Gubernur Jambi: Tingkatkan Manajemen Kepegawaian dengan Tatanan Institusi yang Terprogram

waktu baca 2 menit
Rabu, 10 Apr 2019 01:08 0 25 jambiotoritas
Gubernur Jambi foto bersama peserta Rakoor dari kabupaten / kota/ft. Ist

JAMBI,jambiotoritas.comRapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021” Selasa (9/4/19).

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, menyambut baik rapat koordinasi manajemen kepegawaian yang dilaksanakan. Diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi.

” Harus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Misi Jambi Tuntas 2021 pada misi pertama meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada pelayanan pubik,” ungkap Gubernur Jambi.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lebih diatas kepentingan pribadi dan golongan. Melaksanakan tugas atau program pemerintahan memerlukan sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah. ” Tidak terlepas dari norma, standar prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah,” tegasnya.

Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan. Perlu evaluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi.

” Eksistensi suatu institusi atau lembaga harus bergerak dalam tatanan kerja yang terprogram, masalah kepegawaian mengalami berbagai dinamika sehingga diperlukan penyesuaian dan langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut dengan kehadiran tenaga honor membantu kinerja pemerintah,” jelasnya.

Gubernur mengharapkan kepada semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif . Sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.

Sebelumnya Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi menyampaikan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi program kegiatan administrasi kepegawaian guna pembangunan Provinsi Jambi. Menurut Husairi saat ini, pemerintah Provinsi Jambi melaporkan ada 8900 orang yang menjadi tenaga kontrak atau honorer. Pada rakor ini, pemerintah Kabupaten/Kota dalam status dan kedudukannya menjadi pembahasan untuk mencari solusi dan status kedudukan hukum terhadap tenaga kontrak atau honorer daerah.

Sebanyak 130 peserta dari kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota. (red JOS)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA