Jambiotoritas.com, TEBO – Polemik kehilangan data 20 paket tender yang didominasi kegiatan dinas PUPR Tebo senilai 50 miliar rupiah, belum dapat diatasi oleh pihak LPSE kabupaten Tebo. Pemerintah kabupaten Tebo masih berupaya meminta data yang terinput di LKPP Jakarta.
“ LPSE melihat terjadinya Kerusakan ini kali sangat rumit, tetapi masalahnya dinas Kominfo tidak melaporkan masalah itu kepada kami. Diam – diam mereka berusaha sendiri, mungkin karena tidak dapat ditangan sendiri, jadi stafnya Kominfo berangkat sendiri ke LKPP,” kata Asisten II, Abu Bakar diruang kerja sekretaris daerah, Jum’at (2/8/2019).
Menurut Abu Bakar, kerusakan teknis pada server disebabkan tegangan arus listrik yang down. Sementara Server back up yang ada, ternyata data tertanggal 8 Juli hingga 19 Juli 2019 tidak terekam. Kita menyayangkan pihak Kominfo tidak melaporkan kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan dirinya mengaku baru dapat informasi setelah 16 hari kemudian.
“ Masalahnya tidak ada komunikasi dengan kami hingga kejadian selama ini. Mungkin saja kesalahan instal dipusat, back up datanya tidak terekam,” kata Abu Bakar.
Pemerintah kabupaten Tebo masih berusaha meminta data ke LKPP dengan membawa surat resmi untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk meminta itu harus pakai surat resmi dari pemerintah daerah. Karena data ini dianggap menyangkut kerahasian negara.
Dikatakan dia, opsi solusi tender manual belum bisa dilakukan, kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari LKPP itu.
“ Kalau memang tidak ada jalan keluar, akan ada pemberitahuan melakukan untuk melaksanakan tender manual. Kalau itu dilakukan harus mendapatkan persetujuan LKPP. Karena harus ada antisipasi karena mengingat waktu. Kita ingin gerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Kita masih mengusahakan minta datanya di LKPP,” ucapnya. (red JOS)
Penulis : David Asmara