Pemda Tebo Panggil PT SMS, Wabup Nazar Tegaskan MST 16 Ton dan Ancam Cabut Izin

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) yang menjadi sorotan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Tindak lanjut tersebut dibahas dalam rapat tertutup di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Bupati Tebo, Senin (28/9/2026). Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, didampingi Asisten II, Kepala Dinas LH-Hub, Kaban Kesbangpol, Kabag Pemerintahan, Kabag PSDAAP, dan Camat Rimbo Ilir.

Salah satu agenda utama adalah pemanggilan manajemen PT Selaras Mitra Sarimba (SMS) terkait pelanggaran angkutan yang dikeluhkan masyarakat. Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, menegaskan pihaknya telah meminta PT SMS untuk mematuhi kembali seluruh ketentuan perizinan.

“Yang jelas sudah kita tegaskan, kembalikan ke kesadaran izin. Pertama, muatan harus sesuai dengan Maksimal Tonase atau MST, yaitu 16 ton,” tegas Nazar.

Poin kedua, lanjut Nazar, setiap angkutan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masuk ke pabrik PT SMS wajib dilengkapi jaring pengaman agar tidak berceceran di jalan. Hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kedua belah pihak.

“Untuk pengawasan, saya lihat kemarin sore memang sudah menggunakan mobil kecil. Mudah-mudahan ke depan PT SMS dapat mematuhi berita acara yang telah ditandatangani. Kita akan rutin melakukan pengawasan,” ujarnya.

Terkait wacana pengalihan jalur khusus angkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT SMS, Nazar menyebut opsi tersebut telah disampaikan kepada perusahaan. Namun dari hasil kajian perusahaan, biaya pembangunan dan perawatan jalan baru dinilai cukup besar.

Pemda, kata Nazar, tidak mempermasalahkan jika PT SMS tetap menggunakan jalan milik pemerintah, dengan syarat mutlak mematuhi aturan.

“Tapi yang paling penting, kalau PT SMS melewati jalan yang dibangun Pemda, harus sesuai aturan, maksimal 16 ribu liter untuk angkutan CPO,” jelasnya.

Nazar mengingatkan, pelanggaran terhadap berita acara akan berujung sanksi tegas, hingga pencabutan izin.

“Apabila PT SMS melanggar kesepakatan yang telah disepakati, tentu akan ada sanksinya sampai kepada perizinan yang terberat,” tegasnya.

“Intinya kami sudah sampaikan, jangan sampai kepentingan umum terganggu. Jalan ini kita bangun untuk masyarakat, jangan sampai rusak karena mereka yang melanggar,” pungkas Nazar.(JOS)

Editor : David Asmara