Gubernur Teken MoU Kerjasama Antar Daerah

waktu baca 2 menit
Senin, 4 Mar 2019 20:40 0 41 jambiotoritas

Fachrori : Pemerintah daerah harus saling bekerja sama

Gubernur Jambi Fachrori Umar teken MoU dengan pemerintah kabupaten/kota di Jambi/ft.ist.

JAMBI – Guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di provinsi Jambi, Pemerintah provinsi mengdorong kerja sama kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Inisiasi kerja sama tersebut juga untuk meningkatkan kesatupaduan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan pemerintah daerah harus saling bekerja sama, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal itu dikatakannya dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antar kabupaten/kota se Provinsi Jambi tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (04/03/2019) sore.

Pada kesempatan tersebut, para bupati dan walikota se Provinsi Jambi atau yang mewakili menandatangani kesepakatan kerja sama antar daerah.

Menurut Fachrori, dalam upaya saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat, pemerintah daerah harus saling bekerja sama. Hal ini bahkan diatur dalam Uundang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menegaskan komitmen bersama dalam penerapan kerja sama antar daerah. Selain untuk mempererat silaturrahmi juga mempererat koordinasi antar daerah, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.         
                         

” Perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, telah membawa perubahan terhadap pembangunan secara global, nasional hingga tingkat pemerintahan lokal. “Semakin kompleksnya persoalan pembangunan, serta semakin terbatasnya sumber daya, maka kerja sama menjadi suatu pilihan yang harus diambil,” kata Fachrori.

Banyak sekali negara-negara atau daerah-daerah yang menjalin kerja sama, baik kerjasama dalam skala kecil (2 pihak) atau kerja sama skala besar (lebih dari 2 pihak). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menegaskan bahwa kerja sama daerah dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. (red. JOS) 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA