Diduga Illegal Logging, Polda Jambi Amankan Mobil dan Sopir Pengangkut

mobil truk tronton yang diamankan polisi di kecamatan Mersam kabupaten batanghari, Jambi/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI -Kepolisian daerah Jambi sedikitnya mengamankan kayu rimba campuran yang diangkut dua unit mobil truk tronton warna orange nomor polisi BK 8561 FM dan mobil truk warna merah BK 9903 FM. Keduanya diamankan diwilayah hukum polres Batanghari, Jambi pada Minggu (17/5/2020).

Truk – truk tersebut diduga bermuatan kayu bulat (log) hasil ilegal loging dari hutan di Provinsi Jambi yang rencananya akan dibawa ke Sumatera Utara. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes. Pol. Edi Faryadi mengatakan tim Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil mengamankan dua mobil itu di Kecamatan Tembesi dan Kecamatan Mersam kabupaten Batanghari. Setelah menerima informasi bahwa ada mobil truk yang mengangkut kayu log dari Kabupaten Batanghari.

” Tim langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran sepanjang jalan lintas dan mengamankannya dijalan lintas Mersam menuju Muara Tebo. Dengan dibantu anggota polsek Mersam untuk memberhentikan mobil dimaksud dan melakukan pemeriksaan,” kata Edi, seperti dikutip dari laman Jari Jambi.com

Petugas langsung memeriksa dokumen dan kemudian mengamankan kedua truk ke Mapolda Jambi. Dua orang pengemudi mobil truk berinsial JP dan S pada saat ditanya menyebutkan bahwa kayu yang diangkut tersebut berjenis rimba campuran berbentuk Log (bulat) dengan jumlah kubikasi lebih kurang 46 meter kubik. Kayu tersebut berasal dari hutan di Provinsi Jambi atas nama S, seperti yang tertera dalam dokumen kayu yang terlampir.

“Atas perbuatan itu kedua sopir tersebut akan dikenakan pasal 88 ayat 1 a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan saat ini untuk barang bukti kita amankan,” katanya (red JOS)

Sulman Nyatakan Angkutan Kayu Keluar Dari Embacang Gedang

Angkutan kayu/foto Ilustrasi

JambiOtoritas.com, TEBO – Praktik angkutan kayu keluar dari desa Embacang Gedang kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo diakui kepala desa disana benar adanya. Namun demikian tidak diketahui pasti soal asal dokumen pengangkutan kayu itu.

Menurut kepala desa Embacang Gedang, Sulman Alfarizi menyatakan memang benar seseorang beriinisial RM berdomisili di RT 9. Hanya saja, dia tidak mengetahui apakah yang bersangkutan punya dokumen angkutan kayu yang keluar dari desanya.

Baca berita :Beredar Pesan WA, Soal Pembalakan Dengan Dokumen Izin Pengelola Kayu Hutan Hak di Muara Tabir

” Kalau warga yang nama tersebut (RM) ada. Tapi saya kurang tahu masalah dokumen. Masalahnya saya dak pernah menerbitkan SKAU,” kata Sulman, via pesan WhatsApp, Minggu (17/5/2020).

Sebagai kepala desa disana Sulman juga menyebutkan bahwa pantauan dilapangan memang ada aktivitas angkutan kayu dari Embacang Gedang keluar. ” Kalau kayu iya ada, keluar dari desa Embacang Gedang,” katanya.

Sebelumnya kepala KPHP wilayah barat, dinas kehutanan provinsi Jambi, H. Sumarjo, SH mengatakan bahwa KPHP tidak pernah mendapatkan tembusan mengenai ijin kepemilikan dokumen SKAU ataupun desa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan surat SKAU. Menurutnya data peredaran hasil hutan yang ada pada BPHP atau dinas kehutanan provinsi Jambi.

” Kami KPHP tidak pernah mendapat tembusan mengenai ijin tersebut dan yang tahu hanya BPHP. KPHP tidak ada data peredaran hasil hutan, datanya ada di BPHP atau Dinas,” kata Sumarjo, beberapa waktu lalu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

LSM Laporkan PT. ADP ke Polda Jambi, Minta Segera di Usut

Salah sati link pekerjaan paket 16 dinas PUPR Tebo ketika proses perencanaan/foto dok JOS

JambiOtoritas.com, JAMBI – Persoalan temuan badan pemeriksa keuangan perwakilan Jambi terhadap proyek tidak sesuai spesifikasi teknis pada proyek peningkatan jalan dinas PUPR kabupaten Tebo TA 2018, berbuntut panjang. PT. Anggun Darma Pratama (ADP) rekanan pelaksana proyek paket 16 senilai 4,7 milyar itu dilaporkan ke Polda Jambi.

” Kami LSM Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR) melaporkan PT Anggun Dharma Pratama (ADP) ke Polda Jambi. Terkait pekerjaan proyek paket 16 pada perkerasan jalan Magelang desa Giri Winangun, pengaspalan jalan Cilacap Giriwinangun, dan pengaspalan Jalan Sumber Agung-Jambu tidak sesuai aturan,” kata Afriansyah, Sabtu (16/5/2020).

Menurut dia, laporan lembaganya itu secara resmi sudah disampaikan, pada Jum’at (15/5/2020) kemarin. Teknis pekerjaan PT. ADP tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara dirugikan. Dalam kasus ini, ironisnya telah terjadi kelebihan pembayaran proyek.

‘’ Diperoleh informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo telah menyurati Direktur Utama PT ADP meminta agar segera melakukan pembayaran ke kas daerah paling lambat hari Senin, 12 Agustus 2019,’’ ungkap Afriansyah.

Dari temuan investigasi yang kami lakukan, bahwa proses untuk mendapatkan proyek ini dilakukan secara kongkalingkong. PT. ADP hanya dipinjam, sebenarnya yang mengerjakan proyek bukan PT. ADP melainkan diduga pelaku pengerjaan proyek ini adalah Reza, keponakan oknum salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo. Kami menduga oknum ini berperan dalam proses proyek ini hingga bisa dikerjakan Reza.

” Kami meminta agar Polda Jambi mengungkap dugaan keterlibatan salah seorang pmimpinan dewa Tebo dan memproses hukum kasus ini,” katanya. (red JOS)***

Bea Cukai Amankan Dua Pria Dengan 4 Juta Batang Rokok

Ketua tim penindak kantor Bea Cukai Jambi, Heri Susanto/foto Antara

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pihak Bea Cukai Jambi mengamankan 4 juta batang rokok tanpa cukai resmi. Dari mobil truk yang melintasi jalan lintas Sumatera tepatnya di kawasan Merlung, Kabupaten Tanjungjabung Barat, pada Sabtu (9/5/2020) lalu, di sekitar Jalan Lintas Timur batas provinsi Riau- Jambi.

“Ada sebanyak 4 juta batang rokok tanpa dilekati pita cukai merek luffman yang kita amankan saat kendaraan tersebut memasuki jalan lintas timur Sumatera,” kata kepala tum Penindak Bea Cukai Jambi, Heri Susanto, Jum’at (15/5/2020).

Penangkapan rokok tanpa pita cukai ini diperkirakan merugikan negara bisa mencapai Rp1.880 milyar. Dari hasil pemeriksaan tim berhasil mengamankan satu orang berinisial A yang membawa 200 koli barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal tanpa dilekati pita cukai.

” Tidak hanya itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terduga A, diketahui masih ada ada sarana pengangkut lain yang masih berada di belakang membawa rokok ilegal,” kata Heri.

Dikatakannya, berdasarkan informasi itu, anggota kemudian melakukan penyisiran. Tim P2 Jambi melakukan pengejaran dan penghentian target operasi sebuah mobil truk Mitsubishi Light Truck. Seorang berinisial S yang membawa muatan sebanyak 200 koli rokok ilegal turut diamankan.

Total ada 400 dus rokok yang berhasil diamanakan. Atau sekitar 4 juta batang rokok menjadi barang bukti. Untuk proses hukumnya barang bukti dan kedua sopir truk dibawa ke kantor Bea Cukai Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua orang yang diamankan disangkakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. (red JOS)

Sumber: Antara

Kasus Penyanderaan Anggota Polisi di Bungo, Brimob Disiagakan di kawasan PETI

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes.Pol. Kuswahyudi Tresnadi/foto dok JOS

JambiOtoritascom, JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dalam kasus penyanderaan dan penganiayaan Kapolsek Pelepat, Iptu. Suhendri yang terjadi pada Minggu (10/5/2020) malam. Ketika melakukan giat penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di dusun Batu kerbau kecamatan pelepat kabupaten Bungo, provinsi Jambi.

Menurut Kabid. Humas Polda Jambi, Kombes. Pol. Kuswahyudi Tresnadi, mengatakan selain sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan para saksi tersebut, tim penyidik Polres Bungo dibantu anggota Krimsus Polda Jambi telah mengantongi foto terduga pelaku penusukan terhadap Kapolsek.

“Kalau untuk saat ini belum ada tersangka dalam insiden tertusuknya Kapolsek Pelepat karena masih dalam tahap penyelidikan oleh tim,” kata Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, Kamis (14/5/2020) di konfirmasi wartawan di Jambi.

Dia juga memastikan kasus tersebut akan diusut tuntas dan menyanyangkan kejadian tersebut. Polres Bungo akan kembali memeriksa saksi lainnya untuk pengembangan dan penyidikan kasus tersebut guna melengkapi bukti-bukti agar sebelum penetapan tersangka.

Untuk menjaga situasi di daerah PETI Kabupaten Bungo itu, Polda Jambi telah menurunkan anggota brimob untuk berjaga-jaga disana. (red JOS)***

Pinjam Pakai PT. ADP Lewat Lobby Ketua DPD ASKONAS Jambi

Ketua DPD ASKONAS Jambi, Hendi /WA profil

Ternyata Reza dan Rohmad Solikhin yang menjadi eksekutor pekerjaan lapangan adalah keluarga dekat dari oknum dewan yang disebutkan Maimasnah

JambiOtoritas.com, TEBO – Ketua DPD Asosiasi kontraktor nasional Jambi, Hendi yang disebutkan anggota DPRD provinsi Jambi, Maimaznah yang mengurus PT. ADP untuk mendapatkan pekerjaan proyek paket 16 di dinas PUPR TA 2018 senilai Rp. 4,7 milyar. Menyatakan sebagai ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Jambi diminta bantuan oleh seorang bernama Reza mencarikan perusahaan yang bisa dipakai/pinjam untuk pekerjaan paket 16 tersebut.

Menurut Hendi menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek paket 16 itu. Istilahnya dirinya, cuman memadukan Reza dengan pemilik PT. ADP (Maimaznah) waktu itu. Dalam hal ini, tidak ada kaitan dalam proses pekerjaan proyeknya.

Baca berita terkaitnya :

PT. ADP Dipinjam Untuk Proyek Paket 16 Atas Nama Oknum Dewan

Dia menyebutkan proses selanjutnya, merekalah (Reza-red) yang membuatkan penawarannya sendiri sampai dengan pelaksanaan dilapangan. Jadi, tidak ada sama sekali kaitan pekerjaan dengan dirinya.

” Saya bukan makelar perusahaan untuk tujuan proyek pemerintah, atau menyediakan siapa yang butuh perusahaan. Tidak begitu, saya cuman memadukan atau menemukan saja. Selanjutnya mereka berurusan sendiri,” kata Hendi, melalui sambungan teleponnya, Selasa (12/5/2020).

Menurut Hendi, Direktur PT. ADP (Maimaznah) pernah menyampaikan ada temuan sebanyak itu kepada dirinya. Itu karena awalnya saya yang mempertemukan keduanya.

” Sempat saya hubungi reza, kata dia. Sesudah ansuran pertama waktu itu, katanya, bulan depan akan diansur lagi 50 juta, kan menjadi 100 juta. Saya baru tahu kalau temuan baru dibayar 50 juta itulah,” ucap Hendi.

Sementara itu pihak dinas PUPR kabupaten Tebo menyatakan pembayaran temuan BPK terhadap pekerjaan tidak sesuai spesifikasi PT. ADP dibayarkan atas nama perusahaan oleh Rohmad Solikhin sebesar 50 juta pada tahun 2019, setelaj hasil audit BPK keluar. Sampai saat ini baru sebatas pembayaran pertama itu.

” Sampai sekarang belum ada tambahan, baru sekali itu saja. Dia bayarkan sekitar bulan November 2019,” kata plt. Kabid. BM. Irving Pane Selasa (12/5/2020). (red JOS)

Penulis : David Asmara

Beredar Pesan WA, Soal Pembalakan Dengan Dokumen Izin Pengelola Kayu Hutan Hak di Muara Tabir

Angkutan kayu /foto ilustrasi (Ist)

JambiOtoritas.com, TEBO – Sejumlah wartawan liputan Kabupaten Tebo menerima pesan singkat whatsapp dari nomor tidak dikenal, pada Sabtu (9/5/2020). Pesan Whatssapp yang diformat surat ini ditujukan kepada Pimpinan LSM dan Media Massa dengan tujuan menginformasikan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah seorang pemilik dokumen izin pengelola kayu hutan di wilayah Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Berikut bunyi pesan WhatsApp yang diterima dari nomor yang tidak dikenal tersebut:


Kpd yth,

Pimpinan LSM dn Media Maasa

Di

Tempat.

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggarah hukum yg di lakukan oleh salah seorang pemilik dokumen izin pengelola kayu hutan di wilayah Desa Embacang Gedang kec Muara Tabir Kab Tebo, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik dokumet izin pengelola kayu tetsebut hanya berlaku untuk wilayah Desa Embacang Gedang dan berlaku untuk area kawasan hutan milik masyarakat Desa Embacang Gedang.

1.Pemilik Domuen bekerjasama dengna para supir yg mengangkut kayu dari wilayah muara tabir menuju PT LUK Desa Penapalan kec tengah ilir kab tebo.

3. Kayu yg di bawa oleh para supir tetsrbut banyak di ambil dari kawasan HP yg berada di wilayah desa yg berada di muara tabir.

3.Dokumen tersebut di salah gunakan oleh pemiliknya untuk menggambil kayu yg bukan di wilayah Desa Embacang Gedang muara tabir.

4.pemilik dokumen tersebut warga desa Embacang gedang muara tabir tebo.

5.untuk itu kami mohon bantuan dari LSM dan Media Masa agar kegiatan ilegal yg di lakukan oleh Pemilik Dokumen tetsebut di proses secara hukum dan di laporkan ke pihak yg berwajib.

Demikian yg dapat kami sampaikan atas bantuanya di ucapkan terima kasih.

Muara tabir, 09/05/2020.

Wassalam…


Terkait hal ini, Kapolsek Muara Tabir, IPDA Muhammad Yusuf dikonfirmasi mengaku telah mengetahui tentang pesan singkat tersebut.

” Mau saya selidiki dahulu kebenarannya pak. Jika bapak tahu siapa yang memberikan informasi itu, biar kita tanya dengan yang bersangkutan,” kata Kapolsek menjawab pesan WahtsApp media ini.

Informasi lain yang didapat media ini, pemilik dokumen yang dituding oleh pengirim pesan Whatsapp adalah RM warga didesa Embacang Gedang.

Terkait kebenaran informasi bahwa RM memiliki ijin resmi atas kepemilikan dokumen yang dimaksud. Dikonfirmasi melalui Kepala KPHP Tebo wilayah Barat, dinas Kehutanan dan LH provinsi Jambi, H. Sumarjo mengaku tidak pernah mendapat tembusan mengenai izin atau dokumen tersebut. Kata dia, Soal izin tersebut yang tahu hanya BPHP (red JOS)

Penulis : TIM

Kejati Jambi Bidik Temuan BPK Dinas PUPR Tebo

Mantan kabid BM dinas PUPR Tebo, Sobirin, ST (paling kiri) mendampingi bupati Tebo, H. Sukandar (paling kanan) dalam satu kegiatan/foto dok Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Kejaksaan tinggi Jambi melakukan pemanggilan terhadap mantan kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Tebo, Sobirin, ST bersama kepala dinas PUPR, Drs Erwanto. Pemanggilan tersebut diakui Sobirin untuk mengklarifikasi temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jambi yang tidak diselesaikan beberapa rekanan dinas PUPR.

Baca Berita :


” Iya, memang dipanggil ke kejaksaan tinggi Jambi. Kejati meminta klarifikasi temuan BPK yang belum ditindaklanjuti rekanan selama ini,” ungkap Sobirin, Jum’at (8/5/2020) dikantornya.

Menurutnya pemanggilan pihak Kejati Jambi terhadap dirinya baru sekali. Meskipun kerjasama terkait penagihan dengan kejaksaan negeri Tebo sudah dilakukan. Tetapi, kenapa Kejati Jambi yang memanggil, berarti Kejari Tebo tidak bekerja maksimal ?

” Saya tidak tahu masalah itu,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Direktur PT. Anggun Darma Pratama Mesti Tanggungjawab

Salah satu link paket 16 pengaspalan jalan sumber agung-Jambu yang dikerjakan PT. ADP tahun anggaran 2018/foto dok. JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Persoalan pengembalian temuan badan pemeriksa keuangan dalam keterkaitannya dengan potensi kerugian negara pada proyek paket 16 TA 2018 yang dikerjakan PT. Anggun Darma Pratama (ADP) terlihat pelik. Sejauh ini temuan BPK senilai hampir 500 juta terhadap pekerjaan proyek tak sesuai spesifikasi tersebut. Sejak setahun lalu hanya dibayar PT. ADP itu, hanya 50 juta saja.

Inspektur kabupaten Tebo, Drs Hari Sugiyarto melalui Kasubag evaluasi dan pelaporan Inspektorat kabupaten Tebo, Agus Setiawan menyatakan bahwa PT. Anggun Darma Pratama belum ada menindaklanjuti pengembalian temuan BPK 2019. Sebelum puasa sudah tiga kali saya pertanyakan ke dinas PUPR.

” Belum ada tindaklanjut lagi, setelah angsuran 50 juta itu. Laporan dari dinas PUPR, sebelum puasa dan sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,” kata Agus Setiawan Senin (4/5/2020).

Sementara itu pihak PT. ADP sejauh ini belum terkonfirmasi. Dan dinas PUPR belum dapat diminta klarifikasinya. Kepala dinas PUPR kabupaten Tebo ketika didatangi di kantornya, Senin (4/5/2020) siang, sayangnya sedang tak berada di tempat. (red JOS)


Penulis : David Asmara

PH Suyadi Sebut JPU Salah Tuntut

Sidang vonis perkara mark up pengadaan LPJU dana desa kabupaten Tebo TA 2017 dipengadilan Tipikor Jambi, Senin (4/5/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Upaya hukum lanjutan atas vonis mejelis hakim pengadilan Tipikor Jambi terhadap terdakwa mantan kepala dinas PMD kabupaten Tebo, Suyadi dipastikan akan melakukan banding (PT). Bahwa dengan dituntut ganti kerugian pengganti sebesar Rp. 659 juta terdakwa menyatakan banding.

Menurut penasehat hukum terdakwa, Tomson Purba menyatakan dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) telah menyatakan salah menggunakan Wewenang, memasukkan pengadaan lampu penerangan jalan di dalam RAPBDes Desa.

” Jelas penuntut umum, tidak mengetahui tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa. Ini akan menjadi point dalam banding kita,” kata Tomson, via Whatsapp, Senin (4/5/2020) malam.

Dikatakan Tomson bahwa dalam hal ini terjadi kesalahan penuntutan oleh JPU. Dia menyebutkan tidak ada jelas kerugian negara yang mana disebutkan JPU itu.

” Nuntutnya salah, tidak ada jelas kerugian negara yang mana disebutkan oleh JPU, karena fakta kerugian negara tidak lebih dari 100 juta. Menurut ahli BPKP menyatakan tidak lebih 100 juta. Lantas kerugian 659 datangnya darimana?,” ucap Tomson.(red JOS)

Penulis : David

Suyadi di Vonis Penjara 3,6 Tahun, dan Bayar Pengganti Rp.659 Juta

Sidang vonis terdakwa mantan kepala dinas PMD kabupaten Tebo, Suyadi dalam perkara Mark Up pengadaan LPJU Dana Desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara Rp.1.86 Milyar, Senin (4/5/2020)/fot Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Perkara korupsi pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dana desa kabupaten Tebo tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1,86 milyar yang bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. Akhirnya memvonis bersalah terdakwa mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyakata Desa (DPMD) Kabupaten Tebo, Suyadi. SH.

Atas kesalahannya terdakwa Suyadi, SH, dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp.100 juta, Subsider 1 bulan kurungan. Vonis majelis hakim itu, lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Tebo.

“Terdakwa sebelumnya kita tuntut 4 tahun 6 bulan, hakim memutuskan 3 tahun 6 bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum (Kejari) Tebo, Wawan Kurniawan, SH, usai sidang, Senin (4/5/2020) di Jambi.

Menurut Wawan, selain hukuman penjara dan denda, terdakwa dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 659 juta. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita untuk menutupi kerugian negara.

“Namun jika tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun,” kata Wawan (Red JOS) ***

Hati-Hati! Modus Penipuan Via WA Catut Foto FB Marak

Screenshot nomor WA yang mencatut gambar profil akun FB yang digunakan pelaku melakukan transaksi penipuan/foto Ist

JambiOtoritas.com, BUNGO – Masyarakat yang melakukan bisnis online mengalami penipuan. Pelaku penipuan melakukan aksinya dengan mencatut foto profil Fecebook seseorang tanpa diketahui pemilik akun sebenarnya, kemudian untuk memancing korbannya melakukan transaksi online.

Hal ini terjadi terhadap korban Hairy warga dusun Bangunharjo kecamatan pelepat ilir kabupaten Bungo. Korban yang merasa kenal baik dengan foto yang dipasang pada profil WA pelaku menjadi percaya bahwa yang melakukan order memang konsumennya dan memang kenal baik dengan orang dalam foto profil pelaku itu.

” Pertama pesan minuman, terus minta kirim pulsa 100 ribu ke nomor yang diminta. Kemudian minta kirim pulsa lagi 100 ribu ke nomor yang lain. Pulsa pertama sudah dikirim,” katanya, Jum’at (1/5/2020) malam.

Karena merasa kenal baik, dengan poto profil dinomor WA pelaku. Awalnya korban tidak merasa curiga. Tapi setelah minta pulsa kedua, korbanpun mulai curiga dan mendatangi orang yang difoto tersebut. Dan setelah dijumpai ternyata orang yang dimaksud tidak pernah memesan makanan ataupun meminta pulsa.

” Minta pulsa yang kedua belum saya kirim. Makanya saya mau ketemu dulu untuk memastikan kebenarannya. Ternyata saya telah tertipu,” katanya sedih.

Pantauan JambiOtoritas nomor Whatsapp pelaku beberapa saat mengganti foto profilnya dengan foto orang lain. Diinformasikan bahwa nomor yang digunakan pelaku adalah 0878 6050 8298. Diminta kepada masyarakat agar lebih waspada dengan menkonfirmasi terlebih dahulu agar tidak menjadi korban penipuan dengan modus mencatut foto diakun FBnya. (red JOS)

Penulis : David

Satlantas Terapkan “Pukul Mundur” Pemudik Paksa Masuk Jambi

Polantas akan halau pemudik yang maksa  masuk Jambi
Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Santoso bersama para kasubdit memberikan keterangan kepada media, Kamis (23/4/2020) di Mapoda Jambi

JambiOtoritas.com, JAMBI – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi akan melarang para pemudik yang menggunakan kendaraan angkutan umum atau pribadi untuk masuk ke Jambi. Mereka akan memaksa pemudik untuk kembali balik kanan atau balik ke tempat awal. Larangan mudik ini telah diberlakukan, untuk merealisasikannya Dirlantas Polda Jambi telah mendirikan enam pos di perbatasan antar provinsi di Sumatera, diantaranya perbatasan Jambi-Riau, Jambi-Sumatera Barat dan Jambi-Sumatera Selatan, kata Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Santoso.

Pendirian pos itu bertujuan untuk mendeteksi adanya orang yang akan mudik lebaran dan nantinya di pelabuhan penyeberangan tidak akan ada penyeberangan orang yang ada hanya kapal penyeberangan kebutuhan pokok saja atau barang sembako. Polda Jambi akan menindak tegas, jika ada orang yang nekat melakukan mudik disaat adanya larangan mudik atau pulang kampung ditengah pandemi COVID-19. “Tidak ada mudik, jika kedapatan maka akan diminta putar arah kembali ke tempat asal,” katanya.

Kebijakan itu selaras dengan intruksi pemerintah, terhitung pada Jumat 24 April 2020 akan ada operasi Ketupat, dimana pelaksanaannya berbeda dengan tahun tahun sebelumnya biasanya ada pemberitahuan untuk bijak berkendara namum pada tahun ini dibebankan untuk melakukan pencegahan COVID-19. Dengan demikian, warga yang akan mudik akan ketahuan karena di setiap pos perbatasan di jaga dengan ketat, hanya bisa milintasi perbatasan hanya angkutan barang, sembako dan BBM, selebihnya di suruh balik kanan.

Untuk di malam takbiran sendiri tidak akan ada keramaian di jalan raya, seperti adanya konvoi, kerena pemerintah belum menentukan kapan pandemic corona itu berakhir. Dipasti pada malam takbiran, tidak ada keramaian, sebelum ada pencabutan status dari pemerintah, lebih baik di rumah saja lebih aman. Sementara untuk jalur udara belum termonitor, sementara ini fokus jalur darat. (red JOS)

Dugaan Pungli Disdukcapil Tebo, Komisi I Diminta Panggil Abu Bakar

Kasus dugaan pungli di dinas dukcapil Tebo/foto Ilustrasi

JambiOtoritas.com, TEBO – Rekaman suara praktek pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo, ternyata telah menjadi pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo.

Baca berita terkait : Diduga Ada Pungli di Disdukcapil Tebo

Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsurizal dikonfirmasi mengaku jika dirinya telah mengetahui persoalan tersebut. Bahkan, dia menyatakan telah meminta agar Komisi I DPRD segera melakukan investigasi terkait rekaman suara itu.

“Justru rekaman suara tersebut sudah saya share di group DPRD Tebo,” kata Syamsurizal, Kamis (23/4/2020).

Menurutnya, permasalahan pungli yang ada dalam rekaman suara itu harus segera disikapi agar tidak terulang kembali. Melalui komisi I agar segera dilakukan hearing atau RDP khusus dengan Kadis Abu Bakar dan seluruh Kepala Bidang (Kabid) di Disdukcapil Tebo.

” Jadi kita minta kadis selaku penanggung jawab di instansi tersebut bertanggung jawab,” tegasnya. (red JOS)***

Diduga Ada Pungli di Disdukcapil Tebo

ilustrasi/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tebo, Abu Bakar dinilai gagal menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Bupati Tebo, Sukandar. Kelompok Intelektual Anak Tebo (Kilat) pun mendesak Bupati segera mencopot Abu Bakar dari jabatanya. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Kilat, Selamet Iryanto, Rabu (22/04/2020).

“Kami dari Kelompok Intelektual Anak Tebo minta kepada bapak bupati segera mencopot Abu Bakar dari jabatanya sebagai Kadisdukcapil Tebo. Sebagai Kadis, dia telah gagal menjalankan tugasnya,” kata Selamet. 

Alasan Selamet, gagalnya Abu Bakar karena ada dugaan praktek pungutan liar (Pungli) di dinas atau intansi yang dia pimpin. Slamet mengungkapkan, indikasi dugaan pungli tersebut berdasarkan rekaman suara yang didapat dari warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Kuat dugaan rekaman suara itu antara masyarakat dengan oknum pegawai di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tebo. 

Pada rekaman itu lanjut Selamet, masyarakat tersebut ingin mengurus akta pernikahan dan dipinta (dikenakan) biaya sebesar Rp1,3 juta.

“Masih bisa kurang apa tidak mbak,” tanya masyarakat yang mengaku istrinya PK dalam rekaman suara itu. 

“Bisa la.  Enaknya kita Ketemuan dulu ya,” jawab oknum diduga pegawai Disdukcapil Tebo. 

Pada rekaman itu, perempuan yang hendak mengurus akta nikah tersebut mengaku istrinya PK. Dia baru bisa menghubungi oknum pegawai tersebut karena kesulitan jaringan (sinyal) Handphone di tempat dia tinggal. 

Pada suara rekaman itu juga dijelaskan, jika sebelumnya sang suami telah sepakat dengan oknum pegawai tersebut membayar Rp1,3 juta, namun sang penelpon minta pengurangan harga.

“Paling bisa kurang dikit-dikitlah dari itu. Soalnya ada kepala bagian juga disitu. Makanya saya mau mastikan itu,” jawab oknum pegawai dalam rekaman suara. 

“Nyetor juga itu buk,” celetuk si penelpon. “La iyalah. Kalau memang iya nanti kita ketemuan aja. Tapi kalau ibu mau ngurus sendiri dak apa-apa juga,” jelas oknum pegawai itu.

“Gini saja, kalau bisa besok datang,” kata pegawai itu lagi. “Ok la buk, besok saya kabari ya,” jawab si penelpon.

Selamet mengaku jika rekaman dugaan pungli tersebut sudah lama dia ketahui, sejak Kadisdukcapil dijabat oleh Abu Bakar. Bahkan dia menduga jika  rekaman tersebut juga telah diketahui oleh Kadis, namun tidak ada tindakan atau terkesan hanya didiami saja.

“Ini artinya Kadisdukcapil Tebo tidak mampu mengendalikan pungli di dinas yang dia pimpin,” ketus Selamet lagi.

Menurut Selamet, uang sebesar Rp1,3 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk satu dokumen kependudukan. Sementara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, kepengurusan dokumen di Disdukcapil gratis untuk masyarakat, “Ini telah mencoreng Pemkab Tebo,”ketus dia lagi. 

Untuk itu, Selamet juga minta kepada Bupati dan DPRD Tebo, agar segera mengintrospeksi kinerja Kepala Disdukcapil Tebo. ” Ini artinya kepala dinas tidak becus mengontrol bawahannya. Saya berharap pada pak bupati segera menggantikan kadisnya,” kata Selamet. 

Terkait rekaman itu, Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Dukcapil Tebo, Bekti Fery Densi saat dikonfirmasi enggan berkomentar,” Kalau soal itu silahkan konfirmasi langsung sama pak Kadis,” singkat dia. (red JOS)

Polisi Minta Pemilik Eksavator Penuhi Panggilan Penyidikan

 

 

 

Salah satu alat berat jenis Eksavator yang diamankan polisi dilokasi penambangan di Tebo ilir/foto Ist.


Polres Tebo Amankan Delapan Orang Pelaku Dan Dua Excavator Tambang Emas Illegal

JambiOtoritas.com, TEBO – Kepolisian resor Tebo mengamankan 8 pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan menggunakan alat berat jenis Excavator dilokasi didesa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Mereka diamankan saat itu ketika melakukan aktivitas penambangan illegal dengan menggunakan alat Excavator, pada Jumat (10/4/2020).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Tebo, AKBP Abdul Hafidz,S.I.K melalui Kasat Reskrim, AKP M Riedho Syawaludin Taufan,S.I.K, Jum’at (17/4/2030). ” Ya, para pelaku dan dua alat berat jenis Excavator, saat ini telah diamankan di Makopolres Tebo,” katanya.

Menurutnya, delapan pelaku yang diamankan adalah MUS, NUR, MAM, PEN RIZ, SUD, NOP dan AND. Tujuh tersangka adalah warga Desa Batung Bedarah Timur dan satu tersangka warga desa Sungai Aro.

Saat ini, kata Riedho, pihaknya tengah memanggil pemilik alat berat yang digunakan untuk aktivitas dompeng tersebut. Ada dua orang diduga pemilk alat berat yakni, RAP dan MLK. Untuk panggilan pertama pada kedua pemilik alat berat sudah dilakukan.

“Jika sampai tiga kali panggilan yang bersangkutan tidak datang, akan kita terbitkan surat DPO dan segera kita lakukan penangkapan,” tegasnya

Untuk itu, Kasat Reskrim menyarankan kepada kedua pemilik alat berat agar dapat memenuhi pemanggilan penyidik demi menjalani proses hukum. (Red JOS)

Lagi, Suap Ketok Palu, Tiga Mantan Dewan Vonis 4 Tahun

Sidang online majelis hakim Tipikor Jambi yang memvonis tiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam perkara kasus suap pengesahan RAPBD provinsi Jambi TA 2018 yang berlansung, Kamis (9/4/2020)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, memvonis Sufardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal, terdakwa perkara suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017—2018, masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan penjara. Sidang dilaksanakan via video conference, berlangsung, pada Kamis (9/4/2020). Dalam persidangan video conference tersebut, hakim, JPU, dan kuasa hukum di ruang sidang dengan pola jaga jarak, sementara terdakwa tetap berada di lapas kelas II A Kota Jambi.

Menurut majelis hakim menyatakan bahwa ketiga terdakwa bersalah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Ketiganya dicabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat negara selam 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukum pokok.
Majelis hakim menambah hukuman mereka membayar uang pengganti untuk terdakwa Sufardi Nurzain, Rp105 juta, Elhelwi, Rp. 50 juta dan Gusrizal, Rp. 55 juta. Jika tidak dibayarkan dalam 1 bulan setelah ada kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita. Jika tidak cukup, diganti dengan kurungan penjara.

Dalam perkara tersebut perbuatan yang memberatkan terdakwa adalah secara sadar menerima uang suap yang jelas-jelas melanggar hukum. Terdakwa tidak mendukung peran pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa telah merusak tatanan pengesahan RAPBD Jambi dengan cara menerima suap.

Sementara perbuatan meringankan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mau berterus terang di hadapan majelis hakim serta mengembalikan uang suap yang telah diterima meskipun belum dikembalikan secara utuh.

Dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa dinilai sebagai penyelenggara negara karena ikut andil dalam pemerintahan meskipun bukan pegawai negeri sipil. Akan tetapi, unsur menerima hadiah janji atau hadiah telah terpenuhi sebagai mana diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama.

Terima suap dua tahun anggaran
Berdasarkan kesaksian puluhan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketiga terdakwa terbukti menerima uang suap untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD Provinsi Jambi, baik pada tahun anggaran 2017 maupun 2018.

Terdakwa juga telah mengakui menerima uang tambahan yang merupakan jatah dari Komisi III sebesar Rp175 juta. Penerimanan uang itu juga telah diakui oleh terdakwa di hadapan majelis hakim.

“Ketiga terdakwa telah mengakui menerima uang jatah Komisi III, terdakwa juga menyebutkan bahwa uang itu berasal dari Paut Syakarin meskipun saksi Paut tidak mengakui dia memberikan uang itu kepada terdakwa,” kata majelis hakim.

Atas penerimaan tersebut, dakwaan yang di bacakan dipersidangan sudah terpenuhi sehingga patut dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal pada surat dakwaan pertama.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama seminggu, baik jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah menerima putusan atau akan melakukan upaya banding. (red JOS)

Sidang Perdana Perkara Dugaan Pemerasan Pengusaha Bungo di Gelar

Praktisi hukum di kabupaten Tebo, Tomson Purba, penasehat hukum terdakwa AM dan DD/foto JOS

Jambiotoritas.com, BUNGO – Persidangan perkara dugaan pemerasaan salah satu pengusaha di kota Muara Bungo, SL oleh terdakwa AM dan DD, digelar perdana hari ini, Selasa (7/4/2020) dipengadilan negeri Bungo. Penasehat hukum kedua terdakwa, Tomson Purba membenarkan sidang perdana ini, dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Bungo.

” Hari ini sidang perdana awak media yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah seorang pengusaha dikota Muara Bungo. Hari ini, dakwaan terhadap keduanya akan dibacakan oleh Penuntut Umum,” kata Tomson, Selasa (7/4/2020).

Tomson mengatakan bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut kliennya dikenakan pasal 368 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. AM dan DD disangkakan melakukan pengancaman dengan kekerasan memaksa pengusaha untuk memberikan sejumlah uang.

Berdasarkan keterangan detil dari web Sistem Informasi penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bungo dinyatakan bahwa terdakwa AM bersama sama dengan Saksi DD pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Januari 2020 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Rumah orang tua saksi SL di Jl. Sultan Thaha kelurahan Bungo timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberi barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ia terdakwa AM bersama- sama dengan saksi DD pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Januari 2020 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Rumah orang tua saksi SL di Jl. Sultan Thaha kelurahan Bungo timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. (red JOS)

Polda Buru Pemilik Mesin Judi di Kebun Handil

Empat orang dan tiga mesin permainan ketangkasan yang digunakan untuk perjudian diamankan sargas gabungan Pekat Polda Jambi dari sebuah ruko di jalan samsudin uban kelurahan kebun handi kecamatan jelutung kota Jambi, Senin (6/4/2020)/foto Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar tim gabungan kepolisian Daerah Jambi, Senin (6/4/2020) menggerebek sebuah ruko di jalan Samsudin Uban, keluharan Kebun Handil kecamatan Jelutung Kota Jambi yang dijadikan tempat judi mesin ketangkasan.

Menurut Kepala satuan tugas tindak operasi pekat, Polda Jambi, AKBP. Iwan Sayuti menyatakan pada saat penggerebekan ada empat orang yang berada di dalam ruko yang hendak bermain. Petugas juga menemukan tiga meja permainan judi ketangkasan di dalam ruko dan uang jutaan rupiah.

” Empat orang dalam ruko panik saat petugas masuk. Namun pada saat penggerebekan aktivitas permainan judi ini belum beroperasi,” katanya.

Dikatakan Iwan, petugas yang melakukan pemeriksaan ke empat orang dalam ruko dan seluruh ruangan, menemukan uang berjumlah Rp. 3.255.000 dari salah satu pria didalam. Sejumlah uang dari petugas operator mesin judi ketangkasan yang ada di dalam ruko juga turut diamankan.

” Kami akan mendalami siapa pemilik mesin ini. Ke empat orang di ruko masing-masing dua wanita, dua pria serta mesin alat judi dan uang jutaan rupiah diamankan ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya. (red JOS)

Polisi Amankan Kapal Tanker dan Awak Kapal, Muatan 60 Ton BBM Illegal

Tim Baharkam mabes Polri tangkap kapal tangker beserta awak pengangkut BBM ilegal di perairan sungai batanghari, suak Jebus, Kumpeh ilir kabupaten Muaro Jambi, Kamis (26/3/2020)/foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Kapal tanker jenis SPOB GT 264 bermuatan 60 ton BBM hasil penyulingan ilegal drilling diamankan oleh tim Satgas Korpolairud Baharkam Polri bersama Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi di perairan Sungai Batanghari Desa Suak Jebus, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Kapal tanker berkapasitas muatan 500 ton tersebut berasal dari Jakarta berlayar menuju Jambi pada awal Februari 2020 lalu.

“Kapal yang diamankan tersebut diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) sekitar 60 ton hasil penyulingan penambangan ilegal di Jambi,” kata Direktur Polairud Polda Jambi Kombes Pol Arif Budi Winova melalui Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi AKBP Irwan Andy P, di Jambi, Rabu (26/3/2020) dikutip dari laman Antara Jambi.com.

Kapal ini sudah bersandar sekitar satu bulan di Jambi. Kegiatannya diduga menampung BBM ilegal yang rencananya akan diperjualbelikan di Bangka Belitung. Kepolisian akhirnya mengamankan kapal tersebut.

Menurut AKBP Irwan, mengatakan pihaknya juga mengamankan seorang nakhoda berinisial JB (38) dan tujuh anak buah kapal (ABK). Karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen angkutan. Penyewa kapal sudah diperiksa sedangkan perusahaan pemilik kapal terkendala penerbangan karena mewabahnya virus corona atau COVID-19. Saat ini kapal tanker beserta nakhoda dan tujuh ABK diamankan di Markas Unit Airud Suak Kandis, Desa Jebus, Muarojambi.

“Pelakunya nakhoda sudah kita periksa dan akan dilakukan penegakan hukum,” kata Irwan.

Dikatakanya, keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan awak kapal tersebut. Diketahui kapal tanker itu disewa seseorang berinisial IHN warga Sarolangun. Untuk mengangkut BBM yang diduga ilegal dari perusahaan di Samarinda, Kalimantan Timur.

“Akan tetapi, semua itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Sebab diduga BBM ilegal tersebut belum diketahui jenisnya dan baru akan di cek di Labfor Palembang dan polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina mengenai asal-usul minyak tersebut,” kata AKBP Irwan, menjelaskan.

Pemilik barang diduga melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman pidana paling lama tiga tahun penjara, sedangkan nakhoda kapal diduga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana paling lama tiga tahun penjara. (red JOS)

Editor : David

Majelis Hakim Vonis Anggota DPRD Tebo, Jumawarzi Dua Bulan Penjara

Anggota DPRD Tebo farksi Gerindra menjadi pesakitan di PN Tebo dalam perkara penggunaan gelar akademik palsu/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Majelis hakim pengadilan negeri Tebo memvonis bersalah terdakwa anggota DPRD kabupaten Tebo, Jumawarzi Alias Jumawarzi, SH. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua bulan dan denda 10 juta rupiah, subsider 1 bulan penjara.

Menurut ketua Majelis hakim perkara penggunaan gelar akdemik tanpa hak (Palsu), Armansyah Siregar, SH menyatakan bahwa terdakwa Jumawarzi terbukti menggunakan gelar akademik tanpa hak. Jumawarzi dinilai hanya mencantumkan gelar Sarjana Hukum pada identitas diri yaitu, KTP dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini seperti tertulis dalam dakwaan JPU terhadap Jumawarzi, pada pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Gelar itu ia pakai hanya di KTP dan KK. Dan itu adalah unsur yang meringankan, tidak ada orang lain yang dirugikan dalam kasus ini. Ijazah itu oleh yang bersangkutan tidak pernah digunakan sama sekali. Gelar SH-nya hanya ia gunakan pada KTP dan KK yang ia buat sendiri,” kata Armansyah Siregar, Senin (16/3/2020) di pengadilan negeri Tebo.

Sementara itu, dengan vonis yang jatuhkan majelis hakim tersebut. Anggota DPRD Tebo dari Partai Gerindra, Jumawarzi tampak tersenyum usai mendengar pembacaan putusan.

Dilain pihak JPU Kejari Tebo Wawan Kurniawan, SH, akan melakukan upaya banding dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Putusan tersebut lebih rendah dari pada tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara.

” Dalam sidang putusan vonisnya dua bulan dan dendanya 10 juta subsider satu bulan kurungan. Kita akan banding,” kata Wawan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pembacaan Vonis Anggota DPRD Tebo di Tunda

Anggota DPRD Tebo farksi Gerindra menjadi pesakitan di PN Tebo dalam perkara penggunaan gelar akademik palsu pada Senin (6/1/2020)/foto dok. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Seyogyanya perkara penggunaan gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo, Jumawarzi diputuskan hari ini, Kamis (12/3/2020) oleh majelis hakim pegadilan negeri Tebo. Namun karena hakim ketua, Armansyah Siregar, SH. MH berhalangan hadir, pembacaan vonis terdakwa terpaksa ditunda pada Senin (16/3/2020), pekan depan.

” Seharusnya hari ini pembacaan putusan vonis terdakwa. Karena Hakim ketua tidak ditempat. Maka pembacaan vonis ditunda, Senin 16 maret 2020,” kata hakim tunggal Rinto Leoni Manulang, SH. MH, Senin (12/3/2020).

Sementara itu, sebelum sidang penundaan pembacaan vonis terdakwa Jumawarzi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun apapun vonis yang dijatuhkan saya akan melakukan banding.

” Apapun nanti putusannya, saya akan melakukan banding. Begitupun juga dengan jaksa, mungkin bila
tidak sesuai dengan tuntutannya, mungkin JPU akan banding juga,” ucap Jumawarzi.

Dikatakannya dalam proses hukum ini, kata dia, saya akan tetap melakukan upaya hukum. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Siswi SMP 14 di Kabarkan “Berdamai” ?

Pelecehan seksual terhadap perempuan/foto Ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi SMPN 14 dikecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo oleh oknum guru JNL (57) dikabarkan ‘berdamai’. Desas – desus informasi ‘damai’ dilakukan oknum guru dengan sejumlah wali murid yang merasa jadi korban oknum guru itu.

“ Informasinya sudah ada damai dengan wali murid disana. Ada dibuatkan pernyataan oleh JNL,” kata ASN dinas pendidikan yang dijumpai di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo, Jum’at (6/3/2020) yang tak ingin ditulis identitasnya.

Berita terkaitDugaan Pelecehan Seksual Siswi, Dinas Perintah Pengawas Turun Ke SMP 14

Sayangnya beberapa pihak yang berusaha dikonfirmasi terkait tindaklanjut masalah ini belum memberikan klarifikasinya. Koordinator pengawas, Yuzarman yang diperintahkan untuk menyelesaikan kasus itu seakan tidak mau diminta konfirmasi media ini. Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya tidak pernah diangkat.

Sementara itu, untuk informasi kepastian kabar “damai’ dalam kasus pelecehan seksual oknum itu belum dapat dikonfirmasi langsung dengan pejabat dinas Dikbud kabupaten Tebo. Kepala bidang pendidikan dasar, Hoirul Akmal yang ingin dikonfirmasi sayangnya tidak berada di tempat. Ditanyakan melalui pesan Whatsappnya juga tidak ada jawaban darinya.

“ Pak Kabid tidak berada di ruangan kerjanya. Tadi turun kebawah ada acara,” kata seorang staf disana, Jum’at (6/3/2020). (redJOS)

Penulis : David Asmara

Ungkap Kasus Investasi Bodong Susu Sapi Perah, Kapolda Jambi Imbau Korban Melapor

Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shanyabudi didampingi Dirreskimum, Kombes Pol Yudha dan Kabid Humas Kombes Pol Kuswahyudi rilis kasus investasi bodong susu sapi perah di Jambi, Kamis (5/3/2020)?foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Jaringan investasi bodong paket susu sapi perah dari Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang beraksi di Jambi ditangkap kepolisian Polda Jambi. Dari dua pelaku itu yang ditangkap merupakan warga kecamatan Bahar Utara, salah satu pelaku ternyata berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi. Nilai kerugian korban Investasi bodong ini di Jambi mencapai Rp. 156 miliar. Terkait kasus ini, Ditreskrimum Polda Jambi jmengamankan sejumlah barang bukti, 3 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, satu unit mobil double cabin, 7 unit sepeda motor, dan surat tanah. Kapolda menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera membuat laporan dan saat ini kita juga masih melakukan pengembangan kasusnya.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Firman Shantya Budi kepada wartawan mengatakan terhadap keduanya, sebenarnya ada dua laporan yakni di Polres Batanghari dan diKabupaten Muarojambi. Penangkapan pelaku dilakukan setelah pihak Polda Jambi mendapat laporan seorang korban. Setelah melakukan penyelidikan kemudian Polda menangkap kedua pelaku, oknum PNS AH (36) dan AS (25), yang keduanya merupakan direktur dan wakil direktur CV. NAS.

“ Modus pelaku mulai menawarkan paket investasi bodong tersebut kepada korban sejak 2017. Kasus ini terungkap setelah ada mitra kerja CV NAS yang membuat laporan penipuan karena tidak mendapatkan fee sesuai dengan yang telah dijanjikan pelaku,” ucap Kapolda, Kamis (5/3/2020) di Mapolda Jambi.

Hasil pemeriksaan polisi jumlah korban di Jambi mencapai 3000 orang itupun total nilai perhitungan masih perhitungan sementara polisi. Polda Jambi akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, dikarenakan di daerah Ponorogo, Jawa Timur ada kasus serupa, dimana perusahaan yang diduga sebagai pelaku saling berkoordinasi dengan CV NAS di Jambi ini.

” CV. NAS ini ada link dengan perusahaan di Ponorogo. Bahkan ada dana yang ditarik dari Jambi atau dikirim ke Ponorogo, maka dari itu, kita akan berkoordinasi dengan Polda sana,” kata Kapolda Firman bersama Dirreskrimum Kombes Pol Yudha dan Kabid Humas Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi. (red JOS)

Penulis : Herman

Tangkap TSK Pembunuh Karyawan Koperasi, Polisi Masih Cari BB Sajam

Kapolresta Jambi, Kombes Pol. Dover Christian dan Kapolsek Kotabaru, AKP. Afrito berhasil menangkap pelaku pembunuhan di Musi Rawas, Sumatera Selatan./ Foto ANTARA.


Jambiotoritas.com, JAMBI – Pelarian Hendrik Fransico (21) warga Dusun III, Desa Sukaraya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, berakhir sudah. Buronan tersangka kasus pembunuhan karyawan koperasi simpan pinjam dikota Jambi (Sefantri 27 tahun, red) itu, dibekuk Tim gabungan Polda, Polresta serta Polsek Kotabaru Jambi. Tersangka ditangkap di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan setelah sebulan menjadi buruan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Polisi membeberkan kejadian pembunuhan rekan kerja itu, pada Minggu 2 Februari 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di Perum. Kota Baru Indah, RT. 30, Blok No 49, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan tersangka. Berawal saat korban mengajak pelaku untuk bergotong royong membersihkan rumah di tempat pelaku dan korban tinggal. Saat diajak tersangka pelaku menolak dan balik malah marah terhadap korban. Pelaku yang menolak diajak ikut gotong royong oleh korban kemudian keduanya terlibat cekcok. Saat itu sempat didamaikan oleh teman-temannya yang melihat keributan di tempat kejadian.

Kapolsek Kotabaru Jambi, AKP. Afrito mengatakan, setelah didamaikan oleh temannya. Pelaku langsung pergi. Diduga pelaku masih memiliki rasa sakit hati terdapat korban sehingga pelaku datang lagi ke tempat korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau pada malam harinya.

“ Kemudian korban dan pelaku kembali ribut di dapur dan keesokan harinya saat teman-temannya melihat korban telah berlumuran darah. Setelah kejadian tersebut pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor honda Revo milik kantornya, “ ungkap Afrito, Kamis (5/4/2020).

Dilanjutkannya, sementara itu korban mengalami luka di bagian kepala atas, kemudian luka pada dada kiri dan luka pada pinggang belakang sebelah kiri . Lengan atas bagian belakang dan mata kiri sebelah dalam yang membuat korban meninggal dunia.

“ Barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri, Kemudian barang bukti lainnya satu lembar keterangan visum Rumah Sakit Rimbo Medika, satu stel pakaian yang digunakan korban dan satu batu gilingan. Sebuah pisau dapur warna ungu sepanjang lebih kurang 15 cm yang digunakan pelaku menusuk korban masih masuk daftar pencarian barang pihak kepolisian karena telah di buang oleh pelaku,” katanya. (red JOS)

Penulis : Herman

Operasi Antik Siginjai Polda Jambi Musnahkan Rumah Tempat Pesta Narkoba

Rumah panggung diatas anak sungai tanpa pemilik yang dijadikan base camp pesta narkoba di Pulau Pandan, kota Jambi dibakar Diresnarkoba Polda Jambi dalam operasi antik siginjai 2020/foto Antara


Jambiotoritas.com, JAMBI – Razia narkoba di kampung narkoba Palau Pandan oleh Polda Jambi dan POM TNI, Selasa (3/3/2020). Akhirnya membakar satu rumah semi permanen tanpa pemilik yang sering dijadikan pesta narkoba di kawasan tersebut.

Menurut Dirresnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol Eka Wahyudianta mengatakan personel gabungan Polisi dan POM TNI, menggerebek kampung narkoba di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dengan aksi penutupnya membakar salah satu rumah tanpa pemilik karena dibangun diatas tanah milik negara dan kerap dijadikan sarang tempat pesta narkoba oleh para pengunjungnya.

Razia yang merupakan kegiatan Operasi Antik Siginjai 2020 ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa di kawasan tersebut masih sering ditemukan transaksi narkoba. Operasi Antik Siginjai 2020 ini, dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dimana polisi berhasil mengamankan tiga orang yang positif narkoba dalam razia tersebut.

Dalam razia ini, petugas menyisir ke seluruh sudut rumah yang berada di kawasan Pulau Pandan yang di duga sering dijadikan sebagai tempat pemakaian narkoba dan juga tempat transaksi narkoba.

“Semua tempat yang kita curigai sudah kita periksa dan kita temukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap bekas pemakaian narkoba,” katanya.

Dirnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Eka Wahyudianta, juga melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengendara roda dua maupun roda empat, yang masuk maupun keluar dari kawasan tersebut. Petugas menurunkan anjing pelacak dari Satwa Polda Jambi untuk membantu pemeriksaan di tempat-tempat yang mencurigakan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai, petugas juga melakukan tes urine di tempat terhadap setiap pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Dikutip dari laman situs berita Antara Jambi, razia ini akan terus kita lakukan, kata Eka, di sini banyak anak-anak yang masih sekolah sehingga jangan sampai mereka terkena, apalagi sampai menggunakan barang haram tersebut.

“Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada satu base camp yang kita bakar atas permintaan masyarakat. Karena sudah berulangkali dibongkar namun tumbuh lagi, sehingga kita lakukan pemusnahan,” kata Eka Wahyudianta.

Dikatakan Eka, sebelum dilakukan pemusnahan, petugas menemukan berbagai macam alat untuk menghisap sabu. Personil yang melakukan kegiatan razia dikampung narkoba itu. Anggota hanya membakar base camp dilokasi tersebut yang kerap dijadikan target operasi petugas karena didapati sering dijadikan lokasi pemakaian narkoba.

Dalam operasi antik Siginjai 2020 ini, petugas mengerahkan 70 personil inti kemudian juga ada dari POM TNI, BNN dan kelompok masyarakat anti Narkoba. “Nanti kita akan selalu ada pembinaan di sekitar sini, terkait dengan bahaya Narkoba,” kata Eka Wahyudianta. (red JOS)

MA Cabut Surat Edaran Larangan Merekam Sidang

Ketua MA Hatta Ali mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai laporan tahunan MA di Jakarta, Rabu (26/2/2020) (foto : ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Ketua Mahkamah Agung Mohammad Hatta Ali memerintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum mencabut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 yang melarang memfoto dan merekam persidangan tanpa seizin ketua pengadilan setempat.

“Ketua MA telah memerintahkan Dirjen Badilum mencabut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020,” ujar Juru Bicara Andi Samsan Nganro dihubungi di Jakarta, Jumat (28/2/2020)

Sesuai aturan, kata dia, pihak yang mengeluarkan surat edaran lah yang juga melakukan pencabutan surat edaran itu. Dia menuturkan tata tertib dalam persidangan telah diatur dalam KUHP sehingga dicabutnya surat edaran tersebut tidak mengubah peraturan dalam persidangan yang sudah ada.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020.

Dalam surat edaran tersebut diatur larangan mengambil foto, rekaman suara, rekaman video tanpa seizin ketua pengadilan negeri.

Namun, larangan itu mendapat kecaman sejumlah pihak lantaran Mahkamah Agung dinilai sewenang-wenang melarang tanpa mewajibkan pengadilan negeri menyediakan materi sidang.

Selain itu, secara lebih luas, larangan itu akan berdampak serius terhadap akses keadilan masyarakat dan mereduksi keterbukaan informasi yang juga diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. (red JOS)

Sumber : Antara

Dugaan Pelecehan Seksual Siswi, Dinas Perintah Pengawas Turun Ke SMP 14

Ilustrasi/foto Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Persoalan dugaan pelecehan seksual siswi SMPN 14 Kabupaten Tebo oleh oknum guru mata pelajaran IPS, JNL (57) merebak kepermukaan. Indikasi perbuatan tak senonoh itu dikuatkan dengan dipindah tugas mengajar sementara JNL ke SMPN 25 kabupaten Tebo di benarkan pihak dinas pendidikan kabupaten Tebo.

” Kepindahan JNL ke SMPN 25, atas permintaan kepala sekolah. Pindahnya sejak (18/2), status dalam SKnya, tugas sementara disekolah itu. Kepala sekolah sudah melaporkan secara lisan tidak dengan fakta ataupun dengan tertulis ke kepala dinas tentang masalah ini,” kata kepala bidang pendidikan dasar, Hoirul Akmal, Kamis (27/2/2020) siang dikantornya.

Menurut Hoirul, tugas sementara yang bersangkutan ke sekolah lain tujuannya mengamankan dirinya. Ada isu yang berkembang disana masyarakat mau melakukan demo ke sekolah tempat JNL pernah mengajar.

” Tadi pihak kepolisian juga datang menemui saya. Polisi juga sedang kesana. Tanya langsung dengan kepala sekolah SMP 14, Suparman. Karena soal kronologisnya kita juga tidak memahami. Kami berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan damai, selesai secara kekeluargaan,” katanya.

Bicara soal sanksi terhadap oknum guru yang bersangkutan. Menurut Hoirul, pihak dinas sudah perintahkan kepala sekolah dibantu dengan pengawas sekolah menggali informasi tentang bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi. Karena kasus ini sudah mencuat di media massa.

” Kita lihat fakta hukumnya, apa memang terbukti atau bagaimana. Kalau tidak mampu diselesaikan dengan pengawas, baru nanti akan diambil alih dinas. Bagaimana penyelesaian dibawah, kami belum dapat laporan dari pengawas ataupun dari kepala sekolah,” ucap Hoirul.

Sementara itu, Kepala sekolah SMPN 14, didesa Bangunsranten kecamatan Muara Tabir, Suparman yang berusaha dikonfirmasi jambiotoritas.com via telepon selulernya belum terhubung. Nomor Handphone Suparman beberapa kali dihubungi sedang bernada tidak aktif. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Dua Pelajar Terduga Pembunuh Tukang Parkir di Ringkus

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dover Christian memberikan keterangan pers kepada media atas kasus pembunuhan juru parkir di kota Jambi.(Foto :ANTARA)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepala kepolisian resor Kota Jambi dalam keterangan Persnya kepada sejumlah wartawan menyatakan berhasil meringkus dua pelajar L dan RA  yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan seorang tukang parkir bernama Kelvin Ramadhan, pada Jum’at (21/2/2020) beberapa hari yang lalu. Kedua pelaku yang masih berstatus pelajar itu ternyata masih dibawah umur.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dover Christian mengatakan kedua pelajar yang masih berstatus di bawah umur berinisial L dan RA ditangkap anggota reskrim dikediaman mereka masing-masing.

” Kedua ditangkap karena tega menghabisi nyawa seorang tukang parkir dengan menggunakan dua bilah senjata tajam. Kejadian itu bermula saat kedua tersangka akan pulang dari tempat hiburan malam, hanya saja dikarenakan uang parkir kedua tersangka kurang, sehingga membuat korban menahan sepeda motor,” kata Dover Cristian, Selasa (25/2/2020) di Mapolresta Jambi.

Dikatakan kapolresta itu, setelah kejadian itu kemudian ke dua tersangka berlalu pulang dan memanggil rekannya. beberapa waktu kemudian pelaku kembali mendatangi korban dan langsung menusukkan senjata tajam ke tubuh korban, Korban roboh dengan tusukan pada paha hingga tembus bersimbah darah.

” Dalam kejadian itu, ada rekan korban Riko Darmansyah juga mengalami hal serupa, Riko Darmansyah mengalami luka cukup parah dan tidak berselang lama korban Kelvin meninggal dunia,” katanya.

Barang bukti berupa dua senjata tajam jenis clurit besar atau egrek yang di gunakan untuk menghabisi nyawa korban turut diamankan. Atas perbuatan tersangka kini mereka mendekam dibalik jeruji besi, guna menjalani proses hukum lebih lajut. mereka di jerat dengan pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat 2 ke-3 atau pasal 353 ayat 3 KUHP. (red JOS)

Penulis : Zul Herman

Buronan Terpidana Bandar Sabu dan TPPU Kejati Jambi Ditangkap di Padang

Buronan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rudi Arza tertunduk lesu usai ditangkap saat digiring ke Kejari Padang, Jumat (21/2/2020)/foto. Istimewa



Jambiotoritas.com, JAMBI – Burononan kejaksaan tinggi Jambi terpidana bandar Sabu dan terdakwa pencucian uang, Rudi Arza (47) Bin Suharnak dibekuk tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Intelijen Kejaksaan Agung RI, Jum’at (21/2/2020), kemarin.

Buronan perkara narkoba itu, berhasil diamankan bersama tim Kejati Sumatera Barat dipersembunyiannya dikota Padang pada hari Jumat, 21 Februari 2020 sekira pukul 16.40 WIB. Setelah dilakukan pemantauan melalui AMC Kejaksaan Agung RI, ditengarai terpidana atau terdakwa tinggal di jalan Tunggang, Gang Pedati Ujung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat.

” Tim AMC Intelijen Kejaksaan Agung RI, bersama Tim Intelijen Kejati Sumbar berhasil mengamankan buronan atau DPO Kejati Jambi yang berstatus terpidana dalam perkara narkotika dengan barang bukti sabu sebanyak 1020,970 gram dan sekaligus terdakwa dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Heri Setiyono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2020).

Menurut Heri menyebutkan, bahwa terdakwa Rudi tengah menjalani proses sidang di PN Jambi untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai kurang lebih Rp 715.000.000. Namun yang bersangkutan melarikan diri pada 21 Januari 2020. Upayanya kabur dilakukan setelah selesai menjalani proses persidangan pembacaan tuntutan.

Setelah Tim memperoleh kepastian keberadaannya, Rudi ditangkap kembali satu bulan kemudian. Selanjutnya, Rudi dijemput Tim Intelijen Kejati Jambi untuk melanjutkan pidana penjara perkara Narkotika (predicate crime) dan menjalani pidana penjara atas TPPU.

” Untuk saat ini perkara TPPU terdakwa telah diputus oleh PN Jambi Secara in absensia dengan pidana penjara enam tahun dan denda seberat Rp 2 miliar Sub enam bulan kurungan sesuai dengan putusan No : 816/pid.sus/2019/Pn Jbi tanggal 06 Februari 2020,” jelas Heri.

Dia menyatakan bahwa Program Tangkap Buronan atau Tabur ini merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Program ini menjadi target setiap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yaitu minimal satu kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan.

Sepanjang periode 2018-2019 terdapat 371 orang buronan pelaku kejahatan yang berhasil diamankan melalui program ini. Kejagung berhasil menangkap kembali 207 orang buronan kejahatan di tahun 2018 dan 164 orang buronan kejahatan di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 Program Tabur untuk Kejaksaan Tinggi Jambi merupakan keberhasilan pertama, sedangkan secara nasional Program Tabur Tahun 2020 sudah berhasil menangkap sebanyak tujuh orang. (red JOS)

Sumber : liputan 6
Editor : David

Polisi : BBM illegal untuk di oplos

Drum minyak yang turut diamankan polres Tebo, Jum’at (14/2/2020) di sebuah gudang di tegal arum rimbo bujang/foto Ist



Jambiotoritas.com, TEBO – Penangkapan BBM yang diduga illegal oleh kepolisian Polres Tebo, Jum’at (14/2/2020) di jalan 12 poros unit 5 desa Tegal Arum, Rimbo Bujang dibenarkan pihak kepolisian setempat.

Kapolres Tebo melalui KBO Reskrim Polres Tebo, Ipda Sriyanto membenarkan pengungkapan pengoplosan dan penimbunan BBM tersebut. Dirinya menyebutkan, pengungkapan tersebut berkat informasi dari masyarakat tentang ada praktek pengoplosan BBM dengan modus cucian mobil.

“Setelah dilakukan pengecekan, ternyata praktek tersebut benar adanya sehingga langsung kita amankan,” jelasnya.

Sebelumnya pada saat penangkapan dilokasi, polisi mengamankan 2 orang pelaku, MR dan RD serta mengamankan 2 kendaraan operasional pelaku jenis Mitsubishi Colt BH 8437 KM dan BH 8232 WL. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Diduga Illegal BBM Jenis Premium di Amankan di Polres Tebo

Mobil pengangkut galon BBM dengan 46 galon premium yang ditangkap kepolisian resor Tebo, Jum’at (14/2/2020) di Jalan 12 poros unit 5 kecamatan rimbo bujang kabupaten Tebo/foto Istimewa



Jambiotoritas.com, TEBO – Kepolisian resor Tebo mengamankan sekitar empat ton BBM jenis premium yang diduga illegal. Barang bukti yang diamankan adalah masing 15 drum ukuran 200 liter dan 46 galon ukuran 30 liter. Pihak kepolisian turut mengamankan dua unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Colt Nopol BH 8437 KM dan Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8232 WL.

Penangkapan dilakukan polisi, pada Jum’at (14/2/2020) sekira jam 14.30 Wib, dijalan 12, Poros Unit 5 desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Informasi yang diperoleh dilapangan, barang bukti BBM illegal jenis premium itu dibawa ke mapolres Tebo guna penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian setempat. Ikhwal penangkapan BBM dan barang bukti lainnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Temuan Jasad Membusuk Dalam Penyelidikan Polsek Jambi Selatan

Temuan mayat/foto ilustrasi.net



Jambiotoritas.com, JAMBI -Kepolisian Sektor Jambi Selatan, Kota Jambi masih menyelidiki kasus mayat seorang pria yang jasadnya sudah mulai membusuk di dalam sebuah rumah di kawasan Jalan Lingkar Timur, RT.01 Talang Bakung, Kota Jambi.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ipda. Putu Gede Ega Purwita mengatakan, masih melakukan pemeriksaan saksi untuk bisa mengungkap kasus temuan mayat di dalam sebuah rumah di Jalan Lingkar Timur tersebut. Menurutnya, kasus terungkap setelah seorang warga atau tetangga sebelah rumah korban mencium bau busuk yang sangat menyengat, sehingga melaporkannya ke polisi.

” Setelah dibuka paksa ada sesosok mayat pria dalam keadaan membusuk di dalam salah satu ruang rumah. Setelah olah TKP diketahui nama korban adalah Asian Games Saputra alias Papi alias Uda berusia 54 tahun,” kata Kanit.

Berdasarkan keterangan saksi bernama Hutapea, tetangga korban. Dia mencium bau busuk sangat menyengat yang berasal dari tempat tinggal korban. Kemudian saksi melaporkannya kepada mantan istri korban bernama Erni. Dengan bantuan beberapa orang kemudian membuka rumah korban.

” Setelah dibuka ternyata korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan kejadian tersebut lantas dilaporkan kepada pihak kepolisan yang tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Jambi Selatan tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi jasad korban,” jelasnya. (red JOS)

Penulis : Zul Herman
Editor : David

Ketum PAN Zulhas, Jalani Pemeriksaan Suap Alih Fungsi Lahan Eks Gubernur Riau

Zulkifli Hasan tiba di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat(14/2/2020)/foto Ist



Jambiotoritas.com, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan memenuhi panggilan KPK, Jumat (14/2/2020). Setelah beberapa kali mangkir dari pemanggilan sebelumnya. Zulkifli akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau, Annas Maamun.

Zulkifli memilih bungkam, ketika dicecar wartawan. Dia tak berbicara apapun saat tiba di KPK. Ia hanya melambaikan tangan dan langsung masuk ke lobi gedung KPK. Zulkifli yang juga Wakil Ketua MPR itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. Dia datang dengan memakai kemeja biru dan jaket biru dongker.


Diketahui, pemanggilan hari ini merupakan penjadwalan ulang. Seharusnya Zulhas dipanggil pada hari Kamis (6/2/2020) lalu. Keterangan Zulhas panggilan akrab Zulkifli, dibutuhkan KPK untuk penyidikan kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun.

“Betul sesuai jadwal dan merupakan saat itu adalah konfirmasi ya dari Pak Zulklifi Hasan untuk hadir,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020) kemarin.

Dalam kasus ini, KPK menjerat PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi. Perusahaan itu ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Annas Maamun ini.

PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun, yaitu PT Palma Satu dkk, tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, Senin (29/4/2019).

Selain itu, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi, pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP. (red JOS)

Sumber : Kronologi

Sidang Tuntutan Mantan Dewan, Jaksa Tuntut Lima Tahun dan Cabut Hak Politik

Sidang pembacaan tuntutan perkara kasus keto palu APBD provinsi Jambi TA 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi dengan terdakwa Zainal Abidin, Efendi Hatta. Jaksa KPK menuntut mereka masing-masing lima tahun penjara dan pencabutan hak politiknya (foto : Ist)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Sidang pembacaan tuntutan tiga orang mantan anggota dewan provinsi Jambi, Zainal Abidin, Efendi Hatta dan Muhamadiyah dalam perkara kasus suap untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 yang melibatkan hampir seluruh anggota dewan, mantan Sekdaprov, Erwan Malik dan gubernur Zumi Zola saat itu, digelar kembali pada, Selasa (11/2/2020). Ketiganya oleh jaksa KPK dituntut hukuman masing-masing lima tahun penjara.

Jaksa penuntut KPK, Iskandar Marwoto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, dihadapan majelis hakim diketuai Yandri Roni SH, menuntut ketiga terdakwa Zainal Abidin, Efendi Hatta dan Muhamadiyah juga dikenakan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta mencabut hak politiknya selama lima tahun dan jaksa meminta ketiganya untuk tetap ditahan.

Ketiga terdakwa kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi yakni Zainal Abidin, Efendi Hatta dan Muhamadiyah hanya bisa terdiam dan tertunduk mendengarkan tuntutuan yang dibacakan JPU KPK. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut umum dinyatakan ketiganya telah bersalah berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan sebelumnya. Kemudian, ketiga terdakwa juga dibebankan uang pengganti terhadap negara sebesar Rp100 juta jika tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 6 bulan penjara.

Menurut penilaian jaksa ketiga terdakwa telah menerima uang suap ketok palu agar mengesankan RAPBD Jambi Jambi menjadi APBD Jambi baik tahun 2017-2018, sebagai orang penerimaan hadiah. Tuntutan Jaksa KPK menyatakan, perbuatan ketiga terdakwa terbukti dan hal- hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak membantu program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, terlebih terdakwa merupakan penyelanggara negara.

Sedangkan tindakan yang meringankan terdakwa adalah ketiga terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf, bersikap kooperatif saat persidangan, serta memberikan keterangan yang sejelas jelasnya di muka persidangan.

Jaksa menuntut sesuai dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, kuasa hukum ketiga terdakwa akan mengajukan pembelaan pada persidangan pekan depan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi. (red JOS)

Penulis : Zul Herman

Mangkir dari KPK, Zulhas Bisa Terancam Pidana 7 Tahun

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkfli Hasan dicecar pertanyaan oleh wartawan/fot Ist



Jambiotoritas.com, JAKARTA – Dua kali pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi, Ketua umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan terus mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Zulkifli Hasan merupakan saksi atas dugaan kasus alih fungsi hutan di Riau pada 2014, karena hal itu dia dinilai tidak kooperatif atas pengungkapan kasus tersebut.

“Bila melihat dari segi hukum, yang bersangkutan (Zulkifli Hasan) dinilai tidak patuh hukum. Padahal, sebagai negarawan harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi,” sebut Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Profesor Juajir Sumardi, saat dikonfimasi Minggu, (9/2/2020)

Menurut dia, sebagai ketua umum partai, seharusnya dia (Zulhas) memahami prinsip equilibrium before the law yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum. Ketika dipanggil sebagai saksi kasus yang bergulir di KPK, Zulkifli tentu terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Hanya dengan alasan urusan partai dan kepentingan politik, maupun alasan pribadi, tapi malah mangkir (panggilan KPK) sampai dua kali. Etika politik dan moralnya tentu dipertanyakan publik,” ucap Juajir.


Dengan sikap mangkirnya dari pemanggilan, maka pihak yang berwenang bisa menjemput paksa karena dianggap menghalang-halangi proses hukum oleh KPK.

“Dia bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum oleh KPK, seperti Lucas yang divonis 7 tahun karena menghalangi penyidikan KPK,” bebernya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melayangkan panggilan kedua kepada Zulhas untuk hadir diminta keterangan sebagai saksi alih fungsi hutan di Riau, pada Kamis (6/2/2020). Namun dia tidak hadir, begitupun pada pemanggilan pertama, 16 Januari 2020. (red JOS)

Sumber : WE

Zulkifli Hasan Kembali Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Mantan mentri kehutanan dan lingkungan hidup, Zulkipli Hasan/foto. ISt


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan kembali mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/2/2020). Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PT. Palma Satu, anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group. Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

“Yang bersangkutan tidak hadir,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dengan demikian, Zulhas telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pada Kamis (16/1/2020) Zulhas yang kini menjabat Wakil Ketua MPR juga mangkir dari pemeriksaan penyidik. Saat itu, Zulhas beralasan belum menerima surat panggilan pemeriksaan.

Untuk ketidakhadirannya pada hari ini, Zulhas berlasan ada acara yang tak dapat ditinggalkannya. Zulhas meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Jumat (14/2/2020). “Meminta dijadwal ulang untuk tanggal 14 Februari,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta. Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Sumber: Suara Pembaruan

Penyidik KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ketum PAN Zulkifli Hasan

Mantan mentri lingkungan dan kehutanan, Zulkipli Hasan di era pemerintahan presiden SBY/foto. ISt


Jambiorotitas.com, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas dijadwalkan dipanggil dan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014. Hal itu dibenarkan Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (4/2/2020). Pemanggilan ulang itu dilakukan lantaran Zulhas mangkir saat dipanggil pada Kamis (16/1) lalu.

“Penyidik KPK akan memanggil ulang saksi tersebut (Zulhas) dalam waktu dekat. Kapasitas Zulhas dalam pemeriksaan itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penyidik akan menggali keterangan Zulhas terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) 673/2014 yang ditandatangani Zulhas saat dia menjabat sebagai Menhut pada 8 Agustus 2014. Materinya masih sama seperti kemarin, terkait dengan SK Menhut,” tutur Ali.

Namun Zulhas membantah bahwa dirinya mangkir dari panggilan KPK. Dia mengaku tak menerima surat panggilan dari penyidik KPK sehingga tak datang pada hari yang telah ditentukan. Terkait kasus sama penyidik KPK juga memanggil seorang petinggi PT Duta Palma Group untuk dimintai keterangan yaitu Manajer Legal PT Duta Palma Group tahun 2014, Jufendiwan Herianto. Penyidik akan mendalami pengetahuannya terkait korupsi yang menjerat petinggi di perusahaan tersebut.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUD (Surya Darmadi),” kata Ali Fikri. Surya Darmadi diketahui sebagai beneficial owner di PT Palma Satu yang turut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Penyidik KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Ketiga tersangka itu korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, Suheri Terta (SRT), dan Surya Darmadi. Masih belum tertutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru, apakah dari swasta atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah.

Terkait korupsi pula, KPK memanggil dua saksi kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN pada Kementerian Dalam Negeri tahun ajaran 2011 masing-masing Project Manager Divisi VI PT Adhi Karya, Misbachus Shudur, dan Manager Keuangan Proyek IPDN Sulawesi Utara 2011, Moch Mabruri. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jacom),” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Selasa (4/2/2020). Penyidik KPK akan mendalami pengetahuan kedua saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Mantan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelola Aset (AKPA) Setjen Kemendagri, Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN. KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain yakni Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko.

KPK menduga Dudy Jocom melalui kenalannya menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan adanya proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak itu menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta dan disepakati adanya pembagian proyek. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya sementara PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jacom dkk telah meminta fee sebesar 7 persen dari setiap proyek tersebut. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 21 miliar. (red JOS)

Sumber : Suarakarya,id

Lima Kilogram Sabu Jaringan Bandar Kepulauan Riau di Musnahkan

BNNP Jambi melakukan pemusnahan lima kilogram sabu-sabu yang diamankan dari lima orang tersangka, tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat/foto : Istimewa


Jambiotoritas.com, JAMBI – Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti Narkotika jenis Sabu – sabu seberat kilogram yang diamankan dari lima orang tersangka dimana tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat (Sumbar) yang dibayar bandar narkoba untuk membawa narkotika jenis sabu dari Kepulauan Riau (Kepri) dengan tujuan Jambi dengan modus berwisata dengan menggunakan mobil pribadi.

“Setelah berkas perkaranya selesai kini giliran barang buktinya yang kita musnahkan dan hanya beberapa gram yang ditinggalkan sebagai contoh di persidangan nanti,” kata Kepala BNNP Jambi, Heru Pranoto, Rabu (22/1/2020).

Lima kilogram sabu-sabu yang dimusnahkan BNN dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin pemusnah tersebut. Sebelumnya diamankan anggota BNN dari tiga warga Sumatra Barat (Sumbar), yakni RA (27), RS (42) dan Y (41). Ketiganya ditangkap lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu.

Ketiga orang itu adalah kurir yang dibekuk tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita lima paket besar atau seberat lima kg sabu dalam bungkus Guanyawang. Ketiganya berasal dari Sumatera Barat yang diamankan pada beberapa waktu lalu di Simpang KM 35, Kabupaten Muarojambi.

Terungkapnya kasus ini berawal dari petugas yang mendapatkan informasi akan adanya pengiriman paket narkoba dari Kepri melalui perairan Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat menuju Kota Jambi. Rombongan pelaku terus dibuntuti petugas. Ketika memasuki kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, petugas langsung meringkusnya.

Pelaku yang berjumlah lima orang di dalam mobil Avanza putih tersebut tidak dapat mengelak lagi. Saat digeledah, petugas mendapatkan lima paket besar yang diduga narkoba jenis sabu di dalam mobil pelaku. Untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut ketiga pelaku menggunakan modus baru. Pelaku berpura-pura mengajak warga untuk jadi penumpang di mobil yang dibawanya agar terlihat seperti sebuah keluarga.

Dalam aksinya para pelaku, mendapatkan upah Rp25 juta dalam sekali perjalanan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku masih ditahan di BNNP Jambi untuk proses pemeriksaan.(red JOS/antara)

Dewan Pers: Tindak tegas pelaku pengeroyokan wartawan ANTARA di Aceh

Ketua Dewan Pers, M. Nuh/foto : Ist


Jambiotoritas.com, DENPASAR – Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meminta polisi untuk bertindak tegas terhadap pelaku pengeroyokan wartawan LKBN ANTARA di Meulaboh, Aceh Barat, yakni Teuku Dedi Iskandar, hingga dirawat di rumah sakit setempat, terlepas dari siapapun pelakunya.

“Saya minta polisi mengusut dan menindak pelakunya secara hukum, tanpa peduli si A atau si B, karena Indonesia sudah memilih sistem demokrasi dan kritik sosial itu menjadi bagian dari demokrasi juga,” katanya, seperti dilansir ANTARA via telepon dari Denpasar, Bali, Selasa (21/1/2020).

Pernyataan Nuh itu, terlontar ketika terkait seorang wartawan Perum LKBN ANTARA di Aceh Barat, Teuku Dedi Iskandar yang mengalami peristiwa pengeroyokan oleh sekelompok orang, saat berada di salah satu warung kopi di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Senin (20/1/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Pengeroyokan yang membuat korban dirawat di rumah sakit tersebut diduga terkait dengan pemberitaan. Teuku Dedi Iskandar adalah wartawan Perum LKBN ANTARA, dan juga Ketua PWI Aceh Barat.

Menurut Nuh, hukum yang harus ditegakkan aparat kepolisian adalah UU Nomor 40/1999 tentang Pers, karena UU Pers itu bukan hanya amanat dari UU, namun juga amanat kemanusiaan, karena itu penegak hukum dan kemanusiaan harus menegakkan UU Pers itu.

“Dalam UU Pers, wartawan dalam tugas jurnalistik itu punya kekebalan khusus dan mendapat perlindungan. Kekhususan wartawan itu terkait perannya yang memang spesifik dalam menjamin jalannya demokrasi dengan adanya keseimbangan atau check and balance,” katanya.

Untuk itu, Dewan Pers dan asosiasi serta lembaga yang berkaitan dengan media sangat menyesalkan peristiwa kekerasan terhadap wartawan itu. Dewan Pers mengutuk dan meminta polisi untuk menegakkan hukum dengan memakai UU Pers.

Dalam sistem demokrasi, kata mantan Rektor ITS Surabaya itu, informasi dan kritik sosial yang disampaikan secara santun itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu, karena tanpa kritik sosial, maka sistem yang ada bukan demokrasi lagi, melainkan otoriter.

“Jadi, kritik sosial itu penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin keseimbangan informasi, karena wartawan yang menyampaikan informasi untuk publik harus mendapat perlindungan secara hukum dan hal itu ada dalam UU Pers,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (20/1/2020), Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir mengutuk keras pengeroyokan sekelompok orang terhadap wartawannya di Meulaboh, Aceh Barat. “Itu tindakan barbar, kriminal dan premanisme,” katanya.

Munir mendesak aparat kepolisian setempat, khususnya Polda Aceh, untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut, tidak hanya para pelaku di lapangan, namun juga dalangnya. Ia optimistis aparat kepolisian setempat dapat menuntaskan kasus tersebut.(red JOS)

Sumber : Antara

ASN Mantan Kabid BM PU Tebo Diberhentikan

Gambar ilustrasi/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo memastikan pemberhentian mantan kepala bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi, ST. MT. Setelah pemerintah kabupaten Tebo menerima salinan putusan kasasi yang bersangkutan melalui pihak Kejari Tebo.

” Sudah, sudah diberhentikan. Ketika salinan putusan kasasi diterima, langsung kita proses,” ungkap kepala BKPSDM, Haryadi, Sabtu (18/1/2020) pekan lalu.

Menurut Haryadi, SK pemberhentiannya sudah diteken bupati Tebo sebelum pelantikan pejabat eselon II dan III pada 7 Januari 2020 lalu.

” Kalau tidak salah sekitar tanggal 6, sebelum pelantikan pejabat eselon kemarin. Gajinya juga sudah dihentikan,” katanya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Nama Terdakwa Jumawarzi Tidak Terdaftar di Forlap Dikti

Sidang lanjutan perkara gelar akademik anggota DPRD Tebo fraksi Gerindra, Jumawarzi, senin (13/1/2020) dipengadilan negeri Tebo/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Perkara kasus gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH dipengadilan Negeri Tebo dengan agenda pembacaan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun, DR. Baharudin, berlangsung, Senin (13/1/2020). Dalam keterangan yang dibacakan JPU dinyatakan bahwa nama terdakwa Jumawarzi tidak terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni dari Universitas Ibnu Chaldun. Apalagi mengeluarkan ijazah atas nama Jumawarzi

Sementara itu, dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Armansyah Siregar S.H, M.H itu. Saksi ahli hukum pidana, Dr. Ruslan Abdul Gani S.H, M.H dari Universitas Jambi menyatakan pelanggaran pidana terjadi apa bila seseorang telah memakai atau menambah gelar atau titel pada lembaran-lembaran dan dokumen resmi negara, seperti KTP, KK dan SIM. Ketika titel itu didapat tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, karena dasar hukum jelas terkait penggunaan gelar akademik.

” Seseorang tidak bisa sembarangan menggunakan atau meletakan gelar akademik baik itu di depan maupun di belakang namanya. Gelar akedemik dalam penggunaannya ada mekanisme yang harus dilalui. Universitas yang terdaftar dan terakreditasi, para mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setidaknya 8 hingga 14 semester,” katanya.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua Armansyah Siregar, apa pendapat saksi ahli terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Ruslan terdakwa Jumawarzi, melanggar pasal 28 ayat 7 dan pidananya pada pasal 93 undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Milyar.

” Di pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar, tidak memakai atau,” jelasnya.

Dalam persidangan itu juga, Ruslan memberikan website resmi forum laporan pendidikan tinggi (Forlap Dikti) kepada hakim agar mengecek terdaftar atau tidak nama terdakwa Jumawarzi. Hakim kemudian melakukan pengecekan nama terdakwa Jumawarzi pada website forlap dikti. Hasilnya ternyata nama Jumawarzi tidak terdaftar pada forlap dikti.(red JOS)

Penulis : David

Perkara LPJU, 30 Saksi dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jambi

Terdakwa mantan kadis PMD Tebo di lapas kelas II B Muara Tebo beberapa waktu lalu/fy. Ist


Jambiotoritas.com JAMBI – Pengadilan Tipikor Jambi, dijadwal, Kamis (9/1/2020) meggelar persidangan terdakwa perkara kasus Markup Pengadaan LPJU dana desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara Rp. 1,86 Milyar. Kuasa hukum terdakwa Tomson Purba membenarkan kliennya mantan kepala dinas PMD kabupatrn Tebo, Suyadi menjalani persidangan hari ini.

” Iya hari ini (9/1) jadwal sidang perkara LPJU. Agendanya mendengarkan keterangan saksi – saksi para kepala desa,” kata Tomson via Telepon Selulernya, Malam tadi.

Menurut dia, puluhan saksi akan dihadirkan JPU. Jumlahnya lebih kurang 30 orang dari para kepala desa.

” Saksi – saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Suyadi dan Cahyono. Kemungkinan rombongan diberangkatkan dengan bus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kejari Bungo di Harapkan Tuntaskan Dugaan Mark Up Pengadaan PJU dana GDM

Salah satu lampu LJPU dari anggaran GDM dikabupaten Bungo/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pemerintah kabupaten Bungo semenjak dipimpin Bupati H. Mashuri mengalokasikan dana APBD untuk program GDM sebesar 250 juta setiap dusun dikabupaten Bungo. Dana GDM disalurkan melalui RAPBdus yang dimanfaatkan oleh pemerintah dusun untuk melaksanakan program sesuai dengan program kerja yang diakomodir melalui APBdusnya. Sebelumnya pada TA 2018 hampir seluruh dusun membelanjakan dana GDM untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Belakangan pengadaan LPJU ini mendapat sorotan lantaran ada dugaan Mark up harga dan secara fisik tak sesuai spesifikasi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo menanggapi persoalan yang berkembang saat ini tengah melakukan penyelidikan pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) seluruh Dusun (Desa-red) dikabupaten Bungo, provinsi Jambi tersebut. Diketahui anggaran pembelian LPJU setiap dusun berkisar antara Rp. 7 juta hingga Rp. 11 juta dengan alokasi dana Gerakan Dusun membangun (GDM) bersumber dari APBD kabupaten Bungo TA 2018/2019.

Melaui Kepala seksi pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri, Galuh Bastoro Aji.SH.MH menyatakan sudah memanggil sejumlah rekanan, distributor, instansi terkait dan Rio (kepala desa,red). Setiap Rio memilih sendiri rekanan dan distributor pembelian LPJU untuk dusun masing-masing. Pihaknya bekerjasama dengan Inspektorat kabupaten Bungo untuk melakukan audit kerugian Negara yang terindikasi dari selisih harganya.

” Kita sudah minta keterangan dari pihak terkait, rekanan dan toko penyedia. Mereka sudah memberikan keterangan. Bila ada kerugian akibat selisih harga, ini ranahnya Inspektorat untuk mengauditnya,” ucap Galuh, sebagaimana dikutip dari Bungonews.co.id, Selasa (7/1/2020)

Dikatakan Galuh lagi, bahwa pengadaan LPJU di kabupaten Bungo ini, para Rio (kades) bebas memilih sendiri rekanan distributor sebagai mitra pengadaan LPJU untuk dusunnya.

Menariknya lampu –lampu LPJU yang terpasang saaat ini di sejumlah desa yang menghabiskan anggaran Rp. 7 juta sampai Rp.11 juta per unit. Justru terindikasi menggunakan lampu taman yang pencahayaannya redup. sementara spek tiang lampu digunakan besi tipis yang di modifikasi oleh bengkel las lokal dalam kabupaten Bungo.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa kebanyakan LPJU yang digunakan seperti lampu yang di jual di situs online buka lapak dengan harga Rp.700 ribu hingga Rp. 3 jutaan. Selain itu tiang yang di gunakan pun besinya tipis.

“ Karena itu sekarang tidak sedikit LPJU yang tidak hidup lagi dan hidupnya nyala bahkansudah ada tiangnya yang sudah condong dan roboh,” tutur sumber ini.

Terpisah salah satu Distributor LPJU solar Panel Jakarta ketika dikonfirmasi menanggapi gambar yang di kirimkan kepadanya mengatakan bahwa melihat bentuk gambar memastikan LPJU yang dibeli dengan anggaran GDM merupakan lampu taman.

” Ini gambar lampu taman pak, cahayanya memang redup, kalau soal harganya pun paling banter Rp.3 jutaan,” kata distributor itu, sembari mengirim speck LPJU yang umum digunakan.

Penelusuran didusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau pandan dan Dusun Senamat dan Dusun tanah periuk mengindikasikan LPJU yang dipasang di dusun mereka adalah lampu taman yang dimaksud.

Di dusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau Pandan , di temukan LPJU yang di duga menggunakan lampu taman ” Kalau malam hidup nya redup pak ,” tutur Pina, warga setempat. Sementara sejumlah sumber mengatakan hal yang sama. “ Didusun kami juga menggunakan lpju sama dengan lpju di dusun Talang Sungai Bungo,” ungkap warga dusun Senamat Pelepat dan warga dusun Tanah periuk. (red JOS)

Editor : David
Sumber : Bungo News.co.id

Senin Pekan Depan, JPU Bacakan Keterangan Warek. Ibnu Chaldun di Persidangan

Anggota DPRD Tebo farksi Gerindra menjadi pesakitan di PN Tebo dalam perkara penggunaan gelar akademik palsu pada Senin (6/1/2020)/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Persidangan lanjutan perkara kasus penggunaan gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH, Senin (6/1/2020) berlangsung singkat. Ketua majelis hakim Armasyah Siregar menskor sidang dan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU Kejari Tebo, pada Senin (13/1/2020) pekan depan.

Menurut JPU mengatakan seyoganya pihak penuntut umum menghadirkan wakil rektor universitas Ibnu Chaldun dan dua orang saksi dari kementrian pendidikan tinggi. Hanya saja para saksi tidak dapat mengikuti jalannya persidangan karena kesibukan dan masih dalam masa cuti tahunan,

Dalam sidang yang berlangsung singkat itu, JPU hanya menyampaikan surat pernyataan saksi ahli wakil rektor universitas Ibnu Chaldun yang sah, DR. Baharuddin. Menurut JPU, tadi sudah disampaikan untuk dibacakan saja keterangan dan tidak ada keberatan dari majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa.

“ Saksi ahli tidak bisa hadir karena beliau-beliau dalam masa cuti tahunan. Ketidak hadirannya dibuktikan dengan surat beliau tidak bisa hadir. Tapi mereka akan mengupayakan minggu depan untuk bisa hadir dan membacakan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun,” kata JPU, Senin (6/1/2020) di pengadilan Negeri Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Akhir Tahun Kapolda Jambi Musnahkan BB Narkoba

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS bersama Forkompinda Jambi mengekspos barang bukti narkoba/foto. Ist


Jambiotoritas.co, JAMBI – Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di halaman Mapolda Jambi,Selasa (31/12/2019) melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari sejumlah pengungkapan kasus dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 berupa Barang Bukti 40.024 butir pil ekstasi dan 10.459 butir happyfive.

Selain itu juga turut dimusnahkan barang bukti lain yaitu 8,29 kilogram sabu-sabu dan serta 10,74 kg ganja hasil sitaan Polresta Jambi. Menurut Kapolda Jambi ini, barang bukti itu tidak seluruhnya di musnahkan dan ada sebagian kecil yang disisakan untuk alat bukti di persidangan

” Barang bukti yang dimusnahkan ini, tidak sebutkan nilai uangnya karena akan membuat orang tergiur untuk berbisnis narkoba dan yang jelas pemusnahan barang bukti ini, kita telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda sebanyak dari pengaruh narkoba,” kata Irjen Pol Muchlis AS MH.

Muchlis mengungkapkan mengajak semua pihak untuk menyatukan visi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Jambi. Kita tidak mau Jambi selalu masuk sepuluh besar jumlah pengguna narkoba. (red JOS)

Penulis redaksi

Warga Duga Mayat di Sungai Batang Tebo, Dusun Tanjung Menanti Petugas Koperasi

Tim identifikasi polres Bungo melakukan olah TKP di dusun Tanjung Menanti/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO Sesosok mayat ditemukan ditepian muara sungai Batang Tebo oleh warga dusun Tanjung Menanti kecamatan Bathin II Babeko kabupaten Bungo, Jambi, Minggu (29/12/2019) pagi. Mayat yang ditemukan warga disana itu, berjenis kelamin laki – laki mengenakan jaket dan celanola jeans berwarna biru dengan kondisi tubuh membengkak dan lidahnya tampak terjulur.

Informasi yang dihimpin di TKP korban pertama kali di temukan Madi (33) dan Salam (30). Keduanya melihat mayat dalam kondisi terapung di pinggir sungai disaat sedang menyebrangi sungai Barang Tebo.

Rio Dusun Tanjung Menanti , Agus mengatakan ada penemuan mayat yang disampaikan oleh warganya. Pemerintah dusun langsung melaporkan informasi ini ke pihak berwajib.

”Warga melaporkan ada mayat terapung di sungai dan saya langsung laporkan ke pihak kepolisian,” kata Agus ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, mengetahui laporan informasi adanya penemuan mayat terapung di sungai Batang Tebo di dusun Tanjung Menanti. Anggota kepolisian resor Bungo dan BPBD kabupaten Bungo melakukan evakuasi, mayat tersebut langsung dibawa ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

Terpisah seorang warga Tanjung Menanti, Muklis (57) di TKP dikutip dari media Bungo News, mengatakan mengenali wajah jasad mayat yang ditemukan warga itu. Dia menduga mayat berprofesi penagih koperasi yang sering datang ke dusun itu.

” Rasanya saya mengenal Korban ini, beliau sering ke Tanjung Menanti nagih koperasi,” ucap Muklis, sembari memperhatikan, mengenali wajah korban namun ia tidak berani memastikannya.

Terkait penemuan mayat tersebut kepolisian resor Bungo menyatakan pihaknya sudah berada di TKP ditemukannya mayat. Menurut Paur. Humas Polres Bungo. M.Nur membenarkan temuan mayat terapung di sungai di dusun Tanjung Menanti tersebut. Anggota sekarang sedang di TKP. (red JOS)

Penulis : David Asmara/Bungo News

Mulai 2020 Persidangan Secara Online di Terapkan

Gedung Mahkamah Agung RI/ft. Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerapkan e-litigation atau litigasi elektronik atau persidangan secara online di seluruh pengadilan Indonesia pada awal 2020. MA telah meluncurkan aplikasi e-litigation pada Agustus 2019 lalu bersamaan dengan hari jadi ke-74 MA yang baru diuji coba di beberapa pengadilan percontohan.

“Saya telah menginstruksikan agar e-litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020. Jadi terhitung 2 Januari semua bisa menggunakan e-litigation dalam perkara,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Jakarta, Jumat (27/12/2019) seperti dilansir Suara Karya. id.

Hatta menjelaskan, e-litigation melengkapi sistem e-court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. Pendaftaran perkara dilakukan secara online melalui e-filling. Pembayaran biaya perkara juga dilakukan secara online melalui e-payment dengan transfer bank. Sedangkan pemanggilan pihak yang berperkara dilakukan online melalui e-summons serta persidangan secara online atau e-litigation. “Ini lebih mempercepat, di samping itu mengurangi interaksi yang terjadi antara petugas peradilan dan para pencari keadilan,” kata Hatta.

Pemberlakuan e-litigation untuk persidangan di tingkat pertama, juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Adapun e-litigation berlaku untuk tingkat lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara (TUN).

Selain itu, pengembangan sistem informasi pengadilan, MA telah meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tingkat banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan. Setelah sebelumnya menerapkan SIPP di pengadilan tingkat pertama yang mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan be?ar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. “E-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020,” tegas Muhammad Hatta Ali.

Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama diluncurkan lagi SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Menurut Hatta Ali, untuk mewujudkan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019. “Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi,” tuturnya.

Tidak itu saja reformasi birokrasi di MA juga diperkencang. Terbukti, MA menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019. MA juga kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2018. Ini merupakan Opini WTP ketujuh yang diterima oleh MA secara berturut-turut. “Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp 8.803.416.087.374 atau 97,32 persen dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77,” ungkapnya.

Mengenai implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. “27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas,” jelasnya. (red JOS)

Bripka Eko di Tembak Kakinya Dalam Penyergapan

Oknum polisi anggota Polres Baranghari Bripka. Eko Rondo ditangkap tim Ditreskrimsus Polda Jambi karena membekingi pengeboran minyak tanpa izin/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim khusus kepolisian daerah Jambi, Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Narkoba Polda Jambi berhasil melumpuhkan dan menangkap oknum polisi Brigadir kepala Polisi, Eko Sudarsono yang bertugas di Polres Baranghari, Jum’at (27/12/2019) di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Bripka. Eko ini sebelumnya menjadi buron pihak Polda Jambi lantaran melarikan pelaku ilegal drilling, bahkan pelaku menjadi pembeking ilegal driling tersebut.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Polda Jambi sudah memperingatkan agar pelaku menyerahkan diri. Tapi karena dia yang memilih menjadi buronan Polda, tindakan tegas dan terukur terhadap Bripka Eko Sudarsono terpaksa dilakukan.

“ Pelaku berusaha melawan petugas saat hendak diamankan. Terpaksa dilumpuhkan tim khusus (timsus) dengan timah panas. Paha sebelah kanannya ditembak,” kata Kombes Pol M Edi Faryadi.

Dikatakannya, dalam penangkapan oknum anggota Polres Batanghari dilokasi persembunyiannya itu. Tim berhasil mengamankan barang bukti dua kendaraan roda empat, mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 1979 DES dan Mitsubishi Pajero BH 1961 MI yang digunakan tersangka. Selain kendaraan itu, berhasil diamankan juga barang bukti lain, 1 buah rompi anti peluru polisi, 2 bilah senjata tajam jenis parang, 1 buah buku tabungan Bank BRI atas nama Eko Sudarsono, 1 buah nota pembayaran minyak, 2 butir peluru revolver.

” Kita akan kembangkan penyelidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan berapa sumur yang dimilikinya. Eko ini, orang yang menyuruh pekerja untuk mengambil minyak bumi secara illegal. Mengawal, serta menjual minyak tersebut,” katanya.

Sementara ini, perbuatan tersangka Eko dikenakan pasal tindak pidana Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (red JOS)

Editor : David

Perintah Kapolda Jambi Tangkap Oknum Polisi Larikan Pelaku Tambang Ilegal

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya menangkap oknum polisi yang  melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.(foto : Antara)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Oknum anggota kepolisian Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono kini menjadi buruan anggota Polda jambi. Oknum tersebut terindikasi terlibat dan melarikan penambang minyak illegal saat tim gabungan melakukan penutupan areal tambang di wilayah kabupaten Muaro jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya untuk memburu dan menangkap oknum polisi yang terlibat dan melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.

“Saya sudah perintahkan anggota Polda untuk mencari keberadaan anggota Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono Alias Eko Rondo yang diduga menjadi pembeking ilegal driling dan melarikan seorang pelaku yang ditangkap tim satgas kemarin yang dibawa kabur atau dilarikan oleh oknum polisi itu,” kata Muchlis AS, Jumat (20/12/2019).

Anggota sudah diperintahkan untuk menangkapnya dan diproses sesuai aturan nantinya. Polda Jambi akan memperpanjang tugas Tim Satgas Gabungan Pemberantasan Ilegal Driling agar tim bisa kembali dilanjutkan untuk melakukan penutupan sumur dan pemberantasan yang saat ini sudah mencapai 2.831 yang sudah ditutup lobang sumur minyak ilegalnya. (red JOS)

Sumber : AntaraJambi
Editor : David