bagikan

JambiOtoritas.com, TEBO – Produk pokja pada unit layanan pengadaan barang dan jasa terkait hasil keputusan memenangkan CV. Alvaro dalam tender proyek pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI sei Kasai Tebo ulu, untuk sementara waktu ini, PPK (penyedia jasa) menunda penandatanganan kontrak pekerjaaan. Langkah PPK mengambil keputusan itu menyusul belum adanya DPA dinas PUPR kabupaten Tebo. Selain itu, pihak pengguna anggaran masih menunggu kepastian luncuran anggaran DAK dari pemerintah pusat ke BAKEUDA.

” Produk hasil pelelangan dari Pokja sudah kami terima pekan lalu. Tetapi penandatanganan kontrak pekerjaan ditunda, tidak ada sama sekali kaitannya penundaan kontrak dengan sanggahan yang disampaikan peserta tender. Karena sampai saat ini memang DPA dinas PUPR belum ada dan itupun kami masih menunggu kepastian transfer dana tahap satu luncuran dari pusat,” kata PPK penyedia jasa di dinas PUPR kabupaten Tebo A. Roni, Senin (1/2/2021) dikantornya.

Menurut dia, sebagai penyedia jasa, dalam hal ini tidak berani mengambil resiko, meskipun SK sudah ada, ketika belum ada luncuran dana DAK tahap satu. Kita tidak tahu kebijakan pusatkan, takutnya sudah terkontrak dananya nggak muncul. ” Resiko pekerjaan Dana DAK, kalau dibayar dengan anggaran APBD tidak bisa begitu. Bagaimana proses yang berjalan terhadap laporan yang masuk ke APIP, kami lihat nanti rekomendasi APIP, seperti apa,” katanya.

Dalam pernyataan klarifikasi dari CV. DD Kontraktor yang diterima JambiOtoritas.com menjelaskan beberapa hal yang menjadi argumentasi sanggahan yang disampaikan ke pihak Pokja. Menurut CV. DD menyatakan bahwa didalam SDP ada tabel identifikasi bahaya yg ditetapkan oleh PPK dengan nilai resiko yang merupakan hasil perkalian antara tingkat keparahan risiko bahaya dikalikan dengan tingkat kekerapan terjadinya risiko bahaya. Hal ini sudah sangat jelas ditetapkan dalam Permenpu No. 21 tahun 2019, pada pasal 26. Nampak sekali kekeliruan Pokja dengan menyatakan bahwa tingkat risiko K3 ditetapkan berdasarkan 6 kriteria, karena pada ayat 3 pasal 26 permenpu 21 tahun 2019, jelas disebutkan hanya ada 4 kriteria dalam penetapan tingkat resiko.

Kriteria pertama adalah hasil perhitungan tingkat risiko berdasarkan lampiran E permenpu 21 tahun 2019, kriteria kedua adalah berdasarkan nilai HPS, kriteria ketiga berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, kriteria keempat berdasarkan teknologi yg digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari 4 kriteria tersebut didapat hasil sebagai berikut: kriteria pertama didapat tingkat resiko sedang sampai besar, kriteria kedua didapat tingkat resiko kecil, kriteria ketiga didapatkan tingkat risiko kecil, kriteria keempat didapatkan tingkat resiko kecil. Dalam hal ini, dapat disimpulkan terdapat lebih dari satu tingkat risiko K3 dalam paket pekerjaan tersebut.

” Berdasarkan ketentuan ayat 6 pada pasal 26 Permenpu No. 21 tahun 2019, untuk paket pekerjaan yg memiliki lebih dari 1 tingkat risiko, maka tingkat risiko yg harus diambil adalah tingkat risiko tertinggi. Dalam hal ini adalah tingkat risiko sedang yang mensyaratkan ahli muda k3, bukan malah mensyaratkan risiko yg lebih rendah seperti penjelasan pokja,” urai direktur CV. DD

Disampaikannya, bahwa untuk klarifikasi mengenai mengapa perusahaan kami memasukkan petugas K3 dalam penawaran, seharusnya Pokja lebih tau jawabannya. Kami menawarkan petugas K3 karena didalam SDP Pokja meminta syarat tersebut walaupun kami memahami syarat tersebut salah.

Maka dapat diasumsikan bahwasanya tingkat resikonya dengan ketentuan yang dibuat adalah sedang bukan besar. Kalau risiko besar syaratnyo ahli madya k3. Dan skor rilesikonya diangka dari 12 s/d 25. Kita tidak pernah menyatakan itu risiko besar. Itu yang perlu kami tegaskan, soal tingkat resiko tersebut.

” Disitulah koreksi yang kita katakan bahwa Pokja tetsebut telah berbuta melampaui kewenangan PPK. Dilihat di tabel bahaya berdasarkan perkalian tingkat keparahan dan tingkat kekerapan, PPK menetapkan hasil perkalian terendah 5 s/d 15, dari hasil perkalian ini dikonversikan ke lampiran E Permenpu No.21 tahun 2019, didapatkan hasilnyo tingkat risiko sedang,” jelasnya.

Sementara PPK dalam tabel sudah menyatakan tingkat risiko sedang, kenapa Pokja bisa memutuskan jadi tingkat risiko kecil. Nanti dilihat dalam tabel yang disajikan PPK, tidak ada angka 1 s/d 4. Adanyo nilai 5 s/d 15. Lihatlah ditabel di lampiran E Permenpu No. 21 itu, kalau kecil itu harus ada nilai 1 s/d 4. Sementaro tabel yg diberikan PPK adanya, nilai 5 s/d 15. Inilah poin kesalahan dokumen Pokja yang menguntungkan peserta CV. Alvaro. (JOS)

Penulis : David Asmara