Proyek RKB dan Pagar Dinas Pendidikan Langgar Perda, Rupanya Dana POKIR Oknum Dewan

waktu baca 2 menit
Kamis, 25 Jan 2024 21:59 0 484 jambiotoritas

JambiOtoritas.com, TEBO – Protes gabungan penggiat korupsi Jambi terhadap proyek pekerjaan pembangunan RKB taman kanak – kanak (TK) Negeri Pertiwi dikelurahan Pulau Temiang kecamatan Tebo Ulu dipastikan melanggar peraturan daerah (Perda) kabupaten Tebo No. 16 tahun 2003 tentang sepadan jalan. Meskipun sebelumnya gabungan tiga lembaga LSM/Ormas di Tebo itu telah melakukan audiensi dengan OPD terkait. Namun hingga saat ini tidak terlihat itikad dari pemerintah daerah merealisasikan janji untuk dilaksanakan pembongkaran bangunan dimaksud.

Dalam klausul Perda No. 16 tahun 2003 itu dinyatakan bahwa dalam pasal 3, nomor 10 jarak sepadan jalan simpang Sumay – Tanjung Simalidu (jalan padang lamo) jarak untuk bangunan 25 meter dan pembangunan pagar atau lainnya berjarak 11 meter.

Diuraikan bahwa pada pasal 5 di point angka satu disebutkan tentang ketentuan sanksi orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan dijarak sepadan jalan diatur sanksi teguran, berikut peringatan yang mendahului. Jika orang atau badan hukum tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan maka Satpol PP dengan dibantu oleh instansi terkait bisa melakukan pembongkaran paksa.

Dalam surat Somasi No. 69/SOMASI/GPK-JAMBI/I/2024 ditujukan kepada Kasat Pol PP kabupaten Tebo dan dinas pendidikan kabupaten Tebo yang dilayangkan Gabungan penggiat korupsi Jambi dinyatakan bahwa berdasarkan investigasinya, diungkapkan RKB dan pembangunan Pagar di TK Negeri Pertiwi di Pulau Temiang merupakan paket proyek Dana POKIR oknum anggota DPRD kabupaten Tebo.

” Seharusnya pemerintah kabupaten Tebo khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tebo memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam penegakan Perda. Sehingga masyarakat menilai bahwa hukum berlaku kepada semua pihak, ” ucap Hendriyanto, Kamis (25/1/2024).

Intinya somasi ini meminta segera ditindaklanjuti, dan jikalau tidak kami akan menempuh jalur hukum. Tuntutan kita sesuai dengan perda kabupaten Tebo, Nomor 16 tahun 2003 tentang sepadan jalan. Sesuai dengan regulasi tersebut menurut hemat kami, bangunan itu kami minta di bongkar.

” Dua unit bangunan RKB dan pagar yang dibiayai dengan APBD Tebo. Janji, pihak Dinas waktu pertemuan dirumah dinas bupati akan membongkar. Dan diakuinya bahwa bangunan itu memang menyalahi aturan,” katanya. (JOS)

Penulis : David Asmara

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA