
JambiOtoritas.com, JAKARTA – Komisi I DPRD Tebo bersama staf BKPSDM dan direktur RSUD STS, mewakili Pemerintah kabupaten Tebo audiensi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara birokrasi dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta, Kamis (18/9/2025). Langkah ini merupakan tindak lanjut tuntutan 380 honorer supaya diakomodir menjadi PPPK paruh waktu (R4) atau belum terdata dalam database BKN.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman mengatakan rombongan sudah bertemu dengan pihak Kemenpan-RB. Dalam pertemuan tadi kita usulkan tentang permasalahan tenaga honorer kategori R4 untuk dapat di angkat menjadi paruh waktu.
” Memang pihak Menpan-RB membuka peluang, cuma belum memberikan keputusan. Dijadwalkan besok, Jum’at 19 Sept 2025 mereka (Kemenpan-RB) akan mengadakan rapat dengan BKN tentang itu, apa nanti dibuka lock itu, atau ada cara lain,” ungkap Yujep via telepon di Jakarta.
Meski demikian, kami dari Komisi I DPRD Tebo mendesak agar lock bisa di buka, karena jika tidak, dapat menimbulkan polemik kedepan. Rencananya besok kami sekitar jam 10.00 Wib akan ke BKN.
” Jadi kalau untuk kesimpulannya besok pagi, saja. Kami akan meminta penjelasan dari BKN tentang permasalahan yang timbul saat ini, dan persoalan ini bukan hanya terjadi di Kab Tebo tapi hampir 90 persen juga di setiap daerah,” katanya. (JOS)
Editor : David Asmara