Lima Kilogram Sabu Jaringan Bandar Kepulauan Riau di Musnahkan

BNNP Jambi melakukan pemusnahan lima kilogram sabu-sabu yang diamankan dari lima orang tersangka, tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat/foto : Istimewa


Jambiotoritas.com, JAMBI – Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti Narkotika jenis Sabu – sabu seberat kilogram yang diamankan dari lima orang tersangka dimana tiga diantaranya adalah warga Sumatera Barat (Sumbar) yang dibayar bandar narkoba untuk membawa narkotika jenis sabu dari Kepulauan Riau (Kepri) dengan tujuan Jambi dengan modus berwisata dengan menggunakan mobil pribadi.

“Setelah berkas perkaranya selesai kini giliran barang buktinya yang kita musnahkan dan hanya beberapa gram yang ditinggalkan sebagai contoh di persidangan nanti,” kata Kepala BNNP Jambi, Heru Pranoto, Rabu (22/1/2020).

Lima kilogram sabu-sabu yang dimusnahkan BNN dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin pemusnah tersebut. Sebelumnya diamankan anggota BNN dari tiga warga Sumatra Barat (Sumbar), yakni RA (27), RS (42) dan Y (41). Ketiganya ditangkap lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu.

Ketiga orang itu adalah kurir yang dibekuk tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita lima paket besar atau seberat lima kg sabu dalam bungkus Guanyawang. Ketiganya berasal dari Sumatera Barat yang diamankan pada beberapa waktu lalu di Simpang KM 35, Kabupaten Muarojambi.

Terungkapnya kasus ini berawal dari petugas yang mendapatkan informasi akan adanya pengiriman paket narkoba dari Kepri melalui perairan Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat menuju Kota Jambi. Rombongan pelaku terus dibuntuti petugas. Ketika memasuki kawasan Simpang KM 35 dekat perbatasan antara Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, petugas langsung meringkusnya.

Pelaku yang berjumlah lima orang di dalam mobil Avanza putih tersebut tidak dapat mengelak lagi. Saat digeledah, petugas mendapatkan lima paket besar yang diduga narkoba jenis sabu di dalam mobil pelaku. Untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut ketiga pelaku menggunakan modus baru. Pelaku berpura-pura mengajak warga untuk jadi penumpang di mobil yang dibawanya agar terlihat seperti sebuah keluarga.

Dalam aksinya para pelaku, mendapatkan upah Rp25 juta dalam sekali perjalanan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku masih ditahan di BNNP Jambi untuk proses pemeriksaan.(red JOS/antara)

Dewan Pers: Tindak tegas pelaku pengeroyokan wartawan ANTARA di Aceh

Ketua Dewan Pers, M. Nuh/foto : Ist


Jambiotoritas.com, DENPASAR – Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meminta polisi untuk bertindak tegas terhadap pelaku pengeroyokan wartawan LKBN ANTARA di Meulaboh, Aceh Barat, yakni Teuku Dedi Iskandar, hingga dirawat di rumah sakit setempat, terlepas dari siapapun pelakunya.

“Saya minta polisi mengusut dan menindak pelakunya secara hukum, tanpa peduli si A atau si B, karena Indonesia sudah memilih sistem demokrasi dan kritik sosial itu menjadi bagian dari demokrasi juga,” katanya, seperti dilansir ANTARA via telepon dari Denpasar, Bali, Selasa (21/1/2020).

Pernyataan Nuh itu, terlontar ketika terkait seorang wartawan Perum LKBN ANTARA di Aceh Barat, Teuku Dedi Iskandar yang mengalami peristiwa pengeroyokan oleh sekelompok orang, saat berada di salah satu warung kopi di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Senin (20/1/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Pengeroyokan yang membuat korban dirawat di rumah sakit tersebut diduga terkait dengan pemberitaan. Teuku Dedi Iskandar adalah wartawan Perum LKBN ANTARA, dan juga Ketua PWI Aceh Barat.

Menurut Nuh, hukum yang harus ditegakkan aparat kepolisian adalah UU Nomor 40/1999 tentang Pers, karena UU Pers itu bukan hanya amanat dari UU, namun juga amanat kemanusiaan, karena itu penegak hukum dan kemanusiaan harus menegakkan UU Pers itu.

“Dalam UU Pers, wartawan dalam tugas jurnalistik itu punya kekebalan khusus dan mendapat perlindungan. Kekhususan wartawan itu terkait perannya yang memang spesifik dalam menjamin jalannya demokrasi dengan adanya keseimbangan atau check and balance,” katanya.

Untuk itu, Dewan Pers dan asosiasi serta lembaga yang berkaitan dengan media sangat menyesalkan peristiwa kekerasan terhadap wartawan itu. Dewan Pers mengutuk dan meminta polisi untuk menegakkan hukum dengan memakai UU Pers.

Dalam sistem demokrasi, kata mantan Rektor ITS Surabaya itu, informasi dan kritik sosial yang disampaikan secara santun itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu, karena tanpa kritik sosial, maka sistem yang ada bukan demokrasi lagi, melainkan otoriter.

“Jadi, kritik sosial itu penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin keseimbangan informasi, karena wartawan yang menyampaikan informasi untuk publik harus mendapat perlindungan secara hukum dan hal itu ada dalam UU Pers,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (20/1/2020), Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir mengutuk keras pengeroyokan sekelompok orang terhadap wartawannya di Meulaboh, Aceh Barat. “Itu tindakan barbar, kriminal dan premanisme,” katanya.

Munir mendesak aparat kepolisian setempat, khususnya Polda Aceh, untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut, tidak hanya para pelaku di lapangan, namun juga dalangnya. Ia optimistis aparat kepolisian setempat dapat menuntaskan kasus tersebut.(red JOS)

Sumber : Antara

ASN Mantan Kabid BM PU Tebo Diberhentikan

Gambar ilustrasi/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo memastikan pemberhentian mantan kepala bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tebo, Joko Paryadi, ST. MT. Setelah pemerintah kabupaten Tebo menerima salinan putusan kasasi yang bersangkutan melalui pihak Kejari Tebo.

” Sudah, sudah diberhentikan. Ketika salinan putusan kasasi diterima, langsung kita proses,” ungkap kepala BKPSDM, Haryadi, Sabtu (18/1/2020) pekan lalu.

Menurut Haryadi, SK pemberhentiannya sudah diteken bupati Tebo sebelum pelantikan pejabat eselon II dan III pada 7 Januari 2020 lalu.

” Kalau tidak salah sekitar tanggal 6, sebelum pelantikan pejabat eselon kemarin. Gajinya juga sudah dihentikan,” katanya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Nama Terdakwa Jumawarzi Tidak Terdaftar di Forlap Dikti

Sidang lanjutan perkara gelar akademik anggota DPRD Tebo fraksi Gerindra, Jumawarzi, senin (13/1/2020) dipengadilan negeri Tebo/ft. JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Perkara kasus gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH dipengadilan Negeri Tebo dengan agenda pembacaan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun, DR. Baharudin, berlangsung, Senin (13/1/2020). Dalam keterangan yang dibacakan JPU dinyatakan bahwa nama terdakwa Jumawarzi tidak terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni dari Universitas Ibnu Chaldun. Apalagi mengeluarkan ijazah atas nama Jumawarzi

Sementara itu, dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Armansyah Siregar S.H, M.H itu. Saksi ahli hukum pidana, Dr. Ruslan Abdul Gani S.H, M.H dari Universitas Jambi menyatakan pelanggaran pidana terjadi apa bila seseorang telah memakai atau menambah gelar atau titel pada lembaran-lembaran dan dokumen resmi negara, seperti KTP, KK dan SIM. Ketika titel itu didapat tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, karena dasar hukum jelas terkait penggunaan gelar akademik.

” Seseorang tidak bisa sembarangan menggunakan atau meletakan gelar akademik baik itu di depan maupun di belakang namanya. Gelar akedemik dalam penggunaannya ada mekanisme yang harus dilalui. Universitas yang terdaftar dan terakreditasi, para mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setidaknya 8 hingga 14 semester,” katanya.

Menjawab pertanyaan Hakim Ketua Armansyah Siregar, apa pendapat saksi ahli terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Ruslan terdakwa Jumawarzi, melanggar pasal 28 ayat 7 dan pidananya pada pasal 93 undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Milyar.

” Di pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar, tidak memakai atau,” jelasnya.

Dalam persidangan itu juga, Ruslan memberikan website resmi forum laporan pendidikan tinggi (Forlap Dikti) kepada hakim agar mengecek terdaftar atau tidak nama terdakwa Jumawarzi. Hakim kemudian melakukan pengecekan nama terdakwa Jumawarzi pada website forlap dikti. Hasilnya ternyata nama Jumawarzi tidak terdaftar pada forlap dikti.(red JOS)

Penulis : David

Perkara LPJU, 30 Saksi dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jambi

Terdakwa mantan kadis PMD Tebo di lapas kelas II B Muara Tebo beberapa waktu lalu/fy. Ist


Jambiotoritas.com JAMBI – Pengadilan Tipikor Jambi, dijadwal, Kamis (9/1/2020) meggelar persidangan terdakwa perkara kasus Markup Pengadaan LPJU dana desa TA 2017 yang merugikan keuangan negara Rp. 1,86 Milyar. Kuasa hukum terdakwa Tomson Purba membenarkan kliennya mantan kepala dinas PMD kabupatrn Tebo, Suyadi menjalani persidangan hari ini.

” Iya hari ini (9/1) jadwal sidang perkara LPJU. Agendanya mendengarkan keterangan saksi – saksi para kepala desa,” kata Tomson via Telepon Selulernya, Malam tadi.

Menurut dia, puluhan saksi akan dihadirkan JPU. Jumlahnya lebih kurang 30 orang dari para kepala desa.

” Saksi – saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Suyadi dan Cahyono. Kemungkinan rombongan diberangkatkan dengan bus,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kejari Bungo di Harapkan Tuntaskan Dugaan Mark Up Pengadaan PJU dana GDM

Salah satu lampu LJPU dari anggaran GDM dikabupaten Bungo/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO – Pemerintah kabupaten Bungo semenjak dipimpin Bupati H. Mashuri mengalokasikan dana APBD untuk program GDM sebesar 250 juta setiap dusun dikabupaten Bungo. Dana GDM disalurkan melalui RAPBdus yang dimanfaatkan oleh pemerintah dusun untuk melaksanakan program sesuai dengan program kerja yang diakomodir melalui APBdusnya. Sebelumnya pada TA 2018 hampir seluruh dusun membelanjakan dana GDM untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Belakangan pengadaan LPJU ini mendapat sorotan lantaran ada dugaan Mark up harga dan secara fisik tak sesuai spesifikasi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo menanggapi persoalan yang berkembang saat ini tengah melakukan penyelidikan pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) seluruh Dusun (Desa-red) dikabupaten Bungo, provinsi Jambi tersebut. Diketahui anggaran pembelian LPJU setiap dusun berkisar antara Rp. 7 juta hingga Rp. 11 juta dengan alokasi dana Gerakan Dusun membangun (GDM) bersumber dari APBD kabupaten Bungo TA 2018/2019.

Melaui Kepala seksi pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri, Galuh Bastoro Aji.SH.MH menyatakan sudah memanggil sejumlah rekanan, distributor, instansi terkait dan Rio (kepala desa,red). Setiap Rio memilih sendiri rekanan dan distributor pembelian LPJU untuk dusun masing-masing. Pihaknya bekerjasama dengan Inspektorat kabupaten Bungo untuk melakukan audit kerugian Negara yang terindikasi dari selisih harganya.

” Kita sudah minta keterangan dari pihak terkait, rekanan dan toko penyedia. Mereka sudah memberikan keterangan. Bila ada kerugian akibat selisih harga, ini ranahnya Inspektorat untuk mengauditnya,” ucap Galuh, sebagaimana dikutip dari Bungonews.co.id, Selasa (7/1/2020)

Dikatakan Galuh lagi, bahwa pengadaan LPJU di kabupaten Bungo ini, para Rio (kades) bebas memilih sendiri rekanan distributor sebagai mitra pengadaan LPJU untuk dusunnya.

Menariknya lampu –lampu LPJU yang terpasang saaat ini di sejumlah desa yang menghabiskan anggaran Rp. 7 juta sampai Rp.11 juta per unit. Justru terindikasi menggunakan lampu taman yang pencahayaannya redup. sementara spek tiang lampu digunakan besi tipis yang di modifikasi oleh bengkel las lokal dalam kabupaten Bungo.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa kebanyakan LPJU yang digunakan seperti lampu yang di jual di situs online buka lapak dengan harga Rp.700 ribu hingga Rp. 3 jutaan. Selain itu tiang yang di gunakan pun besinya tipis.

“ Karena itu sekarang tidak sedikit LPJU yang tidak hidup lagi dan hidupnya nyala bahkansudah ada tiangnya yang sudah condong dan roboh,” tutur sumber ini.

Terpisah salah satu Distributor LPJU solar Panel Jakarta ketika dikonfirmasi menanggapi gambar yang di kirimkan kepadanya mengatakan bahwa melihat bentuk gambar memastikan LPJU yang dibeli dengan anggaran GDM merupakan lampu taman.

” Ini gambar lampu taman pak, cahayanya memang redup, kalau soal harganya pun paling banter Rp.3 jutaan,” kata distributor itu, sembari mengirim speck LPJU yang umum digunakan.

Penelusuran didusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau pandan dan Dusun Senamat dan Dusun tanah periuk mengindikasikan LPJU yang dipasang di dusun mereka adalah lampu taman yang dimaksud.

Di dusun Talang Sungai Bungo kecamatan Rantau Pandan , di temukan LPJU yang di duga menggunakan lampu taman ” Kalau malam hidup nya redup pak ,” tutur Pina, warga setempat. Sementara sejumlah sumber mengatakan hal yang sama. “ Didusun kami juga menggunakan lpju sama dengan lpju di dusun Talang Sungai Bungo,” ungkap warga dusun Senamat Pelepat dan warga dusun Tanah periuk. (red JOS)

Editor : David
Sumber : Bungo News.co.id

Senin Pekan Depan, JPU Bacakan Keterangan Warek. Ibnu Chaldun di Persidangan

Anggota DPRD Tebo farksi Gerindra menjadi pesakitan di PN Tebo dalam perkara penggunaan gelar akademik palsu pada Senin (6/1/2020)/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Persidangan lanjutan perkara kasus penggunaan gelar akademik palsu anggota DPRD Tebo Jumawarzi alias Jumawarzi, SH, Senin (6/1/2020) berlangsung singkat. Ketua majelis hakim Armasyah Siregar menskor sidang dan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU Kejari Tebo, pada Senin (13/1/2020) pekan depan.

Menurut JPU mengatakan seyoganya pihak penuntut umum menghadirkan wakil rektor universitas Ibnu Chaldun dan dua orang saksi dari kementrian pendidikan tinggi. Hanya saja para saksi tidak dapat mengikuti jalannya persidangan karena kesibukan dan masih dalam masa cuti tahunan,

Dalam sidang yang berlangsung singkat itu, JPU hanya menyampaikan surat pernyataan saksi ahli wakil rektor universitas Ibnu Chaldun yang sah, DR. Baharuddin. Menurut JPU, tadi sudah disampaikan untuk dibacakan saja keterangan dan tidak ada keberatan dari majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa.

“ Saksi ahli tidak bisa hadir karena beliau-beliau dalam masa cuti tahunan. Ketidak hadirannya dibuktikan dengan surat beliau tidak bisa hadir. Tapi mereka akan mengupayakan minggu depan untuk bisa hadir dan membacakan keterangan wakil rektor Ibnu Chaldun,” kata JPU, Senin (6/1/2020) di pengadilan Negeri Tebo. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Akhir Tahun Kapolda Jambi Musnahkan BB Narkoba

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS bersama Forkompinda Jambi mengekspos barang bukti narkoba/foto. Ist


Jambiotoritas.co, JAMBI – Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH bersama para Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di halaman Mapolda Jambi,Selasa (31/12/2019) melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari sejumlah pengungkapan kasus dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 berupa Barang Bukti 40.024 butir pil ekstasi dan 10.459 butir happyfive.

Selain itu juga turut dimusnahkan barang bukti lain yaitu 8,29 kilogram sabu-sabu dan serta 10,74 kg ganja hasil sitaan Polresta Jambi. Menurut Kapolda Jambi ini, barang bukti itu tidak seluruhnya di musnahkan dan ada sebagian kecil yang disisakan untuk alat bukti di persidangan

” Barang bukti yang dimusnahkan ini, tidak sebutkan nilai uangnya karena akan membuat orang tergiur untuk berbisnis narkoba dan yang jelas pemusnahan barang bukti ini, kita telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda sebanyak dari pengaruh narkoba,” kata Irjen Pol Muchlis AS MH.

Muchlis mengungkapkan mengajak semua pihak untuk menyatukan visi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Jambi. Kita tidak mau Jambi selalu masuk sepuluh besar jumlah pengguna narkoba. (red JOS)

Penulis redaksi

Warga Duga Mayat di Sungai Batang Tebo, Dusun Tanjung Menanti Petugas Koperasi

Tim identifikasi polres Bungo melakukan olah TKP di dusun Tanjung Menanti/ft. Ist


Jambiotoritas.com, BUNGO Sesosok mayat ditemukan ditepian muara sungai Batang Tebo oleh warga dusun Tanjung Menanti kecamatan Bathin II Babeko kabupaten Bungo, Jambi, Minggu (29/12/2019) pagi. Mayat yang ditemukan warga disana itu, berjenis kelamin laki – laki mengenakan jaket dan celanola jeans berwarna biru dengan kondisi tubuh membengkak dan lidahnya tampak terjulur.

Informasi yang dihimpin di TKP korban pertama kali di temukan Madi (33) dan Salam (30). Keduanya melihat mayat dalam kondisi terapung di pinggir sungai disaat sedang menyebrangi sungai Barang Tebo.

Rio Dusun Tanjung Menanti , Agus mengatakan ada penemuan mayat yang disampaikan oleh warganya. Pemerintah dusun langsung melaporkan informasi ini ke pihak berwajib.

”Warga melaporkan ada mayat terapung di sungai dan saya langsung laporkan ke pihak kepolisian,” kata Agus ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, mengetahui laporan informasi adanya penemuan mayat terapung di sungai Batang Tebo di dusun Tanjung Menanti. Anggota kepolisian resor Bungo dan BPBD kabupaten Bungo melakukan evakuasi, mayat tersebut langsung dibawa ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

Terpisah seorang warga Tanjung Menanti, Muklis (57) di TKP dikutip dari media Bungo News, mengatakan mengenali wajah jasad mayat yang ditemukan warga itu. Dia menduga mayat berprofesi penagih koperasi yang sering datang ke dusun itu.

” Rasanya saya mengenal Korban ini, beliau sering ke Tanjung Menanti nagih koperasi,” ucap Muklis, sembari memperhatikan, mengenali wajah korban namun ia tidak berani memastikannya.

Terkait penemuan mayat tersebut kepolisian resor Bungo menyatakan pihaknya sudah berada di TKP ditemukannya mayat. Menurut Paur. Humas Polres Bungo. M.Nur membenarkan temuan mayat terapung di sungai di dusun Tanjung Menanti tersebut. Anggota sekarang sedang di TKP. (red JOS)

Penulis : David Asmara/Bungo News

Mulai 2020 Persidangan Secara Online di Terapkan

Gedung Mahkamah Agung RI/ft. Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerapkan e-litigation atau litigasi elektronik atau persidangan secara online di seluruh pengadilan Indonesia pada awal 2020. MA telah meluncurkan aplikasi e-litigation pada Agustus 2019 lalu bersamaan dengan hari jadi ke-74 MA yang baru diuji coba di beberapa pengadilan percontohan.

“Saya telah menginstruksikan agar e-litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020. Jadi terhitung 2 Januari semua bisa menggunakan e-litigation dalam perkara,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Jakarta, Jumat (27/12/2019) seperti dilansir Suara Karya. id.

Hatta menjelaskan, e-litigation melengkapi sistem e-court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. Pendaftaran perkara dilakukan secara online melalui e-filling. Pembayaran biaya perkara juga dilakukan secara online melalui e-payment dengan transfer bank. Sedangkan pemanggilan pihak yang berperkara dilakukan online melalui e-summons serta persidangan secara online atau e-litigation. “Ini lebih mempercepat, di samping itu mengurangi interaksi yang terjadi antara petugas peradilan dan para pencari keadilan,” kata Hatta.

Pemberlakuan e-litigation untuk persidangan di tingkat pertama, juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Adapun e-litigation berlaku untuk tingkat lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara (TUN).

Selain itu, pengembangan sistem informasi pengadilan, MA telah meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tingkat banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan. Setelah sebelumnya menerapkan SIPP di pengadilan tingkat pertama yang mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan be?ar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. “E-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020,” tegas Muhammad Hatta Ali.

Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama diluncurkan lagi SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Menurut Hatta Ali, untuk mewujudkan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019. “Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi,” tuturnya.

Tidak itu saja reformasi birokrasi di MA juga diperkencang. Terbukti, MA menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019. MA juga kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2018. Ini merupakan Opini WTP ketujuh yang diterima oleh MA secara berturut-turut. “Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp 8.803.416.087.374 atau 97,32 persen dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77,” ungkapnya.

Mengenai implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. “27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas,” jelasnya. (red JOS)

Bripka Eko di Tembak Kakinya Dalam Penyergapan

Oknum polisi anggota Polres Baranghari Bripka. Eko Rondo ditangkap tim Ditreskrimsus Polda Jambi karena membekingi pengeboran minyak tanpa izin/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tim khusus kepolisian daerah Jambi, Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Narkoba Polda Jambi berhasil melumpuhkan dan menangkap oknum polisi Brigadir kepala Polisi, Eko Sudarsono yang bertugas di Polres Baranghari, Jum’at (27/12/2019) di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Bripka. Eko ini sebelumnya menjadi buron pihak Polda Jambi lantaran melarikan pelaku ilegal drilling, bahkan pelaku menjadi pembeking ilegal driling tersebut.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol. M. Edi Faryadi, Polda Jambi sudah memperingatkan agar pelaku menyerahkan diri. Tapi karena dia yang memilih menjadi buronan Polda, tindakan tegas dan terukur terhadap Bripka Eko Sudarsono terpaksa dilakukan.

“ Pelaku berusaha melawan petugas saat hendak diamankan. Terpaksa dilumpuhkan tim khusus (timsus) dengan timah panas. Paha sebelah kanannya ditembak,” kata Kombes Pol M Edi Faryadi.

Dikatakannya, dalam penangkapan oknum anggota Polres Batanghari dilokasi persembunyiannya itu. Tim berhasil mengamankan barang bukti dua kendaraan roda empat, mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 1979 DES dan Mitsubishi Pajero BH 1961 MI yang digunakan tersangka. Selain kendaraan itu, berhasil diamankan juga barang bukti lain, 1 buah rompi anti peluru polisi, 2 bilah senjata tajam jenis parang, 1 buah buku tabungan Bank BRI atas nama Eko Sudarsono, 1 buah nota pembayaran minyak, 2 butir peluru revolver.

” Kita akan kembangkan penyelidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan berapa sumur yang dimilikinya. Eko ini, orang yang menyuruh pekerja untuk mengambil minyak bumi secara illegal. Mengawal, serta menjual minyak tersebut,” katanya.

Sementara ini, perbuatan tersangka Eko dikenakan pasal tindak pidana Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (red JOS)

Editor : David

Perintah Kapolda Jambi Tangkap Oknum Polisi Larikan Pelaku Tambang Ilegal

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya menangkap oknum polisi yang  melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.(foto : Antara)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Oknum anggota kepolisian Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono kini menjadi buruan anggota Polda jambi. Oknum tersebut terindikasi terlibat dan melarikan penambang minyak illegal saat tim gabungan melakukan penutupan areal tambang di wilayah kabupaten Muaro jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS memerintahkan anggotanya untuk memburu dan menangkap oknum polisi yang terlibat dan melarikan seorang pelaku penambang minyak ilegal atau ilegal drilling yang beberapa hari lalu ditangkap oleh tim satgas di Kabupaten Muarojambi.

“Saya sudah perintahkan anggota Polda untuk mencari keberadaan anggota Polres Batanghari, Bripka Eko Sudarsono Alias Eko Rondo yang diduga menjadi pembeking ilegal driling dan melarikan seorang pelaku yang ditangkap tim satgas kemarin yang dibawa kabur atau dilarikan oleh oknum polisi itu,” kata Muchlis AS, Jumat (20/12/2019).

Anggota sudah diperintahkan untuk menangkapnya dan diproses sesuai aturan nantinya. Polda Jambi akan memperpanjang tugas Tim Satgas Gabungan Pemberantasan Ilegal Driling agar tim bisa kembali dilanjutkan untuk melakukan penutupan sumur dan pemberantasan yang saat ini sudah mencapai 2.831 yang sudah ditutup lobang sumur minyak ilegalnya. (red JOS)

Sumber : AntaraJambi
Editor : David

Kasus Markus Di MA, KPK Akan Umumkan Tersangka Baru

Gedung Mahkamah Agung RI/ft. Istimewa


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Komisi pemberantasan korupsi KPK akan mengumumkan pengembangan kasus berkaitan dengan pengurusan perkara atau makelar kasus (markus) di Mahkamah Agung (MA). Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK akan menyampaikan nama tersangka baru. Juru bicara KPK, Febri Diansyah memberi sedikit petunjuk bahwa akan ada tersangka lainnya dari hasil penyidikan dalam perkara itu.

“KPK akan sampaikan hasil pengembangan perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (16/12/2019) seperti dikutip dari laman media online Suara karya. id

Namun Febri belum menyebutkan siapa tersangka yang akan diumumkan status hukumnya itu. Dia hanya memberikan sedikit petunjuk. “Terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung sebagai pengembangan OTT tahun 2016 lalu,” ungkap Febri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata MA Andri Tristianto dijatuhi hukuman lantaran terlibat jual beli perkara. Selain perkara suap dan gratifikasi, dia ternyata juga mengatur belasan perkara lainnya.

Dalam persidangan kasus itu terungkap bahwa sejumlah pengaturan perkara diketahui dari percakapan melalui aplikasi pesan WhatsApp dan Blackberry Messenger. Salah satunya adalah percakapan antara Andri dengan seseorang bernama Taufik. Belakangan diketahui, Taufik adalah besan mantan Sekretaris MA Nurhadi. Artinya, Taufik meminta Andri untuk memantau perkara di tingkat MA.

Perkara yang diminta Taufik di antaranya adalah perkara Nomor 490/K/TUN/15 tentang kepengurusan Partai Golkar, perkara PTP X Kediri, dan perkara kasasi Bank CIMB atas nama Andi Zainuddin Azikin. Ada juga percakapan antara Andri dengan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang Puji Sulaksono. Puji meminta Andri mengurus sebuah perkara di tingkat kasasi agar dikembalikan seperti putusan di PN Semarang. Dalam percakapan itu, Andri menjanjikan naik jabatan bagi Puji.

Andri juga diketahui pernah mengurus sebuah perkara dari seseorang bernama Agus Sulistiono yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Andri mengaku terima uang Rp200 juta dari saudara Agus Sulistiono, tapi uangnya dikembalikan lagi. Andri juga pernah mengurus sebuah perkara atas permintaan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Mataram bernama Andriani.

Selain berbagai perkara tersebut, Febri menyebut pula ada pengembangan kasus terkait pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama (Kemenag). Sama dengan sebelumnya, Febri belum memberikan bocoran siapa yang dijerat sebagai tersangka baru. “Pada saat pemberian keterangan pers nanti akan dibuka semua itu,” ujarnya. (red JOS)

Sumber : Suara karya.id

Kejari Tebo Lansir Eksekusi Mantan Kabid BM Dinas PU

Aksi demontrasi didepan rumah dinas Bupati Tebo menuntut penuntasan kasus korupsi proyek multiyears pengaspalan jalan dinas PU Tebo yang menjadikan terpidana kabid BM, Joko Paryadi menjalani hukuman 8 tahun penjara/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Setelah status hukum Kasasinya terkatung selama lebih kurang tiga tahun, mantan kepala bidang bina marga dinas Pekerjaan Umum (kala itu, red) Joko Paryadi akhirnya dieksekusi secara admintrasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Jambi. Kebenaran informasi tersebut dinyatakan kepala kejaksaan Negeri Tebo, M. Yusuf Tangai melalui kepala seksi Intelijen, Agus Sukandar ketika dihubungi Jambiotoritas.com, Rabu (18/12/2019) siang.

“ Putusan kasasi sudah turun dari MA, sudah diterima kejari Tebo, pada 28 November 2019. Dan yang bersangkutan sudah kita eksekusi sekitar satu minggu lalu di Jambi. Terpidana Joko Paryadi tetap menjalani hukuman selama 8 tahun penjara,” kata Agus Sukandar via sambungan telepon selulernya.

Berita terkait : 

Sementara itu pemerintah kabupaten Tebo sejauh ini belum mendapat informasi tentang eksekusi terpidana mantan kepala bidang bina marga dinas PU Tebo, Joko Paryadi. Menurut kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Tebo, Evi Hanifah menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan negeri Tebo untuk memastikan kebenarannya.

“ Kejari Tebo belum menyampaikan tembusannya ke kita (Pemkab Tebo). Jadi informasi ini belum sampai ke kita. Secara administrasi kita belum dapat melakukan eksekusi terhadap status ASNnya Joko Paryadi,” ucap Hanifah, dikonfirmasi di sekretariat daerah, Rabu (18/12/2019) petang.

Dikatakannya, biasanya putusan hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Pemda juga belum mendapatkannya baik dari Pengadilan Tipikor Jambi maupun Kejaksaan Negeri Tebo. Selama ini kita masih menunggu petikan putusan itu. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Suyadi Cs Pindah Tahan ke Lapas Jambi

Suyadi dan Cahyono (rekanan) pengadaan LPJU DD tahun anggaran 2017 dipindah ke Lapas Jambi dari Lapas kelas II B Muara Tebo, Senin (16/12/2019)/ft. Ist


TEBO – Tersangka Mark up proyek LPJU 2017 lalu yakni mantan Kadis PMD Tebo Suyadi dan Direktur PT Mutiara Graha Teknik, Cahyono Senin (16/12/2019) pukul 10.00 wib dilakukan pemindahan dari Lapas Kelas II B Tebo ke Lapas Jambi. Proses pemindahan tahanan dan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jambi  terhadap keduanya berjalan lancar.

Mereka sebelumnya tersangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi Mark-Up pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dana APBDes desa-desa TA 2017 di Kabupaten Tebo yang merugikan keuangan negara 1,68 Milyar. Dalam perkara ini seluruh kepala desa sebagai pengguna anggaran dijadikan saksi dan ratusan bendaharawan desa beserta camat 12 kecamatan di kabupaten Tebo.

Kasi Pidsus Kejari Tebo, Medi Santoni kepada wartawan membenarkan jika Tersangka Suyadi, SH Bin Minto Wiyono (PNS – Kepala Dinas PMD Kab. Tebo) dan Cahyono pada Senin (16/12) sudah dilakukan proses pemindahan penahanan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Pemindahan ini kata Medi berdasarkan Nomor Reg. Perkara : PDS- 04/L.5.17/Ft.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas tersangka Suyadi dan tersangka Cahyono Heri Prasetyo (Direktur PT. Mutiara Graha Tekhnik) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-05/L.5.17/Pt.1/12/2019 tanggal 4 Desember 2019.

“Bersama Kasi Intel Kejari Tebo Agus Sukandar tadi (Senin’red) sudah kita lakukan pemindahan tahanan Suyadi dan Cahyono,” kata Medi.(red JOS)

penulis : David Asmara

Belasan Remaja Pungli Truk Batubara di Ciduk Polisi

Kepolisian sektor (Polsek) Jambi Timur mengungkap dan mengamankan enam belas orang pelaku pemungutan liar (pungli) yang meresahkan para sopir truk batu bara yang melintas di kawasan jalan Setiabudi Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tepatnya depan Rumah Sakit Budi Graha.(ANTARA).


Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepolisian sektor (Polsek) Jambi Timur menangkap 16 orang pelaku pemungutan liar (pungli) yang meresahkan para sopir mobil truk batu bara yang melintas di kawasan jalan Setiabudi Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tepatnya di depan Rumah Sakit Budi Graha.

Dari hasil penyelidikan, aksi dari 16 remaja dimana 14 orang diantaranya masih berstatus pelajar ini sempat viral di media sosial yang akhirnya kita tangkap pada Kamis (12/12), kata Wakapolsek Jambi Timur, Kota Jambi, Iptu Herlawaty Siregar, Jum”at (13/12/2019).

Belasan remaja ini ini kerap melakukan pungutan liar (pungli) dengan memberhentikan mobil truk batu bara yang melintas di kawasan itu.

“Video yang terjadi di sekitar RS Budi Graha itu sudah viral maka kami menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) yang kemudian langsung menuju dan mendatangi tempat kejadian perkara dan tim menemukan para remaja itu di lokasi dan yang menyedihkan adalah mereka masih berstatus di bawah umur dan masih sekolah,” kata Iptu Herlawaty Siregar, seperti dikutip laman Antara Jambi.

Menurut Wakapolsek, belasan remaja ini melakukan aksi pungutan liar untuk biaya nongkrong dan minum kopi. Mereka ini tidak terorganisir dan menjalankan aksinya saat malam hari di kawasan RS Budi Graha, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

Polisi akhirnya melakukan mediasi dengan masyarakat di kawasan RS Budi Graha dan mengembalikan mereka ke orang tua masing-masing, sesudah diberi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Sebelum dipulangkan belasan remaja ini meminta maaf kepada para pengguna jalan khususnya sopir truk batu bara. (red JOS)

Raih WBK, Ini Jumlah Duit Negara Yang Diselamatkan

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hj. Andi Nurwinah, SH. MH/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Kepala kejaksaan tinggi Jambi beberapa hari lalu baru saja menerima penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta. Penilaian dari penghargaan yang diterima Kejati Jambi karena dianggap sudah bebas dari korupsi.

Begitu juga dari penilaian internal Kejati Jambi sendiri, bahwa segala bentuk pelayanan dan penanganan perkara sudah dinilai tepat sesuai prosedur. Pihak Kejati menyatakan tidak ada ditemukan penyalahgunaan kewenangan dilingkungan lingkup kejati Jambi.

Dalam keterangan Pers di Kejaksaan Tinggi Jambi, Kamis (12/12/2019), kepala Kejaksaan Tinggi, Andi Nurwinah melansir penanganan perkara di Kejati dan dibeberapa daerah diklaim telah menyelamatkan uang negara 25, 525 milyar rupiah, sepanjang tahun 2019.

Dikatakan, Andi Nurwinah, sebanyak 31 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan selama 2019. Tahap penyidikan ada 22 perkara, tahap persidangan 9 perkara dan sudah dilakukan eksekusi sebanyak 36 tersangka.

” Dari perkara korupsi itu uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp. 25,525 miliar,” kata Andi Nurwinah.

Kejaksaan tinggi Jambi ditahun 2019 juga menetapkan 9 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari itu, empat orang berhasil ditangkap, sementara lima orang lagi masih dalam pencarian.

” Satu DPO diperkirakan saat ini berada di Malaysia. Kita (Kejati Jambi) sedang berupaya memburunya,” ucapnya.

Secara kelembagaan di provinsi Jambi ini, dengan diterimanya WBK diharapkan, tidak ada lagi permainan perkara atau aktifitas yang menyalahi aturan.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Upaya Tangguhkan Penahanan Suyadi di Tolak Kejari Tebo

Sesaat ketika penyidik membawa tersangka Suyadi ke lapas kelas II B Muara Tebo, Rabu (4/12/2019)/ft.dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Upaya kuasa hukum tersangka, Suyadi dalam kasus dugaan Mark Up pengadaan LPJU DD TA 2017, melakukan penangguhan penahanan ditolak penyidik Kejari Tebo. Meskipun upaya itu dijaminkan oleh Bupati Kabupaten Tebo, H. Sukandar

Dinyatakan Kepala kejaksaan Negeri Tebo melalui kepala seksi Datun, Wawan Kurniawan, SH. MH. Bahwa pasca dilakukan penahanan oleh Kejari Tebo terhadap dua orang tersangka Suyadi dan Cahyono, pada Rabu (04/12/2019) lalu. Pada hari itu juga, Kuasa hukum tersangka Suyadi, Tomson Purba datang ke Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan penangguhan penahanan dengan Jaminan Bupati Tebo H. Sukandar sebagai pimpinan Suyadi.

” Ya, kuasa hukum Suyadi datang ke Kantor Kejari meminta upaya penangguhan penahanan. Namun kita menolaknya,” kata Wawan, pada Senin (09/12/2019).

Dia menjelaskan, penolakan penangguhan penahanan dengan berbagai alasan. Kejaksaan ada ke khawatiran terdakwa mengulangi perbuatannya bahkan hingga melarikan diri.

” Kita menolak penangguhan penahanan ini karena berbagai alasan, terdakwa bisa saja menghilangkan BB, mengulangi perbuatannya bahkan sampai melarikan diri,” jelas Wawan.

Sementara, Kuasa hukum Suyadi, Tomson Purba, saat dikonfirmasi terkait ditolaknya penangguhan penahanan kliennya. Tetap menghormati dan menerima keputusan pihak kejaksaan.

” Kita hormati apa yang menjadi keputusan Kejari.
Tidak ada langkah hukum selanjutnya, namun kita hanya menunggu persidangan saja,” kata Tomson. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kasus Mark Up Pengadaan LPJU DD 2017, Kadis PMD Tebo, Suyadi di Tahan

Tampak kepala dinas PMD, Suyadi acungkan jempol kepada Pers ketika hendak dibawa menuju Lapas kelas II B Muara Tebo, Rabu (4/12/2019) siang, sekitar pukul 12.19 wib/ft.doK JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepala dinas PMD kabupaten Tebo, Suyadi, SH, Rabu (4/12/2019) memenuhi panggilan penyidik Kejari Tebo. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara kasus Mark Up pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dana desa tahun anggaran 2017, yang merugikan keuangan negara Rp 1,68 Milyar.

Selain Suyadi, dijadwalkan juga hari ini pemanggilan pihak rekanan, PT. Mutiara Graha Teknik, Cahyono dari Jakarta yang sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dieksekusi penyidik Kejari Tebo dan dijebloskan di LP kelas II B, Muara Tebo.

Suyadi terlihat hadir di gedung kantor Kejari Tebo didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.55 Wib. Dia langsung menuju ruang kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Wawan Kurniawan, sekurangnya selama satu jam disana. Kepala dinas PMD lebih dulu dieksekusi penyidik, dia dibawa ke lapas sekitar pukul 12.19 Wib dari Kejari Tebo.

Penyidik menyatakan perkara ini sudah tahap II, dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka tahapan perberkasan pelimpahan ke pengadilan Tipikor Jambi. Untuk itu terhadap tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan.

Kepala kejaksaan negeri Tebo, M. Yusuf Tangai menyatakan banyak pertanyaan yang disampaikan ke Kejari Tebo tentang keseriusan penanganan kasus ini. Bahkan dirinya merasa gerah, ada yang mengatakan kasus ini ‘masuk angin’.

” Banyak pertanyaan ke saya selama ini, bagaimana tentang penanganannya. Sekarang sudah terjawab sendiri’kan. Fakta yang membuktikan. Saya hanya melanjutkan penanganan kasus yang sudah ada,” tegas Tangai, Rabu (4/12/2019) di Kejaksaan Negeri Tebo.

Ditanyakan, kenapa pengguna anggaran (Kades) tidak ditetapkan sebagai tersangka. Justru kepala dinas PMD lebih dahulu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

” Lah yang melakukan perbuatan siapa, yang menerima dananya siapa, tanggungjawabkan. Kalau saya salah ya tanggung jawab. Tapi saya tidak mau banyak komentar, siapa yang menikmati aliran dananya, lihat nanti dipersidangan,” katanya.

Ditegaskan Kejari bahwa kejaksaan hanya melaksanakan amanat dari Undang – undang, jaksa hanya hanya menjalankannya saja. Sebagai lembaga vertikal dan ditunjuk Jaksa agung sebagai kajari Tebo, dengan penahanan kadis PMD ini, tidak akan berpengaruh apapun dengan hubungan baik kejaksaan dengan pemerintah kabupaten Tebo.

” Saya hanya menjalankan saja, ya, saya terus saja. Kejaksaan lembaga vertikal, saya ditunjuk sebagai Kajari dari Jaksa agung, saya hanya menjalankan undang-undang,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Ketua DPRD Tebo Minta Kejari Lakukan Penegakan Hukum

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, S.Kom/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Sejumlah rekanan yang belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan keuangan (BPK) terkait proyek-proyek di dinas PUPR kabupaten Tebo tahun 2016/2017/2018, yang antara lain adalah PT. Rachel (2016) Rp. 1,6 milyar, PT. Harit Putra Sejati (2017) Rp. 468.774.050, PT. Bintang Megaraksa (2017) Rp. 200 juta dan PT. Anggun Darma Pratama (2017) Rp. 498.462.000 diperkirakan masih mencapai lebih kurang 2,7 milyar rupiah.

“ Aparat penegak hukum (APH) harus melakukan proses hukum terhadap rekanan dinas PUPR yang hingga saat ini belum mengembalikan temuan hasil audit BPK perwakilan Jambi itu. Apalagi tindakan persuasive sebelumnya jelas sudah dilakukan. Jika kontraktor tidak mau mengembalikan, tidak ada upaya lain, harus diproses hukum,” demikian dikatakan ketua DPRD Tebo, Mazlan, S.kom, dikonfirmasi jambiotoritas.com, Senin (2/12/2019) digedung DPRD kabupaten Tebo.

Ketua DPRD kabupaten Tebo tersebut melihat persoalan ini berawal dari instansinya yakni pihak OPD masing-masing, karen disitu ada hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh auditornya. Kalau memang ada temuan seperti itu, terhadap temuan pemeriksaan itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Kalau memang sudah beberapa kali disuruh kembalikan, rekanan tidak mau juga mengembalikan. Tindakkannya ya, tegakkan hukum, proses secara hukum, itu tidak ada upaya lain, tindakan hukum harus dilakukan.

“ Boleh dikatakan dalam hal ini, tindakan pemerintah lemah dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Dengan adanya hal-hal seperti, jika memang ada pekerjaan yang belum selesai, dalam pemeriksaannya ada temuan tidak selesai atau tidak sesuai spesifikasi seperti itu. Kalau pekerjaan seperti itu dibayarkan seratus persen, kenapa dibayarkan seratus persen. berarti ada kelalaian dari dinas (OPD) dalam hal ini, kenapa dibayarkan seratus persen. Semestinya pekerjaan itu hanya dibayarkan sesuai dengan fisik yang dikerjakan. Atau ada tindakan pembiaran yang dilakukan PPK, artinya memang harus dilakukan proses hukum,” tegas Mazlan.

Dia mengatakan bahwa harapan kita proses hukumnya itu harus berjalan dengan mekanismen yang ada, kedepan jangan ada lagi terjadi yang seperti itu, kerja itu harus yang benar. Disampaikannya juga bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur proses pengembalian temuan itu secara angsuran. Semestinya itu tidak ada, jelas orang itu salah

“ Semestinya hal itu tidak bisa dilakukan, kecuali ada kongkalikong pengusaha/kontraktor dengan PPKnya. dalam proses pencairannya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga, Kepala dinas bisa tidak tahu, dalam laporannya semua beres. Kita berharap kedepan ada pengawasan dar semua pihak, OPD perlu masukan dalam pengawasan, seperti pekerjaan harus selesai tepat waktu sesuai kualitas dan hasilnya maksimal sesuai dengan harapan,” katanya. (red JOS)

penulis : David Asmara

Sidang Lanjutan Gelar Akademik, Samsir : Saya tidak tahu ijazahnya dilampirkan atau tidak

Sidang perkara kasus gelar akademik anggota DPRD Tebo, Jumawarzi dipengadilan negeri Tebo, Senin (2/12/2019)/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Perubahan data terdakwa Jumawarzi dinyatakan saksi dari pihak dinas Catatan sipil kabupaten Tebo, kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) Samsir, SE menyatakan tidak mengetahui pasti, apakah terdakwa melampirkan ijazah sarjananya ketika pengusulan perubahan KK dan pencantuman gelar SH pada dokumen kependudukan (KTP) terdakwa pada tahun 2013 silam. Disamping itu, saksi tidak menjelaskan dari mana aturan pilihan boleh atau tidak ditampilkan, pencantuman sebuah gelar pendidikan pada dokumen kependudukan seseorang.

Dalam sidang lanjutan, dipimpin Hakim ketua, Armansyah Siregar, SH. MH dipengadilan negeri Tebo, Senin (2/12/2019) Saksi mengatakan sesuai dengan permendagri No. 19 Tahun 2010, ada form isian data yang wajib diisi elemen perubahan data kependudukan diwajibkan melampirkan dokumen pendukung perubahan yang disampaikan ke dinas Capil. Menurut Samsir menyatakan bahwa titel SH di KTP terdakwa merupakan gelar akademik yang ditampilkan karena diminta.

” Pastinya ada permintaan ditampilkan gelarnya, ada pilihan ditampilkan ada atau tidak. Pastinya gelar diKTP/KK atas permintaan yang bersangkutan. Tahun 2013 ada proses perubahan – perubahan yang disampaikan, pertama tanggal lahir, kedua terhadap nama ayah dari M. Nawawi HZ, menjadi Nawawi HZ kemudian perubahan pendidikan dari SMA menjadi Sarjana, KTPnya dicetak dinas Dukcapil 2015,” ungkap Samsir.

Dikatakan saksi bahwa melampirkan dokumen perubahan yang disampaikan berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2010 tentang pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan. Pihak Capil dalam proses perubahan elemen data menawarkan pencantuman gelar pendidikan.

” Jadi harus wajib ada dokumen yang terlampir terkait dengan permintaan perubahan yang dirubah. Ada pilihan tergantung permintaan, dicantumkan atau tidak gelar pendidikannya di KTP. Terhadap terdakwa saya tidak tahu diminta atau tidak ijazahnya, karena saya baru menjabat sebagai Kabid PIAK,” kata Samsir dihadapan Mejelis Hakim.

Menjawab PH terdakwa, tentang merubah elemen data melalui form perubahan sesuai KK dan KTP pencantuman gelar bisa ditampilkan atau tidak, apakah terdakwa pernah melampirkan ijazahnya. Aturannya dari mana boleh menampilkan atau tidak ?

Saksi Samsir, SE menyatakan bahwa terkait perubahan data penduduk terdakwa melampir ijazah dan aturannya boleh ditampilkan atau tidak tidak ditampilkan.

” Saya belum dapat menjawab itu secara aturan, saya lupa membaca atau tidak terbaca. Tetapi pada sistem aplikasi SIAK ada kolom pilihannya, tetapi memang sudah diatur seperti itu. KTP terdakwa adalah bukan data otentik tapi itu adalah dokumen pribadi,” jelas Samsir. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Perusahaan di Blacklist, Direktur PT. HPS Masih Leluasa Main Proyek di Tebo

Karikatur main proyek/ft. Ist


Solihin terlibat di proyek paket 16 dinas PUPR Tebo yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi

Jambiotoritas.com, TEBO – Proyek pengaspalan jalan (paket 16) jalan Cilacap giriwinangun, pengaspalan jalan Sumber agung – Jambu (DID) TA 2018 yang dilaksanakan PT. Anggun Darma Pratama sesuai surat perjanjian nomor 620/97/SP/PNK-P.16/BM-DPUPR/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp. 4.873.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender (12 Juli s.d. 8 Desember 2018) dengan masa pemeliharaan 180 hari. Faktanya dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan nilai temuan audit BPK sebesar Rp. 498.462.002,09. Jumlah angka temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 11 April 2019 bersama PPTK, Konsultan pengawas dan penyedia barang/jasa serta berita acara perhitungan volume bersama tanggal 22 April 2019 yang menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)

Padahal sesuai kontrak, seharusnya laston lapis antara (AC-BC) dihamparkan dan dipadatkan dengan ketebalan setelah dipadatkan 6 Cm. pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 4 dan 5 April 2019 sepanjang 354 M dari 987 M panjang jalan Cilacap dan sepanjang 220 M dari 930 M panjang jalan Sumber Agung pekerjaan laston lapis antara (AC – BC) sesuai kontrak, tidak memenuhi spesifikasi toleransi Tebal. Dalam spesifikasi Bina Marga toleransi tebal laston lapis antara (AC- BC) disyaratkan sebesar 4.00 mm.

Terpisah PPK bidang Bina Marga dinas PUPR kabupaten Tebo, Sobirin menyatakan atas temuan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi itu. Ketebalan pekerjaan rekanan terjadi kekurangan sedikit, sementara ada juga kelebihan ketebalan yang tidak dikonversi pihak BPK. Permintaan penyedia minta ditambah tebal 1 cm tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi, seharusnya hanya bisa ditambah 2 cm, jadi tidak bisa dipenuhi.

“ Tidak ada rekomendasi pembongkaran tapi rekomendasi BPK tetap kembalikan duit. Permintaan penyedia ditambah tebal 1 cm secara teknis tidak mememenuhi, seharusnya mesti 2 cm. Rekanan sekitar akhir Oktober atau awal bulan November 2019, mereka angsur baru 50 juta. Sisa pengembalian temuannya sampai saat ini belum ada pengembalian lagi,” kata Sobirin, Kamis, (28/11/2019)

Terkait hubungan manajmen PT. ADP dengan Rohmat Solihin (PT. HPS) PPK Bina Marga ini tidak mengetahui persis azas legalitas kontrak kerjasamanya, dalam prosesnya di ULP ada dukungan alat dari pihak lain. Dinas PUPR hanya tandatangani kontrak dengan direktur PT ADP. Dalam proses kontrak kerja diakui dapat dukungan pihak lain, tapi bukan dari Solihin. Secara kepemilikan dia (Solihin) tidak punya alat. Atau mungkin dia punya link batu dan alat atau bantu mencarikan itu, kalau itu diluar kontraknya.

Berita terkait :

“ Saya kira itu hanya hubungan kerja saja, kontrak kerja kita langsunh dengan direktur PT. ADP Maimaznah. Rekeningnya masuk rekening PT. ADP, kepercayaan penuh tidak juga diberikan pada Solihin, kendalinya hak dan kewajiban tetap pada direkturnya, Maimaznah,” katanya.

Kondisi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ini oleh PT. ADP tidak disanksi blacklist. Sebab pekerjaan yang terealisasi hanya terjadi kekurangan sedikit, karena ketebalannya tidak sama. Berdasarkan isi surat yang disampaikan ke PT. ADP kewajiban pengembalian selama enam puluh hari. Paling tidak sudah ada angsurannya, selebihnya, kata Sobirin, tetap akan kita tagih.

“ Paling tidak sudah ada itikad baik mengembalikan dari rekanan itu. Kami usahakan akan tagih lagi. Saya tidak menjustice seseorang ingkar janji atau tidak, meski dalam surat dibunyikan penyelesaian dalam waktu 60 hari. Yang jelas kita usahakan menagih lagi sisa kewajibannya,” katanya.

Dibandingkan sanksi yang diberikan, Sobirin menilai, masalahnya berbeda dengan PT. HPS yang kita blacklist karena memang pekerjaannya tidak selesai, makanya diblakclist. Bahkan dinyatakannya bahwa PT. HPS sampai hari ini belum ada tindaklanjut lagi terhadap temuan audit BPK tahun 2018 terhadap pekerjaan paket 7 TA 2017 di Muara Tabir.

“ Kalau soal proses hukum, Itu adalah kewenangan Datun sendiri untuk mau diserahkan ke bagian Pidsus. Itukan wiayah orang kita tidak bisa mencampuri sampe kesitu. Kami paling hanya sebatas koordinasi saja bagaimana perkembangannya,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, sejauh ini memang dia (Solihin/dir. PT. HPS) juga ada urusan pekerjaan proyek di Bina Marga, tahun ini (2019). Dia selalu terlihat melakukan tindakan atas nama perusahaan yang melakukan kontrak pekerjaan pada tahun ini senilai sekitar 200 juta di dinas PUPR itu. Diduga tidak ada azas legal yang digunakan untuk bertindak atas perusahaan tersebut. Tidak hanya itu saja, Solihin juga ada terlibat pekerjaan paket proyek di dinas Perkim Tebo.

“ Ada kuasa atau tidak saya tidak tahu itu. Ketika kontrak direkturnya datang langsung kesini (Bina Marga). Dia mungkin bantu suplay alat dan kebutuhan proyek yang lain-lain. Saya tidak tahu ada ikatan diluar itu, saya tidak bisa melarang hal itu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wabup Beri Sinyal ke Pihak APH Proses Hukum Rekanan

Wakil bupati tebo, Syahlan Arfan, SH/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Tindaklanjut temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun 2017/2018 terhadap rekanan pelaksana proyek dinas PUPR kabupaten Tebo sampai saat ini masih berjalan stagnan. Nilai tindak lanjut temuan yang mesti dikembalikan beberapa rekanan antara lain, PT. Rachel (2016) Rp. 1,6 milyar, PT. PT. Harit Putra Sejati (2017) Rp. 468.774.050 , PT. Bintang Megaraksa (2017) Rp. 200 juta dan PT. Anggun Darma Pratama (2018) Rp. 498.462.000 diperkirakan masih mencapai lebih kurang 2,7 milyar rupiah. Menurut wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan,SH menyatakan tidak menutup kemungkinan rekanan yang berkewajiban mengembalikan temuan BPK itu diproses hukum. Apalagi sejauh ini pemerintah kabupaten tebo memang sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri Tebo.

Menurut Syahlan mengatakan temuan – temuan tindaklanjut pengembalian berdasarkan rekomendasi BPK dari tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang belum selesai, dalam prosesnya lewat dari 60 hari. Sikap pemerintah kabupaten pasti segera akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dahulu dengan APIP dan dinas PUPR.

“ Pasti akan segera akan kita tindaklanjuti, melalui surat resmi nantinya akan kita rapatkan dengan Inspektorat. Kami berharap rekanan tetap beritikad baik agar segera mengembalikan temuan itu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan lagi kita akan berkoordinasi dengan APH (kejaksaan),” tegas Syahlan, Jum,at (29/11/2019) dikantornya.

Meskipun sudah ada kerjasama yang dilakukan dinas PUPR dengan pihak kejaksaan, untuk membantu melakukan penagihan terhadap tiga rekanan sesebelumnya yakni PT. HPS. PT. Rachel dan PT. Bintang Megaraksa. Terhadap PT. ADP juga tidak menutup kemungkinan juga akan dikerjasamakan penagihannya dengan pihak APH. Pemerintah kabupaten Tebo juga tidak melarang kejaksaan melakukan proses hukum terhadap rekanan yang belum menyelesaikan kewajiban pengembalian temuan BPK tersebut.

“ Nanti kita akan koordinasikan dengan dinas PUPR, Inspektorat. Tergantung nanti hasilnya, dan tidak menutup kemungkinan kita kerjasamakan dengan APH. Kalau memang harus diproses hukum bagi rekanan yang sampai saat ini belum menyelesaikan kewajibannya itu tergantung APHnya nanti. Terhadap tiga rekanan itu, kalau kemudian mereka alihkan atau serahkan penanganannya ke bagian pidana khusus. Itu juga tidak menutup kemungkinan dilakukan pihak Datun. Kami dari pemerintah kabupaten tebo juga tidak melarang Kejaksaan melakukan proses hukum terhadap rekanan yang belum menyelesaikan kewajiban pengembaliannya itu,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tersangka Korupsi Proyek Auditorium UIN, di Tahan

Tersangka korupsi proyek auditorium UIS STS Jambi ditahan pihak Kejati, ketiganya digiring penyidik ke mobil tahanan Kejaksaan untuk dibawa ke lapas kelas II A Jambi, selasa (26/11/2019)/ft. Dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Kejaksaan tinggi Jambi melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara proyek pembangunan gedung auditorium universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin, Jambi, Selasa (26/11/2019).

Setelah melakukan pemeriksaan sekitar tiga puluh orang saksi. Penyidik kemudian menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara 12,8 miliar rupiah. Ketiganya itu adalah Hermatoni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dan Iskandar Zulkarnain selaku kuasa Direktut PT. Lambok Ulina.

“Hari ini kita telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pembangunan auditorium serbaguna UIN STS Jambi,” kata Kasi Penyidikan, Kejati jambi Wily, Selasa (26/11/2019).

Sepanjang jalannya penyidikan, pihak Kejati, telah memeriksa sekitar 30 saksi dari berbagai pihak. Menurut Wily kejaksaan terus berupaya melakukan pengembangan kasus ini. Bahkan dikatakannya, bahwa tidak tertutup kemungkinan Bakal ada tersangka lainnya bakal menyusul.

” Berdasarkan perhitungan pihak BPKP, dari total 35,5 miliar pagu anggaran proyek. Ditemuka nilai kerugian negara lebih kurang 12,8 miliar,” ucap Wily (red JOS)

Penulis : David Asmara

Direktur PT. HPS Terlibat Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi TA. 2018

Kantor Inspektorat kabupaten Tebo/ft. Dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – BPK memerintahkan kepala dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan atas pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai speksifikasi sebesar Rp. 604,33 juta atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT MJK sebesar Rp.105,87 Juta
dan PT. ADP sebesar Rp.498,46 Juta.

” Kalau yang temuan PT. MJK sebesar 105 juta, sudah dikembalikan. PT. ADP belum ada mengembalikan,” kata Inspektur kabupaten Tebo, Zainudin Abas, belum lama ini.

Untuk rinciannya, silahkan tanyakan ke dinas PUPR yang menindaklanjuti hasil audit BPK ini. ” PT. ADP belum ada proses pengembalian,” ujarnya.

Sementara itu, pihak dinas PUPR belum dapat dikonfirmasi terkait tindaklanjut PT. ADP. Berulangkali didatangi ke kantor dinas PUPR media ini selalu tidak berhasil bertemu pejabat pembuat komitmennya.

Menariknya, terhadap temuan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atas PT. ADP ini. Ternyata pada pelaksanaan proyek tersebut terlibat juga Rohmat Solihin, Direktur PT. HPS, perusahaan yang diblacklist LKPP selama 2 tahun atas usulan dinas PUPR Tebo pada 2018 lalu. Ketika itu PT. HPS melakukan wanprestasi dalam pekerjaan proyek paket 7 tahun anggaran 2017. Bahkan temuan pemeriksaan BPK lebih dari 400 juta belum juga ditindaklanjuti oleh PT HPS tersebut hingga saat ini.

” Saya cuma ngesub batu dan alat,” kata Solihin, via Whatsapp.

Ditanya soal, belum ada tindaklanjut PT. ADP. Sebagai pihak sub kontraktor batu dan alat, tanggubgjawab terhadap temuan itu seperti apa ?
Apakah ada azas legal dengan manajemen ADP ?. Dalam hal tersebut, dia memilih tidak berkomentar soal itu.

” No comment,” kata Solihin, ketika dijumpai di dinas PUPR, Kamis (21/11/2019) siang. (red JOS)

Penulis : David Asmara

PH Terdakwa Jumawarzi, Tomson Sebut Saksi Mira Telah Berbohong

Sidang saksi memperlihatkan ijazah dihadapan majelis hakim/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Seorang saksi yang dihadirkan JPU Mira Santna dalam perkara kasus gelar akademik terdakwa anggota DPRD Tebo, Jumawarzi mengaku mengenal Eka dari dari seorang teman yang tinggal di Kota Jambi, teman itu satu kampung (kerinci) dengan saksi. Menurut saksi Mira ini, pertemanannya berlanjut ke media social fecebook. Dia mengetahui Eka adalah seorang kontraktor perumahan yang tinggal di Jakarta.

“ Melalu pesan INBOX Eka menawarkan program percepatan mendapatkan ijazah sarjana tanpa perkuliahan. Karena Hamim adalah seorang anggota DPRD Tebo, saya kasih infomasi percepatan mendapatkan ijazah ini ke pak Hamim,” kata Mira, dihadapan Majelis Hakim, pada Rabu (20/11/2019) siang.

Bahwa tahun 2012 Hamim kerumah saya, saya beri informasi ini ke Hamim, kalau mau dapat ijazah, pak Hamim hubungi ibu Eka, saya kasih nomor teleponnya. Kemudian pak Hamim langsung menghubungi Eka, menanyakan syarat-syaratnya. Selanjutnya, kata Mira, Hamim bersama keluarga mengajak saya ke Jakarta dan kami bertemu Eka di sebuah Ruko (kantor).
“ Sementara dia didalam, saya berada duduk diluar. Rupanya didalam Hamim langsung ujian skripsi di gedung itu, tapi saya tidak melihat. Besoknya pak hamim wisuda di Mako Brimob di Cijantung,” kata Mira.

Dihadapan persidangan itu, Mira menyampaikan bahwa dirinya pernah menawarkan juga kepada terdakwa Jumawarzi, tapi tidak direspon oleh terdakwa. Jarak waktu empat bulan kemudian tahunya dari Eka yang menelponnya. Dipercakapan telepon itu, Eka menanyakan apakah mengenal Jumawarzi, dia bilang terdakwa ikut masuk melalui pak Hamim.

“ Terdakwa mendapatkan ijazahnya sekitar bulan Juli, Eka datang ke rumah saya di sungai bengkal membawa ijazah Ahmad dawi, Jumawarzi dan M. Nur. Ijazah terdakwa dititipkan Eka ke saya, besoknya terdakwa mengambil ijazahnya. Ahmad Dawi mengambil sendiri ijazahnya yang langsung diterimanya dari Eka,” katanya.

Sementara itu, Saksi Mira didalam BAP yang dibacakan JPU Wawan Kurniawan menyatakan Mira telah mengirim uang (transfer) sebesar 49 juta, uang itu berasal dari M. Nur 25 juta dan Rahmat Hidayat 28 juta setelah dipotong fee untuknya masing-masing sebesar 2 juta. Namun ketika hal itu ditanyakan PH Terdakwa Tomson Purba kepada saksi Mira. Saksi menyatakan dirinya lupa soal biaya, oleh-oleh dan tiket pesawat gratis. Termasuk isi percakapan dalam INBOX saksi dengan Eka.

Menanggapi hal itu JPU menyatakan bahwa apa yang dikatakan saksi Mira terkait perbedaaan keterangan dipengadilan dengan isi BAP itu. “ ini bukan masalah lupa, tapi tidak jujur,” kata JPU. Wawan.

Sementara itu, Tomson Purba menyatakan bahwa intinya dalam persidangan telah diperlihatkan ijazahnya. Dan saksi Hamim mengatakan ijazah itu asli dan gelar akademik yang diperolehnya itu juga sah. Dan ketika dipersamakan ijzahnya dengan saksi Ahmad Dawi ijazahnya sama.

“ Persoalanya sekarang persoalan ijazahnya, kalau persoalan proses mendapatkannya kita lihat nanti, masih ada proses persidangan selanjutnya. Kita lihat ijazahnya sama, pengakuan saksi yang dihadirkan memang seperti itu (membeli). Kita tidak bisa mengatakan ijazahnya bodong yang berhak menentukan ijazah itu pihak universitasnya,” kata Tomson, usai persidangan di PN Tebo.

Dikatakan PH terdakwa Jumawarzi bahwa dari pihaknya, tidak semua keterangan saksi-saksi ditolak, bahwa dia punya ijazah tidak kita tolak. Tapi yang kita tolak adalah saksi ketiga, Mira Santina. Artinya dia telah berbohong, dipolisi keterangannya mengatakan dia adalah kurir, ujungnya dia mendapat fee. Diakan tidak mengakui itu dipersidangan. Tapi setelah dibacakan JPU di tertunduk.

“ Kayak dia ini masuk dalam jaringan yang beroperasi di Tebo. Tapi kita dapat yakinkan bahwa terdakwa, dia ikut perkuliahan beberapa semester di Unbari, sampai dengan dia mendapatkan ijazahnya di Ibnu Chaldun. Nanti kita akan hadirkan saksinya untuk itu, berapa tahun dia kuliah, bukti akademikkan ada, kalau dia transfer bukti akademiknya tidak ada lagi disana,” kata Tomson.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Hamim Nyatakan Terdakwa Jumawarzi Serahkan Uang 30 Juta

Suasana sidang perkara gelar akademik anggota DPRD Tebo, Jumawarzi di pengadilan Negeri tebo, Senin (17/11/2019) mendengarkan keterangan saksi – saksi/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Ikhwal perjalanan terdakwa Anggota DPRD Tebo, Jumawarzi alias Jumawarzi, SH memperoleh ijazah sarjana dengan titel SH berawal dari saksi Hamim yang terlebih dahulu mendapatkan ijazah sarjana (SE) dari unniversitas Dwipa Wiyana yang dibantu oleh Mira dan Eka. Melalui penawaran Hamim inilah kemudian terdakwa Jumawarzi dan Ahmad Dawi bersama-sama ke Jakarta mengambil ijazah tanpa perkuliahan tetapi mengikuti ujian Skripsi selama sehari dan mengikuti prosesi wisuda.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Armansyah Siregar SH, Saksi Hamim mengatakan berawal dari tawaran saksi Mira yang menyampaikan bahwa dirinya bisa membantu proses mendapatkan ijazah sarjana tanpa melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya, Hamim mengakui sudah dua kali bertemu Eka melalui Mira di sungai bengkal kemudia berlanjut ketemu di Jambi sekitar bulan Januari 2019, dikantornya di kota Jambi di daerah Nusa Indah, disana Eka dan Mira menawarkan untuk mencari orang yang mau ijazah sarjana tanpa perkuliahan.

“ Sekitar bulan Februari 2019 saya ketemu Eka di Jakarta, terdakwa juga ikut bersama saya. Prosesnya pertama diberikan Skripsi, kemudian dalam satu hari ujian skripsi besoknya langsung wisuda. Saat wisuda rame-rame, ijazah dikasih setelah dua minggu setelah wisuda,” kata Hamim, Rabu (20/11/2019) di ruang sidang pengadilan Negeri Tebo.

Hamim mengatakan disuruh oleh Mira untuk mencari orang,yang mau ijazah sarjana. Karena kenal ke Jumawarzi dan Ahmad Dawi saya tawarkan kepada mereka. Mira menawarkan titel ijazah yang dinginkan kepada mereja. Setelah mereka setuju, kemudian kami berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Eka.

“ Kalau saya kasih uang 15 juta melelaui ibu Mira, saya mau cepat mendapatkan titel ijazah sarjana ekonomi (SE). Saya cuman ingin jadi sarjana saja,” kata Hamim.

Mengawali sidang keterangan saksi, JPU Wawan Kurniawan, meminta Saksi Hamim menceritakan bagaimana proses terdakwa bisa mendapatkan ijazah sarjana hukum (SH). Ditahun 2012, Hamim, Jumawarzi, Ahmad dawi, dan M. Nur berangkat dari Jambi ke Jakarta untuk bertemu dengan Eka disalah satu hotel dikawasan Mangga besar di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan proses mendapat ijazah yang diinginkan masing-masing.

“ Setelah pertemuan siang itu, saya langsung pulang tidak tahu lagi bagaimana cerita selanjutnya. Jumawarzi masih tinggal dihotel, selanjutnya setahu saya mereka berkomunikasi langsung dengan Eka melalui HP. Malamnya, saat Eka menyerahkan Skripsi. Saya ikut mendampingi Jumawarzi menyerahkan uang 30 juta, uang itu diserahkan Jumawarzi melalui saya ke Eka,” ungkap Hamim
Dikesempatan lainnya, saksi Hamim yang menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa, Tomson purba. Hamim mengatakan melihat ijazah sarajan hukum terdakwa Jumawarzi. Saksi bahkan tidak pernah tidak pernah melihat terdakwa mengikuti perkuliahan di Ibnu Chaldun dan tidak mengetahui bahwa terdakwa pada tahun 1993 pernah kuliah di Unbari Jambi.

Sementara itu saksi Ahmad Dawi menerangkan membayar administrasi 20 juta rupiah untuk mendapatkan ijazah sarjana ekonomi. Bahwa tahun 2012, pernah dirinya ditawarkan oleh Hamim untuk bisa mendapatkan ijazah sarjana yang sah dan diakui tanpa perkuliahan. Dirinya dihubungkan dengan Eka. Bersama Hamim, dirinya pernah bertemu Eka di di Jambi membicarakan pembayaran adminitrasi yang kemudian disepakati dilakukan di Jakarta. Setelah beberapa waktu, ada pembicaraan di rumah Hamim menentukan jadwal keberangkatan untuk mengambil gelar sarjana ke Jakarta. Berangkat waktu itu, Hamim, Ahmad Dawi, M. Nur dan Istri M. Nur, sementara terdakwa Jumawarzi tidak bersama kami.

“ Di Jakarta bertemu dengan eka di hotel tempat saya menginap, disana Eka memberikan Skripsi dan membicarakan jadwal sidangnya. Seingat saya, besoknya waktu sidang skripsi saya ketemu terdakwa, ujian skripsi juga. Ujian bertempat di salah satu ruangan Gedung Bulog. Kami berempat mengikuti sidang skripsi setelah empat hari di wisuda bersama terdakwa. Setelah tiga bulan disungai bengkal Eka menyerahkan kepada saya ijazah dan transkrip nilai akademiknya,” kata Ahmad Dawi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sidang Tiga Mantan Dewan, Dakwaan JPU Rahima Terima 200 juta di Rumah Dinas Wagub

Tiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 mulai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa KPK/ft. ANTARA


Jambiotoritas.com, JAMBI – Tiga Terdakwa yang kini mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dalam perkara kasus korupsi menerima uang uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 senilai Rp. 5 miliar, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa JPK. Ketiga terdakwa itu adalah Zainal Abidin, Muhammadiyah, dan Efendi Hatta, sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (19/11/2019), di hadapan majelis hakim yang diketuai Yandri Roni. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Airin lebih awal membacakan surat dakwaan untuk ketiganya secara bersamaan karena kasusnya juga sama untuk ketiga terdakwa.

Para terdakwa, Zainal Abidin, Muhammadiyah dan Efendi Hatta didakwa secara bersama-sama dengan lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk uang suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 dan atas perbuatannya ketiganya didakwa dalam dakwaan pertama pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan kedua perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam persidangan itu juga terungkap bahwa selain ketiga terdakwa yang menerima uang suap ketok palu itu. Ternyata juga ada pihak anggota dewan lainnya yang ikut menerima aluran uang tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang pembacaan surat dakwaan itu menyebutkan, Rahima selaku anggota DPRD dari Fraksi Demokrat pada saat itu diawal Januari 2017 bertempat di ruang tengah Rumah Dinas Wakil Gubernur menerima uang ketok palu APBD Tahun 2017 sejumlah Rp200 juta yang diserahkan oleh saksi Muhammad Imaduddin alias Iim.

Tidak hanya ke fraksi Demokrat saja. saksi Iim juga memberikan uang ketok palu APBD 2017 kepada pimpinan, yakni, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, Zoerman Manap dan Chumaidi Zaidi.

Cornelis Buston, pada awalnya berpesan tidak akan uang Ketok palu. Sejak awal Cornelis Buston meminta uang ketok palu APBD Tahun 2017 diwujudkan dalam bentuk proyek, akan tetapi pada awal Januari 2017, Cornelis Buston menghubungi Kusnindar mengatakan jika membutuhkan uang untuk berobat orang tuanya, kemudian Kusnindar memberikan pinjaman yang berasal dari uang ketok palu APBD 2017 sejumlah Rp100 juta.

“Saksi Iim juga telah memberikan uang sejumlah Rp200 juta kepada Zoerman Manap (telah meninggal dunia) dengan cara menitipkan kepada Sufardi Nurzain. Ar Syahbandar sekira awal bulan Januari bertempat di GOR Bulutangkis daerah Mayang Kota Jambi menerima uang ketok palu APBD Tahun 2017 tahap pertama sejumlah Rp 300 juta yang diberikan Iim bersama dengan Very Aswandi,” kata JPU.

Kemudian untuk Chumaidi Zaidi menghubungi Dody Irawan untuk menanyakan sisa uang ketok palu untuk dirinya. Selanjutnya Dody Irawan menghubungi saksi Iim yang pada saat itu mengatakan hanya tersedia uang sejumlah Rp200 juta, Selanjutnya Dody Irawan meminta stafnya yang bernama Budi Nurahman mengambil uang sejumlah Rp200 juta, dan saksi Iim untuk kemudian menyerahkan uang itu kepada Chumaidi Zaidi di rumahnya di Jalan Selamet Riyadi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan. (red JOS)

Editor : David Asmara
Sumber : Antara Jambi

Sidang Lanjutan Perkara Gelar Akademik Anggota DPRD Tebo, Saksi Sebut Deby Erwin dan Hamim

Suasana sidang perkara gelar akademik anggota DPRD Tebo, Jumawarzi di Pengadilan Negeri Tebo, Senin (17/11/2019) mendengarkan keterangan saksi – saksi/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Persidangan terdakwa anggota DPRD Tebo, Jumawarzi alias Jumawarzi,SH, pada Senin (18/1/2019) dipengadilan negeri Tebo, mendengarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan JPU. JPU meminta saksi Afriansyah menjelaskan pengetahuannya tentang perkara penggunaan gelar akademik terhadap terdakwa Jumawarzi.

Menurut saksi Afriansyah bahwa awalnya dia mendapatkan infromasi dari Deby Erwin melalui sambungan telepon. Seterusnya saksi mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa pernah mendaftar kuliah di universitas Batanghari Jambi pada tahun 2012, informasi yang didapat dia kuliah cuman selama tiga bulan, dia berhenti. Tapi tiba –tiba pada tahun 2012 dapat ijazah sarjana hukum.

Saya pelajari pasalnya bisa kena pasal tentang pendidikan tinggi. Penelusuran saksi hingga ke dinas Dukcapil kabupaen Tebo, apakah SHnya dipakai atau tidak. Saya tanya ke kabid. disana dan dapat info bahwa SH yang ada di KTP, titel akademik, di KPU (DCT, CI) juga pakai titel SH dan di KKnya juga pakai.

“ Dia itu publik figur kok membohongi, itulah kepentingan saya melaporkannya,” kata Afriansyah.

Selain itu saya telusuri juga informasi, dia dapat beli ijazah serempak siapa, bagaimana proses mendapatkan dan dimana mendapatkannya. Jadi saya hubungi Hamim, dapat informasi dari dia (Hamim) mengaku beli ijazah d Jjakarta, katanya dua minggu selesai. Dia bilang tempat beli ijazahnya beda dengan dia. Kalau dia (terdakwa) serempak dengan dua orang (AD) dan satu lagi sudah meninggal, informasi yang didapatkan untuk ijazah sarjana hukum 30 juta, yang lain 25 juta. Keterangan dari masyarakat sekitar Kampus yang dimaksud (jalan Sawo kecil) disana tidak ada aktivitas perkuliahan, tapi saya tidak tahu persis apakah pernah ada ativitas perkuliahan disana.

“ Saya cek kampus Ibnu Chaldun yang alamatnya dijalan Sawo kecik No. 1, rupanya sekarang jadi sekolah MTS. Soal kampus Ibnu Chaldun ini, terus saya cari informasi (browsing google) lagi, rupanya Univeristas Ibnu Chaldun ada dua versi. Saya juga dapatkan informasi hasil putusan pengadilan negeri di sana (Jakarta, red) kampus yang sah adalah yang beralamat di Rawamangun, itu saya lampirkan dalam laporan saya,” katanya.

Hakim ketua Armansyah Siregar, SH. MH sempat mempertanyakan domisili saksi Afriansyah yang sesuai dengan alamat KTP. Kemudian daerah pencalonan terdakwa, hingga tentang sumber informasi yang menyampaikan informasi tentang perkara tersebut. Bahwa keterangan saksi menyatakan mendapatkan kabar dari Deby Erwin dan menyebutkan Hamim sebagai saksi. Hakim ketua meminta agar Deby Erwin dihadirkan dalam sidang berikutnya.

Dilain waktu, atas pertanyaan kuasa hukum terdakwa Tomson Purba, saksi Afriansyah mengatakan tidak mengenal terdakwa Jumawarzi. Apakah bahwa Deby Erwin juga turut mencalon sebagai anggota legislative dari daerah pemilihan Tebo I. Bahwa keterangan saksi juga tidak jauh berbeda seperti yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim

Pernyataannya adalah bahwa saksi mendapat informasi dari Deby Erwin yang juga caleg dari dapil I. berawal dari informasi itu, kemudian saksi mencari informasi kebenarannya. Setelah dapat terus dilaporkan ke Panwas karena laporan sifatnya pidana umum diarahkan oleh panwas melaporkan ke polres Tebo.

“ Saya mendapatkan informasi awal dari seorang teman yang bernama Deby Erwin. Melalui telepon dimalam sesudah pencobolosan dikatakan ada data bagus, katanya, ada calon, jadi caleg pakai ijazah palsu, atas nama Jumawarzi, dia beli ijazah sarjana hukum. Sebagai masyarakat saya dirugikan, kalau dia jadi anggota dewan gajinya dari pajak saya. Di panwas saya lihat arsip adminstrasinya, Jumawarzi mendaftar pakai ijazah SMA,” ucap Afriansyah dihadapan majelis Hakim. (red JOS)

Penulis : David Asmara

PT. SKU Tuduh Mak Lampir Berakting di Pengadilan

Siti Cholifah alias Mak Lampir, mengenakan pakaian baju biru celana dengan wajah sedikit berdarah tengah terduduk dihadapan aparat kepolisian pasca insiden dilahan yang bersengketa dengan PT. SKU/ft. Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Konflik PT. Satya Kisma Usaha (SKU) dengan pihak keluarga Suparmin/ Siti Cholifah alias Mak Lampir yang bergulir di pangadilan negeri Muara Tebo masih berproses. Pihak PT. SKU membantah keras keterangan Suparmin dan Siti Cholifah dihadapan majelis hakim yang dihadirkan JPU Nurasiah pada sidang mendengarkan keterangan saksi-saki pada Selasa, (12/11/2019) lalu. Itu mungkin strategi mereka yang disampaikan ke publik anggar dianggap benar. Sampai saat ini PT. SKU telah melewati proses hukum semuanya. PT. SKU mengapresiasi penegak hukum dalam kasus ini, dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, kebenaran pasti lambat laun pasti akan terungkap.

Dilain tempat, Manajer kebun unit Kille desa Sungai Keruh kecamatan Tebo tengah kabupaten Tebo, provinsi Jambi melalui kepala unit pengamanan PT. SKU grup Sinar Mas disana, Aulia Hidayat menyatakan PT. SKU bukan perusahaan yang tidak jelas. Perusahaan memiliki ijin dan dokumen- dokumen yang resmi. Menurut Aulia, dalam hal ini pihaknya bertindak dengan dasar keputusan dari sidang gugatan perdata yang dilakukan penggugat sebelumnya. Hasil putusan sidang perdata hakim sudah menyatakan bahwa putusannya NO bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat. Artinya pihak pengguggat dalam pihak yang kalah dan mereka dikenakan membayar biaya persidangan itu.

Baca berita :

“ Kita harus tunduk daripada hasil sidang perdata yang telah diputuskan oleh hakim. Sementara ini saya menunggu laporan keterangan palsu yang akan dilakukan PH terdakwa Tomson purba. Kita nggak menghalangi usaha Tomson, tapi silahkan saja. Hanya orang bodoh yang membela tindakan kejahatan. Pengacara tidak membela orang yang salah tapi membela hak-haknya,” cetus Aulia kepada Jambiotoritas.com, Jum’at (15/11/2019) di komplek kantor kejaksaan Negeri Tebo.

Dia menilai bahwa proses hukum yang sedang berjalan yang menjadikan kedua anak kandung Suparmin dan Siti Cholifah alias Mak Lampir ( Budi dan Agus) sudah sesuai dengan fakta dan alat bukti yang cukup. Sejalan dengan itu, tidak ada intervensi hukum yang dilakukan pihak PT. SKU. Perusahaan, kata Aulia, punya dokumen yang sah, yang kecilnya saja ada surat penyerahan lahan dari masyarakat. Pemilik lahan pernah disampaikan di somasi yang kita sampaikan ke Mak Lampir.

“ Menurut saya keterangan saksi Suparmin dan Siti Cholifah pada sidang kemarin semua tidak ada yang benar. Kita tidak pernah mengintervensi hukum. Saya kira jaman sekarang polisi tidak mungkin orang nggak salah dibuat salah. Polisi melakukan penahanan terhadap terdakwa pasti punya dasar. Begitu juga kejaksaan memeriksa berkas perkara hingga P21 juga berarti mereka menilai berkasnya tentu sudah lengkap. Dan nggak mungkin hakim yang disalahkan,” ucapnya.

Dikatakannya bahwa PT. SKU taat hukum dari awalnya kasus ini, proses pidana (panen) dan perdata sudah dijalankan, artinya dia juga sudah kalah. Kebetulan saya pelaku nyata. Dokumen perusahaan telah ditunjukkan ke hadapan majelis hakim, dan dokumen itu tidak ada masalah.

“ Mak Lampir itu, dia itu pura- pura bodoh, pandai berakting, bahkan dalam sidangpun dia sanggup menangis tapi nggak ada airmatanya. Di BAP dengan pernyataan mereka disidang pengadilan didepan hakim berbeda pernyataannya. Makanya, hakim itu pastinya bukan orang bodoh, BAP itu sudah dibacanya semua. Bagi saya, apa yang saya sampaikan dari A sampai Z, semua sama sesuai dengan BAP,” ungkapnya lagi.

Masih dikatakan Aulia bahwa terakhir dalam kasus ini dirinya mau dibunuh Mak lampir dan keluarganya. Dia menyebutkan Mak Lampir menyiramkan bensin, saya mau dibakar dan saya juga ditembak dengan senapan angin, Makanya saya laporkan dia ke polisi. Setelah keributan, saya tarik pasukan sejauh 30 meter, saya telpon kasat. Dan setelah kejadian itu banyak dokumen- dokumen gambar dan video. Mak Lampir mengakui bahwa dirinya terluka, saya dibilang melukai Mak Lampir dihadapan polisi.

“ Sementara ketika dikantor polisi dia malah buat laporan dirinya dibacok dari belakang tapi tidak tahu siapa yang melakukan. katanya dibacok dipaha bagian dalam pakai pisau belati. Menurut saya tidak masuk akal. Saya yang mimpin tidak ada anggota yang membawa alat atau perintah tindakan kekerasan. Secara logika, masak celananya nggak koyak, sementara paha bagian dalam koyak. Masuk akal nggak, ini salah satu kebohongan Mak Lampir. Jadi jelas yang disampaikan mak Lampir itu rekayasa. Saya mau buktikan bukan hanya kata-kata tapi dengan dokumen foto ada, ini salah satu bukti. Kalau settingan itu pasti ada bedanya,” katanya.

Pernyataan dia, soal luka sekurity karena Taufik sendiri, itu salah satu contoh kebohongan yang dikatakan Mak Lampir lagi. Lukanya Taufik itu bukan cuma satu tapi tiga tapi memang dua luka yang lain dibagian punggungnya nggak parah hanya seperti terbeset-beset. Dalam hal ini saya juga bingung, luka tangan kiri itu sebanyak itu 13 jahitan. Yang moto itu si Ed, warga kilis setelah diperban orang itu. Ngapain dia melukui dirinya sendiri. dia itu nggak sebodoh Mak Lampir, yang memang bodoh. Mak Lampir lah yang melukai dirinya sendiri.

Ketika saya ditembak dihadapan anggota yang berjumlah empat orang itu. Ketika itu Suparmin dengan tiga orang anaknya datang. Mereka datang bertiga, Suparmin di depan, anaknya dibarisan nomor dua (standby) seperti pakai formasi. Dibelakangnya lagi, anaknya (alif) pakai senapan. Saya tetap duduk saja, saya ditembak, bohong kalau dia bilang tidak ada isinya. Terasa anginnya lewat sebelah kuping saya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Zola Berikan Kesaksian Terdakwa Asiang, Zainal Abidin Ngaku Dapat di Tahun 2017

Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola (tiga kiri) memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Agenda sidang mengadili Asiang dalam kasus korupsi suap pengesahan RAPBD Jambi 2018 yang menelan kerugian negara Rp5 miliar dengan terdakwa Asiang/ft. Antara


Jambiotoritas.com, JAMBI – Terpidana kasus korupsi “ketok Palu’ APBD 2018 provinsi Jambi, Zumi Zola, bersama saksi mantan anggota dewan periode 2014-2019, memberikan keterangan dalam dipersidangan dengan terdakwa Joe Fandy Yoesman alias Asiang seorang pengusahaan di Jambi untuk mendapatkan proyek dari pemerintah provinsi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berlangsung, Selasa (12/11/2019) di kota Jambi itu. Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Asiang mengaku sempat stres karena ada tekanan dari anggota DPRD Provinsi Jambi saat itu. Terkait permintaan uang ketok palu untuk pengesahan RAPBD 2018 silam.

Permintaan uang ketok palu tersebut, kata Zola, dia mengaku pernah ditelepon almarhum Zoerman Manap yang saat itu merupakan pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Namun Zola mengatakan permintaan tersebut tidak ditanggapinya dan dibiarkan. Zola merasa kesal atas permintaan para anggota dewan itu.

Sementara itu saksi lainnya anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Zainal Abidin, mengaku menerima uang ketok palu terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan politisi Demokrat itu mengaku hanya menerima uang ketok palu untuk pengesahan 2017, sedangkan untuk RAPBD 2018 yang berasal dari Asiang, Zainal mengaku tidak menerimanya.

” Saya memang menerima uang Rp200 juta dan Rp 175 juta tahun sebelumnya (2017), ada menerima duit dari Asiang. Untuk pengesahan RAPBD 2018, saya tidak terima,” kata Zainal Abidin. (red JOS)

Dianggap Beri Kesaksian Palsu, Saksi PT. SKU Akan di Laporkan Pidana

Sekurity PT. SKU yang mengalami luka pada lengan kirinya ketika terjadi bentrok dengan keluarga Suparmin / mak Lampir di lahan sengketa/ft. Ist


Jambiotoritas.com,TEBO – Dua beradik menjadi terdakwa dipengadilan negeri Muara Tebo keduanya adalah M. Agus Budiarto bin Suparmin dengan No. perkara 126/Pid.B/2019/PN Mrt dan Setya Budi Utomo bin Suparmin dengan No. perkara 127/Pid.B/2019/PN Mrt . Kedua putra Suparmin dan Siti Cholifah warga desa Kandang kecamatan Tebo tengah ini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atas laporan security PT. SKU yang mengalami luka akibat terkena senjata tajam, pasca kejadian pengeroyokan terhadap Agus di lahan yang diklaim milik mereka namun bersengketa dengan PT. SKU. Insiden berdarah terhadap keluarga Parmin itu terjadi sebelumnya pada 9 Juli 2019 di tempat lahan kebun divisi II A blok B 1 perkebunan kelapa sawit PT. Satya Kisma Usaha (SKU) desa Aungai Keruh kecamatan Tebo Tengah/ di RT 7 desa Kandang kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo, provinsi Jambi.

Pada sidang agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berlangsung, Selasa (12/11/2019) petang. JPU Nurasiah, SH menghadirkan tiga saksi untuk terdakwa kedua beradik itu. Tiga saksi yang dihadirkan JPU kehadapan mejelis Hakim yang diketua Armansyah Siregar, SH. MH dan dua hakim anggota Andri Lesmana, SH. MH serta Cindar Bumi, SH. MH adalah Suparmin ( Ayah), Siti Kholifah ( Ibu) dan Muhamad Alif (kakak kandung) kedua terdakwa.

Ketua majelis hakim, Armansyah meminta agar keterangan saksi dilakukan satu persatu. Dimulai dari saksi Suparmin yang berkesempatan lebih dahulu menyampaikan keterangannya, sementara dua saksi lainnya dikeluarkan sementara dari ruang sidang.

Atas pertanyaan JPU Nurasiah, Saksi Suparmin menyatakan bahwa sambil membawa parang sewaktu datang kelokasi kejadian, pihak perusahaan yang terdiri dari security, mandor panen dan tenaga panen perusahan PT. Satya Kisma Usaha (SKU ) sudah datang duluan pihak PT. Maksudnya untuk mencegah pihak PT atau melarang mereka memanen sawit disana. Karena lahan itu milik mereka dengan alas buktinya sporadic. Sementara pihak perusahaan PT. SKU tidak bisa membuktikan alas buktinya dengan alasan bukti perusahaan merupakan rahasia perusahaan. Pernah kami minta diadakan perjanjian tetapi pihak perusahaan tidak mau. Sampai bertahun – tahun ketegangan tetap terjadi dilahan itu, sampai tahun 2018 lalu, kejadian pemanen saya ditangkap security perusahaan PT. SKU.

“ Saya hanya melarang mereka memanen dilahan yang bersengketa itu, tidak ada kata mengancama, tetapi pihak PT. SKU tetap saja memanen. Setelah itu terjadi cekcok mulut dengan pak Auliya, karena emosi anak saya merampas senapan angin sambil mengarahkan ke pak Auliya,” kata Suparmin.

Suparmin mengatakan setelah itu dirinya cekcok mulut dengan pihak perusahaan (Auliya) karena sawit itu tetap saja dipanen. Anak saya mengingatkan agar pihak perusahaan meninggal lokasi itu. Dengan pernyataan dalam hitungan satu menit, baru dihitung 20 kali, Auliya berdiri menantangh sambil berkata,” Kalau berani bunuh saya”.

“ Anak saya (Agus) yang mengambil senapan dari tangan Alif, kemudian menembak Auliya dengan senapan angin yang tidak ada pelor (kosong). Hanya tampak angin saja yang mengenai bagian badannya. Terus, Sekitar 4 orang security, kemudian mengeremunin (mengeroyok) Agus. Dia dipukuli sampai di injak-injak, saya yang melihat itu mau menolong tetapi saya juga dipukul dari belakang sehingga saya tidak dapat bergerak,” ungkap Suparmin.

Masih dikatakan Suparmin, Agus lepas dari kerumunan (keroyokan) security itu berlari merebut parang adiknya (Budi). Tetapi setelah itu dikembali kerumunin lagi, setelah itu kami melihat anak saya itu lolos dar kerumunan itu lagi, baru tredengar teriakan, mundur’.

“ Baru setelah itu terpisah pihak kami dengan pihak PT. SKU, setelah itu baru kemudian datang rombongan dari pihak polres Tebo,” kata Suparmin.

Saksi lain yang dihadirkan JPU kemudian adalah Siti Cholifah, dihadapan majelis hakim dia membantah keterangan saksi Taufik (saksi dari PT. SKU) yang pada sidang sebelumnya dibawah sumpah menyatakan bahwa luka pada tangan kiri Taufik luka bekas bacokan yang dilakukan terdakwa Agus. Menurut keterangan saksi Siti Cholifah mengatakan bahwa luka yang dialami Taufik itu adala luka yang dibuat sendiri oleh Taufik.

Mengingat keterangan yang disampaikan olek Saksi Siti Kholifah dihadapan Majleis Hakim tersebut. Maka penasehat hukum terdakwa, Tomson Purba (LBH Citra keadilan kabupaten Tebo) berencana akan melaporkan saksi Taufik dengan pasal pidana memberi keterangan/kesaksian palsu.

Pantauan di pengadilan Negeri Tebo, Hakim menunda sidang satu minggu kedepan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi A De Charge (saksi yang meringankan) terdakwa yang akan dihadirkan penasehat hukum terdakwa.(red JOS) (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tipidter Mulai Penyelidikan Kasus Penghalangan Wartawan

Wartawan kabupaten Tebo yang mendampingi wartawan Indopublik News ketika melaporkan kasus penghalangan tugas wartawan, 24 Oktober 2019 lalu di Mapolrest Tebo/ft. Dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Kepolisian resort Tebo memulai penyelidikan terkait laporan penghalangan tugas wartawan yang dilaporkan dua wartawan Tabloid Indopublik News pada 24 Oktober 2019 lalu. Polisi berjanji akan memprioritaskan penuntusan kasus yang menimpa dua wartawan yang tengah menjalankan tugas liputan dugaan aktivitas Sawmill ilegal di desa Tanjung pucuk Jambi kecamatan VII Koto kabupaten Tebo, 23 Oktober 2019 lalu.

” Saya sudah terima SP2HP dari Reskrim Polres Tebo, kasus ini ditangani unit Tindak pidana tertentu (Tipidter). Saya diminta menyiapkan semua yang menyangkut identitas kewartawanan dan saksi,” kata Iwan Ferdana, Senin (11/11/2019) di Muara Tebo.

Dikatakan Iwan, dirinya dan beberapa rekan media yang ada di Tebo sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Kanit Tipidter, Ipda. Cindo Kottama, S.Tr. K. Dia mengatakan akan memprioritaskan penanganan kasus ini.

” Untuk semua identitas wartawan, media dan saksi segera kita siapkan. Hanya saja saksi yang akan kita hadirkan saat ini sedang sakit. Selain itu, saya akan bawa berkas profil perusahan untuk dasar legalitas media Indopublik News,” katanya.

Ia mengatakan data informasi dan identitas pelaku yang menghalangi sudah saya sampaikan kepada penyidik. Informasi lain juga sudah saya dapatkan.

Diberitakan sebelumnya, bahwa tindakan yang menghalangi tugas jurnalistik terjadi di desa Tanjung pucuk Jambi, kecamatan VII Koto Ilir kabupaten Tebo, Jambi terhadap dua wartawan Indopublik News dan berujung laporan ke pihak berwajib pada Kamis, (24/10/2019) siang, kedua wartawan tersebut melaporkan tindakan pengancaman dan penghalangan tugas peliputan di salah satu Sawmill di desa Tanjung pucuk Jambi, yang terjadi Rabu (23/10/2019) petang. (red JOS)

Penulis : David Asmara

ICW Catat 212 Kades Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

foto Ilustrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Kasus desa fiktif untuk mendapat dana desa di Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga hanya puncak gunung es dari persoalan dana desa. Persoalan dana desa telah terjadi bertahun-tahun dan menjerat ratusan kepala desa lantaran diduga mencuri uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi warganya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat sekitar 212 kades yang ditetapkan sebagai tersangka selama tiga tahun atau periode 2016-2018.

“Sudah saya sampaikan pada 2016 -2017 ada 110 kepala desa. Tahun 2018 akhir kita catat sampai dengan Desember, itu ada sampai dengan 102 tersangka. Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga terakhir,” kata Peneliti ICW, Tama S Langkun ditemui di Gedung Edukasi dan Antikorupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

ICW mengindentifikasi sedikitnya ada 15 modus korupsi terkait dana desa. Modus-modus yang terjadi terkait dana desa banyak yang terbilang “tradisional”. Dipaparkan, pola korupsi dana desa di antaranya, memakai modus proyek fiktif, dan double budget untuk suatu kegiatan. Bahkan, lanjut Tama, ada pola yang lebih ‎tradisional lagi, yakni modus pinjam namun tak dikembalikan.

“Dari ratusan perkara yang sudah ada itu kami sudah mencatat 15-an pola korupsi. Misalnya ada salah satu atau oknum-oknum di pemerintahan desa yang pinjam uang menggunakan uang dana desa, tetapi tidak dikembalikan. Tentu itu jadi temuan di kemudian hari. Ini pola-pola yang sangat mudah kita jumpai,” kata Tama.

Tama menilai celah terjadinya korupsi dana desa mulai dari proses kebijakan hingga minimnya pengawasan. Aparat penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri harus meningkatkan pengawasan dana agar penyimpangan terkait dana desa tidak terus berulang.

“Tentu bicara soal pengawasan, bagaimana pengawasannya? Dari mulai anggaran tersebut keluar dikucurkan sampai diterima, dan juga bagaimana anggaran itu dikelola,” katanya.

Sejalan dengan itu, Tama menyatakan pemerintah juga harus segera berbenah menyelesaikan persoalan ini dan membangun sistem pencegahan korupsi. Hal ini penting lantaran terdapat puluhan triliun rupiah yang dialokasikan pemerintaha untuk anggaran dana desa setiap tahunnya. Sementara, berdasarkan temuan ICW masih ada Kepala Desa yang tak mampu mengelola anggaran dan tidak mengerti membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga menjadi temuan aparat penegak hukum di kemudian hari. ‎

“Tentu yang diperkuat itu adalah fungsi pengawasan di pemerintah. Yang ke kedua yakni peran serta masyarakat. Kami harapkan masyarakat di desa melek akan dana desa. Harus paham bagaimana anggaran desa tersebut bergulir untuk digunakan. Dan yang terpenting kami harapkan ada upaya peningkatan kapasitas dari kepala desa itu sendiri,” katanya. (red JOS)

Sumber : Suara pembaruan

Korupsi Dana Desa Jaksa Pidsus Tangkap Tersangka Pelaku

foto Ilustrasi/dok JOS


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus (Pidsus) bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil menangkap buron pelaku kejahatan atas nama tersangka R bin AB di Desa Nilam, Kecamatan Anggana Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur yang telah dimasukkan DPO semenjak Maret 2019.

Dalam siaran pers Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH Senin malam (4/11/2019) disebutkan, buronan R bin AB merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyimpangan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lok Baru, Kecamatan Batumandi, tahun anggaran 2016 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejarii Balangan nomor : PRINT – 02 / Q.3.22 / Fd.1 / 10 / 2018 tanggal 03 Oktober 2018.

Kasus R bin AB ini bermula tahun 2016, Desa Lok Batu, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalsel, menerima alokasi anggaran sebesar Rp1.135.091.000,-. Antara lain Dana Desa (DD) sebesar Rp595.988.000,-, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Restribusi sebesar Rp5.033.000,-.

Dari ketiga pos mata anggaran tersebut, terdapat 6 item kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh tersangka namun telah dicairkan untuk kepentingan pribadi tersangka menyebabkan adanya kerugian keuangan negara total sebesar Rp 284.500.000,-. (red JOS)

Sumber : Suarakarya

Profesor Gadungan, Menangis di Kantor Polisi

Kabid Penmas Humas Polda Metro Jaya I Gede Nyeneng menggelar jumpa pers terkait kasus penghalangan tamu negara. Pendalaman kasus itu selain nopol mobil pelaku palsu, dia juga menggunakan gelar profesor palsu/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAKARTA – Kasus penghalangan tamu Negara di sebuha hotel mewah diwilayah Kuningan Jakarta Selatan dengan mobil mewah ber plat nomor B 1 RI. Pada pengembangan kasus itu, selain itu kepolisian juga menemukan penggunaan plat mobil palsu dan bahkan tersangka ternyata bergelar akademik professor palsu. Tersangka disangkakan telah menghalang- halangi tamu negara yang hendak hadir di pelantikan presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 lalu.

Kejadian itu berawal ketika mobil jenis Nissan Terra itu terparkir di lobi Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (19/10/2019) pukul 23.00 WIB. Mobil itu menghalangi lintasan mobil tamu lainnya. Pihak Hotel Raffles berusaha menghubungi pemilik mobil yang berinisial IL agar memindahkan mobil tersebut.

Setelah mobil dipindahkan, aparat kepolisian langsung menggeledah barang-barang yang disimpan di dalam mobil. Dalam penggeledahan itu, Polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya dua buah senjata tajam jenis parang, pelat nomor palsu, dan kartu undangan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR RI.

Pria pemilik mobil Nissa terra dengan plat nomor polisi palsu ternyata juga menyandang gelar professor palsu pula. Polisi kemudian tidak menemukan nama gelar yang bersangkutan, Prof Dr Irwanuur Latubual PhD di Dikti. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Kabid Penmas Humas Polda Metro Jaya I Gede Nyeneng mengatakan, dari hasil pendalaman selain nopal mobil pelaku palsu, ternyata gelar profesor yang disandang tersangka merupakan gelar palsu.

“Kita lakukan pengecekan ke Dikti gelar profesornya. Kita dapati gelar prof ini tidak terdaftar di Dikti. Jadi gelarnya ini palsu,” kata I Gede Nyeneng di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Motifnya, ingin menunjukkan bahwa dia memang punya kenalan pejabat negara. Ia IL juga berani menggunakan gelar profesor karena menjalani kuliah dua kali seminggu dan di wisuda di sebuah lembaga asing.

“ Pelaku memalsukan gelarnya itu terbilang rapi. Pasalnya, gelar profnya itu juga tercantum di identitas KTP milik pelaku. KTPnya asli namun tersangka ini membuat identitas palsu dengan akte otentik di kelurahan. Jadi titel profnya itu tidak ketahuan palsu,” ungkapnya. (red JOS)

Sumber : Suarakarya

Polisi Tangkap Pengedar narkoba Jenis sabu Jaringan Lapas

Polresta Jambi menangkap pengedar narkoba jenis sabu yang merupakan jaringan lapas narkotika dengan mengamankan Nur Hasan (39) warga Jalan Orang Kayu Pingai, Kecamatan Jambi Timur./ft. Antara


Jambiotoritas.com, JAMBI – Polisi berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jenis jaringan lapas narkotika, Nur Hasan (39) warga Jalan Orang Kayu Pingai, Kecamatan Jambi Timur, kota Jambi. Bersamanya turut diamanakan narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Sabu itu merupakan milik seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II B Sabak, bernama Ibrahim alias Boim.

“Tersangka ini jaringan lapas narkotika Sabak, sabu yang ditemukan di rumahnya itu milik seorang napi disana,” kata Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Cristian, Selasa (5/11/2019).

Menurut Kapolresta Jambi itu, penangkapan tersangka dilakukan pada beberapa hari lalu di rumahnya. Anggota menemukan sabu siap edar yang disimpan dalam lemari. Pendalaman kasus ini masih dilakukan untuk mengetahui dari mana asal sabu sambil berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham untuk mengungkap jaringan ini.

“ Saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan, namun diduga tersangka telah menggunakan sabu. Dari hasil tes urinenya positif dan hal itu juga diakui tersangka, dia langsung dibawa ke Mapolresta Jambi,”kata Dover.

Tersangka terancam hukuman minimal lima tahun penjara sesuai dengan pasal 112 ayat (2) atau Pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (red JOS)

Editor : David Asmara

Temuan Audit Investigasi Dana Desa Teluk Melintang Capai 600 juta

Proyek jalan rabat beton Dana Desa (DD) desa Teluk Melintang kecamatan Serai Serumpun yang dilaporkan warga disana/ft. dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Inspektorat kabupaten Tebo merampungkan pemeriksaan penggunaan dana Desa (DD) desa Teluk Melintang kecamatan Serai Serumpun tahun anggaran 2018-2019 yang dilaporkan masyarakat disana ke Kejaksaan negeri Tebo. Pihak Inspektorat menyatakan LHP sudah dinaikkan ke Bupati Tebo dan untuk selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah kecamatan dan kepala desa bersangkutan.

Semua yang menyangkut temuan hasil pemeriksaan diminta kepada kepala desa Teluk Melintang untuk segera melengkapi semua temuan adminstrasi dan menyetorkan pajak yang belum disetorkan.

“ Temuannya 600 juta rupiah, semuanya termasuk pekerjaan fisik dan administrasi berupa belanja barang tanpa bukti faktur dan kwitansi. Selain itu ada juga pajak PPn dan PPh yang belum setor,” kata Inspektur kabupaten Tebo, Zainuddin Abbas melalui kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan, Agus Setiawan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga :

Agus mengatakan LHP sudah disampaikan kepada Bupati Tebo untuk ditindaklanjuti tetapi belum turun kesini lagi. Selain akan disampaikan ke pihak kecamatan Serai Serumpun sebagai bahan monitoring. LHP tersebut juga disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti.

“ Laporan hasil pemeriksaan juga akan disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tebo. Karena mereka yang meminta APIP melakukan pemeriksaan. kalau ingin lebih detilnya besok saja kemari lagi,,” jelas Agus. (red JOS)

Penulis : David Asmara

REPELITA Desak Jaksa Eksekusi Tersangka Kasus Pengadaan LPJU

Seratusan lebih kepala desa dikabupaten Tebo menjalani pemeriksaan di Kejari Tebo dalam proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum yang bersumber dari DD TA 2017/ft.dok JOS.


Jambiotoritas.com, TEBO – Publik dikabupaten Tebo menyoroti penangananan kasus pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dana desa tahun 2017 yang merugikan keuangan negara 1,68 milyar rupiah. Kenyataannya semenjak pertengahan Juni 2019 lalu, kejaksaan negeri Tebo telah menetapkan dua orang tersangka yakni oknum pengusaha dan satu tersangka lagi oknum penjabat dinas PMD, Suyadi. Sementara ini informasi yang beredar bahwa penanganan kasus ini sudah pada tahapan dilakukan pelimpahan ke pengadilan Tipikor Jambi.

Namun sayangnya, pihak kejaksaan negeri Tebo belum dapat dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Melalui pesan Whatsapp, kepala seksi Intelijen kejaksaan negeri Tebo, belum menjawab pertanyaan yang disampaikan media ini kepadanya.

Berita terkait :

Sementara itu, Dewan pimpinan pusat (DPP) Relawan pejuang lintas kecamatan (REPELITA) kabupaten Tebo menyatakan kerugian Negara dalam kasus pengadaaan LPJU dikabupaten Tebo mencapai 1,68 milyar yang kini ditangani Kejari Tebo merupakan kejahatan luar biasa. Menurut direktur DPP REPELITA, Iqbal mengatakan sudah selayaknya kasus ini dilimpahkan kepersidangan.

” Repelita sangat mendukung sepenuhnya Kejari Tebo, apabila benar informasi yang beredar jaksa sudah melimpahkan kasus LPJU dana desa ini ke pengadilan untuk di sidangkan, “ujar Iqbal,Senin (4/11/2019) di Muara Tebo.

Iqbal membandingkan penanganan kasus lain yang ditangani Kejari Tebo. Dalam kasus penggunaan gelar akademik terhadap oknum aggota dewan Tebo, misalnya. Justru kejaksaan langsung melakukan eksekusi tersangkanya.

” Kita inginnya jaksa Pidsus juga harus berani, untuk mengeksekusi tersangka kasus dugaan mark-up LPJU TA. 2017 ini, ” kata Iqbal. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pejabat Dewas KPK di Lantik Desember

Gedung komisi pemberantasan korupsi/ft. Ist


Jambiotoritas.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu,” ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Penerbitan Perppu KPK didesak oleh berbagai kalangan setelah DPR dan pemerintah mengesahkan hasil revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Aturan yang saat ini berlaku sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tersebut dinilai mengadung banyak poin pelemahan kelembagaan KPK. Di antaranya, kelembagaan KPK yang di bawah rumpun eksekutif, pembentukan dewan pengawas (dewas) KPK yang ditunjuk presiden, dan pemangkasan kewenangan penanganan kasus yang menyita perhatian publik.

Menurut Jokowi, dalam bertata negara juga diperlukan etika dan sikap sopan santun. Sehingga, jika UU KPK masih diuji di MK, pemerintah tak perlu mengeluarkan keputusan lainnya.

“Jangan ada orang yang masih berproses uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan,” jelas Jokowi.

Wacana penerbitan Perppu sempat menguat ketika Jokowi menanggapi tuntutan para mahasiswa pada September lalu. Saat itu, Jokowi mengaku akan mempertimbangkan penerbitan perppu setelah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan.

Pada Senin (29/10), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, penerbitan perppu KPK hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, berbagai masukan sudah diolah untuk kemudian diputuskan akan menerbitkan perppu atau tidak.

“Sekarang kita tinggal menunggu Presiden bagaimana. Sudah diolah,” kata Mahfud.

Proses di MK

UU nomor 19 itu digugat 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam as-Syafi’iyah, 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia, dan seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra. Dalam permohonanya, pemohon tidak hanya mengajukan uji formal atas UU KPK hasil revisi, tetapi juga uji materiel.

Menurut penggugat, ada kerugian konstitusional yang dialami pihaknya atas UU KPK hasil revisi. Pasalnya, dari sisi formal, penerbitan UU itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur. Penggugat menilai, UU tersebut disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum oleh DPR.

Di sisi materiel, pemohon mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang dewan pengawas. Pemohon menilai, adanya dewan pengawas KPK justru berpotensi menyebabkan KPK menjadi tidak independen. Dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan di Gedung MK, Senin (28/10), Ketua MK, Anwar Usman mengatakan, permohonan uji materi tersebut akan dibahas dalam rapat permusyawarahan hakim (RPH).

“Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan atau masih dilanjutkan ke sidang pleno dan sebagainya,” kata Anwar Usman.

Ia juga meminta para pemohon menunggu pemberitahuan soal kelanjutan persidangan atau langsung putusan.

Dewan Pengawas KPK

Sementara itu, soal pembentukan dewas pengawas KPK, Jokowi mengaku, akan menunjuk langsung. Ia memastikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring para anggota dewas KPK.

“Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel,” ujar Jokowi.

Berdasarkan Pasal 37E ayat 2 UU KPK yang baru, disebutkan dalam mengangkat ketua dan anggota Dewas KPK, Presiden membentuk panitia seleksi. Namun, dalam Pasal 69A disebutkan, ketua dan anggota Dewas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden RI.

“Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada. Di pasal 69A,” ujar Jokowi.

Dalam UU itu, Dewas KPK berjumlah lima orang. Mereka bertugas antara lain, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Jokowi mengklaim, orang-orang yang ditunjuknya merupakan sosok yang memiliki kredibilitas yang baik. Ia juga mengaku masih menerima masukan-masukan terkait sosok yang akan dipilihnya sebagai anggota lembaga baru di KPK tersebut.

“Ya saat ini untuk dewan pengawas KPK, kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” kata dia.

Jokowi juga ternyata sudah merencanakan jadwal pelantikan para penjabat dewas. Menurut dia, mereka akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yakni pada Desember 2019. (red JOS)

Sumber : Republika.co.id

Polisi Selidiki Kasus Penghalangan Tugas Wartawan di Sawmill Desa Tanjung

LP Wartawan Indopublik News Merujuk UU No 40 Tahun 1999

Wartawan tabloid Indopublik News, Iwan Ferdan yang dimintai keterangan dalam laporan pengaduannya di Mapolrest Tebo, Kamis (24/10/2019)/ft. Jambiotoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Insiden yang dialami dua wartawan Tabloid Indopublik News, Iwan Ferdana dan Dasril disawmill milik cukong kayu K, didesa Tanjung kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, pada Rabu (23/10/2019) petang kemarin, berlanjut pada proses hukum. Laporan polisi kedua insan Pers yang merasa terancam dan penghilangan alat kerja, penghapusan dokumentasi merujuk pada undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pelaporan Iwan Ferdana di Mapolrest Tebo didampingi rekan – rekan seprofesi bersama ormas Kilat dan Ormas Pekat IB. Kehadiran rekan – rekan wartawan liputan kabupaten adalah bentuk solidaritas dan empaty yang kuat. Sekaligus mendorong proses hukum terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap profesi jurnalis tidak boleh ditolelir dan mesti menjadi perhatian semua pihak.

” Kejadian ini preseden buruk bagi kebebasan Pers di tanah air dan khususnya dikabupaten Tebo. Setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi Undang – undang No. 40 tahun 1999. Maka dari itu, masyarakat dan semua pihak harus memahami tugas wartawan,” kata ketua Ormas Kilat, Slamet Irianto, di Mapolrest Tebo, Kamis (24/10/2019).

Menurut dia, Kejadian yang dialami rekan kita di sawmill desa Tanjung, kemarin tidak boleh terjadi lagi dan proses hukum diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

” Dengan proses hukum yang berjalan di Mapolrest Tebo ini, kedepan tidak lagi terulang hal – hal yang menghambat terhadap profesi wartawan,” katanya.

Dalam SP2HP/98/X/2019/Reskrim yang yang ditanda tangani kepala reserse dan kriminal Polrest Tebo AKP. M. Riedho Syawaludin Taufan, S.Ik, bahwa laporan pengaduan Iwan Ferdana akan ditindaklanjuti proses penyelidikan berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 18 ayat 1. Dapat diinformasikan pasal itu berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas wartawan, sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- .(red JOS)

Penulis : David Asmara

Ini Kronologis, Insiden Yang di Alami Wartawan indopublik News

Wartawan Indopublik News ketika di ruang Reskrim Polrest Tebo, Kamis (24/10/2019) mengadukan perihal pengancaman, pengrusakan dan pengilangan alat kerja/ft. Jambiotoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Tindakan kekerasan dan penghalangan tugas jurnalistik di lokasi sawmill desa Tanjuk Pucuk Jambi, kecamatan VII koto. Menurut Iwan, dari kabar yang diperolehnya, didesa itu dan sekitarnya, ada sekitar 45 Sawmill disana. Untuk memastikan informasi itu, maka kita melakukan cek dan ricek atas kebenarannya dan ternyata informasi itu benar adanya.

Baca : Wartawan Indopublik News Datangi Polrest Tebo

Kejadian sebelumnya, di TKP Sawmill milik ‘K’ cukong kayu disana, penjaga portal sawmil emosi melihat iwan perdana dan rekannya Dasril mengambil foto tumpukan kayu didalam sawmill itu dari dalam mobil. Dia berusaha menahan dan merampas kamera yang digunakan mengambil gambar kayu- kayu dilokasi itu.

” Melalui sambungan telepon penjaga portal terdengar seseorang, dari ujung telepon mengtakan jangan macam-macam kupenggal kegek kepala kau. Makanya, kita akan melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian, ini sudah termasuk pengancaman,” kata Iwan.

Kemudian Penjaga menghubungi temannya yang lain, dalam waktu singkat puluhan orang datang sehingga mobil dihadang puluhan orang itu. Kemudian membawa kami ke kantor desanya.

” Ketika hendak bergerak menjauhi TKP, saya mengambil gambar kayu yang banyak bertumpuk. Kayu-kayu itu jenis kayu alam jenis (Rumba) dalam gelondongan yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan kubik,” ungkap Iwan Perdana.

Sesaat setelah itu, kata Iwan, dia tarik saya paksa keluar mobil, dengan menarik kerah baju, memaksa membuka pintu mobil. Akibatnya, kancing baju saya lepas dan handle pintu patah. Karena kendaraan kami tidak bisa bergerak.

” Akhirnya kami dibawa massa ke kantor desa Tanjung, kemudian dikurung dalam kantor selama lebih dari empat jam,” kata lwan Perdana wartawan Indopublik News, Kamis (24/10/2019).

Selama dalam kantor desa itu, mereka melakukan interogasi oleh masyarakat. KTP dan KTA saya difoto, dengan bahasa ancaman. Semua dokumentasi dan memori kamera ada lima buah hilang, foto diHP dan kamera juga dihapus bahkan kamera hilang didalam mobil. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Wartawan Indopublik News Datangi Polrest Tebo

Iwan Perdana di Ruang Reskrim Polrest Tebo

Wartawan Indopublik News ketika di ruang Reskrim Polrest Tebo, Kamis (24/10/2019) siang, mengadukan perihal pengancaman, pengrusakan dan penghilangan alat kerja saat menjalankan tugasnya/ft. Jambiotoritas


Jambiotoritas.com, TEBO – Buntut tindakan yang menghalangi tugas jurnalistik oleh warga desa Tanjung, kecamatan VII Koto kabupaten Tebo, Jambi terhadap dua wartawan Indopublik News berujung laporan ke pihak berwajib. Kamis, (24/10/2019) siang, kedua wartawan tersebut melaporkan tindakan pengancaman dan penghalangan tugas peliputan di salah satu Sawmill di desa Tanjung, yang terjadi Rabu (23/10/2019) petang, kemarin.

” Kemarin terjadi insiden, kamera saya hilang dan yang jelas terjadi penghalangan tugas jurnalistik disana. Mobil dirusak, handle pintunya patah,” kata Iwan, di ruang Reskrim Polrest Tebo, Kamis, (24/10/2019) siang, sekitar pukul 13.00 Wib.

Pokok masalahnya muncul dari petugas portal masuk ke lokasi Sawmill. Disitu, kami terjadi insiden cekcok yang berujung pada penyekapan dikantor kepala desa Tanjung.

” Dikantor desa itu, ratusan warga sudah memenuhi halaman kantor desa. Bahkan kita dipaksa membuat pernyataan mengakui kesalahan. Saya pun diinterogasi seseorang yang mengaku wartawan,” jelasnya.

Karena itu, kata Iwan, kami membuat laporan polisi agar permasalahan ini diproses sampai tuntas. Sejumlah memori card kamera diambil dan foto – fot dokumentasi kayu di Sawmil dihapus. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Nafri Akui Randis Pimpinan Sudah Dikembalikan

Mobil pajero sport/ilustrasi


Jambiotoritas.com, TEBO – Keberadaan kendaraan dinas mobil Pajero Sport dinyatakan Sekwan sudah berada di sekretariat dewan. Namun dia belum memutuskan akan melakukan langkah apa terhadap kendaraan dinas wakil ketua itu.

“ Kendaraan dinas itu sekarang sudah ada di sekretariat hari ini. Tapi bagaimana kondisinya saya belum cek seperti apa,” katanya, Senin (21/10/2019).

Ditanya apakah akan diserahkan ke pemkab atau dijadikan kendaraan operasional Sekretariat dewan, sendiri?. “ Saya belum bisa menjawab itu, saya akan cek dulu. Nanti saya kasih tahu, karena saya belum melihat langsung kondisinya,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kuasa Hukum Oknum Dewan Akan Patahkan Bukti di Persidangan

Kuasa hukum Jumawarzi anggota DPRD Tebo yang tersangkut kasus penggunaan gelar akademik (SH) palsu, Tomson ketika berikan keterangan pers usai dampingi kliennya di Kejari Tebo, Selasa (15/10/2019)ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Penasehat dan kuasa hukum Jumawarzi terdakwa penggunaan gelar akademik palsu, Tomson Purba menyatakan menghormati proses hukum yang dijalani kliennya. Fakta dan bukti yang diajukan JPU pasti akan dipatahkan pada persidangan nanti.

Menurutnya Tomson bahwa alat bukti- bukti atau fakta – fakta tentang kliennya akan dihadirkan dipersidangan untuk patahkan bukti dan fakta yang diajukan JPU nanti dipersidangan.

Baca berita terkait :

” Klien kitakan punya hak untuk menyampaikan permohonan untuk tidak ditahan. Permohonan sudah disampaikan ternyata tidak dipenuhi,” ucap Tomson, Selasa (15/10/2019) usai mendampingi Jumawarzi di kantor Kejari Tebo.

Meskipun demikian, kata Tomson, dalam proses penanganan kasus ini. Dirinya tidak melihat adanya kejanggalan, semua sesuai standar operasional prosedur  (SOP). Hanya saja kinerjanya sebagai wakil rakyat yang terganggu, itu saja.

” Dengan ditahannya klien kita, nanti akan disampaikan ke pihak – pihak bahwa Jumawarzi sedang ditahan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kejari Jebloskan Anggota DPRD Tebo ke LP

Tampak usai diperiksa tim JPU Jumawarzi digiring ke mobil untuk di titipkan ke LP kelas II B Muara Tebo untuk dilakukan penahanan 20 hari kedepan/ft. Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – anggota DPRD Kabupaten Tebo, Jumawarzi alias Jumawarzi, SH ditahan untuk dua puluh hari kedepan oleh pihak kejaksaan negeri Tebo. Setelah sebelumnya keputusan tim penuntut umum menolak permohonan penangguhan penahanan terdakwa.

” Kuasa hukum memang mengajukan penangguhan penahanan terdakwa. Tetapi keputusan tim tetap melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan sesuai pasal 21 KUHAP,” kata Kepala seksi pidana umum, Yoyok Hadi Saputra, Selasa (15/10/2019) dihadapan sejumlah wartawan di kejaksaan negeri Tebo.

Menurut Yoyok, hari ini penyidik sudah menyerahkan berkas tahap II, bersama terdakwa Jumawarzi. Dalam kasus ini, penyidik hanya menerapkan dua pasal terhadap terdakwa, yaitu pasal 93 juncto pasal 28 ayat 7 Undang – undang republik Indonesia Nomo 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pasal 68 ayat 2, Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Ditanya penerapan pelanggaran undang undang administrasi kependudukan dalam kaitan penanganan kasus tersebut. Pihak kejaksaan menyatakan akan melihatnya pada teknis pembuktiannya.

” Itu nanti soal teknis pembuktian, jadi terdakwa hanya dikenalan dua pasal yang disebutkan tadi,” ujar Yoyok.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Korupsi Taman Hijau, Efrin di Vonis Setahun

Terdakwa korupsi proyek taman hijau Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Efrin Ipan tahun anggaran 2015 yang merugikan negara ratusan juta rupiah divonis dengan hukuman 12 bulan penjara (ft.Ist)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Terdakwa kasus korupsi penghijauan Taman Hijau Bungo (THB) tahun anggaran 2015 yang merugikan negara ratusan juta rupiah divonis dengan hukuman 12 bulan penjara atau satu tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, akhirnya menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa Efrin Ipan, dalam amar putusannya hakim memvonis terdakwa selain hukuman penjara juga dikenakan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara, demikian dikatakan oleh Hakim Tipikor Jambi, Dedi Mukhti Nugroho, pada Jumat (11/10/2019).

Hakim memberikan waktu selama satu minggu terhadap terdakwa untuk mengajukan banding atau terima putusan hakim, namun terdakwa dan jaksa penuntut umum sama-sama menerima vonis yang di berikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi tersebut.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Efrin Ipan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain penjara hukuman penjara dan denda terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp56 juta, dikurangi sebanyak yang telah dikembalikan terdakwa.

Dalam amar putusan hakim dan berdasarkan fakta fakta di persidangan yang memberatkan terdakwa adalah tidak membantu peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta mengurangi volume pekerjaan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Kemudian hal hal yang meringankan terdakwa sendiri adalah, mengakui segala perbuatannya selama masa persidangan terdakwa berperilaku sopan dan korporatif, serta terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya. Diketahui hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, dimana sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman selama satu tahun enam bulan penjara dengan denda yang sama.

Peran terdakwa dalam kasus ini sebagai pihak pelaksana pekerjaan. Dari pekerjaan taman hijau tersebut terdapat kekurangan volume dimana pada pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diturunkan pada kantor lingkungan hidup senilai lebih kurang Rp1 miliar.(red JOS/Sumber Antarajambi)

Oknum Polisi Terlibat Perdagangan Sabu Napi Pekanbaru

Tiga pelaku pengedar narkoba jenis sabu asal Riau dilumpuhkan BNNP Jambi, satu diantaranya oknum polisi Polda Riau. (ft.ANTARA).

Jambiotoritas.com, JAMBI – Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap tiga orang kurir atau pengedar sabu antar lintas Provinsi di Sumatera dan dari ketiga pelaku dua orang terpaksa ditembak kakinya sedangkan satu rekannya yakni Rudi Sipahutar (53) yang merupakan oknum aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau dibekuk tanpa perlawanan dengan barang bukti tiga kilogram sabu-sabu.

Ketiga orang itu ditangkap oleh tim gabungan Tim Resmob Polda Jambi dan BNNP Jambi pada Kamis, 19 September 2019 lalu sekitar pukul 05.30 WIB di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dan ketiga pelaku ini membawa barang haram 3 kg sabu dari Pekanbaru dan sudah dua kali melancarkan aksinya lolos dari petugas kepolisian saat hendak ditangkap. Pelaku ini sebelumnya pada 9 September 2019 lalu telah menyelundupkan sabu ke Jambi.

Selanjutnya, dari dua kali beraksi mengantarkan sabu itu, ketiga pelaku mendapatkan barang haram itu dari sumber yang sama yang diperintahkan oleh seorang narapidana dari dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas 2 Pekanbaru yang berinisial DD.

“Kita sudah koordinasi dengan Polresta Pekanbaru dan Polda Riau untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dalam upaya penangkapan dan pengungkapan,” kata Kepala BNNP Jambi, Heru Pranoto, Jum’at (11/10/2019) dikutip dari laman Antarajambi.

Menurut Heru, dari hasil analisa dan evaluasi daerah Jambi ini dinilai cukup rawan dalam peredaran narkotika karena Jambi disamping jalur pelintasan, juga menjadi sasaran dari peredaran karena cukup banyaknya yang mengkonsumsi narkoba tersebut.

Dari penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti tiga bungkus besar plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang berisikan serbuk kristal putih, satu unit kendaraan roda empat Toyota New Avanza warna silver dengan nomor polisi BH 1217 HK, dengan beberapa unit telepon genggam berbagai merek, satu pirek berisi sabu,

Ketiga tersangka ini dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. (red JOS)

Anggota Dewan Minta Proyek dan Fee Proyek Multiyears

Suasana sidang terdakwa Asing PT. Sumber Swarnanusa di pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (10/10/2019)/ft. Antara. ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Fakta baru disampaikan oleh para saksi sidang ketok palu RAPBD provinsi Jambi TA 2018 terhadap tersangka direktur PT. Sumber Swarnanusa, Joe Fandy Yoesman (63) alias Asiang. Dari delapan saksi yang dihadirkan tiga diantaranya unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi, ketua Cornelis Buston, Wakil ketua, AR. Syahbandar dan wakil ketua, Chumaidi Zaidi, periode 2014- 2019.

Celakanya, semua saksi yang berstatus pejabat Negara itu mengakui meminta jatah proyek untuk kepentingan dirinya. Tidak hanya itu mereka juga meminta fee proyek yang akan dikerjakan PT. sumber Swarnanusa.

Mantan ketua DPRD misalnya, Cornelis Buston mengakui dirinya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi melontarkan fakta baru atas jatah proyek yang akan dibagi-bagikan di Provinsi Jambi pada anggaran 2018.

” Waktu saya sebagai pimpinan dewan pernah dapat proyek, maka dari itu pada 2016-2017 saya minta proyek tetapi tidak diberikan, jika itu dapat maka perusahaan saya yang akan mengerjakan,” kata Cornelis Buston, Kamis (10/10/2019) dalam sidang Tipikor yang melibatkan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola itu.

Sementara AR Syahbandar, mengatakan bahwa sebelum menjadi anggota dewan pernah mendapat proyek untuk dikerjakan perusahaannya. Tetapi setelah menjadi anggota dewan saat itu hanya meminta “fee proyek” dua persen atas proyek- proyek yang akan dikerjakannya.

” Saya pernah meminta proyek kepada Dinas PUPR Jambi, tetapi ada syarat potongan sedikit untuk dewan. Saat menjadi anggota dewan juga meminta uang Rp600 juta pada tahun anggaran 2016 sebagai jatah dirinya untuk menyampaikan pokok pikiran dalam rapat paripurna dewan,” kata Syahbandar seperti  dikutip dari antarajambi.

Selain itu, Chumaidi Zaidin bersaksi di depan majelis hakim, bahwa pada 2016-2017 juga mendapatkan proyek tetapi dengan jumlah yang berbeda dan juga mendapatkan uang Rp400 juta pada uang ketok palu atau pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2016-2017.

Dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2019 yang merugikan negara senilai Rp5 miliar, delapan orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jambi. Selaian itu saksi lainnya anggota DPRD Jambi periode sebelumnya, seperti M Zuber, Tajuddin Hasan, Parlagutan Nasution, Cekman serta Popriyanto.

Dipihak terdakwa Asiang saat ditanya majelis hakim mengatakan, semua keterangan yang dilontarkan para saksi adalah benar. Sidang dipimpin majelis hakim Viktor Togi Rumahorbo di Pengadilan Tipikor Jambi, beragendakan keterangan saksi untuk terdakwa Asiang yang telah melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019.

Atas perbuatannya, terdakwa Asiang diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Perbuatan terdakwa Asiang itu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 (Ranperda APBD 2018) menjadi perda.

Suap dilakukan terdakwa dengan harapan dapat anggaran proyek di Dinas PUPR yang dapat dikerjakan perusahaannya PT Sumber Swarnanusa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Uang suap yang akan diberikan kepada dewan itu sebesar Rp200 juta per orang dan ditambah “fee” proyek multiyears, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, Gubernur Zumi Zola saat itu kemudian memerintahkan Erwan untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang untuk mendapatkan dana uang suap yang disedikan oleh terdakwa Asiang.

Dana sebesar Rp5 miliar itu kemudian disiapkan oleh Asiang melalui Ali Tonang alias Ahui dan Lina selaku Direktur PT Sumber Swarnanusa. Kemudian uang itu dibagikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi melalui fraksi yang ada di DPRD, yakni untuk Fraksi Demokrat ada delapan orang anggota dan satu orang pimpinan sehingga uang yang akan disiapkan Rp800 juta namun belum untuk pimpinan. (red JOS)

Kasus Foto Bugil Karyawan Bank, Polisi Ciduk TSK di Kota Palembang

Tersangka (rompi orange) pelaku penyebaran foto bugil mantan pancarnya ke media sosial tertunduk lemas, terhadap pelaku RF dikenakan UU ITE oleh penyidik polda Jambi.(ft/ Ist/ Antara.jambi).

Jambiotoritas.com, JAMBI – Polda Jambi melakukan penyelidikan sekitar 11 akun media sosial instgram yang melakukan penyebaran foto bugil seorang oknum karyawan Bank di Jambi. Pada laporan polisi. LP/B-208/IX/2019/SPKT Polda Jambi tertanggal 4 September 2019, korban AF menyatakan mantan pacarnya RF menyebarkan foto dirinya dalam kondisi tanpa busana di media social. Akibat tersebarnya foto itu, kini AF pecat pihak manajemen Bank tempat dia bekerja.

Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Thein Thabero mengatakan anggota Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menangkap tersangka RF di kediaman orang tuanya di kota Palembang, Sumatera selatan.

” Tersangka RF ditangkap di rumah orang tuanya, Kota Palembang setelah dilaporkan oleh korban ke Polda Jambi. Setelah dilacak keberadaannya, polisi menangkap yang bersangkutan tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke Jambi untuk menjalani proses hukum di Mapolda Jambi,” katanya, Jum’at (4/10/2019) seperti dilansir kantor berita Antaranewsjambi.

Menurut Tabhero, dalam kasus ini, modus yang dilakukan tersangka adalah mengambil gambar tanpa busana atau bugil korban dengan cara screenshot melalui telepon seluler saat keduanya melakukan video call bersama. Kemudian, foto bugil korban kemudian di-upload di sejumlah akun Instagram yang sengaja dibuat oleh tersangka.

“Hasil penyelidikan Polda Jambi sejauh ini ada 11 akun Instagram yang ditemukan penyidik Polda Jambi untuk menyebarkan foto-foto tersebut, termasuk juga tersebar kepada rekan kerja korban, sehingga pihak manajemen bank juga mengetahuinya. Akibatnya korban dipecat dari pekerjaannya,” kata Thein Tabero.

Dijelaskanya, nahwa berdasarkan hasil penyelidikan, motif tersangka menyebarkan foto bugil diduga sakit hati diputus korban. Mereka pernah menjalin hubungan saat tersangka bekerja di Jambi.

Terkait dengan kasus itu, tersangka RF dijerat dengan Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara.

Editor : David Asmara