Minimnya Dana Sharing Daerah, Penyebab Dugaan Pungli PKH
TEBO, jambiotoritas.com – Kementrian sosial menyalurkan bantuan tahap pertama dari Program Keluarga Harapan (PKH) dikabupaten Tebo, Jambi sekitar Rp. 9,5 Milyar, pada Januari 2019 lalu. Dana itu disalurkan langsung ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Dikabupaten Tebo berdasarkan data dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkisar 7600 orang.
Setiap SKPM menerima dana bervariatif tergantung komponen kondisional keluarga. Jumlahnya mulai dari Rp. 550.000 sampai satuj juta rupiah. Bahkan ada penetapan rumah tangga keluarga yang kondisional penerima tetap yang dananya bisa berkisar 7 sampai 10 juta pertahun.
Menurut Asmuni, ada MoU yang dibuat pemerintah pusat (kementrian Sosial) dengan pemerintah daerah, agar semua daerah menyiapkan dana sharing minimal 5 persen dari total anggaran dana kurang lebih 40 milyar yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat PKH ini di tahun 2019 ini. Akan tetapi karena minimnya anggaran APBD, daerah hanya mampu menyiapkan anggaran 39 juta untuk 45 orang tenaga pendamping di Tebo.
“ Dana sharing sesuai MoU digunakan untuk transport, ATK, pelatihan untuk pendamping dikecamatan. Ada peraturan menteri yang menjadi dasar pelaksnaannya. Selama ini pendamping hanya dibantu anggaran 300 ribu/orang untuk satu tahun dari APBD Tebo dan sekitar 800 ribu dari APBD provinsi Jambi. Tetapi untuk tahun ini sudah kami usulkan sekitar 800 juta tapi memang belum dapat dipenuhi,” kata Asmuni, Rabu (20/3/2019) petang dikantornya. (red01JOS)
