JambiOtoritas.com, JAKARTA – Wacana pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD terus bergulir. Sejumlah respon positif dari kabinet terus bersambutan. Pasca presiden Prabowo Subianto mengutarakannya di momentum HUT partai Golkar, Kamis (12/12/2024) pekan lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sepakat dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD karena besarnya biaya pilkada langsung.
“Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Menurut Tito bahwa demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan.
” wacana itu akan dibahas lebih lanjut di DPR. Saat ini, pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu.Tapi ya, kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa revisi UU Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat khusus membahas perubahan sistem pilkada.
“Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tp sebelum itu kita akan adakan rapat,” katanya.(JOS)
Editor : David Asmara