Direktur PT. HPS Terlibat Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi TA. 2018

waktu baca 2 menit
Jumat, 22 Nov 2019 01:23 0 132 jambiotoritas

Kantor Inspektorat kabupaten Tebo/ft. Dok JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – BPK memerintahkan kepala dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan atas pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai speksifikasi sebesar Rp. 604,33 juta atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT MJK sebesar Rp.105,87 Juta
dan PT. ADP sebesar Rp.498,46 Juta.

” Kalau yang temuan PT. MJK sebesar 105 juta, sudah dikembalikan. PT. ADP belum ada mengembalikan,” kata Inspektur kabupaten Tebo, Zainudin Abas, belum lama ini.

Untuk rinciannya, silahkan tanyakan ke dinas PUPR yang menindaklanjuti hasil audit BPK ini. ” PT. ADP belum ada proses pengembalian,” ujarnya.

Sementara itu, pihak dinas PUPR belum dapat dikonfirmasi terkait tindaklanjut PT. ADP. Berulangkali didatangi ke kantor dinas PUPR media ini selalu tidak berhasil bertemu pejabat pembuat komitmennya.

Menariknya, terhadap temuan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atas PT. ADP ini. Ternyata pada pelaksanaan proyek tersebut terlibat juga Rohmat Solihin, Direktur PT. HPS, perusahaan yang diblacklist LKPP selama 2 tahun atas usulan dinas PUPR Tebo pada 2018 lalu. Ketika itu PT. HPS melakukan wanprestasi dalam pekerjaan proyek paket 7 tahun anggaran 2017. Bahkan temuan pemeriksaan BPK lebih dari 400 juta belum juga ditindaklanjuti oleh PT HPS tersebut hingga saat ini.

” Saya cuma ngesub batu dan alat,” kata Solihin, via Whatsapp.

Ditanya soal, belum ada tindaklanjut PT. ADP. Sebagai pihak sub kontraktor batu dan alat, tanggubgjawab terhadap temuan itu seperti apa ?
Apakah ada azas legal dengan manajemen ADP ?. Dalam hal tersebut, dia memilih tidak berkomentar soal itu.

” No comment,” kata Solihin, ketika dijumpai di dinas PUPR, Kamis (21/11/2019) siang. (red JOS)

Penulis : David Asmara

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA