Dinas Dikbud Tebo Sudah Usulkan Sekolah Untuk Program Revitalisasi Sekolah
JambiOtoritas.com, TEBO – Program Revitalisasi satuan pendidikan yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana akan berjalan secara bertahap. Pihak dinas pendidikan dan ke budayaan kabupaten Tebo menyatakan sejumlah satuan pendidikan telah diajukan ke kementrian pendidikan nasional untuk mendapatkan program tersebut di tahun 2026.
Menurut kepala bidang pendidikan dasar dinas pendidikan kabupaten Tebo, Rahman Dwiyatna, SE.MM menyatakan satuan pendidikan yang telah memiliki Dapodik sudah diusulkan untuk menerima program revitalisasi dari kementrian pendidikan nasional tahun anggaran 2026. Satuan pendidikan yang dimaksud mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang berstatus negeri. Berdasarkan data sekolah berdasar jenjang satuan pendidikan dikabupaten Tebo, jumlah SDN sebanyak 237 ditambah SMP Negeri sebanyak 45 dan termasuk Satu Atap Negeri sebanyak 16.
” kita sudah usulkan ke pihak kementrian pendidikan nasional sekolah untuk program revitalisasi ini. Sejauh ini tahapan pengusulan sudah berjalan. Dinas belum dapat informasi data finalisasinya, berapa sekolah yang akan terealisasi,” katanya.
Menurut dia, program Revitalisasi ini akan dilaksanakan secara swakelola. Setiap satuan pendidikan diminta menyiapkan panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan program Revitalisasi Satuan Pendidikan akan terus ditingkatkan karena hingga saat ini Indonesia masih mengalami tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang atau berat pada 195 ribu sekolah.
“Sebanyak 195 ribu sekolah itu tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan yang masuk skala prioritas. Sehingga anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan aman, nyaman dan gembira,” katanya.
Gogot menekankan pentingnya kolaborasi daerah untuk memastikan pengusulan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan, menyusun prioritas berdasarkan kondisi kerusakan dan kebutuhan layanan pendidikan, melakukan asesmen dan verifikasi lapangan, serta mendampingi sekolah dalam melengkapi dokumen. (JOS)
Editor : David Asmara
