Senin, 11 Mei 2026
Deadline Mepet, Aktivis Antikorupsi Ragukan Kualitas Turap Pagar Puding
waktu baca 2 menit
Sabtu, 27 Des 2025 10:39 884 JambiOtoritas
JambiOtoritas.com, TEBO – Proyek pembangunan turap senilai Rp20,4 miliar yang berlokasi di Desa Pagar Puding, Kabupaten Tebo, terus menuai sorotan publik. Kritik keras datang dari Aktivis Antikorupsi Jambi, Hafizan Romy Faisal. Menurut dia, proyek tersebut sudah layak diberikan police line guna mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
Menurut Romy, penghentian sementara pekerjaan perlu dilakukan agar tidak terjadi aktivitas lanjutan sebelum kejelasan kualitas dan kepatuhan teknis proyek benar-benar dipastikan.
“Sudah seharusnya proyek ini dipasang police line agar tidak ada lagi kegiatan di lokasi. Langkah ini penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar,” ujar Romy kepada media ini, Jumat (26/12/2025).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyoroti sisa waktu pekerjaan yang hanya sekitar empat hari lagi jelang akhir kontrak per 30 Desember 2025 ini, sementara dari dokumentasi foto yang beredar di media sosial, progres fisik proyek dinilai belum memungkinkan untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang memadai.
“Dengan kondisi yang ada, mustahil pekerjaan ini bisa selesai dengan kualitas baik. Umur beton saja membutuhkan waktu tertentu. Kalaupun dipaksakan selesai, kualitasnya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan mutu pekerjaan, khususnya pada tahapan pengecoran.
“Kapan PPK punya waktu memastikan kualitas coran? Jika tetap dilakukan pembayaran dalam kondisi seperti ini, maka patut diduga adanya praktik kongkalikong. Langkah awal yang harus diperiksa adalah konsultan pengawas—apa sebenarnya yang mereka awasi selama proses pekerjaan sehingga kondisi ini bisa lolos,” ucap dia..
Romy menekankan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran publik dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan mutlak.
“Ini uang rakyat, dibangun untuk rakyat. Publik berhak tahu dan mengawasi agar proyek ini tidak menjadi bancakan dan memperkaya pihak-pihak tertentu secara tidak sah,” katanya.
Ia juga mendorong anggota DPRD setempat untuk turun langsung ke lapangan dengan melibatkan tenaga teknis independen guna memastikan kondisi riil proyek.
“Mana anggota dewan daerah pemilihan setempat? Turunlah ke lapangan, bawa tenaga teknis yang independen. Jangan hanya bicara tanpa tindakan,” kata Romy. (JOS)
Editor : David Asmara
Menurut Romy, penghentian sementara pekerjaan perlu dilakukan agar tidak terjadi aktivitas lanjutan sebelum kejelasan kualitas dan kepatuhan teknis proyek benar-benar dipastikan.
“Sudah seharusnya proyek ini dipasang police line agar tidak ada lagi kegiatan di lokasi. Langkah ini penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar,” ujar Romy kepada media ini, Jumat (26/12/2025).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyoroti sisa waktu pekerjaan yang hanya sekitar empat hari lagi jelang akhir kontrak per 30 Desember 2025 ini, sementara dari dokumentasi foto yang beredar di media sosial, progres fisik proyek dinilai belum memungkinkan untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang memadai.
“Dengan kondisi yang ada, mustahil pekerjaan ini bisa selesai dengan kualitas baik. Umur beton saja membutuhkan waktu tertentu. Kalaupun dipaksakan selesai, kualitasnya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan mutu pekerjaan, khususnya pada tahapan pengecoran.
“Kapan PPK punya waktu memastikan kualitas coran? Jika tetap dilakukan pembayaran dalam kondisi seperti ini, maka patut diduga adanya praktik kongkalikong. Langkah awal yang harus diperiksa adalah konsultan pengawas—apa sebenarnya yang mereka awasi selama proses pekerjaan sehingga kondisi ini bisa lolos,” ucap dia..
Romy menekankan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran publik dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan mutlak.
“Ini uang rakyat, dibangun untuk rakyat. Publik berhak tahu dan mengawasi agar proyek ini tidak menjadi bancakan dan memperkaya pihak-pihak tertentu secara tidak sah,” katanya.
Ia juga mendorong anggota DPRD setempat untuk turun langsung ke lapangan dengan melibatkan tenaga teknis independen guna memastikan kondisi riil proyek.
“Mana anggota dewan daerah pemilihan setempat? Turunlah ke lapangan, bawa tenaga teknis yang independen. Jangan hanya bicara tanpa tindakan,” kata Romy. (JOS)
Editor : David Asmara
