi nanti, seorang kepala daerah harus cuti. Memang pelantikan mesti dilakukan sebelum tangga 7 Januari 2020. Hanya masalah kaitannya dengan surat keputusan yang ditandatangani kepala daerah.

” Bila dilantik lewat dari itu, pak bupati berarti tidak jadi ikut mencalon. Kalau dilantik sebelum itu, belum tentu juga beliau mencalonkan diri. Inikan kaitan dengan SK yang harus bupati yang menandatanganinya,” jelas Syahlan

Wakil bupati, kata Syahlan, kita bisa mewakili bupati pada proses pelantikan. Akan tetapi yang menandatangani SKnya tetap bupati, itu saja. (red JOS)

Penulis : David

Satu Tahapan Lagi, Pejabat JPT Tebo di Rekomendasi ke KASN

Ilustrasi lelang jabatan JPT/ft. Ist


Dampak perubahan struktur OPD akan juga dilantik 200 lebih pejabat eselon III. BKPSDM sudah menyiapkan

Jambiotoritas.com, TEBO – Tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kabupaten Tebo yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kamis (26/12/2019) panitia selekasi jabatan JPT kabupaten Tebo melalui surat pengumuman Nomor. 011/Pansel.JPT Pratama/Tebo/2019 tentang peserta terbaik satu, dua dan tiga selekasi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten Tebo provinsi Jambi tahun 2019. Panitia kemudian mengumumkan nama-nama peserta yang disusun berdasarkan nilai tertinggi untuk empat jabatan OPD, sebagai berikut :

I. Dinas PUPR kabupaten Tebo
1. Drs. Erwanto, ME Jabatan sekretaris dinas PUPR dengan nilai 72,33 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Sardi, ST. M.Eg Kabid. Cipta karya dinas PUPR dengan nilai 71,55 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Ahmad Roni, ST. MT Jabatan Kabid. SDA dinas PUPR dengan nilai 70,84 direkomendasikan terbaik ke tiga

II. Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo
1. Riswan Pasaribu, SP Jabatan sekretaris dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai 69.86 direkomendasikan terbaik pertama,
2. Muhammad Ziadi, SP Jabatan sekretaris Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Mawardi Nur, H. SP Jabatan Kabid. Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Ketahanan Pangan kabupaten Tebo dengan nilai 69.59 direkomendasikan terbaik ke tiga

III. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo
1. Himawan Susanto, SE. MEc. Dev. Jabatan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tebo dengan nilai 69.07 direkomendasikan terbaik pertama
2. Nopfrizan,S.Stp. MM Jabatan Ka. Sub Bid. Kesiap Siagaan BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 68.82 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Antoni Faksi, S. IP Jabatan Kabid. Kedaruratan dan logistic BPBD kabupaten Tebo dengan nilai 67.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

IV. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo
1. Arief Haryoko, SH Jabatan Kabag. Pemerintahan Setda kabupaten Tebo dengan nilai 69.61 direkomendasikan terbaik pertama
2. Afriansyah, S.IP. M.Si Jabatan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Tebo dengan nilai 68.86 direkomendasikan terbaik kedua,
3. Taftazani, S.IP. ME Jabatan Kabag. Infrastruktur Daerah Setda kabupaten Tebo dengan nilai 68.05 direkomendasikan terbaik ke tiga

Sementara itu, secara terpisah kepala badan BKPSDM kabupaten Tebo. Haryadi, S.Sos. M.Si melalui kepala bidang Mutasi, Eddy. S menyatakan hasil yang dikeluarkan panitia seleksi hari ini (26/12/2019) yang sudah ditetapkan tiga peringkat masing – masing jabatan tersebut akan dinaikkan kepada Bupati untuk  ditetapkan dan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“ Rekomendasi dari KASN nanti yang akan menduduki jabatan OPD yang di isi. Kemungkinan Minggu depan sudah disampaikan ke sana. Mudah-mudahan awal Januari mungkin sudah final dan dilantik. Tunggu saja  kapan dilantik pejabat JPTnya, bahkan untuk pelantikan pejabat eselon III nanti akan mencapai kurang lebih 200 an orang, jadwal pelantikan JPT dan eselon, kapan ditunggu saja” kata Eddy, di kantor BKPSDM, Kamis (26/12/2019) siang.

Menurut dia, Tiga jabatan JPT yang masih kosong, seperti dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala pelaksana BPBD menjelang dilaksanakan Asssesment test berikutnya akan diisi dengan pejabat pelaksana tugas (PLT) yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Tergantung pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“ Untuk Assesment JPT yang memang kosong peminatnya itu kemungkinan akan dilakukan lelang kembali tahun depan (2020). Hanya saja masalah waktunya kapan, belum bisa kita pastikan. Kepala OPD yang tidak ikut JPT kali ini, karena beberapa dari mereka sangat menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Untuk mengikuti JPT sudah pasti disesuaikan dengan pangkat dan jabatan serta masa kerja mereka seperti yang sudah disyaratkan,” katanya.

Juga dikatakannya, rekrutmen untuk penunjukkan PLT di OPD tersebut sedikit banyak akan berpengaruh dalam artian bagaimana cara memanag OPDnya itu nanti. Kemungkinan ASN yang berhasil mendapatkan peringkat didudukkan sebagai sekretaris dinas kemungkinan itu bisa saja. Tergantung dari petunjuk dari PPK nantinya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

ASN Mantan Kabid BM di Usulkan Diberhentikan

Satgasus kejagung ketika melakukan penggeledahan kantor dinas PU kabupaten Tebo, pada (24/3/2015) silam./ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan kepala bidang Bina Marga dinas pekerjaan umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi terpidana delapan tahun penjara sedang diusulkan proses pemberhentiannya. Pemerintah kabupaten Tebo melalui bagian hukum setda kabupaten Tebo sudah mendapatkan kepastian menerima petikan putusan kasasi MA melalui kejaksaan negeri Tebo.

“ Salinan putusannya sudah ada, tinggal saya ambil dari Kejari Tebo. Nanti akan dilaporkan kepada pak bupati dulu, sebelum dilanjutkan dengan proses administrasi untuk pemberhentiannya,” kata kepala bagian hukum Sekretariat daerah kabupaten Tebo, Evi Hanifah, SH, Jum’at (20/12/2019).

Menurut Hanifah, tahapan pemberhentian ASN yang tersangkut kasus korupsi. Harus terlebih dahulu ada proses usulannya dan kemudian akan dikaji melalui tim kajian dan pertimbangan, kepangkatan dan pemberhentian yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

“ laporan langsung dengan pak bupati memang belum, karena pak bupati sedang tidak berada di tempat. Tetapi informasi ini sudah disampaikan melalui pesan WA, ke pak bupati. Saya belum mendapatkan tanggapan langsung dari bapak. Yang jelas kami dapatkan dulu salinan putusannya,” katanya.

Berita terkaitnya ; 

Sebagai referensi dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang karena tersangkut tindak pidana korupsi pada dasarnya merujuk pada pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan PP 11/2017 yang menjadi aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sekedar informasi bahwa Joko Paryadi sebelumnya  divonis pidana penjara 8 tahun dtingkat banding (PT) dalam kasus korupsi proyek pengaspalan jalan 21, jalan Tabun- Muara Niro dana APBD Tebo TA 2013/2014 yang merugikan keuangan Negara 33 milyar. Upaya hukum kasasinya ditolak di MA pada periode tahun 2016 silam dan salinan putusan baru diterima Kejari Tebo pada 28 November 2019. Pasca menerima putusan tersebut pihak Kejari Tebo telah melakukan eksekusi secara administrasi terhadap terdakwa yang sudah hampir 4 tahun menjalani penahanan atas dirinya di LP kelas II A Kota Jambi.

Sebagai KPA, Joko Paryadi divonis bersalah atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada proyek multiyears pengaspalan paket 10,  jalan 21 pal 12  dan  paket 11  Muara Niro – Tabun di Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Tebo, Jambi senilai Rp 63 miliar pada tahun anggaran 2013-2014.

Penyidik Satgasus Kejagung pada Februari 2015 telah meningkatkan penyelidikan perkara korupsi tersebut ke penyidikan dengan menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka itu adalah Joko Paryadi selaku Kepala bidang bina marga Dinas PU Kabupaten Tebo, yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran, Saryono selaku Direktur PT Rimbo Peraduan dan Hasoloan Sitanggang selaku Dirut PT. Bunga Tanjung Raya. Dimana rekanan pelaksana proyek PT Rimbo Peraduan mengerjakan proyek yang tidak sesuai aspek dari kontrak sebagaimana standar kualitas berdasarkan surat edaran menteri PU 2010. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ombudsman Koordinasi BKN Indikasi Masalah Proses Seleksi CPNS

Kepala Ombudsman perwakilan Jambi, Jakfar Ahmad/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Ombudsman perwakilan provinsi Jambi melansir meningkatnya pengaduan masyarakat. Pengaduan tahun ini didominasi terhadap pemerintah daerah, permasalahan pertanahan, kesehatan, kepolisian dan pendidikan.

” Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan pada Ombudsman RI perwakilan Jambi pada tahun 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu pengaduan yang masuk sekitar 75 pengaduan, sementara hingga saat ini sudah ada 88 pengaduan ke kita,” kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Jambi, Jakfar Achmad, Selasa (10/12/2019).

Pemerintah daerah diharapkan lebih mengaktifkan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N). Dimaksudkan permasalahan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan ditingkat kelurahan dan kecamatan dapat diselesaikan.

” Tidak harus sampai ke Ombudsman untuk menyelesaikannya. Tapi sekecil apapun permasalahan yang diadukan ke Ombudsman akan tetap diselesaikan oleh Ombudsman,” kata Jakfar.

Menurut dia, Ombudsman RI turut membuka pengaduan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ombudsman yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut turut melakukan pengawasan terhadap proses seleksi CPNS karena menyangkut hajat orang banyak.

” Pada pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap proses seleksi CPNS di Jambi. Kita, Ombudsman menemukan beberapa proses yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Salah satunya terdapat pemerintah daerah yang mewajibkan calon peserta mengirimkan berkas pendaftaran secara langsung,” ungkapnya.

Sementara proses seleksi CPNS tersebut dilakukan secara daring (on line) dan seharusnya pengiriman berkas secara langsung tidak perlu dilakukan. Terkait permasalahan yang ditemukan Ombudsman telah melakukan koordinasi dengan BKN untuk segera di tindak lanjuti.

Selain itu, ditemukan juga indikasi pemerintah daerah yang mempermudah putra daerahnya dalam seleksi CPNS dengan menerbitkan syarat bagi putra daerah minimal IPK 2.0, sementara putra luar daerah itu minimal IPK-nya di atas 3.0.

Sukandar Berhentikan Kadis PMD. Suyadi, Tunjuk Plh. A. Malik

Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom ketika diwawancara wartawan beberapa waktu lalu/ft. dok. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati Tebo H Sukandar memberhentikan kepala dinas PMD, Suyadi dari jabatannya. Menurut Bupati Tebo, H. Sukandar surat penunjukkan Plh kadis PMD sudah ditandatangani. Sukandar menyatakan posisi Suyadi digantikan sekretaris dinas PMD, A. Malik, SE. ME

” Terkait kadis PMD (Suyadi,red) yang ditahan dari kemarin, saya sudah menandatangani surat penunjukkan pejabat Plh untuk kelancaran tugas di PMD. Saya berharap agar semua mengikuti proses aturan dan undang-undang yang berlaku,” ucap Sukandar, Selasa (10/12/2019) di pendopo rumah dinas Bupati Tebo.

Dikatakan Sukandar, meskipun kepala dinas PMD ditahan kejaksaan. Dia berharap semua pekerjaan yang menyangkut dana desa dan ADD berjalan sebagaimana mestinya.

” Saya yakin meski Kadis PMD, Suyadi ditahan, pekerjaan di dinas PMD bisa tetap berjalan. Pejabat Plh sebagai penggantinya dijabat oleh Sekretaris dinas PMD, Malik,” tegas Bupati Sukandar, Selasa (10/12/2019)

Diketahui, Suyadi diberhebtikan dari jabatannya paska penahanan yang dilakukan oleh pihak Kejari Tebo, pada Rabu (4/12/2019). Sebelumnya Suyadi sudah tetapkan menjadi tersangka sekitar 20 Juni 2019, terkait kasus pengadaan LPJU di desa – desa yang menggunakan Dana Desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara 1,86 milyar. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kadis PMD di Tahan, Ini Sikap Pemkab. Tebo

Kadis PMD kabupaten Tebo,Suyadi berkaos oblong warna hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lapas sebelum dimasukan dikamar tahanan di lapas Muara Tebo, Rabu (4/12/2019)/ft.dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Menyusul ditahannya kepala dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Tebo, Suyadi, SH oleh penyidik kejaksaan Negeri Tebo, Rabu (4/12/2019). Pemerintah kabupaten Tebo akan segera menunjuk pejabat pengganti kepala dinas PMD agar tugas pokok dinas tidak terhambat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris daerah kabupaten Tebo, Teguh Arhadi sempat menyatakan bahwa dirinya sudah ada detak (dugaan) hal ini akan terjadi. Apa yang terjadi hari ini, menjadikan dirinya sontak terhenyak mendapat kabar penahanan pejabat binaannya itu. Diakuinya, sebelumnya surat dari kejaksaan dia disposisikan kepada yang bersangkutan.

” Kita nunggu surat resmi dulu dari kejaksaan, nanti akan kita diskusikan dengan bupati dan BKPSDM. Siapa yang menggantikannya sementara dia ditahan,” ucap Teguh, dikantornya, Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, dengan langkah kejaksaan menahan Suyadi. Otomatis tugasnya sebagai kadis tidak dapat dia dijalankan.

” Kita akan tunjuk peltu, atau bagaimana nanti. Untuk sekarang, belum tahu nanti siapa yang akan kita tunjuk di PMD,” katanya.

Dikatakannya, soal bantuan hukum akan dicoba dibicarakan dengan bagian hukum Setda Tebo terleboh dahulu. Sambil menunggu perkembangan proses yang berjalan dikejaksaan.

Sementara itu, penyidik kejari Tebo menyatakan surat pemanggilan kepala dinas PMD, dikirimkan kepada pemerintah kabupaten Tebo melalui sekretariat daerah kabupaten Tebo. Alasannya, karena Suyadi merupakan pejabat daerah yang ada hubungan dengan pekerjaannya dan tugasnya sebagai kepala dinas.(red JOS)

Penulis : David Asmara.

Kelebihan Bayar Uang Harian SPPD Sekwan DPRD, Inspektur : Sudah lunas semuanya

Inspektur kabupaten Tebo, Zainuddin Abas, S.Sos/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO –Badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Jambi mengeluarkan LHP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Tebo tahun anggaran 2018, No. 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2019, tanggal 24 Mei 2019 dan laporan atas kepatuham terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan No. 18C/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019. Dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan standar biaya berdasarkan peraturan Bupati Tebo tahun 2018.

Diketahui bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tebo yang dibayarkan sebesar Rp. 209.737.500. berdasarkan table audit yang dilakukan BPK bahwa biaya yang dibayarkan adalah Rp. 1.498.125.000,- seharusnya yang dibayar Rp. 1.288.387.500. artinya ada kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp. 209.737.500

Sementara itu, Inspektorat kabupaten Tebo menyatakan tindaklanjut temuan LHP BPK TA 2018 pada sekretariat dewan senilai Rp. 209.737.500 telah selesai tidak ada lagi masalah. Termasuk juga disemua SKPD yang ditemukan masalah yang serupa. Menurutnya, kelebihan bayar itu tidak sesuai dengan peraturan Bupati Tebo tahun anggaran 2018.

“ Temuan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas di Sekretariat DPRD sudah lunas semua, termasuk semua SKPD sudah ditindaklanjuti, sudah selesai,” kata Zainudin Abas, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya secara terpisah, Sekretaris DPRD Tebo, Nafri Junaidi, SH menyatakan temuan pemeriksaan kelebihan bayar uang harian di Sekwan sudah ditindaklanjuti. Seluruh anggota dewan yang tidak terpilih lagi periode lalu juga sudah mengembalikan temuan tersebut.

“ Seratus persen temuan BPK itu sudah clear semua, semua sudah dikembalikan ke kas daerah. Intinya setiap tahun kalu ada temuan cepat kita tindaklanjuti, tidak hanya anggota dewan saja termasuk juga sekretariat. Sesungguhnya tidak ada niatan dan ini karena memang ketidak tahuan adanya aturan yang baru,” ucap Nafri

Menurut dia, sesuai dengan aturannya rata –rata satu orang anggota dewan uang hariannya perjalanan dinasnya berkisar 5 – 7 juta pertahun. Dia menyebutkan bahwa temuan seperti ini terjadi pada semua SKPD tidak hanya di sekretariat dewan saja. Jumlah per orang tidak banyak tapi kali dikumpulkan semua cukup banyak.

“ Hampir semua anggota dewan mengembalikan, termasuk saya juga kena, itu sudah dikembalikan. Tidak ada satu orangpun anggota dewan yang sudah tidak terpilih nyangkut terkait pengembalian temuan BPK ini. Karena kejadian ini tidak disengaja, tidak ada niat. Ini murni ketidak tahuan tentang aturan itu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Info Resmi CPNS 2019, Akhir Oktober 2019 – April 2020

Ilustrasi

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan kepastian jadwal dan tahapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Bagi mereka yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2019, bisa mempersiapkan diri dan dokumen sejak sekarang.

Menurut jadwal resmi yang disampaikan biro humas badan kepegawaian, Kamis (17/10/2019) malam, tahapan CPNS 2019 akan dimulai pada akhir Oktober ini. Tahapan rekrutmen CPSN 2019 akan berlangsung hingga April 2020. Pada CPNS 2019, pemerintah mengalokasi 197.111 formasi yang terbagi pada instansi pusat dan daerah.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, ada dua jenis formasi yang dibuka yaitu formasi umum dan formasi khusus.

“Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019,” kata Ridwan kepada Kompas.com, Kamis malam (17/10/2019) yang dikutip Jambiotoritas.

Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi secara daring (online) pada November 2019. Pada Desember 2019, dijadwalkan pengumuman hasil seleksi administrasi.

Proses rekrutmen CPNS 2019 akan berjalan lintas tahun atau sampai tahun depan. Pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada Januari 2020. Pelaksanaan SKD dijadwalkan berlangsung Februari 2020.

Hasil SKD rencananya akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Selengkapnya, berikut detil jadwal CPNS 2019 yang dikeluarkan BKN:

Oktober 2019: Penetapan formasi dan pengumuman pendaftaran
November 2019: Pengumuman pendaftaran dan pembukaan pendaftaran
Desember 2019: Pengumuman hasil seleksi administrasi
Januari 2020: Masa sanggah dan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Februari 2020: Pelaksanaan SKD
Maret 2020: Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
April 2020: Integrasi nilai SKD dan SKB.
Sebelumnya, BKN juga sudah menyebutkan 4 besar formasi pada CPNS 2019, berikut daftarnya:

Guru: 63.000-an formasi
Tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter gigi, perawat, dan sebagainya) sebanyak 31.000-an
Tenaga teknis fungsional 23.000-an dan 
Tenaga teknis lainnya 28.000-an. (red JOS)

Sumber : Kompas.com

Nafri Tidak Tahu Kondisi Mobil Pajero Sport, Masih ‘Dikuasai’ Iday ?

Mobil Mitsubhisi Pajero Sport/ft. ilustrasi
_________________________________________________

Jambiotoritas.com, TEBO – Asset mobil dinas jenis Mitsubhisi Pajero sport berwarna hitam yang pernah menjadi kendaraan dinas wakil ketua DPRD Tebo, Syamsurizal dinyatakan sekwan memang masih tercatat sebagai asset sekretariat dewan. Diapun mengatakan bahwa dua tahun lalu (2017) Sekwan menyerahkan seluruh asset kendaraan dinas roda empat unsur pimpinan dan ketua fraksi dan komisi ke pihak eksekutif melalui Bakeuda kabupaten Tebo.

Hanya saja, Nafri tidak menjelaskan ikhwal kenapa mobil  itu tidak disertakan dalam penyerahan semua kendaraan dinas sekretariat dewan kepada sekrtetariat daerah kabupaten Tebo. Padahal dengan berlakunya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPR, DPRD. Hak mereka itu diganti dengan uang tunjangan transportasi.

“ Kalau aturan PP No. 18 tahun 2017 itu memang tidak salah. Tapi faktanya mobil tidak terlihat di Setwan,” katanya, Senin (30/9/2019) dikantornya.

Secara teknis, dikatakan Nafri, bahwa sampai saat ini tidak mengetahui kondisi kendaraan itu yang sebenarnya. Apakah mobil itu benar dalam kondisi rusak parah atau rusak ringan. Tapi  dia menyatakan bahwa tanggungjawab anggaran perawatannya masih ditanggung sekertariat DPRD.

Diapun enggan mengomentari soal ‘status pengusaan’ kendaraan itu oleh Syamsurizal, apakah pinjam pakai atau sewa atau dalam bentuk lainnya ?. Usia pakai kendaraan tidak serta merta bisa dikuasai pejabat yang bersangkutan. Karena asset pemerintah harus melalui proses penghitungan dan penghapusan asset baru kemudian dilakukan pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

“ Kita lihat sajalah, saya tidak mau komentar soal itu. Mobil itu yang jelas masih tercatat dalam asset kita. Siapa yang bilang kalau mobil itu digelapkan, catatannya ada sama kita,” kata Nafri Junaidi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Aksi ‘Tutup Mulut’ Sekwan DPRD Tebo

Nazar : Mobil Pajero Sport Tidak Tercatat di Bakeuda

Ruang kerja Sekwan DPRD tebo,Nafri Junaidi yang dikunci dengan alasan sedang rapat persiapan HUT kabupaten Tebo bersama Dharma Wannita Setwan/ft. Jambi Otoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Penata usahaan asset kendaraan dinas unsur pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo masih menyisahkan masalah. Berdasar dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPR, DPRD. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan semua kendaraan dinas unsur pimpinan dan fraksi DPRD Tebo diserahkan melalui Sekwan ke Pemerintah kabupaten Tebo (Bakeuda) pada 2017 silam.

Tetapi kemudian, pihak Bakeuda menyatakan tidak mengetahui keberadaan satu unit mobil dinas jenis Mitsubishi Pajero sport warna hitam yang menjadi ‘tunggangan’ wakil ketua II DPRD Tebo, Syamsurizal. Sementara untuk unsur pimpinan dewan dengan PP itu, tidak ada lagi kendaraan mobil dinas bagi mereka.

Belakangan kepala Bakeuda kabupaten Tebo, Nazar Efendi menyatakan mobil yang dimaksud masih tercatat sebagai asset pada sekretariat dewan. Tidak tercatat pada bagian asset Bakeuda.

” Mobil pajero itu, masih tercatat sebagai asset sekretariat dewan. Sewaktu serah terima semua kendaraan dinas dewan tahun lalu, mobil itu tidak termasuk pada penyerahan dari sekretariat dewan pada kita. Jadi memang, tidak tercatat dibagian asset Bakeuda,” ucap Nazar ketika dihubungi via ponselnya, Rabu (25/9/2019). 

Baca berita terkait :

Menurut Nazar, semua kendaraan dinas yang massa pakai atau kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak) bisa diusulkan untuk dilakukan lelang secara terbuka. Tidak ada aturan yang mengatur secara langsung bahwa pemakai bisa langsung memiliki secara pribadi.

” Sejauh ini tidak ada lelang mobil itu. Tetapi apakah status pinjam pakai, atau ada SK lain yang dibuat sekwan untuk dipakai oleh wakil ketua DPRD Tebo itu, tanya saja sekwan. Sekarang pimpinan anggota dewan itu tidak lagi pakai kendaraan dinas,” jelasnya. 

Sementara itu, sekretaris DPRD Tebo, Nafri Junaidi, SH, MH tidak merespon konfirmasi soal asset kendaraan dinas yang dimaksud. Dihubungi via handphone dan dikunjungi keruang kerjanya dan bahkan via SMS juga tidak dibalasnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Penerimaan CPNS Tebo Tahun 2019 di Undur

Sekda kabupaten Tebo, Drs Teguh Arhadi, MM/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Usulan formasi penerimaan CPNS dan PPPK kabupaten Tebo kepada Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sekitar Juni 2019 lalu, hingga kini belum mendapatkan kepastian jawaban secara resmi. Sehingga dipastikan penerimaan CPNS kabupaten Tebo bulan September 2019 ini, tidak jadi dilaksanakan.

Menurut sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi mengatakan tahun ini tidak ada penerimaan CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk kabupaten Tebo. Meskipun usulan kebutuhan formasi daerah sudah disampaikan, keputusannya tetap dari Kemenpan RB.

” Kita daerah inikan tergantung dari pusat. Kalau ada instruksi laksanakan, kita akan laksanakan. Kita siap,” kata Teguh, Rabu (4/9/2019) di ruang kerjanya.

Dengan banyaknya ASN yang pensiun, pemerintah kabupaten Tebo sebenarnya berharap pengangkatan pegawai baru. Kalaupun menerima dari formasi baru yang lain (PPPK) akan terkendala anggaran dana daerah.

” Kita tunggu saja informasi dari pusat, kami tidak bisa memastikan tahun (2019) ini ada penerimaan atau tidak. Pastinya untuk mengatasi kekurangan pegawai yang terjadi, saat ini pemerintah kabupaten tentunya akan memaksimalkan sumber daya yang ada saja,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kapolrest Bungo dan Sarolangun di Mutasi

Ilustrasi/ft. net

Jambiotoritas.com, JAMBI – Pucuk pimpinan Kepala kepolisian resort di lingkup Kepolisian daerah Jambi mengalami pergantian. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2316/X/KEP/2019, Kapolres Bungo AKPB Januario Jose Morais diangkat sebagai Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri. Posisinya digantikan AKBP. Trisaksono Puspo Aji yang sebelumnya menjabat Kapolres Pagar Alam di Polda Sumatera Selatan.

Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes. Pol. Kuswahyudi Tresnadi menyatakan dua Kapolrest di Kepolisian Daerah (Polda) Jambi diganti dan pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 September 2019.

Kemudian, berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut selain kapolrest Bungo, Kapolres Sarolangun, AKBP. Dadan Wira Laksana diangkat sebagai Wakil Direktur Reskrimum Polda Jambi. Posisi yang ditinggalkan Dadan akan ditempati AKBP.  Deny Heryanto yang sebelumnya, menjabat sebagai Kapolres Halmahera Barat Polda Maluku Utara.

Selain Kapolres Bungo dan Sarolangun, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jambi Kombes Pol Fauzi Bakti Mochji juga dimutasi. Hal itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2317/X/KEP/2019, Fauzi dimutasi ke Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.

Fauzi dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Baharkam Polri. Penggantinya adalah Kombes Pol Arif Budi Winova yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Maluku Utara.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi mengatakan mutasi dan pergantian pejabat tersebut biasa, dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir anggota.

Sementara itu, dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2317/X/KEP/2019 juga tercantum pengangkatan AKBP Frido Situmorang sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Jambi. Sebelumnya AKBP Frido Situmorang menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara.

Selanjutnya AKBP Kaswandi Irwan diangkat sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, AKBP Kaswandi Irwan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelalawan Polda Riau. (red JOS)

Sumber : Antara Jambi.

Pesan Gubernur Jambi Pada Dewan Tebo Yang Baru

Anggota DPRD Tebo periode jabatan 2019-2024/ft. jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar membacakan sambutan Gubernur Jambi, Fachrori Umar pada rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah/Janji anggota DPRD Tebo periode masa jabatan 2019-2024, Senin (2/9/2019). Atas nama pribadi dan pemerintah provinsi Jambi, Fachrori Umar menyampaikan ucapan selamat anggota dewan yang telah terpilih yang pada hari ini resmi dilantik. Mudah – mudahan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tebo kepada saudara (anggota DPRD) dapat dilaksanakan dengan baik dan amanah.  

Mengingat begitu besar harapan masyarakat yang telah memilih saudara untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan berbagai aspirasi.  Dikatakakan Gubernur bahwa pemilihan umum serentak pada tanggal 17 april 2019 yang lalu telah terlaksana dengan baik dan kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh  dan kedewasaan.

“ Terpilih dan tidak terpilih adalah hal lumrah dalam berdemokrasi. Selamat kepada anggota DPRD tebo yang dilantik hari ini. Mari satukan langkah dan tekad untuk membangun kabupaten tebo sebagaimana harapan masyarakat tebo,” katanya.

Dikatakan Gubernur, lembaga legislative dalam kedudukannya setara dengan pemerintah, karena itu anggota DPRD perlu membangun hubungan kerja yang sinergis. Setiap anggota DPRD perlu terus berbenah dan meningkatkan kemampuan individual.

“ Beban kerja anggota DPRD dimasa datang akan semakin berat. Sebagai wakil rakyat akan banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, hingga secara individual untuk menyampaikan aspirasi. Dan setiap aspirasi yang disampaikan itu, harus dilalui melalui beberapa tahapan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku,” kata Fachrori.

Oleh sebab  itu, anggota DPRD yang baru dilantik diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Tebo TUNTAS 2021 dan Jambi TUNTAS. Sebagai anggota DPRD harus mampu bersinergi dengan semua pihak dansaling bersatu padu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Server LPSE Siap, Tender di ULP Sudah Jalan Lagi

Ilustrasi/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Rusaknya server LPSE dinas kominfo yang mengakibatkan hilangnya data paket tender beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa waktu lalu. Memaksa Pejabat pembuat komitmen (PPK) di beberapa OPD, seperti di dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan dinas Perkebunan, perikanan dan peternakan melakukan pengulangan input datanya.

Menurut kepala unit layanan pengadaan (ULP) di Sekretariat daerah kabupaten Tebo, Heri Joni mengatakan setelah dikembalikan kepada OPD untuk dilakukan kajian ulang soal waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan, maka dipastikan dilakukan input data ulang. ULP dalam hal ini hanya menjalankan sesuai dengan keputusan yang disepakati bersama PPK di OPD itu.

” Opsi terhadap paket kegiatan pengadaan langsung manual (PL) tidak mendapat rekomendasi dari LKPP. Soal data paket tender yang hilang PPK mau tidak mau, data itu diulang input,” ujar Joni, Senin (19/8/2019).

Diungkapnya, data hilang yang itu sebanyak 21 paket tender yang nilainya cukup besar. Terdiri daripada pokja konstruksi satu, sebanyak 13 paket. Pokja konstruksi dua, 8 paket. 

” Satu paket dinas Perkebunan, perikanan dan peternakan, satu paket dinas kesehatan dan 19 paket di dinas PUPR. Itulah yang dikembalikan ke OPD masing – masing, dikaji ulang batasan waktu pelaksanaan pekerjaannya,” urainya.

Dikatakannya, sejauh ini, sejak seminggu lalu, delapan paket tender sudah kembali tayang di LPSE. Kita berharap sesuai jadwal paling lambat 15 September 2019 nanti, proses tender 21 paket tersebut sudah selesai dan penandatanganan kontrak selesai.

” Paket – paket itu, volumenya tidak berubah, tapi waktu pelaksanaan masih bisa dikejar dengan penambahan tenaga kerja dan peralatan kerja. Hanya satu (Paket 15 ) yang mengalami perubahan volume dan waktunya,” kata Heri Joni.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Damkar Tebo Kewalahan Hadapi Situasi Karhutla

Mobil Damkar milik dinas pemadam kebakaran/ft. Jambi Otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Banyaknya titik api yang muncul dalam wilayah kabupaten Tebo membuat dinas kebakaran kewalahan. Sementara mobilisasi mobil damkar dalam situasi terkini sangat tinggi dan kebakaran lahan hampir terjadi disemua kecamatan dikabupaten Tebo.

“ Kami sekarang ini hanya modal nekat. Sarana dan prasarana pendukung menghadapi karhutla sekarang tidak memadai sama sekali. Anggaran yang kami ajukan tidak disetujui,” kata pelaksana tugas kepala dinas pemadam kebakaran kabupaten tebo, Afriansyah, Rabu (14/8/2019) dikantornya.

Menurut Afriansyah, selain dukungan armada mobil Damkar yang tidak memadai. Dukungan safety petugas dilapangan juga tidak ada sama sekali. Dengan kondisi yang kami hadapi sekarang, ini seharusnya mendapat perhatian serius oleh pengambil kebijakan.

“ Sebagian besar mobil Damkar banyak yang rusak. Peralatan yang ada sudah tidak layak pakai, selangpun pada bocor semua. Kondisi ini harusnya ada sinergi dengan pihak BPBD menyangkut peralatan penunjang,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Edaran Baru, Larangan Pejabat Plt dan Plh

Screenshot, foto Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 30 Juli 2019 telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: 1). Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan 2). Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN.

Mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengutip Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti  penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, menurut Kepala BKN, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

“Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” tegas Bima Haria.

Ditegaskan Kepala BKN, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

“ Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat,” tegas Kepala BKN dalam Surat Edaran itu.

Menurut Kepala BKN, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.

Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas pun, menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

“Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan,” sebut Bima Haria.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, menurut Surat Edaran Kepala BKN itu, hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-304/.20-3199 tanggal 5 Februari 2016,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Kepala BKN membeberkan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian adalah Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
Memberikan izin belajar;
Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. (red JOS)

Sumber : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Serah Terima Aset Rusun Tebo Tunggu Persetujuan Presiden

Proyek rusun dikabupaten Tebo yang dibangun 2018 lalu, tinggal menunggu serah terima aset dari pemerintah pusat ke pemkab. Tebo/ft. Dok. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek pembangunan rumah susun senilai 12 milyar di dalam areal RSUD Sultan Thaha Syaifudin kabupaten Tebo tahun 2018 lalu. Hingga kini belum bisa dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah kabupaten Tebo, provinsi Jambi. 

Menurut plt. Kepala dinas Perumahan dan penataan kawasan permukiman, Riswan Pasaribu mengatakan kendala pemanfaatan terkendala regulasi penyerahan aset yang mesti mendapatkan persetujuan presiden. Sementara ini aset pemerintah pusat itu belum bisa dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten Tebo dalam waktu dekat ini.

” Aturannya serah terima aset pemerintah pusat yang nilai proyek diatas 10 milyar mesti menunggu persetujuan presiden. Jika dibawah 10 milyar cukup persetujuan dirjen kementrian PUPR,” ujar Riswan, Rabu (8/8/2019) dikantornya.

Riswan menyebutkan pengelolaan rusun dan penentuan tarif sewa sudah diatur dalam permenkeu dan kepmen PUPR. Masalahnya, pemerintah kabupaten tidak dapat berbuat banyak hingga serah terima aset ke pemerintah kabupaten ditandatangani presiden.

”  Anjuran BPK kita hanya diminta menyusun langkah – langkah percepatan pemanfaatan aset itu. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan. Kalau dulu masih bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan kementrian PUPR. Tapi masalahnya hal itu sekarang ini, tidak bisa dilakukan lagi,” katanya.

Apabila pemanfaatan rusun dapat terealisasi, ini menjadi salah satu potensi PAD pemerintah kabupaten Tebo. Minat calon penghuni rusun itu sangat tinggi bahkan semua kamar sudah full terisi oleh para pemesan.

” Semua kamar rusun sebenarnya sudah terisi dengan calon penghuni. Tapi kita belum dapat memastikan mereka bisa masuk,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal Proyek Paket 7, Dinas PUPR Surati Kejari Tebo

Plt. Kepala dinas PUPR Tebo, Drs. Erwanto, MM/ft.jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pihak dinas PUPR kabupaten Tebo menyayangkan sikap rekanan pelaksana proyek paket 7, seperti tidak memiliki itikad baik menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Jambi. Dengan begitu, langkah dinas meminta bantuan Kejaksaan negeri Tebo untuk ‘memanggi’ direktur PT. Harits Putra Sejati (HPS).

” Kita akan minta bantuan ke pihak kejaksaan negeri tebo melakukan penagihan. Surat resmi sudah kita layangkan ke kejaksaan,” ungkap Erwanto, Kamis (18/7/2019).

Baca berita terkait:

Menurut Erwanto, sudab dua kali surat kita sampaikan ke PT. Harits Putra Sejati. Cuman dari pihak rekanan sepertinya tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan temuan BPK. 

” Kalau tahun lalu memang ada diangsur. Tapi ini sudah lebih setahun, makanya kita minta bantuan kejaksaan untuk menagih,” ucapnya.

Terpisah pelaksana tugas Inspektorat, Zainuddin Abbas mengatakan kewenangan melakukan kerjasama dengan kejaksaan itu pihak dinas PUPR. ” Silahkan tanya saja ke kepala bidang bina marga PUPR,  Sobirin,” katanya, Rabu (17/7/2019) di DPRD Tebo. (red 01 JOS). 

BKPSDM Belum Eksekusi Sanksi Disiplin PNS Kadis PMD

Ilustrasi/Ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Badan kepegawaian pelatiham sumber daya manusia (BKPSDM) belum melakukan langkah – langkah untuk mengeksekusi terhadap kepala dinas PMD kabupaten Tebo, S. Menyusul telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Kejari Tebo dalam perkara dugaan kasus Korupsi pengadaan lampu penerangan jalan umum dari Dana Desa Tebo tahun 2017.

Kepala BKPSDM kabupaten Tebo, Haryadi, S.Sos. M.Si menyatakan memang dia (S) sudah ditetapkan tersangka. Surat penetapan tersangka biasanya disampaikan secara personal tidak disampaikan ke pemerintah kabupaten Tebo. Menurut dia, aturan sanksi disiplin PNS terhadapnya saat ini belum dapat dilakukan.

”  Aturan disiplin PNS belum bisa kami proses. Tetapi kalau sudah ada semacam dilakukan penahanan, biasanya ada surat itu disampaikan kepada BKPSDM. Atas dasar itu nanti akan kita proses pemberhentian sementara dari jabatan dan pemotongan 50 persen gajinya,” ujar Haryadi, Kamis (11/7/2019).

Haryadi mencontohkan seperti mantan kadis TPHKP, Sarjono yang sudah diberhentikan. Dalam kasus itu, ada surat pemberitahuan penahanan yang disampaikan dari penyidik ke BKPSDM.

”  Kalau surat seperti itu diterima, maka atas dasar itulah, kami bisa eksekusi. Tidak ada aturan penetapan tersangka gajinya langsung dipotong,” katanya.

Sejauh ini sinyal bantuan hukum dari pemerintah kabupaten Tebo terhadap yang bersangkutan belum ada kejelasan. Dikatakan Haryadi, dalam rapat asistensi sudah mentok, BKPSDM tidak ada anggran untuk itu.

” Masih samar – samar tetapi kami tidak anggaran untuk itu. Kalau kami siapkan anggarannya, dianggap ada sinyal seolah- olah pemda mendukung tindakan korupsi. Tapi ada juga pendapat lain, menyangkut jabatannya. Makanya soal ini masih simpang siur. Jadi kesimpulannya, sudah mentok, kami tidak ada anggaran,” kata Haryadi. (red 01 JOS)

Bupati Sukandar : misalkan ditahan akan diberhentikan sementara

Bupati Tebo, Sukandar ketika di wawancara media di gedung DPRD Tebo, Rabu(3/7/2019)/ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Penetapan oknum kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) kabupaten Tebo, S sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dana desa tahun 2017 oleh pihak Kejari Tebo. Bupati Tebo, Sukandar menyatakan pemerintah kabupaten Tebo akan mengambil langkah – langkah terhadap pejabat pembantunya itu, setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sukandar, pemerintah mengedepankan azas praduga tak bersalah. Surat resmi penetapan status tersangka belum diterima. Kepastian hukumnya  setelah ada menjalani sidang – sidang dipengadilan.

” Pemberhentian sementara bisa dilakukan. Misalkan kalau nanti dia ditahan, baru akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Kepastian statusnya, apakah sebagai tersangka sebagai tahanan kota atau yang lain, saya tidak tahu. Saya belum terima surat penetapan tersangkanya,” kata Sukandar, Rabu (3/7/2019) di gedung DPRD Tebo.

Dikatakannya, pemerintah baru akan bersikap setelah adanya keputusan tetap, yang jelas tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini akan mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

” Biar proses hukum berjalan. Biarkan nanti, data dan fakta yang akan terungkap pada persidangan. Saya kira akan ada bantuan pendampingan hukum sebagai anggota Korpri,” katanya. (red 01 JOS).

HUT Bhayangkara, 655 Anggota Polda Jambi Naik pangkat

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memberikan ucapan selamat kepada Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi yang naik pangkat menjadi Komisaris Besar (Kombes) bersama 656 personel Polda Jambi lainya yang juga mendapat kenaik pangkat satu tingkat. (Humas Polda Jambi/HO)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Di hari ulang tahun (HUT) Bayangkara ke-73, Senin (1/7/2019) ratusan personil Kepolisian Daerah (Polda) Jambi resmi naik pangkat dan dari ratusan personil itu dua diantaranya merupakan Pejabat Utama (PJU) Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Dua PJU itu yakni Direktur Reserse Kriminal Umum, M. Edi Faryadi naik dari AKBP menjadi Kombes Pol dan Kepala Bidang (Kabid) Provam Polda Jambi, Julian Muntaha.

Berdasarkan telegram Kapolri nomor: Sprin/1281/VI/Kep/2019 tanggal 24 Juni 2019 untuk Pamen dan Pama sebanyak 22 personil, Brigadir 655 personil. Tetapi satu diantaranya dibatalkan kenaikan pangkatnya, yakni Oemar Oldhion yang bertugas di Polres Bungo. Bertempat di lapangan Mapolda Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis AS MH memimpin upacara kenaikan pangkat personil Polda Jambi, sebanyak 667 personil.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS usai memimpin upacara kenaikkan pangkat itu mengatakan selain personil Polri juga ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang turut dalam kenaikan pangkat yakni satu tingkat. Upacara kenaikan pangkat ini serentak dilaksanakan 1 Juli 2019 seluruh jajaran Polda Jambi. Dan, untuk perayaan HUT Bayangkara ke-73 akan dilaksanakan 10 Juli mendatang.

Kapolda berharap kedepannya untuk seluruh personil Polri khususnya Polda Jambi yang hari ini naik pangkat dapat bekerja lebih maksimal lagi. Kenaikan pangkat jangan dijadikan sebagai kenaikan pangkat reguler, tetapi bisa menjadikan motivasi diri dalam kedisiplinan dan kemampuan diri.

Kapolda juga menyampaikan selamat kepada personil Polda Jambi yang hari ini mendapat kenaikan pangkat.  “ Kenaikan pangkat ini, akan menimbulkan konsekuensi terhadap tugas serta tanggungjawab yang lebih besar dari sebelumnya. semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, apalagi dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 73 ini, semoga kedepannya Polri semakin dicintai masyarakat,” katanya.

Adapun 667 Personel yang mendapatkan kenaikan pangkat terdiri dari Pamen 11 orang, 677 personel terdapat 11 orang perwira yakni AKBP 7 orang dan Kompol 2 orang. Enam di antaranya naik pangkat karena pengabdian dan pensiun berpangkat AKBP selama tiga bulan.

Kemudian, AKP 1 orang, IPTU sebanyak 10 orang, AIPTU 9 orang, AIPDA 134 orang, BRIPKA 452 orang, Brigadir 12 orang, Briptu 47 orang dan Bharaka 1 orang. Selain personel Polri yang naik pangkat ada 102 ANS yang di Polda Jambi juga turut naik pangkat.

Turut hadir dalam upacara, para PJU Polda Jambi, Ketua Bhayangkari daerah Jambi beserta Bhayangkari dan pengurus, para Pamen, Pama, Bintara, serta para ASN Polri Polda Jambi. (red JOS)

Kejari Tebo Tagih Piutang PD. THC Pada Pejabat Pemkab. Tebo

Kantor Kejaksaan Negeri Tebo/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Badan usaha milik daerah, PD. Tebo Holding Company (THC) bekerja sama dengan Kejari Tebo berhasil menagih piutang tiket pesawat perjalanan dinas mencapai sebesar 60 juta rupiah. Tunggakan hutang pembayaran tiket pesawat itu ditagih pihak kejakaan kepada sejumlah oknum pejabat pemerintah kabupaten Tebo dan termasuk salah seorang anggota dewan di Rimbo bujang.

Menurut Efan Apturedi, di kantor kejaksaan negeri Tebo, mengatakan PD. THC meminta bantuan penagihan kepada kejaksaan. Hutang tiket pesawat ditagih langsung dengan pejabat yang bersangkutan bukan melalui SKPDnya. Karena ini merupakan ranahnya masuk dalam kategori Perdata.

” Temuan audit BPKP itu, nilainya sekitar 60 juta. Ya, sudah selesai dibayar semua. Kita hanya membantu menyelamat kerugian negara. Uangnya diserahkan melalui Datun, karena itu ranahnya,” kata mantan Kasi Pidsus, Efan di Kejari Tebo, Senin (1/7/2019) siang.

Dikatakannya, sebenarnya kejadian ini, bukannya masalah fiktif. Karena mereka membeli tiket untuk SPPD itu dengan cara berhutang dengan THC. Ketika selesai perjalanan dinas, uang SPPD sudah dicairkan tapi memang tidak dibayarkan.

” Tunggakkan yang paling besar mantan kadis perindagkop, sekitar 20 juta. Selain itu ada juga seorang anggota dewan dari rimbo bujang. Tapi sudah mereka bayar semua,” katanya.

Sementara itu pihak PD. THC membenarkan bahwa Kejari Tebo melakukan penagihan hutang tiket pesawat teraebut. Sebahagian besar sudah selesai.

” Sebagian besar sudah dibayar, sudah selesai. Hutang ini terjadi sudah hampir tiga tahun terakhir. Makannya, sebelum puasa kemarin. Kami minta bantuan penagihan melalui kejari Tebo,” kata Hamdi via handphonenya. (red 01 JOS).

Siap – Siap!! September Tebo Siap Terima CPNS

Kemenpan Deadline Akhir Juni Penyampaian Usulan Formasi, September Proses Penerimaan CPNS

Sekretaris BKPSDM, Suwarto,/ft. Jambiotoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Pemerintah kabupaten Tebo tengah mempersiapkan kebutuhan formasi penerimaan CPNS tahun 2019. Pengiriman usulan formasi sesuai deadline kementrian pendayagunaan aparatur negara akan dikirim pada akhir Juni 2019 ini.

Menurut kepala BKPSDM kabupaten Tebo, melalui sekretaris BKPSDM, Suwarto, SE. MM mengatakan secara umum jumlah kebutuhan pegawai ASN kabupaten Tebo mencapai 8000 orang. Saat ini masih terjadi kekurangan pegawai sebanyak 4000 orang. 

” Makanya secara bertahap kita berusaha memenuhi kekurangan ASN ini. Usulan formasi dideadline Kemenpan, akhir Juni. Usulan yang bakal kita sampaikan bisa mencapai 500 formasi,” ungkap Suwarto, Selasa (24/6/2019).

Tetapi usulan formasi yang disampaikan ini masih dalam proses pengolahan belum diputuskan bupati. Kita berharap nanti usulannya yang kita sampaikan dapat disetujui pusat.

” Minimal mungkin sekitar tiga ratusan. Prioritas daerah masih pada tenaga kesehatan dan pendidikan. Jika sudah ada persetujuan formasinya, nanti paling lambat antara bulan September 2019 sudah diproses penerimaannya,” katanya.

Dikatakannya bahwa sesuai dengan aturannya. Penerimaan kali ini akan diprioritaskan 70 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selebihnya 30 persen rekrutmen penerimaan pegawai ASN.

Banyak Pensiun
Berdasarkan data BKPSDM kabupaten Tebo, tahun ini (2019) ada sekitar 117 ASN yang memasuki pensiun. Sebahagian besar pegawai yang pensiun sampai Desember nanti di dominasi guru SD dan SMP mencapai 112 orang, dan sisanya tenaga teknis.

Masih dikatakan Suwarto bahwa antisipasi pensiun guru terhadap kekosongan tenaga pengajar tersebut merupakan kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan. BKPSDM dalam hal ini hanya memproses pengawai dan lainnya.

Selain itu, kata Suwarto, ada dua pejabat eselon II yang memasuki pensiun bulan ini. Keduanya itu, sekretaris Inspektorat dan sekretaris pada dinas pendidikan dan kebudayaan.

” Kalau pengisian kekosongan jabatan sekretaris Inspektorat sedang dalam proses, tinggal kewenangan penentuan oleh pak bupati. Sementara untuk sekretaris Dikbud masih proses pembahasan belum pada tahapan usulan,” katanya.

Terpisah, sekretaris Inspektorat kabupaten Tebo, juga merangkap Plt. Inspektur, H. Setyoko, M.Si menyatakan masa dinasnya tinggal empat hari kedepan. Per tanggal 1 Juli 2019, sudah memasuki masa pensiun.

” Masa dinas saya tinggal empat hari lagi. 1 Juli sudah pensiun, mohon do’anya, ya,” ucap Setyoko dijumpai usai sidang paripurna di DPRD Tebo, Selasa (25/6/2019) siang. (red. JOS).

Kades Pemayungan Belum Resmi Diberhentikan

Terkait kasus pembunuhan yang saat ini telah ditetapkan tersangka otak pelaku dan dilakukan penahanan.

Suyadi/ft.dok Jambi otoritas


TEBO, Jambiotoritas.com – Pasca penangkapan kepala desa Pemayungan, Syaharudin oleh kepolisian resort Tebo pada 3 Juni 2019 dalam kasus pembunuhan terhadap Hendra warga desanya. Jabatan kepala desa, belum ada usulan pejabat sementara (Pjs) yang disampaikan pihak kecamatan Sumay kepada dinas Pemberdayaan Maayarakat Desa (PMD) untuk meneruskan kepemimpinan pemerintahan desa tersebut.

Sementara ini dinas PMD baru ada koordinasi dari camat Sumay yang melaporkan informasi bahwa Syaharudin sebelumnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Secara undang – undang kepala desa dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri, meninggal dunia dan terkait perbuatan tindak pidana. 

” Tadi camat sudah melaporkan bahwa kasusnya tindak pidana umum. Untuk proses pemberhentian dia (Syaharudin) ini. Saya menunggu surat dari kepolisian, entah itu penahanan ataupun penetapan tersangkanya. Tapi informasi dari kecamatan dia mengundurkan diri,” kata kepala dinas PMD, Suyadi, Rabu (19/6/2019) usai membuka acara Bintek pengadaan barang dan jasa desa di aula utama kantor bupati Tebo. 

Menurut Suyadi, surat resmi dari kepolisian akan dijadikan sebagai dasar pemberhentiannya. Sambil menunggu proses pengusulan dari kecamatan tentang siapa penggantinya nanti. 

” Soal Pjs kades itu nanti yang penting PNS bukan dari tenaga guru atau tenaga kesehatan. Saya dengar ada wacana mengusulkan mantan sekdes PNS disana yang pindah ke kecamatan lain. Saya katakan yang penting PNS dalam wilayah kabupaten Tebo. Dan yang jelas jangan sekdes dari desa lain saja. Itu yang sedang dibahas dibawah saat ini,” ucapnya.

Dikatakanya, dalam hal pengusulan Pjs ini agar disampaikan secepatnya. Karena PMD masih menunggu surat resmi yang lebih dulu diterima nantinya. Apakah dari Polrest Tebo atau surat pengunduran dirinya. 

” Kalau surat dari kepolisian yang lebih dulu saya terima. Maka, proses pemberhentian tentunya dengan tidak hormat (PTDH). Itu apabila lebih dulu surat dari kepolisian yang kita terima,” katanya.(red.JOS)

Kapolda Himbau Masyarakat Jambi Jaga Persatuan

Pertemuan Forkompinda Jambi yang di inisiasi Kapolda Jambi/ft. Antara jambi

JAMBI, jambiotoritas.com Kepala kepolisian daerah Jambi, Irjen Pol. Muchlis AS, menggelar pertemuan mendadak dengan para tokoh lintas agama, politik, pemuda dan masyarakat serta Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, pasca kerusuhan di Jakarta yang terjadi, 22/5/2019.

Pertemuan berlangsung di ruang coffee morning Mapolda Jambi dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Danrem 042/Gapu Kolonel Arh. Elphis Rudy, Kajati Jambi Andi Nurwinah, dan Kabinda Jambi Brigjen Pol Dul Alim.

Menurut Muhclis, bahwa pertemuan ini adalah inisiatif saya pribadinya dalam menyikapi kondisi di Jakarta. Semua yang hadir berkomitmen menyampaikan kepada masyarakat Jambi bahwa situasi Jambi tetap sejuk, aman, dan damai.

” Masyarakat kita imbau tidak terprovokasi atau terimbas kejadian di Jakarta. Masyarakat Provinsi Jambi diimbau untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan persaudaraan, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Kapolda Jambi, Muchlis AS di Jambi.

Untuk diketahui, pasca penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah pihak menggelar aksi demo penolakan di Jakarta. Aksi tersebut juga diwarnai kericuhan dengan aparat yang melakukan pengamanan.

Kami dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, mengimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan persaudaraan demi keutuhan NKRI.

Kapolda Jambi dan Gubernur Jambi, Fachrori Umar berharap provinsi Jambi tidak terjadi hal – hal yang tidak baik. Jambi daerah yang aman dan damai. (red JOS)

Sekda Minta Pejabat Dukcapil Tingkatkan Disiplin dan Kemampuan


Sekda lantik pejabat eselon III lingkup Dinas Dukcapil Tebo, Selasa (23/4/2019)/ft.Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Tiap enam bulan sekali dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat daerah. Pada dasarnya kita dinilai dan perhatikan orang lain, termasuk dedikasi dalam melaksanakan tugas pencapaian tujuan organisasi.

Menurut sekretaris daerah kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi menyatakan mutasi atau rotasi dalam roda pemerintah bukanlah sesuatu yang istimewa. Penilaian seseorang terhadap sikap dan perilaku ASN ini merupakan hal yang manusiawi. Oleh karena itu, sekda berpesan kepada pejabat yang dirotasi dan mutasi agar meningkatkan disiplin dan kemampuan dalam tugas dan fungsinya. 

” Tunjukan kemampuan melaksanakan tugas keseharian. Kita bagian dari berorganisasi, mari bersama mencapai tujuan organisasi. Harus ada keseimbangan dalam jabatan manajerial dan kedisiplinan,” kata Teguh pada pelantikan rotasi pejabat III dinas Dukcapil kabupaten Tebo, Selasa (23/4/2019).

Dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai sumber data kependudukan se Indonesia. Banyak kepentingan negara terhadap data yang disiapkan oleh dinas yang langsung dibawah kemendagri ini.

” Sumber data yang dihasilkan harus valid, karena menyangkut masalah kependudukan se Indonesia. Banyak sekali kepentingan negara dengan data ini, misalkan kepentingan pemilu atau penyelenggaraan BPJS,” katanya.(red01JOS).

Gubernur Jambi: Tingkatkan Manajemen Kepegawaian dengan Tatanan Institusi yang Terprogram

Gubernur Jambi foto bersama peserta Rakoor dari kabupaten / kota/ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.comRapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021” Selasa (9/4/19).

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, menyambut baik rapat koordinasi manajemen kepegawaian yang dilaksanakan. Diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi.

” Harus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Misi Jambi Tuntas 2021 pada misi pertama meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada pelayanan pubik,” ungkap Gubernur Jambi.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lebih diatas kepentingan pribadi dan golongan. Melaksanakan tugas atau program pemerintahan memerlukan sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah. ” Tidak terlepas dari norma, standar prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah,” tegasnya.

Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan. Perlu evaluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi.

” Eksistensi suatu institusi atau lembaga harus bergerak dalam tatanan kerja yang terprogram, masalah kepegawaian mengalami berbagai dinamika sehingga diperlukan penyesuaian dan langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut dengan kehadiran tenaga honor membantu kinerja pemerintah,” jelasnya.

Gubernur mengharapkan kepada semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif . Sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.

Sebelumnya Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi menyampaikan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi program kegiatan administrasi kepegawaian guna pembangunan Provinsi Jambi. Menurut Husairi saat ini, pemerintah Provinsi Jambi melaporkan ada 8900 orang yang menjadi tenaga kontrak atau honorer. Pada rakor ini, pemerintah Kabupaten/Kota dalam status dan kedudukannya menjadi pembahasan untuk mencari solusi dan status kedudukan hukum terhadap tenaga kontrak atau honorer daerah.

Sebanyak 130 peserta dari kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota. (red JOS)

TPP Cair, Sekda : OPD sudah bisa mencairkannya

Sekda kabupaten Tebo, Drs. Teguh Arhadi,MM/ft.jambi otoritas


TEBOjambiotoritas.com –  Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo sudah bisa di cairkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris daerah (Sekda) Tebo Drs.Teguh Arhadi, MM bahwa TPP ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tebo sudah bisa mencairkannya.

“Iya, kalau TPP di OPD Tebo sudah bisa di cairkan,” ungkap Teguh, Jum’at (5/4/2019).

Hanya saja, TPP pada Sekretariat daerah (Setda) Tebo kita memang sedikit mengalami keterlambatan. Namun demikuan, dia meyakinkan dalam bulan ini tetap di cairkan. 

Dikatakannya, TPP ASN yang di bayarkan oleh Pemkab Tebo, berdasarkan 40 persen kinerja dan 60 persen absensi kehadiran. Meski di akui dalam pelaksanaannya setiap OPD masih ada yang belum menggunakan aplikasi absensi namun TPP di OPD yang bersangkutan tetap dibayarkan.

“OPD yang belum memiliki atau memakai aplikasi absen, mereka sesegeranya bakal menggunakan aplikasi tersebut “pungkas Sekda. (red. JOS)

Hazairy : Silahkan lapor!! pemerintah ada APIP dan BPK yang audit

kabag. perekonomian setda Tebo, Huzairy /ft.jambi otoritas

Dana Subsidi Beras Raskin TA 2016/2017 di Soal

TEBO, jambiotoritas.com – Kepala bagian perekononmian Setda kabupaten Tebo, Hazairy tidak dapat memberikan penjelasan apapun terkait realisasi anggaran bantuan subsidi beras raskin tahun anggaran 2016/2017 dibagian ekonomi setda Tebo. Dia menyatakan bahwa dirinya menduduki jabatan ini, sejak tahun 2018.

“ Dasar hukumnya ada peraturan bupati yang mengatur itu. Kalau yang saya dengar beritanya, yang di soal kawan itu anggaran tahun 2016/2017. waktu itu, bukan saya yang menjabat, tapi saya (2018), dengar ceritanya dulu memang ada bantuan transport dan subsidi di tahun itu,” kata Hazairy, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, Pemerintah ini ada APIP dan BPK yang melakukan audit. Kalau memang ada penyimpangan dalam penggunaan dana ini laporannya sampai ke Bupati.  Kalau berdasarkan pemeriksaan itu memang ada temuan penyimpangan prosesnya pasti harus dikembalikan.

“ Silahkan kalau ada bukti, atau lainnya melapor ke penegak hukum. Disitu nanti akan tahu siapa yang menjalankan, dan bagaimana prosesnya. Menurut saya, dana itu saya kira sudah sampai ke desa. Kita siap bila berlanjut ke aparat hukum.  Kalau saya hanya menjalankan anggaran 2018, yang saya tahu sudah tersalurkan,” katanya. (red.01 JOS)

DPRD Paripurna Dengar Jawaban LKPJ Gubernur Jambi TA 2018

Paripurna DPRD propvinsi Jambi mendengar jawaban pemerintah provinsi Jambi terkait LKPJ Gubernur Jambi TA 2018/ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun anggaran 2018.  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sufardi Nurzain memimpin sidang yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. M Dianto.

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto sebagai mewakili Gubernur Jambi Fachrori Umar yang tengah melakukan cuti satu hari, mengapresiasi kritik, pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPj Gubernur Jambi Tahun 2018. Sebab, Gubernur menyakini bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021.

“Kami yakin dan percaya, capaian dan kinerja tersebut merupakan bentuk dari tugas dan tanggung jawab bersama, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait dengan saran agar pemerintah Provinsi Jambi terus meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi, serta melengkapi fasilitas bidang pendidikan dan kesehatan. Ke depan kami tidak hanya akan memperhatikan kelengkapan fasilitas, namun juga berupaya meningkatkan kualitas, baik pelayanan bidang kesehatan, maupun kualitas pendidikan. Penjelasan ini sekaligus menangggapi saran dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan,” kata Sekda, M. Dianto, Kamis (4/42019)

Menurut Dianto, Pemerintah provinsi Jambi akan bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi fokus perhatian dalam membangun Provinsi Jambi guna mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Intinya, seperti kami sampaikan pada tanggal 2 April kemarin, khusus pertama tentang angkutan batubara tadi sudah kami jawab bahwa untuk beberapa ketentuan dan pelanggaran akibat banyaknya angkutan batubara yang melewati jalan di Jambi itu sudah disesuaikan waktu mereka untuk melewati Kota Jambi, jalan-jalan di Kota Jambi, dan sudah diambil tindakan bagi yang melanggar pada jam yang sudah ditentukan.

Saat ini sedang dikaji karena ada salah satu investor yang akan membangun jalan khusus batubara dari mulai Sarolangun masuk ke Batanghari dan wilayah Muarojambi. Kajian ini melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi usulan mereka sudah masuk, pembebasannya sedang dikerjakan dan laporan kepada kami tinggal sekitar 20-25 persen yang belum dibebaskan tapi lebih dari 70 persen jalur itu sudah mereka bebaskan. InsyaAllah kalau ini jadi, bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Fraksi di DPRD Jambi.

Hal berikutnya yang menjadi catatan dan salah satu yang krusial dari DPRD adalah tentang pelayanan kesehatan dan dari pemerintah sudah menjawab bahwa alat kesehatan yang kemarin diisukan alat baru tetapi tidak bisa digunakan atau tidak jalan, itu disebabkan karena izin penggunaannya harus melalui Badan Pengkajian Teknologi Nuklir atau Bapeten di Jakarta. Bahwa saat ini dari beberapa rumah sakit di Jambi ini hanya satu rumah sakit yang belum diakreditasi yaitu rumah sakit yang berada di Kabupaten Kerinci atau Sungaipenuh yaitu Rumah Sakit MH.Thalib. Persoalan ketiga yang banyak menjadi sorotan tentang pendidikan. Dimana angka kelulusan dari SMK itu 98 persen lebih, ternyata alumni SMK itu lebih dari 40 persen menganggur sampai saat ini.

Menurutnya program itu akan diubah dari SMK tahun ini dan tahun depan lulus itu tidak hanya 3 tahun lagi tetapi menjadi 4 tahun karena tahun ke-4 itu mereka akan dilakukan pemagangan di beberapa Industri atau di tempat-tempat usaha lainnya, sehingga mereka nanti lulus dari SMK bisa langsung menjadi wirausaha mandiri atau mereka bisa bekerja di beberapa perusahaan otomotif.

“Karena lulusan terbaik 1-10 itu sudah ditawarkan bekerja langsung di beberapa perusahaan otomotif terutama dari motor Honda maupun dari Daihatsu dan juga Suzuki yang ada di Jambi,” katanya.

Catatan lain yang diberikan DPRD adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dari total APBD Provinsi Jambi Rp4,8 triliun, hanya Rp1,4 triliun berasal dari PAD dan selebihnya kucuran dari pemerintah pusat. “Upaya-upaya kita kemarin, seperti di Bakeuda yang sudah berupaya melalui berbagai aktivitas terobosan yang dibuat agar kita mendapatkan penerimaan anggaran yang bisa lebih besar,” jelasnya. (red.JOS)

Sukandar Bisa Diberhentikan Sementara, Ini Alasannya…


Bupati Tebo, Sukandar /ft. Dok. Jambi otoritas

TEBOjambiotoritas.com – Dari kesepakatan tiga kementrian, Kemendagri,  Kemenpan RB dan BKN, terkait penerapan sanksi pemecatan terhadap ASN tersangkut kasus korupsi. Pemerintah daerah harus memberhentikan mereka hingga batas akhir bulan April 2019 ini. 

Sanksi bagi PPK jika tidak mengindahkan MoU itu, kemetrian dalam negeri dapat memberhentikan sementara kepala daerah. Bupati Tebo, Sukandar bila tidak menindaklanjuti ASN di Tebo yang tersandung korupsi ini, bisa diberhentikan sementara. 

“Bulan April ini batas waktu pemberhentian ASN yang tersandung kasus korupsi. Itu ASN yang kasusnya sudah inkrach,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, Senin (01/04/2019).

Suwarto mengatakan bahwa pihaknya telah menambah 2 orang ASN untuk yang dilapotkan untuk proses diberhentikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya,  kedua ASN itu, mantan kepala dinas Tanaman pangan dan holtikultura ketahanan pangan kabupaten Tebo, Sarjono dan mantan kepala bidang Sarana dan Prasarana, Kembar Nainggolan. 

“Keduanya telah inkrach atas kasus Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo,” kata Suwarto. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan BKN.  BKPSDM Kabupaten Tebo melakukan pendataan kepada ASN yang terkena kasus Tipikor agar segera diberhentikan. 

Jika tidak melakukan pemberhentian hingga batas waktu yang telah ditentukan, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK)  bisa mendapat sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhentian sementara tanpa memperoleh gaji.

Sebelumnya, pada Desember 2018 Pemkab Tebo telah memberhentikan 9 orang ASN yang tersandung kasus Tipikor. Hahya satu ASN Mantan kepala bidang Bina Marga dinas PU,  Joko Paryadi yang sampai saat ini belum diproses pihak BKPSDM. Sebelumnya informasi terakhir bagian Hukum Setda Tebo mengirinkan surat ke MA minta kejelasan salinan hasil putusan penolakan kasasi yang bersangkutan. Dilain pihak kejaksaan negeri Tebo juga belum menerima fatwa dari MA terkait kekeliruan dalam salinan putusan kasasi MA. (red01JOS)

Sindi, Kadis ‘Pelit’ Konfirmasi Dengan PERS

Ruangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Tebo/ft.jambi otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Sikap, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Sindi,  SH. MH sebagai pejabat publik selalu melakukan penolakan ketika hendak dikonfirmasi media (Pers) dikantornya. Dia selalu berusaha mengalihkan awak media dengan dalih mengarahkan menjumpai staf keuangan dikantornya.

” Kalau urusan koran langsung temui bendahara,  itu pesan kepala dinas. Sudah disampaikan bahwa wartawan mau konfirmasi, tapi kek gitu kata bapak, ” ujar stafnya Indra dikantor itu,  Senin (1/4/2019) sekitar pukul 14.45 WIB.

Penolakan konfirmasi media oleh Sindi, terjadi tidak hanya kali ini saja. Menurut catatan media ini, penolakan dirinya sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Pria yang pernah menjabat kepala dinas ESDM Tebo dan Kepala Bappeda ini terkesan enggan berhadapan dengan hampir semua wartawan liputan dikabupaten Tebo.

” Terkadang kita sudah menunggu cukup lama, tetapi akhirnya tidak dikasih kesempatan buat konfirmasi berita,” sebut Ardi,  wartawan koran harian liputan kabupaten Tebo. (red01JOS)

Kabag. Hukum ‘Bungkam’, Soal Jawaban Surat ke MA

Kabag hukum setda Tebo, Evi Hanifah, SH/ft. Dok. Jambi otoritas.

TEBO, jambiotoritas.com – Persoalan putusan hukum kasasi dalam kasus yang membelit ASN mantan kepala bidang bina marga, dinas pekerjaan umum kabupaten Tebo, Joko paryadi, ST masih dalam tanda tanya besar. Badan kepegawaian pelatihan SDM (BKPSDM) kabupaten Tebo masih menunggu salinan putusan inkrachnya dari MA.

Menurut kepala BKPSDM kabupaten Tebo,  Haryadi, S. Sos. M. Si mengatakan BKPSDM belum menerima salinan putusan kasasi Joko Paryadi. Kalau itu belum diterima, pihaknya tidak bisa memproses pemberhentian yang bersangkutan.

” Jadi kita belum bisa menindaklanjutinya, kalau belum menerima putusan inkrach dari MA. Informasinya memang ada kekeliruan pada putusan itu. Bagian hukum setda sudah mengirimkan surat ke MA, minta kejelasannya,” kata Haryadi, Jum’at (29/3/2019) via telepon selulernya.

Meskipun sudah ada kepastian putusan Inkrach dari mahkamah agung. Pihaknya meyakinkan bahwa belum terima salinan putusan tersebut. Oleh karena itulah proses pemberhentian sebagai ASN belum bisa dilakukan. 

” Kalau sudah tentunya BKPSDM akan tindaklanjuti. Pemerintah tidak bisa mengambil langkah pemberhentian kalau belum punya dasar itu,  kita bisa dituntut, nantinya. Sementara ini, kami sifatnya menunggu saja. Tetapi untuk lebih jelasnya tanyakan ke bagian hukum,” kata Haryadi.

Sementara itu kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Tebo,  Evi Hanifah,  SH tidak menjawab konfirmasi via pesan Whatsappnya, Jum’at (29/3/2019) malam. 

Dilain pihak kepala kejaksaan negeri Tebo,  Teguh Suhendro, beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa bahwa kejari Tebo belum menerima fatwa dari Mahkamah Agung,  terhadap kekeliruan nama dalam putusan penolakan kasasinya, JPU kejari Tebo dan terdakwa Joko Paryadi.

” Kita belum terima fatwa dari Mahkamah Agung itu,” kata Teguh,  di gedung DPRD Tebo, usai paripurna LKPJ Kinerja Bupati Tebo TA 2018, beberapa waktu lalu. (red. 01JOS) 

Razia Dishub Tebo Banyak Tindak Angkutan dari Luar Daerah

TEBO, jambiotoritas.com – Hasil razia dinas perhubungan kabupaten Tebo bersama Satlantas Polrest Tebo yang berlangsung selama tiga hari berhasil menindak seratus lebih kendaraan angkutan barang dan orang. Pihak Dishub menyatakan operasi serupa, ada tahapan-tahapan kegiatan razia seperti ini akan rutin dilakukan. Tujuannya karena ada hubungan dengan keselamatan para pengguna jalan.

” Ini kita lakukan tentunya yang menjadi tupoksi dinas perhubungan. Ada tahapan-tahapan kegiatan razia seperti ini akan rutin dilakukan. Lihat momentnya,  karna menyangkut juga anggaran operasionalnya,” kata kepala dinas perhubungan, Eryanto, Jum’at (15/3/2019).

Target Dishub, kemarin memang khususnya mobil-mobil barang. Tidak hanya kendaraan dalam kabupaten Tebo sendiri. Tetapi sebahagian kendaraan yang terjaring juga ada dari luar kabupaten Tebo. Terhadap kendaraan yang mati PNKB, langsung ditilang pihak Satlantas. Sementara KIRnya yang mati, bisa mengurusnya disini. 

” Kita juga ada targetkan merazia angkutan perusahaan yang beroperasi dalam kabupaten Tebo. Tetapi kita akan lihat situasionalnya,bagi kendaraan keluaran tahun baru saya kira tidak ada persoalan. Kendaraan lama bisa langsung dicek dilapangan,” katanya.(red. 01JOS).

Forum OPD, Bappelitbangda Bahas Usulan Program 2020


TEBO, jambiotoritas.com – Badan perencanaan pembangunan penelitian pengembangan daerah, mulai Selasa (13/3/2019) melaksanakan kegiatan forum organisasi perangkat daerah. Kegiatan itu dijadwalkan akan berlangsung hingga jum’at (15/3/2019).

Menurut kepala Bappelitbangda kabupaten Tebo, Hendrynora, ST mengemukakan bahwa forum OPD ini membahas usulan anggaran program kegiatan tahun anggaran 2020. Kegiatan pembahasan sengaja dipercepat karena akan dilanjutkan kegiatan musrenbang kabupaten. 

” Kegiatan ini membahas rencana program tahun 2020. Sengaja dipercepat, untuk pemantapan penyusunan rencana strategis sesuai RPJMD kabupaten,” kata Hendry, Selasa (13/3/2019).

Masing – masing OPD diminta untuk memaparkan program dan kebutuhan anggaran sesuai dengan RPJMD. Pihak Bappelitbangda akan mengevaluasi programnya.

” Perlu dilakukan koordinasi dengan OPD agar usulan programnya tidak menyimpang dari RPJMD. Kita panggil dan sampaikan ke OPD terkait, jika ada program yang tidak sinkron dan mencoret mata anggaran yang diusulkan,” katanya. (red. JOS)

KPK Dorong Optimalkan PAD Daerah

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar dampingi Koordinator Supervisi Pencegahan wilayah II KPK RI, Aida Ratna Zulaiha dalam jumpa pers/ft.Ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan daerah agar bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti menarik minat masyarakat membayar pajak.

Koordinator Supervisi Pencegahan wilayah II KPK RI, Aida Ratna Zulaiha mengatakan tahun ini akan dioptimalkan pendapatan di daerah-daerah seperti penerimaan pajak. Kota Jambi misalnya, sudah memasang papan pemberitahuan setiap transaksi pajak, sehingga masyarakat yang melihat tertarik untuk membayar pajak.

Selain itu, kata Ratna,  KPK juga mendorong daerah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan aset karena aset berpeluang terjadi korupsi.

“Aset juga kita dorong pengelolaannya, karena aset itu berbentuk barang dan berpeluang terjadi korupsi dan banyak ditemui aset yang kepemilikannya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan provinsi, serta pemerintah provinsi dengan kabupaten,” katanya, Selasa (12/3/2019). (red. JOS).

Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa di Atas 2 juta


Foto Ilustrasi

JAMBI, jambiotoritas.com- Pertimbangan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.(red. JOS)

Sumber setkab.go.id

Pemkab Bungo Lamban Tangani Usaha Loading Tak Berizin

Tidak ada kontribusi terhadap daerah, Justru menunggu regulasi yang baru dibuat

BUNGO, jambiotoritas.com – Pemerintah kecamatan pelepat ilir mengatakan sedang melakukan pendataan pelaku usaha loading yang terus tumbuh. Dalam sejumlah rapat ditingkat kabupaten Bungo, sudah disampaikan bahwa pelaku usaha ini harus dikeluarkan izinnya. Sebagian pelaku usaha ini, merupakan orang Kuamang sendiri dan ada yang berasal dari daerah luar kecamatan pelepat ilir juga.

” Kita mulai melakukan pendataan terhadap usaha loading sawit yang ada dan yang baru berjalan. Sosialisasi pernah dilakukan agar mereka mengurus ijin. Tapi belum ada tindaklanjutnya,” ungkap camat pelepat ilir, Rafdi, S.sos dihubungi via ponselnya, Rabu (27/2/2019).

Meski demikian setiap pelaku usaha wajib diberikan izin, apapun bentuk izinya. Agar pemerintah bisa bertindak ketika pelaku usaha tidak taat terhadap ketentuan perizinan yang telah diberikan.

” Memang belum ada rekomendasi dari kecamatan kepada pelaku usaha loading ini. Sampai saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan perijinan SITU atau SIUPnya,” katanya.

Dikatakannya, bahwa pihak pemerintah dusun (Rio) tidak ada yang melaporkan  melalui surat secara formal kepada pemerintah kecamatan tentang keberadaan usaha loading sawit yang dibangun didalam wilayah dusunnya. Jangan nanti dibelakang muncul kesepakatan pihak dusun dengan pelaku usaha yang dalam usahanya tidak punya perijinan tersebut.

” Saya sangat melarang bawahan mendekati hal semacam itu. Apalagi sampai ada komitmen fee yang masuk ke dusun.  Karena itu juga tidak punya dasar. Saya juga akan membahasnya sampai ke arah itu nantinya,” jelasnya.(David Asmara)

Bakeuda Bantah Anggaran Tidak Cukup, OPD Belum Mengajukan

Kepala Bakeuda Kab. Tebo, Nazar Effendi/ft.jambi otoritas

TPP lamban cair jadi gunjingan di kalangan ASN Tebo

TEBO,jambiotoritas.com – Peraturan bupati Tebo, Nomor : 2 tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai apartur sipil Negara dilingkungan pemerintah kabupaten Tebo pelaksanaannya menjadi bahan ‘ Gunjingan’. Sebagian besar pegawai merespon soal TPP ini tidak lebih baik dari tambahan TKD yang diterapkan sebelumnya.

“ Bunyinya saja besar tapi tidak bakal diterima seratus persen, karena dihitung pajak hingga 15 persen. Disamping dihitung tingkat aktivitas kinerja dan kehadiran kerja pegawai.  Sampai sekarang tidak juga cair,” cetus seorang kepala bagian di sekretariat daerah pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut dia, dirinya juga tidak mengetahui pasti kapan TPP ini bisa berjalan. Kalau TKD dalam kondisi sekarang biasanya dulu sudah dicairkan.

Sementara itu kepala badan keuangan daerah kabupaten Tebo, Nazar Effendi menyatakan proses pencairan TPP tergantung input data ASN dan pengajuan dari OPD – OPD. Anggaran sudah siap, bahkan termasuk TPP untuk semua guru yang non sertifikasi.

“ Tidak betul kalau anggaran kita tidak cukup, kalau ada pengajuan pasti kita cairkan. Sampai sekarang OPD – OPD belum ada yang mengajukan pencairannya,” tegas Nazar dikonfirmisi, Selasa (19/2/2019).(red/David Asmara)