World Bank, Kementrian LHK Bahas Program Bio Karbon di Jambi
JAMBI,jambiotoritas.com –Pemerintah provinsi Jambi sangat mengapresiasi kedatangan pihak Bank Dunia dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ke Provinsi Jambi dengan agenda untuk menjaga kelestarian hutan supaya bisa menghasilkan udara bersih. Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar sangat menghargai dipilihnya Provinsi Jambi untuk program bio karbon, dimana hanya ada dua provinsi di Indonesia yang mendapatkan program tersebut, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur.
Gubernur Jambi ini berharap agar kerjasama dengan Bank Dunia cepat terwujud. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pertemuan dengan Bank Dunia, di ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Jambi, Jumat (1/3).
“Terimakasih atas perhatian Bank Dunia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap Provinsi Jambi. Saya berharap kita bisa bekerjasama dengan baik dan supaya program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar gubernur.
Gubernur mengemukakan, salah satu kekhasan dalam hutan Jambi yakni adanya Suku Anak Dalam (SAD), dan keberadaannya juga harus diperhatikan.
Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Emma Rahmawati menyampaikan bahwa program Bio Carbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape di Jambi harus memberdayakan masyarakat setempat, masyarakat sekitar kawasan hutan, agar masyarakat mau melestarikan hutan.
Selain itu, Senior Environment Specialist World Bank Task Tem Leader, Dinesh Ariyal menyambut baik program yang diajukan. Namun dia berharap ada tim teknis yang kuat dalam implementasi program. Dan untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik sebelum program dilaksanakan.
Dalam paparannya dihadapan rombongan Bank Dunia dan Pejabat kementrian LHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari mengemukakan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 5 provinsi di seluruh dunia untuk kegiatan Bio Carbon Fund. Untuk Indonesia hanya dua provinsi, Kalimantan Timur dan Jambi.
“Negara yang menjadi program proyek ini adalah Kolombia, Ethiopia, dan Jambi mewakili Asia. Ini tindak lanjut dari Komitmen Pak Jokowi yang menandatangani Paris COP tentang kesepakatan dan negara kita berkomitmen menurunkan emisi gas sebesar 2%, tindak lanjut di lapangan Jambi dan Kalimantan Timur,” kata Bestari.
“Dananya sekitar US $ 100 miliar sampai 2030. Nanti, setelah kita bisa berhasil menata kawasan hutan, berhasil memberdayakan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan perambahan, nanti ada hitungannya. Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan kita, itu ada hitungannya, nanti kita dapat kompensasi dari situ,” tambah Bestari.
Bestari mengatakan, tahapannya, tahun 2019 adalah kelembagaan dan persiapan. Tahun depan sudah mulai jalan sampai tahun 2030, baru bisa kita dapat benefit. Pengeloaan melalui Bappeda. Apa yang tidak bisa didanai APBD dan APBN, dana ini yang kita pakai. Tahun ini kita sudah menganggarkan pemberdayaan masyarakat di beberapa kabupaten, yang tidak bisa tercover, didanai dengan program ini.
“Mereka (pihak Bank Dunia) ini sudah mulai menggali apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kopi, akan dibantu peralatan-peralatan dan pendampingan, sehingga masyarakat tidak lagi masuk lebih jauh ke dalam kawasan hutan,” tutur Bestari (JOS)
