15 jam lalu Alat ISPU Tebo Rusak Musim Karhutla, Kadishub LH: Baru hari ini dipasang, angka PM2.5 belum bisa Dirilis
4 hari lalu 831 Anak di Tebo Tidak Sekolah, Kabid Dikdas: Ini program nasional, akan ada RTL dari pusat
4 hari lalu Baru Setor Rp10 Juta dari Temuan Rp141 Juta, Inspektorat Tebo Surati Damkarmat Tagih Sisa Uang ZA
1 minggu lalu Hibah Genset Rp548 Juta untuk Polda Jambi Jadi Temuan BPK, Sekda Tebo Bungkam dan Hanya Tertawa
15 jam lalu Alat ISPU Tebo Rusak Musim Karhutla, Kadishub LH: Baru hari ini dipasang, angka PM2.5 belum bisa Dirilis
4 hari lalu 831 Anak di Tebo Tidak Sekolah, Kabid Dikdas: Ini program nasional, akan ada RTL dari pusat
4 hari lalu Baru Setor Rp10 Juta dari Temuan Rp141 Juta, Inspektorat Tebo Surati Damkarmat Tagih Sisa Uang ZA
1 minggu lalu Hibah Genset Rp548 Juta untuk Polda Jambi Jadi Temuan BPK, Sekda Tebo Bungkam dan Hanya Tertawa
Soal Reklamasi Lubang Tambang, DLH- Hub Masih Kaji Sanksi Bagi PT. A4
waktu baca 1 menit
Senin, 16 Feb 2026 20:46 669 JambiOtoritas
JambiOtoritas.com, TEBO – Dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH- Hub) kabupaten Tebo menyatakan lokasi bekas tambang galian batu bara PT A4 belum sampai pada tahap kerusakan lingkungan. Namun demikian, jika rencana pengalihan jalan yang menjadi polemik perusahaan dan masyarakat terjadi kesepakatan. Penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan tetap akan diberlakukan.
” terkait dengan jalan yang di persoalkan oleh masyarakat, jika ada kesepakatan. Nantinya, baru bisa pihak PT A4 melakukan kegiatannya termasuk reklamasi. PT A4 punya rencana reklamasi (RR) pada RKT setiap tahun karena ada dokumen RR nya,” kata Kepala bidang penaatan dan penataan lingkungan, Arif Budiman, Jum’at (13/2/2026) pekan lalu.
Menurut Arif, Dinas LH – Hub kabupaten sejauh ini belum membuat berita acara maupun klarifikasi terkait hal itu. Pihaknya berencana memanggil pihak PT A4.
” sanksinya ada, tapi ini masih dalam pembelajaran sanksi apa nanti yang akan di laksanakan. Kemungkinan kita nantinya akan dijatuhkan sanksi administratif, yang mengarah kepada denda penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya.
Disebutkan dia, sanksi administratif ada empat tingkatan, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara eksplorasi produksi, hingga pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). (JOS)
Editor : David Asmara
” terkait dengan jalan yang di persoalkan oleh masyarakat, jika ada kesepakatan. Nantinya, baru bisa pihak PT A4 melakukan kegiatannya termasuk reklamasi. PT A4 punya rencana reklamasi (RR) pada RKT setiap tahun karena ada dokumen RR nya,” kata Kepala bidang penaatan dan penataan lingkungan, Arif Budiman, Jum’at (13/2/2026) pekan lalu.
Menurut Arif, Dinas LH – Hub kabupaten sejauh ini belum membuat berita acara maupun klarifikasi terkait hal itu. Pihaknya berencana memanggil pihak PT A4.
” sanksinya ada, tapi ini masih dalam pembelajaran sanksi apa nanti yang akan di laksanakan. Kemungkinan kita nantinya akan dijatuhkan sanksi administratif, yang mengarah kepada denda penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya.
Disebutkan dia, sanksi administratif ada empat tingkatan, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara eksplorasi produksi, hingga pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). (JOS)
Editor : David Asmara
Pos terkait
Tidak ada komentar
Tinggalkan Balasan
