bagikan

Kepala kantor BPJS cabang kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis/foto JOS


Jambiotoritas.com, TEBO – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kabupaten Tebo berharap ke pemerintah kabupaten Tebo untuk menambah jumlah peserta Jamkesda untuk Tahun 2020 ini. Saat ini sampai dengan Juni 2020 jumlah peserta integrasi Jamkesda Kabupaten sebanyak 9.743 jiwa dengan jumlah iuran Rp. 2.455.236.000 sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani Bupati Tebo.
“ Info yang kami dapatkan dari koordinasi dengan dinas sosial, saat ini sedang dilakukan verivali data Jamkesda tersebut sebagai data untuk berikutnya, BPJS Kesehatan menyambut baik hal tersebut, posis kami hanya menerima data peserta saja, kalau sudah kami terima kita akan proses,” kata kepala kantor BPJS kabupaten Tebo, Erinaldi Mukhlis, Senin (3/2/2020) dikantornya.
Erinaldi mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak mempersoalkan pembaharuan data kepesertaan JAMKESDA yang tengah berjalan saat ini. Sebenarnya 9743 data peserta yang ada sekarang merupakan data lama, sumbernya dari data dinas kesehatan yang dikelola sejak tahun 2015 dan memang belum pernah di update sebelumnya. Bila mengacu dengan data tersebut, dengan kenaikan iuran kelas III yang tadinya Rp.25 000/bulan menjadi Rp. 42.000/bulan/peserta, maka akumulasi kenaikan iuran per 1 Januari 2020. Pemerintah kabupaten Tebo harus mengalokasikan kurang lebih 5 milyar dari APBD TA 2020 ini. Sementara penetapan anggaran TA 2020 sudah dilakukan sebelum kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran kepesertaan BPJS yang berlaku sejak awal tahun ini.
“ Verifikasi validasi datanya baru dilakukan pemerintah kabupaten Tebo tahun ini. Sesuai MoU sebelum itu, data yang kita tagih sama dengan tahun lalu. BPJS masih mengacu pada angka 9743, dan sudah terintegrasikan dengan anggaran yang hanya cukup dibayarkan enam bulan. Untuk tahun 2020 anggaran yang disiapkan sekitar 5 milyar untuk satu tahun. Kita masih menunggu hasil verifikasi dari Pemda, berapa jumlah peserta yang layak dimasukkan yang dibebankan dari APBD tahun ini,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini belum ada rapat – rapat pembahasan yang dilakukan BPJS dengan Pemerintah kabupaten untuk membahas setelah MoU sampai dengan Juni 2020. Harapannya untuk Juli sampai dengan Desember 2020 nanti hal itu tergantung ketersedian anggaran yang disahkan melalui mekanisme di DPRD dan data yang bakal diterima BPJS.
“ BPJS menerima saja sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kita tidak mau juga, bila data yang diintegrasikan dengan APBD banyak tetapi anggaran belum tersedia. Kita hasrus pastikan dahulu anggaran yang tersedia, baru kita pastikan orangnya,” jelasnya.
Menurutnya, tidak juga bisa dipaksakan dengan banyak data tetapi anggaran belum tersedia . Bagaimana nanti pelayanannya di rumah sakit. Mau ditambah kita (BPJS) dengan anggaran pemkab Tebo yang ada BPJS setuju saja, intinya yang terbaiklah. (red JOS)
Penulis : David Asmara