Maulana Ajak Do’akan Walikota Sekeluarga

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana./foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Informasi bahwa Wali Kota Jambi, Syarif Fasha dinyatakan positif COVID-19 beberapa hari lalu, kini dinyatakan pula keluarganya, istri dan dua putranya juga dinyatakan positif COVID-19. Merka saat ini masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, dr Maulana MKM melalui keterangan resminya menyatakan ke dua putra Pak Wali berserta istrinya setelah di swab hasilnya positif. Mereka dirawat pada rumah sakit yang berbeda di Jakarta.

” Pak Wali Kota bersama putra keduanya bernama Raehan Syaputra di rawat di Rumah Sakit Carolus. Istri Wali Kota Jambi, Hj Yuliana bersama putra bungsunya M. Fabiansyah Putra di rawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta,” kata Maulana, Sabtu (19/9/2020).

Maulanan mengajak semua pihak mendo’akan kesembuhan walikota Jambi dan keluarganya. ” Mari kita doakan agar keluarga Wali Kota Jambi, Pak Syarif Fasha bersama istri dan kedua putranya bisa segera pulih kembali,” kata Maulana. (red JOS)

penulis : Zul H

Sukandar Enggan Tanggapi Sorotan PT. SMS Belum Kantongi Ijin Limbah

Bupati Tebo, DR. H. Sukandar, S.Kom. M.Si saat diwawancara awak media usai paripurna DPRD Tebo, Rabu (16/9/2020)/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD kabupaten Tebo terhadap nota pengantar rancangan Perda Kab Tebo tentang perubahan APBD kabupaten Tebo TA 2020, Rabu (16/9/2020). Fraksi Demokrat yang menyoroti aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perijinan pengelolaan limbah perusahaan dan belum ada ijin penggunaan jalan kelas C.3.

” Keberadaan PT. SMS yang telah beroperasi tapi belum mengantongi ijin limbah B3 dan ijin limbah cair domestik agar saudara bupati memberikan teguran tertulis karena pelanggaran itu ada unsur pidanan kurungan ancaman hukuman dan ancaman denda 7 milyar,” kata Syamsu Rizal yang mewakili pandangan seluruh fraksi.

Usai rapat paripurna DPRD tersebut, dalam wawancara dengan awak media, Bupati Sukandar terlihat terbata-bata menanggapi pertanyaan terkait sorotan fraksi Demokrat terkait ancaman pidana dan denda yang disampaikan Demokrat tersebut. Namun kemudian, Sukandar berdalih agar membedakan persoalan jalan dengan masalah ijin jalan dengan ijin limbah yang belum dikantongi PT. SMS.

” Ooh.., Silahkanlah itu ranahnya, ooh.., eeh.., itu kita bedakan ya, dengan ijin penggunaan dan peningkatan jalan itu, tadi mereka (dewan) menyarankan memberikan teguran, akan kita berikan teguran. Tetapi pemeliharaan sampai hari inipun, mereka yang ikut melakukan pemeliharaan,” kilahnya.

Masih terkait dengan aktivitas keberadaan PMKS PT. SMS, fraksi Demokrat juga menyoroti pemakaian jalan kabupaten yang melebihi tonase dengan kapasitas 35 ton hingga 40 ton yang mengakibatkan kerusakan yang sangat parat. Dan dalam hal ini juga belum belum mengantongin ijin penggunaan jalan kelas C.3 (kapasitas beban 8 -10 ton) yang dilaluinya.

” Penggunaan jalan yang dilalui tidak sesuai kapasitas hingga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Untuk itu kami minta kepada bupati memberikan teguran tertulis dan meminta agar perusahaan membangun jalan sendiri hingga tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Syamsu Rizal yang diuraikannya dalam pandangan fraksi Demokrat

Bupati Tebo, DR. H. Sukandar meminta semua pihak bersabar menyikapi situasi yang dialami PT. SMS. Bahkan dia menyatakan tidak berharap apabila sampai terjadi penghentian daripada aktivitas perusahaan.

” Saya berharap tidak terjadi penghentian kegiatan produksi PMKS PT. SMS. Karena kita tahu banyak masyarakat yang tertolong dengan adanya perusahaan ini,” jelas Sukandar.

Dikatakanya juga karena mereka jual TBS itu bersaing dengan pabrik- pabrik lain. Dan jarak angkut dari kebun maupun loading ke pabrik lebih dekat. Kemudian ada ratusan tenaga kerja yang dipekerjakan diperusahaan itu. ” Jadi saya minta dengan yang semuanya ini dapat bersabar,” pungkasnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Kasus Rantau Langkap, Dewan Rekom Opsi ke BPD Pemberhentian Kades

Wakil ketua I DPRD Tebo, Aivandri menyampaikan rekomendasi dewan terkait permasalahan kasus kades Rantau langkap yang diadukan warga beberapa waktu yang lalu/foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Kasus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Rantau langkap kecamatan Tebo ulu disepakati pihak pemerintah kabupaten Tebo dengan warga yang melaporkan Kades dilakukan mediasi (perdamaian) dengan kepala desa Rantau Langkap.

” Baru dua hari yang lalu, kita merekomendasikan untuk diselesaikan melalui mediasi ditingkat bawah. Dinas PMD membuat surat ke camat suruh dimediasikan. Kalau kita nilai yang gawe di desa diselesaikan dikabupaten, kapan kecamatan mau kerja,” kata Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Setda Kabupaten Tebo, Amsiridin, SP, Kamis (10/9/2020).

Menurut Amsiridin, bahwa apa yang dilakukan kades Rantau Langkap itu, kalau merugikan orang banyak, oke la merugikan. Cuman faktanya belum terlihat, kalau saya menilainya. Karena saya tidak mengikuti dari awal, sudah separuh jalan. Tetapi kalau memang bisa diselesaikan dibawah, kenapa mau berlebih-lebihan menanggapi masalah ini.

Namun begitu, kata Amsiridin, mengenai hasil audit pemeriksaan pihak Inspektorat kabupaten Tebo tidak boleh disampaikan kemana-mana. Itu intern dialah, sebab ada undang-undang yang melindunginya. Berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK yang dibolehkan disampaikan ke pihak lain.

” Apakah tidak ada temuan pada pemeriksaan Inspektorat itu. Saya tidak berani membuka masalah itu. Sebab saya juga tidak melihat hasil pemeriksaannya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Komisi I telah menyampaikan dua opsi rekomendasi terhadap persoalan kasus dugaan penyimpangan DD Rantau Langkap yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Wakil ketua DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri menyatakan sudah mengundang masyarakat untuk menyampaikan kesimpulan yang direkomendasikan dewan terkait tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat kemarin.

” PP No. 12 tahun 2016 mengatur hasil pemeriksaan tidak boleh disampaikan ke publik. Yang pastinya ada terjadi pelanggaran disitu,” kata Aivan di DPRD Tebo Rabu (9/9/2020) lalu.

Menurut dia, rekomendasi pertama ke pihak BPD Rantau Langkap untuk menyampaikan usulan ke bupati tentang pemberhentian kepala desa Rantau langkap. Yang kedua, kepada Asisten I bupati dilakukan upaya mediasi dibawah karena antara dimasyarakat sudah terkotak.

” Opsi mana yang dilaksanakan kami belum mendapatkan informasinya. Yang jelas dalam surat Inspektorat ada pelanggaran yang dilakukan kepala desa. Itulah dasar BPD mengambil opsi, tindakan selanjutnya itu kewenangan bupati,” ujarnya.

Sementara itu, nara sumber JambiOtoritas.com di Inspektorat kabupaten Tebo mengatakan temuan pemeriksaan terhadap pemeriksaan keuangan DD TA 2018/2019 mencapai 400 juta. Hasil pemeriksaan itu sudah disampaikan melalui camat untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan ini juga sudah disampaikan ke APH.

” Kita lihat saja tindaklanjut dari Kades, ‘kan diberi waktu 60 hari untuk dia menyelesaikan temuan pemeriksaan itu. Termasuk juga melengkapi bahan-bahan SPJ yang tidak dilengkap sebelumnya,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Siap-siap Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 Akan Disanksi

Jokowi Teken Inpres Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Presiden Jokowi teken Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)/foto Ist


JambiOtoritas.com, JAMBI – Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui Inpres yang ditandatangani 4 Agustus 2020, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota, menjalankan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum.

‘’Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia,’’ bunyi Diktum PERTAMA.

Pada Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam:

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Lebih lanjut pada Diktum KEDUA, Presiden menginstruksikan Mendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota; memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kemudian pada Diktum KEDUA, Presiden juga menginstruksikan Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya pada Diktum KEDUA lainnya, Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; dan
bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada bagian lain Diktum KEDUA, Presiden juga menginstruksikan Kapolri, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Di bagian akhir Diktum KEDUA, Presiden berikan instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya; menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;

Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah;
Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

‘’Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KETIGA.

Sesuai Diktum KEEMPAT Inpres ini, seluruh pejabat tersebut diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (red JOS)***

Sumber : Setkab.go.id

Wakil Walikota Solo Positif Covid-19, Jokowi Langsung Swab

Foto: Presiden Joko Widodo. Twitter: @jokowi

JambiOtoritas.com, JAKARTA– Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan pernyataan terkait kondisi kesehatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo positif terjangkit virus corona baru penyebab Covid-19.

Pernyataan Heru disampaikan mengingat Purnomo sempat melakukan pertemuan khusus kepada Jokowi menjelang pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020 yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia beberapa waktu lalu.

“Bapak Presiden setiap terima tamu selalu menerapkan protokol kesehatan. Setiap tamu masuk Istana harus rapid tes. Bapak Presiden dan perangkat secara rutin melakukan swab test,” kata Heru melalui pesan singkatnya, Jumat (24/7/2020).

Khusus kasus yang menimpa Purnomo, Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan tes swab lebih cepat dari biasanya. Namun sejauh ini, kondisi kepala negara masih sehat. “Jadwal bapak presiden memang hari ini jadwal tes kesehatan rutin,” ujar Heru.

Heru mengaku optimistis lingkungan Istana Kepresidenan tetap steril kendati ada salah satu tamu yang teridentifikasi positif terjangkit Covid-19. “Contoh saja, saya baru kemarin swab dan hasilnya negatif dan saya sering dan tiap hari berinteraksi dengan presiden,” katanya.

Sebelumnya, Purnomo dilaporkan positif terjangkit Covid-19. Hal itu dibenarkan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dikutip laman CNN Indonesia, Jumat (24/7/2020).

“Hasil yang pertama (swab test) memang masih abu-abu antara positif dan negatif. Tapi hasil tes kedua positif,” kata Rudy saat dihubungi melalui telepon, Jumat (24/7/2020.

Rudy mengimbau agar pejabat dan pegawai pemerintah yang pernah kontak dengan Purnomo tidak panik. Pemerintah Kota Solo tengah melakukan contact tracing dengan mendata orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Purnomo untuk menjalani swab test. Rudy sendiri dijadwalkan tes swab, Sabtu (25/7/2020) besok.

“Enggak usah takut, enggak boleh stres. Saya juga sama. Kemarin malah waktu rapat virtual dengan camat dan lurah se-Solo saya duduk bersebelahan dengan Pak Purnomo,” katanya.

Dihubungi terpisah, Purnomo menjelaskan tes swab pertama dilakukan Jumat (17/7/2020) atau sehari setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Purnomo bertemu Jokowi menjelang pengumuman PDIP mengusung putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon Wali Kota di Pilwalkot Solo 2020.

Sehari kemudian, ia mengikuti swab test lagi atas arahan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta. Dua kali tes itu dilakukan di rumahnya di Jalan Bhayangkara Nomor 23, Kelurahan Panularan, Kecamatan Serengan, Solo.

“Yang pertama itu negatif. Yang kedua kok katanya cenderung positif. Saya nggak berani cerita. Langsung ke Dinas Kesehatan saja,” katanya.

Selama sepekan terakhir, ia sempat menghadiri beberapa agenda, di antaranya rapat paripurna dengan DPRD Kota Solo pada Rabu (22/7/2020) dan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Kamis (23/7/2020). Setelah mengikuti rapat dengan OJK, Purnomo baru menerima kabar tersebut.

“Setelah dapat informasi itu saya langsung karantina mandiri di rumah. Saya merasa sehat sekali kok. Tidak ada keluhan. Tapi enggak tahu. Ya supaya hati-hati saja,” katanya. (red JOS)***

Pj. Sekda Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pilkada 2020

pj. Sekda provinsi Jambi, Sudirman/foto Ist.

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman, SH,MH meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pilkada tahun 2020. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada zoom meeting Bawaslu Provinsi Jambi dengan KASN terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020, Kamis (16/7) bertempat di ruang kerja KadisInfokom Provinsi Jambi . Dijelaskan Pj. Sekda bawa pertemuan ini diharapkan dapat memberikan solusi sekaligus pencerahan dalam mengatasi masalah netralitas ASN. Hadir pada zoom meeting tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd, dan perwakilan KASN.

Dijelaskan Pj. Sekda bahwa saat ini setidaknya ada enam peraturan perundang undangan yang dengan jelas mengatur netralitas ASN dalam Pilkada. Beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN, yakni UU nomor 10 tahun 2015, UU ASN nomor 25 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelayanan publik, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Pergub Jambi nomor 28 tahun 2012 petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS.

“ Ada beberapa alasan kenapa ASN tidak netral yaitu pemahaman tentang loyalitas ASN kepada pimpinan, adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir dan jabatan, ambiguitas/ relugasi/peraturan, intervensi/ tekanan dari atasan, dan anggapan ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal yang lumrah, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi, Apalagi, perkembangan era saat ini membuat praktek kampanye semakin luas. Tak hanya melalui alat peraga kampanye berbentuk poster dan baliho atau kampanye dengan kegiatan tertentu, tapi juga melalui media sosial,” ujar Sekda

Dijelaskan Sekda bahwa ada sanksi yang diberikan dapat berupa administratif, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian secara mempertaruhkan posisinya saat ini untuk terlibat dalam kampanye apapun.

’ASN harus bisa jadi panutan di lingkungannya, hukuman displin yang diberikan kepada ASN adalah penundaan kenaikan gaji berkala selam 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019 ini ada 2 (dua) ASN yang diberikan sanksi dikarenakan meberikan dukungan kepada Caleg dan Kepala Daerah, sanksi yang diberikan adalah hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun) , dan pada 2020 ini ada 1 (satu) ASN yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan mendapatkan hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun,’’ ucapnya.

Sekda juga mengharapkan adanya sinergitas antar instansi dalam penegakan netralitas. “ Kita memerlukan peran lintas instansi dalam penegakan netralitas, saat ini terjalin kerjasama antar lintas yaitu Sekretaris Daerah, KASN, Bawaslu, Inspektorat dan BKD,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd, dalam arahannya menyampaikan bahwa netralitas ASN menjadi tonggak penegakan undang-undang tentang tentang kinerja ASN dan kode etik ASN. “Oleh karenanya kami juga telah memproses pelanggaran ASN. Ketidaknetralitasan ASN dalam setiap penyelenggaraan pemilihan menjadi topik fokus pengawasan kita. Menurut kami hal yang penting bagi kita semua dalam proses awal penyelenggaraan pemilihan, kami berharap ASN bisa menjaga netralitasnya. Saya kira menjadi beban tugas dari pada pemerintah daerah masing-masing, oleh karenanya kami mengundang Pak Sekda Provinsi Jambi dan termasuk anggota Komisi ASN untuk melakukan proses pengawasan terhadap netralitas ASN ini dengan harapan bahwa kedepan kita dapat menekan dan eliminasi soal kasus-kasus netralitas ASN yang ada dan terus muncul di dalam penyelenggaraan Pilkada gambaran juga kemarin bahwa kami telah menyampaikan beberapa kuesioner tentang penelitian netralitas ASN ke beberapa kabupaten/ kota dari jawaban-jawaban yang kami kirim ke pemerintah daerah, menyatakan belum tahu adanya kasus pelanggaran dan ini menyebabkan kurangnya perhatian dan pembinaan kepada ASN,”ujar Asnawi.

Asnawi juga menjelaskan bahwa pengembangan terhadap kinerja ASN tidak tergambarkan. “ Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang komplit agar ASN tidak terlibat secara praktek baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun melakukan kegiatan-kegiatan dengan pasangan calon juga terutama di ruang media sosial. Ini dilakukan agar birokrasi ini benar-benar bekerja dengan baik supaya pasangan kita harapkan adalah pasanga terbaik, dan pengaruh dari politik praktis yang terlibat dalam kancah politik daerah ini maka akan berpengaruh betul pada sistem yang ada. Di peraturan perundang-undangan kita berharap bahwa seorang Presiden/Kepala Daerah yang terpilih maka birokrasi akan berjalan baik, kemudian kita juga berharap orang yang tepat berada di posisi yang tepat sehingga proses pelayanan publik juga bisa bicara dengan baik, “katanya.(red JOS)

Penulis : Herman

Gubernur Jambi Salurkan JPS Tahap II di Tebing Tinggi

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar bersama bupati Tanjung jabung barat, Syafrial melepas benih ikan dalam acara penyerahan JPS Covid-19, Senin (13/7/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengatakan bhwa pemerintah provinsi Jambi akan terus berupaya dalam membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hal itu dikatakan Fachrori, ketika penyaluran JPS tahap II dikabupaten Tanjungjabung barat. Senilai Rp.2.113.800.000,- bagi 3.523 Kepala Keluarga (KK), Senin (13/7/2020).

“Alhamdulillah, hari ini kita menyalurkan JPS covid-19 Provinsi Jambi tahap kedua untuk 3.523 KK yang sangat terdampak covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi pada bulan kemarin telah menyampaikan JPS covid-19 tahap pertama. Semoga ini dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19,” kata Fachror.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat fokus membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan kesehatan dan JPS bagi 30.000 KK penerima di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, senilai Rp.600.000,- terdiri dari sembako senilai Rp.350.000,- dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- untuk jangka waktu 3 bulan yaitu, bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli.

“Saya mengharapkan bantuan ini bisa sedikit mengurangi kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat akibat dari covid-19,” ucap Fachrori.

Sementata itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr.Ir.H.Safrial,M.S mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Bapak Gubernur Jambi yang secara langsung menyerahkan JPS Provinsi Jambi tahap kedua ini.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Jambi yang telah bersedia meluangkan Waktunya untuk menyerahkan langsung JPS Provinsi Jambi kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat,” kata Safrial.

Menurut Safrial mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melengkapi semua data dan persyaratan untuk penerima JPS Provinsi Jambi. Berkat kerjasama semua pihak dari mulai Dinas terkait sampai kepada Kepala Desa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa melengkapi seluruh data penerima JPS Provinsi Jambi.

“Dalam melakukan validasi data penerima JPS Provinsi Jambi ini kuncinya adalah kejujuran dan menggunakan hati nurani, karena masyarakat yang terdampak covid-19 ini benar benar sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita juga harus memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dalam menghadapi covid-19 ini, harus benar benar mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan disiplin dan berharap covid-19 cepat berlalu,” pungkas Safrial.

Usai menyerahkan JPS Covid-19 Provinsi Jambi tahap kedua untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Gubernur Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat dan rombongan meninjau Koperasi Suka Makmur Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gubernur dan Bupati mendengar penjelasan dari Sutejo selaku Ketua Koperasi Suka Makmur yang menyampaikan paparan singkat tentang kondisi Koperasi Suka Makmur yang didirikan pada bulan Desember 1988, dengan unit usaha pemasaran Bibit Tandan Sawit, simpan pinjam, angkutan, UKM Mart, pasar tradisional, dengan jumlah anggota sebanyak 1.979 anggota yang meliputi Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Batang Asam dan memiliki aset sebanyak Rp.7,890 milyar. (red JOS)***

Terus Bertambah, Kasus Corona Kini Capai 68.079

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (8/7/2020)./foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperbarui jumlah pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia hari ini. Data yang terkumpul pada Rabu (8/7/2020), tercatat jumlah pasien positif meningkat hampir 1853 orang, sehingga totalnya menjadi 68.079 kasus.

“Kasus konfirmasi positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.853 orang, sehingga total menjadi 68.079 orang,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dikatakan Yuri, bahwa selain peningkatan angka positif. Hari ini juga jumlah pasien sembuh bertambah 800 sehingga menjadi 31.585 orang. Sementara jumlah korban meninggal akibat terpapar virus corona ini bertambah 50 orang sehingga menjadi 3.359 orang.

“Kasus sembuh bertambah 800 orang, sehingga total 31.585 orang, kasus meninggal 50 orang sehingga menjadi 3.359 orang,” urainya.

Menurut Yuri mengatakan pada hari sebelumnya, yakni Selasa (7/7/2020) kemarin, data jumlah pasien positif corona di Indonesia berjumlah 66.226 kasus dengan 3.309 orang meninggal dunia dan 30.785 orang sembuh.(red JOS)***

Jambi Siaga Darurat Bencana Karhutla Selama Tiga Bulan

Petugas memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di provinsi Jambi,beberapa waktu lalu/fot Antara Ist

JAMBI – Wilayah provinsi terdapat 258 desa yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), demikian dikatakan, Gubernur Jambi, Fachrori Umar. Dia mengungkapkan data angka tersebut berdasarkan kejadian karhutla sepanjang tahun 2015–2019.

“Desa rawan bencana karhutla tersebut, tersebar disejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, seperti di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Batang Hari, Sarolangun, Merangin, Tebo, dan Bungo,” kata Fachrori, Minggu (5/7/2020).

Gubernur Jambi ini, berharap kepada seluruh pihak sebisa mungkin mencegah terjadinya karhutla di tahun ini. Namun, kalaupun terjadi karhutla, agar secepat mungkin bisa dipadamkan, tidak sampai menjadi kebakaran besar.

Menurut Fachrori bahwa dalam menanggulangi bencana karhutla di Provinsi Jambi pihaknya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Di antaranya juga dukungan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 1 SSY (360) orang prajurit TNI, 1.427 orang prajurit Polri, 285 orang personil Manggala Agni, 172 orang Brigdalkarhutla di setiap UPTD dan UPTD Tahura.

Ada juga 398 orang TRC BPBD se-Provinsi Jambi, 300 orang Masyarakat Peduli Api, 475 orang Masyarakat Destana Bentukan BNPB/BPBD (19 desa), serta personil dari perusahaan di bidang kehutanan/perkebunan 771 orang Regu Inti dan 1.556 Regu bantuan. Jadi total seluruhnya 5.744 orang.

Sebelumnya, dirinya telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 0532/Kep.Gub/BPBD-3/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2020, yang berlangsung selama 90 hari, yakni sejak 29 Juni sampai 26 September 2020.

” Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dengan TNI dan Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta dengan seluruh instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla di Provinsi Jambi. termasuk semua pihak sepakat agar kondisi karhutla di Provinsi Jambi dengan kabut asap tahun 2019 tidak terjadi tahun ini dan seterusnya, namun harus benar-benar berkurang besar-besaran,” kata Fachrori.(red JOS)

penulis : Herman

Pemkab. Tebo Raih Opini WTP ke Lima

BPK RI perwakilan Jambi beri Opini WTP atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tebo Tahun Anggaran 2019/foto JOS/Diskominfo Tebo)

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo ditahun ini, kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tebo Tahun Anggaran 2019. Setelah sebelumnya, predikat serupa diberikan oleh BPK RI selama empat kali berturut-turut.

Penyampaian predikat
Opini WTP tersebut diberikan saat penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Tebo T.A. 2019 yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Anggrek Kantor Bupati Tebo, pada Jum’at (26/6/2020), pagi. Bupati Sukandar pada kesempatan didampingi, Ketua DPRD Tebo Mazlan, S. Kom, Kepala Bakeuda Nazar Efendi, SE, M. Si, dan Inspektur, Drs. Hari Sugiarto.

LHP yang diserahkan terbagi BPK RI perwakilan Jambi ini terbagi dalam tiga buku. Pertama, LHP atas Laporan Keuangan. Kedua, LHP atas Sitem Pengendalian Intern dan terakhir LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bupati Tebo, Dr. H. Sukandar, S. Kom, M.Si, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan sehingga Pemerintah Tebo kembali meraih Opini WTP tersebut. Penerimaan ini merupakan prestasi bagi kita semua.

“Alhamdulillah, Puji Sukur, Hari ini, Pemda Kabupaten Tebo kembali meraih predikat WTP dari BPK RI. Ini adalah prestasi kita semua baik itu pihak Eksekutif dan Legislatif serta OPD dan pihak lain yang berperan,” ujar H. Sukandar.

Kedepannya, kata Sukandar, saya mengharapkan kinerja serta sinergitas semua pihak dapat lebih baik lagi sehingga catatan dan kekurangan yang ditemukan dan hal lain yang harus diperbaiki dapat diselesaikan menuju Tebo Tuntas 2022.

“Beberapa temuan yang tadi disampaikan oleh Kepala BPK, dalam 60 hari kedepan akan kami rapatkan dan akan kami selesaikan supaya hasil temuan ini bisa ditindaklanjuti,” jelasnya kepada wartawan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Yuan Chandra Djaisin mengucapkan selamat kepada Pemerintah kabupaten Tebo dan Tanjabtim atas Opini WTP yang diraih. Dia juga mengucapkan terimakasihnya kepada pemerintah daerah karena telah dibantu pada saat proses pemeriksaan berjalan.

” Ditengah pandemi ini memaksa BPK untuk menyesuaikan dengan kondisi, dari jadwal sampai mekanisme pemeriksaan. Namun dukungan dari Pemerintah Tebo dan Tanjabtim maka proses pemeriksaan dapat selesai,” ujar Yuan.

Dikatakannya, penentuan Opini WTP ini, dilihat dari empat indikator dasar. Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan LHP terhadap LKPD T.A. 2019 juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabtim yang juga meraih Opini WTP ( red JOS)***

Penulis : David Asmara

Fachrori : kita sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri di laboratorium BPOM

Fachrori Umar tinjau laboratorium BPOM Jambi dalam rangka kesiapan uji Swab/PCR Mandiri provinsi Jambi,Kamis (25/6/2020)/foto Ist

Tingkatkan Kesiapan Penanganan Covid-19, Provinsi Jambi Bersinergi Adakan Uji SWAB Metode PCR



JambiOtoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengemukakan, guna lebih meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19, Provinsi Jambi bersinergi untuk mengadakan uji SWAB mandiri melalui metode PCR. Hal tersebut dikemukakan Fachrori usai meninjau secara langsung kesiapan tempat uji swab mandiri di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, Kamis (25/6/2020).

“Uji SWAB mandiri ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan Naskah Sinergitas Kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Universitas Jambi, Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi pada tanggal 01 Juni 2020 di ruang kerja Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi,” ujar Fachrori.

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka penanganan covid-19 di Provinsi Jambi. Sinergi ini menunjukkan semangat dan komitmen Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19,” tambah Fachrori.

Dikatakan Gubernur Fachrori, selama ini Provinsi Jambi selalu mengirimkan sampel ke Pusat dalam melakukan uji SWAB dan membutuhkan yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya, dengan adanya uji SWAB mandiri ini yang akan dilakukan di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tentu lebih mempercepat dalam pemeriksaan dan mengetahui hasilnya, tanpa perlu mengirim sampel ke Pusat dan menunggu hasilnya keluar.

“Jadi, mulai minggu depan kita sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tanpa harus mengirimkan sampel ke pusat dan bisa lebih cepat mengetahui hasil dari uji SWAB tersebut tanpa menunggu hasil dari pusat. Laboratorium BPOM Provinsi Jambi sendiri juga telah mendapatkan register dari pusat sebagai laboratorium yang bisa melakukan tes untuk covid-19,”jelas Fachrori.

Fachrori menambahkan, berdasarkan naskah sinergitas kerja, masing masing pihak memberikan kontribusi dalam uji SWAB mandiri melalui PCR ini, misalnya Pemerintah Provinsi Jambi berkontribusi dalam pembiayaan dan penyediaan sumber daya manusia, yang mana Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan pelatihan kepada petugas untuk melakukan uji SWAB mandiri.

“Alhamdulillah, uji SWAB mandiri melalui PCR ini telah dilakukan uji coba kepada 30 orang dengan hasil negatif dan ini membuktikan bahwa kita siap untuk melakukan uji SWAB mandiri. Untuk hasilnya bisa langsung diketahui dalam satu hari kemudian langsung dilaporkan secara online kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk diverifikasi dan diumumkan sesuai prosedur,” tutur Fachrori.

Sementara itu dilain pihak, kepala BPOM Provinsi Jambi, Drs.Antoni Asdi,M.Farm mengatakan, laboratorium BPOM Provinsi Jambi telah mendapatkan register untuk melakukan uji SWAB mandiri dengan nomor register 160.

“Kita juga telah melakukan uji coba SWAB kepada petugas dan struktural BPOM Provinsi Jambi sekitar 30 sampel dengan hasil negatif. Ini membuktikan bahwa kita telah melakukan uji coba yang baik dan mudah mudahan hari senin sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri,” kata Antoni.

“Hasil dari uji SWAB ini langsung bisa diketahui dalam waktu 1 hari, misal hari ini kita ambil sampel maka besok sudah keluar hasilnya. Dalam hal ini, BPOM Provinsi Jambi hanya memiliki kewenangan untuk melakukan test sesuai dengan prosedur, untuk hasilnya tetap diumumkan oleh Pemerintah Pusat kemudian baru Pemerintah Daerah yang mengumumkan,” lanjut Antoni.

Antoni menambahkan, dengan alat yang ada saat ini, laboratorium BPOM Provinsi Jambi dalam satu hari bisa melakukan uji SWAB untuk 80 orang dan harapan kedepannya bisa lebih dari 80 orang, tentu dengan adanya sinergitas dari pihak pihak yang telah menandatangani nasakah sinergitas kerja. (red JOS)***

Jambi – Bengkulu Perkuat Konektivitas Kedua Wilayah

Gubernur Jambi  sambut baik Bengkulu terkait  penguatan konektivitas antarwilayah
Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Gubernur Bengkulu, H. Rohidin Mersyah teken kesepakatan penguatan konektivitas antarwilayah, di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2020)/foto humas

JambiOtoritas.com, JAMBI – Kunjungan Gubernur Bengkulu di Jambi menyepakati kerjasama tentang penguatan konektivitas antar wilayah yang ditandai ditandatanganinya MoU. Gubernur Jambi Fachrori Umar menyambut baik usulan Gubernur Bengkulu, H.Rohidin Mersyah. Hal tersebut diungkapkan gubernur saat menerima kunjungan Gubernur Bengkulu di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2020)

Dalam pertemuan keduanya itu, Gubernur Bengkulu H.Rohidin Mersyah mengemukakan pentingnya penguatan konektivitas (keterhubungan) Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang bertetangga, yakni dengan mengusulkan pembukaan jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, dengan jarak kurang lebih 40 Km dan pembukaan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dengan jarak kurang lebih 35 Km.

Pada kesempatan tersebut, Fachrori Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan membahas usulan Gubernur Bengkulu kepada instansi terkait, termasuk dengan instansi teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai TNKS, Pemkab Merangin dan Pemerintah kabupaten Kerinci.

” Pada prinsipnya, Pemprov Jambi menyambut baik usulan program ini. Saya menyambut baik dan mengapresiasi keinginan dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menginisiasi rencana kerja sama ini. Untuk itu, kiranya kedua belah pihak dapat segera menyiapkan langkah-langkah dan kajian menyeluruh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar,” kata Fachrori.

Seperti yang Fachrori, katakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama para gubernur se-Sumatera yang telah ditandatangani dalam bentuk Piagam Memorandum of Raflesia pada Forum Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Bengkulu 2019 lalu, serta sebagai Langkah lanjutan dari hasil pertemuan gubernur se-Sumatera dengan Bappenas pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 antara Bappenas dengan para gubernur se-Sumatera 4 Maret 2020.

“Kedua provinsi harus dapat saling mendukung dan bersinergi, agar dapat sama-sama berkembang maju dalam berbagai hal, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, selain berbatasan langsung juga memiliki kedekatan sosial, budaya dan kultural,” katanya.

sementara itu dipihak Gubernur Bengkulu, H.Rohidin Mersyah menjelaskan potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu, diantaranya Pelabuhan Pulai Baai (rencana KEK), dan hasil alam dari Bengkulu. Ia menyatakan bahwa pembukaan jalan yang menghubungkan dua kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan dua kabupaten di Provinsi Jambi (Mukomuko-Kerinci dan Lebong-Merangin) tentunya ditujukan untuk peningkatan ekonomi kedua belah pihak, untuk kesejahteraan masyarakat.

” Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sangat siap dengan dokumen perencanaan usulan pembukaan jalan tersebut, bahkan sudah memplot anggarannya untuk tahun 2021. Ia merencanakan untuk melakukan kerja sama dengan Pangdam II/Sriwijaya untuk membuka jalan baru dimaksud,” ungkapnya.

menurut Rohidinm mengatakan salah satu poin penting Memorandum of Raflesia adalah membuat konektivitas antarprovinsi di Sumatera itu betul-betul terhubung, kemudian kita membuat sebuah kawasan ekonomi baru di kawasan barat karena memang beberapa pelabuhan besar itu ada di Samudera Hindia, di samping untuk pengamanan wilayah terkait dengan kawasan barat sumatera itu adalah zona merah untuk kejadian bencana alam gempa maupun tsunami.

” Maka konektivitas Bengkulu-Jambi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, untuk bisa kita realisasikan secara bersama-sama. Ada dua poros utama yang disepakati, pertama Kabupaten Mukomuko-Kerinci, kedua Kabupaten Lebong-Merangin. Kedua poros ini tidak saja mempersingkat rentang kendali transportasi maupun mobilitas orang yang menghubungkan kedua kabupaten, tetapi lebih pada pengamanan masyarakat jalur evakuasi.,” jelas Rohidin.

Namun karena berada di kawasan Taman Nasional, kata dia, kesepakatan yang terbentuk dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah Sumatera, tentu nanti akan ada pembahasan secara teknis dengan Balai Konservasi untuk wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat maupun lanjutan Taman Nasional Bukit Barisan dengan kementerian teknis terkait. (red JOS)***

Kepastian Anggaran Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19

Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman melakukan Video Conference bersama Kemendagri terkait koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. (FOTO: Humas Prov)

JAMBI – Pelaksanaan pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 mendatang akan dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun wabah COVID-19 masih melanda di provinsi Jambi, namun sejumlah daerah sudah siap, khususnya Provinsi Jambi, Kota Sungaipenuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Kabupaten Tanjungjabung Timur.

“ Dasar dari pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 adalah Perpu nomor 02 tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020. kita semua harus optimis bahwa pilkada serentak tahun 2020 bisa terselenggara pada bulan Desember nanti. Pemerintah pusat juga memastikan alokasi anggaran untuk pilkada serentak nanti, khususnya anggaran tambahan terkait penyelenggaraan pilkada dengan aman di tengah wabah COVID-19,” kata penjabat Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Senin (15/6/2020) di Jambi.

Menurut dia, ada beberapa usulan anggaran tambahan dari KPU dalam rangka penanganan COVID-19. Salah satunya adalah penambahan jumlah TPS sebanyak 767 TPS yang harus disesuaikan dengan standar kesehatan penanganan COVID-19. Penambahan alokasi anggaran juga termasuk penyediaan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yaitu, penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizer serta tempat untuk cuci tangan di setiap TPS.

“ Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, secara umum ada 15 tahapan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 05 Tahun 2020 dan saat ini telah memasuki tahapan yang ke lima yaitu penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” katanya. (red JOS)

Penulis : Herman

Perempuan Positif COVID-19, Ada Kontak Klaster Gowa

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah sebagai Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi/foto dok JOS

JambOtoritas.com, JAMBI – Dua orang perempuan tambahan positif COVID-19 setelah keluar uji Swabnya hari ini teridentifikasi kontak dengan klaster Gowa. Sehingga dengan demikian total pasien terinfeksi di provinsi Jambi menjadi 105 orang.

Menurut juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah mengatakan penambahan dua pasien terkonfirmasi positif berdasarkan hasil uji swab yang keluar hari ini, Rabu (10/6/2020). keduanya disebut pasien 104 seorang perempuan usia 47 tahun dan pasien 105 seorang perempuan usia 17 tahun.

” Keduanya berasal dari Kota Jambi dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi. Pasien 104 dan 105 memiliki riwayat kontak dengan pasien positif dari klaster Gowa,” kata Johansyah..

Dia mengimbau agar masyarakat untuk tetap di rumah, jaga kesehatan selalu cuci tangan dan wajib menggunakan masker jika harus ke luar rumah. Sementara berdasarkan update data Gugus Tugas Provinsi Jambi, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) saat ini sebanyak sebanyak 53 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 35 orang dan pasien menunggu uji swab sebanyak 71 orang. Dan untuk sementara ini pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Jambi 27 orang (redd JOS)

Penulis : Herman

Plt. BPBD Tebo Katakan Belanja Dana COVID Harus Sesuai Juknisnya

Plt kepala BPBD kabupaten Tebo. Sulaiman,S.Ag menjelaskan simpang siur pengelolaan belanja dana covid kabupaten Tebo sebesar 118 milyar sesuai refocussing/foto JOS

Kisruh penggunaan anggaran refocussing APBD sebesar 118 milyar untuk penanganan COVID-19 dikabupaten Tebo. Beda persepsi BPBD, TGT dan DPRD Tebo.

JambiOtoritas.com, TEBO – Dalam rangka penanganan COVID-19 dikabupaten Tebo telah disiapkan melalui refocussing anggaran pendapan dan belanja daerah kabupaten Tebo sebesar 118 milyar. Pada tahap awal sejak pemerintah menetapkan status darurat COVID-19 telah dimanfaatkan dana tanggap darurat sebesar 2 milyar. Sementara dari anggaran itu hanya sekitar 95 juta saja yang dikelola sekretariat BPBD kabupaten Tebo.

Plt. Kepala BPBD kabupaten Tebo, Sulaiman menyatakan belanja anggaran itu COVID-19 ini harus berhubungan dengan kebutuhan penanganan pada dua instansi yang berdiri secara mandiri seperti RSUD dan dinas kesehatan. Sementara BPBD sejak diberlakukannya status darurat oleh pemerintah pada Maret lalu telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, menyiapkan bantuan operasional dan sosialisasi. BPBD juga berperan mengakomodir kebutuhan personil OPD-OPD teknis dan lembaga vertical yang tergabung dalam personal tim gugus tugas penanganan COVID kabupaten Tebo.

“ Sesuai dengan juknis dari pusat dana covid harus digunakan dengan meminimalisir penggunaan anggarannya jangan ada pemborosan yang tidak sesuai dengan juknis tersebut. Secara teknis apa yang kita dibelanjakan harus ada hubungan dengan tupoksi dinas kesehatan dan rumah sakit. Seperti misalkan pencegahan yang telah kami (BPBD) lakukan harus anda hubungannya, seandainya tidak ada hubungan kami tidak bisa menggunakan dananya,” kata Sulaiman, Senin (8/6/2020) dikantor BPBD Tebo.

Baca berita : Dewan Tebo Minta Anggaran COVID Tepat Sasaran

Sekretariat BPBD telah menetapkan rencana kebutuhan biaya belanja bencana non alam COVID tahap II sebesar 1.511.143.900. Dalam pengelolaan anggaran dana tanggap darurat (DTD) sesuai dengan disposisi ketua TGT kabupaten Tebo, bupati Tebo. Secara umum anggaran itu dimanfaatkkan sekretraiat BPBD untuk pemulasan jenazah, belanja kebutuhan rumah perawat, karena tidak ada maka anggaran ini akan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Kebutuhan sapur umu, alat dan jaringan, pemnelian masker 3 ply, pembangunan pagar pelindung,dapur umum,kanopi teras, tempat jemuran dan resapan air dan kamar mandi tempat isolasi di rusunawa, belanja pemelihraan kendaraan dinas (ambulance) dan belanja jasa lembaga vertical.

Menurut Sulaiman, anggaran penanggulangan bencana COVID dari refocussing didistribusikan dan dikelola oleh beberapa dinas dan instansi yang berdiri sendiri, seperti Dinkes, RSUD, dinas Sosial dan BPBD. Selain itu juga tugas daripada BPBD hanya mengakomodir kebutuhan personil dinas teknis dan lembaga vertical (TNI/Polri dan Kejaksaan) dalam Tim Gugus Tugas (TGT). Lembaga teknisnya adalah Damkar, dinas lingkungan Hidup dan perhubungan, dinas Sosial dan dinas Kominfo.

“ Didalamnya ada pemberian uang lelah terhadap personil dalam tim yang tergabung dalam TGT yang dialokasikan dalam belanja jasa yang besaran angka pembayarannya berdasarkan surat edaran kementrian yang yang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Jadi persepsi yang muncul semua dana sebesar itu dikelola oleh BPBD, itu yang salah, tidak begitu,” jelasnya.

Namun demikian usulan-usulan yang disampikan anggota DPRD dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalau. Dikatakan Sulaiman, bahwa tidak semua dapat dilakukan dalam situasi New Normal. Tetapi dana Covid tetap digunakan terhadap orang yang terpapar dengan status PDP, pasien positif dan reaktif sesuai hasil rapid tes. Disamping itu bisa saja digunakan untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk kebutuhan sembako tetapi selagi berlakunya status tanggap darurat saja. JPS tidak bisa diberikan dengan tanpa dasar yang jelas, apalagi situasi kabupaten Tebo sendiri berbeda dengan daerah lain dengan status zona merah dan trend angka penyebarannnya yang tinggi.

“ Untuk bantuan JPS, bisa diberikan asalkan penerimanya terdaftar pada Pusdatin kementrian sosial. Dalam hal ini pengelolaannya ada OPD terkait yakni dinas sosial bukan BPBD kabupaten Tebo. Tidak semua warga di Tebo ini bisa diberikan bantuan JPS. Jadi dasar apa, kita memberi bantuan JPS itu. Dikabupaten Tebo ini berbeda dengan daerah lain yang memang ada terjadi PHK karyawan perusahaan. Disinikan juga tidak ada pabrik atau perusahaan yang tutup, atau hasil pertanian tidak dapat dijual lagi. Meskipun harga jual karet dan sawit murah tetapi masih bisa dijual. Jadi JPS ini hanya memang bisa diberikan kepada orang dengan status miskin sesuai dengan data dinas sosial itu,” urainya.

Seperti yang diusulkan juga dilakukan rapid test kepada seluruh masyarakat Tebo untuk mengetahui, apakah mereka terkena COVID atau tidak. Rapid test ini hanya bisa dilakukan apabila ada hubungan kontak dengan pasien yang terpapar pasien covid (positif). Kita tidak bisa melakukan test kepada semua warga, tapi sebelumnya kita lihat juga sejarahnya, untuk rapid test sendiri harus sesuai dengan aturan yang ada.

” Semua pasien yang terpapar COVID dibiayai dengan anggaran yang disiapkan. Rapid test sendiri ada standar biaya yang ditetapkan pihak rumah sakit,” katanya menambahkan. (red JOS)

Penulis : David

Penyerahan Bantuan JPS Pemprov Jambi di Rimbo BuJang

Penyerahan bantuan program JPS pemerintah provinsi Jambi oleh Gubernur Jambi kepada bupati Tebo, H. Sukandar dihalaman kantor camat Rimbo Bujang, Kamis (4/6/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, TEBO – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyampaikan, bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempercepat penanggulangan covid-19 di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Fachrori pada Penyaluran JPS Covid-19 Provinsi Jambi, yang berlangsung di Kantor Camat Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kamis (4/6/2020).

“Kita terus berupaya mempercepat penanggulangan covid-19 di Provinsi Jambi, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan JPS bagi masyarakat Provinsi Jambi yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Dosis Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah,” kata Fachrori.

Fachrori menerangkan, penentuan daftar calon penerima bantuan JPS sesuai dengan surat edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan keputusan Kepala Daerah di masing masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

“Kabupaten Tebo sendiri mendapatkan alokasi bantuan JPS sebanyak 1.711 rumah tangga yang terdampak covid-19. Saya mengharapkan penyaluran bantuan JPS untuk masyarakat Tebo dilakukan secara bertahap dengan tetap berpegang teguh pada kebijakan sosial dan physical distancing,” terang Fachrori.

Kemudian daripada itu,Penyera Fachrori mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Tebo agar dapat mematuhi imbauan pemerintah untuk selalu hidup bersih dan sehat sesuai dengan standar dari protokol kesehatan guna mencegah penularan wabah covid-19 yang lebih meluas lagi.

Sementara itu, Bupati Tebo, H.Sukandar amengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah mengalokasikan bantuan JPS sebanyak 1.711 paket bagi rumah tangga yang terdampak covid-19 di Kabupaten Tebo. Selaian bantuan JPS ini, pemerintah Kabupaten Tebo juga telah mendapatkan bantuan sosial dari anggota DPR RI dapil Jambi, Ibu Hj. Saniatul Lativa melalui mitra kerja yaitu BPOM, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi yang telah mengalokasikan bantuan JPS Covid-19 dan menyerahkan secara langsung kepada masyarakat Tebo. Kabupaten Tebo juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak 6.805 paket dan sudah kami distribusikan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak covid-19,” tutur Sukandar.(red JOS)***

JPS Jangkau 2.036 KPM di Kabupaten Bungo

Penyerahan bantuan JPS oleh Gubernur Fachrori Umar di kota Muaro Bungo, Kamis (4/6/2020)/foto Ist

JambiOtoritas.com, BUNGO – Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah provinsi Jambi, Kamis (4/6/2020) di kabupaten Bungo disalurkan Gubernur Jambi Fachrori Umar. Sebanyak 2.036 KPM kabupaten ini dilangsung simbolis di lapangan Semagor kota Muaro Bungo.

Menurut Fachrori Program JPS merupakan salah Satu upaya dan bentuk kontribusi nyata Pemerintah Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di Provinsi Jambi, termasuk masyarakat Kabupaten Bungo.

” Kita dari Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya membantu meringankan beban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi masyarakat yang terdampak covid-19. Ini merupakan kontribusi nyata dari kita sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam membantu masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, bahwa kebijakan percepatan penanggulangan covid-19 telah dialokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat covid-19 sebesar Rp.600.000,- untuk 30.000 rumah tangga yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01 Tahun 2020.

” Kita telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menetapkan besaran Alokasi keseluruhan calon bantuan JPS Covid-19. Semoga melalui bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat Provinsi Jambi yang terdampak covid,” kata Fachrori.

Dilain pihak Bupati Bungo, H.Mashuri mengatakan, wabah covid-19 menyebabkan perekonomian berjalan lambat dan juga melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat, tidak terkecuali dengan Kabupaten Bungo. Masyarakat Bungo sendiri yang terpapar covid-19 berjumlah 4 orang positif dan alhamduillah 2 orang telah sembuh.(red JOS)***

Penulis : David Asmara

Pj.Sekda Hadiri Vicon Lomba Inovasi Daerah Penyiapan Tata Normal Baru

Pj. Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman mengikuti Video Konferens Kementrian dalam Negeri dalam rangka lomba inovasi daerah dalam penyiapan tata normal produktif di Indonesia/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman,SH,MH menghadiri video conference tentang Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sudirman menyaksikan video conference (vicon) tersebut di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Jumat (29/5/2020), didampingi oleh kepala dinas Kominfo, perwakilan dari Biro Organisasi, perwakilan dari Balitbangda, dan perwakilan dari OPD terkait lainnya.

Vicon yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, diikuti para tim penilai yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, perwakilan Kementerian Kesehatan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

Lomba inovasi bagi pemerintah daerah ini dalam rangka mendorong aktivitas kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, atau yang disebut kehidupan normal baru, dan untuk mendorong gerakan nasional dalam melaksanakan protokol kesehataan. Tahapan lomba akan dimulai pada 29 Mei 2020, 1 s.d 8 Juni pembuatan dan pengiriman video, 9 s.d 12 Juni tahap penilaian dan 15 Juni penilaian lomba, dan pada 28 Juni akan ditetapkan pemenang lomba inovasi tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, daerah yang akan berkompetisi yaitu 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, kabupaten tertinggal/perbatasaan 62. Bentuk inovasi yang dinilai terbagi dalam 7 kategori, yaitu pengelolaan pasar tradisional, mal, sekolah, restoran, hotel, tempat wisata, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang pengelolaannya menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ketujuh kategori ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal/perbatasan. Reward (penghargaan) yang diberikan selain piala untuk juara 1, 2, dan 3 juga dana insentif daerah.

“Lomba ini juga untuk mendorong langkah pemangku kepentingan yang belum menerapkan aturan agar segera berinovasi dan beradaptasi. Di sisi lain, gelaran ini untuk menilai pencegahan Covid-19 melalui protokol yang dibuat pemerintah daerah. Peserta lomba ini terdiri dari seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, termasuk daerah tertinggal atau perbatasan,” ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan bahwa lomba ini akan mendorong gerakan nasional dalam membuat dan melaksanakan protokol kesehataan Covid-19 oleh pemerintah daerah. “Dengan begitu, masyarakat dapat kembali produktif, sehingga roda perekonomian seperti aktivitas perdagangan kembali berjalan. Secara garis besar, penilaian lomba inovasi ini meliputi proposal ide inovasi, standar operasional atau prosedural petunjuk dan teknis, serta video inovasi berdurasi 2 menit yang penilaian ini menekankan pada inovasi yang dapat diamati, ditiru, dan dimodifikasi, baik sebagian atau seutuhnya. Jadi nanti bisa direplikasikan ke daerah lain,” tutur Mendagri. (red JOS)***

Kota Jambi Zona Merah Penyebaran Covid-19

Juru Bicara Gugust Tugas penanganan Darurat Covid Provinsi Jambi, Johansyah/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Meningkatnya angka kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Jambi menyebabkan wilayah ini ditetapkan menjadi Zona Merah. Ini karena telah terjadi transmisi lokal. Dimana, semakin meluasnya penularan virus, Pasien A sudah menularkan ke orang-orang sekitar pasien, seperti keluarga dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data Tim Gugus sendiri angka kasus di Kota Jambi itu sebanyak 9 kasus. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 157 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 24 orang. Menurut Jubir Penanganan Covid-19 Pemprov Jambi Johansyah penetapan Zona Merah itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Informasi dari tim gugus tugas pusat, bahwa kota Jambi itu kemarin sudah termasuk zona merah,” katanya, Senin (27/4/2020).

Sedangkan di Kabupaten Merangin saat ini jumlah pasien positif Covid-19 tertinggi di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 10 pasien, ODP 4 orang, PDP 13 orang.
Namun demikian dikatakan oleh Johansyah bahwa data Merangin baru dirilis dan belum ditetapkan oleh tim gugus pusat sebagai zona merah. Di Kabuputen Merangin juga sudah terjadi transmisi lokal, dari pasien A menularkan ke pasien lainnya

“Kita akan berkoordinasi dengan pusat dan pemerintah Kabupaten Merangin terkait penetapan status ini,” jelasnya.(red JOS)

Pemkot Sayangkan Tidak Ada Pemberitahuan Resmi Soal Zona Merah

Tim gugus tugas kota jambi menyayngkan penetapan zona merah tidak ada pemberitahuan resmi/foto Ist

JambiOtoritas.com, JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, angkat bicara soal informasi wilayahnya telah ditetapkan zona merah penyebaran Covid-19. Senin, (27/4/2020). Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi, Abu Bakar. Dalam keterangan tertulisnya, mengatakan belum mendapat informasi tersebut. “Justru informasi ini kami ketahui dari teman-teman pers,” ujarnya.

Abu Bakar mengatakan tidak ada surat maupun pemberitahuan resmi kepada pihak Pemkot maupun Gugus Tugas. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jambi. Terkait dengan penetapan Zona Merah untuk wilayah Kota Jambi,

Abu Bakar menyampaikan bahwa perlu dicermati lagi terkait hal ini. Karna menurutnya sebelum penetapan zona merah tentu harus melalui zona hijau maupun kuning terlebih dahulu.

“Penetapan zona merah itu sangat serius, dan harus dicermati dengan serius pula. Karena sebelumnya. Kami belum pernah mendapatkan pemberitahuan terkait zonasi penanganan Covid-19 ini. Umumnya kan sebelum zona merah, tentu harus melalui zona hijau maupun kuning lebih dahulu,” jelasnya.

Abu Bakar menyayangkan kejadian penetapan status zona merah ini, menurutnya Pemerintah Provinsi seharusnya memberitahukan hal ini kepada Pemerintah Kota terlebih dahulu, sebelum mengumumkannya kepada publik.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi memberitahukannya terlebih dahulu secara internal kepada kami, karena di wilayah kota ini ada kepala daerah (pimpinan daerah), dan bersama-sama kami mengumumkan zonasi tersebut kepada publik, serta menyiapkan langkah-langkah penanganan Covid-19 sesuai dengan zonasi tersebut, bukan langsung menginformasikannya secara terbuka kepada masyarakat sehingga informasinya simpang siur dan bias,” terangnya.(red JOS)

Sukandar Tunjuk Inspektorat dan Bakeuda Bantu Tim BPK

Bupati Tebo melakukan rapat koordinasi pemeriksaan tim BPK , Kamis (23/4/2020)/foto Diskominfo Tebo

JambiOtoritas.com, TEBO – Rapat koordinasi terkait penyesuaian jadwal dan tata cara pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan Bupati Tebo, H. Sukandar, S. Kom, M. Si, Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M. Si., Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah, SY, Kamis (23/04/2020).

Kepala BPK Jambi, Yuan Candra Djaisin mengatakan perlu penyesuaian jadwal dan tata cara pemeriksaan ditengah Pandemi Covid-19. Hal tersebut didasari himbauan pemerintah serta tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Merespon hal tersebut Bupati Sukandar mengatakan bahwa pemerintah siap mendukung dan membantu pemeriksaan yang akan dilakukan tim BPK. Beliau menunjuk Instansi Inspektorat dan Bakeuda sebagai LO dalam pelaksanaan audit.

“Prinsipnya Kami Pemerintah Kabupaten Tebo siap membantu serta mendampingi tim BPK sesuai dengan jadwal dan tata cara yang telah disampaikan. Permintaan data baik itu melalui email, wa, vidcon termasuk hardcopy akan kami sediakan.” jelas Sukandar.

Pemeriksaan ini, berdasarkan penjelasan Bapak Yuan Candra, akan dilakukan tiga tahap. Tahap pertama Audit Lapangan Tahap Satu, Tahap Work From Home dan Audit Lapangan Tahap Dua.

“Terhadap pemeriksaan lapangan akan disiapkan untuk pendampingan tim yang bertugas tinggal nanti koordinasi dengan LO Tebo, Bapak Hari Sugiarto sebagai Inspektur. Begitupun dengan konferensi video dan teknis lainnya akan kita siapkan.”

Bupati Sukandar dalam rapat melalui konferensi video tersebut didampingi Wakil Bupati, Syahlan SH, Plh. Sekda, Amsiridin, SP, Inspektur Tebo, Hari Sugiarto dan Kepala Bakeuda Nazar Effendi. (red JOS)

Gubernur Jambi : Pemprov. Jambi Ikuti Edaran Pusat Terkait Ramadhan dan Idul Fitri

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar dalam satu kesempatan wawancara bersama wartawan beberapa waktu lalu/foto dok JOS

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor: SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Tahun 2020 di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 tanggal 06 April 2020 dari Kementerian Agama RI. Hal tersebut dikemukakan Fachrori usai melaksanakan Rapat Internal bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Agama Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2020) di Telanapura Kota Jambi.

Usai rapat bersama Kanwil Agama Provinsi Jambi, Gubernur Jambi FachroriUmar menyatakan alhamdulillah rapat yang dilaksanakan pemerintah provinsi Jambi adalah untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Agama RI terkait pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Tahun 2020. Tentunya, pemerintah provinsi Jambi akan mengikuti edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

Gubernur Fachrori mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Agama tersebut. Surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jambi tersebut, nantinya akan ditandatangani oleh ulama dan pemuka agama yang ada di Provinsi Jambi untuk melaksanakan edaran dari Pemerintah Pusat.

“Kita nantinya akan segera membuat surat edaran sebagai bentuk penegasan dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan edaran dari Pemerintah Pusat, yang nantinya akan ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Jambi,” ungkap Fachrori

Berikut disampaikan isi surat edaran tersebut antara lain:

1. Sahur dan buka puasa dilakukan individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau buka puasa bersama;

2. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau secara berjamaah bersama keluarga inti di rumah;

3. Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur’an;

4. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, mesjid maupun musala ditiadakan;

5. Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;

6. Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya;

7. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan media sosial dan video call/conference;

8. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan covid-19.

(red JOS/David Asmara)

Perbatasan Jalur Darat Batas Provinsi Diperiksa Ketat


Personil posko tim TGT Covid -19 sedang melakukan pemeriksaan diperbatasan Jambi -Sumsel, pada Rabu (1/4/2020) di desa Suka Damai, kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi/foto Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19 provinsi Jambi mendirikan posko pemeriksaan keluar dan masuknya orang diwilayah perbatasan provinsi Jambi. Salah satu posko di dirikan di RT 1 Rimba Jaya desa Suka Damai kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Firman Shantyabudi, bersama Gubernur Jambi Fachrori Umar beserta Danrem 042/Gapu, Letkol. Arh. Elvis Rudy yang turut melakukan peninjauan diposko tersebut mengatakan bahwa gugus tugas penanganan COVID-19 sudah menyiapkan enam titik jalur keluar masuk antar provinsi dan kabupaten/kota yaitu melalui laut, darat dan udara.

Kapolda menyatakan sejumlah titik pemeriksaan jalur darat ditetapkan pada perbatasan Jambi-Sumatera Selatan, Jambi-Sumatera Barat, Jambi-Bengkulu dan Jambi-Riau. Pemeriksaan dilakukan berlapis untuk memastikan pendatang tidak terkontaminasi.

“Semua perbatasan ini kita lakukan pemeriksaan terhadap warga yang datang dan pergi, guna memastikan pemeriksaan dengan baik dan tidak terinfeksi COVID-19,” kata Firman, Rabu (1/4/2020).

Dikatakan Kapolda bahwa tim dengan personil yang ditempatkan di sesuai dengan karakteristik wilayah masing – masing tentu berbeda-beda. Pemeriksaan berlapis-lapis, seperti di kabupaten/kota akan ada lagi pemeriksaan, dengan tujuan memastikan para pendatang tidak terkontaminasi COVID-19.

“Dalam kondisi saat ini lebih baik kita di rumah saja, itu sudah membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19,” jelasnya. (red JOS)***

Penulis : David Asmara

Posko Pemeriksaan Batas Terbentuk, Ketua TGT Tinjau Posko di Batas Sumsel

Ketua tim gugus tugas covid 19 provinsi Jambi, Fachrori Umar bersama Kapolda Jambi Irjen.Pol. Firman Santyabudi dab Danrem O42/Gapu letkol. Arh. Elvis Rudy ketika meninjau Posko perbatasan provinsi Jambi – Sumsel didesa Suka Damai, Mestong kabupaten Muaro Jambi Rabu (1/4/2020)/foto Ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Upaya menekan penyebaran Corona virus disease (COVID-19) di provinsi Jambi. Tim Gugus Tugas Penanganan COVlD-19 membentuk posko pemeriksaan orang di perbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu dan Riau. Posko- posko yang ditempat diperbatasan itu disiapkan personil petugas pemeriksaan kesehatan dan personil dari instansi terkait.

Salah satu posko perbatasan Provinsi Jambi-Sumsel ditempatkan sejumlah personil TNI 20 orang, Polri 42 orang, kesehatan 8 orang, BPBD 6 dan Dishub 20 orang. Tugas para personil adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang keluar dan masuk dibatas itu.

Gubernur Jambi, Fachrori Umar sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, mengatakan proteksi ketat di wilayah perbatasan menjadi salah satu upaya untuk menyetop penyebaran COVID-19 di Jambi. Menurutnya, semua kendaraan yang melintas wajib berhenti untuk diperiksa, penumpang dan supirnya. Termasuk masyarakat yang melintas batas provinsi tersebut wajib dicek kesehatannya oleh aparat gabungan.

”Dengan adanya posko ini diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19 melalui pemudik yang pulang kampung. Karena wilayah Jambi merupakan jalur lintas Sumatera menuju Padang, Riau, Bengkulu, Medan dan Aceh,” ucap Fachrori.

Masyarakat dihimbau bersama membantu pemerintah dengan cara tidak keluar rumah. Kalau tidak ada kepentingan, lebih baik di rumah saja, hindari berkumpul, itu sudah termasuk membantu pemerintah.

Kepada petugas di lapangan, kata Fachrori, agar menjaga kesehatan dengan baik dan pergunakan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Terutama bagi petugas pemeriksaan warga yang baru datang.

Fachrori juga mengatakan bahwa adanya posko kesehatan di perbatasan ini, masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya pengecekan kesehatan, terutama warga yang baru pulang dari perantauan.

” Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan suhu badan serta pengecekan kesehatan ringan lainnya dan juga penyemprotan disinfektan,” katanya.

Pada peninjauan posko pemeriksaan batas provinsi, Jambi-Sumatera Selatan, di Desa Suka Damai RT 1 Rimba Jaya Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi. Gubernur Jambi Fachrori Umar, didampingi Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi, Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Arh Elphis Rudy dan beberapa orang dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu Gubernur menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa masker 95, masker bedah dan termogan alat pengukur suhu tubuh. (red JOS)***

Penulis : Tim

Bupati Tebo Sukandar, Apresiasi Rapat Melalui Telekonfrens Diskominfo

Penerapan aplikasi telekonfresn dinas kominfo kabupaten Tebo, Jum’at (27/3/2020) melakukan rapat dengan pihak BPKP provinsi Jambi dengan Tim Gugus Tugas COVID -19 kabupaten tebo membahas penggunaan dana tanggap darurat/foto Diskominfo Tebo


Jambiotoritas.com, TEBO – Dalam upaya menciptakan Social Distancing atau Physical Distancing (tidak bertatap muka) sebagai langkah mencegah penyebaran Covid-19 dikabupaten Tebo. Bupati Tebo H. Sukandar, S.Kom,.M.Si menyambut positif rapat atau pertemuan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo dilakukan melalui telekonfrens. Sebagaimana yang sudah dirancang pihak Dinas Komunikasi dan Telematika Tebo beberapa waktu lalu. Demikian hal itu disampaikan Bupati Sukandar, ketika memimpin rapat Gugus Tugas Covid-19 di halaman Kantor Bupati Tebo, Senin (30/3/2020) pagi.

Diminta kedepannya setiap kali dilakukan pertemuan atau rapat di pemerintahan kabupaten Tebo. Selama masa darurat COVID -19 ini tidak dilakukan dengan tatap muka.

“ Kepada semua OPD agar dapat melakukan pertemuan/ rapat melalui telekonfrens, tidak melalui rapat tatap muka seperti ini lagi, selama masa darurat Covid-19 berlangsung,” kata Sukandar.

Sementara itu, Kepala dinas Kominfo Himawan Susanto,SE, M.Ec. Dev mengatakan bahwa pertemuan melalui telekonfrens dapat diakukan oleh setiap OPD selagi ada jaringan internet, sebab telekonfrens menggunakan aflikasi tertentu. Oleh karena itu, masing-masing OPD atau peserta rapat bisa meggunakan laptop atau handphone.

Dinas Kominfo sebelumnya, kata Himawan, sudah melakukan uji coba dengan aplikasi telekonfrens ini, Jum’at (27/3) pekan lalu. Uji coba dilakukan yakni pelaksanaan rapat melalui telekonferen antara BPKP Provinsi Jambi dengan Gugus Tugas Covid-19 Tebo yang dipimpin Wakil Ketua Syahlan,SH membahas tentang penggunaan dana tanggap darurat bencana.

” Kita Jum’at (27/3) lalu, sudah melakukan rapat melalui telekonferen antara BPKP Provinsi Jambi dengan Gugus Tugas Covid-19 Tebo dan berjalan dengan lancar,” ucap Himawan Susanto, sebagaimana dinyatakan kepala bidang komunikasi dan informasi (IKP), Syahrulrozi. (red JOS)***

Gubernur di Minta Lindungi Nasib Buruh di Tengah Wabah COVID – 19

Menteri Tenaga kerja, Ida Fauziyah keluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia soal perlindungan buruh dan kelangsungan usaha, Selasa (17/3/2020)/fot Ist.



Surat Edaran Menaker Soal Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Akibat Corona

Jambiotoritas.com, JAMBI – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam SE Menaker tersebut para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pandemi Covid-19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.

“Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” kata Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (17/3/2020) lalu.

Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspect Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. Dengan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Menaker Ida menjelaskan SE ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.

“Kita minta para Gubernur pengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja,” kata Menaker Ida.

Adapun langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di wilayah pembinaan dan pengawasannya.

“Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja dan memerintahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” kata Ida.

Tindakan pencegahan antara lain perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitian Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

“Kita juga mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dan menghadapi Covid-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha,” kata Menaker Ida.

Terakhir, dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. (red JOS)

Sumber : Merdeka.com

Soal Batas Lahan Pembangunan Mapolsek Tebo Tengah Sudah Clear

Buyung Nohan dan Kepala Bakeuda, Nazar Efendi bersama Kepala Bappelitbangda, Hendrynora ketika penyelesaian batas tanah pemda yang menjadi lokasi pembangunan Mapolsek Tebo Tengah/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo dan pihak Buyung Nohan, Kamis (5/3/2020) bersepakat menyelesaikan persoalan batas tanah pemerintah kabupaten Tebo yang kini dibangun Mapolsek Tebo tengah, di desa sungai Alai, KM XI, kecamatan Tebo Tengah. Kedua pihak sudah menyepakati batas tanah yang kemarin diklaim bermasalah.

” Pak buyung dan pemda sudah sepakat dengan batas yaitu patok yang di temukan dan berdasar juga keterangan BPN. Dan tidak ada pihak yang berkeberatan,” kata kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Nazar Efendi, Kamis (5/3/2020) via whatsappnya.

Menurut Nazar, patok yang tadinya tidak terlihat sudah ditemukan. Masalah ini sudah clear.

” Yang jelas balik ke patok yang di temukan. Dan setelah dicocokan sudah sesuai dengan peta BPN,” katanya.

Sementara itu, kepala kepolisian sektor Tebo Tengah, Iptu. Hasyim As’ari yang dijumpai di lokasi proyek menyatakan persoalan batasnya sudah clear. Pihaknya datang kelokasi hanya melihat ingin pembangunan dan mengetahui batas yang sebenarnya.

” Persoalan batasnya sudah clear. Karena ini bakal kantor Polsek, kita hanya melihat lokasinya,” kata Hasyim. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Batas Lahan Lokasi Pembangunan Mapolsek Tebo Tengah Bermasalah

Patok batas antara tanah pemda dan H. Syarifudin/ft JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Tapal batas lahan lokasi proyek pembangunan Mapolsek Tebo tengah, Rabu (4/3/2020) disamping kantor lembaga adat pal XI, desa Sungai Alai kecamatan Tebo tengah, bermasalah. Seorang warga, bernama Buyung Nohan mengklaim patok batas tanah pemerintah kabupaten Tebo keliru.

Menurut Buyung Nohan, menyatakan lahan yang kini digarap pemerintah kabupaten Tebo untuk pembangunan Mapolsek dulu atas nama keluarganya, Siti Aisyah, warga pulau Temiang. Dan memang sudah dijual kepada Pemkab Tebo sejak jaman pemerintahan bupati Madjid Mu’az.

” Kalau sertipikat kita belum ada, hanya dasar yang kita pegang SKT tahun 1974. Sekarang batas H. Syarifudin dengan Aisyah yang sepertinya salah. Pihak pemda sudah salah dengan menggusur tanah haknya Syarifudin yang diperkirakan lebar sekitar 26,5 meter dan panjangnya 200 meter yang tergusur,” ucap Buyung dilokasi, Rabu (4/3/2020) petang dihadapan pejabat pemkab Tebo.

Dikatakan Buyung, pihaknya akan menentukan langkahnya selanjutnya. Bila kesalahan dari pemerintah kabupaten Tebo, tentu akan dimusyawarahkan dulu dengan keluarga besar, langkah apa yang akan dilakukan.

” Saya mewakili pihak keluarga, hari ini kita hanya ingin mendudukan batas yang sebenarnya. Kita mau duduk berunding, kalau saya salah silahkan lanjutkan. Tapi kalau benar harus ada penyelesaian. Tapi harus ada hitam diatas putih,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sudirman : RKPD Sesuai Kebutuhan Masyarakat Melalui Proses Buttom Up

Fokus konsultasi publik RKPD Provinsi Jambi tahun 2021 diaula Bappeda provinsi Jambi, Senin (2/3/2020)/foto Humas.


Jambiotoritas.com JAMBI –Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021, dilangsungkan di Aula Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, kantor Bappeda Provinsi Jambi, Senin (2/3/2020) dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH. MH. Forum ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah.”

Menurut Sudirman, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2021 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui proses bottom up. Sehingga tidak ada lagi usulan masyarakat yang bersifat sporadis dan spontan, semuanya sudah terencana dan terprogram secara baik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Forum ini sangat penting sekali demi kesempurnaan RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi semua pihak, terlebih para pemangku kepentingan serta sebagai media pembentukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,” kata Sudirman.

Forum ini juga sebagai titik tolak bersama dalam meletakkan kebijakan pembangunan secara komperhensif satu tahun kedepan dan merupakan tahun akhir masa RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. ” Saya berpesan kepada seluruh peserta forum ini, agar dapat memberikan masukan terkait rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui beberapa media cetak dan media online di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Sudirman menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi akan menindaklanjuti penyusunan rancangan awal RKPD ini dengan beberapa tahapan kegiatan lainnya. Sehingga RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 benar – benar tersusun yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS), sebagai bagian dari penyusunan RAPBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.

“Kita semua mengharapkan, dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan nantinya bisa komperhensif dan aspiratif, baik dari sisi kepentingan nasional maupun dalam kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan Jambi TUNTAS 2021 melalui RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021,” ujar Sudirman.

Sudirman mengurakan bahwa prinsip – prinsip keterpaduan, kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk lebih dikedepankan dalam mencapai tujuan. Perencanaan yang disusun benar benar dapat menyentuh langsung dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks.

“Semoga hasil dari forum dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 ini dapat menjadi dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi kedepannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutur Sudirman.

Himpun Aspirasi
Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Dr.Doni Iskandar,S.Sos.,MT menyampaikan, forum ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021. Dan tentunya sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Kita mengetahui bersama, banyak kendala yang harus dihadapi Provinsi Jambi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Satu satunya yang meningkat di Provinsi Jambi hanya indeks pembangunan manusia, selebihnya adalah tingkat kesenjangan masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka semakin banyak,” terang Doni.

Doni mengharapkan melalui forum ini, para peserta dapat memberikan masukan masukan untuk mengatasi kendala kendala yang ada guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.(red JOS)

Penulis : Herman

Gubernur Fachrori Ajak Sukseskan Pilkada Serentak dan SP 2020

Kabupaten Tebo diwakili kadis Dukcapil, Abu Bakar terima penghargaan Pelayanan Perekaman KTP-el Capai Target Tahun 2019


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk mensukseskan Pilkada Serentak dan Sensus Penduduk Tahun 2020 (sp 2020). Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, denga tema “Mewujudkan Big Data Kependudukan dan Menyukseskan Pilkada Serentak dan Sensus Penduduk Tahun 2020,”di Gedung Ratu Convention Center (RCC) Jambi, Selasa (25/2/2020).

Pembukaan rapat koordinasi ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi didampingi oleh Sesdirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan kepada Kabupaten Tebo kategori Pelayanan Perekaman KTP-el Capai Target Tahun 2019, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cakupan Akta Kelahiran tertinggi, Kota Jambi Pelayanan Kartu Identitas Anak Terbaik, Kabupaten Sarolangun kategori Dukcapil Hebat yang telah berhasil berpartisipasi aktif melaksanakan Pembersihan data Kependudukan.

Fachrori menyampaikan, Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah 50.058 Km persegi dengan jumlah penduduk pada posisi semester II tahun 2019 sebanyak 3.482.008 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota dengan jumlah wajib KTP 2.439.684 jiwa, dimana hasil perekaman sampai bulan Januari 2020 adalah 2.422.208 jiwa. Sedangkan untuk anak usia 0-18 tahun sebanyak 1.138.748 jiwa. ”Hasil perekaman sampai bulan Januari 2020 adalah sebesar 2.422.208 jiwa atau 99,28 % sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun yaitu 1.138.748 jiwa dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Provinsi Jambi sudah mencapai 1.058.543 jiwa 92,96 % dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 80,205 jiwa atau 7,04%,” tutur Fachrori.

“Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berkerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dalam meningkatkan kepemilikan KTP elektronik dengan pelaksanakan perekaman dan percetakan KTP elektronik bagi penduduk melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Pemrov menyediakan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembayaran pajak kenderaan bermotor,” kata Fachrori.

Selain itu, Fachrori juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan arah pembangunan jangka menegah dengan kegiatan yang secara eksplisit berorientasi pada pengendalian kuantitas penduduk dengan peningkatan kualitas penduduk, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. ”Kita menempatkan penduduk bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Selain menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Grand Design pengendalian penduduk dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Fachrori.

Fachrori mengatakan, pada tahun ini Provinsi Jambi akan melaksanakan Pilkada serentak, serta menekankan sekaligus mengharapkan semua pihak berpartisipasi maksimal agar Pilkada serentak tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan terkendali.

Sekretaris Dirjen (Sesdirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI DR.Ir. I Gede Suratha, M.MA menyampaikan, kependudukan dan catatan sipil merupakan amanat negara yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja karena masalah penduduk merupakan permasalahanan yang cukup kompleks. ”Dengan hadirnya kita semua, kita harus bantu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan masyarakat. Semua bantuan dari pemerintah berdasarkan data-data yang konkret dari administrasi pemerintahan, baik bantuan sosial maupun bantuan subsidi harus mempunyai data dari pemerintah daerah. Selama ini, kita mempunyai banyak data, tapi untuk tahun ini kita memakai satu data dari BPS, menuju satu data kependudukan Indonesia dengan cara pendataan secara online. Untuk itu, semua jajaran agar mendukung BPS dalam melakukan pendataan di berbagai daerah,” ujar I Gede Suratha.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Jambi Arif Munandar mengharapkan dukungan semua pihak terkait dan menyampaikan bahwa Dukcapil Provinsi Jambi telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan 8 OPD di Provinsi Jambi terkait pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan data kependudukan.

“Dinas Sosial Kependudkan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi yang berkerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) selama 3 hari, 25-27 Februari 2020 di RCC dan akan terus bersinergi dalam memberikan layanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia Khususnya Provinsi Jambi menjadi masyarakat yang tertib administrasi,” pungkas Arif.

Usai pembukaan rakor, Gubernur Jambi dan Sesdirjen Dukcapil Kemendagri meluncurkan Mobil Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Pj.Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman,SH,MH, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib, para OPD terkait lingkup Pemprov Jambi, Kepala OPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil se Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (red JOS)***

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019, Optimalkan Penyaluran Dana Desa

Sub Direktorat Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Deddy Winarwan    /foto Humas



Jambiotoritas.com, MUARO JAMBI – Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Provinsi Jambi yang berlangsung di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jambi, Apani Saharudin, Kamis (20/2/20). Di targetkan dalam RPJMN 2020-2024 akan dicapai terwujudnya Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang sebanyak 10000 desa, terwujudnya desa berkembang menjadi Desa Mandiri 5000 desa, terwujudnya revitalisasi kawasan pedesaan 60 kawasan pedesaan, terwujudnya revitalisasi kawasan transmigrasi 63 kawasan, terentaskannya Desa Tertinggal 25 kabupaten tertinggal.

” Dimana Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendorong perubahan mendasar bagi desa yaitu desa menjadi subjek pembangunan melalui kewenangan lokal skala desa dibidang pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Sehingga desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta mengatasi permasalahan yang dihadapi,” ungkap Asisten I Setda Provinsi Jambi, Aspani.

Selaian itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020. Aturan ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas kegiatan serta pedoman penganggaran dalam dana desa.

” Baik ditujukan untuk pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

Menurutnya, dengan pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan prioritas. Akan tetapi akan memberikan pandangan kepada Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas pembangunan dana desa sehingga pemerintahan desa tetap memiliki peluang untuk berkreasi dalam membuat program kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya. Serta analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki.

Dikatakan, Aspani, untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat telah memberikan dukungan finansial berupa dana desa, dimana Provinsi Jambi mendapatkan dana sebesar Rp.1,22 Triliun pada Tahun 2020 dengan rata-rata setiap desa menerima sekitar Rp.800 juta per desa. Sejalan dengan kegiatan pemerintah pusat di atas pemerintah Provinsi Jambi dalam RPJMD 2016-2021 menargetkan pengurangan 191 Desa Tertinggal dan penambahan Desa Mandiri di Provinsi Jambi. Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan provinsi ke desa dan kelurahan dalam provinsi Jambi ditetapkan setiap desa atau kelurahan dapat alokasi dana sebesar Rp.60 juta per desa atau kelurahan.

“Dukungan regulasi dan dukungan finansial bantuan keuangan provinsi untuk dana desa kelurahan serta Alokasi Dana Desa kabupaten ke desa, desa yang maju, mandiri, sejahtera dapat kita wujudkan bersama,” harap Aspani.

Penyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa, ada beberapa kendala yang seringkali dihadapi. Diantaranya adalah kurangnya pengetahuan kemampuan masyarakat desa dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam beberapa pekerjaan, seperti perumusan arah dan tujuan pembangunan, penyusunan RPJMDes, RKAPDes,APBDes, Penatalaksanaan, pencairan dana, proses pengadaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih perlu untuk ditingkatkan.

” Oleh karena itu, pemerintah Desa perlu didukung dengan panduan serta pendampingan untuk mengelola dana desa dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,” tegas Aspani.

Dalam laporannya, panitia pelaksana Sub Direktorat Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Deddy Winarwan menyampaikan dari 1800 undangan telah tercatat 1400 yang hadir dan terbanyak dari Kabupaten Merangin. Kegiatan tersebut dilakukan serentak ditujuh Provinsi guna memaksimalkan penggunaan dana desa menuju desa mandiri maju dan sejahtera. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Merangin H.Al Haris, Wakil Bupati Bungo Safrudin, serta pejabat kabupaten yang ikut hadir dalam acara tersebut.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Senin, Pekan Depan 3.913 Peserta Ikuti CAT CPNS

Peserta ujian CAT CPNS/foto Ilustrasi


Jambiotoritas.com,TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo memastikan jadwal pelaksanaan system CAT (Computer Assisted Test) CPNS tahun 2019 berlangsung dari tanggal 17 – 21 Februari 2020. Bahkan dari jumlah 2.836 peserta yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pada tahapan verifikasi berkas, kemudian 1.300 melakukan sanggah sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dengan demikian total peserta Tes CAT CPNS Tebo menjadi 3.913.

Menurut sekretaris daerah kabupaten Tebo, Teguh Arhadi mengatakan penambahan jumlahnya berasal dari 1300 jumlah peserta penyanggah, dipastikan 141 peserta dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya.

“ Persiapan sudah maksimal, siap, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kita tidak ada perubahan waktu pelaksanaannya,” kata Sekretaris daerah kabupaten Tebo, Teguh Arhadi, Selasa (11/2/2020) petang.

Pesertanya tetap, seperti yang sudah lulus bahan, bahkan ada penambahan peserta CAT dari penyanggah kemarin, jumlah 141 orang. Kesalahannya itu, hanya seputar legalisir atau masalah stempel – stempel saja.

“ Semua kesiapan sarana dan peralatan untuk kelengkapan sudah siap semua, tinggal pelaksanaan,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Fachrori Akan Tindak Lanjuti Arahan Presiden Dalam Penanggulangan Bencana

Gubernur Jambi, Fachrori Umar, bersama Karo Humas, Johansyah dan kepala BPBD, Bachyuni/ foto Humas/ JOS


Jambiotoritas.com, BOGOR – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan akan menindaklanjuti arahan presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana, dengan harapan agar penanggulangan bencana bisa terlaksana dengan cepat, tepat, dan sinergis. Hal itu disampaikan Fachrori saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020, yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi), di Sentul International Convention Centre, yang mengusung tema Penanggulangan Bencana Urusan Bersama, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita, Selasa (4/2/2020).

Dalam keterangan untuk persnya, Gubernur menyatakan bahwa akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, terkait kesiapsiagaan serta upaya penanggulangan bencana di daerah demi meminimalisir dampak serta korban jiwa akibat bencana.

” Kita akan menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebencanaan di daerah khususnya Provinsi Jambi. Penanggulangan bencana di Provinsi Jambi harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Fachrori.

Kebencanaan membutuhkan kesiapsiagaan personil, peralatan serta kepedulian dan kekompakan bersama agar dampak buruk bencana tidak menimbulkan korban jiwa. “Ada persiapan untuk kabupaten/kota sudah dilaksanakan rakor terkait penanggulangan bencana,” jelas Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah.

Mengusung tema ‘Penanggulangan Bencana Urusan Bersama’ menjadikan Rakor Penanggulangan Bencana bagi pemerintah daerah menekankan untuk melindungi dan menjunjung tinggi keselamatan jiwa masyarakat, dimana rakor berkaitan dengan pembahasan manajemen kebencanaan, ancaman geologi dan vulkanologi, ancaman hidrometeorologi, ancaman akibat limbah dan kegagalan teknologi dengan “kita jaga alam, alam jaga kita.”

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan penanggulangan bencana, diantaranya; Pertama, memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan resiko bencana serta sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah diperintahkan kepada setiap gubernur, bupati/wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pasca bencana dapat berjalan baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, mengajak berbagai pihak dalam penanggulangan bencana berkolaborasi (kolaboratif) pentahelix yaitu unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.

Keempat, dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prolioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, TNI dan Polri selalu siap siaga dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.

BNPB mengingatkan semua stakeholders (para pemangku kepentingan), khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berada digaris depan penanggulangan bencana daerah. BNPB mengajak pemerintah daerah terkait tata kelola penanggulangan bencana, serta penyusunan solusi dan strategi ke depan, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang akan disampaikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pihak terkait. (red JOS)

Sumber : Humas prov Jambi

Tebo Laksanakan Ujian CAT CPNS Sendiri, Ini Jadwal dan Tempatnya

Kepala BKPSDM kabupaten Tebo, Haryadi, S.Sos. M.Si /Foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo memutuskan pelaksanaan ujian CAT bagi pelamar CPNS dikabupaten Tebo tahun 2019 di kota Muara Tebo. Kepastian kesiapan pelaksanaan tes di kabupaten Tebo itu sudah final. Alasan keputusan ini, karena beberapa kali pertemuan di Jambi dengan sistem kontribusi terhadap masing- masing daerah menemukan jalan buntu.

Menurut kepala badan kepegawaian pelatihan dan SDM (BKPSDM) kabupaten Tebo, Haryadi, S.Sos. M.Si menyatakan karena waktunya sudah mepet, jadi pemkab Tebo mengambil keputusan melakukan ujian sendiri di Tebo. Atas keputusan tersebut, dalam satu atau dua hari ini pemerintah kabupaten Tebo akan membuat pengumuman resmi.

” Insha Allah, untuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam waktu dua hari ini sudah siap. Tahun ini kita menggandeng penyedia (pihak ketiga) untuk pelaksanaan ujian CAT ini. Besok atau lusa nanti peralatan pendukung seperti komputer, server dan perangkat pendukungnya akan sampai ke Tebo,” ungkap Haryadi, Selasa (28/1/2020) di Sekretariat daerah pemkab. Tebo.

Dikatakannya, sesuai jadwal nanti ujian akan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 21 Februari 2020. Mengenai tempat ujian akan dilangsung di aula utama kantor bupati Tebo di komplek perkantoran Pemkab paal 12, desa Sungai Alai kecamatan Tebo tengah.

” Rencananya panitia menyiapkan 170 kursi peserta. Ujiannya nanti dilakukan lima sesi per hari. Artinya dalam sehari ada kurang lebih seribu peserta. Persiapan lain, pemda juga mempersiap kelengkapan sarana dan prasarana pendukung sebagai anstisipasi bila nanti terjadi kerusakan alat yang ada,” jelasnya.(red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemerintah Jambi Gandeng PT. Rimba Palma Bangun Jalan Rigid Beton

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat (24/1) menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. (FOTO: Humas Prov)


JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan umum. Dalam pembangunan jalan tersebut Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga melakukan kerja sama dengan dunia usaha dengan tujuan agar semakin banyak jalan umum yang bisa dibangun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat. menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. Pemprov Jambi menggandeng PT Rimba Palma Sejahtera Lestari utuk membangun jalan provinsi.

PT Rimba Palma Sejahtera Lestari adalah perusahaan pembangkit listrik (biomass), yang lokasi kerjanya di Selincah. Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2013 di Provinsi Jambi. PT Rimba Palma Sejahtera Lestari akan membangun (meningkatkan kapasitas) jalan tersebut dengan konstruksi rigid beton dengan panjang jalan 770 meter dan lebar 8 meter.

Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengapresiasi niat baik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Sudirman menekankan bahwa yang paling penting dari kerja sama ini adalah harus ada komitmen terhadap apa yang disepakati, artinya jalan tersebut harus betul-betul dibangun dan ketika ada kerusakan-kerusakan, diperbaiki. Sudirman berharap dengan pembangunan jalan tersebut nantinya, ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap agar kerja sama ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena jalan yang dilalui sebagai obyek kerja sama nanti dibangun dan dikerjakan oleh PT Rimba, kemudian kerusakan-kerusakan pun akan ada perbaikan dan masyarakat pun memperoleh akses jalan di sana. Karena jalan itu adalah jalan provinsi, oleh karena itu Pemprov bekerja sama dengan PT Rimba. Mudah-mudahan ada peningkatan ekonomi, ada geliat ekonomi dan tentunya mempermudah akses bagi transportasi untuk masyarakat sekitar menuju ke Jambi,” kata Sudirman.

Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan mengucapkan terimakasih atas support dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan (meningkatkan) kapasitas jalan dan berharap pembangunan jalan nantinya membawa manfaat bagi masyarakat.

“Saya telah menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan tonase jalan. Berharap kerja sama yang dilakukan ini akan membawa manfaat yang besar bagi Jambi dan masyarakat. Kami juga berharap bisa segera menyelesaikan konstruksinya jalan tersebut,” kata Bryan.

PT Rimba Palma juga akan membangun drainase jalan dan membangun segala sesuatunya sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan standar yang dianjurkan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kami meyakinkan bahwa jalan tersebut bisa digunakan masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan bisa digunakan oleh perusahaan dengan baik. Kami kan start konstruksi sebelum Maret,” jelas Bryan.(red JOS)

Wacanakan Pengadaan Server Backup Data di APBD Perubahan


Jambiotoritas.com, TEBO – Data Rencana Umum Pelelangan (RUP) dari 37 OPD sudah diterima unit layanan pengadaan (ULP). Pihak ULP ingin proses lelang kegiatan proyek organisasi perangkat daerah berjalan normal tanpa hambatan.

” Data – data RUP sudah diterima semua. Sekarang sudah ditayangkan di LPSE,” kata kepala bagian Pembangunan dan lelang pemerintah, Sobirin, ST, Kamis (23/1/2020).

Menurut Sobirin
mengatakan untuk melancarkan proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 ini. Khusus ULP bakal mempersiapkan penambahan server backup.

” Tujuannya untuk antispasi saja, karena memang kondisi arus listrik PLN di Tebo tidak stabil yang dikhawatirkan dengan kondisi itu peralatan bisa rusak fatal. Saat ini kita hanya punya satu server. Jadi butuh tambahan satu server untuk backup data. Agar peristiwa seperti tahun lalu tidak terulang,” ujarnya.

Harga alat ini nilainya hanya berkisar 150 juta rupiah, kata dia, kita akan upayakan pada anggaran perubahan nanti. Kalau sekarang belum ada alokasi anggarannya.(red.JOS)

Penulis : David

Wabup Minta Sekda Tegur ASN di Sekretariat Daerah

Wabup Syahlan Arfan saat melihat ruang para asisten yang tidak berada dikantornya usai dari ruangan Sekda, pasca jam istirahat siang, Rabu (22/1/2020)/foto: JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Sekretariat daerah pemerintah kabupaten Tebo dinilai wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan terjadi sedikit penurunan pada tingkat kedisiplinannya. Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak diruang kerja sejumlah pejabat eselon II dan III disekretariat daerah, Rabu (22/1/2020), usai jam istirahat siang.

Menurut Syahlan, pemerintah kabupaten akan melakukan perbaikan kinerja dan kedisiplinan mereka. Nanti saya minta melalui sekretaris daerah yang akan melakukan kewenangan itu.

” Melalui sekretaris daerah yang akan menegur agar mereka segera meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya dilingkungan Setda ini,” katanya.

Pantauan sejumlah wartawan, wakil bupati Tebo tampak menelusuri setiap ruang kerja kepala bagian, asisten kepala daerah, staf ahli termasuk ruang kerja Sekretaris daerah yang tampak lengang tak terlihat satu orang staf disana. Bahkan sisi ruang lainnya, tak satupun para pejabat para asisten 1, 2 dan 3 yang terlihat. Alasan staf diruang asisten tersebut pimpinan tidak berada ditempat.

Wakil bupati itu juga tidak menjumpai kehadiran hampir semua kepala bagian di setda. Hanya tampak kabag. Hukum, kabag Organisasi, kabag Ekonomi yang berada dikantor mereka. Kemudian Kabag Kesramas yang belakangan dijumpai datang telat usai jam istirahat siang.

Selain melihat staf ASN yang tidak sedang berada di lingkungan kerja, dibagian perlengkapan wakil bupati menemukan para staf tengah tiduran pada salah satu sudut ruangan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemkab Tebo Mulai Tahun Ini Jalankan Kebijakan Tera Ulang Timbangan

Ilustrasi petugas melakukan tera ulang timbangan/foto : Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo mulai tahun 2020 ini mulai menerapkan kebijakan kemeterologian terhadap pengawasan alat ukur timbangan dimasyarakat. Diawali dengan MoU dengan meterologi Bangko dan kota Jambi dalam pendampingan petugas Tera Ulang dinas Perindagnaker kabupaten Tebo dan pemanfaatan alat khusus yang belum dimiliki pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut kepala bidang perdagangan dinas Perindagnaker kabupaten Tebo, didampingi juga kasi. Perlindungan konsumen dan kemeterologian, Edi Sopian menyatakan MoU dilaksanakan untuk pendampingan petugas Tera kabupaten Tebo dilapangan.

” Sudah ada permintaan Tera ulang untuk timbangan di loading sawit, perusahaan sawit dan untuk SPBU melalui surat pertamina yang disampaikan ke kita,” kata Edi Sopian Jum’at (17/1/2020).

Namun demikian, kata Edi Sopian, pemerintah kabupaten Tebo sudah punya Ranperda Meterologi legal yang menunggu pembahasan dewan. Dalam draf Perda itu diatur tentang berbagai jenis timbangan, seperti Timbangan Mas, timbangan pedagang pasar, dacing karet, timbangan sawit, termasuk timbangan gas elpiji 3 Kg, SPBU. Dalam hal itu juga diatur mengenai sangsi bagi pelaku pelanggaran.

” Masyarakat yang tidak puas dengan timbangan dan merasa dirugikan nanti dipersilahkan lapor ke kami. Intinya pemerintah melindungi masyarakat dari timbangan yang tak bagus,” katanya.

Dikatakan dia juga bahwa untuk penindakkan yang dilakukan bisa pelaku usaha bisa disegel dan proses hukum yang dikategorikan pelanggaran hukum. Bagi perusahaan harus diwajibkan ada ijin penggunaan timbangan (Tera) yang diatur massa waktunya mulai jangka waktu satu sampai lima tahun. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal CV. Arafah, Dinilai Tak Layak Diberi Addendum

Kondisi fisik terakhir dan tumpukan material split di gang Queen kelurahan wiroto agung kecamatan rimbo bujang kabupaten Tebo yang diberikan addendum oleh PUPR provinsi Jambi / foto : JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Masalah pekerjaan proyek rabat beton di jalan gang queen kelurahan Wiroto Agung berpolemik. Berdasar sidak anggota DPRD Provinsi Jambi, Wartono pekan pertama di Januari 2020, ditemukan pengerjaan proyek oleh CV. Arafah yang didanai APBD provinsi Jambi tahun anggaran 2019 itu, dinilainya tidak sesuai spesifikasi.

Menurut Wartono, CV Arafah selaku pihak rekanan diberikan Adendum atau perpanjangan kontrak kerja selama 50 hari untuk menyelesaikan proyek dengan sanksi denda oleh pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Namun kata dia, sebetulnya CV. Arafah tidak diperbolehkan untuk diberi Adendum terkait tidak selesainya proyek Rabat Beton tersebut pada pada 31 Desember 2019. Karena, pekerjaannya baru mencapai 25 persen padahal pekerjaan itu sudah melewati di bulan Januari 2020.

“Sebetulnya CV Arafah tidak bisa diberikan Adendum untuk menyelesaikan proyek rabat beton itu. Karena realisasi fisik pekerjaannya baru mencapai 25 persen saja. Sementara kontrak kerjanya habis di tahun 2019,” ungkap Wartono pada Kamis (16/01/2020).

Bisa jadi, kata dia, alasan Adendum karena Pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat karena dilingkungan tersebut sudah ada pekerjaan Rabat Beton dan tidak mungkin pula akan diberhentikan pekerjaannya.

” Saya sangat menyayangkan CV. Arafah ini. Karena kualitas pekerjaan pondasi dasar rabat beton ini sangat buruk. Material yang digunakan pakai pasir Dldompeng atau pasir rawa untuk adukan cor betonnya. Diremas saja hancur. Yang namanya Pondasi itu harus kokoh, la ini Pondasinya saja buruk seperti ini,” katanya.(red JOS)

Hari Amal Bakti Kemenag ke-74, Fachrori Ingatkan Jaga Persatuan Bangsa

Gubernur Fachrori ketika diwawancara awak media usai upara HAB Kemenag ke 74 di Kantor kanwil Kemenag Jambi, Jum’at (3/1/2020)/foto : ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Upacara Peringatan Amal Bakti ke-74 Kementrian Agama, Jumat (3/12/2019) bertempat di lapangan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyatakan HAB ini merupakan wujud meningatkan, menguatkan dan menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Gubernur bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Dia mengatakan Menteri Agama pertama Haji Mohammad Rasjidi adalah sosok yang benar benar pemeluk agama yang ada di Indonesia.

“Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, Fachrul Razi bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,”ujar Gubernur.

Negara Indonesia ini para pendirinya telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita dan NKRI tidak akan tergantikan. Negara Indonesia ini memiliki keanekaragaman baik suku, agama dan ras dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita harus merangkul seluruh perbedaan tersebut untuk membangun bangsa dan negara, jangan lagi ada yang membeda- bedakan, karena semua sama, memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan membangun negara ini, jangan lagi ada saling menjelekkan, karena itu kita harus memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Menteri Agama RI, Fachrul Razi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Jambi menyatakan bahwa Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penghargaan terhadap jasa-jasa para perintis dan pendiri Kementerian Agama. Kita semua bisa berdiri di tempat ini, tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.

Facrul Razi menegaskan bahwa agama dan negara saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk kebahagiaan hidup manusia. Sejarah dunia sampai abad kedua puluh hanya mengenal dua teori menyangkut hubungan agama dan negara, yaitu “teori integrasi”, penyatuan agama dengan negara, dan “teori sekularisasi”, pemisahan agama dengan negara. “Para founding fathers negara kita dengan bimbingan Allah Yang Maha Kuasa mengenalkan teori alternatif, yaitu “teori akomodasi” menyangkut hubungan agama dan negara yang belum dikenal saat itu di negara mana pun. Saya perlu menegaskan disini bahwa penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam “satu kotak” untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.

Penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari 4 spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalisme (red JOS)

Perintah Gubernur OPD Selesaikan Rekomendasi BPK RI

Ketua BPK RI perwakilan Jambi, Henry Ridwan (kiri) Gubernur Jambi, Fachrori Umar (tengah) dan ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto (kanan) menerima LHP semester II di rumah dinas gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019)/ft. HMS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi Jambi segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jambi Semester II Tahun 2019, di ruang peranginan rumah dinas Gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi, tentu apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan,” ujar Fachrori.

Fachrori meminta Inspektur Provinsi Jambi untuk segera melakukan identifikasi terhadap beberapa rekomendasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD Provinsi Jambi. Momentum tersebut dijadikan sebagai prioritas Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada seluruh OPD Provinsi Jambi.

” Pemeriksaan BPK merupakan upaya menyajikan agar pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi menjadi lebih baik sesuai dengan standar pemerintah serta membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan,” kata Fachrori.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Henry Ridwan menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan LHP semester II Tahun 2019 kepada Gubernur Jambi untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima LHP.

“ Kita telah melakukan 2 jenis pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi untuk semester II Tahun 2019. Yaitu pemeriksaan kepatuhan terkait belanja infrastruktur dan pemeriksaan kinerja terkait kualitas pengelolaan belanja daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia,” kata Henry.

Pada semester I Tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan ini tentu sudah sesuai dengan kewenangan BPK RI untuk mendorong pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RPJMD.

” BPK RI memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait pemeriksaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti, antara lain, Pemerintah Provinsi Jambi belum melaksanakan analisis ekonomi dan evaluasi ekonomi memadai atas beberapa program kegiatan yang lebih spesifik dalam melaksanakan penganggaran,” jelasnya.

BPK merekomendasikan terkait proses pengurusan perizinan yang relatif lama harus dibenahi oleh instansi terkait. Supaya masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepuasan dalam pelayanan pengurusan perizinan.

Selanjutnya, Henry menekankan bahwa volume pekerjaan proyek harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, sehingga tidak mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang dilaksanakan.(red JOS)

Sumber : Humas

Ujian CAT CPNS se Provinsi Jambi Dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Kota Jambi

Pelamar CPNS di kabupaten Tebo di kantor BPKSDM beberapa waktu lalu/ft/ dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Hasil rapat koordinasi UPT BKN Jambi dengan BKN regional Palembang, Sumatera Selatan. Menetapkan pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) peserta CPNS akan dilangsungkan di Kota Jambi tepatnya di Hotel Abadi Suite.

Kepala unit pelaksana teknis (UPT) BKN provinsi Jambi, April Koni menyatakan pelaksanaan CAT CPNS yang berasal dari sebelas kabupaten/ kota di Provinsi Jambi akan dilaksanakan di Hotel Abadi Suite. Dia mengatakan tempat pelaksanaan CAT ini terpilih karena tempatnya yang strategis untuk melangsungkan CAT.

Selain Hotel Abadi Suite, tadinya terdapat beberapa opsi hotel lainnya untuk dijadikan sebagai lokasi ujian CAT CPNS yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020 mendatang. Yakni di Hotel Ratu di kawasan Broni dan Hotel Golden Harvest di Simpang Rimbo. Namun hotel Abadi Suite di pilih karena lokasinya yang cukup strategis dan pihak hotel turut menyediakan genset guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik.

“ Berdasarkan kesepakatan antara 11 kabupaten/kota bersama pihak UPT BKN Jambi Kanreg VII Palembang, pelaksanaan ujian CAT baik untuk seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang akan dipusatkan di Kota Jambi,” kata April Koni, Selasa (17/12/2019).

Ujian CAT seleksi CPNS yang akan datang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya beberapa kabupaten ada yang melaksanakan ujian CAT seleksi CPNS di daerahnya sendiri. Seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Kabupaten Bungo. Peserta atau masyarakat yang mendaftar dalam seleksi penerimaan CPNS di Provinsi Jambi kali ini mencapai 57 ribu pelamar. (red JOS)

Sumber : Antarajambi
Editor : David Asmara

Hearing Komisi I dan Biro Humas dan Protokol, Bahas Anggaran 11,433 Milyar Rupiah

Foto bersama komisi I DPRD provinsi Jambi dengan kepala biro humas Setda provinsi Jambi/ft/ humas


Jambiotoritas.com, JAMBI – Biro hubungan masyarakat (humas) sekretariat daerah provinsi Jambi memaparkan tugas dan fungsimua dihadapan komisi I DPRD provinsi Jambi. Selain itu dihadapan komisi I itu, dibahas anggaran kerja tahun 2020 yang mencapai 11,433 milyar.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah dan dihadiri Wakil Ketua Komisi I, Hasim Ayub dan Sekretaris Komisi I Budi Yako serta para anggota yakni Akmaluddin, Zubir Dahlan, M.Juber, Yuli Yuliarti, Ezzaty, Anwar Sadat, Kemas Alfarabi, Ibnu Sina dan Kamal HG, Jum’at (1/11/2019) di gedung DPRD provinsi Jambi. Dari Biro Humas dan Protokol hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah didampingi oleh struktural dan staf terkait.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah mengatakan, Biro Humas dan Protokol harus terus berupaya meningkatkan kinerja, dan anggaran harus berdasarkan tiga prinsip yakni efektif, efisien dan akuntabel.

“ Diharapkan dengan anggaran yang ada, Biro Humas dan Protokol bisa melaksanakan tugas dengan baik,” kata Hapis Hasbiallah.

Sementara itu, kepala biro Humas provinsi Jambi, Johansyah memaparkan tugas pokok dan fungsi serta anggaran pada Biro Humas dan Protokol. Dalam paparannya dihadapan Komisi I itu. Pada intinya adalah untuk memperkuat dan mempertajam program kerja Biro Humas dan Protokol. Dia mengapresiasi masukan-masukan dari Komisi I, baik kritik dan saran, yang tentunya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol.

Sebagai informasi bahwa pagu anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi dalam KUA PPAS Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 11,433 milyar. Hasil pembahasan anggaran dengan komisi tersebut akan dilaporkan Komisi I ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sekda Harap Kerjasana Semua Pihak Bangun Sistem Rujukan Yankes

Penandatanganan kerjasama Optimalisasi Sistem Rujukan Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS,” Senin (28/10/19).


Jambiotoritas.com, JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si berharap adanya kerjasama semua pihak untuk membangun sistem rujukan pelayanan kesehatan. Harapan itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan se Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Aston Jambi, yang mengusung tema “Optimalisasi Sistem Rujukan Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS,” Senin (28/10/19).

Sekda mengharapkan adanya kerjasama yang baik antar lembaga terkait, memaksimalkan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dibidang kesehatan dengan sinergi positif untuk terus dijaga dan berkelanjutan. “Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta turut mendukung upaya pembangunan ekonomi,” ungkap Sekda.

Sekda menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan yang solid dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk BPJS. “Terima kasih dan penghargaan kepada BPJS Kesehatan yang telah banyak mendukung program-program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas cakupan JKN, salah satunya dengan mendorong masyarakat yang belum bergabung, untuk mendaftar menjadi peserta JKN KIS melalui jalur Peserta Mandiri maupun jalur Peserta Tidak Mampu yang ditanggung oleh pemerintah.

Selanjutnya, Sekda menegaskan adanya pelayanan prima yang harus dapat dilaksanakan diberbagai tingkatan fasilitas kesehatan, mulai dari Faskes Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut yaitu rumah sakit.

Kepala BPJS Cabang Jambi, Rezki Lestari menerangkan, adanya Rujukan Parsial Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Rujukan Horizontal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memerlukan beberapa penjelasan jika tidak melalui alur yang jelas dan sesuai bisa tergolong fraud yang dalam bahasa Indonesia dipadukan sebagai bentuk kecurangan. “Fraud sulit ditemukan terjemahan yang tepat kedalam bahasa Indonesia yang diartikan kecurangan, dalam bahasa hukumnya juga kecurangan dan mohon maaf atas kata tersebut,” kata Rizki Lestari.

Rizki Lestari menegaskan, keberadaan BPKP memberi masukan, juga menjaga diri dan pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Sama-sama teliti dan waspada memahami makna “kecurangan” itu sendiri,” ujar Rezki Lestari.

Rezki Lestari menjelaskan, ada 2,6 juta jiwa dari 3,4 juta jiwa di Provinsi Jambi setara 75,85 persen penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Saat ini sudah bekerjasama dengan 28 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, untuk Tingkat Lanjutan di Jambi dan Muaro Bungo,” jelas Rezki Lestari.

Beberapa hal yang sering muncul menjadi masalah atau fraud sudah seharusnya dapat terselesaikan secara baik dengan kejelasan administrasi berdasarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. (Red JOS)

MoU Uji Petik Pencegahan Korupsi Jambi di Teken

Sekda provinsi Jambi, saat penandatanganan naskah MoU dengan BPS Jambi

Penandatanganan Mou Pemprov Jambi bersama BPS Provinsi Jambi, Rabu (23/10)(Foto/Humas Prov)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Jambi-Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi ditandatangani kedua pihak guna memperkuat data, BPS adalah sebagai perpanjangan tangan KPK untuk penelitian dan uji petik pencegahan korupsi di Pemprov Jambi.

Penandatangan kesepakatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto dan Kepala Bidang Raja Wilayah Analisis BPS Provinsi Jambi, Eltri mewakili Kepala BPS Provinsi Jambi, Dadang Hardiwan di ruang kerja Sekda di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (23/10/2019). Didampingi Asisten II Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini dan Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Novriadi.

Dikatakan Sekda. M. Dianto bahwa ditahun 2019 ini, BPS Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintahan Provinsi Jambi sebagai pencegahan korupsi.

” Alhamdulillah kita menandatangani kesepakatan bersama BPS Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas pencegahan korupsi di Provinsi Jambi,” katanya.

Menurut dia, sekarang ini masyarakat boleh tahu semuanya tentang program apa saja yang dilakukan Pemprov Jambi dalam pencegahan korupsi. Melalui MoU ini kita harapkan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan terhadap kinerja pemerintah.

Dilain pihak, Kepala Bidang Raja Wilayah Analisis BPS Provinsi Jambi, Eltri mengatakan pada tahun 2018 lalu, berdasarkan survey penilaian integritas (SPI) provinsi Jambi berada pada peringkat ke 17. Insha Allah tahun ini (2019) kita akan dapatkan indeks yang lebih baik.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Jambi yang diwakili Ferdiansyah menyatakan, SPI merupakan salah satu kerja sama antara BPS dan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, di tahun 2018 SPI dilakukan langsung oleh KPK, untuk tahun 2019 dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPS Provinsi Jambi.

“Untuk Provinsi Jambi hanya dua wilayah yang melaksanakan SPI yaitu Promrov Jambi dan Kota Jambi, sedangkan untuk kabupaten/kota lainya akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Tujuan SPI ini sebagai pemetaan isu dan integritas dalam pencegahan korupsi dalam instansi pemerintah agar korupsi jangan terulang kembali dan harus diperbaiki,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Fachrori Umar Siap Bersinergi Dukung Program Presiden Jokowi – Ma’ruf

Gubernur Jambi Fachrori Umar (Foto. Ist/Humas Prov)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi, Fachrori Umar menyatakan sejumlah harapan pada kepemimpinan presiden Jokowi – Ma’ruf Amin akan membawa Indonesia semakin maju di segala sektor berdaya saing serta kesehjahteraan masyarakat terus meningkat secara berkesinambungan.

Menurut Fachrori khususnya Provinsi Jambi dapat bertumbuh dengan baik, berkeadilan dan pertumbuhannya lebih merata serta inflasi relatif terkendali dan stabil. Penegakan hukum dilaksanakan dengan baik, dengan demikian agar kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku semakin meningkat.

” Kemajuan tersebut bisa dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) maupun dari segi iman dan takwa (imtak), dan kondisi negara aman dan damai. Selain itu upaya meningkatkan perekonomian nasional, didukung dengan program lingkungan hidup yang bisa bisa dilestarikan,” kata Fachrori, Minggu (20/10/2019).

Dikatakannya bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut bukanlah hal mudah, namun pasti banyak tantangannya, dan bukan hanya tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden, tetapi harus sinergis pemerintah pusat dan seluruh instansi vertikal, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat.

Dia menyatakan kesiap – siapannya mendukung dan menyukseskan program Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-Ma’ruf Amin dan siap mensinergikan program pemerintah provinsi Jambi dengan program pemerintah pusat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rekrutmen CPNS 2019, Inilah Formasi, Tahapan dan Cara Mendaftar

Ilustrasi

Jambiotoritas.com, JAKARATA – Badan Kepegawaian Negara (BKN)  telah mengeluarkan siaran pers, mengenai rektrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 pada 17 Oktober lalu.  Berikut ini merupakan infomasi rekrutmen CPNS yang kami kutip rilis itu.

BKN  telah menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN sebagai tools utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019.

Formasi umum dan khusus
BKN siap mengawal rekrutmen CPNS tahun 2019 yang akan membuka formasi sebanyak 197.117 dengan rincian : Instansi Pusat 37.854 formasi (74 K/L) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemda). Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).

Tahapan dan pengumuman 
Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penyerahan formasi telah berlangsung pada Kamis, (17/10/2019) di Jakarta. Pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring (online) pada November 2019.

Pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020 dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020. Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Cara pendaftaran 
Untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga. Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran. 

Berikut ini alur pendaftaran dalam portal SSCASN:
Buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id
Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK Kepala Keluarga
Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan
Lengkapi biodata
Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan
Lengkapi data, kemudian unggah dokumen
Cek resume, cetak kartu pendaftaran
Pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN. Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses. (red JOS)

Pengadaan Randis Forkompinda Kebijakan Bupati

mobil fortuner /ft/ ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo berbelanja kendaraan dinas dengan total senilai Rp 2,4 miliar. Dananya dimunculkan dari APBD Perubahan 2019. Tak tanggung-tanggung, pengadaan kendaraan dinas tersebut terdiri dari empat unit mobil Toyota Fortuner 2.4 Diesel tipe G.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fansyuri mengatakan, intinya ini kebijakan bupati yang ingin kendaraan itu diremajakan. Karena kendaraan lama itu diadakan tahun 2011 lalu. Mobil Toyota Fortuner tersebut akan dipakai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Tebo.

”Anggaran diambil dari APBD Perubahan 2019 senilai Rp 2,4 miliar. Rincian harganya Rp 498 juta per unit, sekarang masih dalam proses pembelian melalui system e katalog, sudah kita pesan,” tutur Fansyuri, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, kondisi kendaraan forkompinda ini masih layak pakai. Tetapi kita tidak tahu kesibukan dan mobilitasnya seperti apa. Intinya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

”Waktu di Banggar, anggaran ini sudah dibahas di DPRD. Tidak mungkin anggaraannya muncul begitu saja tanpa pembahasan, ”ungkap Fansyuri. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Bagian Humas Setda di Lebur Pada Dinas Kominfo

Jambiotoritas.com, TEBO – Tim kelembagaan pemerintah kabupaten Tebo dalam waktu dekat akan melakukan rapat pembahasan mengenai pemisahan salah satu bagian dari struktur organisasi di sekretariat daerah. Menurut kepala bagian organisasi Setda kabupaten Tebo, Helmy, SP mengatakan pemisahan akan dilakukan terhadap bagian humas yang akan dileburkan ke dinas kominfo.

Dia memastikan bahwa secara struktural pada dinas komunikasi dan informasi, bidang tidak akan bertambah. Teknisnya, nanti baru akan dirapatkan pada bulan November 2019 mendatang.

” Kalau jadi nanti kegiatan pemberitaan akan disana. Dan disini (Setda) hanya tinggal protokoler saja,” kata kepala bagian organisasi, sekretariat daerah, Helmy, Selasa (8/10/2019) kemarin.

Disebutkannya bahwa menyangkut anggaran akan mengikuti saja. Tim yang akan merumuskan bagaimana teknisnya itu nanti diputuskan oleh tim. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Walikota Jambi Lakukan Rotasi dan Demosi Pejabat Kota

DILANTIK : Ratusan pejabat di lingkup pemerintah Kota Jambi dirotasi dan mutasi, terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV/Ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Walikota Jambi, Syarif Fasya melantik sebanyak 242 pejabat terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV di lingkup pemerintah Kota Jambi yang dirotasi dan mutasi.

“Proses mutasi, promosi dan demosi dalam jabatan untuk mencari tempat yang sesuai dan yang tepat bagi pejabat yang bersangkutan dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Kamis (3/10/2019) di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota.

Mereka yang dimutasi, rotasi dan demosi pejabat tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dari para pejabat yang pensiun, mutasi jabatan keluar daerah, atau akibat diberhentikan karena masalah integritas dan indispliner. Pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama  tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2017.

Menurut Fasha, kepada semua pejabat struktural yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dan bertugas dengan baik. Dia meminta pejabat yang bersangkutan dapat fokus terhadap pekerjaan, mampu mengejar target yang belum tercapai, loyalitas serta memiliki semangat kerja yang tinggi hingga mampu meningkatkan prestasi dan kualitas kinerja.

“ Pejabat yang dilantik jangan terlalu banyak membuat acara seremonial. Baiknya lebih banyak berkumpul dengan masyarakat, mendengarkan dan menjawab keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya kepada camat dan lurah yang turut dilantik agar dapat bekerja dengan lebih maksimal. Karena camat dan lurah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan program kerja pemerintah. Selain itu, camat dan lurah di harapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat.

“Kepada camat dan lurah, saya ingatkan bahwa camat dan lurah adalah perpanjangan tangan kami, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat,” kata Syarif Fasha. (red JOS)