Giliran Buruh Unjuk Rasa Damai, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Jambiotoritas.com, JAKARTA – Demonstrasi buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang berjalan damai di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019), menuai pujian. Unjuk rasa yang diakhiri dengan joget bareng massa dan Wakil Kapolda Metro Jaya itu dinilai bisa menjadi pembanding dengan demo anarkistis yang marak belakangan ini.

“Demonstrasi kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan, pasti jauh dari anarkistis. Kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak,” kata pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Ari membandingkan demonstrasi super damai buruh dengan sejumlah aksi mahasiswa dan pelajar yang menolak sejumlah RUU kontroversial dan berkahir anarkistis belakangan ini. Menurutnya, demonstrasi mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak anarkistis, bahkan bisa lebih damai dari aksi para buruh.

“Tuntutan buruh yang menolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan serta menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 ini urusannya langsung ke perut, ke penghasilan mereka. Tetapi, kalau komunikasi dilakukan dengan kepala dingin, urusan perut itu tidak akan melahirkan amuk massa,” ujar Ari.

Ari melanjutkan, demonstrasi mahasiswa dan pelajar juga seharusnya tidak anarkistis dan bahkan bisa lebih baik dari buruh, karena tuntutan sudah dipenuhi. Sementara, tuntutan buruh, meski sudah dikomunikasikan dengan pemerintah, belum ada titik temu yang final.

“Inilah anehnya. Tuntutan penolakan empat dari lima RUU kontrovesial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dan DPR dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK, tetapi kenapa masih saja anarkistis,” ujar Ari.

Melihat keanehan tersebut, kata Ari, maka tidak heran banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkistis mahasiswa dan pelajar tersebut ada yang menunggangi. “Wajar jika orang kebanyakan akan berpikir seperti itu (ditunggangi). Apalagi, kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang,” kata Ari.

Doktor ilmu komunikasi itu mengatakan, komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Presiden Jokowi juga selalu sigap merespon setiap isu yang ada masyarakat dengan baik.

“Demikian pula para pembantunya. Seskab, misalnya, juga sudah menjadi komunikator publik yang baik. Tetapi, namanya ada faktor X di balik berbagai demonstrasi anarkistis itu, ya, yang harus mengendalikan selebihnya adalah kepolisian, karena sudah menyangkut keamanan,” kata Ari.

Sumber : Suara Pembaruan