bagikan
Ilustrasi anggaran DAK yang bersumber dari APBN

JambiOtoritas.com, TEBO – Alokasi anggaran DAK tahun anggaran 2021 kabupaten Tebo untuk membiayai program kegiatan dibeberapa OPD
mencapai Rp 161 milyar. Hanya saja sejauh ini transfer pemerintah pusat ke daerah belum mendapatkan kepastian akan terealisasi. Sehingga salah satu dampaknya kemudian yang terjadi adalah tertundanya kontrak pekerjaan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi di sei kasai Tebo ulu, seperti di OPD dinas PUPR kabupaten Tebo saat ini.

Menurut kepala badan keuangan daerah, Nazar Efendi, SE. M.Si menyatakan penundaan kontrak pekerjaan yang terjadi di PUPR karena belum ada kepastian transfer ke kas daerah. Dalam APBD murni belum ada tersusun alokasi penggunaan anggaran DAK ini, mekanisme harus merubah DPA terlebih dahulu.

” Proses administrasi harus dilakukan pergeseran APBD terlebih dahulu. Semua itu tergantung dari pusat. Kalau secara prosedur, tender kegiatan sudah bisa dilakukan. Cuman tandatangan kontrak memang harus diselesaikan proses DPA terlebih dahulu,” ucap Nazar, Senin (8/2/2021) dikantornya.

Dikatakannya, tidak ada penundaan transfer ke daerah anggaran DAK ini. Tahun ini pemerintah pusat menerapkan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dari kemendagri (SIPKD), hanya saja masalah yang dihadapi semua daerah di Indonesia menunya yang belum ada.

” Ini hanya perubahan sistem aplikasi yang berubah dari tahun sebelumnya. hanya masalah penyiapan aplikasi itu, bukan ada perubahan kebijakan. Sampai hari ini tidak ada yang berubah, seperti misalkan kembali refokusing atau pemotongan anggaran, tidak ada,” katanya.

Sekarang alokasi penggunaan DAK di DPA memang belum ada. Makanya, dalam DPA tetap akan dilakukan pergeseran dalam dahulu. Hal ini terjadi disebabkan pengesahan APBD sudah lebih dulu daripada pengesahan APBN.

” Makanya, tetap ada pergeseran dalam DPA untuk alokasi anggaran DAK yang hampir 161 milyar ini. Sedari dulu memang terjadinya seperti itu. Saat ini prosesnya, sekarang kita sedang berupaya memasukkan ke sistem aplikasi kemendagri itu. Paling lambat dalam dua minggu ini sudah selesai,” ujarnya.

SIPKD Kemendagri

Dikutip dari laman situs dirjen bina keuangan daerah kementrian dalam negeri SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun Ditjen keuangan daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam pemghimpunan data keuangan daerah.

Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (JOS)

Penulis : David Asmara