JambiOtoritas.com, JAMBI – Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Gubernur Jambi, Al Haris, audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan itu untuk membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan. Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan dampak besar akibat menurunnya nilai transfer keuangan daerah (TKD) yang dikirim dari pusat ke daerah.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” kata Al Haris.
Menurutnya, penurunan TKD ini telah memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” ungkapnya.
Dikatakan dia, bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” katanya.
Dia menyebut tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat. Apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa.
” Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026,” katanya.(JOS)
Editor: David Asmara