bagikan
Rapat dengar pendapat (RDP) komisi I DPRD Tebo, Selasa (12/10/2021) bersama APDESI, dinas PMD dan mahasiswa terkait hasil studi banding perangkat desa ke lombok yang gagal hanya berlangsung di Jakarta dan sekitar bogor, bandung /foto JOS

JambiOtoritas.com, TEBO – Pasca kembali ke kampung halaman, APDESI kabupaten Tebo memenuhi pemanggilan Komisi I DPRD kabupaten Tebo. Dalam forum RDP yang difasilitasi DPRD tersebut, dihadapan mahasiswa APDESI menjawab batalnya keberangkatan studi bandingnya ke Lombok provinsi NTB.

” jumlah peserta studi banding dan bimtek 199 orang. Datanya akan diserahkan nanti sore, sekarang kami tidak pegang data, takutnya nanti salah, ” ucap Kardiyanto, mewakili APDESI Tebo, Selasa (12/10/2021) di ruang rapat Banggar DPRD kabupaten Tebo.

Menurut Kardiyanto alias Boy mengatakan batalnya mereka para kepala desa dan perangkat desa lainnya ke Lombok karena APDESI pusat yang membatalkannya. Tapi diganti dengan kegiatan bimbingan teknis di Jakarta dan mengunjungi Desa yang ada di Bandung dan Bogor.

” Kami akan siapkan laporannya dan SPJnya,” kata Kardiyanto.

Mahasiswa Islam (HMI) Tebo menyatakan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Tebo melakukan studi banding tidak ada manfaat dan substansi dari kegiatan yang dinilai menghamburkan uang negara tersebut tidak ada hasil yang dibawa ke desa.

Sementara itu wakil ketua DPRD Tebo, Syamsu Rizal mempertanyakan pihak ketiga yang mengikat MoU dengan APDESI. Dari dokumen yang diperoleh komisi satu ada kerancuan.

” Mestinya undangan dan penyelenggaran kegiatan ini yang meneken ketua APDESI yang baru. Karena Munas APDESI dilaksanakan ditanggal 19 September 2021 terjadi pergantian ketua dan pengurus pusat yang baru. Artinya Ketua APDESI pusat terpilih yang menandatangani undangan. Masalahnya, perjalanan studi banding ini dilakukan dibulan Oktober 2021, kok masih ditandatangani ketua yang lama, ini nggak jelas,” ungkap Syamsu Rizal.

Namun demikian, pada dasarnya DPRD Tebo tidak melarang kegiatan yang sudah di rencanakan oleh masing-masing Desa. Bahkan anggaran sudah masuk dalam APBDes tahun lalu.

” siapa EOnya, yang menandatangani SPPD siapa. Berorganisasi itu harus sesuai dengan aturan organisasi. Yang mengangkat pak kardiyanto (Boy) ketua APDESI siapa. Apakah sudah sesuai dengan mekanismenya organisasi, ” kata dia. (JOS)

Penulis : David Asmara