Gubernur Jambi : Perlu Kreativitas dan Kerja Keras, Mensiasati Tantangan dan Hambatan
BUNGO, jambiotoritas.com – Usulan program kegiatan harus fokus, berkualitas serta memiliki nilai strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian dikatakan Gubernur Jambi H. Fachrori Umar saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 di Ball Room Hotel Semagi Kabupaten Bungo, Kamis (28/3/2019).
Musrenbang RKPD Tahun 2020 merupakan momentum yang penting memasuki tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Sejalan dengan itu, Fachrori meminta semua lini dapat memperhatikan dan memiliki tanggung-jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi, Jambi TUNTAS 2021.
” Musrenbang ini dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” kata Gubernur Fachrori.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2018 menunjukkan perbaikan, dimana pertumbuhan ekonomi 4,71 persen, tingkat pengangguran 3,86 persen dan kemiskinan 7,85 persen.
” Terkait dengan capaian tersebut, saya menyadari akan kondisi daerah kita yang memerlukan kreativitas dan kerja keras seluruh komponen pembangunan, untuk menyiasati tantangan dan hambatan yang muncul dan gangguan stagnasi ekonomi yang menerpa,” jelas Fachrori.
Dikatakannya bahwa tidak ada pilihan lain untuk memulihkan ekonomi selain mengambil langkah-langkah strategis yang berani dan cerdas, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang telah disepakati bersama.
“Implementasi dari tema RKPD ini dituangkan dalam lima prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan serta pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas Tibumtranmas,” katanya.
Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi dalam membangun perencanaan secara lebih baik dan saling bersinergi, saling berkaitan, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.
“Pengusulan program/kegiatan agar lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena momentum Musrenbang ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru perencanaan,” tegas Fachrori.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Doni Iskandar dalam laporannya mengatakan kedepan diharapkan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dapat dilaksanakan bergilir di kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.
“Sehingga selain dapat memperkenalkan daerah tersebut, juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat lokal melalui peningkatan bisnis Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition (MICE) di kabupaten/kota, yang saat ini sangat potensial untuk dikembangkan,” kata Doni.
Menurut Doni, Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 diikuti kurang lebih 900 orang peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat.
Dia mengungkapkan usulan dari kabupaten/kota untuk RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 berjumlah 3.759 usulan pada lima prioritas dengan jumlah anggaran sebesar Rp10,23 triliun.
“Jumlah usulan ini jauh lebih besar dari proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2020 yang berjumlah lebih kurang Rp3,0 Triliun. Sementara untuk usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 344 usulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp610,27 miliar,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target-target sendiri sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi. Pencapaian target ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2020 itu dihadiri Bupati Bungo, Sekda Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas serta anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi Jambi. (Red. JOS)
