Surati Dirkrimum Polda Jambi, Aspan Sebut Soal Penyerahan Sertipikat PTSL Warga

waktu baca 2 menit
Selasa, 12 Des 2023 17:44 0 698 jambiotoritas

JambiOtoritas.com, TEBO – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Tebo, Forkopimda, Forkopimcam, BPN, sejumlah perusahaan terkait, salah satunya adalah PT. APN dan warga Kecamatan Muara Tabir, melaksanakan rapat koordinasi dengan tim terpadu pabrik kelapa sawit (PKS) Kabupaten Tebo bersama Timdu PKS Provinsi Jambi di aula kantor Bappeda Kabupaten Tebo, Selasa (12/12/2023).

Menyikapi polemik dan persoalan hukum warga desa sungai jernih dengan PT. APN di kecamatan Muara Tabir. Penjabat Bupati Tebo, H. Aspan mengatakan bahwa terkait dengan hal itu, pemerintah kabupaten Tebo tetap menghormati hasil keputusan dalam pertemuan di Polda Jambi, beberapa waktu lalu. Di mana proses hukum tetap dilakukan tapi tempatnya di lakukan di Polres Tebo.

Selain itu, kata Aspan, terkait pembagian sertipikat dengan masyarakat bukannya ditahan, tapi kita perlu klarifikasi bahwa saat ini ada 18 yang terindikasi masuk dalam sengketa.

Pj. Bupati bersama BPN, kemarin sudah menyurati dirkrimum Polda Jambi. Untuk meminta kalau masih adalagi selain dari yang 18 jangan sampai nanti ketika sertipikat di berikan justru bermasalah dan kami berikan waktu 10 hari hingga tanggal 16 Desember 2023.

” Apabila tidak adalagi dari yang 18 sertipikat yang lainnya akan kita berikan, intinya itu, bukan ada penahanan,” katanya.

Kami bersama BPN ujar Aspan, kemarin sudah menyurati ke diskrimum Polda Jambi meminta kalau masih adalagi selain dari yang 18 jangan sampai nanti ketika sertipikat di berikan justru bermasalah dan kami berikan waktu 10 hari hingga tanggal 16 Desember 2023.

” Apabila tidak adalagi dari yang 18 sertipikat yang lainnya akan kita berikan, intinya itu, bukan ada penahanan”, jelas Aspan.

Aspan menambahkan bahwa untuk keberlanjutan PT APN ada regulasi dan aturannya. Yang jelas soal cabut mencabut izin bukan urusan Pemda, ini semua ada kewenangan di pemerintah pusat.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tebo Mazlan, dalam pertemuan di aula kantor Bappeda menyatakan akan melihat perkembangan situasi dilapangan. Ada ketentuan yang mengatur batasan waktu.

” kita lihat regulasi nanti lah, yang jelas kalau masalah itukan sudah ada. Batas waktu izin yang sekarang ini kan kalau memang mereka tidak proaktif, memang ada aturannya selama 3 tahun kedepan,” katanya.

Dikatakan dia, kalau memang nanti ada gejolak sosialnya, ya bisa saja di tengah jalan dicabut kita lihat nanti, yang cabutnya nanti pemerintah pusat koordinasi sama provinsi.

” Untuk gangguan sosial sekarang belum berakibat sampai kesitu, tetapi kalau ada yang lebih besar gangguan sosial di akibatkan dengan gangguan sosial sekarang, sah-sah saja yang izinnya PT. APN kita ajukan untuk dibatalkan,”tandasnya. (JOS)

Penulis: David Asmara

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA