TEBO, jambiotoritas.com – Kepala badan pusat statistik kabupaten Tebo, Dewi Handayani terkesan enggan dikonfirmasi media. Upaya konfirmasi www.jambiotoritas.com soal trend penurunan angka kemiskinan di kabupaten Tebo hanya mendapatkan ‘secuil’ informasi. Ironisnya, kasubag TU, yang diarahkan oleh pimpinannya untuk melayani media ini tidak mau dikutip pernyataannya.
Ditanyakan, trend penurunan angka kemiskinan kabupaten Tebo dari tahun 2017- 2019. Kasubag Tata Usaha menyatakan survey sosial ekonomi nasional tahun ini baru berjalan pada bulan Februari – Maret dan gelombang kedua pada bulan Agustus, September dan Oktober baru akan keluar hasilnya. Data kemiskinan tahun 2017 (28.655) orang dan 2018 (28.169) dan sekarang (2019) sedang berjalan.
” Data kemiskinan tahun 2019, itu belum keluar. Pendataan sedang berjalan, nanti BPS provinsi yang mengeluarkannya,” kata Kasubag TU, BPS Tebo, dikantornya, Jum’at (1/3/2019) di komplek perkantoran pemerintah kabupaten Tebo.
Ketika ditanya soal data kemiskinan terkait program pemerintah khususnya bantuan untuk masyarakat miskin di Tebo. Apakah acuan yang digunakan data BPS atau data dari pemerintah daerah ?.
” Mungkin data yang digunakan dari pusat. Kami tidak tahu menahu dengan program bantuan masyarakat miskin pemerintah. ” katanya.
Dari informasi BPS Kabupaten Tebo kategori miskin diukur dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Secara nasional pendapatan masyarakat yang dikategorikan miskin dengan pendapatan sebesar Rp. 379.390,-/ bulan. BPS menggunakan metode yang berbeda, angka perhitungan dan diolah dengan rumus tersendiri dalam penghitungan hasil survey.
” Trend angka penurunan dilihat dari pendapatan yang diterima masyarakat. Bantuan pemerintah yang diterima masyarakat, seperti beasiswa, beras raskin, dihitung sebagai penerimaan,” katanya.(red.JOS)