DPRD Paripurna Dengar Jawaban LKPJ Gubernur Jambi TA 2018

JAMBI,jambiotoritas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun anggaran 2018.  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sufardi Nurzain memimpin sidang yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. M Dianto.

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto sebagai mewakili Gubernur Jambi Fachrori Umar yang tengah melakukan cuti satu hari, mengapresiasi kritik, pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPj Gubernur Jambi Tahun 2018. Sebab, Gubernur menyakini bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021.

“Kami yakin dan percaya, capaian dan kinerja tersebut merupakan bentuk dari tugas dan tanggung jawab bersama, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait dengan saran agar pemerintah Provinsi Jambi terus meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi, serta melengkapi fasilitas bidang pendidikan dan kesehatan. Ke depan kami tidak hanya akan memperhatikan kelengkapan fasilitas, namun juga berupaya meningkatkan kualitas, baik pelayanan bidang kesehatan, maupun kualitas pendidikan. Penjelasan ini sekaligus menangggapi saran dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan,” kata Sekda, M. Dianto, Kamis (4/42019)

Menurut Dianto, Pemerintah provinsi Jambi akan bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi fokus perhatian dalam membangun Provinsi Jambi guna mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Intinya, seperti kami sampaikan pada tanggal 2 April kemarin, khusus pertama tentang angkutan batubara tadi sudah kami jawab bahwa untuk beberapa ketentuan dan pelanggaran akibat banyaknya angkutan batubara yang melewati jalan di Jambi itu sudah disesuaikan waktu mereka untuk melewati Kota Jambi, jalan-jalan di Kota Jambi, dan sudah diambil tindakan bagi yang melanggar pada jam yang sudah ditentukan.

Saat ini sedang dikaji karena ada salah satu investor yang akan membangun jalan khusus batubara dari mulai Sarolangun masuk ke Batanghari dan wilayah Muarojambi. Kajian ini melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi usulan mereka sudah masuk, pembebasannya sedang dikerjakan dan laporan kepada kami tinggal sekitar 20-25 persen yang belum dibebaskan tapi lebih dari 70 persen jalur itu sudah mereka bebaskan. InsyaAllah kalau ini jadi, bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Fraksi di DPRD Jambi.

Hal berikutnya yang menjadi catatan dan salah satu yang krusial dari DPRD adalah tentang pelayanan kesehatan dan dari pemerintah sudah menjawab bahwa alat kesehatan yang kemarin diisukan alat baru tetapi tidak bisa digunakan atau tidak jalan, itu disebabkan karena izin penggunaannya harus melalui Badan Pengkajian Teknologi Nuklir atau Bapeten di Jakarta. Bahwa saat ini dari beberapa rumah sakit di Jambi ini hanya satu rumah sakit yang belum diakreditasi yaitu rumah sakit yang berada di Kabupaten Kerinci atau Sungaipenuh yaitu Rumah Sakit MH.Thalib. Persoalan ketiga yang banyak menjadi sorotan tentang pendidikan. Dimana angka kelulusan dari SMK itu 98 persen lebih, ternyata alumni SMK itu lebih dari 40 persen menganggur sampai saat ini.

Menurutnya program itu akan diubah dari SMK tahun ini dan tahun depan lulus itu tidak hanya 3 tahun lagi tetapi menjadi 4 tahun karena tahun ke-4 itu mereka akan dilakukan pemagangan di beberapa Industri atau di tempat-tempat usaha lainnya, sehingga mereka nanti lulus dari SMK bisa langsung menjadi wirausaha mandiri atau mereka bisa bekerja di beberapa perusahaan otomotif.

“Karena lulusan terbaik 1-10 itu sudah ditawarkan bekerja langsung di beberapa perusahaan otomotif terutama dari motor Honda maupun dari Daihatsu dan juga Suzuki yang ada di Jambi,” katanya.

Catatan lain yang diberikan DPRD adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana dari total APBD Provinsi Jambi Rp4,8 triliun, hanya Rp1,4 triliun berasal dari PAD dan selebihnya kucuran dari pemerintah pusat. “Upaya-upaya kita kemarin, seperti di Bakeuda yang sudah berupaya melalui berbagai aktivitas terobosan yang dibuat agar kita mendapatkan penerimaan anggaran yang bisa lebih besar,” jelasnya. (red.JOS)