Perkara Rp2,1 Miliar Sudah Dikembalikan, SMSI Tebo: Pertanyaannya belum dijawab

JambiOtoritas.com, TEBO – Bagi SMSI Kabupaten Tebo, persoalannya bukan sekadar uang sudah kembali atau belum. Yang dipersoalkan adalah alasan penghentian penyelidikan dugaan korupsi di Dinas PUPR Tebo Tahun Anggaran 2023, yang nilainya tidak kecil, temuan BPK RI mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.152.844.000 pada 14 paket pekerjaan Bidang Bina Marga. Ada kekurangan volume, ada spesifikasi yang tidak sesuai, ada kelebihan bayar. Lalu, setelah rekanan mengembalikan uang itu pada Juli 2025, perkara dinyatakan selesai.

Kejaksaan Tinggi Jambi menghentikan penyelidikan setelah ekspose bersama Satgassus Monitoring dan Evaluasi JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025. Alasannya, seluruh temuan BPK sudah ditindaklanjuti lewat pengembalian, sehingga tidak ada lagi kerugian negara.

Penjelasan itu disampaikan lewat surat Kejati Jambi Nomor B-5558/L.5.3/Dek.1/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejati Jambi. Dalam surat itu, Kejati juga merujuk Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang kerugian negara yang harus bersifat nyata atau actual loss.

Di sinilah SMSI Tebo merasa belum puas. Wakil Ketua SMSI Tebo, Hafizan Romy Faisal, mengatakan pihaknya menghormati keputusan kejaksaan. Tapi menurutnya, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab, apakah pengembalian uang otomatis berarti tidak ada tindak pidana?

“Kami menghormati penjelasan Kejati Jambi. Tapi apakah pengembalian uang itu sudah cukup untuk memastikan tidak ada unsur korupsi di dalamnya?” kata Romy, Jumat (13/11/2026).

Romy mengingatkan, Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana kalau unsur korupsinya terbukti.

Karena itu, yang ingin diperjelas SMSI bukan soal uangnya saja, melainkan prosesnya. “Apakah penyelidikan dihentikan semata-mata karena uangnya sudah dikembalikan, atau memang karena setelah diperiksa secara menyeluruh ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, dan tidak ada pihak yang diuntungkan? Itu yang belum diuraikan secara rinci,” ujarnya.

Dari situlah muncul rencana SMSI Tebo untuk menyurati Kejaksaan Agung RI, meminta penjelasan dan penelaahan lebih lanjut atas dasar penghentian penyelidikan tersebut. Romy menegaskan, langkah itu bukan bentuk intervensi terhadap penegakan hukum, apalagi menghakimi pihak tertentu.

“Ini bagian dari kontrol sosial. Perkara yang menyangkut uang negara harus ditangani secara transparan dan akuntabel, supaya tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, SMSI Tebo sudah menempuh jalur klarifikasi secara berjenjang. Pada 14 April 2026, SMSI menyurati Kejari Tebo, lalu bertemu langsung dengan Kepala Kejari Tebo pada 20 Mei 2026. Kemudian pada 22 Juli 2026, SMSI menyurati Kejati Jambi dan mendapat jawaban tertulis pada 3 Agustus 2026.

Meski begitu, Romy menegaskan SMSI tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah. “Harapan kami sederhana saja. Setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum. Jangan sampai ada pertanyaan publik yang dibiarkan menggantung soal kenapa suatu perkara dihentikan,” pungkasnya.

Sebagai latar, persoalan ini bermula dari temuan BPK RI TA 2023 dan laporan LSM MAPPAN ke Kejati Jambi pada Maret 2024. Dalam sejumlah pemberitaan, MAPPAN juga menyoroti proyek Long Segment Jalan Unit I Rimbo Bujang–Unit XI Rimbo Ulu dengan HPS sekitar Rp5 miliar dan temuan kekurangan volume sekitar Rp65 juta, serta Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Tebo dengan HPS sekitar Rp1,5 miliar. Kedua proyek itu dipersoalkan terkait dugaan monopoli dan pengaturan pemenang tender, namun belum dipastikan termasuk dalam 14 paket temuan BPK tersebut.(JOS)

Editor : David Asmara