Petani Plasma Adukan PT. Megasawindo Perkasa II ke DPRD Tebo

waktu baca 3 menit
Rabu, 22 Nov 2023 20:29 0 528 jambiotoritas

JambiOtoritas.com, TEBO – Persoalan lahan plasma masyarakat mitra KUD Sadar Usaha di desa Aburan Batang Tebo kecamatan Tebo tengah dengan PT. Megasawindo perkasa II dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD kabupaten Tebo, Rabu (22/11/2023). Sejumlah perwakilan petani plasma KUD Sadar Usaha mengadukan persoalan yang mereka hadapi untuk meminta kejelasan terhadap lahan-lahan mereka, karena hingga saat ini belum diserahkan ke para petani.

Polemik lahan ini menjadi berkepanjangan lantaran pihak perusahaan menyatakan hutang petani sudah lunas sejak Desember 2022 silam. Faktanya, lahan mereka belum dikonversi sebab belum dilakukan penilaian standar baku teknis agronomis dari dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo.

Tuntutan masyarakat yang sekira belum terpenuhi perlu digaris bawahi, tuntutan pola pembagian kebun tak transparan dan KUD sadar usaha yang tidak pernah RAT. Padahal pemerintah kabupaten Tebo telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut pada 4 Juli 2023 di dinas perkebunan perikanan dan peternakan. Disusul kemudian pada 26 September 2023 pihak dinas sudah turun ke lapangan (perusahaan).

” Kami kelapangan verifikasi, tetapi memang belum turunkan tim penilai. Hebatnya, hutang petani sudah lunas tetapi masyarakat belum mendapatkan kebun sesuai standar,” kata kepala dinas perkebunan, perikanan dan peternakan kabupaten Tebo, Erafik Efianli.

Dalam ini, kata Rafik, kami minta perusahaan PT. Megasawindo perkasa II kooperatif. Kalau tidak kami akan penalti perusahaan. Ada 45 hektar akan di evaluasi atau sekitar 20 persen belum memenuhi sub standar yang harus dilakukan perbaikan oleh perusahaan Megasawindo perkasa II ini.

Sementara itu, kuasa pendamping masyarakat petani plasma, Iwan Perdana menyatakan pengaduan persoalan ini ke DPRD karena lamanya waktu sejak pertemuan dengan dinas perkebunan yang tidak menunjukkan progres yang memuaskan. Sampai hari ini Koperasi tidak pernah ada melaksanakan RAT sama sekali. Kemudian soal hutan piutang (Rp 40.700.000/ha). Hutang petani lebih dari 10 milyar benar atau tidak, kami tidak mendapatkan penjelasan dari perusahaan.

” Perjanjian koperasi dan perusahaan hanya berkaitan hutang piutang. Dalam perjanjian masyarakat, koperasi dan perusahaan tidak ada waktu perhitungan waktu tanam dan pemanfaatan lahan yang telah diserahkan,” kata Iwan.

Menjawab pertanyaan itu, Manajemen perusahaan Megasawindo perkasa II soal pembangunan kebun muncul investasi kebun lebih 10 milyar ? Dinyatakan oleh Rusdin Lubis, divisi manajer PT. Megasawindo ABT bahwa Kondisi lahan sepenuh belum sempurna, ada yang mati dan kena banjir, awalnya sudah ditanami 100 persen, sekarang hanya ada sekitar 80 persen yang sudah tertanami yang kondiainya baik.

Menurut dia, hutang petani yang sudah lunas pada Januari 2023 luasnya 221 hektar dan luasan ini sudah sesuai dengan perjanjian terakhir. Dalam hal ini telah sepakati polanya 60 persen untuk perusahaan kebun inti dan 40 persen untuk kebun plasma petani (bagi lahan).

” Lahan akan dibagikan ke masing -masing anggota KUD, prosesnya masih dalam tahap pendataan daftar nominatif. Kebun plasma direncanakan akan dibagikan melalui koperasi,” kata Lubis.

Menanggapi persoalan yang mengemuka dalam forum RDP itu, ketua DPRD kabupaten Tebo Mazlan bersama ketua komisi ii, Sukidi dan anggota Ateng Jailani menyatakan perusahaan masih wajib menyelesaikan pembangunan lahan plasma yang belum terealisasi seratus persen. Dan mencari kekurangan lahan adat dusun pesajian dan pinang seluas 1,1 hektar dari luas total 12,23 hektar yang semestinya diserahkan sesuai penyerahan awal yang diakui perusahaan seluas 30,99 hektar.

“Masih ada pertanggungjawaban perusahaan terhadap pembangunan lahan. Lahan – lahan akan dikembalikan ke masyarakat setelah satu kali daur tanam kelapa sawit habis, sesuai perjanjian antara koperasi Sadar Usaha dan perusahaan,” kata Mazlan

Dipihak koperasi Sadar Usaha mengakui bahwa kewajibannya terkait RAT belum dilaksanakan. Menurut Ketua koperasi Ibrahim menanggapi soal RAT memang dituntut untuk melakukan RAT. Tapi karena terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan dengan pihak perusahaan Megasawindo perkasa II, hingga RAT menjadi terkendala sampai saat ini memang belum dilaksanakan RAT ini. (JOS)

Penulis : David Asmara

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA