Ketua DPRD Provinsi Jambi Desak APH Usut Tuntas Dalang Sawit Ilegal di Tahura Senami

JambiOtoritas.com, BATANGHARI -Temuan puluhan bibit kelapa sawit ilegal di kawasan konservasi kini berbuntut panjang. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas pelaku penanaman sawit ilegal di dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Senami, Kabupaten Batang Hari.

“Tentu apa pun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman karena itu memang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau sampai melakukan pembakaran itu merugikan masyarakat,” kata Hafiz, Selasa (10/11/2026).

Desakan itu muncul setelah Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menemukan puluhan bibit sawit yang ditanam secara ilegal di jantung kawasan konservasi tersebut. Temuan itu terungkap pascakebakaran hutan dan lahan yang melanda Tahura Senami.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, mengatakan petugas di lapangan langsung bertindak tegas. Sebanyak 60 batang bibit kelapa sawit tersebut telah dibongkar di kawasan BOR 12 Tahura, dicabut dan dipotong di tempat.

“Untuk petugas di lapangan langsung melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit-bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi,” katanya, pada Senin (9/11/2026).

Menurut Billy, penanaman itu diduga upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah dan mengalihfungsikan kawasan hutan demi kepentingan pribadi.

Hafiz tidak ingin kasus ini berhenti pada pencabutan bibit saja. Ia mendesak APH mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab di balik penanaman sawit ilegal tersebut.

Lebih jauh, ia meminta aparat menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan antara penanam sawit dengan insiden kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan yang sama.

“Saya kira tegas saja, aturannya sudah ada kita dorong untuk aparat penegak hukum menegakkan hukum dan aturan seadilnya,” tegas Hafiz.

Hafiz menegaskan, aturan hukum terkait kawasan hutan sudah jelas dan tidak bisa ditawar. Kawasan konservasi bukan kebun, bukan lahan garapan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Billy menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengawasan Tahura. Sebab perambahan hutan konservasi dinilai masih kerap terjadi dan membutuhkan keterlibatan semua pihak agar kerusakan lingkungan tidak meluas.(JOS)

Editor : David Asmara