Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dan Minta Waktu Buktikan Keabsahan Dokumen di PTUN

JambiOtoritas.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menjadi saksi pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada media pada hari yang sama.

“Kami dapat informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar. Pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo.

Prasetyo tidak merinci di mana tepatnya pertemuan itu digelar. Namun, di kalangan wartawan beredar kabar pertemuan tersebut berlangsung di salah satu rumah dinas menteri dan pejabat negara di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, kata Prasetyo, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia. Namun, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat tersebut.

“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi itu. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait keaslian ijazah yang digunakan Gibran untuk mendaftar kontestasi politik.

Hingga pernyataan Mensesneg disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pembicaraan itu masih berada pada tahap penyampaian niat dan permintaan waktu untuk menempuh proses hukum.

DPR Terima Laporan
Di sisi lain, dinamika juga berkembang di Senayan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut mencuat di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Puan menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa persidangan, dengan tetap mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ditambahkan dia, bahwa pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi tersebut. Selama masa reses, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR sudah diterima.

“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima,” ujarnya.

Puan memastikan, setelah mendengarkan laporan dan masukan tersebut, pimpinan DPR baru akan mengambil langkah tindak lanjut.(JOS)

Editor : David Asmara