Pemerintah Jambi Gandeng PT. Rimba Palma Bangun Jalan Rigid Beton

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat (24/1) menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. (FOTO: Humas Prov)


JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan umum. Dalam pembangunan jalan tersebut Pemprov Jambi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga melakukan kerja sama dengan dunia usaha dengan tujuan agar semakin banyak jalan umum yang bisa dibangun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mewakili Pemprov Jambi, Jumat. menandatangani kerja sama dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang diwakili oleh Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan, tentang peningkatan kapasitas jalan dan pemanfaatan jalan Sentot Alibasa, Palmerah. Pemprov Jambi menggandeng PT Rimba Palma Sejahtera Lestari utuk membangun jalan provinsi.

PT Rimba Palma Sejahtera Lestari adalah perusahaan pembangkit listrik (biomass), yang lokasi kerjanya di Selincah. Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2013 di Provinsi Jambi. PT Rimba Palma Sejahtera Lestari akan membangun (meningkatkan kapasitas) jalan tersebut dengan konstruksi rigid beton dengan panjang jalan 770 meter dan lebar 8 meter.

Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengapresiasi niat baik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Sudirman menekankan bahwa yang paling penting dari kerja sama ini adalah harus ada komitmen terhadap apa yang disepakati, artinya jalan tersebut harus betul-betul dibangun dan ketika ada kerusakan-kerusakan, diperbaiki. Sudirman berharap dengan pembangunan jalan tersebut nantinya, ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap agar kerja sama ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena jalan yang dilalui sebagai obyek kerja sama nanti dibangun dan dikerjakan oleh PT Rimba, kemudian kerusakan-kerusakan pun akan ada perbaikan dan masyarakat pun memperoleh akses jalan di sana. Karena jalan itu adalah jalan provinsi, oleh karena itu Pemprov bekerja sama dengan PT Rimba. Mudah-mudahan ada peningkatan ekonomi, ada geliat ekonomi dan tentunya mempermudah akses bagi transportasi untuk masyarakat sekitar menuju ke Jambi,” kata Sudirman.

Direktur PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, Mr.Bryan mengucapkan terimakasih atas support dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan (meningkatkan) kapasitas jalan dan berharap pembangunan jalan nantinya membawa manfaat bagi masyarakat.

“Saya telah menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan tonase jalan. Berharap kerja sama yang dilakukan ini akan membawa manfaat yang besar bagi Jambi dan masyarakat. Kami juga berharap bisa segera menyelesaikan konstruksinya jalan tersebut,” kata Bryan.

PT Rimba Palma juga akan membangun drainase jalan dan membangun segala sesuatunya sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan standar yang dianjurkan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kami meyakinkan bahwa jalan tersebut bisa digunakan masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan bisa digunakan oleh perusahaan dengan baik. Kami kan start konstruksi sebelum Maret,” jelas Bryan.(red JOS)

Wacanakan Pengadaan Server Backup Data di APBD Perubahan


Jambiotoritas.com, TEBO – Data Rencana Umum Pelelangan (RUP) dari 37 OPD sudah diterima unit layanan pengadaan (ULP). Pihak ULP ingin proses lelang kegiatan proyek organisasi perangkat daerah berjalan normal tanpa hambatan.

” Data – data RUP sudah diterima semua. Sekarang sudah ditayangkan di LPSE,” kata kepala bagian Pembangunan dan lelang pemerintah, Sobirin, ST, Kamis (23/1/2020).

Menurut Sobirin
mengatakan untuk melancarkan proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 ini. Khusus ULP bakal mempersiapkan penambahan server backup.

” Tujuannya untuk antispasi saja, karena memang kondisi arus listrik PLN di Tebo tidak stabil yang dikhawatirkan dengan kondisi itu peralatan bisa rusak fatal. Saat ini kita hanya punya satu server. Jadi butuh tambahan satu server untuk backup data. Agar peristiwa seperti tahun lalu tidak terulang,” ujarnya.

Harga alat ini nilainya hanya berkisar 150 juta rupiah, kata dia, kita akan upayakan pada anggaran perubahan nanti. Kalau sekarang belum ada alokasi anggarannya.(red.JOS)

Penulis : David

Wabup Minta Sekda Tegur ASN di Sekretariat Daerah

Wabup Syahlan Arfan saat melihat ruang para asisten yang tidak berada dikantornya usai dari ruangan Sekda, pasca jam istirahat siang, Rabu (22/1/2020)/foto: JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Sekretariat daerah pemerintah kabupaten Tebo dinilai wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan terjadi sedikit penurunan pada tingkat kedisiplinannya. Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak diruang kerja sejumlah pejabat eselon II dan III disekretariat daerah, Rabu (22/1/2020), usai jam istirahat siang.

Menurut Syahlan, pemerintah kabupaten akan melakukan perbaikan kinerja dan kedisiplinan mereka. Nanti saya minta melalui sekretaris daerah yang akan melakukan kewenangan itu.

” Melalui sekretaris daerah yang akan menegur agar mereka segera meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya dilingkungan Setda ini,” katanya.

Pantauan sejumlah wartawan, wakil bupati Tebo tampak menelusuri setiap ruang kerja kepala bagian, asisten kepala daerah, staf ahli termasuk ruang kerja Sekretaris daerah yang tampak lengang tak terlihat satu orang staf disana. Bahkan sisi ruang lainnya, tak satupun para pejabat para asisten 1, 2 dan 3 yang terlihat. Alasan staf diruang asisten tersebut pimpinan tidak berada ditempat.

Wakil bupati itu juga tidak menjumpai kehadiran hampir semua kepala bagian di setda. Hanya tampak kabag. Hukum, kabag Organisasi, kabag Ekonomi yang berada dikantor mereka. Kemudian Kabag Kesramas yang belakangan dijumpai datang telat usai jam istirahat siang.

Selain melihat staf ASN yang tidak sedang berada di lingkungan kerja, dibagian perlengkapan wakil bupati menemukan para staf tengah tiduran pada salah satu sudut ruangan. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Pemkab Tebo Mulai Tahun Ini Jalankan Kebijakan Tera Ulang Timbangan

Ilustrasi petugas melakukan tera ulang timbangan/foto : Ist


Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo mulai tahun 2020 ini mulai menerapkan kebijakan kemeterologian terhadap pengawasan alat ukur timbangan dimasyarakat. Diawali dengan MoU dengan meterologi Bangko dan kota Jambi dalam pendampingan petugas Tera Ulang dinas Perindagnaker kabupaten Tebo dan pemanfaatan alat khusus yang belum dimiliki pemerintah kabupaten Tebo.

Menurut kepala bidang perdagangan dinas Perindagnaker kabupaten Tebo, didampingi juga kasi. Perlindungan konsumen dan kemeterologian, Edi Sopian menyatakan MoU dilaksanakan untuk pendampingan petugas Tera kabupaten Tebo dilapangan.

” Sudah ada permintaan Tera ulang untuk timbangan di loading sawit, perusahaan sawit dan untuk SPBU melalui surat pertamina yang disampaikan ke kita,” kata Edi Sopian Jum’at (17/1/2020).

Namun demikian, kata Edi Sopian, pemerintah kabupaten Tebo sudah punya Ranperda Meterologi legal yang menunggu pembahasan dewan. Dalam draf Perda itu diatur tentang berbagai jenis timbangan, seperti Timbangan Mas, timbangan pedagang pasar, dacing karet, timbangan sawit, termasuk timbangan gas elpiji 3 Kg, SPBU. Dalam hal itu juga diatur mengenai sangsi bagi pelaku pelanggaran.

” Masyarakat yang tidak puas dengan timbangan dan merasa dirugikan nanti dipersilahkan lapor ke kami. Intinya pemerintah melindungi masyarakat dari timbangan yang tak bagus,” katanya.

Dikatakan dia juga bahwa untuk penindakkan yang dilakukan bisa pelaku usaha bisa disegel dan proses hukum yang dikategorikan pelanggaran hukum. Bagi perusahaan harus diwajibkan ada ijin penggunaan timbangan (Tera) yang diatur massa waktunya mulai jangka waktu satu sampai lima tahun. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Soal CV. Arafah, Dinilai Tak Layak Diberi Addendum

Kondisi fisik terakhir dan tumpukan material split di gang Queen kelurahan wiroto agung kecamatan rimbo bujang kabupaten Tebo yang diberikan addendum oleh PUPR provinsi Jambi / foto : JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Masalah pekerjaan proyek rabat beton di jalan gang queen kelurahan Wiroto Agung berpolemik. Berdasar sidak anggota DPRD Provinsi Jambi, Wartono pekan pertama di Januari 2020, ditemukan pengerjaan proyek oleh CV. Arafah yang didanai APBD provinsi Jambi tahun anggaran 2019 itu, dinilainya tidak sesuai spesifikasi.

Menurut Wartono, CV Arafah selaku pihak rekanan diberikan Adendum atau perpanjangan kontrak kerja selama 50 hari untuk menyelesaikan proyek dengan sanksi denda oleh pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Namun kata dia, sebetulnya CV. Arafah tidak diperbolehkan untuk diberi Adendum terkait tidak selesainya proyek Rabat Beton tersebut pada pada 31 Desember 2019. Karena, pekerjaannya baru mencapai 25 persen padahal pekerjaan itu sudah melewati di bulan Januari 2020.

“Sebetulnya CV Arafah tidak bisa diberikan Adendum untuk menyelesaikan proyek rabat beton itu. Karena realisasi fisik pekerjaannya baru mencapai 25 persen saja. Sementara kontrak kerjanya habis di tahun 2019,” ungkap Wartono pada Kamis (16/01/2020).

Bisa jadi, kata dia, alasan Adendum karena Pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat karena dilingkungan tersebut sudah ada pekerjaan Rabat Beton dan tidak mungkin pula akan diberhentikan pekerjaannya.

” Saya sangat menyayangkan CV. Arafah ini. Karena kualitas pekerjaan pondasi dasar rabat beton ini sangat buruk. Material yang digunakan pakai pasir Dldompeng atau pasir rawa untuk adukan cor betonnya. Diremas saja hancur. Yang namanya Pondasi itu harus kokoh, la ini Pondasinya saja buruk seperti ini,” katanya.(red JOS)

Hari Amal Bakti Kemenag ke-74, Fachrori Ingatkan Jaga Persatuan Bangsa

Gubernur Fachrori ketika diwawancara awak media usai upara HAB Kemenag ke 74 di Kantor kanwil Kemenag Jambi, Jum’at (3/1/2020)/foto : ist


Jambiotoritas.com, JAMBI – Upacara Peringatan Amal Bakti ke-74 Kementrian Agama, Jumat (3/12/2019) bertempat di lapangan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyatakan HAB ini merupakan wujud meningatkan, menguatkan dan menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Gubernur bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Dia mengatakan Menteri Agama pertama Haji Mohammad Rasjidi adalah sosok yang benar benar pemeluk agama yang ada di Indonesia.

“Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, Fachrul Razi bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,”ujar Gubernur.

Negara Indonesia ini para pendirinya telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita dan NKRI tidak akan tergantikan. Negara Indonesia ini memiliki keanekaragaman baik suku, agama dan ras dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita harus merangkul seluruh perbedaan tersebut untuk membangun bangsa dan negara, jangan lagi ada yang membeda- bedakan, karena semua sama, memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan membangun negara ini, jangan lagi ada saling menjelekkan, karena itu kita harus memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Menteri Agama RI, Fachrul Razi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Jambi menyatakan bahwa Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penghargaan terhadap jasa-jasa para perintis dan pendiri Kementerian Agama. Kita semua bisa berdiri di tempat ini, tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.

Facrul Razi menegaskan bahwa agama dan negara saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk kebahagiaan hidup manusia. Sejarah dunia sampai abad kedua puluh hanya mengenal dua teori menyangkut hubungan agama dan negara, yaitu “teori integrasi”, penyatuan agama dengan negara, dan “teori sekularisasi”, pemisahan agama dengan negara. “Para founding fathers negara kita dengan bimbingan Allah Yang Maha Kuasa mengenalkan teori alternatif, yaitu “teori akomodasi” menyangkut hubungan agama dan negara yang belum dikenal saat itu di negara mana pun. Saya perlu menegaskan disini bahwa penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam “satu kotak” untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.

Penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari 4 spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalisme (red JOS)

Perintah Gubernur OPD Selesaikan Rekomendasi BPK RI

Ketua BPK RI perwakilan Jambi, Henry Ridwan (kiri) Gubernur Jambi, Fachrori Umar (tengah) dan ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto (kanan) menerima LHP semester II di rumah dinas gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019)/ft. HMS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi Jambi segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jambi Semester II Tahun 2019, di ruang peranginan rumah dinas Gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi, tentu apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan,” ujar Fachrori.

Fachrori meminta Inspektur Provinsi Jambi untuk segera melakukan identifikasi terhadap beberapa rekomendasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD Provinsi Jambi. Momentum tersebut dijadikan sebagai prioritas Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada seluruh OPD Provinsi Jambi.

” Pemeriksaan BPK merupakan upaya menyajikan agar pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi menjadi lebih baik sesuai dengan standar pemerintah serta membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan,” kata Fachrori.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Henry Ridwan menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan LHP semester II Tahun 2019 kepada Gubernur Jambi untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima LHP.

“ Kita telah melakukan 2 jenis pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi untuk semester II Tahun 2019. Yaitu pemeriksaan kepatuhan terkait belanja infrastruktur dan pemeriksaan kinerja terkait kualitas pengelolaan belanja daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia,” kata Henry.

Pada semester I Tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan ini tentu sudah sesuai dengan kewenangan BPK RI untuk mendorong pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RPJMD.

” BPK RI memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait pemeriksaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti, antara lain, Pemerintah Provinsi Jambi belum melaksanakan analisis ekonomi dan evaluasi ekonomi memadai atas beberapa program kegiatan yang lebih spesifik dalam melaksanakan penganggaran,” jelasnya.

BPK merekomendasikan terkait proses pengurusan perizinan yang relatif lama harus dibenahi oleh instansi terkait. Supaya masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepuasan dalam pelayanan pengurusan perizinan.

Selanjutnya, Henry menekankan bahwa volume pekerjaan proyek harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, sehingga tidak mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang dilaksanakan.(red JOS)

Sumber : Humas

Ujian CAT CPNS se Provinsi Jambi Dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Kota Jambi

Pelamar CPNS di kabupaten Tebo di kantor BPKSDM beberapa waktu lalu/ft/ dok JOS


Jambiotoritas.com, JAMBI – Hasil rapat koordinasi UPT BKN Jambi dengan BKN regional Palembang, Sumatera Selatan. Menetapkan pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) peserta CPNS akan dilangsungkan di Kota Jambi tepatnya di Hotel Abadi Suite.

Kepala unit pelaksana teknis (UPT) BKN provinsi Jambi, April Koni menyatakan pelaksanaan CAT CPNS yang berasal dari sebelas kabupaten/ kota di Provinsi Jambi akan dilaksanakan di Hotel Abadi Suite. Dia mengatakan tempat pelaksanaan CAT ini terpilih karena tempatnya yang strategis untuk melangsungkan CAT.

Selain Hotel Abadi Suite, tadinya terdapat beberapa opsi hotel lainnya untuk dijadikan sebagai lokasi ujian CAT CPNS yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020 mendatang. Yakni di Hotel Ratu di kawasan Broni dan Hotel Golden Harvest di Simpang Rimbo. Namun hotel Abadi Suite di pilih karena lokasinya yang cukup strategis dan pihak hotel turut menyediakan genset guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik.

“ Berdasarkan kesepakatan antara 11 kabupaten/kota bersama pihak UPT BKN Jambi Kanreg VII Palembang, pelaksanaan ujian CAT baik untuk seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang akan dipusatkan di Kota Jambi,” kata April Koni, Selasa (17/12/2019).

Ujian CAT seleksi CPNS yang akan datang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya beberapa kabupaten ada yang melaksanakan ujian CAT seleksi CPNS di daerahnya sendiri. Seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Kabupaten Bungo. Peserta atau masyarakat yang mendaftar dalam seleksi penerimaan CPNS di Provinsi Jambi kali ini mencapai 57 ribu pelamar. (red JOS)

Sumber : Antarajambi
Editor : David Asmara

Hearing Komisi I dan Biro Humas dan Protokol, Bahas Anggaran 11,433 Milyar Rupiah

Foto bersama komisi I DPRD provinsi Jambi dengan kepala biro humas Setda provinsi Jambi/ft/ humas


Jambiotoritas.com, JAMBI – Biro hubungan masyarakat (humas) sekretariat daerah provinsi Jambi memaparkan tugas dan fungsimua dihadapan komisi I DPRD provinsi Jambi. Selain itu dihadapan komisi I itu, dibahas anggaran kerja tahun 2020 yang mencapai 11,433 milyar.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah dan dihadiri Wakil Ketua Komisi I, Hasim Ayub dan Sekretaris Komisi I Budi Yako serta para anggota yakni Akmaluddin, Zubir Dahlan, M.Juber, Yuli Yuliarti, Ezzaty, Anwar Sadat, Kemas Alfarabi, Ibnu Sina dan Kamal HG, Jum’at (1/11/2019) di gedung DPRD provinsi Jambi. Dari Biro Humas dan Protokol hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah didampingi oleh struktural dan staf terkait.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah mengatakan, Biro Humas dan Protokol harus terus berupaya meningkatkan kinerja, dan anggaran harus berdasarkan tiga prinsip yakni efektif, efisien dan akuntabel.

“ Diharapkan dengan anggaran yang ada, Biro Humas dan Protokol bisa melaksanakan tugas dengan baik,” kata Hapis Hasbiallah.

Sementara itu, kepala biro Humas provinsi Jambi, Johansyah memaparkan tugas pokok dan fungsi serta anggaran pada Biro Humas dan Protokol. Dalam paparannya dihadapan Komisi I itu. Pada intinya adalah untuk memperkuat dan mempertajam program kerja Biro Humas dan Protokol. Dia mengapresiasi masukan-masukan dari Komisi I, baik kritik dan saran, yang tentunya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol.

Sebagai informasi bahwa pagu anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi dalam KUA PPAS Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 11,433 milyar. Hasil pembahasan anggaran dengan komisi tersebut akan dilaporkan Komisi I ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sekda Harap Kerjasana Semua Pihak Bangun Sistem Rujukan Yankes

Penandatanganan kerjasama Optimalisasi Sistem Rujukan Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS,” Senin (28/10/19).


Jambiotoritas.com, JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si berharap adanya kerjasama semua pihak untuk membangun sistem rujukan pelayanan kesehatan. Harapan itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan se Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Aston Jambi, yang mengusung tema “Optimalisasi Sistem Rujukan Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS,” Senin (28/10/19).

Sekda mengharapkan adanya kerjasama yang baik antar lembaga terkait, memaksimalkan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dibidang kesehatan dengan sinergi positif untuk terus dijaga dan berkelanjutan. “Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta turut mendukung upaya pembangunan ekonomi,” ungkap Sekda.

Sekda menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan yang solid dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk BPJS. “Terima kasih dan penghargaan kepada BPJS Kesehatan yang telah banyak mendukung program-program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas cakupan JKN, salah satunya dengan mendorong masyarakat yang belum bergabung, untuk mendaftar menjadi peserta JKN KIS melalui jalur Peserta Mandiri maupun jalur Peserta Tidak Mampu yang ditanggung oleh pemerintah.

Selanjutnya, Sekda menegaskan adanya pelayanan prima yang harus dapat dilaksanakan diberbagai tingkatan fasilitas kesehatan, mulai dari Faskes Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut yaitu rumah sakit.

Kepala BPJS Cabang Jambi, Rezki Lestari menerangkan, adanya Rujukan Parsial Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Rujukan Horizontal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memerlukan beberapa penjelasan jika tidak melalui alur yang jelas dan sesuai bisa tergolong fraud yang dalam bahasa Indonesia dipadukan sebagai bentuk kecurangan. “Fraud sulit ditemukan terjemahan yang tepat kedalam bahasa Indonesia yang diartikan kecurangan, dalam bahasa hukumnya juga kecurangan dan mohon maaf atas kata tersebut,” kata Rizki Lestari.

Rizki Lestari menegaskan, keberadaan BPKP memberi masukan, juga menjaga diri dan pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Sama-sama teliti dan waspada memahami makna “kecurangan” itu sendiri,” ujar Rezki Lestari.

Rezki Lestari menjelaskan, ada 2,6 juta jiwa dari 3,4 juta jiwa di Provinsi Jambi setara 75,85 persen penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Saat ini sudah bekerjasama dengan 28 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, untuk Tingkat Lanjutan di Jambi dan Muaro Bungo,” jelas Rezki Lestari.

Beberapa hal yang sering muncul menjadi masalah atau fraud sudah seharusnya dapat terselesaikan secara baik dengan kejelasan administrasi berdasarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. (Red JOS)

MoU Uji Petik Pencegahan Korupsi Jambi di Teken

Sekda provinsi Jambi, saat penandatanganan naskah MoU dengan BPS Jambi

Penandatanganan Mou Pemprov Jambi bersama BPS Provinsi Jambi, Rabu (23/10)(Foto/Humas Prov)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Jambi-Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi ditandatangani kedua pihak guna memperkuat data, BPS adalah sebagai perpanjangan tangan KPK untuk penelitian dan uji petik pencegahan korupsi di Pemprov Jambi.

Penandatangan kesepakatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto dan Kepala Bidang Raja Wilayah Analisis BPS Provinsi Jambi, Eltri mewakili Kepala BPS Provinsi Jambi, Dadang Hardiwan di ruang kerja Sekda di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (23/10/2019). Didampingi Asisten II Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini dan Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Novriadi.

Dikatakan Sekda. M. Dianto bahwa ditahun 2019 ini, BPS Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintahan Provinsi Jambi sebagai pencegahan korupsi.

” Alhamdulillah kita menandatangani kesepakatan bersama BPS Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas pencegahan korupsi di Provinsi Jambi,” katanya.

Menurut dia, sekarang ini masyarakat boleh tahu semuanya tentang program apa saja yang dilakukan Pemprov Jambi dalam pencegahan korupsi. Melalui MoU ini kita harapkan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan terhadap kinerja pemerintah.

Dilain pihak, Kepala Bidang Raja Wilayah Analisis BPS Provinsi Jambi, Eltri mengatakan pada tahun 2018 lalu, berdasarkan survey penilaian integritas (SPI) provinsi Jambi berada pada peringkat ke 17. Insha Allah tahun ini (2019) kita akan dapatkan indeks yang lebih baik.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Jambi yang diwakili Ferdiansyah menyatakan, SPI merupakan salah satu kerja sama antara BPS dan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, di tahun 2018 SPI dilakukan langsung oleh KPK, untuk tahun 2019 dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPS Provinsi Jambi.

“Untuk Provinsi Jambi hanya dua wilayah yang melaksanakan SPI yaitu Promrov Jambi dan Kota Jambi, sedangkan untuk kabupaten/kota lainya akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Tujuan SPI ini sebagai pemetaan isu dan integritas dalam pencegahan korupsi dalam instansi pemerintah agar korupsi jangan terulang kembali dan harus diperbaiki,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Fachrori Umar Siap Bersinergi Dukung Program Presiden Jokowi – Ma’ruf

Gubernur Jambi Fachrori Umar (Foto. Ist/Humas Prov)


Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur provinsi Jambi, Fachrori Umar menyatakan sejumlah harapan pada kepemimpinan presiden Jokowi – Ma’ruf Amin akan membawa Indonesia semakin maju di segala sektor berdaya saing serta kesehjahteraan masyarakat terus meningkat secara berkesinambungan.

Menurut Fachrori khususnya Provinsi Jambi dapat bertumbuh dengan baik, berkeadilan dan pertumbuhannya lebih merata serta inflasi relatif terkendali dan stabil. Penegakan hukum dilaksanakan dengan baik, dengan demikian agar kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku semakin meningkat.

” Kemajuan tersebut bisa dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) maupun dari segi iman dan takwa (imtak), dan kondisi negara aman dan damai. Selain itu upaya meningkatkan perekonomian nasional, didukung dengan program lingkungan hidup yang bisa bisa dilestarikan,” kata Fachrori, Minggu (20/10/2019).

Dikatakannya bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut bukanlah hal mudah, namun pasti banyak tantangannya, dan bukan hanya tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden, tetapi harus sinergis pemerintah pusat dan seluruh instansi vertikal, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat.

Dia menyatakan kesiap – siapannya mendukung dan menyukseskan program Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-Ma’ruf Amin dan siap mensinergikan program pemerintah provinsi Jambi dengan program pemerintah pusat. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Rekrutmen CPNS 2019, Inilah Formasi, Tahapan dan Cara Mendaftar

Ilustrasi

Jambiotoritas.com, JAKARATA – Badan Kepegawaian Negara (BKN)  telah mengeluarkan siaran pers, mengenai rektrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 pada 17 Oktober lalu.  Berikut ini merupakan infomasi rekrutmen CPNS yang kami kutip rilis itu.

BKN  telah menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN sebagai tools utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019.

Formasi umum dan khusus
BKN siap mengawal rekrutmen CPNS tahun 2019 yang akan membuka formasi sebanyak 197.117 dengan rincian : Instansi Pusat 37.854 formasi (74 K/L) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemda). Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).

Tahapan dan pengumuman 
Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penyerahan formasi telah berlangsung pada Kamis, (17/10/2019) di Jakarta. Pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring (online) pada November 2019.

Pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020 dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020. Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Cara pendaftaran 
Untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga. Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran. 

Berikut ini alur pendaftaran dalam portal SSCASN:
Buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id
Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK Kepala Keluarga
Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan
Lengkapi biodata
Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan
Lengkapi data, kemudian unggah dokumen
Cek resume, cetak kartu pendaftaran
Pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN. Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses. (red JOS)

Pengadaan Randis Forkompinda Kebijakan Bupati

mobil fortuner /ft/ ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo berbelanja kendaraan dinas dengan total senilai Rp 2,4 miliar. Dananya dimunculkan dari APBD Perubahan 2019. Tak tanggung-tanggung, pengadaan kendaraan dinas tersebut terdiri dari empat unit mobil Toyota Fortuner 2.4 Diesel tipe G.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fansyuri mengatakan, intinya ini kebijakan bupati yang ingin kendaraan itu diremajakan. Karena kendaraan lama itu diadakan tahun 2011 lalu. Mobil Toyota Fortuner tersebut akan dipakai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Tebo.

”Anggaran diambil dari APBD Perubahan 2019 senilai Rp 2,4 miliar. Rincian harganya Rp 498 juta per unit, sekarang masih dalam proses pembelian melalui system e katalog, sudah kita pesan,” tutur Fansyuri, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, kondisi kendaraan forkompinda ini masih layak pakai. Tetapi kita tidak tahu kesibukan dan mobilitasnya seperti apa. Intinya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

”Waktu di Banggar, anggaran ini sudah dibahas di DPRD. Tidak mungkin anggaraannya muncul begitu saja tanpa pembahasan, ”ungkap Fansyuri. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Bagian Humas Setda di Lebur Pada Dinas Kominfo

Jambiotoritas.com, TEBO – Tim kelembagaan pemerintah kabupaten Tebo dalam waktu dekat akan melakukan rapat pembahasan mengenai pemisahan salah satu bagian dari struktur organisasi di sekretariat daerah. Menurut kepala bagian organisasi Setda kabupaten Tebo, Helmy, SP mengatakan pemisahan akan dilakukan terhadap bagian humas yang akan dileburkan ke dinas kominfo.

Dia memastikan bahwa secara struktural pada dinas komunikasi dan informasi, bidang tidak akan bertambah. Teknisnya, nanti baru akan dirapatkan pada bulan November 2019 mendatang.

” Kalau jadi nanti kegiatan pemberitaan akan disana. Dan disini (Setda) hanya tinggal protokoler saja,” kata kepala bagian organisasi, sekretariat daerah, Helmy, Selasa (8/10/2019) kemarin.

Disebutkannya bahwa menyangkut anggaran akan mengikuti saja. Tim yang akan merumuskan bagaimana teknisnya itu nanti diputuskan oleh tim. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Walikota Jambi Lakukan Rotasi dan Demosi Pejabat Kota

DILANTIK : Ratusan pejabat di lingkup pemerintah Kota Jambi dirotasi dan mutasi, terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV/Ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Walikota Jambi, Syarif Fasya melantik sebanyak 242 pejabat terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV di lingkup pemerintah Kota Jambi yang dirotasi dan mutasi.

“Proses mutasi, promosi dan demosi dalam jabatan untuk mencari tempat yang sesuai dan yang tepat bagi pejabat yang bersangkutan dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Kamis (3/10/2019) di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota.

Mereka yang dimutasi, rotasi dan demosi pejabat tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dari para pejabat yang pensiun, mutasi jabatan keluar daerah, atau akibat diberhentikan karena masalah integritas dan indispliner. Pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama  tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2017.

Menurut Fasha, kepada semua pejabat struktural yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dan bertugas dengan baik. Dia meminta pejabat yang bersangkutan dapat fokus terhadap pekerjaan, mampu mengejar target yang belum tercapai, loyalitas serta memiliki semangat kerja yang tinggi hingga mampu meningkatkan prestasi dan kualitas kinerja.

“ Pejabat yang dilantik jangan terlalu banyak membuat acara seremonial. Baiknya lebih banyak berkumpul dengan masyarakat, mendengarkan dan menjawab keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya kepada camat dan lurah yang turut dilantik agar dapat bekerja dengan lebih maksimal. Karena camat dan lurah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan program kerja pemerintah. Selain itu, camat dan lurah di harapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat.

“Kepada camat dan lurah, saya ingatkan bahwa camat dan lurah adalah perpanjangan tangan kami, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat,” kata Syarif Fasha. (red JOS)

Pemkab Tebo Anggarkan 2,4 Milyar Beli Randis Lembaga Vertikal

Mobil Pajero Sport terbaru tahun 2019/ft. OTO Jurney

Jambiotoritas.com, TEBO – Pimpinan lembaga vertikal dikabupaten Tebo akan berganti kendaraan dinas baru. Pemerintah kabupaten Tebo melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan TA 2019. Tengah memproses pengadaan empat unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport keluaran terbaru tahun 2019, senilai 2,4 milyar rupiah. 

Kepala Bakeuda kabupaten Tebo, Nazar Efendi menyatakan pembelian kendaraan dinas khusus lembaga vertikal untuk kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Tebo dan Komandan Distrik Militer 0416/Bungo Tebo. 

Alasannya, pemerintah melakukan kebijakan peremajaan kendaraan dinas untuk Forkompinda tersebut. Karena faktor usia kendaraan dinas unsur pimpinan lembaga itu sudah berumur delapan tahun.

” Pengadaaan mobil itu lagi dalam proses tahun ini, bukan tahun 2020. Kebijakan Pemkab. sebenarnya untuk peremajaan kendaraan dinas Forkompinda itu, karena kendaraan yang dipakai saat ini dibeli tahun 2011 lalu,” ungkap Nazar, Rabu (2/9/2019).

Menurut Nazar, sesuai arahan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pemerintah hanya dibolehkan membeli kendaraan dinas dengan harga dan tipe terendah sesuai jenisnya.

” Mobil yang lama akan kita tarik dan akan di distribusikan ke OPD yang kekurangan kendaraan dinasnya,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Data LP2B Terintegrasi Jambi di Rampungkan

Sekretaris daerah provinsi Jambi serahklan data LP2B provinsi Jambi /ft/ ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Penyiapan data lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) terintegrasi dalam wilayah kabupaten/kota diprovinsi Jambi telah dirampungkan. Data yang telah disampaikan tersebut merupakan hasil validasi dan verifikasi oleh tim pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota. Hasilnya adalah perlu mensinkronisasi data dengan pembanding data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditetapkan luas baku sawah nasional  tahun 2018 adalah  96.647,10 Ha, sementara data  luasan sawah (BPS) itu, berbeda dengan luas sawah versi Badan Informasi Geospasial (BIG) hanya 62.662,58 Ha.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengapresiasi kinerja Tim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan semua pihak yang sudah saling bersinergi, menyatukan persepsi, dan berkomitmen dalam penyiapan data LP2B tahun 2019 tingkat provinsi Jambi. Data ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di provinsi Jambi.

“ Perpaduan kerja tim provinsi dan tim kabupaten/kota menempatkan provinsi Jambi, tercepat ketiga yang telah mengekspose hasil integrasi LP2B, setelah provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung. Data Luas lahan, hasil integrasi tingkat Provinsi Jambi akan diolah dan dianalisa oleh tim LP2B Pusat. Selanjutnya akan diadakan workshop yang melibatkan tim LP2B Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data LP2B tingkat Nasional,” kata Dianto, saat membuka Rapat Ekspose Hasil Integrasi Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (28/08/2019) di Jambi.

Menurut dia, kegiatan ini sangat strategis dan penting bagi pengambil kebijakan maupun bagi masyarakat pengguna lahan. Ini untuk memastikan perlindungan, peningkatan kualitas, menjamin eksistensi, serta meningkatkan produktivitas lahan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

” Data LP2B sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2P) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengolahan datanya sendiri menggunakan sistem informasi geografi, dengan metode penilaian, pembobolan dan skoring,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Sri Mujitono, SH, MH, menyatakan bahwa pemerintah provinsi Jambi, termasuk pemerintah daerah yang serius dalam penanganan masalah LP2B, dari 12 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jambi termasuk nomor 3 tercepat dalam penyelesaian LP2B.

” Dengan adanya LP2B di Provinsi Jambi, tidak ada lagi perbedaan data seperti data pertanian, BPS dan BPN hanya satu data, dengan kegunaan untuk penghitungan produksi pangan secara nasional. Dengan keseriusan pemerintah provinsi Jambi baik Kabupaten/Kota dalam penyelesaian data LP2B. Ini  merupakan suatu support yang besar terhadap pemerintah pusat dalam penyelesaian data LP2B di seluruh Indonesia,” tutur Mujitono.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Beni Hermawan.S.Si,M.Si, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. (red JOS)

Editor : David Asmara

Forsaka Tingkatkan Kualitas Kebijakan Kepala Daerah

Pengukuhan pengurus Forsaka provinsi Jambi periode 2019 -2021 oleh sekda. Provinsi Jambi, H. M. Dianto, Senin (26/8/2019)/ft. Ist.

Jambiotoritas.com, JAMBI – Forum staf ahli kepala daerah provinsi Jambi dikukuhkan, Senin (26/8/2019) diaula auditorium rumah dinas Gubernur Jambi oleh sekretaris daerah provinsi Jambi, H.M. Dianto. Menurut Dianto, staf ahli Kepala Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah. Sesuai keahliannya sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 134 Tahun 2018. 

Dalam ketentuan itu, penyelenggaraan tugas staf ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi Konsultatif, Kolegial, Fungsional, Struktural, dan Koordinatif.

” Staf Ahli dalam pemerintahan merupakan jabatan strategis, karena merupakan otak atau konsultan kepala daerah di bidang tertentu atau tim kreator pemerintah daerah. Keberadaan staf ahli dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan,” ujar Sekda. H. M. Dianto.

Dia berharap Forum Staf Ahli Kepala Daerah bisa meningkatkan kualitas kebijakan kepala daerah. Oleh karena itu, staf ahli kepala daerah harus meningkatkan kapasitasnya dalam perannya memberi masukan kepada kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

” Staf Ahli juga memberikan saran kepada kepala daerah, pertimbangan dan penyediaan informasi, serta analisis terhadap setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam proses pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, H. M. Dianto melakukan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli se Indonesia dan sekaligus melakukan lengukuhan Forum Staf Ahli Kepala Daerah (FORSAKADA) Provinsi Jambi. Tema Rakor Staf Ahli tersebut adalah “Dengan Semangat Rakor Staf Ahli Kepala Daerah Tahun 2019, Mari Kita Tingkatkan Kompetensi dan Kinerja Melalui Implementasi Permendagri Nomor 134 Tahun 2018.”

Sekda sangat mengapresiasi seluruh staf ahli kepala daerah se Provinsi Jambi yang telah menginisiasi pembentukan Forum Staf Ahli Kepala Daerah (Forsakada) Provinsi Jambi Tahun 2019, sebagai akselerasi dan keharmonisan antara staf ahli kepala daerah se Provinsi Jambi dalam berkoordinasi tentang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.

” Saya mengharapkan Staf Ahli Kepala Daerah benar-benar ahli dibidangnya, selalu memotivasi diri agar senantiasa menambah wawasan, baik melalui literatur maupun pemanfaatan teknologi informasi maupun diklat dan selalu mengadakan koordinasi bersama antar staf ahli,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Pusat Forsakada Seluruh Indonesia, Ir.Tegoeh Wynarno Haroeno,MM menyampaikan, maksud dan tujuan rakor staf ahli sebagai wahana dan ajang diskusi guna membahas isu-isu strategis nasional yang pada umumnya dihadapi oleh daerah sebagai peningkat PAD, sebagai peningkatan SDM, dan tindak lanjut penjabaran regulasi/payung hukum tentang staf ahli kepala daerah, agar staf ahli dapat berperan secara optimal. 

Tegoeh mengatakan bahwa pembentukan Forsakada Provinsi Jambi merupakan yang ke-4 seluruh Indonesia dan ke-2 se Sumatera, setelah Sumatera Selatan. Sementara, Forum Staf Ahli Kepala Daerah Provinsi Jambi yang dikukuhkan masa bakti 2019 – 2021 diantaranya: Ketua Umum Ir.Hj.Sri Argunaini,M.Si, Ketua I Asraf,S.Pt,M,Si. Ketua II Drs. Ahmad Bastari, M.Pd, Ketua III Izhar Muzani, Sekretaris I Ir.H.Ery Firmansyah,MM, Sekretaris II Irwanto,S.Sos. (red JOS)

Editor : David Asmara

Fachrori Ajak Seluruh Komponen Bersama Meningkatkan SDM Daerah

Gubernur Jambi, Fachrori Umar menjadi Irup peringatan Dirgahayu RI ke 74 tahun 2019/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi menghasilkan karya terbaik untuk kemajuan Provinsi Jambi dan negara Indonesia. Secara bersama –  sama meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan daerah.

” Selaku gubernur, kepala daerah Provinsi Jambi, saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama-sama  melakukan karya terbaik untuk Provinsi Jambi, agar Provinsi Jambi semakin maju dan berdaya saing, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ucap Fachrori, Sabtu (17/8/2019), usai bertindak sebagai inspektur upacara pengibaran bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi. 

“ Guna menunjang  kemajuan Provinsi Jambi, maka secara bersama-sama pula kita harus bahu membahu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama yang sangat menentukan kemajuan daerah dan negara,” katanya.

Usai upacara, gubernur dan Forkopimda menuliskan makna kemerdekaan di booth yang memang telah disediakan. Dalam tulisan tangan di booth itu, Fachrori menuliskan ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menghasilkan/menciptakan karya yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Jambi dan negara Indonesia.

” Hari Ini kita memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan ini memiliki makna sebagai refleksi terhadap perjalanan bangsa dan negara Indonesia, termasuk didalamnya Provinsi Jambi, dan evaluasi terhadap pembangunan yang kita lakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fachrori dalam sesi wawancara, usai upacara tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jambi, Fachrori Umar bertindak sebagai inspektur upacara. Pada detik-detik peringatan proklamasi ditandai dengan bunyi sirene, dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jamb, Ir.H. Cornelis Buston.

Fachrori memberikan duplikat bendera pusaka Merah Putih kepada tim Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka (Paskibraka) yang dikomandani perwira Korem 042/Garuda Putih untuk dikibarkan. Upaca berlangsung lancar dan khidmat, Paskibraka melaksanakan tugasnya dengan baik.

Turut dihadiri juga ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, para kepala OPD, para pimpinan instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi, para perwakilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jambi, perwakilan dari mahasiswa mahasiswi, dan perwakilan siswa siswi turut mengikuti upacara tersebut.

Selanjutnya, gubernur bersama unsur Forkopimda Provinsi Jambi mengadakan jamuan makan siang dan potong tumpeng bersama para veteran, di lantai 2 Kantor Gubernur Jambi. Pada kesempatan tersebut, Fachrori juga menyerahkan cindramata kepada para veteran. (red JOS)

Editor : David Asmara

Fachrori Usulkan Jambi Prioritas Pengembangan Sistem Logistik Sumatera

Gubernur Jambi Fachrori Umar pada konsultasi regional dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang berlangsung di Room New York Hotel Adimulia Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/08/2019). /foto Humas

Jambiotoritas.com, JAMBI – Jambi memiliki keunggulan komparatif untuk menunjang pengembangan logistic dan mendukung hilirisasi industry serta percepatan pembangunan tol Sumatera. Karena berada dijalur konektivitas transportasi darat pulau sumatera dari aceh sampai provinsi Lampung. Hal itu, disampaikan Gubernur Jambi, Fachrori Umar pada Konsultasi Regional dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang berlangsung di Room New York Hotel Adimulia Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/08/2019).

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum memaparkan usulan dari provinsi Jambi kepada Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sistem logistik guna mendukung hilirisasi industri yang didukung oleh sumber daya regional pada kawasan regional pantai timur Provinsi Jambi, dihadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof.Dr.Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,Ph.D.

” Kami pada dasarnya sangat mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang telah disusun, berikut dengan kerangka ekonomi makro untuk Provinsi Jambi. Untuk itu, kami mengusulkan beberapa penguatan dalam RPJMN 2020-2024 agar kerangka ekonomi makro yang telah diproyeksikan bagi Provinsi Jambi dapat tercapai,” kata Fachrori.

Dan salah satu yang diusukan pemerintah provinsi Jambi pada RPJMN 2020-2024 adalah pengembangan sistem logistik untuk mendukung hilirisasi industri dan percepatan pembangunan tol Sumatera, khususnya trase yang melewati Provinsi Jambi, karena hal tersebut dapat memperlancar konektivitas transportasi darat pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung.

Alasan Provinsi Jambi mengusulkan itu, kata Fachrori, potensi di kawasan regional pantai timur, Jambi.  Kawasan tersebut memiliki beberapa keunggulan komparatif antara lain, berada di tengah pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai alur distribusi barang regional, nasional dan internasional. Alur laut kawasan regional pantai timur Provinsi Jambi juga relatif bersih dari pulau-pulau kecil, sehingga mengurangi manuver kapal yang melintas. (red JOS)

Sumber : Humas

Editor : David Asmara

Fachrori : Upaya Pengendalian Karhutla Terus di Maksimalkan

Gubernur Jambi pada rakornas penanganan Karhutla di istana negara, Selasa (6/8/2019)/ft. Humas provinsi Jambi

Jambiotoritas.com, Jakarta  – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Tim Satgas Karhutla terus dimaksimalkan. Pemerintah provinsi Jambi dalam penanganan Karhutla telah membuat regulasi, berupa peraturan daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2016. Kemudian dari pada itu juga membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi SK. Gub. No. 358 Tahun 2016.

 Selain itu, mengeluarkan Maklumat Forkompimda tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. Membentuk posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi. Dan melaksanakan rapat koordinasi pencegahan karhutla Provinsi Jambi secara rutin.

Gubernur Jambi, Dr. H. Fachrori Umar, SH. M. Hum mengatakan bahwa pelaksanaan operasi satgas gabungan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun 2019 merupakan bentuk peran dan tanggung jawab satgas gabungan untuk melindungi masyarakat dari bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

” Untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi yang ingin membuka lahan untuk tidak melakukan pembukaan dengan cara membakar,” tegasnya, dalam mengikuti rapat kootdinasi nasional penanganan Karhutla di istana negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Disampaikan Fachrori juga ada sejumlah daerah- daerah di provinsi Jambi yang rawan Karhutla, diantaranya adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjabbar, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjabtim, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun.

” Luas lahan yang terbakar per kabupaten di Provinsi Jambi pada Januari sampai 4 Agustus 2019 terdata: di Kabupaten Muaro Jambi 110,70 Ha, Kabupaten Sarolangun 90,82 Ha. Batanghari 47,70 Ha, Tanjabtim 29,87 Ha, Merangin 27,70 Ha, Bungo 24,00 Ha, Tebo 16,00 Ha, dan Tanjabbar 10,22 Ha. Total lahan yang terbakar 357,01 Ha,” demikian jelasnya. ( red JOS)

Editor : David Asmara

Tender Terancam Gagal, Sukandar Tegur ‘Pembantunya’

Bupati kabupaten Tebo, H. Sukandar tanggapi rusaknya server LPSE yang berakibat terancam gagalnya program kerja OPD dinas PUPR Tebo, pada Selasa (6/8/2019) usai paripurna DPRD Tebo./ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Bupati Tebo, H. Sukandar menyayangkan lambannya laporan terhadap kerusakan server LPSE di dinas Kominfo kabupaten Tebo, Jambi. Sehingga terganggunya proses tender kegiatan di OPD dinas PUPR dan yang lainnya. Menurut dia, kejadian ini persis sama dengan yang pernah terjadi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan tahun lalu. Sayangnya, kenapa baru dilaporkan setelah 16 hari kejadian itu.

“ Saya sudah perintahkan komunikasi ke LKPP, tapi yang saya sayangkan kenapa baru lapor setelah 16 hari kejadian gitu. kendala sebelumnya pernah terjadi di diknas. Seharusnya ada back up server dan di back up juga pakai aplikasi eksternal (hard disk),” kata Sukandar, Selasa (6/8/2019) siang, di gedung DPRD Tebo.

Baca juga :

Dikatakan Sukandar, terkait perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah memerintahkan kepada wakil bupati untuk melakukan rapat khusus. Persoalannya akan di identifikasi, tetapi inikan pekerjaan rutin tahunan.

“ Seharusnya mereka sudah ada antisipasinya, kenapa terjadi lagi. Sekarang ini server sudah bisa aktif, hanya tinggal upload data dari tanggal 8 hingga 19 Juli 2019 yang masih perlu diatasi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa akan memberikan teguran keras pada dinas Kominfo. Tidak hanya kominfo, juga kepala ULP dan termasuk OPD yang lamban menyampaikan data ke ULP.

“ Nanti saya kasih teguran, kejadian ini jadi bahan untuk evaluasi kinerja mereka,” tegas Sukandar. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Sebagaian Paket Kegiatan PUPR Tebo Terancam Batal

Ilustrasi LPSE/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Server LPSE dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) kabupaten Tebo, dipastikan sudah siap bahkan sudah menggunakan server baru. Staf IT Kominfo terus berusaha memperbaiki server yang sempat terjadi masalah teknis, itu. Namun masalah soal aplikasi back up data yang tidak berfungsi diakui memang tidak terantisipasi sebelumnya.

” Sejak, Senin (5/8) pagi, sebenarnya server kita sudah bagus. Data paket tender yang hilang sebahagian sudah ada masuk. Cuman belum semuanya, data yang sudah muncul Itu, bisa dilihat diaplikasi unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBD),” jelas Plt.kepala dinas Kominfo kabupaten Tebo, Himawan Susanto, Selasa (6/8/2019) dikantornya.

Menurut dia, persoalan kerusakan server hingga hilangnya data dalam aplikasi sistem layanan pengadaan sangat berpengaruh terhadap program kerja pemerintah daerah.  Dan ini ada hubungannya dengan serapan anggaran.

” Hanya kekhawatiran tentang data yang hilang itu dampaknya, seperti apa. Masalah waktu aktifnya server, ya, mudah – mudahan dalam satu atau dua hari ini bisa clear,” ucapnya.

Sementara itu anggota pokja ULP Tebo terlihat menyambangi pusat server LPSE di dinas Kominfo. Kedatangan anggota pokja itu sekedar mengkonfirmasi data dan melihat kondisi servernya.

” Ada kemajuan dari LKPP, ada datanya yang sudah masuk. Sebagian data yang belum ada, masih diusahakan semaksimal mungkin,” kata anggota Pokja ULP,  Sapta Gustiawan di kantor dinas Kominfo.

Menurut Sapta, ULP masih menunggu surat rekomendasi LKPP untuk melakukan pengadaan langsung manual non sistem tetapi nanti hasilnya tetap diupload di LPSE. Terkhusus terhadap paket proyek dengan nilai kontrak dibawah 200 juta.

” Kita masih menunggu rekomendasi LKPP, sekarang sedang komunikasi sama bagian IT LKPP.  Kebijakan pelaksanaan PL non sistem, Itu dilakukan ditiap OPDnya. Tetapi tender siatem yang pagunya diatas 200 juta tetap dilakukan pokja. Kalau sebagian data lagi tidak bisa dikembalikan. Maka, dipastikan paket itu tidak dapat ditenderkan,” kata Sapta. (red. JOS) 

Penulis : David Asmara

Kepala Daerah di Warning Selesaikan Karhutla Yang Terjadi

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019). (foto : ANTARA/Istimewa)

Jambiotoritas.com, Jakarta – Presiden Jokowi meminta Pemerintah daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, dan dibantu jajaran TNI-Polri untuk segera menyelesaikan masalah karhutla yang kembali muncul. Dan menegaskan agar segera menangani api sekecil apapun sebelum membesar. Dia mengakui bahwa asap muncul lagi ke negara tetangga, meskipun tidak dalam skala, seperti 2015.  Karena sejak 2016-2018 sudah tidak ada asap yang dikeluhkan dari Malaysia dan Singapura.

“Kita ini kan punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah. Di desa ada Babinsa semuanya ada. Mestinya itu, begitu muncul kecil sudah ketahuan dulu,” ucapnya, dalam rapat koordinasi nasional penanganan Karhutla di Istana negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Presiden meminta semua pihak tidak meremehkan adanya “hotspot” (titik api) dan jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Jokowi juga meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut agar betul-betul diperhatikan.

” Kalau musimnya panas gini cek bener. Dan harus lakukan secara konsisten. Tinggi permukaan air, tanah, agar gambut tetap basah, dijaga terus, terutama di musim kering,” katanya.

Presiden menegaskan agar prioritaskan pencegahan Karhutla ini melalui patroli terpadu deteksi dini. Dan lakukan pemantauan harian dilapangan. Jokowi juga minta langkah penegakan hukum bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. 

” Bapak, ibu dan saudara, saudari semuanya saya kumpulkan untuk mengingatkan lagi pentingnya mengatasi kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Saya gak perlu bicara banyak-banyak, karena semua sudah tahu cara menanganinya seperti apa, cara pencegahan seperti apa. Nggak perlu kita ulang-ulang. Jadi, sekali lagi, pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini, sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” tegasnya. (red JOS)


Editor.   : David Asmara
Sumber : Antara

Dinas PUPR Tegaskan Tetap Harus Selesaikan Tepat Waktu

Erwanto/ft. Jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo belum memberikan solusi terhadap polemik tender di unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Tebo yang sejak sepekan terakhir disorot. Lantaran server back up data yang tidak menyimpan data lelang 20 paket kegiatan dinas PUPR Tebo. Bahkan agenda rapat yang dilontarkan kepala ULP, Heri Joni belum dapat dilakukan.

Baca Berita Terkait :

Sementara itu, pelaksana tugas kepala dinas PUPR kabupaten Tebo, Drs. Erwanto, MM menyatakan kegiatan yang akan dijalankan tahun ini jangan sampai ada silva anggaran. Pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu menyangkut pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan bila hal itu yang akan dilakukan.

” Kami akan kaji dulu, tergantung berat atau ringan pekerjaannya. Itu juga tergantung sifat material yang digunakan dalam suatu pekerjaannya. Bagaimana kalau harus menunggu atau menggunakan barang pabrikan yang harus mendatangkannya dari jauh,” kata Erwanto, di gedung DPRD Kabupaten Tebo, Senin (5/8/2019).

Tetapi kalau bahan materialnya tersedia ditempat tentunya bisa disiasati dengan menambah tenaga kerja dan peralatan pendukung lain. Pihaknya ingin agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu tidak sampai melewati tahun anggaran. 

” Tergantung itu tadi, kalau waktu pekerjaan mau dikurangi karena proses tendernya terkendala. Kita mau semua bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Kami ingin jangan ada silva anggaran tahun ini,” ujarnya.

Menurut dia, 20 paket kegiatan dinas PUPR itu, anggarannya tidak sampai sebesar 50 miliar. Hari ini memang ada informasi rapat membahas masalah itu. Tetapi kebetulan, dinas PUPR ada jadwal hearing anggaran TA 2020 dengan Banggar DPRD Tebo.

” Sampai siang ini, belum ada informasi kapan waktu rapatnya. Mereka juga tahu, jadwal kami hearing dengan Banggar siang ini. Ya, kami standby saja,” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

DPRD Minta Pemprov. Jambi Sosialisasi Perda Tentang Tata Kelola Lahan Gambut

Penandatanganan persetujuan Ranperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut oleh Pimpinan DPRD dan Sekda Provinsi Jambi, Sabtu (3/8/2019). (Foto. Istimewa)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (3/8/2019), dengan agenda pengambilan keputusan dewan terhadap Ranperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019. Dewan menyetujui Ranperda Tata Kelola Gambut dijadikan Peraturan daerah. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas dan kebupaten yang memiliki lahan gambut di Jambi.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Ar Syahbandar dan dihadiri Sekda Provinsi Jambi, M Dianto. Dalam laporan Pansus IV yang membahas Ranperda Tata Kelola Gambut, disebutkan bahwa DPRD Provinsi Jambi menyetujui usulan Ranperda itu.

Pansus IV melalui Sekretaris Pansus, Arrahmat Eka Putra juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyosialisasikan Ranperda tersebut terhadap pihak terkait serta masyarakat, khususnya kepada kabupaten yang memiliki lahan gambut.

Dikatakan, Arrahmat Eka Putra, DPRD mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti dengan melakukan pemetaan lahan gambut, mengedukasi masyarakat dalam membuka lahan tanpa dibakar, penataan air, pemanfaatan lahan dalam kesatuan hidrologi gambut dan mengelola sumber daya alam hayati untuk kemakmuran masyarakat Jambi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengawal dan menjaga lahan gambut dengan mengeluarkan Perda tentang tata kelola lahan gambut.

“Alhamdulillah anggota dewan telah menyetujui Ranperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut dengan melalui berbagai proses. Ranperda tersebut sangat penting bagi Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas 716,311 ribu hektare,” kata Sekda.

“Kita turut membantu pemerintah pusat dalam mengawal lahan gambut melalui Perda untuk tetap menjaga ekosistem lahan gambut, sehingga masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut bisa memanfaatkannya dengan sebaik baiknya tanpa merusak ekosistem lahan gambut tersebut,” katanya lagi.

Menurutnya pemanfaatan lahan gambut harus dikelola secara bijaksana dan harmonis dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan, sehingga bisa dinikmati oleh generasi sekarang serta yang lebih penting lagi adalah memberikan manfaat bagi generasi ke depannya.

“Ranperda tentang tata kelola lahan gambut ini sangat penting untuk mengetahui cara perlindungan, tata kelola dan pemanfaatan sistem gambut bagi Provinsi Jambi. Melalui Ranperda ini diharapkan dapat mengatur lahan gambut di Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,” kata Sekda. (red JOS)

Kerusakan Server LPSE Bikin ‘Kalang Kabut’ Pemkab. Tebo

Ruang ULP di setda Tebo/foto dok jambi otoritas

Jambiotoritas.com, TEBO –  Polemik kehilangan data 20 paket tender yang didominasi kegiatan dinas PUPR Tebo senilai 50 miliar rupiah, belum dapat diatasi oleh pihak LPSE kabupaten Tebo. Pemerintah kabupaten Tebo masih berupaya meminta data yang terinput di LKPP Jakarta.

“ LPSE melihat terjadinya Kerusakan ini kali sangat rumit, tetapi masalahnya dinas Kominfo tidak melaporkan masalah itu kepada kami. Diam – diam mereka berusaha sendiri, mungkin karena tidak dapat ditangan sendiri, jadi stafnya Kominfo berangkat sendiri ke LKPP,” kata Asisten II, Abu Bakar diruang kerja sekretaris daerah, Jum’at (2/8/2019).

Menurut Abu Bakar, kerusakan teknis pada server disebabkan tegangan arus listrik yang down. Sementara Server back up yang ada, ternyata data tertanggal 8 Juli hingga 19 Juli 2019 tidak terekam. Kita menyayangkan pihak Kominfo tidak melaporkan kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan dirinya mengaku baru dapat informasi setelah 16 hari kemudian.

“ Masalahnya tidak ada komunikasi dengan kami hingga kejadian selama ini. Mungkin saja kesalahan instal dipusat, back up datanya tidak terekam,” kata Abu Bakar.

Pemerintah kabupaten Tebo masih berusaha meminta data ke LKPP dengan membawa surat resmi untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk meminta itu harus pakai surat resmi dari pemerintah daerah. Karena data ini dianggap menyangkut kerahasian negara.

Dikatakan dia, opsi solusi tender manual belum bisa dilakukan, kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari LKPP itu.

“ Kalau memang tidak ada jalan keluar, akan ada pemberitahuan melakukan untuk melaksanakan tender manual. Kalau itu dilakukan harus mendapatkan persetujuan LKPP. Karena harus ada antisipasi karena mengingat waktu. Kita ingin gerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Kita masih mengusahakan minta datanya di LKPP,” ucapnya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Senin, Pemkab. Tebo Bahas Soal Lelang Proyek Yang Tertunda

Unit layanan pengadaan (ULP)/ft. Ist

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo, Jambi akan membahas langkah – langkah penting terkait polemik terganggunya layanan pengadaan lelang proyek akibat server LPSE dikantor dinas Kominfo yang sempat mengalami kendala teknis. Dijadwalkan, ULP akan melakukan rapat koordinasi dengan Bupati, dinas PUPR Tebo, Dinas Kominfo, Bakeuda dan OPD terkait yang sedang proses lelang kegiatannya.

Menurut kepala ULP kabupaten Tebo, Heri Joni mengatakan masalah yang dihadapi sekarang tidak dapat memproses tahapan upload dokumen melalui LPSE. Bahkan 20 paket yang didominasi proyek dinas PUPR yang tidak bisa ditayangkan nilainya mencapai 50 miliar.

” Tahapan uploud dokumen itu yang tidak dapat diproses jika server tidak aktif. Makanya kita akan rapatkan Senin depan, untuk mencari solusinya,” kata Heri Joni, Kamis (1/8/2019).

Menurut dia, kalau paket – paket Pengadaan langsung bisa dilakukan secara manual jika server tidak hidup. Itu dilakukan apabila sebelumnya dokumennya sudah di input. Seperti data yang masuk hingga tanggal 8 Juli 2019 sebelumnya.

” Untuk pengadaan langsung secara manual, saya sudah koordinasi dengan LKPP. Kita tunggu rekomendasi secara tertulis. Nanti akan diberitahukan pada OPD kepada OPD masing – masing,” katanya.

Mengingat waktu pelaksanaan yang semakin sempit. Akan dibahas revisi waktu (hari) pelaksanaan pekerjaan yang akan disesuaikan dengan waktu aktifnya server untuk jadwal lelang ulang. Ini dimaksudkan supaya pekerjaan dapat diselesaikan tidak melewati tahun anggaran.

” Kita mau rapatkan dengan pihak – pihak terkait. Terutama dengan OPD yang sedang lelang. Jangan ada tudingan atas kejadian server yang  rusak ini, ada unsur kesengajaan dari ULP, ” katanya. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Kades Mekar Jaya Apresiasi Kunjungan Bupati Muaro Jambi

Bupati Muaro Jambi, Hj. Masnah Busyro/ft. Suheri,Jambiotoritas

Jambiotoritas.com, Sei.Gelam -Dikantor desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dilaksanakan Grand Lounching Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi, Hj.Masnah Busyro SE. sekaligus meresmikan pelayanan kantor desa itu. Kades. Ambo Tuo S.Ag tampak menyambut langsung kedatangan rombongan kunjungan kerja bupati Muaro Jambi, beserta unsur Muspida.

Dalam kata sambutannya, Kades Ambo Tua mengatakan grand lounching yang dilaksanakan didesa Mekar Jaya. Merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Muaro Jambi membantu persoalan masyarakat bawah.

” Saya sebagai kepala desa Mekar Jaya beserta staf dan masyarakat, intinya menyambut senang atas kedatangan Ibu Bupati di tempat kami yang sederhana ini. Ini bentuk Kepedulian lemerintah dalam membantu persoalan masyarakat bawah  dan mempermudah akses pelayanan masyarakat dalam mengurus berbagai urusan, “ ucap Ambo Tua.

Dia mengatakan merasa terhormat dengan dinyatakannya Desa Mekar Jaya sebagai desa binaan pemerintah kabupaten Muaro Jambi. Aprisiasi yang ibu bupati tunjukkan terhadap desa ini sangat luar biasa.

” Maka ini saya anggap amanah yang wajib saya jaga hingga bisa memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat Desa Mekar Jaya, ” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi Hj.Masnah Busyro membuka langsung acara Grand Launching Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi memiliki kepersertaan Jamkesda sebanyak 18.000 an jiwa dan ditambah 10.000 jwa dari provinsi Jambi tahun 2019 ini.

” Dengan begitu, jadi lebih banyak lagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi memperoleh bantuan Pelayanan Kesehatan yang lebih maksimal,” kata Masnah, pada Selasa (30/7/2019) kemarin.

Disampaiakan Bupati Hj.Masnah bahwa Pemda Muaro Jambi beserta BPJS Kesehatan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. ” Semoga masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi sehat selalu,” ucapnya.

Dalam Kesempatan tersebut, Bupati Hj. Masnah juga meresmikan oelayanan kantor desa Mekar Jaya dengan ditandai pengguntingan pita dengan disaksikan aparatur daerah Kabupaten Muaro Jambi, perangkat Kecamatan Sungai Gelam, beserta perangkat desa Mekar Jaya dan masyarakat setempat. (red JOS)

Penulis : Suheri

ULP Tebo Tawarkan Opsi Tender Manual

Ruangan ULP Tebo dikantor bupati Tebo/ft. Jambiotoriras

Jambiotoritas.com, TEBO – Unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah kabupaten Tebo menawarkan opsi lelang manual, jika masalah yang dialami LPSE Tebo tidak dapat diatasi. Menurut kapala ULP Tebo, Heri Joni mengatakan ULP menunggu perkembangannya hari ini. Salah satu stafnya sedang berada di LPSE Pusat di Jakarta. 

” Reza (staf ULP) sedang di Jakarta  Kita tunggu informasi perkembangannya hari ini. Kalau servernya, sudah bagus,” kata Heri Joni, Selasa (30/7/2019).

Masalah yang belum bisa terpecahkan, kata Heri, data lelang yang telah di input, mulai tanggal 9 hingga 19 Juli 2019 tidak terbaca dan bahkan tidak ada. Data yang ada hanya ditanggal 8 Juli 2019 ke bawahnya.

” yang terjadi atas data itu muncul kata, ‘corrupt’. Kalaupun server kita dipaksa dihidupkan, data itu akan hilang. Konsekuensinya harus lelang ulang, atau dengan jalan tender manual,” ucapnya.

Dikatakan dia, ada sekitar 20 paket proyek yang menanti lelang/tayang di LPSE Tebo. Hampir sebagian besar paket tender yang belum dilelang didominasi proyek dinas PUPR. ULP menawarkan opsi lelang/tender manual jika masalah yang terjadi saat ini tidak bisa diatasi dalam pekan ini.

” Kita (hari ini) sudah menyurati dinas PUPR menyampaikan persoalan yang terjadi. Kita khawatir konsekuensinya nanti pengerjaan proyek tidak akan selesai tepat waktu. Mengingat proses lelang ini bisa makan waktu sebulan atau lebih,” katanya.

Sebelumnya di sejak lebih sepekan lalu, server LPSE mengalami kerusakan teknis. Sampai hari ini pihak dinas Kominfo sedang berusaha memasukkan data- datanya. 

” Insya Allah data yang sudah diinput tidak akan hilang. Kita tetap mengusahakan secepatnya, diusahakan hari ini, malam nanti sudah online,” kata Himawan, Kamis (25/7/2019), pekan lalu.

Memang orang LPSE beberapa kali kemari. Mungkin rekanan banyak bertanya – tanya. Penyebab yang terjadi karena server yang tidak mampu menampung data yang besar dan atau tegangan arus listrik yang tidak normal.

” Mungkin dari dampak itu, server tidak mampu menampung data yang terlalu banyak masuk. Kita sudah punya server baru. Atau masalah lainnya, bisa jadi juga faktor tegangan arus listrik yang tidak stabil,” katanya. (red JOS) 


Penulis : David Asmara

Bangun Gedung Kantor Kejati Jambi, Gubernur Letak Batu Pertama

Gubernur Jambi, Fachrori Umar dalam acara peletakaan batu pertama pembangunan gedung Kejati Jambi/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI  – Pemerintah provinsi Jambi mendukung Kejaksaan Tinggi Jambi dalam upaya peningkatan pelayanan peradilan di Jambi. Agar terwujud masyarakat Jambi mendapatkan pelayanan prima dalam pembangunan bidang hukum. Salah satu wujud dukungan itu, membantu pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar diberi kehormatan meletakan batu pertama pembangunan gedung kantor tersebut.

” Pembangunan gedung Kejati Jambi ini, membuktikan perhatian Pemerintah Provinsi Jambi yang sangat besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Saya mengapresiasi kepada Kejati Jambi atas kesungguhan upaya yang dilakukan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan gedung ini,” ujar Fachrori, Senin (22/7/2019), di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. 

Menurutbya, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi sebagai bukti, bahwa pembangunan bidang peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan bidang lainnya. Diiharapkan pembangunan gedung ini dapat selesai sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah direncanakan.

 “ Pada era keterbukaan saat ini, semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat serta seiring dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat atas pemenuhan pelayanan yang prima, terutama pada bidang hukum. Kita semua percaya bahwa pembangunan gedung ini dapat meningkatkan kinerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam melayani masyarakat,” katanya.

 Fachrori juga mengatakan dengan pembangunan gedung kejati itu. Diharapakan juga dapat mempercepat upaya Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mewujudkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, serta dapat mendukung segala upaya dalam memecahkan berbagai permasalahan peradilan dan penegakan hukum di Provinsi Jambi.

 “ Kita semua memahami, pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Jambi ini bukan hanya untuk meningkatkan prasarana kerja semata. Tetapi yang utama meningkatkan pelayanan bidang hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hj.Andi Nurwina,SH,MH mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah provinsi Jambi, memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada tahun 2019 ini. Dikatakannya pembangunan gedung kantor Kejati Jambi ini dianggarkan Rp. 9.797.094.526.

“ Pembangunan gedung ini telah melalui tahapan yang panjang dan melibatkan perhatian dan tenaga dari semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jambi mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pembangunan yang akan segera dilakukan,” kata Andi. (red 01.JOS)

APBD Perubahan 2019 Akomodir Dana Kelurahan

Anggaran dana kelurahan tahun 2019/ft. Ilustrasi

Jambiotoritas.com, TEBO – Pemerintah kabupaten Tebo menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk mensupport dana lima kelurahan. Setelah sebelumnya mencairkan anggaran tahap pertama dari APBN 370 juta rupiah. 

Pencairan tahap dua, pemerintah kabupaten melalui APBD perubahan mengalokasi dana 790 juta per kelurahan. Saat ini kesiapan anggarannya masih dalam proses pembahasan di DPRD Tebo.

” Aana kelurahan tahap I bersumber dari APBN sudah di cairkan, kelurahan penerimanya. Untuk tahap II ditanggung oemerintah kabupaten. Sekarang masih dilakukannya pembahasan di APBD Perubahan tahun 2019 ini,” kata kepala badan keuangan daerah, Nazar Effendi, Selasa (9/7/2019).

Diketahui untuk kabupaten Tebo, hanya ada lima kelurahan penerima dana kelurahan, yakni kelurahan Pulau Temiang kecamatan Tebo Ulu, kelurahan Sungai Bengkal kecamatan Tebo Ilir. Kecamatan Tebo Tengah ada dua kelurahan yakni Pasar Muara Tebo dan Tebing Tinggi dan terakhir ialah kelurahan Wiroto Agung kecamatan Rimbo Bujang.

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan fisik ini melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan. Pos anggaran ini berada pada DIPA kecamatan, dan kepala kelurahan sebagai kuasa pengguna anggarannya (KPA). (red 01 JOS)

Kesepakatan Raflesia Dorong Percepatan Konektivitas Jawa – Sumatera

Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar dalam forum rapat koordinasi gubernur se Sumatera di provinsi Bengkulu, Selasa (9/7/2019)/ft. Ist

Jambiotoritas.com, JAMBI – Rapat koordinasi Gubernur se Sumatera di Bengkulu, Selasa (9/7/2019) menandatangani Program Kesepakatan Raflesia. Kesepakatan ini merupakan  komitmen bersama gubernur se-Sumatera untuk meningkatkan peran pulau Sumatera dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. 

Isi dari kesepakatan ini adalah mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api Sumatera, percepatan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan di pesisir barat Sumatera, penguatan program tol laut, percepatan realisasi pembangunan Selat Sunda dan mendorong pemerintah untuk percepatan KEK di wilayah Sumatera. Hasil kesepakatan bersama ini akan langsung disampaikan kepada presiden Republik Indonesia. 

Menurut Gubernur Jambi, H. Fachrori  Umar, menyatakan pertemuan seluruh Gubernur se Sumatera di Bengkulu itu. Membahas isu konektivitas pulau Sumatera dan penguatan komoditas unggulan seluruh provinsi Sumatera. Menciptakan sinergi agar pemerintah pusat membangun jembatan selat sunda, sehingga tercipta konektivitas pulau Jawa dan Sumatera.

” Seluruh kesepakatan yang dibuat ini tentunya diperuntukkan untuk meningkatkan peranan kita, peranan seluruh provinsi di Sumatera dalam peningkatan percepatan pembangunan nasional, dan jika seluruh kesepakatan ini dilaksanakan efeknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama dalam peningkatan kesejahteraan,” kata Fachrori di Bengkulu.

Gubernur Provinsi Jambi ini, memaparkan, bahwa pulau Sumatera memiliki kekayaan alam yang sangat besar diantaranya kopi, karet dan kelapa sawit yang menjadi andalan. Dia berharap, seluruh gubernur berkomitmen bersama-sama menjadikan komoditas ini menjadi andalan dari seluruh Sumatera.

 ” Seperti disepakati membuat namanya, Sumatera Coffee Trading House, memiliki pusat perdagangan kopi yang terkoordinasi, sehingga Kopi Sumatera betul-betul punya pasar yang baik di nasional maupun menjadi komoditas ekspor,” ujarnya.

Dikatakan Fachrori, komitmen untuk kemajuan bersama ini dapat dilakukan bukan hanya di Pulau Sumatera, tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia. Dampak pemerataan pembangunan dan kemajuan serta percepatan pembangunan dapat dirasakan di seluruh Indonesia baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tujuannya agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. (red JOS)

Gubernur Pilih Bungo Jadi Pusat Logistik Mitigasi Bencana di Sumatera

Gubernur Jambi, H. Fachrori Unar/ft. Jambi otoritas (dok)

Jambiotoritas.com, JAMBI – Gubernur Jambi. H. Fachrori Umar mengusulkan kabupaten Bungo, diwilayah barat provinsi Jambi ditetapkan sebagai daerah pusat logistik mitigasi bencana dipulau Sumatera. Menurut Fachrori, usulan yang disampaikan merupakan program strategis pemerintah provinsi Jambi tahun 2020. 

Pengusulan kabupaten Bungo sebagai pusat logistik mitigasi bencana pulau Sumatera dengan beberapa pertimbangan yang ditinjau dari segi kewilayahannya yang sangat strategis dan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai.

” Kabupaten Bungo lebih strategis,  karena berada di tengah akses transit jalur darat dari dan menuju daerah se Sumatera seperti Jambi-Palembang-Padang-Riau- Bengkulu-Medan-Aceh dan Lampung. Selain itu, memiliki Rumah Sakit Daerah (RSUD) tipe B, relatif lebih aman dari bencana dan memiliki bandara perintis nasional,” katanya, Selasa (9/7/2019), saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera Tahun 2019 di Krakatau Ballroom Hotel Grage, di Bengkulu.

Dilihat dari aspek ekonomi, kata dia, Bungo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik dan adanya dukungan instansi vertikal. Bahwa Basarnas di tahun 2019 akan membangun sarana dan prasarananya. (red JOS)

Asyik..! Lima Lurah Cairkan Dana Kelurahan

Ilustrasi dana kelurahan

TEBO, Jambiotoritas.com –  Pemerintah kabupaten Tebo tengah memproses 5,8 milyar anggaran dana kelurahan melalui APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tebo tahun 2019. Kepala Badan keuangan daerah kabupaten Tebo, Nazar Efendi mengatakan dana kelurahan dari APBN hanya Rp.1,8 miliar sisanya 4 milyar dialokasikan dari APBD.

” Setiap kelurahan menerima alokasi anggaran lebih kurang Rp.1,1 Miliar. Penggunaan dana lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana,” kata Nazar, Senin (24/6/2019).

Total dana kelurahan kabupaten Tebo tahun 2019 ini sebesar Rp.5,8 miliar. Insha Allah bisa full di cairkan sepenuhnya oleh lima kelurahan yang ada di kabupaten Tebo. Lima penerima dana kelurahan di Tebo adalah kelurahan Pulau Temiang kecamatan Tebo Ulu, kelurahan Sungai Bengkal kecamatan Tebo Ilir. Kecamatan Tebo Tengah ada dua kelurahan yakni Pasar Muara Tebo dan Tebing Tinggi dan  kelurahan Wiroto Agung kecamatan Rimbo Bujang. 

Terpisah dihubungi via ponsel, Lurah Pulau Temiang kecamatan Tebo Ulu, Syargawi, SP menyatakan dana kelurahan sedang dalam proses pencairan tahap pertama. Anggaran tahap pertama baru dicairkan dananya 350 juta. Menurut Syargawi, sesuai perencanaan dananya akan digunakan untuk perkerasan jalan lingkungan sepanjang 1 KM dengan nilai Rp.267 juta dan sisanya untuk pembuatan posyandu.(red JOS)

BPN Tebo Perluas Kecamatan Untuk Masuk Program PTSL TA 2019

Kepala kantor pertanahan kabupaten Tebo, Muslim, MD/ ft. Jambi otoritas

TEBO, Jambiotoritas.com – Upaya kantor pertanahan kabupaten Tebo mencapai target penerbitan 11 ribu sertipikat PTSL tahun 2019. Jikalau hanya dalam lingkup wilayah kecamatan Tebo Tengah saja, dirasa sulit tercapai. Diakui dengan situasi dan kondisi yang ada di Tebo Tengah, BPN kesulitan memenuhi target itu. Maka dari itu sasaran PTSL jadi perluas dari wilayah kecamatan lain dimana saja, tidak hanya terfokus dalam kecamatan Tebo Tengah. Demikian dikatakan kepala kantor pertanahan kabupaten Tebo, Muslim. MD, Senin (20/5/2019) di Muara Tebo.

Menurut Muslim untuk itu diharapkan bagi masyarakat dapat mendaftar tanah – tanahnya untuk disertipikatkan. Dengan mempersiapkan alas hak tanah (surat menyuratnya, Jual-beli/Hibah/ Sporadik), bukti pajak bumi dan bangunan (PBB), KTP/KK. Diharapkan untuk persyaratan tersebut dapat didukung aparat desa setempat. Kita berikan kesempatan untuk kecamatan – kecamatan lain dikabupaten Tebo hingga Oktober 2019 ini.

” Kita ingin program PTSL tahun ini dapat tercapai target pelaksanaannya. Makanya diharapkan jangan sampai aparat desa kurang respon,” katanya.

Dikatakannya, dalam memudahkan dan membantu petugas ukur BPN untuk percepatan target penyelesaian pembuatan sertipikat ini. Masyarakat dimohonkan memasang patok tanda batas tanahnya, baik tanah perumahan maupun perkebunan dengan tanda kayu seadanya (diberikan warna).

” Supaya petugas ukur BPN terbantu percepatan pencapaian target penyelesaian pembuatan setipikat. Namun tetap didampingi oleh aparat desa yang mengetahui batas tanah tersebut. Untuk menghindari terjadinya sengketa batas,” ujarnya.

Ditambahkan Muslim bahwa sampai saat ini progres PTSL sudah tercapai 3000 bidang yang diproses. Dari angka itu, sudah diterbitkan sertipikatnya sebanyak 1000 bidang. Angka tersebut, kata dia, masih jauh dari target. Kendala dilapangan juga karena banyaknya pemilik tanah yang tidak berada ditempat.  

Muslim juga menghimbau para pengurus di desa jangan menentukan syarat biaya diluar dari ketentuan SKB tiga kementrian. Apalagi kalau ditemukan oknum BPN yang meminta uang. Tolong lengkapi datanya, saya akan langsung diproses ditempat. (red 01 JOS).

Suyadi : Tindakan Mardiana di anggap illegal

Ketua BPD Tambun Arang, Asnawi ketika berhadapan dengan kadis PMD, Suyadi/ft. Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Dinas pemerintahan masyarakat desa kabupaten Tebo menyatakan pemerintahan desa Tambun Arang kecamatan Sumay dalam status quo. Tidak ada dasar hukum yuridis formal yang menguatkan tindakan Mardiana beraktivitas kembali dikantor desa itu.

” Pemerintahan desa dalam status quo, mardiana belum terima SK pengaktipan dan Pjs. Solehudin sudah diberhentikan karena diangkat menjadi camat Serai Serumpun. Makanya, akan dijadikan sekdes untuk pelaksana harian menjalankan pelayanan administrasinya,” kata kepala dinas PMD, Suyadi, SH dihadapan ketua BPD Tambun Arang, Asnawi, Cs, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, PMD tetap menjalankan sesuai dengan prosedur dan aturan tupoksinya. Administrasi penetapan Plh Kades memang terkendala. SK pengaktifan Mardiana memang ada, tetapi belum diserahkan kepadanya.

” Saya tetap pada berita acara itu, karena camat baru nanti akan dikoordinasikan. Jika hari ini, langkah mardiana membuka kantor desa atau menjalankan tugas sebagai kepala desa tanpa dasar yuridis formal, tindankannya itu dianggap illegal,” kata Suyadi.

Sebelumnya, Ketua BPD Tambun Arang, Asnawai mendatangi pihak DPMD guna mempertanyakan tindaklanjut hasil rapat mereka pada 25 April 2019 lalu yang pernah disepakati. Ada isu yang tidak enak didengar di desa. 

” Jam satu siang ini  balai desa atau kantor desa akan dibuka Mardiana. Masyarakat dibawah mulai resah dan sehingga ada anggapan dimasyarakat kami tidak bergerak,” kata Asnawi.

Terpisah Mardiana menyatakan akan membuka balai desa atau kantor desa Tambun Arang hari ini. Langkah itu dia lakukan dengan alasan sudah berkonsultasi dengan Bupati Tebo, H. Sukandar, kemarin (13/4/2019).

” Besok (Selasa, 14/5/2019) saya mulai membuka balai desa dan menjalankan tugas kembali sebagai kepala desa. Saya sudah ketemu Bupati, apa yang saya lakukan atas perintah pak Bupati, karena bupati sudah teken SK itu,” katanya. (red 01 JOS)

Ironi, SK Bupati Tebo Jadi Kontroversi dan Kecewa Warga

Dalam situasi Pemilu kegaduhan muncul, meskipun sudah ada namun pemerintah klaim surat belum diserahkan.

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Tebo, Suyadi /ft.Jambi Otoritas

TEBO, jambiotoritas.com – Soal gejolak sekelompok warga Tambun Arang menentang Surat Keputusan Bupati Tebo tentang pengakitifan kembali Mardiana, sebagai kepala desa Tambun Arang kecamatan Sumay kemudian menjadi Kontroversi. Media cetak harian lokal menulis pernyataan pihak Camat Sumay bahwa pihak DPMD kabupaten Tebo menarik kembali SK itu. 

Membaca situasi kondisional wilayah pada masa pemilu. Ada surat dari Kesbangpol dan Linmas kabupaten Tebo untuk menjaga stabilitas wilayah daerah. ” Saya mengantongi itu,” kata kepala dinas Pemerintahan Desa, Suyadi, SH, Senin (29/4/2019).

Baca berita terkait : Syahlan Perintahkan PMD Kaji Pengembalian Jabatan Kades Tambun Arang

Menurut dia PMD membuat SK berdasarkan rekomendasi tim. Tetapi SK itu masih harus dikaji dari sisi norma hukum bukan langsung turun kebawah. Kalaupun dia, diaktifkan kembali sebagai kepala desa, nanti bisa dilihat selesai Pemilu ini.

” SK memang sudah ada, tetapi sampai detik ini belum diserahkan. Seandainyapun nanti diaktifkan kembali, nanti setelah selesai Pemilu. Tetap saja menunggu rekomendasi dari tim,” jelas dia.

Pemberhentian sementara, kata Suyadi, itu sanksi administratif, dalam hal ini jelas dasar hukumnya adalah Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tidak ada peraturan bupati yang mengatur pengaktifan kembali kepala desa pasca dikenakan sanksi itu kepada Mardiana.

” Kalau camat mengatakan seperti dikoran itu, biarin saja camat berkata demikian. Lah dia tidak pernah ditempat, urusan lain nggak tanggap. Dengan melihat yang kemarin, Mardiana itukan melihat seolah-olah dia sudah legal. Ini belum selesai, bahwa ada penolakan dibawah itu akan menjadi bagian dari kajian dan pertimbangan situasionalnya,” tegas Suyadi. (red01JOS).

Pasca Libur Pemilu Perkantoran Tebo Sepi ASN

Ilustrasi/ft.jambi otoritas

TEBO,jambiotoritas.com – Suasana perkantoran pemerintah kabupaten Tebo pasca pemilu legilatif dan Pilpres (17/4/2019) serentak tampak sepi. BKPSDM menyatakan bahwa tidak ada permintaan Sidak oleh Bupati ataupun wakil Bupati maupun sekretaris daerah. Meski demikian, monitoring kehadiran merupakan tanggungjawab kepala OPD. Tetapi koordinasi dengan BKPSDM tetap berjalan.

” Memang tidak ada inspeksi mendadak (sidak) pasca pemilu, hari ini. Berdasarkan PP 53 tahun 2010 itu, merupakan kewenangan kepala organisasi perangkat daerah masing-masing yang melakukan monitoring kehadiran ASN,” kata kepala bidang pengadaan dan pembinaan, BKPSDM Tebo, Ruhman Sahfuddin, Kamis (18/4/2019) siang, sekitar pukul 14.15 wib dikantornya.

Menurut dia, sistem absensi kehadiran ASN belum terintegrasi dengan BKPSDM. Ruanglingkupnya sebatas OPD masing – masing. Tetap ada sanksi terhadap ASN yang mungkin tidak. Secara otomatis itu akan berpengaruh pada penerimaan TPPnya. Tak terkecuali jika itu kepala OPDnya sendiri.

” Aturan dan sanksi berdasarkan aturan PP 53 itu, minimal lima kali absen tanpa kejelasan dapat diberikan teguran dan diakumulasi dalam satu tahun. Berdasarkan laporan OPD kita melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” katanya. (red01JOS).



Dianto Minta Dinkes Tingkatkan Sosialisasi Hidup Sehat

Sekda provinsi Jambi, H.M. Dianto (tengah)/ ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si minta Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat. Terutama untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap berbagai penyakit. Hal itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019, bertempat di Hotel Golden Harvest Jambi, Minggu (14/04/2017) malam.

Dia menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya kita untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup sehat. Perlu perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan kesehatan yang sistemati, terarah, terpadu, dan menyeluruh serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

“Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) mempunyai peran sangat besar dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang tugas pencegahan dan pengendalian penyakit mencakup surveilans dan imunisasi, pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, serta masalah kesehatan jiwa dan napza,” katanya.

Menurutnya pelayanan kesehatan di daerah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bidang P2P akan terus memperkuat sinergisitas. Dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program P2P di daerah agar pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular bisa menunjukan hasil yang lebih memuaskan dimana penyakit bisa direduksi, eliminasi, dan eradikasi dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional dan Daerah Tahun 2019, ada 8 side event antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Penyakit Tidak Menular (PTM), Stunting, Imunisasi, Tuberkulosi (TB), digital health (e-Health), kesiapan menghadapi bencana (pra dan post), pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan obat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Community Engagement.

Lebih lanjut, kata Dianto, Bidang P2P dititikberatkan pada penyakit Manular, Imunisasi, Tuberkulosi (TB) dan kesiapan dalam menghadapi bencana (Pra dan Post) serta pencapaian sasaran program P2P terutama SPM dan lainnya.

“Sebagai bagian dari program Indonesia Sehat yang menjadi tanggung jawab bersama baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota dimana upaya terus dilakukan dengan sinergitas lintas program dan sektor di tatanan pusat dan daerah secara optimal,” jelasnya.

Pertemuan ini dapat mengevaluasi capaian program tahun 2018 sehingga didapatkan masukan yang komprehensif dalam implementasi program P2P pada tahun 2019 serta dapat memberikan masukan bagi penyusunan perencanaan pada tahun 2020, sehingga apa yang menjadi indikator program P2P bisa tercapai dan terwujud di Provinsi Jambi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr.Samsiran Halim menyampaikan, paradigma kesehatan saat ini telah berubah dari upaya kuratif menjadi upaya preventif dan rehabilitatif. Berbagai upaya lintas sektor terus dikembangkan untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan terutama dalam menghadapi perubahan pola epidemologi penyakit, dari penyakit baru akibat mutasi misalkan virus dan beberapa penyakit endemis lainnya.

” Penyakit menular masih menjadi perhatian serius dimana tingkat penularan penyakit yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan moralitas, sedangkan penyakit tidak menular cenderung meningkatkan morbiditas dan menurunkan kualitas hidup seseorang,” jelasnya.

Samsiran menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, yaitu: 1.Untuk mengetahui capaian program P2P tahun 2018. 2.Akselerasi Program P2P tahun 2019 dengan sinkronisasi kebijakan P2P tahun 2019, dan 3.Perencanaan program tahun 2020.

“Dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 14 sampai 16 April 2019. Peserta 44 orang dari Dinkes Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi. Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinkes Provinsi Jambi,” tutur Samsiran Halim.

Turut hadir pada kesempatan ini, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono,M.Kes, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, serta para OPD terkait Provinsi Jambi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (red.JOS)

Gubernur Jambi : Perlu Kreativitas dan Kerja Keras, Mensiasati Tantangan dan Hambatan

Gubernur Jambi buka Musrenbang RKPD provinsi Jambi di hotel Semagi, Muara Bungo kabupaten Bungo, Jambi, Kamis (28/3/2019)/ft. Humas

BUNGO, jambiotoritas.com – Usulan program kegiatan harus fokus,  berkualitas  serta memiliki nilai strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H. Fachrori Umar saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 di Ball Room Hotel Semagi Kabupaten Bungo, Kamis (28/3/2019).

Musrenbang RKPD Tahun 2020 merupakan momentum yang penting memasuki tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Sejalan dengan itu, Fachrori meminta semua lini dapat memperhatikan dan memiliki tanggung-jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi, Jambi TUNTAS 2021.

” Musrenbang ini dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” kata Gubernur  Fachrori. 

Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2018 menunjukkan perbaikan, dimana pertumbuhan ekonomi 4,71 persen, tingkat pengangguran 3,86 persen dan kemiskinan 7,85 persen.

” Terkait dengan capaian tersebut, saya menyadari akan kondisi daerah kita yang memerlukan kreativitas dan kerja keras seluruh komponen pembangunan, untuk menyiasati tantangan dan hambatan yang muncul dan gangguan stagnasi ekonomi yang menerpa,” jelas Fachrori.

Dikatakannya bahwa tidak ada pilihan lain untuk memulihkan ekonomi selain mengambil langkah-langkah strategis yang berani dan cerdas, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang telah disepakati bersama.

“Implementasi dari tema RKPD ini dituangkan dalam lima prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan serta pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas Tibumtranmas,” katanya.

Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi dalam membangun perencanaan secara lebih baik dan saling bersinergi, saling berkaitan, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.

“Pengusulan program/kegiatan agar lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena momentum Musrenbang ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru perencanaan,” tegas Fachrori. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Doni Iskandar dalam laporannya mengatakan kedepan diharapkan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dapat dilaksanakan bergilir di kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

“Sehingga selain dapat memperkenalkan daerah tersebut, juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat lokal melalui peningkatan bisnis Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition (MICE) di kabupaten/kota, yang saat ini sangat potensial untuk dikembangkan,” kata Doni.

Menurut Doni,  Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 diikuti kurang lebih 900 orang peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat.

Dia mengungkapkan usulan dari kabupaten/kota untuk RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 berjumlah 3.759 usulan pada lima prioritas dengan jumlah anggaran sebesar Rp10,23 triliun.

“Jumlah usulan ini jauh lebih besar dari proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2020 yang berjumlah lebih kurang Rp3,0 Triliun. Sementara untuk usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 344 usulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp610,27 miliar,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target-target sendiri sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi. Pencapaian target ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 itu dihadiri Bupati Bungo, Sekda Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas serta anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi Jambi. (Red. JOS)

Apel Gelar Pasukan Persiapan Pemilu Kondusif

Fachrori : Kita ciptakan pemilu yang damai, jangan sampai ada perpecahan diantara kita

Gubernur bersama Forkompinda dalam gelar apel pasukan pengamanan pemilu 2019, jum’at (22/3/2019)/ft. Humas

JAMBI,jambiotoritas.com – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menghadiri Apel Gelar Pasukan menghadapi Pemilu tahun 2019, di Lapangan Arena Ex MTQ Kota Jambi, Jum’at (22/03). Apel Gelar Pasukan secara langsung dipimpin oleh Kapolda Jambi, Irjen.Pol.Muchlis AS.

Fachrori bersama Kapolda Jambi secara langsung mengecek persiapan semua para personil yang mengikuti Apel Gelar Pasukan tersebut dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, sehingga suasana di Provinsi Jambi tetap kondusif selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Dalam sesi wawancara, Fachrori mengemukakan, apel gelar pasukan ini guna lebih meningkatkan sinergitas antara TNI – POLRI bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 sehingga suasana kondusif, khususnya di Provinsi Jambi tetap tercipta.

“Mari kita secara bersama sama menjaga keamanan di Provinsi Jambi agar tetap kondusif, terlebih lagi dalam menghadapi Pemilu pada tanggal 17 April 2019 nanti. Kita perangi bersama hoax yang kerap muncul belakangan ini terkait pemilu, dimana hoax yang muncul saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya,” ujar Fachrori.

“Kita ciptakan pemilu yang damai, jangan sampai ada perpecahan diantara kita hanya karena perbedaan pilihan. Pilihan boleh berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia, saling menghargai perbedaan yang ada,” lanjut Fachrori.

Fachrori juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jambi untuk bersikap netral terhadap Pemilu mendatang, jangan berpihak kepada salah satu calon pasangan presiden karena sebagai ASN harus bersikap netral dan tidak ikut dalam politik praktis karena sanksinya juga sangat tegas jika seorang ASN ikut dalam politik praktis.

Bertindak sebagai Inspektur, Kapolda Jambi membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Dr.H.Wiranto,SH yang mengimbau kepada seluruh anggota TNI – Polri agar mempedomani seluruh prosedur yang berlaku dalam melakukan pengamanan terhadap pemilu, sehingga tindakan yang dilakukan bisa terukur sesuai dengan aturan.

Menko Polhukam juga meminta untuk mewujudkan sinergitas antara TNI – POLRI dengan penyelanggara Pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan bisa dihadapai, dikoordinasikan dan dipecahkan secara bersama sama.

Apel Gelar Pasukan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Jambi, Danrem 042 Garuda Putih, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Walikota Jambi dan para undangan lainnya. (red. JOS)

Dinas Kominfo Terapkan Metode Diseminasi Pembangunan Daerah

TEBO, jambiotoritas.com – Organisasi perangkat daerah dinas Komunikasi dan informasi kabupaten Tebo, Jambi berharap dapat bersinergi dengan bagian humas sekretariat daerah. Dalam hal untuk penyebaran informasi program pembangunan daerah. Meskipun kegiatan kepala daerah dimasyarakat dalam bentuk seremonial tetapi ada terselip data yang mesti juga ditampilkan yang disampaikan ke masyarakat.

” Tugas pokok kominfo ini melakukan penyebaran dengan cara diseminasi. Dalam kaitannya kegiatan pembangunan yang perlu ketahui masyarakat melalui website tebo.go.id yang sudah berjalan saat ini. Untuk penyebaran informasi ini ASN kominfo harusnya berfungsi layaknya ‘wartawan’ pada setiap moment kegiatan, tidak hanya itu saja,  semua data-data sektoral menjadi bagian kominfo tapi masalah data ini masih di bappelitbangda,” kata plt. Kepala dinas Kominfo Himawan Susanto,  Jum’at (15/3/2019).

Tupoksi dinas kominfo ini mengumpulkan dan mengolah data dan mempersiapkan semua kebutuhan informasi dan juga untuk disebar luaskan ke masyarakat dan semua OPD. Kominfo mulai membangun diseminasi dan aplikasi yang dimanfaatkan dan disebarkan keluar dimasyarakat maupun bahan informasi bagi OPD. 

” Perlahan kita akan berbenah, dalam menjalan visi dinas kominfo. Apalagi terkait teknologi informasi yang bisa berubah sangat cepat, diera digitalisaai 4.0. Kominfo punya SDM yang sebenarnya sudah mencukupi. Hanya saja dalam prakteknya butuh informasi cepat. Koordinasi Humas memang sudah berjalan tapi memang belum maksimal,” katanya. (red.01JOS)

Perpustakaan Jambi Siapkan Digital (e-book dan e-library)

Gubernur Jambi, H. Fachrori kunjungi Perpustakaan Nasional/ft.Ist

JAKARTA, jambiotoritas.com – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, H.Syamsurizal mengapresiasi kehadiran Gubernur Jambi dalam Rakornas Perpustakaan tersebut. Menurutnya perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan perpustakaan di Jambi sudah ada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

“Dengan kehadiran bapak Gubernur akan memperkuat jaringan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” kata Syamsurizal, Kamis (14/3/2019) di Jakarta.

Dia juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan bidang perpustakaan, yang mana pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 telah banyak perhatian dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Syamsurizal menjelaskan, salah satu program unggulan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi untuk tahun 2019 adalah mempersiapkan perpustakaan digital (e-book dan e-library), buku dalam bentuk digital, sehingga masyarakat lebih banyak yang mengunjungi perpustakaan melalui hand phone, dan e-book termasuk bagian dari upaya meningkatkan minat baca di Provinsi Jambi.

Baca berita : Fachrori Terima Anugerah Penghargaan Perpustakaan

“Kalau tidak sempat ke perpustakaan Provinsi Jambi atau perpustakaan kabupaten/kota, bisa mengunjungi e-book Perpustakaan Provinsi Jambi. Sekarang sedang berproses. Insya Allah triwulan II tahun 2019, sudah mulai, dan di hari kunjung perpustakaan kami akan mengadakan launching  (peluncuran) e-book di Provinsi Jambi,” ungkap Syamsurizal.

Menanggapi penghargaan yang dianugerahkan kepada Gubernur (Provinsi) Jambi, Syamsurizal mengatakan bahwa hal itu merupakan apresiasi terhadap peningkatan layanan perpustakaan untuk peningkatan kunjungan ke perpustakaaan.

“ Per tahun, 90 ribu lebih pengunjung, termasuk kegiatan rotasi buku, seperti 1.000 buku ke LP Provinsi Jambi,” kata Syamsurizal.

Kalau tahun kemarin kita banyak memberikan buku-buku ke perpustakaan-perpustakaan desa. Alhamdulillah, untuk perpustakaan Provinsi Jambi, paling sedikit pengunjung per hari 360 orang, karena daya tampung gedung dan kondisi perpustakaan di Jambi.

” Dengan kunjungan Bapak Gubernur ke Perpustakaan Nasional, nantinya akan menambah perhatian terhadap perpustakaan kita di Provinsi Jambi, untuk pengembangan koleksi buku dan gedung perpustakaan di Provinsi Jambi,” terang Syamsurizal.(red. JOS)

Mendagri Minta Daerah Memperhatikan Pembangunan Perpustakaan

Mendagri, Tjahjo Kumolo bersama Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar/ft.Ist

JAKARTA, jambiotoritas.com – Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengemukakan agar Pemerintah Daerah dan DPRD lebih memperhatikan pembangunan bidang perpustakaan, termasuk dalam penganggaran. Dia menyatakan pembangunan perpustakaan sangat penting sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). hal itu disampaikannya dalam rakor bersama seluruh gubernur se Indonesia di hotel Bidakara Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Menurut Tjhajo, berdasarkan data yang ada, belum semua provinsi yang memiliki Perda tentang Perpustakaan dan baru 162 dari 514 kabupaten dan kota yang sudah memiliki Perda tentang perpustakaan. Dia menargetkan pada akhir tahun 2019, 314 kabupaten dan kota yang sudah memiliki Perda tentang Perpustakaan.

Sementara itu, kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengemukakan bahwa Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus berusaha mendorong peningkatan minat baca masyarakat.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri, M.Syarif Bando menyatakan bahwa pembangunan perpustakaan juga dalam rangka pembangunan IPM Indonesia. “Perbedaan mendasar negara maju dengan negara terbelakang adalah kegemaran membaca,” ungkap M.Syarif Bando.(red. JOS)

Pemprov. Jambi Komitmen Tuntaskan LHKPN Maret

M. Dianto : pemerintah provinsi Jambi sampaikan LHKPN pada KPK RI

Sekda dan pejabat KPK dalam jumpa Pers terkait LHKPN Pemprov. Jambi/ft.ist

JAMBI, jambiotoritas.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengevaluasi dan  menyampaikan seluruh Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mulai dari tingkat terbawah sampai dengan Gubernur Jambi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada bulan Februari 2019. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menjadi moderator pada Jumpa Pers Klarifikasi Harta Penyelenggara Negara di Provinsi Jambi, Rabu (06/03). Ketika KPK RI melakukan klarifikasi terhadap 14 penyelenggara negara di Provinsi Jambi yang meliputi Kepala Daerah dan mantan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

“Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK RI. Adapun penyelenggara negara di Provinsi Jambi yang wajib melaporkan harta kekayaannya berjumlah 279 orang,” ujar M. Dianto. 

Sampai saat ini sudah 167 orang atau sebesar 59,9 persen yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Masih ada 112 orang lagi yang belum melaporkan. Kita telah berkomitmen kepada KPK RI, untuk 112 orang yang belum melaporkan hasil kekayaannya akan selesai pada bulan Maret 2019.

”  Penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaanya agar segera melaporkannya. Untuk para penyelenggara negara yang jauh dari Jambi, misalnya pada UPTD Samsat, Pemerintah Provinsi Jambi akan mendatangi lokasi tersebut bersama tim agar penyelenggara negara bisa melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan arahan dari KPK RI,” katanya. 

Sementara itu, Plt. Direktur Pendaftaran dan Penyelidikan LHKPN KPK RI, Syarief Hidayat  menyatakan LHKPN merupakan program dari KPK RI dan Provinsi Jambi terpilih menjadi Provinsi pertama yang disambangi KPK RI. Program LHKPN merupakan kewajiban bagi Direktorat LHKPN KPK RI yang nantinya juga akan menyambangi Provinsi lainnya di Indonesia.

“Selain mengadministrasikan 330 ribu wajib lapor, kami juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan LHKPN wajib lapor yan telah masuk. Untuk tahun 2018, pemeriksaan LHKPN ini masih dalam proses dan tingkat kepatuhan secara nasional pada tahun 2017 masih sebesar 64 persen,” ujar Syarief.

Syarief mengungkapkan bahwa klarifikasi LHKPN yang dilakukan KPK RI kepada 14 kepala daerah dan mantan kepala daerah di Provinsi Jambi adalah untuk menguji tingkat kepatuhan dan tingkat kewajaran dari harta kekayaan yang dimiliki. Kami berharap, tingkat kepatuhan LHKPN pada tahun 2018 naik dari angka 64 persen karena target dari KPK sendiri, tingkat kepatuhan LHKPN ini bisa diatas angka 80 persen.

“Kami akan mengkonfirmasi LHKPN yang telah disampaikan oleh penyelenggara negara kepada berbagai sumber, misalnya penyelenggara negara melaporkan memiliki 2 sertifikat tanah, setelah itu kami akan mengkonfirmasi kepada Badan Pertanahan Negara apakah benar penyelenggara negara tersebut hanya memiliki 2 sertifikat tanah,” jelas Syarief.(red. JOS)

Gubernur Teken MoU Kerjasama Antar Daerah

Fachrori : Pemerintah daerah harus saling bekerja sama

Gubernur Jambi Fachrori Umar teken MoU dengan pemerintah kabupaten/kota di Jambi/ft.ist.

JAMBI – Guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di provinsi Jambi, Pemerintah provinsi mengdorong kerja sama kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Inisiasi kerja sama tersebut juga untuk meningkatkan kesatupaduan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan pemerintah daerah harus saling bekerja sama, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal itu dikatakannya dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antar kabupaten/kota se Provinsi Jambi tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (04/03/2019) sore.

Pada kesempatan tersebut, para bupati dan walikota se Provinsi Jambi atau yang mewakili menandatangani kesepakatan kerja sama antar daerah.

Menurut Fachrori, dalam upaya saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat, pemerintah daerah harus saling bekerja sama. Hal ini bahkan diatur dalam Uundang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menegaskan komitmen bersama dalam penerapan kerja sama antar daerah. Selain untuk mempererat silaturrahmi juga mempererat koordinasi antar daerah, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.         
                         

” Perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, telah membawa perubahan terhadap pembangunan secara global, nasional hingga tingkat pemerintahan lokal. “Semakin kompleksnya persoalan pembangunan, serta semakin terbatasnya sumber daya, maka kerja sama menjadi suatu pilihan yang harus diambil,” kata Fachrori.

Banyak sekali negara-negara atau daerah-daerah yang menjalin kerja sama, baik kerjasama dalam skala kecil (2 pihak) atau kerja sama skala besar (lebih dari 2 pihak). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menegaskan bahwa kerja sama daerah dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. (red. JOS) 

Gardu Induk di Sarolangun di Resmikan

Cek Endra : Sarolangun juga dapat PLT Surya

Jabat tangan gubernur Jambi dan Ignasius Jonan/ft.humas

SAROLANGUN, jambiotoritas.com – Bupati Sarolangun, H.Cek Endra mengaku sangat senang dengan peresmian dan pengoperasian GI Sarolangun. Menurutnua GI ini sudah dinantikan hampir 11 tahun.  Karena selama ini GI-nya ada dikabupaten Merangin. Cek Endra sangat mengapresiasi Menteri ESDM karena Sarolangun juga dapat PLT Surya.

“Tahun ini Batang Asai 15 desa terpasang listrik semuanya, jadi seluruh desa di Sarolangun sudah teralisi listrik,” ujar Cek Endra.

Cek Endra juga juga mengucapkan terimakasih kepada Menteri ESDM atas percepatan izin pembangunan Semen Batu Raja di Sarolangun. Dan, Cek Endra mohon dukungan percepatan pembangunan 2 proyek pembangunan PLTU mulut tambang, Jambi 2 x 300 di Jambi, serta berharap pada PT. Aneka Tambang segera berproduksi di Sarolangun, karena potensi emas di Sarolangun.

Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana menyampaikan, GI 150 kV, Jaringan Transmisi 150 kV Muara Bulian – Sarolangun 583,6 Kmdengan 245 tower, GI 150 kV, Jaringa Transmisi 150 kV Bangko – Merangin – Sungai Penuh 137,7 Km, 432 tower, dan GI dioperasikan PLN Sumatera.

Rida Mulyana menyatakan dengan adanya GI akan menurunkan tegangan, sehingga membantu pendistribusian energy listrik secara merata kepada masyarakat. Dan. Lanjut Rida, GI tersebut sudah memiliki sertifikisasi laik operasi.

“Jaringan Transmisi 150 kV Bulian – Sarolangun untuk menyatukan tenaga listrik PLTG Batanghari, Payo Selincah, Sungai Gelam,” urai Rida.

Rida mengungkapkan, dengan adanya GI tersebut, PLN bisa menghemat boaya operasional  Rp90 miliar per bulan.

Kepala Pusat Air Tanah Badan Geologi, Andi Yani menyampaikan, sejak tahun 2005 telah dibangun 45 unit sumur bor di Provinsi Jamb, dengan kapasitas air bersih 2,4 juta m3 per tahun, untuk  112.500 jiwa penduduk. Tahun 2018, telah dibangun 506 unit sumur bor seluruh Indonesia, termasuk didalamnya 12 unit di Provinsi Jambi, dengan kapasitas air bersih 853 ribu m3 per tahun, untuk  43 ribu jiwa penduduk.

Andi Yani menambahkan, kedalaman sumur bor 100 – 125 meter, dilengkapi dengan selang, genset rumah genset, bak penampung airrata-rata 2,2 liter kubik.

Untuk tahun 2019, Kementerian ESDM akan membangun 650 unit se Indonesia, termasuk di dalamnya 11 unit di Provinsi Jambi. Turut hadir dalam acara peresmian GI di kabupaten Sarolangun itu. Anggota IV BPK RI, Ridjal Djalil, Plt. Komisarit Utama PLN, Bupati Merangin Wakil Bupati Sarolangun (red. JOS).

Ignasius Jonan : Listrik tersedia harga terjangkau masyarakat

Acara peresmian GI Sarolangun bersama gubernur Jambi dan menteri ESDM, Ignasius Jonan, Minggu (3/3/2019)/ft. humas

SAROLANGUN, jambiotoritas.com – Menteri ESDM RI meresmikan Gardu Induk (GI) 150 kV Sarolangun dan SUTT 150 kV Muara Bulian – Sarolangun, GI 150 kV Sungai Penuh dan SUTT 150 kV Bangko – Merangin – Sungai Penuh, serta 10 unit sumur bor air bersih di Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi, Tebo, Batanghari, Merangin, dan Bungo.Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan,  Minggu (3/3/2019).

Menurut Jonan mengatakan  pembangunan GI merupakan bagian dari pembangunan Sistem Kelistrikan Trans Sumatera dan berharap akhir 2019, Sistem Kelistrikan Trans Sumatera telah rampung. Dalam pembangunan penyediaan energy listrik, pemerintah tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, jadi listriknya tersedia dan harganya bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini 98,3% nasional, target 99,9 persen. Dikatakan Jonan, pulau Sumatera paling maju menerapkan pembangkit listrik terbaharukan, air dan panas bumi.

Terkait pembangunan sumur bor, penerangan jalan umum, dan jaringan gas. Kementerian ESDM akan terus membantu Provinsi Jambi dan meminta Provinsi Jambi untuk memberikan proposal pengejuan kepada Kementerian ESDM. (red. JOS)